POINTERS BAHAN KULIAH UMUM Kebijakan Bank Indonesia dalam Keuangan Inklusif Melalui Gerakan Nasional Non Tunai

POINTERS BAHAN KULIAH UMUM “Kebijakan Bank Indonesia dalam Keuangan Inklusif Melalui Gerakan Nasional Non Tunai” Tunai” Dr Hendar Deputi Gubernur Bank Indonesia

Bismillaahirrohmaanirrohiim Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua 1.

Mengawali kuliah umum pada pagi ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala rahmat-Nya sehingga pada hari ini kegiatan kuliah umum kebanksentralan dapat berjalan dengan baik.

2.

Pemaparan kuliah umum saya pada hari ini akan dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian besar. Bagian pertama, saya akan menyampaikan secara singkat tugas pokok dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pada bagian kedua, saya akan membahas secara mendalam mengenai keuangan inklusif. Setelah kuliah ini, saya berharap anda sekalian akan memahami apakah itu keuangan inklusif, mengapa keuangan inklusif itu penting baik dalam kerangka kebijakan moneter maupun pengentasan kemiskinan, serta bagaimana praktek-praktek keuangan inklusif di berbagai negara. Selanjutnya,

pada bagian

ketiga, saya akan menyampaikan Bagaimana Strategi serta Kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong keuangan inklusif. Pada kuliah ini saya akan menekankan khususnya melalui Gerakan Nasional Non Tunai.

1|

Kuliah Umum Kebanksentralan - Kebijakan Bank Indonesia dalam Keuangan Inklusif MelaluiGerakan Nasional Non Tunai

Bapak/Ibu/para mahasiswa/i sekalian, 3. Pada bagian pertama, saya akan mulai dengan menjelaskan kedudukan dan tupoksi Bank Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia sebagai Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009. Bank Indonesia

mempunyai otonomi penuh

dalam merumuskan dan

melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. 4. Dalam

kapasitasnya

sebagai

bank

sentral,

Bank

Indonesia

mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. 5. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya, stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas sistem pembayaran. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

2|


6. Pada pilar stabilitas moneter, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi.

Kebijakan moneter melalui

penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk

menciptakan

stabilitas

moneter,

Bank

Indonesia

telah

menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting framework. 7. Selanjutnya, disahkannya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2011 membuka babak baru sejarah keberadaan Bank Indonesia. Tugas pengaturan dan pengawasan bank yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia dialihkan ke OJK sejak tanggal

31

Desember

kewenangannya,

Bank

2013.

Meskipun

Indonesia

tetap

demikian,

berkontribusi

melalui dalam

menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia khususnya dari sisi makroprudensial.

Pada

pilar

ini,

Bank

Indonesia

melakukan

surveillance terhadap berbagai indikator yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia

dapat

memonitor

kerentanan

sektor

keuangan

dan

mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan

menjadi

rekomendasi

baik

bagi

Bank

Indonesia

dalam

menerapkan kebijakan makroprudensial maupun bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang

tepat untuk meredam

gangguan dalam sektor keuangan. Salah satu contoh kebijakan Bank Indonesia pada pilar ini adalah Kebijakan Loan To Value untuk

3|


kepemilikan kendaraan dan rumah meredam kenaikan harga property serta risiko penyaluran kredit kendaraan bermotor. 8. Pada pilar stabilitas sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki kewenangan

untuk

mengatur

dan

menjaga

kelancaran sistem

pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Bapak/Ibu/para mahasiswa/i sekalian, 9.

