PJ

PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP ORANG PRIBADI SEDERHANA (FORMULIR 1770 S DAN LAMPIRANNYA) (Sesuai PER-34/PJ./2009 dan PER-66/PJ./2009)

Tahun Pajak : 2009 Formulir 1770 S ini merupakan formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan : • dari satu atau lebih pemberi kerja ; • dari dalam negeri lainnya ; dan/atau • yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final. Note : termasuk istri dan anak/anak angkat yang belum dewasa yang menjadi tanggungan Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan tersendiri.

Formulir 1770 S terdiri dari 3 halaman yakni : 1. Halaman Induk (1770 S) 2. Lampiran – I (1770 S – I) yang berisi Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya, Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak, dan Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain. 3. Lampiran – II (1770 S – II) yang berisi Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final, Harta Pada Akhir Tahun, Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun dan Daftar Susunan Anggota Keluarga. Untuk memudahkan dalam pengisian, bisa dimulai dari Lampiran II, kemudian Lampiran I dan terakhir SPT Induk 1770-S.

LAMPIRAN II o o o

Tahun Pajak : diisi tahun pajak 2009. NPWP : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada Kartu NPWP. NAMA WAJIB PAJAK : diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP.

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL Isi kolom Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto dengan angka Bruto (sebelum dipotong pajak) dan PPh Yang Terhutang sesuai dengan jumlah pajak yang terhutang. Jika penghasilan pada bagian ini tidak ada, maka dikosongkan saja. 1. Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, Surat Berharga : kolom 3 diisi dengan jumlah bruto pendapatan bunga yang kita peroleh dan kolom 4 diisi dengan PPh yang dipotong oleh Bank. 2. Bunga/Diskonto Obligasi Yang Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek : diisi sesuai dengan penghasilan bunga/diskonto yang diperoleh dan PPh yang dipotong. 3. Penjualan Saham DiBursa Efek : diisi sesuai dengan penghasilan yang diperoleh dari penjualan saham dan PPh yang dipotong. 4. Hadiah Undian : diisi dengan nilai hadiah undian yang diperoleh dan PPh yang harus disetorkan (jika pemenang hadiah undian yang menanggung pajak).

PR-APF-DKA-BCAKP.

1

2010

5. Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun Yang Dibayarkan Sekaligus : diisi dengan penghasilan bruto yang diterima dan pajak yang dipotong oleh pemberi kerja/dana pensiun. 6. Honorarium atas Beban APBN/APBD : diisi jika ada. 7. Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan : diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima pada saat pengalihan/penjualan tanah dan atau bangunan, dan isi jumlah PPh yang terhutang (disetorkan sendiri/dipotong). 8. Sewa Atas Tanah dan/atau Bangunan : diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima pada saat menyewakan tanah dan/atau bangunan, dan isi jumlah PPh yang terhutang. 9. Bangunan Yang Diterima Dalam Rangka Bangun Guna Serah : diisi jika ada. 10. Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi : kolom 3 diisi dengan jumlah bruto pendapatan bunga yang kita peroleh dan kolom 4 diisi dengan PPh yang dipotong oleh Koperasi. 11. Penghasilan Dari Transaksi Derivatif : diisi sesuai dengan penghasilan yang diterima dan pajak yang dipotong (jika ada). 12. Dividen : Jika selama ini penghasilan berupa dividen dipotong PPh Pasal 23, maka sejak tahun 2009, penghasilan dividen yang diterima oleh orang pribadi dikenakan pemotongan PPh Final sebesar 10% (sepuluh persen). Isi poin ini sesuai dengan penghasilan bruto yang seharusnya diterima dan jumlah pajak yang telah dipotong oleh pemberi deviden. Contoh : jika memperoleh dividen (netto) sebesar Rp. 900.000,- maka penghasilan bruto dividen adalah (Rp. 900.000 / (1 – 10%)) = (Rp. 900.000 / 0.9) = Rp. 1.000.000,13. Penghasilan Istri Dari Satu Pemberi Kerja : diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima istri dari satu pemberi kerja (diambil dari form 1721-A1 istri pada angka 9) dan jumlah pajak yang dipotong (diambil dari form 1721-A1 istri pada angka 22). Diisi dengan jumlah penghasilan dan PPh terutang jika ada penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, anak/anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak bersangkutan yang pajaknya dibayar sendiri atau /dipotong/dipungut oleh pihak lain dan bersifat final, kecuali penghasilan dari : o Istri yang telah hidup berpisah; o Istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri sendiri Untuk yang dikenakan pajak bersifat final : a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh istri dalam tahun pajak yang semata-mata berasal dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya b. Penghasilan anak dari pekerjaan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh anak/anak angkat yang belum dewasa, sepanjang penghasilannya berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang mempunyai hubungan istimewa dengan anak tersebut. Yang dimaksud dengan hubungan istimewa adalah apabila terdapat hubungan keluarga sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. 14. Penghasilan Lain Yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final : diisi sesuai dengan penghasilan yang diterima dan pajak yang dipotong (jika ada). B. DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN Formulir ini digunakan untuk melaporkan setiap harta pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, istri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta yang dimiliki oleh : PR-APF-DKA-BCAKP.

2

2010

istri yang telah hidup berpisah atau istri yang melakukan perjanjian pisah harta dan penghasilan yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh istri o Jenis Harta : diisi sesuai jenis harta yang dimiliki yang mempunyai nilai signifikan seperti rumah, tanah, mobil, dsb. o Tahun Perolehan : diisi dengan tahun diperolehnya harta tersebut. o Harga Perolehan : diisi dengan harga perolehan harta tersebut, jika tabungan atau deposito diisi dengan saldo per 31 Desember 2009. o Keterangan : diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk rumah/tanah, Nomor BPKB untuk mobil, dst. Jika tidak ada, maka dikosongkan saja. C. DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN Formulir ini digunakan untuk melaporkan setiap harta pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, istri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta yang dimiliki oleh : istri yang telah hidup berpisah atau istri yang melakukan perjanjian pisah harta dan penghasilan yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh istri. o Nama Pemberi Pinjaman : diisi dengan nama pemberi pinjaman. Contoh untuk UMGR atau UMGK maka diisi dengan nama perusahaan PT Bank Central Asia Tbk o Alamat Pemberi Pinjaman : diisi dengan alamat pemberi pinjaman. Contoh untuk alamat BCA KP adalah Jl. M. H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat o Tahun Peminjaman : diisi dengan tahun pertama kali kita meminjam. Contoh : jika mengajukan UMGR/UMGK pada tahun 2005, maka diisi tahun 2005. o Jumlah : diisi dengan saldo pinjaman per posisi 31 Desember 2009. Saldo pinjaman untuk karyawan dapat dilihat di MSS/ESS Jika pinjaman per posisi 31 Desember 2009 sudah lunas, maka tidak perlu dicantumkan, demikian juga dengan pinjaman yang baru diperoleh pada tahun 2010. D. DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN Formulir ini digunakan untuk melaporkan susunan keluarga baik yang menjadi tanggungan penuh Wajib Pajak tersebut maupun yang tidak. Jumlah tanggungan maksimal adalah 3 (tiga) orang. o Nama : diisi dengan nama anggota keluarga (istri, anak, orang tua, mertua) yang terdaftar dalam kartu keluarga. o Tanggal Lahir : diisi dengan tanggal lahir anggota keluarga tersebut. o Hubungan Keluarga : diisi dengan hubungan anggota keluarga dengan Wajib Pajak, misal : istri, anak, orang tua, mertua, anak angkat, dst. o Pekerjaan : diisi dengan pekerjaan anggota keluarga tersebut, misal : Ibu Rumah Tangga, Pelajar, dsb.

LAMPIRAN 1 A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA Digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta dan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, anak/anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan. Penghasilan tersebut TIDAK TERMASUK penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan/atau PPh bersifat final (yang telah dimasukkan ke Lampiran-2) serta penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak. PR-APF-DKA-BCAKP.

