PN.BDG ) Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

TELAAH YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PERFILMAN YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBERHASILAN PENUNTUTAN PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI ( Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1096/Pid.B/2010/PN.BDG )

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh : Arif Dharmawan NIM. E0008291

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013

commit to user i


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING Penulisan Hukum (Skripsi) TELAAH YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PERFILMAN YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBERHASILAN PENUNTUTAN PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR : 1096/PID.B/2010/PN.BDG)

Oleh ARIF DHARMAWAN NIM. E0008291

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta,

Januari 2013

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Edy Herdyanto, SH, MH

Muhammad Rustamaji,S.H.,M.H

NIP. 19570629 198503 1002

NIP. 19821008 200501 1001

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) TELAAH YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PERFILMAN YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBERHASILAN PENUNTUTAN PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR : 1096/PID.B/2010/PN.BDG)

Oleh ARIF DHARMAWAN NIM. E0008291 Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada: Hari Tanggal

: Selasa : 29 Januari 2013

DEWAN PENGUJI

1. Bambang Santoso, S.H.,M.Hum :.............................................................. NIP. 196202091989031001 2. M.Rustamaji, S.H., M.H NIP. 198210082005011001

:..............................................................

3. Edy Herdyanto, SH, MH

:..............................................................

NIP. 195706291985031002 Mengetahui Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum. NIP. 19570203 198503 2001

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: ARIF DHARMAWAN

NIM

: E0008291

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: TELAAH YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PERFILMAN

YANG

DIBACAKAN

DI

PERSIDANGAN

DAN

IMPLIKASINYA TERHADAP KEBERHASILAN PENUNTUTAN PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR : 1096/PID.B/2010/PN.BDG) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang

bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Januari 2013 Yang membuat pernyataan

ARIF DHARMAWAN NIM. E0008291

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

ARIF DHARMAWAN E 0008291, TELAAH YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PERFILMAN YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBERHASILAN PENUNTUTAN PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR : 1096/PID.B/2010/PN.BDG) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum ( Skripsi ). 2013.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai peran ahli dan kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kasus Pengedaran VCD/DVD Porno. Kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Pengedaran VCD/DVD Porno bersifat bebas dan tidak mengikat hakim. Data sekunder yang dipakai meliputi bahan hukum primer yaitu berupa UndangUndang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; bahan hukum sekunder yaitu buku-buku referensi dan putusan Pengadilan Negeri, khususnya mengenai Pengedaran VCD/DVD Porno; dan bahan non hukum yaitu kamus hukum. Setelah bahan hukum teridentifikasi secara sistematis kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam kasus Pengedaran VCD/DVD Porno ini adalah bersifat bebas dan tidak mengikat hakim. Dalam kasus Pengedaran VCD/DVD Porno ini ternyata hakim dalam memutuskan terdakwa tidak semata-mata dari keterangan saksi ahli saja yang didatangkan dari Lembaga Sensor Film ( LSF ). Hal ini dapat dilihat adanya pengaruh alat bukti keterangan ahli terhadap kebebasan hakim di dalam menjatuhkan keputusannya terhadap terdakwa yang dapat terdapat pada pertimbangan-pertimbangan hakim. Peran ahli yang didatangkan dari Lembaga Sensor Film (LSF) dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kasus Pengedaran VCD/DVD Porno adalah memberikan keterangan, yaitu antara lain mengenai pentingnya izin apabila hendak menggunakan, mengedarkan, dan menjual album rekaman VCD yang telah dikeluarkan atau diproduksi oleh pengusaha rekaman dengan tujuan komersil, barang bukti berupa VCD tersebut merupakan VCD tidak lulus sensor dan menjelaskan perbedaan VCD yang lulus sensor dengan yang tidak lulus sensor. Hal ini karena hakim bukanlah orang yang ahli dalam segala hal. Hakim mungkin akan menemui persoalan yang tidak dapat dipecahkan berdasarkan ilmu yang dimilikinya Kata kunci : Keterangan Ahli, Pembuktian, Pornografi, Putusan Hakim

commit to user v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT ARIF DHARMAWAN E 0008291, JURISDICAL STUDY POWER EXPERT EVIDENCE STATEMENT CINEMA WHICH WAS READ IN COURT AND IMPLICATIONS OF SUCCESSFUL PROSECUTION CASE LAW VIOLATIONS PORNOGRAPHY (CASE STUDY IN COURT DECISIONS TEM NUMBER: 1096/PID.B/2010/PN.BDG) Faculty of Law, University Eleven March Surakarta. Writing Law (Thesis). 2013. This research examines the issues and answer about the role of experts and the power of proof description expert in proceedings in the court hearing the case against the circulation of Pornographic VCD/DVD. The power of proof description expert in proceedings in court hearing against the circulation of Pornographic VCD/DVD are free and not binding on the judge. Secondary Data used include primary legal materials which form the Constitution of 1945, the book of the law of criminal procedure, Act No. 49 of 2008 about pornography, and Act No. 33 of 2009 about the film industry; secondary legal materials namely reference books and the verdict of the District Court, in particular concerning the circulation of Pornographic VCD/DVD; tertier legal materials and namely legal dictionary. After the data are systematically identified and then analyzed with a qualitative analysis. The results showed that the strength of proof in the case of expert information, circulation of VCD / DVD Porn is free and is not binding on the judge. In the case of Trafficking Pornographic VCD / DVD, this turned out to be the judge in deciding the accused not merely of a description of the expert witnesses in the Censorship from the Film. This can be seen the presence of the influence of an instrument of evidence information expert against freedom judge in air-drop the dealy against the defendant that can be found in rather judge. The role of an expert who came from the institutions censorship films in the investigation at a judicial trial against cases pengedaran VCD / DVD, porn is giving a description which is that of other about the importance of wants to use, license if circulate, and sells an album whose recordings VCD which have issued or produced by businessman recording, with the aim of commercial evidence in the form of VCD was DVD not pass censorship and explain the differences VCD that pass censor by who did not pass a sensor. This is because the judge is not a person skilled in all things. Judge may meet problems that cannot be solved on the basis of the science which they shall inherit it. Keywords : Expert Information, Of Verifiable, Pornography, Ruling The Judge

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO

Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan kalau kamu memutar balikkan kenyataan atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S.An-Nisa 4 : 135 )

commit to user vii vii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya

sederhana

ini

Penulis

yang

Maha

persembahkan kepada : Allah

SWT,

Dzat

Sempurna, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah bagi hamba-Nya Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan bagi umat-Nya Ibu

tercinta Sri Mulyani doamu

adalah kekuatanku Alm. Ayah tercinta Gede Parmono harapanmu adalah motivasiku Adikku

tersayang

dukunganmu

adalah semangatku Teman-temanku angkatan 2008 , yang selalu mendukungku Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

commit to user viii viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas setiap kasih sayang-Nya, berkah dan rahmat-NYA sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul TELAAH YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PERFILMAN YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN

DAN

IMPLIKASINYA

TERHADAP

KEBERHASILAN

PENUNTUTAN PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR : 1096/PID.B/2010/PN.BDG) .

Penyusunan penulisan Hukum atau Skripsi merupakan tugas wajib yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk melengkapi syarat memperoleh derajat sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa terselesainya Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari bantuan baik moril maupun materiil serta doa dan dukungan berbagai pihak, dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Edy Herdyanto, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Acara. 3. Bapak Edy Herdyanto, SH., MH. dan Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. selaku pembimbing

skripsi yang telah meyediakan waktu dan pikirannya

untuk memberikan banyak bimbingan, saran dan motivasi bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. 4. Ibu Wida Astuti, S.H.,M.H., selaku pembimbing akademis, atas nasehat yang berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS. 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

commit to user ix ix


digilib.uns.ac.id

6. Ketua PPH Ibu Wida Astuti, S.H.,M.H. dan Hermawan Pribadi anggota PPH yang banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. 7. Segenap staff Perpustakaan Fakultas Hukum UNS, yang telah membantu bahan dalam penulisan skripsi ini. 8. Ibu tercinta, orang tua yang luar biasa, terima kasih atas setiap cinta, doa, kasih sayang, perhatian, harapan, dukungan, motivasi, semangat dan segala yang telah engkau berikan yang tidak ternilai harganya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. 9. Almarhum ayah tercinta YOU ARE THE BEST. Beristirahatlah dengan damai di sisi Allah SWT. 10. Saudara-saudara dan keluarga besar atas doa dan dukungan yang luar biasa kepada penulis. 11. Darra Pustika Sukma, seseorang yang menjadi teman, sahabat, pacar, membuat penulis merasa memiliki adik, kekasih yang selalu ada selama penulis menyelesaikan penulisan ini, motivator, yang selalu mendukungku dengan kasih sayang, terima kasih atas setiap bantuan, doa yang selalu diberikan kepada penulis. 12. Sahabat-sahabat "JB Family" dan "Wedangan Badrun" ( Nanda, Adhi, Gandhi, Okik, Alfian, Danny, Guntur, Cecen, Dicky, Dika, Gia dan semuanya ), teman-teman "Solo Sport Fishing Comunity" (Om canno, Koh Agus dan smuanya ), Foto Copy "Wijaya" ( Aris dan Kang Jangkung ) yang memberikan dukungan kepada penulis, sahabat-sahabat yang memberi penulis motivasi, saran, kritikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 13. Teman-teman yang selalu memberikan kebahagiaan, keceriaan, senyuman, dan tawa di masa-masa kuliah : Oni, Prila, Jelyke, Okti, Titis, NikoMbambink, Kemponk, Dani Botak, Dewa Bebek, Aziz, Rico Glendoh dan teman-teman Kantin Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Selalu semangat dan tetap

commit to user x


digilib.uns.ac.id

saling berbagi canda dan tawa dalam kondisi apapun. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses. 14. Teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum UNS. Tak pernah ada kata sesal pernah berada diantara kalian, terima kasih atas kebahagiaan dan kegembiraan yang kita rangkai, sukses buat kita semua kawan .

