KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-586/PJ./2001 TANGGAL 29 AGUSTUS 2001 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS KENDARAAN BERMOTOR DAN TATA CARA PEMBERIAN SERTA PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 460/KMK.03/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, telah ditetapkan kembali jenis kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta jenis Kendaraan Bermotor yang tidak dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai jenis kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, perlu diatur prosedur pembebasaanya; c. sehubungan dengan butir a dan butir b diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Kendaraan Bermotor Dan Tatacara Pemberian Serta Penatausahaan Pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No. 49, TLN RI N0.3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No.126, TLN RI No.3984); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 No.51, TLN RI No.3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 128, LTN RI No.3986); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor.18 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 259, TLN RI No.4061); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LN RI Tahun 2001 No.106, TLN RI No.4129); 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2000 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean; 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.03/2001; 7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/PJ.7/1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan SPT Masa PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Yang Menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Keterangan dan Dokumen Yang Harus Dilampirkan, serta Buku Petunjuk Pengisiannya; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-199/PJ/2000 tentang Pelaporan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-540/PJ./2000 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Kendaraan Bermotor. MEMUTUSKAN Menetapkan : PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS KENDARAAN BERMOTOR DAN TATACARA PEMBERIAN SERTA PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR. Pasal 1 Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan : 1. PPn BM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2. Pabrikan Kendaraan bermotor adalah Agen Pemegang Merk/Agen Tunggal Pemegang Merk/ Distributor/Dealer/Agen/Showroom/Industri Perakitan Karoseri. 3. Kendaraan sasis adalah kendaraan dasar yang bisa dimodifikasi menjadi kendaraan bermotor sesuai dengan kegunaannya. 4. Kendaraan CKD (Completely Knocked Down) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya. 5. Kendaraan CBU (Completely Built Up) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan tidak terbongkar menjadi bagian-bagian termasuk perlengkapannya serta memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang bersangkutan. 6. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dibuat dan digunakan secara khusus untuk golf, perjalanan diatas salju, dipantai, digunung, trailer dan semi trailer dari jenis caravan untuk perumahan atau kemah. 7. Kendaraan angkutan orang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan penumpang baik lebih dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, termasuk sedan atau station wagon. 8. Kendaraan angkutan barang adalah kendaraan bermotor dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau kendaraan bak tertutup, dengan jumlah penumpang tidak lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan barang baik yang disediakan untuk umum maupun pribadi. 9. Kendaraan angkutan umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk umum dengan dipungut bayaran selain dengan cara persewaan, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, sepanjang menggunakan plat dasar polisi dengan warna kuning. 10. Kendaraan protokoler kenegaraan adalah semua jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan rombongan kepresidenan atau yang digunakan berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu kenegaraan, tidak termasuk kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat atau karyawan. 11. Kendaraan dinas TNI/Polri adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan dinas TNI atau POLRI. Pasal 2 (1) PPn BM dikenakan atas : a. Impor kendaraan bermotor dalam bentuk CBU berupa kendaraan angkutan orang, kendaraan khusus dan kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 CC; b. Penyerahan kendaraan bermotor hasil perakitan di dalam Daerah Pabean berupa kendaraan angkutan orang, kendaraan khusus dan kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 CC; c. Penyerahan kendaraan bermotor berupa kendaraan angkutan orang hasil pengubahan dari kendaraan sasis atau kendaraan angkutan barang. (2) PPn BM tidak dikenakan atas :
a. b. c. d.