3

2010

Contoh jenis penghasilan yang diisikan dalam formulir ini adalah bunga selain bunga deposito/tabungan (yang telah dikenakan PPh Final), Sewa selain Sewa Tanah dan/atau Bangunan, dst. Jika tidak ada, maka dikosongkan. Jumlah penghasilan dalam negeri lainnya yang ada di formulir ini dipindahkan ke SPT Induk (1770 S) Bagian A angka 2 B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PPh Diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh jika ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, anak/anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan. Penghasilan dari: o Istri yang telah hidup berpisah; o Istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri sendiri. Contoh penghasilan yang diisikan ke formulir ini adalah : Bantuan/Sumbangan/Hibah, Warisan, Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Yang Tidak Terbagi Atas Saham/Persekutuan /Perkumpulan/Firma/Kongsi, Klain Asuransi Kesehatan, Beasiswa Dalam Negeri, dll. C. DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH Bagian ini merupakan rincian angsuran PPh berupa pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak. o Nama Pemotong/Pemungut Pajak : diisi dengan nama pemotong pajak, misal : PT Ban Central Asia Tbk. o NPWP Pemotong/Pemungut Pajak : diisi dengan NPWP pemotong pajak, misal NPWP BCA KP adalah 01.308.449.6.091.000 o Bukti Pemotongan/Pemungutan : kolom 4 diisi dengan nomor bukti pemotongan (pada form 1721-A1 adalah yang paling atas) dan tanggal bukti pemotongan (pada form 1721-A1 adalah diatasnya tanda tangan) o Jenis Pajak : diisi dengan PPh Pasal 21 (1721-A1), sedangkan PPh Pasal 4 Ayat 2 (untuk Dividen yang diterima orang pribadi, Uang Pesangon yang dibayar sekaligus, Sewa Tanah dan/atau Bangunan, dll) TIDAK PERLU dicantumkan dalam formulir ini. Jumlah PPh yang dipotong pada formulir ini dipindahkan ke SPT Induk (1770-S) Bagian D Angka 12

SPT TAHUNAN (INDUK – 1770 S) • Tahun Pajak : diisi dengan tahun pajak 2009. • SPT Pembetulan ke- ... : di isi dengan 0 (nol). Jika dikemudian hari melakukan pembetulan, maka diisi dengan 1 (satu), dst. IDENTITAS WAJIB PAJAK • NPWP : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada Kartu NPWP. • NAMA WAJIB PAJAK : diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP.

PR-APF-DKA-BCAKP.

4

2010

• PEKERJAAN : diisi sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara lengkap, sebagai contoh : KARYAWAN SWASTA. • KLU : diisi sesuai data yang ada dalam Surat Keterangan Terdaftar (KEP 34/PJ./2003) untuk karyawan swasta di isi dengan angka 95004 • NO. TELEPON dan NO. FAKS : diisi sesuai dengan nomor telepon dan nomor fax yang ada • PERUBAHAN DATA : Beri tanda ”X” pada kotak yang sesuai. Apabila ada perubahan data agar melampirkan perubahan data yang terbaru dalam lampiran tersendiri. Apabila tidak ada, maka tanda ”X” pada kotak Tidak Ada. A. PENGHASILAN NETO 1. Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan Diisi dengan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dilihat dari Formulir 1721-A1 (karyawan swasta) angka 14 atau 1721-A2 (PNS, anggota TNI/Polri, pejabat negara dan pensiunan), atau bukti potong PPh Pasal 21 lainnya (untuk karyawan tidak tetap, upah tenaga lepas, bukan pegawai, dll). Fotokopi formulir 1721-A1 harus dilampirkan. 2. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya. Diisi dengan penghasilan sebagaimana yang dicantumkan dalam Lampiran I – Jumlah Bagian A 3. Penghasilan Neto Luar Negeri Diisi dengan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri (jika ada). 4. Jumlah Penghasilan Neto Diisi dengan jumlah total penghasilan yang diperoleh (penjumlahan angka 1 + angka 2 + angka 3) 5. Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Diisi dengan jumlah zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak OP pemeluk agama Islam kepada badan amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai dengan bukti setoran yang sah. Besarnya zakat atas penghasilan yang boleh dikurangkan maksimal 2,5% dari Penghasilan Neto 6. Jumlah Penghasilan Neto setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan Keagamaan. Diisi dengan jumlah hasil pengurangan angka 5 terhadap angka 4 B. PENGHASILAN KENA PAJAK 7. Penghasilan Tidak Kena Pajak Diisi dengan penghasilan tidak kena pajak yang besarnya sebagai berikut : ƒ Rp. 15.840.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi; ƒ Rp. 1.320.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; ƒ Rp. 15.840.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, yaitu dalam hal isteri : o bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami, anak/anak angkat yang belum dewasa. o bekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan sebagai Pemotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas. o bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja. ƒ Rp. 1.320.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. Catatan: Beri tanda X pada kotak status yang sesuai, yaitu : ƒ TK/.... adalah tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP. PR-APF-DKA-BCAKP.

