KEBIJAKAN KONVERSI PENYALURAN DBH DAN/ ATAU DAU DALAM BENTUK NON TUNAI
1
DASAR HUKUM Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun 2016 (1) Ketentuan mengenai penyaluran anggaran TKD dan DD diatur sebagai berikut: a. penyaluran anggaran TKD dan DD dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan nontunai; b. bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar, dilakukan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai; c. penyaluran DAK Fisik dilakukan berdasarkan kinerja penyerapan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran anggaran TKD dan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. PMK Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/ atau DAU Dalam Bentuk Nontunai. Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor 3/PK/2016 tentang Perubahan atas Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor 1/PK/2016 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran DBH dan /Atau DAU Bagi Daerah Yang Tidak Menyampaikan Data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan.
2
LATAR BELAKANG Dana Transfer ke Daerah dan dana Desa (TKD dan DD) terus meningkat, posisi terakhir dalam APBN 2016 mencapai Rp770,2 triliun, atau naik 14% dari tahun 2015 Rp664,6 triliun. SILPA mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, jika pada tahun 2010 mencapai Rp56,6 triliun (13,3% dari total belanja daerah), maka pada tahun 2014 menjadi Rp124,5 triliun (16,3% dari total belanja daerah). Simpanan Pemda di perbankan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, jika di tahun 2013 mencapai Rp92,4 triliun, naik menjadi Rp113,1 triliun di tahun 2014. Namun demikian, posisi s.d. bulan Desember 2015 menjadi Rp99,68 triliun, menurun sebesar Rp147,66 triliun dari bulan sebelumnya November Rp247,36 triliun. 3
PENGERTIAN, BENTUK, DAN TUJUAN KONVERSI PENYALURAN DBH DAN /ATAU DBH DALAM BENTUK NONTUNAI
Uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar, yaitu daerah yang mempunyai posisi kas dan/simpanan pada periode tertentu melebihi perkiraan kebutuhan belanja operasi dan belanja modal 3 (tiga) bulan berikutnya dan besarannya diatas rata-rata nasional.
Tujuan Kebijakan Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk Nontunai : 1. Mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif; 2. Mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu; 3. Mengurangi uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar .
Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk Nontunai dilakukan melalui Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN) / Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S).
DBH yang dikonversi meliputi : DBH PBB Migas, DBh PPh Perorangan, DBH SDA Minyak Bumi, DBH SDA Gas Bumi, dan DBH SDA Mineral dan Batu Bara
Jangka waktu SBN ditetapkan selama 3 bulan dengan tingkat yield 50% dari tingkat suku bunga penempatan kas Pemerintah Pusat di Bank Indonesia. (65% dari BI Rate) 4
KETENTUAN KONVERSI PENYALURAN DBH DAN/ATAU DAU DALAM BENTUK NONTUNAI MEKANISME KONVERSI DAN SETELMEN Konversi penyaluran DBH dilakukan pada akhir Triwulan I (Bulan Maret) dan akhir Triwulan II (Bulan Juni), sedangkan konversi penyaluran DAU dilakukan pada awal Triwulan II (Tgl.1 April) dan awal Triwulan III (Tgl. 1 Juli). Setelmen untuk penerbitan SBN dilakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan penyaluran DBH dan/atau DAU, yang teknis pelaksanaannya mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia.
PENGUMUMAN SETELMEN Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk SBN diumumkan kepada publik pada tanggal setelmen. Pengumuman Setelmen paling kurang memuat: 1. Jenis SBN; 2. Seri SBN; 3. Nilai nominal SBN; 4. Jangka waktu; dan 5. Tanggal setelmen.
PELUNASAN SBN Pada saat jatuh tempo: 1. Pelunasan secara tunai 2. Penerbitan SBN seri baru
Sebelum jatuh tempo (early redemption), pelunasan hanya dapat dilakukan secara tunai.
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pemerintah daerah menyampaikan data: 1. Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan; 2. Laporan Posisi Kas Bulanan; 3. Ringkasan Realisasi APBD Bulanan. Pemerintah daerah membuka Sub Registry (Rekening untuk penampungan SBN ) pada Lembaga Kustodian).