Impor atau penyerahan kendaraan CKD; Impor atau penyerahan kendaraan sasis; Impor atau penyerahan kendaraan angkutan barang; Impor atau penyerahan kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 CC. (3) PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor berupa : a. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum; b. Semua jenis kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenegaraan, sepanjang dananya berasal dari APBN/APBD; c. Semua jenis kendaraan bermotor angkutan lebih dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, yang digunakan untuk kegiatan dinas TNI/POLRI sepanjang dananya berasal dari APBN/APBD; d. Semua jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI/POLRI sepanjang dananya berasal dari APBN/APBD. Pasal 3 (1) PPn BM atas impor kendaraan CBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terutang pada saat barang tersebut dimasukkan ke dalam daerah Pabean, dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar nilai impor yang dipakai sebagai dasar perhitungan Bea Masuk, ditambah Bea dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean, dan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) PPn BM atas penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b; a. terutang pada saat penyerahan kendaraan bermotor hasil perakitan dari pabrikan kendaraan bermotor kepada pihak lain, dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar harga jual yang diminta atau seharusnya diminta. b. Terutang pada saat penyerahan kendaraan bermotor hasil perakitan dari Industri Perakitan/Karoseri kepada pihak yang menyuruh melakukan perakitan, dalam hal yang menyuruh perakitan adalah pihak selain pabrikan kendaraan bermotor, dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Nilai Impor kendaraan CKD ditambah biaya perakitan yang diminta atau seharusnya diminta. (3) PPn BM atas penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c: a. terutang pada saat penyerahan kendaraan bermotor hasil pengubahan dari pabrikan kendaraan bermotor kepada pihak lain, dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar harga jual yang diminta atau seharusnya diminta oleh pabrikan kendaraan bermotor; b. terutang pada saat penyerahan kendaraan bermotor hasil pengubahan dari Industri Perakitan/Karoseri kepada pihak yang penyuruh melakukan pengubahan, dalam hal pihak yang menyuruh melakukan pengubahan adalah selain pabrikan kendaraan bermotor, dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar harga kendaraan sasis/kendaraan angkutan barang ditambah nilai penggantian yang diminta atau seharusnya diminta atas pengubahan kendaraan tersebut. Pasal 4 (1) Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atas Impor atau perolehan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), TNI atau POLRI atau orang atau Badan atau Pengusaha Angkutan Umum atau pihak lain yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (2) Untuk memperoleh SKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TNI atau POLRI atau orang atau Badan atau Pengusaha Angkutan Umum atau pihak lain wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. (3) Atas permohonan Surat Ketetangan Bebas PPn BM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima dengan lengkap.
(4) Ketentuan tentang tatacara pemberian dan penatausahaan SKB PPn BM adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini. (5) SKB PPn BM ditetapkan sebelum impor kendaraan bermotor oleh pemohon SKB atau penyerahan kendaraan bermotor kepada pemohon SKB. Pasal 5 (1) Dalam hal atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ternyata telah dipungut PPn BM, Importir atau Pembeli kendaraan bermotor tersebut dapat mengajukan permohonan restitusi PPn BM yang telah dibayarnya. (2) Terhadap PPn BM yang telah dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimintakan restitusi oleh Importir atau pembeli kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan tatacara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini. Pasal 6 (1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan lembar ke-tiga Surat Setoran Pajak (SSP) untuk impor kendaraan bermotor yang disampaikan oleh importir kendaraan bermotor sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN harus dilampirkan dengan lampiran PIB yang dipersyaratkan, seperti Lembar Lanjutan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) bentuk BC.2.0. (2) Atas permintaan pembeli yang akan mengajukan permohonan restitusi PPn BM atas perolehan kendaraan bermotor eks impor kendaraan CBU, penjual kendaraan bermotor diwajibkan membuat surat keterangan yang memuat nama, alamat, dan NPWP importir kendaraan bermotor dimaksud. Pasal 7 (1) Dalam hal pabrikan kendaraan bermotor melakukan penjualan kendaraan bermotor yang tergolong mewah kepada pembeli melalui pihak lain seperti distributor, dealer, agen, penyalur, showroom, atau pihak ke tiga lainnya, maka pabrikan kendaraan bermotor harus melakukan pemungutan Pajak PPn PB kepada pihak lain tersebut. (2) Apabila pembeli telah memiliki atau dapat menunjukan SKB PPn BM, maka : a. Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permohonan restitusi PPn BM yang telah dipungut sebelumnya dengan syarat PPn BM yang tercantum dalam Faktur Pajak telah dibayar; b. Dasar Pengenaan Pajak sebagai dasar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada pembeli adalah harga jual, tidak termasuk PPn BM yang telah dipungut sebelumnya. (3) Termasuk dalam pengertian penjualan melalui pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah apabila salam surat perjanjian jual beli atau dokumen yang sejenis dinyatakan bahwa : a. Pabrikan kendaraan bermotor menjual melalui pihak lain; atau b. Piahk lain bertindak atas nama pabrikan, baik dengan surat kuasa maupun tidak; atau c. Klausul lain yang sejenis. Pasal 8 (1) Apabila kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor atau perolehannya dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula, maka PPn BM terutang yang dibebaskan tersebut wajib dibayar kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak kendaraan bermotor tersebut dipindahtangankan atau diubah peruntukannya. (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPn BM yang terutang tersebut tidak atau kurang dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ditambah sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 9 Dalam hal terdapat penyerahan kendaraan bermotor dari pabrikan kendaraan bermotor kepada Distributor atau Dealer atau Agen atau Penyalur dan diantara kedua pihak tersebut terdapat hubungan istimewa dan harga pasar wajar atas penyerahan tersebut tidak diketahui, maka harga pasar wajar atas penyerahan tersebut ditentukan
melalui pemeriksaan dengan mengacu pada pedoman pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pasal 10 (1) Dalam hal : a. impor kendaraan bermotor dilakukan sebelum tanggal 1 September 2001; atau b. penyerahan kendaraan bermotor dilakukan sebelum tanggal 1 September 2001 dan sebagian atau seluruh pembayaran atas penyerahaan tersebut dilakukan pada atau setelah tanggal 1 September 2001; atau c. seluruh pembayaran atas penyerahan kendaraan bermotor dilakukan sebelum tanggal 1 September 2001 dan penyerahannya dilakukan pada atau setelah tanggal 1 September 2001; PPn BM terutang dihitung berdasarkan tarif PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 569/KMK.04/2000. (2) Dalam hal penyerahan kendaraan bermotor dilakukan pada atau setelah tanggal 1 September 2001 dan sebagian pembayaran dilakukan sebelum tanggal 1 September 2001, maka PPn BM terutang dihitung berdasarkan tarif PPn BM sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 460/KMK.03/2001 dengan memperhitungkan PPn BM yang telah dipungut pada saat pembayaran sebelum terjadinya penyerahan kendaraan bermotor tersebut. Pasal 11 Atas permohonan restitusi PPn BM yang diajukan sebelum tanggal 1 September 2001 dan sampai dengan tanggal tersebut belum dapat diselesaikan, agar diselesaikan sesuai dengan tatacara termasuk persyaratan dokumen yang harus dilampirkan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian permohonan tersebut. Pasal 12 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Agustua 2001 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd HADI POERNOMO Nip. 060027375
LAMPIRAN I TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR. A. UMUM 1. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) yang terutang atas impor atau penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat dibebaskan setelah memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (SKB PPn BM) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk setiap kali melakukan impor atau setiap penyerahkan. 2. SKB PPn BM tidak diberikan kepada pemohon yang dalam perolehan/pembelian kendaraan bermotornya telah dipungut PPn BM. 3. Pembeli kendaraan bermotor yang telah dipungut PPn BM oleh pabrikan kendaraan bermotor melalui perhitungan dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN, maka pembeli tersebut dapat mengajukan restitusi PPn BM. 4. Permohonan untuk memperoleh SKB PPn BM diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan formulir permohonan sebagaimana contoh pada Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini. 5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta kelengkapan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam butir B dan C. B. TATACARA PEMBEBASAN PPn BM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (3). 