Metode Pembayaran Tagihan Negara

SISTEM

DIKLAT PENGELUARAN NEGARAPENGELUARAN APBN BENDAHARA

Metode Pembayaran Tagihan Negara 1. Metode Pembayaran Langsung (LS) 

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran

yang

dilakukan

langsung

kepada

Bendahara

Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. Pembayaran LS ditujukan kepada: a. Penyedia barang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak; b. Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan. 2. Melalui Uang Persediaan 

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai

kegiatan

operasional

sehari-hari

Satker

atau

membiayai

pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 

UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya/revolving (apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50%).



KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP.



Besaran UP yang dapat diberikan paling banyak :

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

1

Tabel 4.1. Besaran UP Maksimal Besaran UP

Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP

maksimal

s.d. Rp900.000.000,00

Rp 50.000.000,00

Di atas Rp900.000.000,00 s.d. Rp2.400.000.000,00

Rp100.000.000,00

Di atas Rp2.400.000.000,00 s.d. Rp6.000.000.000,00

Rp200.000.000,00

Di atas Rp6.000.000.000,00

Rp500.000.000,00



Pembayaran

dengan

UP

yang

dapat

dilakukan

oleh

Bendahara

Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. 

Pembayaran dengan UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran dalam jenis belanja: a. Belanja Barang; b. Belanja Modal; dan c. Belanja Lain-lain.



KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda. Syarat penggunaan TUP : a. digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan b. tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.


2

Dokumen Terkait Pengeluaran Negara

P

engeluaran Negara harus didukung oleh dokumen-dokumen yang dapat mendukung kelengkapan dan keabsahan pengeluaran.

Di antara

dokumen-dokumen tersebut antara lain:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2. Surat keputusan dan spesimen tanda pejabat pengelola perbendaharaan 3. Dokumen terkait keputusan kepegawaian a. Surat Keputusan Pengangkatan/pemberhentian sebagai calon pegawai negeri; b. Surat Keputusan Pengangkatan/pemberhentian sebagai pegawai negeri; c. Surat Keputusan Kenaikan/penurunan pangkat; d. Surat Keputusan Kenaikan/penurunan gaji berkala; e. Surat Keputusan Pengangkatan/pemberhentian dalam jabatan; f. Surat Keputusan Mutasi Pindah ke Satker lain; g. Perubahan data keluarga; h. Data utang kepada negara; i. Surat Keputusan pengenaan sanksi kepegawaian. j. Surat Keterangan Kematian/Visum dari Camat atau Rumah Sakit k. SK Pemberian Uang Duka Wafat/Tewas dari pejabat yang berwenang 4. Daftar pembayaran a. daftar pembayaran gaji b. daftar pembayaran perhitungan lembur c. daftar pembayaran uang makan d. daftar pembayaran honorarium 5. Dokumen terkait pembayaran uang lembur a. Surat Perintah Kerja Lembur; b. Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu) bulan; c. Daftar Hadir Lembur 6. Surat tagihan penggunaan daya dan jasa a. PLN b. PDAM Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

3

c. PT Telkom 7. Dokumen terkait pembayaran pengadaan tanah : a. Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekening masing-masing penerima; b. foto copy bukti kepemilikan tanah; c. bukti pembayaran/kuitansi; d. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi; e. Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan; f. Pernyataan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Negeri tersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa; g. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeri yang menampung uang titipan tersebut merupakan Rekening Pemerintah Lainnya, dalam hal tanah sengketa; h. Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah; i. SSP PPh final atas pelepasan hak; j. Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan). 8. Dokumen terkait perjalanan dinas a. Surat Keputusan; b. Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas; c. Daftar penerima pembayaran d. Kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas e. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan misalnya tiket angkutan, boarding pass, bukti pembayaran hotel/penginapan, dan sebagainya. 9. Dokumen terkait pengadaan barang/jasa a. Bukti perjanjian/kontrak Bukti perjanjian terdiri dari empat jenis yaitu : 

Bukti pembelian.



Kuitansi.


4



Surat Perintah Kerja (SPK).



Surat perjanjian.