Memasuki bagian kedua dari kuliah umum ini akan menjelaskan apa dan bagaimana keuangan inklusif. Financial inclusion atau keuangan inklusif kini menjadi trending topic dalam dunia keuangan, baik

konvensional

maupun

syariah,

baik

nasional

maupun

internasional. Krisis finansial global 2008 ternyata mengingatkan kembali esensi sektor keuangan dalam perekonomian. Apakah sektor keuangan benar-benar memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian bagi semua lapisan masyarakat? Atau sekedar tuntutan mencetak profit yang semakin lama semakin besar yang semakin menjauhkan dari tujuan semula? 10. Pada bagian ini, kita akan kupas mengapa keuangan inklusif penting dan perlu mendapat perhatian. Pada slide 6 kita mendapati bahwa layanan keuangan di Indonesia masih tertinggal, khususnya di luar Pulau Jawa. Dari ukuran jumlah ATM per 100 ribu penduduk dewasa dan jumlah layanan kantor bank per 100 ribu penduduk dewasa,

4|


terdapat gap yang cukup lebar antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa. Sebagai contoh, di Jakarta, terdapat 71 ATM dan 213 kantor bank per 100 ribu penduduk. Sementara itu, di Kalimantan Tengah hanya dilayani 17 ATM dan 27 kantor bank. Belum lagi jika kita bergerak ke kawasan Timur Indonesia seperti NTT yang dilayani 15 ATM dan 16 kantor bank. 11. Menginjak pada slide berikutnya, kita juga mendapati bahwa financial exclusion di Indonesia masih tinggi. Data World Bank pada Global Financial Inclusion Index 2011 menyatakan bahwa baru 20% orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Dibandingkan negara tetangga kita yang terdekat seperti Filipina dengan angka 26,5%, kita juga ketinggalan. Belum lagi dibandingkan dengan India (35,2%), dan China (63,8%). Padahal dari sisi jumlah penduduk, India dan China memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. 12. Selanjutnya, indikator World Bank di level rumah tangga berupa juga menggambarkan hal yang sama. Survey tersebut menyatakan bahwa 68% rumah tangga menabung dan hanya 48% yang memiliki tabungan di lembaga keuangan formal. Sementara di sisi peminjam, 60% rumah tangga bisa meminjam. Yang cukup memprihatinkan, hanya 17% pembiayaan berasal dari bank, sementara 36% berasal dari lembaga keuangan non formal. 13. Hasil survey ini selaras dengan indikator kredit perbankan. Rendahnya akses kredit UMKM tercermin dari masih rendahnya pangsa kredit UMKM yang kurang dari 20%. Jika dilihat lebih mendalam, pangsa kredit untuk sektor mikro ternyata juga lebih rendah, kurang dari 19%. Di sisi lain, suku bunga kredit UMKM juga termasuk tinggi di atas 15%. Padahal lebih dari 90% sektor usaha di Indonesia adalah UMKM. Hal ini semakin menjadi penghambat bagi sektor UMKM untuk memperoleh dukungan dari sektor keuangan.

5|


14. Pada slide 8, kita melihat bahwa ternyata keterbatasan akses keuangan juga memiliki korelasi dengan semakin meningkatnya tingkat kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi (yang diindikasikan dengan peningkatan GDP/Capita) seharusnya diikuti dengan penurunan gini ratio. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dimana hubungan gini ratio dan GDP/Capita justru searah. Hal ini dikonfirmasi dengan grafik penurunan jumlah orang miskin vs GDP growth, dimana sejak tahun 2009, terjadi penurunan jumlah orang miskin yang semakin terbatas di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih stabil di kisaran di atas 6%. Jika kita lihat komparasi akses terhadap sektor keuangan antara Indonesia dengan berbagai negara sebagaimana tabel di bawah, diindikasikan bahwa keterbatasan akses keuangan tidak bisa mentransmisikan pertumbuhan ekonomi kepada kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses keuangan, yang pada akhirnya menghambat pengentasan kemiskinan. 15. Pada slide berikutnya, terlihat bahwa ternyata Indonesia saat ini masih termasuk negara yang tinggi penggunaan transaksi menggunakan kas (cash based economy). Pada grafik terlihat bahwa ranking Indonesia berada di papan bawah bersama Nigeria dalam hal persentase transaksi menggunakan non cash. Dari perspektif keuangan inklusif, penggunaan uang tunai dalam transaksi mengakibatkan pelaku ekonomi tidak memiliki insentif untuk masuk ke sektor keuangan. Hal ini didorong juga dengan perilaku yang konsumtif dan serta terbatasnya pendapatan untuk ditabung. Akibatnya, pelaku ekonomi tidak pernah tercatat sebagai nasabah pada lembaga keuangan. Padahal, financial record merupakan salah satu syarat penting untuk penyaluran kredit yang dapat mendorong kegiatan perekonomian.