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi substansi ataupun teknis penulisan. Untuk itu sumbang saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif, sangat penulis harapkan demi perbaikan penulisan hukum selanjutnya. Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk penulisan, akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.

Surakarta,

Januari 2013

Arif Dharmawan

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL.......................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................ ii HALAMAN PENGESAHAN............................................................................ iii ................................................... .. iv

PERSEMBAHAN

viii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... xii

BAB I : PENDAHULUAN ................................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1 B. Perumusan Masalah............................................................................. 4 C. Tujuan Penelitian................................................................................. 5 D. Manfaat Penelitian .............................................................................. 5 E. Metode Penelitian ............................................................................... 6 F. Sistematika Penulisan Hukum ........................................................... 11 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................... 13 A. Kerangka Teoritik ............................................................................. 13 1.

Tinjauan Umum Tentang Pembuktian ....................................... 13

2.

Tinjauan Umum Alat Bukti Keterangan Ahli.............................. 19

3.

Tinjauan Tentang Pornografi...................................................................... 21

4. Tinjauan Tentang Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana .... 20 B. Kerangka Dasar Pemikiran ................................................................ 26

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................. 28 A. Hasil Penelitian .................................................................................. 28 1. Identitas Terdakwa ........................................................................ 28 2. Deskripsi Kasus ............................................................................. 28 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ................................................... 29 4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ................................................... 30 5. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim ............................................. 31 6. Putusan .......................................................................................... 37 B. Pembahasan ........................................................................................ 38 1. Analisis Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman yang Di Bacakan Dipersidangan Dalam Perkara Nomor : 1096/Pid.B/2010/PN. Bdg Mengenai Pelanggaran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi...............................................................................................38

a). Ketrangan Ahli Perfilman ......................................................... 39 b). Lembaga Sensor Film ............................................................... 42 2. Implikasi Keterangan AHli Perfilman yang dibacakan Di persidangan Perkara nomor : 1096/Pid.B/2010/PN.Bdg Mengenai Pelanggaran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 47

a). Keterangan Saksi-saksi .......................................................... 48 BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN ...................................................................... 53 A. SIMPULAN ....................................................................................... 53 B. SARAN .............................................................................................. 54 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

commit to user xiii


digilib.uns.ac.id 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman oleh hakim. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para hakim harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijs kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 1988:783) Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima

akal

terhadap

kebenaran

peristiwa

tersebut.

Pembuktian

mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah

yang

bersalah

melakukannya,

sehingga

harus

mempertanggungjawabkannya Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undangundang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hukum pembuktian merupakan sebagian dart hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan

commit to user 1


digilib.uns.ac.id 2

tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian Hukum acara pidana mengatur cara-cara yang harus ditempuh untuk menegakkan atau menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Hal ini wajib diterapkan dalam masyarakat agar tercapai suatu masyarakat yang tertib, aman, dan tenteram. Mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil diterapkan pada sidang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yaitu pada tahap pembuktian. Pada tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dikatakan penting karena pada tahap ini dapat ditentukan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Pembuktian dilakukan dengan mendatangkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undangundang. Dengan begitu dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan. Perihal alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh undang-undang, Pasal 184 KUHAP menyebutkan sebagai berikut : Alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan diwajibkan menggunakan minimal dua alat bukti. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah keterangan ahli. Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut undang-

ahli di sidang pengadilan sangat diperlukan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya. Maka dari itu, pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan bagi hakim peranan keterangan ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

keadilan. Akan tetapi hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya (Soeparmono, 1989 : 15). Mengenai keterangan ahli, disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Pasal 7 ayat (1) huruf h juga disebutkan bahwa penyidik mempunyai kewajiban yaitu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Misalnya saja pada perkara yang terdakwanya diduga mengalami kelainan jiwa atau pada perkara-perkara lain yang memang membutuhkan peranan seorang ahli. Dengan begitu dapat diketahui bahwa keterangan dari seorang ahli mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Salah satu contoh kasus perkara pidana yang menggunakan keterangan ahli adalah pada kasus pengedaran VCD porno yang ada di Pengadilan Bandung dengan terdakwa JHON DEARDO SIPAYUNG. Majelis Hakim mendatangankan saksi ahli guna memberikan keterangan untuk menjadi saksi dalam persidangan. Pada perkara ini keterangan ahli dibutuhkan untuk mengetahui apakah VCD porno yang di peredarkan oleh terdakwa mempunyai keterangan lulus sensor yang sebagaimana diatur dalam pasal 57 Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 Tentang Perfilman. Penjualan atau pengedaran yang mengandung unsur pornografi pun sudah di atur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para hakim harus berhatihati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijs kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 1988:783).

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman oleh hakim. Pernyataan yang diberikan keterangan ahli tersebut sangat berpengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Kekuatan pembuktian yang diberikan oleh keterangan ahli tentunya dapat berimbas terhadap penuntutan perkara yang dilakukan, karena saksi-saksi yang dihadirkan dirasa belum cukup untuk membuktikan pokok-pokok dari surat dakwaan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkaji lebih mendalam sebuah penulisan hukum dengan judul : TELAAH YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PERFILMAN YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP

KEBERHASILAN

PELANGGARAN

PENUNTUTAN

UNDANG-UNDANG

PERKARA

PORNOGRAFI

(STUDI

KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR : 1096/PID.B/2010/PN.BDG)

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas. Penulis merumuskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli perfilman yang dibacakan

di

persidangan

dalam

perkara

Nomor

:

1096/Pid.B/2010/PN.Bdg mengenai pelanggaran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

2. Apakah implikasi keterangan ahli perfilman yang dibacakan di persidangan perkara Nomor : 1096/Pid.B/2010/PN.Bdg pelanggaran Undang-Undang Pornografi terhadap keberhasilan penuntutan?

C. Tujuan Penelitian Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan ini tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli khususnya di bidang perfilman yang dibacakan di persidangan terhadap penuntutan perkara Nomor : 1096/Pid.B/2010/PN.Bdg mengenai pelanggaran undang-undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 . b. Untuk mengetahui implikasi yuridis terkait keterangan ahli perfilman pada perkara Nomor : 1096/Pid.B/2010/PN.Bdg pelanggaran Undang-undang Pornografi.

2. Tujuan Subyektif a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum didalam teori dan praktek dalam lapangan hukum. c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

1. Manfaat Teoritis a. Untuk memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. 2. Manfaat Praktis a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. c. Memberikan sebuah jawaban atas suatu permasalahan yang telah diteliti.

E. Metode Penelitian Metode Penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan data-data dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 35). Penelitian Hukum sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau disebut juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum disusun secara sistematis dan juga dikaji untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas apa yang diperoleh. 2. Sifat Penelitian Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat perspektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:22) Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Sifat dari ilmu hukum adalah ilmu yang preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2009:22). Penelitian ini bersifat Preskriptif karena berusaha

menjawab isu

hukum

yang diangkat

dengan

argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009:35). 3. Pendekatan Penelitian Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum ada lima pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan kasus (Case approach), pendekatan histories (Historical approach), pendekatan perbandingan (Comparative approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). (Peter Mahmud Marzuki, 2009:93). Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual (Conceptual approach) dan Pendekatan Undang Undang (Statute approach). Dalam pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah suatu isu hukum yang belum atau tidak ada

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

aturan hukumnya dengan membangun suatu konsep untuk di jadikan acuan dalam penelitiaanya (Peter Mahmud Marzuki, 2009:137). Dalam pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip prinsip hukum. Prinsip prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan pandangan sarjana ataupun doktrin doktrin hukum. Konsep hukum juga dapat ditemukan dalam Undang Undang, meskipun tidak secara eksplisit (Peter Mahmud Marzuki, 2009:138). Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan mempelajari penetapan dan norma-norma kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Misalnya mengenai kasus-kasus yang telah diputus dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normative, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnyan untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum (Johny Ibrahim, 2006 : 321). 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum a. Jenis Bahan Hukum Penelitian Bahan hukum adalah suatu keterangan atau fakta dari obyek yang diteliti. Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yang merupakan penelitian normatif, maka jenis bahan hukun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui bahan hukum yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, himpunan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, hasil penelitian

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

yang berwujud laporan, bahan-bahan dari internet maupun bentukbentuk lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. b. Sumber Bahan Hukum Penelitian Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum autoritatif. Artinya, bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya. Yang termasuk bahan hukum primer adalah peraturan perundanagundangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undangundang, dan putusan hukum. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tidak resmi yang berkaitan dengan hukum. Publikasi hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2009:141). Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan, dalam hal ini dibedakan menjadi 2 yaitu : a. Bahan hukum primer Semua

bahan

hukum

yang mempunyai

kedudukan

mengikat secara yuridis. Meliputi peraturan perundang-undangan dalam hal ini: 1) Undang 2) Kitab

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang

Undang

Nomor.