Surat Pesanan.

b. Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang; e. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; f. Berita Acara Pembayaran; g. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK h. Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran; i. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana

dipersyaratkan

dalam

peraturan

perundang-undangan

mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; 10. Setoran Surat Pajak (SSP) 11. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Permintaan Pembayaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ Bendahara Pengeluaran. b. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran UP. c. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP. d. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran UP.


5

e. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil (SPP-GUP Nihil)

adalah

dokumen

yang

diterbitkan

oleh

PPK,

yang

berisi

pertanggungjawaban UP. f. Surat

Permintaan

Pembayaran

Pertanggungjawaban

Tambahan

Uang

Persediaan (SPP-PTUP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pertanggungjawaban atas TUP. 12. Surat Perintah Membayar Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. a. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. b. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP. c. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP. d. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. e. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil (SPM-GUP Nihil) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA. f. Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (SPM-PTUP)

adalah

dokumen

yang

diterbitkan

oleh

PPSPM

sebagai

pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA. 13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 14. Arsip Data Komputer (ADK) adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.


6

Pihak-Pihak Terkait Pengeluaran Negara

1. Pegawai 2. Penyedia Barang/Jasa 3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 5. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 6. Bendahara Pengeluaran 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) 8. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai 9. Penanggung Jawab/Panitia/Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan 10. Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) 11. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 13. Bank Operasional (BO) a. Bank Operasional I (BO l) adalah bank operasional mitra kerja Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non-gaji( termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan Uang Persediaan. b. Bank Operasional II (BO II) untuk menyalurkan dana APBN utk pengeluaran gaji PNS, anggota TNI dan POLRI. c. Bank Operasional III (BO III) untuk menampung dan menyalurkan PBB dan BPHTB. 14. Pos Pengeluaran


7

Mekanisme Pengeluaran Negara 1. Pembuatan Komitmen Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk: a. Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau b. Penetapan keputusan. 1) pelaksanaan belanja pegawai; 2) pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola; 3) pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium kegiatan; atau 4) belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial. 2. Pencatatan Komitmen oleh PPK dan KPPN Perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM-LS, PPK mencatatkan perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Data

perjanjian/kontrak, disampaikan kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN. Data perjanjian/kontrak beserta ADK-nya disampaikan ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail. 3. Pengajuan Tagihan Penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran kepada PPK. PPK

dapat

menolak/mengembalikan

tagihan

apabila

dokumen

pendukung tagihan tidak lengkap dan benar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan.


8

4. Mekanisme Penyelesaian Tagihan Mekanisme penyelesaian tagihan kepada satker diselesaikan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Mekanisme Pembayaran dengan UP dan TUP 1) Apabila tagihan akan dibebankan ke Bendahara Pengeluaran/BPP maka PPK menerbitkan surat perintah bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran/BPP. 2) Bendahara

Pengeluaran/BPP

berdasarkan

surat

melakukan

perintah

bayar

pembayaran

(SPBy)

yang

atas

UP

disetujui

dan

ditandatangani oleh PPK atas nama KPA. SPBy tersebut dilampiri dengan bukti pengeluaran.

No

Uraian

Pihak Ketiga/ Penerima Uang Muka Kerja

Pihak ketiga mengajukan tagihan disertai bukti pendukung; atau b. Penerima Uang Muka Kerja mengajukan permintaan Uang Muka Kerja disertai bukti pendukung.

PPK

Bendahara Pengeluaran/ BPP

1 a.

Tagihan Pihak Ketiga / Uang Muka Kerja

2 PPK menguji tagihan atas UP,apabila memenuhi syarat maka diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy);

Uji

3 SPBy beserta bukti pendukung disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/BPP.

SPBy dan Bukti Pendukung

3 Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pengujian. 4 Setelah memenuhi syarat SPBy dibayar oleh Bendahara

Uji Bayar

Gambar 4.1. Alur Penyelesaian Tagihan melalui Mekanisme UP Sumber : Bahan sosialisasi Permenkeu No. 190/PMK.02/2012. Dalam

rangka

pembayaran

yang

dibebankan

ke

Bendahara

Pengeluaran/BPP melalui UP, terdapat beberapa mekanisme yang berkaitan dengan penyediaan, penggantian, dan tambahan dana UP sebagai berikut : 1) Penyediaan Dana UP a) Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun, Bendahara Pengeluaran menyampaikan kebutuhan UP kepada PPK.