1. Permohonan SKB PPn BM diajukan oleh TNI/POLRI untuk impor atau pembelian kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan dinas atau patroli TNI/POLRI dan oleh Sekretariat Negara untuk impor atau pembelian kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan Protokoler Kenegaraan, kepada Direktur Jenderal Pajak cq Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana Bendaharawan TNI/POLRI atau Bendarawan Sekretariat Negara terdaftar, dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, b. Tujuan penggunaan kendaraan dimaksud; c. Asal dana yang digunakan untuk pengadaan kendaraan dimaksud untuk kendaraan dinas TNI/POLRI, kendaraan patroli TNI/POLRI dan kendaraan protokoler kenegaraan (fotocopy DIK/SKOP yang telah dilegalisasi); d. Kontrak atau Surat Perintah Kerja untuk pengadaan kendaraan dimaksud; e. Surat Kuasa Khusus bila menunjuk orang lain untuk pengurusan SKB PPn BM; f. Khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa : - Invoice; - Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan; - Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. 2. Permohonan SKB PPn BM diajukan oleh importir atau pembeli kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan tahanan, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah dan kendaraan angkutan umum, kepada Direktur Jenderak Pajak c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak, ditempat importir atau pembeli kendaraan bermotor terdaftar (berdomisili), dengan dilengkapi dokumendokumen sebagai berikut : a. Fotokopi kartu NPWP; b. Perjanjian jual-beli kendaraan bermotor angkutan umum yang memuat keterangan-keterangan antara lain.
(1) Nama penjual; (2) Nama pembeli; (3) Jenis dan spesifikasi kendaraan yang dibeli. c. Ijin Usaha dan Ijin Trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (untuk kendaraan angkutan umum selain taksi) atau Persetujuan (Ijin) Prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat (untuk taksi); d. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan diubah penggunaannya dan apabila ternyata diubah, bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa : - Invoice; - Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan; - Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. 3. SKB PPn BM atas pembelian kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebagaimana contoh pada Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat permohonan terdaftar, atas nama Direktor Jenderal Pajak dalam 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut : - Lembar ke 1 : untuk PKP penjual kendaraan bermotor. - Lembar ke 2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP penjual kendaraan bermotor terdaftar. - Lembar ke 3 : untuk Wajib Pajak pemohon SKB PPn BM. - Lembar ke 4 : untuk Kantor Pelayanan Pajak Penerbit SKB PPn BM. 4. SKB PPn BM atas impor kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebagaimana contoh pada Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar, atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut : - Lembar ke 1 : untuk Bank …. Atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai …….; - Lembar ke 2 : untuk Wajib Pajak pemohon SKB PPn BM; - Lembar ke 3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak Penerbit SKB PPn BM. C. TATACARA RESTITUSI PPn BM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (2) YANG SUDAH DIPUNGUT PPn BM SEBELUM MENDAPATKAN SKB PPn BM. 1. Distribusi/Dealer/Agen/Penyalur yang menjual kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI/POLRI, kendaraan patroli, kendaraan protokoler kenegaraan, kendaraan ambulan, kendaraan tahanan, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah dan kendaraan angkutan umum yang memperoleh SKB PPn BM, dapat mengajukan surat permohonan restitusi atas PPn BM yang telah dibayar kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak ditempat Distributor atau Dealer atau Agen atau Penyalur dikukuhkan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Fotokopi kartu NPWP dan fotokopi pengukuhan sebagai PKP; b. Fotokopi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pabrikan atau importir kepada distributor atau dealer atau penyalur, yang didalamnya dicantumkan PPn BM yang dipungut oleh pabrikan atau telah dibayar pada waktu impor oleh importir; c. Asli dan fotokopi bukti pungutan PPn BM (untuk kendaraan bermotor eks CKD); d. Bukti SKB PPn BM atas nama pembeli kendaraan bermotor dimaksud; e. Kontrak atau SPK atau Perjanjian Jual-Beli untuk pengadaan kendaraan bermotor dimaksud; f. Surat Keterangan yang memuat nama, alamat dan NPWP importir kendaraan dimaksud khusus kendaraan bermotor eks impor kendaraan CBU. 2. Pengusaha angkutan umum yang telah dipungut PPn BM atas impor atau pembeli kendaraan bermotor sebelum/tanpa mendapatkan SKB PPn BM, dapat mengajukan permohonan restitusi atas PPn BM yang