8

tahun

1981

tentangHukum Acara Pidana 3) Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun

2008 tentang Pornografi 4) Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2009 tentang Perfilman

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

5) Putusan

Pengadilan

Negeri

Bandung

Nomor

:

1096/PID.B/2010/PN.BDG) b. Bahan hukum sekunder Semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi: 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum. 2) Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana. 3) Pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pornografi 4) Literatur dan hasil penelitian lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan Bahan Hukum adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data dengan melalui studi kepustakaan yaitu segala usaha yang dilakukan oleh Penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi itu di dapat oleh Penulis dengan mengkaji, membaca dan mempelajari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, aturan perundang undangan dari negara lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi, artikel dari media massa maupun internet, jurnal, makalah, dokumen, serta bahan-bahan lain yang berhubungan denagn pokok bahasan daalm penelitian ini. Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selajutnya yang dapat dilakukan ialah mengolah atau menganalisis bahan. Teknik analisis bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interprestasi dan silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar untuk kemudian menjadi obyek yang akan diteliti. Sedangkan metode silogisme yang menggunakan pendekatan deduktif menurut Aristoteles berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis

commit to user



minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclution (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 46 ) F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan baku dalam penulisan hukum, maka sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bab untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Dalam menyajikan penelitian ini penulis menyusunnya dalam sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,

Tujuan dan

Manfaat

Penelitian, Metode

Penelitian dan Sistematika Penulisan hukum (Skripsi) BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini Penulis akan memberikan landasan teori atau

memberikan

penjelasan

secara

teoritik

yang

bersumber pada bahan hukum yang Penulis gunakan yang di anut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang Penulis teliti. Landasan

teori

tersebut

meliputi

tinjauan

tentang

pembuktian , tinjauan tentang Peranan dan Hakekat Pembuktian, tinjauan tentang Asas-Asas pembuktian, tinjauan tentang Teori dan Sistem Pembuktian, tinjauan Keterangan Ahli, tinjauan tentang Pornografi, tinjauan tentang Dasar Hakim dalam

Menjatuhkan Pidana.

Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai kerangka pemikiran. BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu :

commit to user



Bagaimana perfilman

kekuatan yang

pembuktian

dibacakan

keterangan

di persidangan

ahli

perkara

pelanggaran Undang-undang Pornografi dan implikasi keterangan ahli perfilman yang dibacakan di persidangan perkara pelanggaran Undang-undang Pornografi terhadap keberhasilan penuntutan. BAB IV

: PENUTUP Pada bab ini berisi simpulan serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN JADWAL PENELITIAN

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan tentang Pembuktian a. Pengertian Pembuktian Menurut M Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuanketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan

kesalahan yang didakwakan ( M

Yahya Harahap, 1988:793). Berdasarkan pengertian yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pembuktian meliputi 3 hal, yaitu :

a) Ketentuan atau aturan hukum yang berisi penggarisan dan pedoman cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan terdakwa, dikenal juga dengan sistem atau teori pembuktian. b) Ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti yang dibenarkan dan diakui

undang-undang

serta

yang

boleh

digunakan

hakim

membuktikaann kesalahan. c) Ketentuan yang mengatur cara menggunakan dan menilai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti. Demikian ketiga hal inilah yang merupakan obyek dan inti pembahasan hukum pembuktian. Hukum pembuktian memegang peranan penting dalam proses hukum acara pidana dan untuk sebab itu mutlak harus dikuasai oleh semua pejabat pada semua tingkat pemeriksaan, khususnya penuntut umum yang berwenang menuntut dan dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa. Kegagalan

commit to user 13



penuntut umum dalam tugas penuntutan banyak tergantung pada ketidakmampuan menguasai teknik pembuktian. Sebaliknya penuntut umum terikat pada pasal ketentuan dan penilai alat bukti yang ditentukan undang-undang. Penuntut umum, hakim, terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak boleh sekehendak hati dengan kemauannya sendiri dalam menggunakan dan menilai alat bukti di luar apa yang telah digariskan undang-undang. Dalam hal ini penuntut umum bertindak sebagai aparat yang di beri wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan segala kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sebaliknya terdakwa atau penasehat hukumnya mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penunutut umum, sesuai dengan cara yang dibenarkan undang-undang, bisa berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan dengan saksi yang meringankan atau saksi de charge. Hakim sendiri

harus

benar-benar

sadar

dan

cermat

menilai

dan

mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ada. 1) Asas-Asas Pembuktian Dalam pembuktian pidana ada beberapa prinsip yang harus diketahui, yaitu : a) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan Prinsip ini terdapat pada pasal 184 ayat 2 KUHAP yang

Notoire feiten adalah suatu kesimpulan umum yang didasarkan pengalaman umum bahwa suatu keadaan atau peristiwa akan senantiasa menimbulkan kejadian atau akibat yang selalu demikian. Hanya dengan notoire feiten tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain yang sah menurut undang-undang,. Hakim tidak boleh yakin akan kesalahan terdakwa. b) Menjadi saksi adalah kewajiban

commit to user



Dalam pasal 1 butir 26 KUHAP yang berbunyi : saksi adalah

orang

yang

dapat

memberikan

keterangan

guna

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan demikian syarat seseorang wajib menjadi saksi adalah

orang

yang

dapat

memberikan

keterangan

guna

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. c) Satu saksi bukan saksi Prinsip ini terkait dengan pasal 185 ayat 2 KUHAP yang berbunyi : keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Prinsip ini disebut dengan istilah unus testis nullus testis yang artinya satu saksi bukan saksi. Menurut undang-undang menjadi saksi adalah wajib dan berdasarkan pengalaman praktek, keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling banyak atau dominan dalam mengadili perkara pidana di pengadilan. Hampir tidak ada perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa yang pembuktiannya tidak dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi yang diberikan oleh satu orang saksi tanpa dikuatkan atau di dukung saksi lain atau alat bukti lain yang sah, maka kesaksian yang berdiri sendiri yang demikian tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan untuk itu hakim harus membebaskan terdakwa dari tuntutan penuntut umum. d) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawa hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Pasal 184 ayat 4 KUHAP menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup

commit to user



membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

2) Teori/Sistem Pembuktian Dalam hukum acara pidana dikenal 3 teori pembuktian yaitu : a) Sistem keyakinan belaka ( conviction in time ) Dalam sistem ini sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatu kepada

kebijaksanaan

dan

kesan

hakim

yang

bersifat

perseorangan (subyektif). Menurut aliran ini di anggap cukuplah, bahwa hakim mendasarkan buktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan, apa suatu keadaan harus di anggap telah terbukti. b) Sistem menurut undang-undang ( positief wettelijk ). Dalam sistem ini mendasarkan diri pada alat-alat bukti menurut

undang-undang

artinya

apabila

suatu

perbuatan

terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka harus mengatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa tanpa melihat keyakinannya sendiri. c) Sistem menurut undang-undang sampai batas tertentu (negatief wettelijk ). Dalam sistem ini hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan apabila keyakinan hakim tersebut didasarkan pada alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang (Martiman Prodjohamijaya, 1983 : 19).

commit to user



3) Jenis Alat bukti Menurut Pasal 184 ayat ( 1 ) KUHAP, alat bukti yang sah meliputi: a) Keterangan Saksi Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuanya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka siding pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Syarat sahnya keterangan saksi (1) Harus mengucapkan sumpah atau janji Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) : sebelum memberi keterangan saksi waib mengucapkan sumpah atau janji menurut

agamanya

masing-masing.

Bahwa

ia

akan

memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yg sebenarnya. Ada pengecualian yang tidak perlu disumpah yaitu (1) Keluarga sedarah/semenda sampai dengan derajat ketiga (2) Suami atau istri dari terdakwa (3) Sama-sama menjadi terdakwa (4) Anak dibawah 15 tahun dan belum pernah kawin (5) Sakit ingatan. b) Keterangan Ahli Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. (pasal 186 KUHAP) menurut pasal 1 butir 28 KUHAP

diterangkan

bahwa

yang dimaksud

dengan

keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang

commit to user



yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (di siding pengadilan) keterangan tersebut diberikan setelah orang ahli mengicapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. Jenis keterangan ahli ada tiga macam yaitu (1) Ahli ( deskundige) Orang ini hanya mengemukaan pendapatnya tentang suatu persoalan

yg

dimintai

pendapatnya

tanpa

melakukan

pemeriksaan. (2) Saksi Ahli (Getuige Deskundige) Orang ini menyaksikan barang bukti atau saksi diam (silent witness), ia melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendaptnya. (3) Orang Ahli (Zaakkundige) Orang ini menerangkan tentang sesuatu persoalan yg sebenarnya juga dapat dipelajari sendiri oleh hakim, namun akan memakan banyak waktu. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimungkinkan adanya dua cara seorang ahli dalam memberikan kesaksiannya pada sidang pengadilan, yaitu dalam bentuk tertulis atau lisan. Kesaksian ahli berbentuk tulisan atau surat ini biasanya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. c) Surat Yang dimaksud surat sebagai alat bukti pada Pasal 187 KUHAP adalah : (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum/yang dibuat dihadapannya. (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang

commit to user



termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal/keadaan. (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenal suatu hal/keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain. d) Petunjuk Pengertian petunjuk berdasarkan Pasal 188 KUHAP adalah: (1) Perbuatan kejadian/keadaan yang karena persesuainnya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tidak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Pasal 188 ayat (2) mengemukakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari : (a) Keterangan saksi (b) Surat (c) Keterangan terdakwa (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dilaksanakan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. e) Keterangan Terdakwa Keterangan terdakwa dalam Pasal 189 KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ketahui atau alami sendiri.

commit to user



b. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Keterangan Ahli 1) Alat bukti Alat bukti menurut Andi Hamzah adalah upaya pembuktian melalui alat dalil

alat yang di perkenankan untuk di pakai membuktikan

dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di siding pengadilan.