5
KEWAJIBAN DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN KONVERSI (1)
Dalam rangka pelaksanaan konversi DBH dan/atau DAU dalam bentuk Nontunai setiap pemerintah daerah wajib menyampaikan data: -
Perkiraan belanja operasi dan belanja modal 3 (tiga) bulanan
-
Laporan posisi kas bulanan
-
Ringkasan realisasi APBD bulanan
Data disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.
Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian data, akan dilakukan penundaan penyaluran DBH atau DAU setinggi-tingginya 50%.
Penentuan besaran persentase penundaan DBH dan/atau DAU berdasarkan klaster kemampuan keuangan daerah, dan berjenjang sebagai berikut: No
Klaster Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)
1 2 3
Rendah Sedang Tinggi
Tidak Menyampaikan Data Bulan Januari
5,0% 7,5% 10,0%
Tidak Menyampaikan Data Bulan Februari
7,5% 10,0% 12,5%
Catatan: Persentase akan ditingkatkan setiap bulannya sampai mencapai batas tertinggi 50%.
Penentuan besaran persentase penundaan DBH dan/atau DAU dimaksud diperkirakan tidak mempengaruhi pelayanan publik dan operasional pemerintah daerah. Selanjutnya penundaan akan dicabut dan akan dicairkan apabila daerah telah menyampaikan data yang dimaksud.
KEWAJIBAN DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN KONVERSI (2) Dalam rangka pelaksanaan Konversi, daerah wajib membuka dan menyampaikan rekening SBN pada Sub Registry di Bank/Lembaga Kustodian. Bank Kustodian di Indonesia adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal (OJK) sebagai Kustodian
Sub-Registry adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan Kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan nasabah. Daftar Sub-Registry : No
Nama Bank
1 2 3 4 5 6
PT Bank BRI (Persero), Tbk PT Bank Mandiri (Persero), Tbk PT Bank BNI (Persero), Tbk PT. Bank Danamon Tbk PT. Bank Permata, Tbk PT. Bank Central Asia, Tbk PT Maybank International (d/h. PT Bank Bank International Indonesia) PT Bank Panin PT Bank CIMB Niaga
7 8 9
Sub Registry (SR) BRI SR Mandiri SR BNI SR Danamon SR Permata SR BCA SR Maybank SR Panin SR CIMB Niaga SR
No
Nama Bank
10 Citibank Hongkong Shanghai Bank 11 Corporation (HSBC) 12 PT Bank DBS Indonesia 13 Standard Chartered 14 Deutsche Bank 15 PT Bank Mega Kustodian Sentral Efek 16 Indonesia 17 Bank Indonesia
Sub Registry (SR) Citibank SR HSBC SR DBS SR Standard Chartered SR Deutsche SR Mega SR KSEI SR Bank Indonesia
ARAH KEBIJAKAN FISKAL KE DEPAN
8
ARAH KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH 2017—2020 Jangka Menengah 2018—2020
2017
•
Defisit Anggaran
Pembiayaan Anggaran
•
Defisit Anggaran dikendalikan pada kisaran 2,3-2,6% PDB. kebijakan fiskal ekspansi dalam rangka memberikan stimulus bagi perekonomian
•
Mendukung pembangunan infrastruktur PMN dan BLU manajemen aset
•
Mendukung program sejuta rumah BLU PPDPP
•
Menyediakan pembiayaan untuk BPJS melalui PMN
•
Defisit Anggaran dikendalikan pada kisaran 1,5-2,5% PDB.
•
Keseimbangan primer menuju positif dalam jangka menengah.
•
Melanjutkan kebijakan fiskal ekspansi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
• Rasio utang pemerintah dijaga pada batas aman pada kisaran 27—28% PDB; • Optimalisasi potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri. • Memilih sumber utang yang lebih sesuai dengan kebutuhan, dengan biaya yang minimal dan risiko terkendali.
9
ARAH KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH 2017—2020 2017
Jangka Menengah 2018-2010
Pendapatan Negara
• Tax ratio (definisi luas) diarahkan mencapai 11% PDB; • Memperluas Tax base; • Meningkatkan kepatuhan WP melalui law enforcement • Optimalisasi sumber PNBP lainnya (SDA Nonmigas dan Laba BUMN).