5

2010

ƒ K/...... adalah kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP. ƒ K/I/....... adalah kawin, istri mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan ditambah banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP ƒ PH adalah Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan. ƒ HB/..... adalah Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami istri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin, sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. 8. Penghasilan Kena Pajak Diisi dengan hasil pengurangan pada angka 6 dengan angka 7. c. PPh TERUTANG 9. PPh Terutang Diisi dengan hasil penerapan tarif Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang tercantum pada angka 5. Tarif PPh adalah sebagai berikut : Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

- sampai dengan Rp 50.000.000,00 - di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000 - di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000 - di atas Rp 500.000.000

5% 15% 25% 30%

Catatan : Dalam penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Contoh : PKP sebesar Rp. 191.250.650,- dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh menjadi Rp. 191.250.000,10. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 Yang Telah Dikreditkan Diisi dengan jumlah pengembalian atau pengurangan PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan (jika ada). 11. Jumlah PPh Terhutang Diisi dengan jumlah PPh yang terhutang. D. KREDIT PAJAK 12. PPh yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain/ Ditanggung Pemerintah. Diisi dengan PPh yang sudah dipotong/dipungut oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak, sesuai dengan jumlah pada Formulir 1721A1 (karyawan swasta) atau 1721-A2 (PNS, anggota TNI/Polri, pejabat negara dan pensiunan), atau bukti potong PPh Pasal 21. Angka yang diisikan dalam field ini adalah sebagaimana yang dicantumkan dalam Lampiran I – Jumlah Bagian C kolom 7 13. a. PPh Yang Harus Dibayar Sendiri b. PPh Yang Lebih Dipotong/Dipungut Diisi dengan hasil pengurangan angka 12 terhadap angka 11. Jika angka 11 sama dengan angka 12 maka tulis 0 (nol) atau NIHIL. 14. PPh Yang Dibayar Sendiri a. PPh Pasal 25 b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) c. Fiskal Luar Negeri PR-APF-DKA-BCAKP.

6

2010

Diisi dengan jumlah pembayaran PPh yang dibayar sendiri seperti PPh Pasal 25 (Angsuran PPh Bulanan), STP PPh Pasal 25 (hanya pokok saja), dan uang Fiskal Luar Negeri yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, yang menjadi tanggungan sepenuhnya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. Jika tidak ada, maka ketik 0 (nol). 15. Jumlah Kredit Pajak Diisi dengan hasil penjumlahan angka 14a, 14b dan 14c. Jika tidak ada, maka ketik 0 (nol). E. PPh KURANG /(LEBIH) DIBAYAR 16. a. PPh Yang Kurang Dibayar (PPh pasal 29) b. PPh Yang Lebih Dibayar (PPh Pasal 28 A) Diisi dengan hasil penjumlahan angka 13 dengan jumlah pada angka 15. Beri tanda silang (X) pada kotak yang sesuai. Dalam hal jumlah PPh Terutang sama dengan jumlah Kredit Pajak (PPh dipotong + PPh dibayar sendiri), maka cantumkan kata ”NIHIL”. Apabila terdapat jumlah pajak yang lebih dibayar, maka ditulis dalam tanda kurung. Apabila terdapat jumlah pajak yang kurang dibayar, jumlah tersebut harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 31 bulan ketiga setelah akhir Tahun Pajak/Tahun Buku atau sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan. PERMOHONAN Hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar (angka 16b). Wajib Pajak harus memberi tanda silang (X) dalam kotak yang tersedia. Apabila kelebihan bayar berasal dari PPh yang ditanggung Pemerintah, maka bagian ini tidak diisi. F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA Diisi jika terdapat angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya, beri tanda silang (X) dalam kotak yang tersedia untuk dasar perhitungannya. Jika tidak ada, maka dikosongkan saja. G. LAMPIRAN Diisi dengan lampiran selain formulir 1770 S, yaitu : a. Fotokopi formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau bukti potong PPh Pasal 21 b. Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29 c. Surat Kuasa (bila dikuasakan) d. Perhitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri. e. ………... Poin e diisi jika ada lampiran lainnya, jika tidak ada maka dikosongkan saja. H. PERNYATAAN Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Tahunan PPh. Apabila SPT Tahunan PPh ternyata diisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani, membubuhkan nama lengkap dan NPWP (Wajib Pajak atau kuasanya) serta mencantumkan tempat, tanggal, bulan dan tahun diisinya SPT pada tempat yang tersedia. Beri tanda silang (X) dalam kotak yang sesuai.

PR-APF-DKA-BCAKP.

7

2010

PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA (FORMULIR 1770 SS DAN LAMPIRANNYA) (Sesuai PER-34/PJ./2009 dan PER-66/PJ./2009)

Tahun Pajak : 2009 Formulir 1770 S ini merupakan formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan : o hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) o tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi. Formulir 1770 S hanya terdiri dari 1 halaman saja, sehingga pengisiannya pun sederhana dan mudah. Jangan lupa, lampirkan formulir 1721-A1 atau 1721-A2 ketika melaporkan SPT 1770-SS ini ke KPP. • Tahun Pajak : diisi dengan tahun pajak 2009. • SPT Pembetulan ke- ... : di isi dengan 0 (nol). Jika dikemudian hari melakukan pembetulan, maka diisi dengan 1 (satu), dst. IDENTITAS WAJIB PAJAK • NPWP : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada Kartu NPWP. • NAMA WAJIB PAJAK : diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP. • PEKERJAAN : diisi sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara lengkap, sebagai contoh : KARYAWAN SWASTA. • KLU : diisi sesuai data yang ada dalam Surat Keterangan Terdaftar (KEP 34/PJ./2003) untuk karyawan swasta di isi dengan angka 95004 • NO. TELEPON dan NO. FAKS : diisi sesuai dengan nomor telepon dan nomor fax yang ada • PERUBAHAN DATA : Beri tanda ”X” pada kotak yang sesuai. Apabila ada perubahan data agar melampirkan perubahan data yang terbaru dalam lampiran tersendiri. Apabila tidak ada, maka tanda ”X” pada kotak Tidak Ada. JUMLAH HARTA DAN UTANG JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN : diisi dengan jumlah total harta yang dimiliki per posisi 31 Desember 2009. JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN : diisi dengan jumlah total utang yang masih outstanding (bersaldo) per posisi 31 Desember 2009. PERNYATAAN Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dalam pengisian SPT Tahunan PPh. Apabila SPT Tahunan PPh ternyata diisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Isi tanggal pada kotak yang tersedia dan tanda tangani. Form SPT yang sudah diisi dengan lengkap & benar dan sudah di tanda tangani, dapat dikirimkan : o secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai alamat domisili (KTP), atau o dikirimkan melalui Kantor Pos (Tercatat/ Kilat Khusus) dan simpan bukti pengirimannya. atau o melalui Stand Khusus yang dibuka oleh KPP di Pusat-Pusat Perbelanjaan atau Kantor-Kantor. PR-APF-DKA-BCAKP.

8

2010