Misalnya keterangan terdakwa,keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk. 2) Alat bukti keterangan ahli Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi di liat dalam pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang di sebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap ( 2002:297-302 ) hanya bisa di dapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpencar dalam pasal KUHAP mulai dari pasal 1 angka 28, pasal 120, pasal 133, dan pasal 179. Seperti yang di tuliskan M. Yahya Harahap ( 2002:300 ) ada dua kelompok ahli : a) Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, kacunan, atau pembunuhan. b) Ahli pada umumnya yakni orang

orang yang memiliki keahlain

khusus pada bidang tertentu. Menurut M. Yahya

Harahap ( 1985:819 ) bahwa dari

ketentuan pasal 133 dihubungkan dengan pasal 186 KUHAP jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sabagai berikut : (1) Diminta penyidik pada tarah pemeriksaan penyidik

commit to user



Pada saat penyidik demi kepentingan peradilan penyidik minta keteranagan ahli. Permintaan itu di lakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu di lakukan. Laporan itu bisa berupa surat keterangan yang lazim di sebut visum et repertum (2) Keterangan ahli yang di minta dan di berikan di sidang Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan di perlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada di minta keterangan ahli. Akan tetapi bisa terjadi penyidik ataupun penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa ataupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu di dengarkan keterangan ahli di sidang, meminta kepada ahli yang mereka tunjuk member ketarangan dalam sidang pengadilan

dengan di penuhinya tata cara dan

bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keteranagan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang undang dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

c. Tinjauan tentang Pornografi a) Pengertian Pornografi di dalam Hukum Pidana Berikut pendapat dari pakar hukum Indonesia tentang pornografi antara lain: 1) Wiryono Prodjodikoro Pornogarfi berasal dari kata "parnos" yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi yang berarti tulisan dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Kini pun unsur ketelanjangan ada peranan terbanyak dan disamping ini dapat

commit to user



disebabkan

peluk-pelukan,

cium-ciuman

yang

berdaya

menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita. 2) HB. Yassin Pornografi adalah segala karya manusia berupa tulistulisan, gambar-gambar, photo-photo dan barang cetakan lainnya, serta

pahatan

yang

melanggar

norma-norma

kesusilaan,

kesopanan, agama yang mempunyai daya rangsangan seksual dan tidak sesuai dengan kematangan seks pada yang umur tertentu dan dapat merusak norma-norma kesusilaan masyarakat , sebagai akibat-akibat negatif dari pada pornografi yang dengan dalih apapun bertujuan untuk disebarluaskan. 3) Andi Hamazah Pornografi adalah berasal dari kata pronoun berarti cabul,sedangkan cabul berarti mengganggu perasaan kesusilaan umum menurut waktu dan tempatnya. 4) Badan Sensor Film (BSF) Sesuai dengan pengertian dari pornografi itu sendiri,yang sekarang ini berkembang sampai ke film,maka berikut pendapat dari badan sensor film tersebut terhadap pornografi. Pornografi adalah adegan seseorang atau wanita dewasa dalam keadaan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping atau belakang (Anonim, 2010:1)

b) Tindak Pidana Pornografi dalam UU No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi 1) Bentuk-bentuk tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui

berbagai

bentuk

media

komunikasi

dan/atau

pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau

commit to user



eksploitasi seksual yang melanggat norma kesusilaan dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi tersebut dapat di beri batasan tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar ,sketsa,

ilustrasi, foto, tulisan,

suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang mebuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam UndangUndang Pornografi dan di ancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Menurut Undang-Undang Pornografi,pengertian obyek pornografi lebih luas dari pada obyek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut tiga obyek, yaitu tulisan, gambar dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Obyek pornografi menurut UndangUndang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh dan bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi. Dalam obyek pornografi mengandung tiga sifat yaitu: a. Isinya mengandung kecabulan b. Eksploitasi seksual dan, c. Melanggar

norma

kesusilaan.

Sementara

itu

KUHP

menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. 2) Bangunan tindak pidana pornografi bentuk konkret dalam Undang-Undang Pornografi, dibentuk berdasarkan tiga pilar pornografi sebagai berikut: a. pengertian yuridis pornografi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pornografi

commit to user



b. Objek pornografi yang disebtkan dengan tersebar dalam pasal-pasal Undang-Undang Pornografi, seperti pasal 1 angka 1, Pasal 4 s/d 12 jo Pasal 29 s/d Pasal 38 U Undang-Undang Pornografi c. Perbuatan pornografi yang dilarang ada 33 perbuatan dalam 10 pasal yang merumuskan tindak pidana pornografi dalam Pasal 29 s/d 38 KUHP.

d. Tinjauan Tentang Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dan Bentuk-Bentuk dari Pemidanaan a. Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan Menurut Karl O. Christiansen yang dikutip oleh Barda -teori dan Kebijakan

pembalasan suatu pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang

melakukan

dasar pembenaran dari pidana terletak

kejahatan. Jadi pada adanya atau

terjadinya kejahatan itu sendiri. Ciri-ciri yang terdapat di dalam teori absolut ini adalah: a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan b) Pembalasan adalah tujuan utama c) Kesalahan merupakan syarat untuk adanya pidana d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar e) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang tujuannya

tidak

untuk

memperbaiki,

commit to user

mendidik

atau



memasyarakatkan kembali penjahat (Muladi, Barda nawawi : 1998: 8). 2). Teori Relatif Menurut Karl O. Christiansen yang dikutip oleh Barda -teori dan Kebijakan bukanlah untuk

balas

dendam,

melainkan

untuk

keadilan. Suatu

pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar dari pemidanaan pada teori ini adalah agar orang tersebut setelah dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat di dalam teori relatif ini adalah: (a) Tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan (b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana Hanya

pelanggaran-pelanggaran

hukum

yang

dapat

dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

commit to user



B. Kerangka Pemikiran Mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat dalam suatu bagan seperti berikut : Pelanggaran Pornogafi

Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi Upaya Penal

Proses Persidangan

Pembuktian (Pasal 184 KUHAP)

Alat Bukti yang Keterangan Ahli

Kekuatan Pembuktian

Implikasi Terhadap Keberhasilan Penuntutan

PUTUSAN

Gambar 1: Skema Kerangka Pemikiran

commit to user



Keterangan : Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur pemikiran Penulis dalam mengangkat, menggambarkan, menelaah dan menjabarkan serta menemukan jawaban atas permasalahan hukum. Pada kasus perkara ini terdakwa telah melakukan pelanggaran pornografi yaitu telah melakukan penjualan VCD porno dan tanpa disertai surat ijin dari Lembaga Sensor Film (LSF). Pelanggaran pornografi di Indonesia telah diatur dalam UndangUndang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pada perkara ini terdakwa telah melanggar Pasal 4 dan 6 larangan

dan

pembatasan

undang-undang pornografi terkait

yaitu

telah

menyebarluaskan

dan

memperjualbelikan kepada masyarakat umum yang berminat serta memiliki atau menyimpan produk pornografi. Terkait kasus pelanggaran ini dilakukan upaya penal atau upaya pidana yang selanjutnya dilakukan proses persidangan terhadap pelaku pelanggaran pornografi. Pada proses persidangan dilakukan pembuktian yang sebagaimana diatur dalam KUHAP dalam Pasal 184 mengenai Alat bukti yang sah, yaitu Alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan ahli merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya untuk memberikan penjelasan serta pernyataan dalam mengungkap fakta-fakta dalam persidangan. Pada perkara Nomor : 1096/PID.B/2010/PN.BDG tersebut dibutuhkan seorang ahli perfilman untuk mengetahui kelayakan peredaran VCD yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Pernyataan keterangan ahli sendiri dapat berimplikasi terhadap keberhasilan penuntutan dalam suatu perkara sehingga itu dapat menjadi kekuatan pembuktian dan bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

commit to user



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 1. Identitas Terdakwa Penulis telah melakukan analisis mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1096/Pid/B/2010/PN.Bdg tentang penjualan VCD Porno oleh terdakwa JHON DEARDO SIPAYUNG. Berikut ini Identitas Terdakwa : a. Nama

: JHON DEARDO SIPAYUNG;

b. Tempat lahir

: Kisaran.

c. Umur / tanggal lahir

: 29 tahun / 25 Januari 1981.

d. Jenis kelamin

: Laki-laki.

e. Kebangsaan

: Indonesia.