9

b) SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran. c) PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-UP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK.

Dalam hal

pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM-UP paling lambat 2 (dua) hari kerja. d) PPSPM menyampaikan SPM-UP dalam rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN.

PPSPM menyampaikan SPM UP kepada KPPN

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM-UP diterbitkan. e) KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM-UP yang disampaikan oleh PPSPM.

Selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D

setelah penelitian dan pengujian telah memenuhi syarat. Pencairan dana UP berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana dari Kas Negara pada Bank Operasional I (BO I) kepada Rekening Bendahara Pengeluaran. 2) Penggantian Dana UP (GUP) a) Apabila penggunaan dana UP telah mencapai 50%, Bendahara Pengeluaran mengajukan bukti-bukti pengeluaran kepada PPK untuk diterbitkan SPP-GUP. b) PPK menerbitkan SPP-GUP untuk pengisian kembali UP dan SPP-GUP Nihil pada akhir tahun. SPP-GUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar. c) PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-GUP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. pemeriksaan pendukungnya

dan

pengujian memenuhi

SPP-GUP

beserta

ketentuan,

Dalam hal dokumen PPSPM

menerbitkan/menandatangani SPM-GUP paling lambat 4 (empat) hari kerja.


10

d) PPSPM menyampaikan SPM-GUP dalam rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN.

PPSPM menyampaikan SPM-GUP kepada KPPN

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan. e) KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM-UP yang disampaikan oleh PPSPM.


setelah penelitian dan pengujian telah memenuhi syarat. Pencairan dana UP berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana dari Kas Negara pada Bank Operasional I (BO I) kepada Rekening Bendahara Pengeluaran.

No

Uraian

PPSPM

PPK

1 Bendahara Pengeluaran menyampaikan bukti pengeluran kepada PPK

Bukti Pengeluaran

2 Atas dasar bukti pengeluaran tersebut, PPK melakukan pengujian apabila memenuhi syarat menerbitkan SPP-GUP. 3 SPP-GUP beserta bukti pendukung disampaikan kepada PPSPM 3 PPSPM melakukan pengujian SPPGUP dan bukti pendukung 4 Dalam hal SPP-GUP dan bukti Pendukuing memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan SPM-GUP

Bendahara Pengeluaran/ BPP

Uji SPP-GUP dan Bukti Pendukung

Uji

SPM-GUP

Gambar 4.2. Alur Penyelesaian GUP Sumber : Bahan sosialisasi Permenkeu No. 190/PMK.02/2012. Penerbitan SPP-GUP Nihildilakukan dalam hal: a) sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP minimal sama dengan besaran UP yang diberikan; b) sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir tahun anggaran; atau c) UP tidak diperlukan lagi. 3) Pengajuan Tambahan UP (TUP)


11

a) KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda. b) SPP-TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan TUP dari Kepala KPPN. c) Untuk mengesahkan/mempertanggungjawabkan TUP, PPK menerbitkan SPP-PTUP.

SPP-PTUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5

(lima) hari kerja sebelum batas akhir pertanggungjawaban TUP. d) PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-TUP/SPP-PTUP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/ menandatangani SPM-TUP paling lambat 2 (dua) hari kerja dan SPM-PTUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja. paling

PPSPM menyampaikan SPM-TUP/SPM-PTUP kepada KPPN

lambat

2

(dua)

hari

kerja

setelah

SPM-TUP/SPM-PTUP

diterbitkan. e) KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM-TUP/SPM-PTUP yang disampaikan oleh PPSPM.


setelah penelitian dan pengujian telah memenuhi syarat. Pencairan dana TUP berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana dari Kas Negara pada Bank Operasional I (BO I) kepada Rekening Bendahara Pengeluaran. b. Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) Penyelesaian tagihan melalui mekanisme pembayaran secara langsung (LS) diselesaikan dengan angkah-langkah sebagai berikut : 1) Penerbitan SPP-LS PPK mengesahkan dokumen tagihan dan menerbitkan SPP dalam hal

pengujian

dokumen

tagihan

telah

memenuhi

persyaratan.