telah dibayar kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat importir atau pembeli kendaraan bermotor terdaftar (berdomisili) dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Fotokopi kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); b. Fotokopi surat perjanjian jual beli atau yang sejenis; c. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang menyatakan kendaraan bermotor tersebut untuk angkutan umum (plat dasar kuning) dan atau Surat Tanda Uji Kendaraan dari DLLAJR yang menyatakan kendaraaan bermotor tersebut untuk angkutan umum; d. Asli dan fotokopi Faktur Pajak dari Dealer atau Distributor atau Agen atau Penyalur kepada pembeli yang didalamnya dicantumkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dikenakan oleh APM/ATPM atau Pabrikan kepada Dealer atau Distributor atau Agen atau Penyalur, atau PPn BM yang telah dibayar pada waktu impor oleh importir; e. Asli dan fotokopi bukti pungutan PPn BM (untuk kendaraan bermotor eks CKD); f. Ijin Usaha dan Ijin Trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (untuk kendaraan angkutan umum selain taksi) atau Persetujuan (ijin) Prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat (untuk taksi); g. Khusus atas impor kendaraan bermotor yang dilakukan sendiri oleh pengusaha angkutan umum, dilengkapi dengan dokumen impor berupa : - invoice, pemberitahuan impor barang, surat setoran pajak; - Dokumen kontrak pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan; - Dokumen pembayaran yang berupa Letter Of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut; Kecuali dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b, d dan huruf e; h. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan diubah penggunaannya dan apabila ternyata diubah bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i. Surat keterangan yang memuat nama, alamat dan NPWP importir kendaraan bermotor dimaksud (khusus kendaraan bermotor eks impor kendaraan CBU). 3. TNI/POLRI yang telah dipungut PPn BM atas Impor atau pembeli kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan kendaraan dinas atau patroli TNI/POLRI atau Sekretariat Negara yang telah dipungut PPn BM atas impor atau pembeli kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan Protokoler Kenegaraan dapat mengajukan permohonan restitusi atas PPn BM yang telah dibayar kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana Bendaharawan TNI/POLRI atau Bendaharawan Sekretariat Negera terdaftar dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Fotokopi kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bendaharawan TNI/POLRI atau bendaharawan Sekretariat Negara; b. Asal dana yan digunakan untuk pengadaan kendaraan dimaksud untuk kendaraan dinas TNI/POLRI, kendaraan patroli TNI/POLRI dan kendaraan protokoler kenegaraan (fotokopi DIK/SKOP yang telah dilegalisasi); c. Kontrak atau Surat Perintah Kerja untuk pengadaan kendaraan dimaksud; d. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang menyatakan kendaraan tersebut untuk keperluan dinas atau patroli TNI/POLRI atau untuk keperluan protokoler kenegaraan; e. Asli dan fotokopi Faktur Pajak dari Dealer atau Distributor atau Agen atau Penyalur kepada pembeli yang didalamnya dicantumkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dikenakan oleh APM/ATPM atau Pabrikan kepada Dealer atau Distributor atau Agen atau Penyalur, atau PPn BM yang telah dibayar pada waktu impor oleh importir; f. Asli dan fotokopi bukti pungutan PPn BM (untuk kendaraan bermotor eks CKD); g. Khusus atas impor kendaraan bermotor yang dilakukan sendiri oleh TNI/POLRI atau Sekretariat Negara, dilengkapi dengan dokumen impor berupa : - invoice, pemberitahuan impor barang, surat setoran pajak; - Dokumen kontrak pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan; - Dokumen pembayaran yang berupa Letter Of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut; Kecuali dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf c, e dan huruf f;
4.
5.
6. 7.
h. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan diubah penggunaannya dan apabila ternyata diubah bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i. Surat keterangan yang memuat nama, alamat dan NPWP importir kendaraan bermotor dimaksud (khusus kendaraan bermotor eks impor kendaraan CBU). Importir/pembeli yang telah dipungut PPn BM atas Impor atau pembeli kendaraan ambulan, kendaraan tahanan, kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan jenazah, dapat mengajukan permohonan restitusi atas PPn BM yang telah dibayar kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat importir atau pembeli kendaraan bermotor terdaftar (berdomisili) dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Fotokopi kartu NPWP (Nomor pokok wajib pajak); b. Fotokopi surat perjanjian jual beli atau sejenis; c. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kenderaan) yang menyatakan kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk kendaraan ambulan atau untuk kendaraan tahanan atau untuk kendaraan pemadam kebakaran atau untuk kendaraan jenazah; d. Asli fotokopi Faktur Pajak dari Dealer atau Distributor atau agen atau penyalur kepada pembeli yang didalamnya dicantumkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan oleh APM/ATPM atau Pabrikan kepada Dealer atau Distributor atau Agen atau Penyalur, atau PPn BM yang telah dibayarkan pada waktu impor oleh Importir; e. Asli dan fotokopi bukti pungutan PPn BM (untuk kendaraan bermotor eks CKD); f. Khusus atas impor kendaraan bermotor yang dilakukan sendiri oleh pemakai kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa : - invoice, pemberitahuan impor barang, surat setoran pajak; - Dokumen kontrak pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan; - Dokumen pembayaran yang berupa Letter Of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut; Kecuali dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 4 huruf b, d dan huruf e; g. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan diubah penggunaannya dan apabila ternyata diubah bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. h. Surat keterangan yang memuat nama, alamat dan NPWP importir kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh penjual kendaraan bermotor dimaksud (khusus kendaraan bermotor eks impor kendaraan CBU). Pengajuan permohonan restitusi PPn BM, harus dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya penyerahan kendaraan kepada pembeli atau setelah bulan terjadinya impor (untuk impor yang dilakukan sendiri). Untuk menentukan saat penyerahan dimaksud, berpedoman pada Bukti tanda Terima penyerahan kendaraan kepada pembeli. Contoh : penyerahan kendaraan bermotor oleh Dealer “A” kepada PO ”B” dilakukan tanggal 15 September 2001, maka batas akhir pengajuan permohonan restitusi PPn BM adalah tanggal 14 September 2002. Atas permohonan restitusi tersebut harus diterbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Konfirmasi kebenaran Faktur Pajak untuk memperoleh kepastian bahwa Kepala PPn BM telah dipungut dan disetor ke Kas Negara, maka Kepala KPP yang memproses permohonan restitusi tersebut di atas harus melakukan konfirmasi kepada : a. Kepala KPP dimana pemungut PPn BM dikukuhkan sebagai PKP dengan mengirimkan fotokopi bukti pungutan PPn BM, yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. Kepala KPP yang menerima permintaan konfirmasi diwajibkan untuk menjawab permintaan konfirmasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal diterima permintaan konfirmasi. Untuk dapat menjawab permintaan konfirmasi dimaksud, Kepala KPP agar melakukan penelitian antara lain dengan membandingkan fotocopi bukti pungutan PPn BM yang dikirim dengan Daftar Rincian Kendaraan Bermotor yang merupakan lampiran SPT Masa PPN dan SPT Masa PPn BM untuk masa Pajak yang berkenaan (untuk eks impor kendaraan CKD); atau
b. Kepala KPP dimana importir dikukuhkan sebagai PKP dengan mengirimkan informasi tentang spesifikasi kendaraan bermotor eks impor kendaraan CBU, seperti jenis kendaraan bermotor, nomor rangka (NIK) dan nomor mesin, yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. Kepala KPP yang menerima permintaan konfirmasi diwajibkan untuk menjawab permintaan konfirmasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal diterima permintaan konfirmasi. Untuk dapat menjawab permintaan konfirmasi dimaksud, Kepala KPP agar melakukan penelitian terhadap SPT Masa importir dimaksud dan dokumen impor (PIB dan lembar ketiga Surat Setoran Pajak) yang dilampirkan dalam SPT Masa tersebut.