f. Tempat tinggal

: Jl . Braga Kota Bandung / Jalan Teuku Umar

Gang Marul i

No. 9B Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara g. Agama

: Kristen ;

h. Pekerjaan

: Wiraswasta

2. Deskripsi Kasus Terdakwa JHON DEARDO SIPAYUNG, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2010, sekira jam 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Braga Kota Bandung. Sekitar bulan Mei 2010, bertempat di Jalan Dalem Kaum Kota Bandung, terdakwa membeli VCD dan DVD porno sebanyak 200 (dua

commit to user 28



ratus ) keping dari Rachmat (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga perkepingnya Rp. 5.000, - ( lima ribu rupiah ). Dimana VCD dan DVD porno yang terdakwa beli dari Rachmat berisi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kemudian VCD dan DVD porno tersebut, terdakwa jual kembali kepada masyarakat umum yang berminat dengan harga perkepingnya Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ). Terdakwa membuka dagangannya untuk menjual VCD dan DVD porno tersebut, setiap hari dari jam 10.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Biasanya dalam satu harinya terdakwa dapat menjual VCD dan DVD porno sebanyak 5 ( lima ) hingga 10 ( sepuluh ) keping. Dari 200 ( dua ratus ) keping VCD dan DVD porno yang terdakwa beli dari Rachmat, telah berhasil terdakwa jual sebanyak 100 (seratus) keping Pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2010, pada saat terdakwa sedang berjualan seperti biasanya, datang petugas kepolisian dari Polwiltabes Bandung melakukan penggeledahan terhadap tas terdakwa dan ditemukan VCD dan DVD porno sebagai berikut : 83 ( delapan puluh tiga ) keping DVD porno berbagai judul; 8 ( delapan ) keping VCD porno yang berjudul Perselingkuhan Cut Tari dengan Ariel / Luna Maya vs Ariel; Uang hasil penjualan VCD dan DVD porno tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuh an hidupnya sehari- hari.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif antara lain :

commit to user



a. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. b. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2005 yang isinya adalah sebagai berikut : a. Menyatakan Terdakwa JHON DEARDO SIPAYUNG, bersalah melakukan tindak menyebarluaskan, menyiarkan, menawarkan, memperjual

belikan,

menyewakan,

atau

menyediakan

pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagamana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 29 Undang- Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Pornografi; b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHON DEARDO SIPAYUNG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; c. Menyatakan barang bukti berupa: 83 (delapan puluh tiga) keping DVD porno dan 8 (delapan) keping VCD porno dirampas untuk dimusnahkan; d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

commit to user



5. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Menimbang,

bahwa berdasarkan

keterangan

para

saksi

dihubungkan dengan keterangan/pengakuan para terdakwa sendiri, setelah dihubungkan antara satu dan lainnya dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 16.00 wib terdakwa saat berada di jalan Dalem Kaum Kota Bandung, didatangi oleh petugas Polisi yaitu diantaranya adalah saksi Adang M Aman dan saksi Zulhendi; Bahwa benar pada waktu itu terdakwa digeledah dan dari pinggang Terdakwa dalam baju ada ditemukan VCD/DVD dengan sampul luar bergambar adegan seksual dan berbagai alat vital laki dan wanita; Bahwa benar, selain barang bukti yang ditemukan pada pinggang, dalam baju terdakwa juga ditemukan puluhan keping DVD dan VCD lainnya yang bersampulkan gambar-gambar adegan seksual dengan tampilan alat fital laki dan wanita secara fulgar ; sebagian lain juga ada adegan persenggamaan; Barang tersebut dimuat dalam sebuah tas dan disimpan oleh terdakwa secara tersembunyi, tidak digelar; Bahwa benar dari beberapa lepeng DVD/VCD barang bukti, setelah diputar ternyata menunjukan beberapa adegan seksual persenggamaan

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 29 UU Pornografi; Pasal tersebut adalah merupakan ketentuan pengenaan pidana atas perbuatan yang diatur / dilarang dalam Pasal 4 UU Pornografi; Selengkapnya pasal tersebut dirumuskan sebagai

berikut:

memperbanyak,

Setiap

orang

menggandakan,

yang

memproduksi,

menyebarluaskan,

commit to user

membuat, menyiarkan,



mengimpor,

mengekspor,

menawarkan,

memperjual

belikan,

menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) Menimbang bahwa dengan rumusan tersebut, untuk dapat dihukum maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : setiap orang; memproduksi,

membuat,

menyebarluaskan, menawarkan,

memperbanyak,

menyiarkan,

mengimpor,

memperjualbelikan,

menggandakan, mengekspor,

menyewakan,

atau

menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: 1) Persenggamaan,

termasuk

persenggamaan

yang

menyimpang. 2) Kekerasan seksual, 3) Masturbasi atau onani, 4) Ketelanjangan

atau

tampilan

yang

mengesankan

ketelanjangan, 5) Alat kelamin, 6) Pornografi; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan satu persatu dari seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi di atas. a) Unsur "Barang Siapa" Menimbang bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan sebagai subjek hukum diantaranya termasuk badan hukum; Bahwa dalam kasus ini yang didakwa adalah terdakwa yaitu sebagai orang perorangan yang tidak dikecualikan dari orang pada umumnya; Terdakwa adalah JHON DEARDO

commit to user



SIPAYUNG yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya; Bahwa dengan demikian, unsur ini terbukti bila terdakwa ada melakukan perbuatan yang dirumuskan secara alternatif pada unsur kedua; Menimbang bahwa unsur kedua adalah jenis dari beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan dalam kaitan ponografi; Perbuatan-perbuatan tersebut disusun secara alternatif, yang berarti cukup satu jenis saja dilakukan telah memenuhi tindak pidana pornografi; Bahwa berkenaan dengan hal tersebut terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan pornografi yaitu sebagai suatu terminologi hukum yang artinya telah dirumuskan dalam Pasal 1 butir (1) UU Pornografi; Dalam pasal ini pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulanatau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat; Bahwa

dengan

rumusan

tersebut,

pornografi

pada

hakekatnya adalah merupakan perbuatan atau kegiatan yang mempubliksi secara umum hal yang berkait dengan kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat;

b) Unsur melakukan dan mengedarkan Pornografi Menimbang bahwa dari fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas, terbukti bahwa terdakwa saat didatangi anggota Polisi dan digeledah, pada ditemukan beberapa keping DVD/VCD; juga dari terdakwa ada didapat puluhan keping lainnya lagi yang di simpan dalam sebuah tas; Bahwa lempeng DVD/VCD tersebut seluruhnya bersampulkan kertas dengan berbagai gambar yang

commit to user



kesemuanya bernuansa seksual, persenggamaan dan lain gambar adegan seksualitas; Bahwa dari sisi sampul yang demikian telah jelas menunjukan bahwa sampul-sampul tersebut adalah termasuk gambar-gambar cabul yaitu dengan memperlihatkan alat kelamin dan beberapa adegan senggama secara fulgar, terang-terangan; Menimbang, bahwa selain gambar sampul, lempenglempeng VCD/DVD barang bukti tersebut diantaranya yang diputar dipersidangan juga ternyata berisikan adegan visual bernuansa seksual dan beberapa adegan persenggamaan yang berarti apa yang didapat dari isi DVD/VCD tersebut berikut dengan sampulnya adalah gambar dan adegan visual persenggamaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU Pornografi; Menimbang bahwa dengan mengacu pada pengertian pornografi yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir (1) UU Pornografi, pemilikan dan atau penguasaan gambar cabul dan senggama, bunyi dan atau adegan cabul atau persenggamaan, belum cukup untuk dikategorikan sebagai perbuatan pornografi. Namun harus diikuti dengan tindak atau perbuatan publikasi, penunjukan secara umum; Bahwa selain itu bahwa gambar cabul dan adegan senggama sedemikian tersebut harus dalam kategori cabul yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat; Menimbang bahwa menyoal hal yang disebutkan terakhir menyangkut norma kesusilaan, kiranya sudah cukup nyata terbukti yaitu dengan pengertian dan pemahaman sebagai berikut; Bahwa benar alat kelamin adalah merupakan organ tubuh manusia baik pria maupun wanita yang terikat dengan suatu norma selalu ditutupi dari pandangan umum; Demikian juga bahwa senggama, bukan sesuatu yang tabu; perbuatan atau aktifitas senggama adalah suatu yang biasa dilakukan bahkan bagian dari kebutuhan manusia normal. Namun perbuatan demikian adalah

terikat norma

kesusilaan dan agama, yaitu bahwa perbuatan harus dilakukan oleh

commit to user



mereka yang terikat perkawinan dan tidak dilakukan ditempat yang umum dapat menyaksikannya, tidak untuk dipertontonkan; Menimbang bahwa dengan pengertian yang diuraikan diatas, terlihat dan bahkan nyata terbukti adanya adalah berbeda dengan fakta ditemukan dalam persidangan berkenan dengan perbuatan terdakwa dalam pemilikan dan penguasaan DVD/VCD barang bukti tersebut sebab gambar, bunyi dan atau visual adegan yang terdapat dalam vcd/dvd barang tersebut tampilannya jauh menyimpang dari norma kesusilaan yang mengikat pada alat kelamin dan senggama sebagaimana diuraikan diatas. Bahwa dengan demikian pemilikan dan penguasaan dvd /vcd barang bukti oleh terdakwa tersebut adalah hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan;

c) Unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi Menimbang bahwa fakta dipersidangan menunjukan bahwa benar terdakwa, walau secara tidak terbuka nyata terlihat umum namun terdakwa ada melakukan perbuatan menjual dvd/vcd berisikan gambar dan visual cabul dan senggama kepada siapa saja. Dan walau tidak terbuka tetapi lebih bersifat aktif menawarkan, ada stock, jual dvd/vcd bernuansa porno; Bahwa dengan demikian, unsur larangan memperjual belikan telah terbukti; Bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah terdakwa ada terbukti melakukan aktifitas/perbuatan publikasi percabulan? Hal ini adalah merupakan salah satu unsur utama dari pornografi, dalam arti bila tanpa publikasi umum, belum dan tidak dapat dikategorikan perbuatan pornografi. Menimbang bahwa berkenaan dengan hal perbuatan publikasi tersebut, dapat diurai dengan pertimbangan berikut; Bahwa benar secara physik, dvd/vcd tidak nyata secara kasat mata memperlihatkan isi nya. Akan tetapi vcd/dvd sebagai

commit to user



optik produk tekhnologi yang sudah menyebarluas dipahami oleh masyarakat maka mengenal vcd/dvd bukan dari apa yang terlihat secara physik lagi tetapi telah jauh berikut dengan isinya; Bahwa masyarakat dengan pemahaman tekhnologi optik dvd/vcd juga telah memiliki alat pemutar yang dapat diperoleh secara gampang dan meluas telah dimiliki oleh masyarakat umum. Hal ini berarti bahwa melihat dvd/vcd bukan lagi sebatas apa yang terlihat dari permukaan yang hanya berupa lempenan logam, tetapi adalah melekat isi dari dvd/vcd nya. Bahwa