6|


<Mengapa unbanked tinggi?> 16. Lalu mengapa unbanked di Indonesia masih tinggi? Survey WorldBank memotret dari 2 sisi demand dan supply. Dari sisi supply, terdapat beberapa faktor yang menghambat layanan kepada masyarakat, seperti : pendirian cabang yang mahal, proses pendirian yang kompleks, formalitas yang tinggi, persepsi perbankan bahwa nasabah grassrooy tidak profitable, IT yang belum mendukung seperti jaringan komunikasi

yang

terbatas,

serta

tidak

efisien.

Hal

ini

yang

mengakibatkan perbankan lebih cenderung masuk ke daerah-daerah yang sudah mature, seperti Pulau Jawa maupun kota-kota besar lain di luar pulau Jawa. 17. Semantara itu, dari sisi demand side, terdapat beberapa faktor yang menghambat antara lain : tidak ada uang yang cukup untuk ditabung, biaya yang mahal, jarak yang jauh antara rumah tinggal dan lokasi bank, tidak mengerti atau memahami bagaimana menyimpan uang di bank, tidak memiliki dokumen yang diminta seperti kartu identitas, tidak percaya dengan sistem perbankan, atau alasan keagamaan. Bapak/Ibu/para mahasiswa/i sekalian, 18. Melihat kondisi akses keuangan di Indonesia yang masih left behind sebagaimana paparan sebelumnya, kita melihat ternyata tidak hanya Indonesia yang memiliki concern. Baik negara maju maupun negara berkembang juga menaruh perhatiannya untuk meningkatkan keuangan inklusif. 19. Di slide 14, kita lihat berbagai kebijakan keuangan inklusif di berbagai negara. Di Inggris disediakan no-frills acccount oleh perbankan, yaitu semacam rekening tabungan tanpa biaya administrasi, kredit dan advis keuangan. Di Amerika Serikat, melalui Community Reinvestment Act (CRA) terdapat pelarangan untuk diskriminasi terhadap small account

7|


holders (min saldo=$0.10).Di India, dilakukan upaya perluasan jaringan perbankan melalui penggunaan business correspondents (agen). 20. Berdasarkan

berbagai

best

practice

dalam

perluasan akses

keuangan, terdapat 2 model besar yaitu Telco based dan Bank Based. Menurut Telco Based, perusahaan teknologi komunikasi yang menjadi leader dalam menyediakan jasa pelayanan perbankan yang paling dasar. Dalam model ini, perusahaan telco menerbitkan uang elektronik dan menyimpan nilai aset yang setara dalam rekening gabungan di bank. 21. Sementara itu, menurut Bank Based Model, Perbankan melayani kebutuhan jasa keuangan masyarakat. Dalam model ini, terdapat 3 skema. Pertama, bank menyediakan rekening individu yang dapat digunakan melalui saluran branchless yang dikelola bank seperti CAIXA di Brasil, bKash di Bangladesh, dan Telenor di Pakistan. Skema kedua, bank menyediakan rekening individu yang bisa diakses oleh agen yang dikelola non bank dan/atau melalui media teknologi seperti SMART (21 bank di Filipina). Skema ketiga, Bank menerbitkan uang elektronik untuk dijual dan didistribusikan oleh non bank secara langsung kepada nasabah. 22. Masing-masing pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Jika ingin mengejar kecepatan, jangkauan yang luas, mengerti mass market, serta

agen yang banyak, telco based akan

menjadi pilihan. Namun, model ini memiliki kelemahan dari sisi tidak adanya jaminan LPS atas simpanan, tidak mendapatkan bunga karena produknya adalah e-money, serta potensi penyaluran kredit kecil. 23. Jika yang menjadi prioritas adalah kenyamanan (adanya consumer protection, diregulasi oleh otoritas, dijamin LPS, serta mendapatkan

8|


bunga), bank based dijadikan pilihan. Namun model ini juga memiliki kelemahan dari sisi kecepatan, keterbatasan akses, serta lebih mahal. 24. Pada slide berikutnya, perkembangan Mobile Money atau Electronic Money ternyata cukup ekspansif di dunia internasional. Pesatnya pertumbuhan sektor telekomunikasi dipandang menjadi pendukung perkembangan electronic money. Dalam implementasi model ini, fokus ke unbanked

hampir di semua negara berkembang dan negara

terkebelakang. Hingga 2013, terdapat 219 implementasi mobil money di 84 negara. <Mengapa BI perlu hadir dalam mendorong keuangan inklusif?> 25. Memasuki bagian ketiga dari paparan saya, ternyata keuangan inklusif sangat relevan dalam mendukung efektivitas fungsi dan tugas Bank Indonesia baik dari sisi moneter, sistem pembayaran dan terutama makroprudensial. Dari sisi stabilitas sistem keuangan, Keuangan Inklusif membantu menurunkan tekanan dari sisi likuiditas (liquidity risk) dan risiko kredit (credit risk) di sektor perbankan. Dari sisi likuiditas, perbankan memperoleh sumber dana retail yang relatif lebih stabil meskipun dalam kondisi shock. Dari sisi kredit, terbukanya pasar retail baru, khususnya kredit mikro dan kecil sehingga membantu diversifikasi portfolio dan risiko kredit. Selanjutnya program-program keuangan inklusif juga membantu meningkatkan kapabilitas masyarakat dengan munculnya responsible finance karena adanya program edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. 26. Dari sisi kebijakan moneter, dengan keuangan inklusif, policy rate dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada mengingat transmisi policy rate utamanya dilakukan melalui bank, sehingga membantu efektivitas kebijakan moneter dan tidak ada lagi masyarakat yang terkena second round effect dari kebijakan dimaksud.

9|


27. Sementara itu, dari sisi sistem pembayaran, semakin lancarnya sistem pembayaran ke seluruh pelosok daerah dan digunakan oleh seluruh penduduk

dimanapun

berada.

Disamping

itu

juga

membantu

pelaksanaan program less cash society yang mempunyai nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian. 28. Strategi Bank Indonesia dalam mendorong keuangan inklusif ditekankan pada implementasi melalui aspek sistem pembayaran, yaitu mendidik masyarakat in the bottom of the pyramid untuk belajar “keeping” uangnya dari cash-based, yaitu menyimpan uang di dalam rumah menjadiaccountbased, yaitu menyimpan uang dalam bentuk rekening uang elektronik. Hal ini dapat membantu mengurangi tendensi konsumtif sekaligus titik awal financial diary, mengelola keuangan sederhana yang diperkuat dengan program edukasi keuangan. Melalui peran BI dalam keuangan inklusif ini, diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dan kualitas hidup dari kelompok the bottom of the pyramid. Hal ini dapat membantu pengurangan

kemiskinan

sekaligus

memperoleh dividend

demografi karena tingginya usia produktif Indonesia saat ini dan ke depa 29. Program Keuangan Inklusif Bank Indonesia juga erat kaitannya dengan upaya Bank Indonesia dalam mewujudkan transformasi dari cash society yang kurang efisien, yang ditandai dengan tingginya biaya cetak sekitar Rp 3 triliun/tahun, butuh persediaan uang kecil, butuh waktu untuk menghitung uang kembalian, serta kesulitan dalam menyimpan banyak uang tunai menuju lesh cash society yang identik dengan penggunaan uang elektronik, credit card, dan debit card, yang aman, nyaman, akses lebih luas, serta efisien. 30. Bank Indonesia bersama dengan instansi terkait (Kementrian Koordinator Perekonomian, Kementrian Keuangan, Pemerintah Provinsi DKI, dan

10 |


Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) serta pelaku industri di sistem pembayaran, yang tergabung dalam Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014. 31. Inisiatif GNNT ini bertujuan untuk mendorong dan memperluas penggunaan transaksi non tunai sehingga dapat meningkatkan efisiensi perekonomian, keamanan dan kenyamanan bertransaksi, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung upaya pencegahan korupsi, pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Upaya perluasan penggunaan transaksi non-tunai tidak hanya untuk transaksi ritel, namun juga untuk transaksi yang bersifat high value dalam rangka fasilitasi kegiatan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan korporasi dan pemerintah. 32. 6 program prioritas dalam inisiatif GNNT memiliki keterkaitan yang erat dengan keuangan inklusif, yaitu perluasan layanan melalui jaringan telco, sinergi bank dan non bank, layanan e-commerce, layanan publik dan pemerintahan di 34 kementerian, layanan pemerintah daerah, serta layanan BUMN dan BUMD. 33. GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (Less Cash Society/LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Sebagai bentuk komitmen atas perluasan penggunaan instrumen non tunai, kami akan menjadikan GNNT sebagai gerakan tahunan yang didukung dengan berbagai kegiatan untuk mendorong meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan

instrumen

non

tunai

dalam

melakukan

transaksi

pembayaran.

11 |


34. Potensi e-payment ternyata cukup besar untuk bisa digarap lebih lanjut. Sebagaimana dipaparkan pada slide 24, sebagai contoh kita lihat besarnya potensi di sektor transportasi di Jakarta dengan nilai 23,4 triliun/tahun. Busway memiliki penumpang 320 ribu perhari dengan omset Rp 680 millyar pertahun. KRL sebagai urat nadi transportasi di Jakarta yang mampu mengangkut 400 ribu penumpang/hari dengan nilai Rp 1,4 triliun/tahun. Yang palin besar tentunya belanja BBM masyarakat di SPBU yang jika diasumsikan konsumsi 1-4 liter perkendaraan perhari akan menghabiskan Rp 14,6 triliun pertahun. 35. Pada slide berikutnya, ditampilkan beberapa program GNNT yang telah dilakukan pada berbagai institusi. Dengan Kereta Commuter Jakarta, telah dilakukan interkoneksi e-ticketing kereta komuter dengan 4 uang elektronik dari 4 bank. Selanjutnya, untuk penyaluran bansos Program Keluarga

Harapan,

telah

dilakukan

dengan

menggunakan

uang

elektronik serta melalui agen LKD. Penyaluran Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintas juga telah menggunakan uang elektronik. Untuk

meningkatkan

pendapatan

APBD

di

Jakarta,

telah

diimplementasikan e-payment untuk retribusi pedagang kaki 5 dan eparking. Jika anda ingin menggunakan busway, anda juga harus menggunakan uang elektronik. Selanjutnya, program GNNT juga masuk pada program layanan TKI Kemenaker dan BNP2TKI melalui program pembayaran untuk jasa penempatan dan perlindungan TKI, serta program edukasi keuangan untuk TKI dan keluarga TKI. Ke depan, remitansi TKI juga didorong dilakukan melalui uang elektronik. Hal ini dilakukan untuk mendorong penurunan biaya remitansi TKI yang saat ini masih cukup tinggi. 36. Berbagai kerjasama dan fasilitasi Bank Indonesia dalam mendorong layanan tunai terus dilakukan. Dalam setahun ke depan, kita sudah mencatat sinergi dengan 11 Kementerian serta 34 pemerintah provinsi.

12 |


Kami mencatat 5 bentuk fasilitasi BI terkait dengan layanan non tunai yaitu : pemetaan bentuk layanan non tunai yang tersedia, penyusunan business model dan business process, memfasilitasi ketersediaan layanan non tunai dengan industri, serta implementasi layanan non tunai dan edukasi. 37. Untuk memberikan sedikit gambaran mengenai jenis alat pembayaran non tunai, slide 26 menyajikan beberapa contoh alat pembayaran non tunai. Secara garis besar terdapat 2 kelompok besar, paper based dan card based. Yang termasuk paper based antara lain cek, bilyet giro, dan nota debet. Sementara itu, yang electronic based antara lain kartu ATM/debet, uang elektronik, kartu kredit, dan mobile money. 38. Selanjutnya, yang mungkin baru dalam paparan ini adalah uang elektronik. Apakah bedanya dengan uang yang ada saat ini? Secara definisi, Uang Elektronik = Uang Tunai yang diubah dalam bentuk elektronik. Terdapat 4 karakteristik uang elektronik : disetor di awal, disimpan dalam media tertentu (bisa kartu atau alat komunikasi), fungsi utama sebagai alat pembayaran, serta bukan simpanan sehingga tidak dijamin dan tidak memperoleh bunga. Jenis-jenis uang elektronik yang beredar saat ini terdapat pada slide 28. Uang elektronik yang tersimpan di kartu biasanya dikeluarkan oleh bank, sementara yang non kartu biasanya dikeluarkan perusahaan telco. 39. Secara prinsip uang elektronik adalah uang. Jadi, uang elektronik bisa digunakan untuk belanja atau melakukan pembelian. Namun terdapat kegunaan yang lebih dibandingkan uang biasa, yaitu uang elektronik bisa digunakan untuk membayar tagihan, transfer antar individu, atau tarik tunai. Sudah mirip dengan rekening di bank. Selanjutnya, terdapat 2 jenis uang elektronik, unregistered yang tidak memerlukan pencatatan data pengguna, dan registered yang mengharuskan data identitas pemegang uang elektronik tercatat pada penerbit.Untuk uang elektronik yang

13 |


registered, terdapat 3 kelebihan, yaitu saldo maksimal mencapai Rp 5 juta, dapat melakukan transfer, dan tarik tunai. 40. Dalam rangka memperluas akses keuangan kepada masyarakat unbanked dan underbanked hingga ke wilayah pelosok, Bank Indonesia membuka ruang bagi bank dan lembaga selain bank untuk menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital (LKD). Bagi Bank Indonesia program LKD tidak hanya menjadi gerbang pembuka akses keuangan, namun juga sejalan dengan Gerakan Nasional Non Tunai yang sejak pertengahan 2014 dicanangkan. Melalui penyelenggaraan LKD diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, khususnya pada sistem pembayaran retail, baik dari sisi penyelenggara maupun pengguna. 41. Sebagai perwujudan dari inisiatif keuangan inklusif Bank Indonesia, LKD merupakan inovasi terobosan untuk mendekatkan akses keuangan kepada masyarakat hingga ke pelosok wilayah. Melalui LKD layanan sistem

pembayaran

dan

keuangan

tidak

lagi

bergantung

pada

keberadaan kantor cabang bank. Pemberian layanan tersebut dilakukan oleh penyelenggara melalui kerjasama dengan pihak ketiga dengan menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun web. 42. Produk yang digunakan dalam LKD adalah uang elektronik berbasis server yang ditransaksikan secara online. Pihak ketiga dalam memperluas layanan disebut agen LKD, baik agen berbentuk badan hukum maupun individu. Cakupan agen LKD individu tersebut adalah agen berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum dan perseorangan. Keberadaan agen LKD berfungsi memberikan layanan fasilitasi registrasi uang elektronik, pengisian ulang (top-up), pembayaran, tarik tunai, dan menyalurkan bantuan pemerintah kepada masyarakat.

14 |


43. Bagi masyarakat, LKD memiliki berbagai manfaat yaitu : Tidak usah datang ke kantor cabang bank, hemat biaya dan waktu, Memiliki media menyimpan uang sementara yang aman, Belajar menabung dan dikenal oleh bank, serta Langkah awal untuk mengenal layanan keuangan lainnya. Dengan demikian keseluruhan proses transformasi budaya dan cara berpikir masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tersebut sejalan dengan roadmap keuangan inklusif dan elektronifikasi yang dirancang oleh Bank Indonesia.Saat ini, LKD melayani setidaknya 5 fungsi yaitu fasilitator registrasi, pengisian ulang, tarik tunai, pembayaran tagihan, serta penyaluran bantuan pemerintah. 44. Bank Indonesia juga melihat pesantren sebagai target pengembangan keuangan inklusif melalui LKD. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia

dan

Kementerian

Agama

telah

melakukan

penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Pengembangan Kemandirian

Ekonomi

Lembaga

Pondok

Pesantren

dan

Peningkatan Layanan Non Tunai untuk Transaksi Keuangan di Lingkungan

Kementerian

Agama,

bertempat

di

Surabaya.