• Tax ratio (definisi luas) diarahkan mencapai 11-12% PDB; • Kebijakan perpajakan untuk mengendalikan konsumsi dan barang yang bersifat eksternalitas negatif. • menyempurkan administrasi pengelolaan PNBP berbasis IT
Belanja Negara
1. Mendukung pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terutama di daerah perbatasan 2. Melanjutkan efisiensi belanja operasional dan modal non infrastruktur di K/L 3. Pengalokasian subsidi yang tepat sasaran 4. Transfer ke Daerah dan Dana Desa kenaikannya lebih besar dari kenaikan Belanja K/L 5. Pengalokasian DAK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 6. Meningkatkan alokasi Dana Desa mencapai 10% dari dan di luar Transfer ke Daerah.
• Alokasi belanja negara pada kisaran 13,8—15,4% PDB. • Mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan program-program prioritas nasional (infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hankam, dll). • Mempertahankan kebijakan subsidi yang tepat sasaran. • Mengarahkan DAK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang sejalan dengan prioritas nasional. 10
POSTUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2015 DAN TA 2016 (dalam triliun rupiah)
POSTUR 2015 Transfer ke Daerah I.
Dana Perimbangan
APBN 2015
APBNP 2015
637,9
643,8
516,4
521,7
POSTUR 2016 Transfer ke Daerah I. Dana Perimbangan A. Dana Transfer Umum
A. Dana Bagi Hasil
APBN 2016
SELISIH
735,2
723,2
(12,0)
710,7
700,4
(10,3)
495,5
491,5
(4,0)
107,2
106,1
(1,1)
127,6
110,0
1. Pajak
50,5
54,2
a. Pajak
51,7
51,5
(0,205)
2. Sumber Daya Alam
77,1
55,8
b. Sumber Daya Alam
55,5
54,6
(0,915)
352,8
352,8
2. Dana Alokasi Umum
388,2
385,4
(2,8)
B. Dana Transfer Khusus
215,2
208,9
(6,3)
91,7
85,4
(6,3)
123,4
123,5
-
II. Dana Insentif Daerah
5,0
5,0
III. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY
19,4
17,7
(1,6)
18,9
17,2
(1,6)
0,547
0,547
-
46,9
46,9
-
782,2
770,1
(12,0)
B. Dana Alokasi Umum C. Dana Alokasi Khusus
35,8
58,8
II. Dana Transfer Lainnya
104,4
104,4
III. Dana Otonomi Khusus IV. Dana Keistimewaan DIY Dana Desa JUMLAH
16,6
17,1
0,547
0,547
9,0
20,7
647,0
664,6
1. Dana Bagi Hasil
RAPBN 2016
a. DAK Fisik b. DAK Non Fisik
A. Dana Otonomi Khusus B. Dana Keistimewaan DIY Dana Desa JUMLAH
-
11
Proporsi DAU TA 2016 terhadap Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa masih yang terbesar di semua daerah...
Proporsi DAU terhadap Total TKDD masih yang paling besar dibanding dengan jenis transfer lainnya. Selain DAU, untuk Kalimantan peran DBH SDA terdapat total Transfer ke Daerah cukup signifikan terhadap total TKDDnya mencapai 29,7%. Triliun rupiah WILAYAH Sumatera Jawa Bali Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku Papua
DBH SDA
DBH PAJAK
DAU
DID
DANA DESA
DAK FISIK
DAK NON FISIK
DK TAMBAHAN YOGYAKART JUMLAH INFRA
OTSUS
A
13,451 4,418
12,317 26,852
103,451 120,549
1,193 2,097
14,093 14,619
22,781 16,127
30,744 57,979
7,707 ,
, ,
, 205,737 0,547 243,188
0,993
1,381
28,01
0,425
2,943
6,769
7,859
,
,
,
48,38
27,451 1,419 0,327 6,471
5,18 1,946 ,502 2,059
37,036 52,331 13,602 30,382
0,24 0,69 0,231 0,126
4,103 5,356 1,408 4,46
10,112 15,643 4,077 9,944
8,427 11,814 1,838 1,799
, , , 7,707
, , , 1,8
, , , ,
92,549 89,198 12 21,985 64,747