dengan

demikian,

menjual

dvd/vcd

kepada

masyarakat umum juga bermakna menyiarkan secara umum akan isi dari vcd/dvd yang dijual tersebut. Jadi bila isi dvd/vcd yang terdakwa jual tersebut adalah berisi kepornoan dan percabulan yang melanggar norma kesusilaan, maka dal am perbuatan menjual tersebut telah termasuk sebagai tindak publikasi isinya, dalam hal ini adalah publikasi percabulan dan atau persenggamaan yang melanggar norma kesusilaan; Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas, menurut majelis seluruh unsur pasal dakwaan Penuntut Umum telah terbukti yaitu

bahwa

terdakwa

terbukti

ada

melakukan

perbuatan

memperjual belikan pornografi; dan bahwa dengan demikian, atas dasar pertimbangan itu majelis tidak sependapat dengan pendapat penasehat hukum terdakwa yang di sampaikan dalam pledoinya tersebut; Menimbang bahwa oleh karena terbukti memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan dan perbuatan tersebut oleh terdakwa dipahami sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan norma umum yang wajib diindahkan dalam masyarakat maka dipandang cukup alasan untuk menyatakan terdakwa telah bersalah, melakukan kesalahan yang di ancam dengan pidana dengan perbuatan tersebut. Dan dengan demikian, kepada terdakwa

commit to user



patut dan beralasan hukum untuk di jatuhi hukuman sebagai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut. Kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini; Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman

tersebut,

majelis

memedomaninya

dengan

memperhatikan hal-hal berikut : Hal-hal yang memberatkan : 1) Sifat dari perbuatan sebagai yang melanggar norma kesopanan, tidak sepatutnya dilakukan oleh terdakwa; perbuatan tersebut dapat membawa dampak buruk kepada masyarakat umum, terutama terhadap kaum remaja sebagai generasi muda yang masih berpemikiran labil; Hal-hal yang meringankan : 1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya; 2)

Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda usia kelak dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya; Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan

harus dijatuhi hukuman maka masa tahanan yang telah dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

6. Amar Putusan Mahkahah Agung MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa : JHON DEARDO SIPAYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjual belikan pornografi . 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dan denda sebanyak Rp. 250.000. 000, - ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan

commit to user



apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurangan selama 1 ( satu ) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; 5. Memerintahkan barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga ) keping DVD porno dan 8 (delapan) keping VCD porno dirampas untuk dimusnahkan ;6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah)

B. Pembahasan 3. Analisis Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman yang Dibacakan

di

Persidangan

dalam

Perkara

Nomor

:

1096/Pid.B/2010/PN.Bdg Mengenai Pelanggaran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Berdasarkan uraian di atas perlu di ketahui bagaimana penerapan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana. dalam mencari suatu kebenaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dititik beratkan pada bukti-bukti yang sah. bukti-bukti ini akan di cari pada tingkat pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka sidang. dan untuk menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut (Pasal 183 KUHAP). Penjelasan umum mengenai keterangan ahli terdapat pula dalam pasal 1 butir 28 KUHAP yang berbunyi : "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang di perlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

commit to user



Dengan memahami pengertian umum mengenai keterangan ahli tersebut, maka keterangan ahli dapat diberikan atau diminta pada waktu pemeriksaan permulaan, yaitu pada tahap penyidikan atau dalam proses penuntutan yang di terangkan dalam pasal 120 ayat 2 KUHAP yang berbunyi bahwa : "ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucap janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang di minta". Dalam proses pembuktian keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 183 KUHAP. Sebagai objek analisis yang pertama penulis sampaikan keterangan saksi ahli dalam kasus ini sebagai berikut :

a) Saksi

CHRISTINA

HERMAN

SAYEKTI

(di

bacakan

dipersidangan) : 1) Bahwa saksi memiliki keahlian di bidang perfilman; 2) Bahwa saksi bekerja di Kantor Lembaga Sensor Film (LSF) sejak tahun 1983 s/d sekarang dansaat ini saksi bertugas pada Bagian Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Laporan Dana Evaluasi Hasil Penyensoran pada Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata; 3) Bahwa legalitas dari pada LSF antara lain UU No. 33 tahun 2009 dan PP No. 7 tahun 1994; 4) Bahwa tugas LSF adalah melakukan penyensoran terhadap film dan iklan film yang akan diedarkan dan atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; Meneliti tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan film dan iklan film yang akan di edarkan dan/atau dipertunjukkan; Menilai layak atau tidaknya tema,

commit to user



gambar, adegan, suara dan teks terjemahan film dan iklan film yang akan diedarkan dan atau dipertunjukkan; 5) Wewenang LSF, adalah meluluskan seutuhnya film dan iklan film yang akan diedarkan dan atau dipertunjukkan; Memotong, menghapus bagian yang tidak layak film dan iklan film yang akan diedarkan dan atau dipertunjukkan; Menolak dengan revisi film dan iklan film yang akan diedarkan dan atau dipertunjukkan; Menolak seluruhnya film dan iklan film yang akan

diedarkan

dan

atau

dipertunjukkan

;Menetapkan

penggolongan usia penonton; Menyimpan /memusnahkan hasil potongan film dan iklan film; Mengumumkan film yang ditolak; Melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran pertunjukan dan atau penayangan film, iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia; Memelihara tata nilai dan tata budaya bangsa dalam bidang perfilman di Indonesia; Memantau apresia masyarakat terhadap film dan iklan film yang di edarkan dipertunjukkan dan atau ditayangkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk di jadikan bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan

atau

disampaikan

kepada

Menteri

sebagai

bahan

pengambilan kebijaksanaan kearah pengembangan perfilman Indonesia; 6) Bahwa film yang boleh di edarkan atau dipertunjukkan kepada umum adalah film yang telah lulus sensor dan memiliki surat lulus sensor; 7) Bahwa perbedaan ciri-ciri VCD dan DVD yang lulus sensor adalah pada VCD dan DVD yang pada cover nya terdapat hologram nama perusahaan yang memiliki lisensi dan nomor serta tanggal lulus sensor serta juga diberi cukai, sedangkan

commit to user



pada VCD dan DVD yang tidak lulus sensor tidak dapat ciriciri tersebut; 8) Bahwa VCD dan DVD film porno yang diperlihatkan kepada saksi adalah termasuk jenis film; 9) Bahwa VCD dan DVD film porno tersebut tidak pernah melalui proses penyensoran oleh LSF, jadi VCD dan DVD tersebut tidak memiliki surat lulus sensor; 10) Bahwa VCD dan DVD film porno yang tidak lulus sensor dan tidak memiliki surat lulus sensor tidak diperbolehkan untuk diedarkan dan atau dipertunjukkan kepada umum. Sesuai dengan isi Pasal 57 ayat (1) UURI No. 33 tahun 2009 tentang perfilman, yang berbunyi suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor;

Berdasarkan keterangan-keterangan yang di berikan oleh saksi ahli, hal ini merupakan beberapa kesimpulan-kesimpulan dari sesuatu yang di ketahui sesuai keahlian yang dimilikinya, ini lah yang membedakan dengan keterangan yang di berikan oleh saksi biasa, dimana pada keterangan saksi biasa kesaksian yang di berikan adalah beberapa hal yang mereka lihat, dengan dan alami sendiri. oleh karena keterangan yang diberikan merupakan sebuah simpulan-simpulan yang nantinya sebagai salah satu dasar penguat keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara pidana serta merupakan sumber yang dapat dipercaya yang hal ini didasarkan oleh keahlian yang dimiliki. Adapun pada kasus pidana yang diteliti oleh penulis yang dalam hal ini penulis meneliti tentang keterangan ahli yang dalam hal ini adalah saksi ahli dari Lembaga Sensor Film, maka dalam pembahasan ini juga akan sedikit mengupas mengenai Lembaga Sensor Film ( LSF ) sebagai awal dari pembahasan mengenai nilai pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam suatu perkara

commit to user



pidana. Sensor Film berpedoman pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Lembaga Sensor Film. Dalam pedoman penyensoran suatu film segi-segi yang diteliti dan dinilai adalah sebagai berikut: a. Keagamaan 1) Kesan anti Tuhan dan anti agama 2) Merusak kerukunan hidup antar umat beragama 3) Menghina salah satu agama yang diakui di Indonesia b. Ideologi Politik 1) Propaganda ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 2) Ajaran dan/atau pemujaan terhadap ideologi komunisme, Marxisme / Leninisme, Maoisme, kolonialisme, fasisme. 3) Mengarahkan simpati penonton terhadap butir 2 4) Merangsang timbulnya ketegangan sosial-politik 5) Melemahkan ketahanan nasional / merugikan kepentingan nasional c. Sosial Budaya 1) Merusak, membahayakan, dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum di Indonesia. 2) Ejekan dan/atau menimbulkan tanggapan keliru terhadap adatistiadat yang berlaku di Indonesia. 3) Merugikan dan merusak akhlak dan budi pekerti masyarakat. 4) Penggambaran keliru tentang perkembangan sosial budaya di Indonesia. 5) Mengarahkan simpati penonton terhadap perbuatan amoral dan jahat serta pelaku-pelakunya. d. Ketertiban Umum 1) Mempertontonkan adegan kejahatan yang mengandung :

commit to user



a) Modus operandi kejahatan secara rinci dan mudah menimbulkan rangsangan untuk ditiru. b) Mendorong penonton bersimpati terhadap pelaku kejahatan dan perbuatan kejahatannya tersebut. c) Kemenangan kejahatan atas kebenaran. 2) Mempertontonkan kekejaman dan kekerasan secara berlebihan. 3) Menitikberatkan cerita/adegan seks semata. 4) Mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, asal keturunan, dan antar golongan (SARA). 5) Pengumbaran/pembenaran penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. 6) Menghasut untuk perbuatan melawan hukum.