LAMPIRAN II Nomor Surat : Lampiran : Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM atas Impor atau Pembelian Kendaraan Bermotor
Yth. Direktur Jenderal Pajak c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak …………………………. ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 569/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.460/KMK.03/2001 tanggal 28 Agustus 2001, dengan ini kami : Nama Pembeli/Pengimpor : Alamat : NPWP : Nama Pengurus/Penanggung Jawab : Mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Bebas PPn BM atas impor/pembeli*) kendaraan dinas TNI/POLRI/Patroli TNI/POLRI/Protokoler Kenegaraan/ ambulan/tahanan/pemadam kabakaran/ jenazah/angkutan umum *) : No.
1
Merk/Type Jenis/Mode l 2
Tahun Tahun Isi Pembuatan Perakitan Silinder
3
4
5
6
Nomor Rangka (NIK) 7
Nomor Mesin
Yang diimpor dari atau dibeli dari : 1. Nama : 2. Alamat : 3. NPWP/NPPKP : Terlampir disampaikan dokumen-dokumen : 1. ………………………………………. 2. .……………………………………… 3. ……………………………………… 3. ……………………………………… Pemohon. UNTUK DINAS Diterima tanggal ………………………. Petugas,
8
LAMPIRAN III Lembar ke ……. : Untuk …………… DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH ………………… KANTOR PELAYANAN PAJAK ………………… -----------------------------------------------------------------------SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Nomor : KET- / / Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa : Nama : Alamat : NPWP : Sesuai dengan surat keterangan permohonan Nomor ………. Tanggal ……. dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :569/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 460/KMK.03/20001 tanggal 28 Agustus 2001, maka diberikan pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atas pembeli kendaraan dinas TNI/POLRI/Patroli TNI/POLRI/Protokoler Kenegaraan/ambulan/tahanan/pemadam kebakaran/jenazah/angkutan umum *) tsb di bawah ini : No.
Merk/Type
Jenis/Mode l
1
2
3
Tahun Tahun Isi Pembuatan Perakitan Silinder 4
Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada : Nama Pengusaha Kena Pajak Penjual : Alamat : NPWP : Demikian untuk dipergunakan seperlunya. Jakarta, ………., ……….. 2001 Kepala Kantor,
…………….. Nip.
5
6
Nomor Rangka (NIK) 7
Nomor Mesin 8
LAMPIRAN IV Lembar Ke …… : Untuk ….. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH ………………… KANTOR PELAYANAN PAJAK ………………… -----------------------------------------------------------------------SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Nomor : KET- / / Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa : Nama : Alamat : NPWP : Sesuai dengan surat keterangan permohonan Nomor ………. Tanggal ……. dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :569/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 460/KMK.03/20001 tanggal 28 Agustus 2001, maka diberikan pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atas pembeli kendaraan dinas TNI/POLRI/patroli TNI/POLRI/Protokoler Kenegaraan/ambulan/tahanan/pemadam kebakaran/jenazah/angkutan umum *) tsb di bawah ini : No
Merk/ Type
1
2
Jenis Tahun Model Pembuatan 3
Tahun Perakitan
Isi silinder
Nomor Rangka
Nomor Mesin
5
6
7
8
4
No. Tgl. Invoice 9
No. & Tgl. B/L AWB 10
Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada Bank ………/Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ….. Bersama dengan PIB. Demikian untuk dipergunakan seperlunya. Jakarta ……………, ……….. Kepala Kantor,
-----------------Nip.
