Pohon Kinerja TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BERWIBAWA DI KABUPATEN TANAH BUMBU INDIKATOR :
II
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan.… 2. Mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas KKN…. 3. Meningkatkan sumber daya aparatur Pengawasan.….
Meningkatnya koordinasi dengan obyek pemeriksaan… Indikator :
III 1.
Meningkatnya ketaatan penyusupan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi (SAP)
2.
Meningkatnya pemeriksaan secara berkala / regular terhadap seluruh SOPD dan desa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
3.
Meningkatnya jumlah SOPD dalam penyampaian Lakip
Meningkatnya taat azas aparatur pemerintah Indikator : 1.
2. 3.
Meningkatkan SDM aperatur pengawas sesuai pernyataan APIP Indikator :
Meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Meningkatnya penyelesaian dan tindak lanjut hasil pengawasan Meningkatnya tertib pelaporan pajak-pajak pribdi (LP2P).
1.
Peningkatan wawasan tenaga aparatur Pengawasan
4. OPINI BPK Indikator
IV 1.
2.
Meningkatny a kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah Melakukan reviu laporan keuangan daerah sesuai dengan standar reviu
Persentase SKPD & Desa yang terperiksa Indikator 1.
2.
Melaksanakan pemeriksaan Reguler Melakukan pemeriksaan yang lebih komprenhensif terhadap SOPD dan Desa di jajaran pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu
Persentase laporan hasil evaluasi LAKIP SKPD yang memperoleh nilai B Indikator
Jumlah Kasus-kasus pengaduan yang tertangani Indikator 1.
1. 2.
Melaksanakan evaluasi renja Melakukan pendampingan dalam penyusunan LAKIP
2.
Melaksanakan pemeriksaan khusus dan pemerksaan kasus Melakukan pemeriksaan secara khusus atas dugaan penyimpangan yang disampaikan oleh masyarakat maupun pihak atasan
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKPD yang bersifat administrasi dan kerugian daerah Indikator 1.
2.
Menindak lanjuti hasil temuan pengawas Memonitoring mengevaluasi terhadap setiap SKPD atas adanya hasil temuan pemeriksaan
Jumlah kegiatan pengawasan koordinasi good governance,pemutahiran data tingkat regional dan propinsi yang dilaksanakan. Indikator
Jumlah SKPD yang memberikan Laporan Indikator 1.
2.
Melaksanakan penyampaian Laporan PajakPajak Pribadi (LP2P) Melakukan himbauan kepada masingmasing satuan kerja yang ada di kabupaten Tanah Bumbu untuk tertib pelaporan terhadap kegiatan
Jumlah aparatur pengawas fungsional yang lulus sertifikasi diklat teknis dan perjenjangan Indikator 1.
2.
Mengikuti sertakan aparatur pengawas pada diklat-diklat teknis Meningkatkan sumber daya aparatur pengawas melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Dan pelatihan ke Instansi Internal maupun Eksternal dalam Hal menunjang kualitas pengawasan
Matrik Cascading Kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Tahun 2017
ES II Isu Strategis
Tujuan
1.Meningkatnya koordinasi dengan obyek pemeriksaan
2.Meningkatnya taat azas aparatur pemerintahan Mempertahankan terhadap opini BPK peraturan/ketentuan (WTP) yang berlaku.
Indikator Tujuan
Kualitas laporan keuangan
Target Indikator Tujuan (Tahun 2017)
Sasaran
WTP
1. Meningkatnya ketaatan penyusupan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi (SAP) 2. Meningkatnya pemeriksaan secara berkala / reguler terhadap seluruh SOPD dan desa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu 3. Meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu 4. Meningkatnya penyelesaian dan tindak lanjut hasil pengawasan
5. Meningkatnya tertib pelaporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) 6. . Meningkatnya jumlah SOPD dalam penyampaian LAKIP
3.Meningkatkan SDM aparatur pengawas sesuai pernyataan APIP
7. Peningkatan wawasan tenaga aparatur Pengawasan.
Indikator Kinerja Sasaran
Alasan Pemilihan Indikator
.
Opini BPK
- Menurun nya angka temuan di SOPD. - Meningkat nya pengetahuan SOPD tentang laporan keuangan. - Dilakukan nya pengawasan internal secara berkala.
Formulasi / Penjelasan
Kondisi Awal (Tahun 2016)
Target Indikator Kinerja Sasaran (Tahun 2017)
CC
B
ES III Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Formulasi / Penjelasan
Target (Tahun 2017)
-Tata kelola keuangan yang baik. '- kwalitas laporan keuangan sudah baik. '- Pengadminitrasian sesuai dengan prosedur. 1. Meningkatnya ketaatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi (SAP)
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH (KDH)
Opini BPK
2.Meningkatnya pemeriksaan secara berkala / regular terhadap seluruh Presentase SKPD & Desa yang SOPD dan desa di wilayah Kabupaten terperiksa Tanah Bumbu
-Sudah memahami nya tentang laporan keuangan di SOPD dan Desa.
-Kwalitas laporan SOPD sudah baik. 3.Meningkatnya jumlah SOPD dalam penyampaian LAKIP
Presentase hasil laporan evalusai LAKIP SKPD yang memperoleh nilai B
WTP Sudah memahami nya tentang laporan keuangan di SOPD dan Desa.
4.Meningkatnya ketaatan aparatur Jumlah kasus-kasus pengaduan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tertangani
5. Meningkatnya penyelesaian dan tindak lanjut hasil pengawasan
Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKPD yang bersifat administrasi dan kerugian daerah
sudah memahami nya tentang laporan keuangan di SOPD dan Desa.
sudah memahami nya SOPD tentang (LP2p) 6.Meningkatnya tertib pelaporan Pajak- Jumlah SKPD yang memberikan Pajak Pribadi (LP2P) laporan 7. Peningkatan wawasan tenaga aparatur Pengawasan
Jumlah aparatur pengawas Melaksanakan Diklat Pengawasan. fungsional yang lulus sertifikasi diklat diklat teknis dan penjenjangan.
Program
ES IV Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya ketaatan penyusupan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi (SAP)
Opini BPK
Meningkatnya pemeriksaan secara berkala / regular terhadap seluruh SOPD dan desa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
Presentase SKPD & Desa yang terperiksa
Meningkatnya jumlah SOPD dalam penyampaian LAKIP
Presentase hasil laporan evalusai LAKIP SKPD yang memperoleh nilai B
Meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah kasus-kasus pengaduan yang tertangani
Meningkatnya penyelesaian dan tindak lanjut hasil pengawasan
Jumlah kasus-kasus pengaduan yang tertangani
Meningkatnya tertib pelaporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)
Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKPD yang bersifat administrasi dan kerugian daerah
Peningkatan wawasan tenaga aparatur Pengawasan
Jumlah aparatur pengawas fungsional yang lulus sertifikasi diklat teknis dan perjenjangan
Target (Tahun 2017)
WTP
Program
PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH (KDH)
Kegiatan
kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
Anggaran
Rp.1775.160.000