Visi dan Misi serta Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor Film Visi LSF adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang memiliki daya saring informasi untuk mempertahankan tata nilai dan budaya bangsa. Misi LSF adalah untuk: a. Melindungi masyarakat dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film; b. Secara arif turut mempersiapkan masyarakat memasuki era perubahan dengan tetap menghargai nilai moral dan kultural bangsa; dan c. Menjembatani keanekaragaman budaya, sehingga tercipta persepsi yang sama demi kesatuan dan persatuan bangsa.

Lembaga Sensor Film (LSF) mempunyai fungsi sebagai berikut : a. melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan

commit to user



reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia; b. memelihara tata nilai dan tata budaya bangsa dalam bidang perfilman di Indonesia; c. memantau apresiasi masyarakat terhadap film dan reklame film yang

diedarkan,

dipertunjukkan

dan/atau

ditayangkan

dan

menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan

pertimbangan

dalam

melakukan

tugas

penyensoran

berikutnya dan/atau disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan ke arah pengembangan perfilman di Indonesia. Lembaga Sensor Film (LSF) mempunyai wewenang sebagai berikut : a. meluluskan sepenuhnya suatu film dan reklame film untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum; b. memotong atau menghapus bagian gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang tidak layak untuk dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum; c. menolak suatu film dan reklame film secara utuh untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum; d. memberikan surat lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang dinyatakan telah lulus sensor; e. membatalkan surat atau tanda lulus sensor untuk suatu film dan reklame film yang ditarik dari peredaran berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 Dari uraian tersebut diatas dapatlah peneliti ketahui bahwa dalam sidang perkara pidana tersebut ada 10 poin yang di sampaikan oleh saksi ahli, dari poin pertama ahli menjelaskan bahwa ia bekerja di

commit to user



kantor Lembaga Sensor Film (LSF) selama 17 tahun dan mempunyai keahlian di bidang perfilmman yang berlandaskan hukum yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film. dan Keputusan

Menteri

KM.46/PT.001/MPR/2004

Kebudayaan

dan

Tentang Organisasi

Pariwisata dan

Tata

No. Kerja

Sekertariat Lembaga Sensor Film. pada poin berikutnya saksi ahli memberikan keterangan tugas dan wewenang Lembaga Sensor Film (LSF) dan benar apa yang saksi ahli periksa mengenai VCD/DVD tersebut tidak pernah melewati proses penyensoran oleh Lembaga Sensor Film (LSF). Dengan demikian keterangan ahli tersebut hanya memberikan keterangan secara formil berkaitan dengan VCD/DVD bersangkutan yang di edarkan atau di jualbelikan oleh terdakwa, tidak melalui alur yang benar karena tidak terdapat hologram nama perusahaan yang memiliki lisensi dan nomor serta tanggal lulus sensor serta tidak adanya cukai pada cover VCD/DVD tersebut. Ketika empiris dibuktikan oleh majelis hakim pada saat pemeriksaan ulang VCD/DVD tersebut di putar kembali dimuka persidangan ternyata isi dari VCD/DVD telah memenuhi unsurnya yaitu mengandung Pornografi. Demikian keterangan ahli dalam persidangan ini sesungguhnya hanya membuktikan sebagian unsur, namun pada alat bukti yang lain ketidakcukupan alat bukti keterangan ahli dibackup oleh alat bukti yang lain : a. Saksi DADANG SOPYAN ( Anggota Kepolisian ) b. Saksi ADANG M AMAN ( Anggota Kepolisian ) c. Saksi ZULHENDI ( Anggota Kepolisian ) d. 83 (delapan puluh tiga) keping DVD porno berbagai judul e. 8 (delapan) keping VCD porno yang berjudul Perselingkuhan Cut Tari dengan ariel / Luna Maya VS Ariel

commit to user



Dengan adanya bukti bukti tersebut unsur-unsur

yang

terkandung dalam pasal 29 Undang-undang Repulik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi. Dari uraian tersebut diatas dapatlah kita ketahui bahwa dalam sidang perkara pidana adanya saksi ahli yang memberikan keterangan sesuai keahlianya sangat lah membantu Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, Namun hal ini juga tidak selamanya dapat di terima oleh Majelis Hakim sebab keterangan ahli hanyalah sebagai penguat keyakinan Hakim terhadap keputusan yang nantinya akan mereka jatuhkan, selain itu juga tidak selamanya kehadiran saksi ahli di depan persidangan tersebut dapat di terima Hakim sebagai sebuah petunjuk untuk terangnya sebuah perkara pidana. Bukan menjadi halangan bagi Hakim untuk tidak menghadirkan saksi ahli untuk membuat jelas suatu persoalan, karena pada dasarnya Hakim tidak terikat terhadap keterangan yang ahli berikan dan hakim bebas

untuk

memakainya ataupun tidak

memakainya apabila

bertentangan dengan keyakinannya, namun hal tersebut juga perlu di ingat untuk mengesampingkan haruslah berdasarkan alasan yang jelas, dan tidak begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang apabila diperlukan ( Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 61 ). Pada prinsipnya dapat diketahui bahwa alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu nilai pembuktian leterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana adalah Mempunyai

nilai

kekuatan

pembuktian

"bebas"

atau

"virj

bewijskracht". Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mementukan. Terserah kepada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat padanya.

commit to user



Tidak ada keharusan Hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli yang dimaksud. Akan tetapi, seperti apa yang pernah diutarakan, Hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

4. Implikasi Keterangan Ahli Perfilman Yang Dibacakan Di Persidangan

Perkara

Nomor

:

1096/Pid.B/2010/PN.Bdg

Pelanggaran Undang-Undang Pornografi Terhadap Keberhasilan Penuntutan. Dalam Pasal 306 HIR disebutkan, bahwa laporan dari ahli-ahli yang di tetapkan oleh pemerintah untuk mengutarakan pendapat dan pikiranya tentang keadaan-keadaan dari perkara yang bersangkutan, hanya dapat dipakai guna memberi penerangan kepada hakim dan Hakim dapat sama sekali tidak berwajib turut pada pendapat orangorang ahli itu, apabila keyakinan Hakim bertentangan dengan pendapat ahli-ahli itu. Sebaliknya jika hakim setuju dengan pendapat orangorang ahli itu, maka pendapat itu di ambil oleh hakim dan di anggap sebagai pendapatnya sendiri (Djoko Prakoso, 1988 : 78). Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting, karena keterangan ahli sangat di perlukan guna membantu mengungkap, menjelaskan ataupun menjernihkan ( membuat terang ) suatu perkara pidana. Alat bukti keterangan ahli tersebut akan banyak membantu dalam mencari kebenaran perkara dalam persidangan. Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh Undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para Hakim dalam keadaan-keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orangorang yang berpengalaman khusus tersebut.

commit to user



Dalam kasus yang penulis analisis tersebut keterangan ahli yang di ajukan jaksa penuntut umum telah menjelaskan sesuai keahlian yang saksi miliki yaitu di bidang perfilman, keterangan ahli didalam kasus ini berperan penting karena Hakim tidak mempunyai keahlian seperti yang dimiliki oleh saksi ahli. Dalam kasus pengedaran VCD/DVD tersebut keputusan yang di ambil oleh Hakim tidak jauh dari apa yang penuntut umum tuntutkan kepada terdakwa, dalam tuntutannya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dan Majelis Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda pidana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Keterangan yang diberikan oleh ahli dalam kasus ini mempunyai peran penting namun peran dari saksi ahli tersebut tidak di dominasi oleh sang ahli karena dari keterangan ahli tersebut tidak berhasil menjelaskan dengan detail seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, namun demikian masih mempunyai peran yang penting dalam hal penuntutan sehingga ketika penuntutan dilakukan berdasarkan keterangan ahli serta alat bukti yang lain Hakim masih berpendapat yang sama mekipun putusannya bergeser sedikit dari 1 (satu) tahun menjadi 10 (sepuluh) bulan dan dengan denda yang sama yaitu Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Majelis Hakim dalam kasus ini juga memperhatikan alat bukti yang lain tidak hanya keterangan ahli saja yang dipakai dalam mengambil keputusan, saksi-saksi dan alat bukti yang lain juga mempengaruhi putusan Hakim, berikut dari beberapa keterangan saksi yang dapat memenuhi unsur pasal 29 Undang-undang Repulik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi : 1) Saksi DADANG SOPYAN ( Anggota Kepolisian )