Penandatanganan kerjasama tersebut merupakan salah satu rangkaian acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang berlangsung sejak tanggal 3 sampai dengan 9 November 2014 di Surabaya. 45. Implementasi Nota Kesepahaman ini untuk pertama kalinya akan dilakukan di wilayah Jawa Timur dengan pertimbangan potensi pondok pesantren yang jumlahnya kurang lebih 6.000 lembaga serta sejalan dengan rencana pemerintah untuk menjadikan Surabaya sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Nasional. Selanjutnya gerakan awal di Jawa Timur ini diharapkan mampu menginspirasi wilayah lain sehingga mengakselerasi inklusivitas keuangan di masyarakat

15 |


46. Kerjasama

Bank

Indonesia

dan

Kementerian

Agama

juga

dilatarbelakangi oleh jumlah penduduk muslim di Indonesia yang besar. Seiring dengan hal tersebut keberadaan lembaga pendidikan juga semakin meluas, dan jumlah santri juga mengalami peningkatan. Dengan potensi yang cukup besar ini pemberian edukasi keuangan kepada para

santri

dapat

mendorong

kemandirian

ekonomi

yang

berdampak pada inklusivitas keuangan di masyarakat yang semakin luas. 47. Bagaimana model bisnis dari LKD berbasis pesantren ini? Dalam model ini sebagaimana slide 35, pesantren akan bertindak sebagai agen LKD yang berhubungan dengan bank. Sebagai user dalam LKD tersebut adalah santri dan masyarakat sekitar. Pesantren sebagai LKD akan memberikan penyediaan produk serta layanan keuangan kepada user. Sebagai contoh, kebutuhan santri yang dapat disediakan oleh LKD antara lain transfer dari orang tua, pembayaran uang sekolah, pembelian pulsa serta kebutuhan sehari-hari di koperasi/swalayan pesantren. Nilai tambah dari model ini adalah adanya pihak ketiga yaitu Kyai, Guru, atau Ketua Ponpes yang akan bertindak sebagai influencer dan change agent dalam edukasi keuangan, budaya menabung, serta penetapan SOP penerimaan uang sekolah secara non tunai. 48. Sebagai contoh pilot project pada slide 36, saat ini Bank Indonesia sedang mengembangkan BMT Sidogiri di Pasuruan Jawa Timur. Aset BMT Sidogiri ini pada tahun buku 2013 telah menembus Rp 1 triliun dan saat ini merupakan koperasi terbesar di Jawa Timur. 49. Dalam model ini, Koperasi BMT Sidogiri bertindak sebagai agen LKD yang berhubungan dengan penerbit uang elektronik. Sebagai agen LKD, BMT Sidogiri dapat memberikan layanan bayar uang sekolah, setor dan tarik tunai, serta kirim dan terima uang (remitansi). Santri maupun

16 |


masyarakat pun bisa belanja ke swalayan Basmallah yang dimiliki BMT Sidogiri dengan menggunakan uang elektronik. 50. Sebagai penutup dari paparan saya, saya menekankan bahwa selain model bisnis, layanan, maupun instrumen, faktor yang paling penting dalam menjamin keberhasilan keuangan inklusif adalah pentingnya edukasi keuangan. It’s all about changing mindset. Dan perubahan mindset tidak bisa dilakukan dalam waktu semalam. Oleh karena itu, peran influencer, seperti kyai, pemuka masyarakat, para mahasiswa seperti anda sekalian, serta pemerintah maupun bank sentral perlu disinergikan dan dilakukan secara terus menerus. Saya berharap, kuliah umum ini tidak berhenti sampai di sini saja, namun terus bergulir sebagai bagian dari sodaqoh ilmu yang saudara miliki untuk pengembangan ekonomi umat. Demikian paparan saya, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab.

Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

17 |


POINTERS BAHAN KULIAH UMUM Kebijakan Bank Indonesia dalam Keuangan Inklusif Melalui Gerakan Nasional Non Tunai

Recommend Documents