Penerbitan SPP LS diatur sebagai berikut : a) SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

12

b) SPP-LS untuk pembayaran gaji induk/bulanan diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat tanggal 5 sebelum bulan pembayaran. Dalam hal tanggal 5 merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPP-LS kepada PPSPM dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal 5. c) SPP-LS untuk pembayaran non belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari penerima hak.

Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran pengadaan

barang/jasa atas beban belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain dilengkapi dengan dokumen pendukung. 2) Pengujian SPP-LS dan Penerbitan SPM-LS PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-LS beserta dokumen

pendukung

yang

disampaikan

oleh

PPK.

Dalam

hal

pemeriksaan dan pengujian SPP-LS beserta dokumen pendukungnya memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM-LS. Jangka waktu pengujian SPP-LS sampai dengan penerbitan SPM-LS oleh PPSPM adalah paling lambat 5 (lima) hari kerja. Dalam hal PPSPM menolak/mengembalikan SPP karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP-LS. PPSPM menyampaikan SPM-LS dalam rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN.

Jangka waktu penyampaian SPM adalah sebagai

berikut : a) PPSPM menyampaikan SPM-LS kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan. b) Khusus SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran.

Dalam

hal tanggal 15 merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPM-LS untuk pembayaran gaji induk kepada KPPN dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 15.


13

Penyampaian SPM kepada KPPN dilakukan oleh petugas pengantar SPM yang sah dan ditetapkan oleh KPA. Untuk penyampaian SPM melalui kantor pos/jasa pengiriman resmi, KPA terlebih dahulu menyampaikan konfirmasi/pemberitahuan kepada Kepala KPPN.

No

Uraian

Penyedia Barang/Jasa

1 Mengajukan tagihan atas penyelesaian Pekerjaan, disertai dengan bukti pendukung

PPK

PPSPM

Kontrak/Bukti Pendukung

2 PPK melakukan pengujian dan penelitian materil dan formal tagihan.

Uji

3 Dalam hal tagihan memenuhi syarat, PPK menerbitkan SPP

SPP/Bukti Pendukung

4 PPSPM melakukan pengujian SPP dan bukti pendukung

Uji

5 Dalam hal SPP dan bukti Pendukuing memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan SPM

SPM

Gambar 4.3. Alur Penyelesaian Tagihan melalui Mekanisme Pembayaran LS Sumber : Bahan sosialisasi Permenkeu No. 190/PMK.02/2012. 3) Penerbitan SP2D SP-LSM

yang

diajukan

ke

KPPN

digunakan

sebagai

dasar

penerbitan SP2D-LS. Dalam pencairan anggaran belanja negara, KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM-LS yang disampaikan oleh PPSPM.

KPPN menerbitkan SP2D-LS setelah penelitian dan pengujian

telah memenuhi syarat. KPPN tidak dapat menerbitkan SP2D-LS apabila Satker belum mengirimkan: a) Data perjanjian/kontrak beserta ADK untuk pembayaran melalui SPMLS kepada penyedia barang/jasa; atau b) Daftar perubahan data pegawai beserta ADK yang disampaikan kepada KPPN.


14

Dalam hal hasil penelitian dan pengujian tidak memenuhi syarat, Kepala KPPN mengembalikan SPM-LS beserta dokumen pendukung secara tertulis. Pencairan dana berdasarkan SP2D-LS dilakukan melalui transfer dana dari Kas Negara pada bank operasional kepada Rekening Pihak Penerima yang ditunjuk pada SP2D.

Koreksi/Ralat dan Pembatalan SPP, SPM, dan SP2D

K

oreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan: 1.

Perubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D;

2. Sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi minus; atau 3. perubahan kode Bagian Anggaran, eselon I, dan Satker. Dalam hal diperlukan perubahan kode Bagian Anggaran, eselon I, dan Satker, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. Koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D dapat dilakukan untuk: 1. Memperbaiki uraian pengeluaran dan kode BAS selain perubahan kode; 2. pencantuman kode pada SPM yang meliputi kode jenis SPM, cara bayar, tahun anggaran, jenis pembayaran, sifat pembayaran, sumber dana, cara penarikan, nomor register; atau 3. koreksi/ralat penulisan nomor dan nama rekening, nama bank yang tercantum pada SPP, SPM dan SP2D beserta dokumen pendukungnya yang disebabkan terjadinya kegagalan transfer dana.

Rekening Bendahara Pengeluaran 1. Ketentuan Dalam Pembukaan dan Penutupan Rekening Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku PA/Kuasa PA

dapat

membuka

rekening


pengeluaran

dengan

persetujuan

BUN. 15

Persetujuan dikuasakan kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah. Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan

dan

negara/lembaga

pengeluaran disampaikan

anggaran oleh

di

lingkungan

Menteri/Pimpinan

kementerian

Lembaga/Kepala

Kantor/Satuan Kerja selaku PA/Kuasa PA kepada BUN/Kuasa BUN, dengan dilampiri : a. Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran. b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening. BUN/Kuasa BUN berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku PA/Kuasa PA wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUN/Kuasa BUN sebagai persyaratan dalam membuka rekening pada Bank Sentral/Bank Umum/Kantor Pos. Pembukaan rekening pengeluaran dilakukan dalam bentuk rekening giro atas nama jabatan Bendahara Pengeluaran.

Rekening tersebut tidak

diperkenankan dibuka atas nama pribadi atau nama pejabat bendahara pengeluaran. Sehubungan dengan diterapkan Treasury Notional Pooling (TNP) maka pembukaan rekening bendahara pengeluaran dilakukan pada bank umum yang terhubung dengan sistem TNP.

Penyelenggaraan rekening yang terintegrasi

dalam sistem TNP ini akan mendukung pengelolaan kas Negara yang efektif dan efisien. Dalam rangka pengelolaan kas, BUN/Kuasa BUN dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening KL ke Rekening Kas Umum Negara.

Rekening Kementerian

Negara/Lembaga/ Kantor/ Satuan kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan

tujuan

pembukaannya

harus

ditutup

oleh

Menteri/Pimpinan

Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara. Penutupan dan/atau pemindahbukuan rekening harus dilaporkan kepada BUN/Kuasa BUN.


16

2. Treasury Notional Pooling (TNP) Treasury mengetahui

Notional posisi

Pooling

saldo

adalah

konsolidasi

sistem

dari

yang

seluruh

digunakan

rekening

untuk

bendahara

pengeluaran yang terdapat pada seluruh Kantor Cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening. Prinsip-prinsip pelaksanaan TNP adalah sebagai berikut : a. Saldo seluruh Rekening Bendahara Pengeluaran di Bank Umum pada setiap akhir hari dikonsolidasikan dengan menggunakan TNP. b. Pelaksanaan TNP dilakukan oleh masing-masing Kantor Pusat Bank Umum tempat Bendahara Pengeluaran membuka rekening. c. Saldo konsolidasi mendapatkan remunerasi dari Bank Umum. d. Rekening Bendahara Pengeluaran tidak lagi mendapatkan jasa giro. e. Besaran remunerasi ditetapkan atas kesepakatan antara Bank Umum dengan Ditjen Perbendaharaan. f. Pelaksanaan TNP dikendalikan oleh Ditjen Perbendaharaan dengan menggunakan sistem informasi yang dapat memantau saldo harian semua Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Bendahara Penerimaan. Akun untuk membukukan penerimaan dari TNP : 523253 – Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling Treasury Notional Pooling pada Bank A Saldo: x + y + z

Rek bend A Saldo: x

Rek Bend B Saldo: y

Rek Bend C Saldo: z

Saldo seluruh rekening bendahara pengeluaran & penerimaan dikonsolidasikan pada akhir hari setelah proses tutup buku dan diberikan jasa giro harian oleh Bank sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak

Gambar 4.4. Mekanisme TNP Bendahara

Pengeluaran

melakukan

penarikan

uang

dari

Rekening

Bendahara Pengeluaran sesuai dengan kebutuhan pada jam operasional Bank Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

17

Umum. Jam operasional yang berlaku adalah

08.00 – 15.00.

Bendahara

Pengeluaran tidak diperkenankan melakukan penarikan uang di luar jam operasional Bank Umum.


18

Metode Pembayaran Tagihan Negara

Recommend Documents