commit to user



- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara Terdakwa dan mengenai keterangan tersebut tetap dan tidak ada perubahan; - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Kota Bandung; - Bahwa benar pada bulan Juni 2010 di saat ramai-ramainya peredaran VCD Porno Luna Maya dengan Ariel, saksi diperintahkan oleh atasan untuk menyelidiki penjualan VCD Porno di Jl. Dalam Kaum Kota Bandung yang biasa dijual oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya; - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama saksi Adang M Aman dan saksi Zulhendi meluncur ke Jalan Dalem Kaum Bandung; Disana bertemu dengan terdakwa dan lalu diadakan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan didapati didalam pinggang terdakwa dalam baju ada beberapa lempeng VCD; Kemudian selain yang dari penggeledahan pada badan, juga ternyata ada dapat disita puluhan lempeng dvd/vcd yang ditempatkan pada sebuah tas tidak jauh dari tempat terdakwa menggelar jualannya; - Bahwa benar setelah tiba dikantor Polisi, barang bukti berupa DVD tersebut, diantaranya diputar dan ternyata benar adalah merupakan gambar, adegan porno; - Bahwa jumlah VCD Porno yang disita dari terdakwa pada waktu itu ada sebanyak 91 keping, dengan perincian 8 keping VCD Porno berjudul Perselingkuhan Cut Tari dengan Ariel, Luna Maya dengan Ariel dan 83 keping VCD Porno lainnya (Barat, Mandari, dll ); - Bahwa menurut terdakwa VCD Porno tersebut akan di jual kepada umum; - Bahwa menurut terdakwa car

menjual VCD Porno tersebut

dengan cara di tawarkan kepada konsumen sembunyi-sembunyi;

commit to user



- Bahwa menurut terdakwa ia mendapat VCD Porno tersebut dari Sdr. Rahmat; - Bahwa menurut terdakwa, VCD Porno tersebut sudah ada yang terjual tapi jumlahnya tidak tahu; - Bahwa harga perkeping dijual oleh terdakwa seharga Rp. 10.000,- / kepingnya; - Bahwa benar dari beberapa lempeng dvd/vcd barang bukti tersebut berisi gambar atau adegan sesuai gambar atau judul sampul; hal demikian saksi ketahui setelah beberapa diantara dvd/vcd tersebut diputar dikantor Polisi;

2) Saksi ADANG M AMAN ( Anggota Kepolisian ) - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara terdakwa dan mengenai keterangan tersebut tetap dan tidak ada perubahan; - Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Bandung; - Bahwa benar pada bulan Juni 2010 saksi mendapat tugas untuk melakukan operasi terhadap peredaran VCD Porno Luna Maya dengan Ariel, dan diperintahkan oleh atasan untuk menyelidiki penjualan VCD Porno di Jl. Dalam Kaum Kota Bandung yang biasa dijual oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya; - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama saksi Dadang Sopyan dan saksi Zulhendi menjalankan tugas operasi di jalan Dalam Kaum dan bertemu dengan terdakwa; - Bahwa benar saksi dan teman anggota melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ternyata ada ditemukan beberapa lempengan dvd/vcd yang di simpan oleh terdakwa pada pinggang dan ditutup dengan baju pakaian terdakwa;

commit to user



- Bahwa benar selain yang dapat digeledah dari tubuh terdakwa juga ada ditemukan sebanyak puluhan lain lempeng dvd /vcd yang di simpan oleh terdakwa dalam rak dibawah meja dan terkumpul dalam satu tas; - Bahwa jumlah VCD Porno yang dijual oleh terdakwa pada waktu itu ada sebanyak 91 keping, dengan perincian 8 keping VCD Porno berjudul Perselingkuhan Cut Tari dengan Ariel, Luna Maya dengan Ariel dan 83 keping VCD Porno (Barat, Mandarin, dll ); - Bahwa benar seluruh barang tersebut oleh saksi disita dan diserahkan menjadi barang bukti dalam perkara ini; - Bahwa menurut terdakwa VCD Porno tersebut akan dijual kepada umum; - Bahwa menurut terdakwa cara menjual VCD Porno tersebut dengan cara ditawarkan kepada konsumen sembunyi-sembunyi; - Bahwa menurut terdakwa ia mendapat VCD Porono tersebut dari Sdr. Rahmat; - Bahwa VCD Porno tersebut tidak dipajang dan tidak dijual secara terbuka; - bahwa dari beberapa dvd/vcd yang di sita, di Kantor Polisi kemudian diputar dan benar isinya adalah adegan percabulan dan persenggamaan; Kurang lebih sesuai dengan judul pada bungkusnya;

3) Saksi ZULHENDI ( Anggota Kepolisian ) - Bahwa saksi pernah diperiksa diKantor Kepolisian sehubungan dengan perkara terdakwa dan mengenai keterangan tersebut tetap dan tidak ada perubahan; - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama saksi Adang M Aman dan saksi Dadang

commit to user



Sopyan melakukan operasi diJalan Dalam Kaum dan saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang menjual dvd/vcd; - Bahwa benar saat itu diadakan penggeledahan didapati didalam pinggang terdakwa dalam baju ada beberapa lempeng VCD; Selain itu juga dari terdakwa dapat disita puluhan lempeng dvd/vcd lainnya yang disimpan oleh terdakwa secara tersembunyi pada sebuah tas; - Bahwa waktu itu saksi belum tahu apakah VCD tersebut merupakan VCD Porno, dan setelah di bawa keKant r Polisi dan di stel ternyata betul VCD yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah VCD Porno; - Bahwa jumlah VCD Porno yang dijual oleh terdakwa pada waktu itu ada sebanyak 91 keping, dengan perincian 8 keping VCD Porno berjudul Perselingkuhan Cut Tari dengan Ariel, Luna Maya dengan Ariel dan 83 keping VCD Porno (Barat, Mandari, dll ); - Bahwa menurut terdakwa VCD Porno tersebut akan dijual kepada umum; - Bahwa menurut terdakwa cara menjual VCD Porno tersebut dengan cara ditawarkan kepada konsumen sembunyi-sembunyi; - Bahwa menurut terdakwa ia mendapat VCD Porno tersebut dari Sdr. Rahmat; - Bahwa VCD Porno tersebut tidak dipajang dan tidak dijual secara terbuka; - Bahwa menurut terdakwa harga jual VCD Porno tersebut Rp. 10.000,- / keping;

- Bahwa selain terdakwa, tidak ada penjual

yang lain tapi setelah

terdakwa ditangkap yang lain kabur semuanya;

Dengan demikian keterangan ahli perfilman tetap mempunyai peran meskipun alat bukti yang lain tidak bisa dikesampingkan dan

commit to user



hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya sekalipun hukum atau undang-undang tidak mengaturnya, Hakim harus menemukan hukum itu. Hal itu bukan berarti hakim dianggap tahu segalanya atau dianggap serba tahu, karena itu hakim membutuhkan dan

menggunakan keterangan seorang ahli

agar

memperoleh

pengetahuan yang mendalam tentang suatu hal yang menyangkut perkara yang di tanganinya. Apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian yang negatif. Terdapat dua konsep penting dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, yaitu konsep tentang prinsip minimum pembuktian dan

konsep

keyakinan

hakim.

Prinsip

minimum

pembuktian

menjelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sehingga dapat dijatuhkan putusan pidananya maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketiadaan dua alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan terdakwa bebas. Bahkan, apabila suatu perkara pidana tidak memiliki minimal dua alat bukti sejak dilakukannya penyidikan dan penuntutan maka akan mengakibatkan dihentikannnya proses penyidikan oleh dan juga dihentikannya proses penuntutan oleh penuntut umum.

commit to user



BAB IV PENUTUP A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan yang secara rinci telah penulis sampaikan pada BAb III dengan permasalahan yang diteliti, maka sebagai penutup dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut : 1. Peranan keterangan ahli sebagai alat bukti adalah apa yang seorang ahli terangkan di muka sidang. Hal ini sesuai pasal 186 KUHAP, keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, dikarenakan keterangan saksi adalah apa yang saksi ketahui, dengar dan alami sendiri tentang suatu perbuatan, sedangkan keterangan ahli adalah keterangan yang dimiliki seseorang sesuai keahlian didalam suatu bidang. Keterangan ahli ini sifatnya tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya, sehingga hakim bebas menggunakan sebagai pendapatnya sendiri ataupun tidak.

2. Keterangan ahli diperlukan pada saat pemeriksaaan suatu perkara baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun selanjutnya di muka sidang pengadilan. Pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam sebuah perkara pidana merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana. Keterangan yang diberikan oleh ahli dalam kasus ini mempunyai peran penting namun peran dari saksi ahli tersebut tidak di dominasi oleh sang ahli karena dari keterangan ahli tersebut tidak berhasil menjelaskan dengan detail seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi,

commit to user 54



B. Saran Berdasarkan

Kesimpulan

tersebut,

maka

penulis

mengemukakan saran sebagai berikut : 1. Keterangan ahli memang sangat dibutuhkan/diperlukan karena mengingat kemampuan hakim juga ada batasnya dan keteranag saksi ahli tersebutlah yang akan meyakinkan atau menguatkan hakim dalam mengambil keputusan. 2. Dalam menentukan siapa yang menjadi saksi ahli, pengadilan perlu membuat kriteria-kriteria atau standar seseorang bisa menjadi saksi ahli, karena belum tentu seorang yang ahli dalam bidang tertentu bisa secara otomatis menjadi saksi ahli, dan pengalaman seorang saksi ahli juga menjadi hal yang seharusnya menjadi pertimbangan. 3. Majelis Hakim hendaknya cermat dan teliti dalam menilai alat bukti keterangan ahli, karena dalam hukum acara pidana alat bukti keteranagan ahli merupakan salah satu alat bukti yang utama dalam membuktikan kesalahan terdakwa. 4. Majelis Hakim dalam sidang maupun dalam pertimbangannya harus meneliti dengan cermat, teliti dan sungguh-sungguh saling penyesuaian maupun pertentangan antara keterangan ahli dengan alat bukti yang lain tersebut guna mendapatkan kebenaran yang sesuai dengan keyakinan

commit to user

PN.BDG ) Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents