1
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara, sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dilihat dari segi imbalan maupun jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 yang dikutip (Budisantoso dan Sigit, Triandaru 2006) bank dibedakan menjadi dua yaitu: a. Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. b. Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Menurut (Antonio. 2001:38) Perbedaan yang mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional secara umum terletak pada dua konsep yaitu konsep imbalan dan konsep sistemnya. Pertumbuhan perbankan syariah yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan konvensional berhasil meningkatkan porsi perbankan syariah dalam perbankan nasional menjadi 4,0%. Jika tren 1
2
pertumbuhan yang tinggi industri perbankan syariah tersebut dapat dipertahankan, maka porsi perbankan syariah diperkirakan dapat mencapai 15%-20% dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Perkembangan industri perbankan Syariah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Untuk itu perbankan syari’ah dalam menyalurkan pembiayaannya harus berlandaskan kepada dua prinsip pembiayaan syariah yang mendasar. Pertama, Prinsip Keadilan, pembiayaan saling menguntungkan baik pihak yang menggunakan dana maupun pihak yang menyediakan dana. Kedua, Prinsip Kepercayaan, merupakan landasan dalam menentukan persetujuan pembiayaan maupun dalam menghitung margin keuntungan maupun bagi hasil yang menyertai pembiayaan tersebut ( www.bi.go.id). Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan tidak pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga (Arifin, 2002: 39-40). Keberadaan perbankan Syariah di Indonesia secara hukum dimulai melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diikuti dengan pendirian bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 yang kemudian diikuti dengan pembukaan pelayanan bank Syariah dengan menampilkan Islamic Windows dari banyak bank konvensional. Keberadaan perbankan Syariah sebagai suatu sub sistem ekonomi tentunya baik
3
secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi maupun hukum. Ekonomi Syariah yang telah berkembang di Indonesia diterapkan pula pada lembaga-lembaga keuangan bank maupun keuangan bukanbank. BPR Syariah merupakan salah satu jenis bank yang diizinkan beroperasi dengan sistem syariah di Indonesia. Aturan hukum mengenai BPR Syariah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Sesuai sistem perbankan nasional, BPR Syariah adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sektor UMKM ini yang menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum/ Bank Umum Syariah. Dalam sistem perbankan syariah, BPR Syariah merupakan salah satu bentuk BPR yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah. Sampai dengan bulan Februari 2012, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 BPR Syariah , dengan total jaringan kantor mencapai 2.380 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara. Total aset perbankan syariah mencapai Rp.149,3 triliun (BUS & UUS Rp. 145,6 triliun dan BPRS Rp. 3,7 triliun) atau tumbuh sebesar 51,1% dari posisi tahun sebelumnya. Industri perbankan syariah mampu menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata sebesar 40,2% pertahun dalam lima tahun terakhir (20072011), sementara rata-rata pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 16,7% pertahun. Oleh karena itu, industri perbankan syariah dijuluki sebagai ‘the fastest growing industry’. (Bank Indonesia Vol.10 No 2 . Januari 2012)
4
BPRS akan memberikan kemudahan pelayanan jasa semi perbankan, terutama bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah sehingga akan mampu menggali potensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perekonomian di Indonesia. Upaya meningkatkan profesionalisme membawa BPRS kepada berbagai inovasi kegiatan usaha dan produk usaha. Keberadaan BPRS diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misi dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan diharapkan dapat memajukan ekonomi pengusaha kecil. Salah satu ciri umum yang melekat pada masyarakat pedesaan di Indonesia adalah permodalan yang lemah. Padahal modal merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan itu sendiri, terlebih bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah (usaha kecil). Golongan ekonomi lemah umumnya kekurangan modal, sehingga sering mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pengusaha atau pedagang ekonomi lemah khususnya pengusaha kecil yang biasanya terdesak kebutuhan permodalan biasanya mengambil jalan pragmatis dengan mencari permodalan dari rentenir. Banyak pengusaha kecil yang tidak memperhitungkan akibat yang akan terjadi sehingga terjebak hutang yang makin lama makin bertambah dan lama kelamaan akan mematikan usahanya. Pemberian pinjaman modal usaha sifatnya sementara dan sebagai rangsangan untuk mendorong produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha kecil.
5
Persoalan Pembiayaan untuk usaha kecil yang berlaku di Bank konvensional selama ini adalah relatif tingginya tingkat suku bunga yang di bebankan serta penyerapan kredit usaha kecil yang belum maksimal. Salah satu alternatif terhadap kurangnya permodalan yang di alami oleh usaha kecil adalah pola pembiayaan usaha kecil dengan pola syariah. Namun demikian pembiayaan usaha kecil melalui perbankan syariah tidak serta menyelesaikan masalah. Ada banyak hal yang harus dibenahi dalam pengembangan pembiayaan usaha kecil dengan pola syariah diantaranya adalah sosialisasi, Pengembangan SDM syariah, proses penyadaran masyarakat dari Interest minded kecara usaha bagi hasil yang saling menguntungkan (Mujahid, 2001) Kehadiran BPRS pada pembiyaan keuanganya di harapkan mampu menjadi sarana untuk menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil dengan mudah dan bersih, karena didasarkan pada kemudahan dan bebas riba/bunga, memperbaiki/meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah, lembaga keuangan alternatif yang mudah diakses oleh masyarakat bawah dan bebas riba/bunga, lembaga untuk memberdayakan ekonomi umat, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas. Peran BPRS terhadap UMKM dianggap sangat penting bagi peningkatan pembiyaan usaha kecil menengah karena selama ini usaha kecil sebagai sektor yang berperan penting dalam perekonomian di Indonesia memerlukan suntikan modal dari pihak luar. Peran usaha UMKM yang besar di tunjukkan oleh kontribusinya terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha serta penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian perkembangan UMKM di Indonesia
6
masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pemenuhan modal usaha dari lembaga keuangan formal seperti bank. Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Karakteristik yang melekat pada UMKM bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang justru menjadi penghambat perkembangan (Growth constraints). Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu
komponen dari sektor industri pengolahan, secara keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM karena sifat usahanya yang kebanyakan masih bersifat transisi. Beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi usaha ini antara lain masalah permodalan dan pemasaran. Kota Semarang merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia yang berkembang dalam sektor perekonomiannya, seperti sektor perdagangan dan jasa. Seiring dengan perbaikan pertumbuhan perekonomian Kota Semarang kemudian dapat memicu perkembangan ekonomi mikro yang ada. Selain itu, dampak lainnya dari pertumbuhan kota yang baik, maka akan mendatangkan banyak arus urbanisasi menuju Kota Semarang. Dengan meningkatnya urbanisasi maka akan semakin mempersulit lapangan usaha yang ada, terutama semenjak krisis ekonomi yang melanda Indonesia hingga saat ini. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang litani satyawati kegiatan usaha mikro banyak dijadikan sebagai alternatif untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, pengangguran dan kemiskinan.
7
Sekalipun banyak warga yang mengelola usaha berskala mikro dan banyak yang berkembang, namun tidak jarang pula yang tidak dapat berkembang dengan baik, bahkan ada yang merugi (www.semarangkota.go.id) Berkembangnya UMKM membuat masyarakat tidak perlu kesulitan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari. Bahkan komunitas wanita di kelurahan dapat memperoleh keuntungan dari UMKM ini yakni mereka masih dapat berperan ganda tanpa meninggalkan tugas ibu rumah tangga dalam mendapatkan hasil
tambahan
(Siahaan,
2009).
Namun seiring
dengan
perkembangan kota yang semakin maju, kendala terbesar yang dialami sektor usaha tersebut adalah minimnya kepemilikan modal. Dimana sebagian besar darinya hanya mengandalkan modal pribadi yang sangat minim sedang pangsa pasar ke depan semakin bertambah seiring dengan pertambahan laju pertumbuhan penduduk kota. Permasalahan yang biasanya dihadapi oleh UMKM adalah kredit macet. (Thoha dan Sukirno, 2006) menegaskan bahwa 35,10% UMKM menyatakan kesulitan permodalan, kemudian diikuti oleh kepastian pasar 25,9% dan kesulitan bahan baku 15,4%. Dalam kondisi yang demikiankelompok ini akan sangat sulit keluar dari permasalahan yang biasanya sudah berjalan lama tersebut, kecuali bila ada intervensi dari pihak lain. Dengan
melihat
penjelasan
di
atas,
dengan
permasalahan yang dihadapi usaha mikro dalam permodalannya maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai:
8
“ANALISA PERSEPSI NASABAH DAN PERKEMBANGAN UMKM SETELAH MEMPEROLEH PEMBIAYAAN MUDHARABAH” (STUDI KASUS PADA BPRS BINAMA KOTA SEMARANG) 1.2 Rumusan Masalah Dalam penelitian ini, pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu: a. Bagaimana persepsi Mudharib (UMKM) terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Binama Semarang? b. Bagaimana perkembangan UMKM setelah mendapat bantuan pembiayaan dari BPRS Binama Semarang dilihat dari sisi modal kerja, omset penjualan, jumlah tenaga kerja, keuntungan? 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitianini untuk: 1. Menganalisis
bagaimana
persepsi
Mudharib
(UMKM)
terhadap
pembiayaan yang di salurkan oleh BPRS Binama Semarang. 2. Menganalisis perbedaan modal kerja, omzet penjualan, jumlah tenaga kerja, keutungan dariusaha mikro antara sebelum dan setelah memperoleh pembiyaan dari BPRS Binama Semarang Kegunaan dari penelitian ini yaitu: 1. Sebagai bahan referensi atau sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan. 2. Dapat dijadikan pertimbangan BPRS dalam mengambil keputusan untuk pemberian pembiayaan
9
1.4 Sistematika Penulisan BAB 1 : PENDAHULUAN Bab ini di uraikan tentang latar belakang, rumusan masaah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang digunakan untuk mendapat gambaran yang jelas berkaitan objek yang diteliti oleh penulis. BAB III: METODE PENELITIAN Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. BAB 1V: HASIL DAN ANALISIS Menguraikan tentang deskriptif objek penelitian yang menjelaskan secara umum obyek penelitian , analisis data, dan pembahasan. BAB V :PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahan
