MENTERI LINGKUNGAFI HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK iNDONESIA PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P. lOlMenlhk-II/2OlS TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KETIIENAI{GAN MENTERI LINGKUNGAIT HIDUP DAN KEHUTANAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG KEPADA SEKRETARIS JENDERAL UNTUK PENETAPAN P&IABAT PERBENDAHARAAN LINGKUP KANTOR PUSAT KEMENTERIAIT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIAN
Menimbang
; a.
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.O5/2O12, Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan PasaI22 ayat (1), Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran berwenang menunjuk Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat Bendahara Pengeluaran di setiap satuan kerja;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan iriomor P .24 / Menhlut-Il / 20 1 3 telah ditetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran lBdrang Kepada Sekretaris Jenderal dan Tlrgas, Wewenang dan Tanggungjawab Kuasa
Pengguna Anggaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lir:gkup Kantor Pusat Kementerian Kehutanan;
c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan sebagaimana huruf b perlu disempurnakan;
d. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor L6 Tahun 2OL5, Sekretaris Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan;
bahwa berdasarkan pertimbangan
e.
dan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran /Barang Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Penetapan Pejabat Perbendaharaan Lingkup Kantor Pusat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; Mengingat:
1.
Undang-Undang Nomor 4L Tahun L999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2OO4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun L999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaL2l;
2.
L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Undang-Undang Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
4.
1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\ Undang-Undang Nomor
5. , 6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5O2); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OIO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2OI2 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533a);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2OI3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
8.
Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a24; Peraturan Presiden Nomor I2l lP tahun 2OI4 tentang Kabinet Kerja;
9. Peraturan
Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2OLS tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLs Nomor 17);
1
1.
Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.O6/2OI2 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
L2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.66/MenLHK-II/2015 tentang Penunjukan Penanggungjawab Program di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN
KEHUTANAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG KEPADA SEKRETARIS JENDERAL UNTUK PENETAPAN PAIABAT PERBENDAHARAAN LINGKUP KANTOR PUSAT KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAII.
Pasal
1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.
2.
3.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran,yang selanjutnya disingkat DIpA atau dokumen lain yang di persamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Satuan Kerja (Satker) serta di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
4. Kuasa Pengguna Anggaran, ysng 5. 6. 7. 8. 9.
selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh Kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Ne gara / Lemb aga yan g bersangkutan. Pejabat Pembuat Komitmen, yong selanjutnya disingkat PPK, adalah
pejabat yang melaksanakan kewenangan PA atau KPA untuk
mengambil dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat PP-SPM, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Perintah Pembayaran. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Kantor atau Satuan Kerja Kementerian Negaraf Lembaga. Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN. adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendal:;araan.
10. 11. 12.
13.
Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekretaris Jenderal adalah sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Inspektur/Direktur Jenderal/ Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah
unit
organisasi
lini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melaksanakan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Pasal 2
(1)
Melimpahkan sebagian kewenangan Menteri sebagai pengguna
Anggaran lBarang kepada Sekretaris Jenderal
untuk
melaksanakan
sebagian kewenangan Menteri sebagai Pengguna Anggaran f Barang, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkup Kantor Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2)
Dalam hal Sekretaris Jenderal belum diangkat dan ditetapkan, maka kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan selaku penanggungjawab program dukungan manajemen dan tugas lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasal 3
(1) Sebagian kewenangan Menteri sebagai Pengguna Anggaran f Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal, meliputi : a. Penetapan b. Penetapan c. Penetapan d. Penetapan
Kuasa Pengguna AnggaranlBarang; Bendahara Penerimaan; Bendahara Pengeluaran; dan, Bendahara Pengeluaran Pembantu.
(2) Dalam rangka percepatan pen)rusunan Revisi DIPA APBNP 2015, penetapan Kuasa Pengguna AnggaranfBarang mengacu pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.65/MenLHKII|2O15 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (3) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran f Barang, untuk selanjutnya mengikuti ketentuan peraturan ini.
Pasal 4
(1)
Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran fBarang, Bendahara penerimaan,
dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak terikat periode tahun anggaran.
(2) Dalam hal terjadi pergantian jabatan, Kepala satuan Kerja setelah serah terima jabatan pejabat Kepala Satuan Kerja yang baru langsung menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran f Barang. Pasal 5
(1)
Kuasa Pengguna Anggaran /Barangyang telah di tetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, selanjutnya mempunyai tugas dan
wewenang untuk : a. Men5rusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); b. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); c. Menetapkan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPsPM); d. Mengangkat panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; e. Mengangkat petugas/penanggungjawab pengelolaan keuangan; f. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); g. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; h. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; i. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; j. Menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan k. Menyusun, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 6
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1, mempunyai tanggungjawab sebagai berikut: a. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Anggaran (PA) b. Pelaksanaan tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud pada butir a dilakukan dalam bentuk kegiatan:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana Merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/iasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan bar ang/ jasa pemerintah Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Melakukan pengawasan agar peraksanaan kegiatan dan pengadaan barang/iasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/iasa dan pembayaran beban atas APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan Merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIpA; dan Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pasal 7
Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai ppK dan/atau PP-SPM pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan PPK dan/atau PP-SPM tahun yang lalu masih tetap berlaku. Pasal 8
Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda tangan SPM (PP-SPM) dan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaranf Bendahara Pengeluaran Pembantu, diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 9
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan SPM (PP-SPM), Bendahara Penerimaan dan Bendahara PengeluaranfBendahara Pengeluaran Pembantu yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) sebelum peraturan ini, dinyatakan tetap sah dan berlaku.
Pasal 10
Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24lMenhut-ll/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan sebagai Pengguna Anggaranf Barang Kepada Sekretaris Jenderal dan Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNj lingkup Kantor Pusat Kementerian Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal
11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 20 Ma,ret 2OlJ MDNTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN IIEHUTANAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
NOMOR
