KATA PENGANTAR Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%. Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014. Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi dalam memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku. Jakarta, 28 Januari 2014 Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA NIP. 19580625 198503 1 003
i
DESKRIPSI PROGRAM BEASISWA SISWA MISKIN (BSM) DAN PERTANIAN TAHUN 2014 1.
KODE JUKNIS
:
02-PS-2014
2.
NAMA PROGRAM
:
3.
RUANG LINGKUP
:
BEASISWA SISWA MISKIN (BSM) DAN PERTANIAN a. Bantuan Siswa Miskin (BSM) b. Beasiswa SMK Pertanian
4.
TUJUAN
:
a. Memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan; b. Memberikan motivasi bagi Siswa SMK yang mengikuti Program Pertanian (Bidang Studi Keahlian Agribisnis, Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran); c. Mencegah siswa SMK dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan.
5. 6.
SASARAN NILAI BANTUAN
: :
7.
PEMANFAATAN DANA
:
550.000 siswa SMK Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa per tahun atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per siswa per 6 bulan/semester. Membantu biaya pribadi siswa untuk pembiayaan antara lain: a. Buku dan alat tulis sekolah; b. Pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); c. Transportasi siswa ke sekolah; d. Uang saku siswa ke sekolah; e. Iuran bulanan sekolah.
8
PERSYARATAN PENERIMA
:
a. Beasiswa Siswa Miskin (BSM) 1) Sekolah antara lain: a) SMK Negeri dan Swasta yang mempunyai izin operasional; b) SMK yang mempunyai siswa miskin dan dilengkapi dengan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Surat Keterangan Tidak ii
Mampu (SKTM) dari Kepala Sekolah; c) Melengkapi isian format identitas siswa calon penerima secara lengkap untuk keperluan penyaluran dana. 2) Siswa a) Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi; b) Siswa miskin dilengkapi dengan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Sekolah c) Diusulkan oleh Sekolah bersangkutan dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota sebagai siswa calon penerima bantuan; d) Ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Direktorat Pembinaan SMK. b. Beasiswa Pertanian dan Pelayaran 1) Sekolah antara lain: a) SMK yang membuka Bidang Studi Keahlian Agribisnis & Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran; b) Melengkapi isian format identitas siswa calon penerima. 2) Siswa Penerima antara lain: a) Siswa SMK Bidang Studi Keahlian Agribisnis & Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran; b) Diusulkan oleh Sekolah dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai siswa calon penerima bantuan; c) Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Direktorat Pembinaan SMK. iii
9
JADUAL KEGIATAN
:
NO
KEGIATAN
1.
Pengumpulan dan pemilihan data siswa calon penerima Evaluasi Data Siswa Calon Penerima BSM/ Beasiswa Pertanian Penetapan siswa penerima dana BSM/ Beasiswa Pertanian Penyaluran dana BSM/ Beasiswa Pertanian Laporan penyaluran BSM/ BeasiswaPertani an oleh Lembaga Penyalur
2.
3.
4. 5.
WAKTU PELAKSANAAN (2014) Januari November Januari s.d November
Februari s.d November Februari s.d November Desember – Januari 2015
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. 10.
LAYANAN INFORMASI
:
Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725469 Website : www.ditpsmk.go.id Email :
[email protected]
iv
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................. i DESKRIPSI PROGRAM ....................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................ v BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1 A. Latar Belakang ................................................................................ 1 B. Tujuan ............................................................................................ 2 C. Dasar Hukum dan Kebijakan ............................................................ 2 D. Sasaran .......................................................................................... 3 E. Persyaratan Penerima ...................................................................... 3 BAB II MEKANISME PELAKSANAAN .................................................. 5 A. Penerima Bantuan ........................................................................... 5 B. Seleksi Siswa Penerima .................................................................... 6 C. Penetapan Siswa Penerima .............................................................. 7 D. Penyaluran Dana ............................................................................. 7 E. Pengambilan Dana .......................................................................... 8 F. Pemanfaatan, Pembatalan, dan Larangan ......................................... 8 G. Kewajiban Siswa Penerima ............................................................... 9 BAB III PEMBAGIAN TUGAS DAN PERAN ....................................... 10 A. Tingkat Pusat ................................................................................ 10 B. Tingkat Provinsi............................................................................. 10 C. Tingkat Kabupaten/Kota ................................................................ 11 D. Tingkat SMK.................................................................................. 11 E. Lembaga Penyalur ......................................................................... 12 BAB IV PELAPORAN ......................................................................... 13 A. Pelaporan ..................................................................................... 13 B. Penyampaian dan Pengaduan Masalah ........................................... 13 BAB V PENGAWASAN DAN SANKSI ................................................. 14 A. Pengawasan.................................................................................. 14 B. Sanksi........................................................................................... 14 BAB VI PENUTUP ............................................................................. 15 FORMULIR 1 .................................................................................. 16 FORMULIR 2 .................................................................................. 17 FORMULIR 2a ................................................................................ 18 FORMULIR 3 .................................................................................. 19
v
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu persoalan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masih tingginya angka putus sekolah. Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP, Kemdikbud) 2010 menunjukkan bahwa 83.917 siswa SMP/MTs putus sekolah, sementara itu pada jenjang SMA/SMK/MA 90.263 ribu siswa putus sekolah. Pada tahun yang sama, dari total lulusan SMP/MTs sebanyak 4,2 juta siswa, 1,2 juta siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/MA. Data tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2010, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah baru mencapai 70,53% atau lebih rendah dari APK pendidikan menengah pertama yang sudah mencapai angka 98,2%. Rendahnya APK pendidikan menengah disebabkanterjadinya disparitas partisipasi pendidikan yang sangat lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin. Sebagai gambaran, hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2006 Badan Pusat Statistik (BPS) APK penduduk kelompok umur 16-18 tahun untuk perlimaan termiskin, baru mencapai 37,9%, sedang untuk perlimaan terkaya telah mencapai 68,6%. Fakta di atas menunjukkan fenomena sosial bahwa semakin miskin masyarakat akan semakin sulit untuk mengakses pendidikan. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa disparitas angka partisipasi pendidikan antar daerah masih cukup tinggi. Pencapaian APK suatu provinsi sangat berkorelasi dengan tingkat kemiskinan provinsi. Semakin miskin suatu provinsi cenderung semakin rendah APK-nya. Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan, khususnya pada kelompok masyarakat miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, buku, pakaian/seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, uang saku, dan biaya lain-lain. Sebagai perbandingan, besarnya biaya pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA sekitar 2,4 kali lipat dan 4,4 kali lipat dari biaya jenjang pendidikan SD/MI. Keadaan tersebut tentu sangat berpengaruh pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin, terutama disebabkan oleh banyak siswa putus sekolah dan angka tidak melanjutkan hingga ke jenjang pendidikan menengah. Hal tersebut didukung oleh data Survey SUSENAS BPS yang mengungkapkan bahwa 1
75,7% angka putus sekolah disebabkan oleh alasan ekonomi, baik karena tidak memiliki biaya (67%), maupun karena anak harus bekerja (8,7%). Hal tersebut jelas mengungkapkan bahwa penduduk miskin tidak akan mampu menjangkau pendidikan jika tidak dibantu oleh Pemerintah. Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Beberapa kebijakan yang berpihak pada siswa miskin (pro poor policy) telah dijalankan. Kebijakan tersebut pada intinya bertujuan untuk meningkatkan akses siswa miskin terhadap layanan pendidikan. B. Tujuan 1. Memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan; 2. Memberikan motivasi bagi Siswa SMK yang mengikuti Program Pertanian (Bidang Studi Keahlian Agribisnis, Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran); 3. Mencegah siswa SMK dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan. C. Dasar Hukum Dan Kebijakan Pemberian Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa SMK Pertanian Jenjang Pendidikan Menengah dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta perubahannya; 2
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun 2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014; 13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014; 14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014. 15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1. 666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya. D. Sasaran Sasaran BSM dan Beasiswa Pertanian sebanyak 550.000 siswa, satuan biaya Rp.1.000.000 per siswa per tahun atau Rp. 500.000,00,- per siswa per 6 bulan/semester. E. PERSYARATAN PENERIMA BSM/BEASISWA SMK PERTANIAN 1. Beasiswa Siswa Miskin (BSM) a. Sekolah antara lain: 1) SMK Negeri dan Swasta yang mempunyai izin operasional; 2) SMK yang mempunyai siswa miskin dan dilengkapi dengan Kartu Perlndungan Sosial (KPS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Sekolah; 3) Melengkapi isian format identitas siswa calon penerima secara lengkap untuk keperluan penyaluran dana. 3
b. Siswa 1) Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi; 2) Siswa miskin dilengkapi dengan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Sekolah 3) Diusulkan oleh Sekolah bersangkutan dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota sebagai siswa calon penerima bantuan; 4) Ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Direktorat Pembinaan SMK. 2. Beasiswa Pertanian dan Pelayaran a. Sekolah antara lain: 1) SMK yang membuka Bidang Studi Keahlian Agribisnis & Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran; 2) Melengkapi isian format identitas siswa calon penerima. b. Siswa Penerima antara lain: 1) Siswa SMK Bidang Studi Keahlian Agribisnis & Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran; 2) Diusulkan oleh Sekolah dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai siswa calon penerima bantuan; 3) Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK.
4
BAB II MEKANISME PELAKSANAAN A. PENERIMA BANTUAN Bantuan Beasiswa tahun anggaran 2014 mencakup Beasiswa Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan siswa kelompok Pertanian dan Pelayaran dengan jumlah yang sangat terbatas oleh sebab itu di dalam penetapan penerima berdasar sekala prioritas dengan urutan prioritas sebagai berikut : 1. Diutamakan bagi siswa yang orang tuanya pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan atau siswa yang orang tuanya pemegang KPS dan telah menerima BSM tahun 2013 yang masih aktif sebagai siswa SMK; 2. Siswa Yang Orang tuanya peegang KPS akan tetapi pada tahun 2013 belum mendapat BSM dan telah diusulkan atau usulan baru siswa pemilik KPS; 3. Siswa miskin yang diusulkan mendapat BSM dan menjadi prioritas penerima dan belum memiliki KPS; 4. Siswa SMK yang mengikuti program kelompok Pertanian dan Pelayaran; 5. Usulan dari Kepala Sekolah yang telah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Dinas pendidikan Kabupaten/kota/Propinsi. B. SELEKSI SISWA PENERIMA BSM/BEASISWA SMK PERTANIAN Sekolah dan Komite Sekolah melakukan seleksi siswa calon penerima. Kriteria yang digunakan dalam seleksi siswa calon penerima meliputi: 1. Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi; diutamakan yang Orang tuanya pemegang KPS; 2. Siswa penerima BSM yang memiliki KPS tahun sebelumnya dan masih aktif sebagai siswa SMK; 3. Siswa miskin yang terancam putus sekolah; 4. Siswa miskin SMK dari seluruh program keahlian kecuali program keahlian khusus: Perawatan Sosial, Seni Pertunjukan (Seni Teater, Seni Musik Tradisional, Seni Tari, Karawitan dan Pedalangan) dan Kriya, karena akan diberikan beasiswa program keahlian khusus; 5. Siswa SMK Bidang Studi Keahlian Agribisnis & Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran; 6. Diusulkan oleh sekolah bersangkutan dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai siswa calon penerima bantuan.
5
C. PENETAPAN SISWA PENERIMA BSM/BEASISWA SMK PERTANIAN Penetapan siswa penerima dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: 1. Pendataan Siswa Calon Penerima a. Bantuan tahun 2014, diprioritaskan siswa calon penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian hasil verifikasi data siswa kelas X, XI, dan XII tahun pelajaran 2013/2014 yang menerima beasiswa tahun 2013 b. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah dapat memverifikasi dan mengusulkan siswa calon penerima bantuan beasiswa berdasarkan data yang ada; c. Data siswa calon penerima bantuan dibuat sesuai yang diusulkan (formulir terlampir). 2. Penetapan Siswa Penerima a. Daftar siswa calon penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian hasil verifikasi dan usulan sekolah disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk kemudian diverifikasi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai usulan; b. Daftar usulan siswa calon penerima yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK; c. Hasil verifikasi data kemudian menjadi bahan bagi Direktorat Pembinaan SMK untuk ditetapkan menjadi siswa penerima bantuan; d. Data Penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian tahun anggaran 2013, dapat ditetapkan sebagai penerima lanjutan BSM/Beasiswa SMK Pertanian tahun 2014 setelah dilakukan verifikasi; e. Bentuk penetapan dimaksud adalah Surat Keputusan Direktorat Pembinaan SMK. Dan atau dapat juga melalui: 3. Pendataan Siswa Calon Penerima a. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah mengganti siswa kelas XII tahun pelajaran 2013/2014 yang sudah lulus dengan siswa baru kelas X tahun pelajaran 2014/2015. b. Data siswa calon penerima bantuan dibuat sesuai yang diusulkan (formulir terlampir). 4. Penetapan Siswa Penerima a. Daftar siswa calon penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian hasil verifikasi dan usulan sekolah disampaikan ke Dinas Pendidikan 6
Kabupaten/Kota untuk kemudian diverifikasi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai usulan. b. Daftar usulan siswa calon penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK . c. Daftar usulan tersebut kemudian menjadi bahan bagi Direktorat Pembinaan SMK untuk ditetapkan menjadi siswa penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian. d. Bentuk penetapan dimaksud adalah Surat Keputusan oleh Direktorat Pembinaan SMK D. PENYALURAN DANA 1. Dana Tahun 2014 disalurkan langsung kerekening siswa penerima dalam 2 (dua) tahap penyaluran: a. Penyaluran untuk siswa tahun pelajaran 2013/2014 kelas X dan XI selama 12 bulan, sedangkan kelas XII selama 6 bulan. b. Penyaluran untuk siswa tahun pelajaran 2014/2015 kelas X selama 6 bulan. Besar dana yang disalurkan sesuai dengan satuan biaya yang sudah ditetapkan. 2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme: a. Direktorat Pembinaan SMK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan melampirkan: 1) SK Pejabat Pembuat komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK tentang Penetapan Siswa Penerima tahun 2014 yang dilampir idengan data nominatif per Kabupaten/Kota; 2) Surat perjanjian kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur. b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatanganan SPM Direktorat Pembinaan SMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya Lembaga Penyalur memindah bukukan dan menyalurkan dana langsung ke rekening siswa penerima. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur. e. Dana diterima oleh siswa tanpa potongan atau pengenaan biaya apapun. 7
E. PENGAMBILAN DANA BSM/BEASISWA SMK PERTANIAN Pengambilan dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian dapat diambil oleh siswa penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian setelah menerima pemberitahuan dari Direktorat Pembinaan SMK dan/atau Lembaga Penyalur. 2. Dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian diambil langsung oleh siswa penerima bantuan dengan syarat : a. Menunjukkan tanda pengenal siswa (kartu pelajar/surat keterangan kepala sekolah yang bersangkutan); b. Siswa yang bersangkutan termasuk dalam Surat Keputusan Siswa Penerima Dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian Tahun 2014 yang diinformasikan oleh Direktorat Pembinaan SMK/Lembaga Penyalur setempat; c. Menandatangani bukti penerimaan dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian yang disediakan oleh Lembaga Penyalur setempat. 3. Bagisiswa yang berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke Lembaga Penyalur (tidak ada Kantor Lembaga Penyalur di kecamatan sekolah berada), maka pengambilan dana bantuan dapat dikuasakan kepada kepala sekolah, dan selanjutnya kepala sekolah mendistribusikan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan syarat: a. Surat kuasa kolektif dari siswa penerima BSM/Beasiswa SMK PertanianTahun 2014 telah ditandatangani oleh siswa bersangkutan; b. Penerima kuasa kolektif adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Komite Sekolah; c. Kepala sekolah penerima kuasa harus segera menyerahkan dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian kepada siswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian diterima oleh Kepala Sekolah. Siswa menandatangani daftar penerimaan BSM/Beasiswa SMK Pertanian sebagai bukti penerimaan dari Kepala Sekolah. F. PEMANFAATAN, PEMBATALAN, DAN LARANGAN 1. Dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian dapat dimanfaatkan untuk: a. Pembelian buku dan alat tulis sekolah; b. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); c. Transportasi siswa ke sekolah; d. Uang saku siswa ke sekolah; e. Iuran bulanan sekolah. 8
2. BSM/Beasiswa SMK Pertanian dapat dibatalkan jika yang bersangkutan: a. Berhenti/pindah sekolah; b. Terbukti melakukan pelanggaran tata tertib sekolah atau terbukti melakukan tindakan kriminal/kejahatan, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba. 3. Penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian tidak diperkenankan menggunakan dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah, seperti tindak kejahatan, judi, narkoba, miras dan tindak konsumtif lainnya. G. KEWAJIBAN SISWA PENERIMA BSM/BEASISWA SMK PERTANIAN Siswa penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian mempunyai kewajiban sebagai berikut: 1. Belajar dengan rajin dan fokus; 2. Menunjukkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah; 3. Menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela; 4. Menggunakan dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana.
9
BAB III PEMBAGIAN TUGAS DAN PERAN A. TINGKAT PUSAT Pengelola BSM/Beasiswa SMK Pertanian tingkat pusat adalah Direktorat Pembinaan SMK. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah: 1. Mengembangkan dan menetapkan mekanisme pelaksanaan program yang dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis; 2. Menetapkan kuota/alokasi BSMKabupaten/Kota berdasarkan antara lain: a. Data siswa penerima BSM tahun sebelumnya, b. Jumlah siswa miskin di tiap Kab/Kota, c. Usulan calon siswa penerima yang disetujui kepala sekolah dan atau Kepala Dinas Pendidikan setempat; 3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Program BSM/Beasiswa SMK Pertanian; 4. Melakukan pendataan siswa penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian; 5. Menetapkan siswa penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian berdasarkan data hasil identifikasi dan verifikasi oleh sekolah yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 6. Menyalurkan dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian kepada siswa penerima bantuan melalui lembaga penyalur; 7. Melakukan pemantauan pelaksanaan Program BSM/Beasiswa SMK Pertanian; 8. Menerima laporan pelaksanaan dari lembaga penyalur. B. TINGKAT PROVINSI Tugas-tugas yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi adalah: 1. Mengikuti kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembinaan tingkat pusat; 2. Menginformasikan Petunjuk Teknis Program BSM/Beasiswa SMK Pertanian kepada Dinas Pedidikan Kabupaten/Kota dan SMK di wilayahnya; 3. Melaksanakan pemantuan terhadap pelaksanaan Program BSM/Beasiswa SMK Pertanian; 4. Melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan kepada Direktorat Pembinaan SMK.
10
C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA Pengelola BSM/Beasiswa SMK Pertanian tingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas PendidikanKabupaten/Kota.Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah: 1. Melakukan pendataan dan analisis kebutuhan BSM/Beasiswa SMK Pertanian per SMK dan menentukan kuota per SMK; 2. Mengadakan sosialisasi dan koordinasi dengan SMK dan provinsi mengenai Program BSM/Beasiswa SMK Pertanian; 3. Memverifikasi data usulan siswa calon penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian dari SMK; 4. Menyetujui data usulan siswa calon penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian dari SMK; 5. Membantu pelaksanaan pemantauan penyaluran dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian; 6. Melaporkan setiap tindak penyimpangan pelaksanaan BSM/Beasiswa SMK Pertanian dari SMK kepada Direktorat Pembinaan SMKdan instansi terkait (bila ada). D. TINGKAT SMK Pengelola BSM/Beasiswa SMK Pertanian tingkat sekolah adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang ditunjuk dan Komite Sekolah. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah: 1. Melaksanakan sosialisasi Program BSM/Beasiswa SMK Pertanian kepada warga sekolah dan orang tua siswa; 2. Bersama dengan Komite Sekolah mengidentifikasi dan memverifikasi siswa calon penerima BSM yang akan diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai persyaratan dan berdasarkan prioritas sebagai membuat pernyataan bahwa siswa yang diusulkan benarbenar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi; 3. Mengajukan daftar usulan nama siswa calon penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian beserta kelengkapannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. Proses pengajuan usulan BSM/Beasiswa SMK Pertanian dapat juga dilakukan dengan mengunduh format usulan BSM/Beasiswa SMK Pertanian melalui website : www.ditpsmk.net dan setelah diisi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kemudian dikirim kembali ke alamat email :
[email protected] cc:
[email protected] ; 5. Khusus SMK yang siswanya sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada lembaga penyalur di kecamatan sekolah berada) maka pengambilan dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian dapat dilakukan secara kolektif oleh kepala sekolah yang diketahui oleh Komite Sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah menyerahkan dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian kepada siswa penerima. 11
E. LEMBAGA PENYALUR Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah: 1. Menandatangani Surat Perjanjian Penyaluran Dana dengan Direktorat Pembinaan SMK; 2. Menerima daftar nama siswa penerima bantuan; 3. Menyalurkan dana bantuan kepada setiap siswa penerima sesuai dengan ketentuan; 4. Mempertanggungjawabkan penyaluran dana ke rekening siswa dan segera menyetor sisa dana yang tidak tersalurkan ke kas Negara; 5. Membuat laporan berkala dan laporan akhir tentang penyaluran dana berdasarkan bukti penyaluran setiap siswa penerima sesuai dengan ketentuan kepada Direktorat Pembinaan SMK.
12
BAB IV PELAPORAN A. PELAPORAN 1. Sekolah Sekolah dapat menyampaikan laporan penerimaan dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan dikirimkan; 1 (satu) asli sebagai pertinggal di Sekolah, 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan Provinsi dan 1 (satu) disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK. Khusus untuk laporan ke Direktorat Pembinaan SMK ditujukan kepada : Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p. Kepala Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Komplek Kemdikbud, Gedung E lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman - Senayan Jakarta Pusat 10270 2. LembagaPenyalur Lembaga Penyalur wajib melaporkan secara berkala dan laporan akhir dan/atau laporan sewaktu-waktu diperlukan tentang penyaluran dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian kepada Direktorat Pembinaan SMK. 3. DirektoratPembinaan SMK Direktorat Pembinaan SMK membuat laporan pelaksanaan program BSM/Beasiswa SMK Pertanian. B. PENYAMPAIAN DAN PENGADUAN MASALAH Laporan dan pengaduan ke Direktorat Pembinaan disampaikan melalui: e-mail :
[email protected] cc :
[email protected] Telepon : 021 5725469/5725477
SMK
Pengaduan tertulis disampaikan ke alamat: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Komplek Kemdikbud, Gedung E Lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman -Senayan Jakarta Pusat 10270 13
dapat
BAB V PENGAWASAN DAN SANKSI A. PENGAWASAN Pengawasan terhadap pelaksanan Program BSM/Beasiswa SMK Pertanian dilakukan oleh instansi terkait antara lain: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda)Provinsi dan Kabupaten/Kota. B. SANKSI Penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dikenakan sanksi sebagai berikut: 1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 2. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada Kabupaten/Kota, atau sekolah, bilamana terbukti melakukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan sistematik untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan; 3. Sekolah yang melakukan penyalahgunaan dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian akan dilaporkan kepada Dinas PendidikanKabupaten/Kota setempat untuk mendapat perhatian.
14
BAB VI PENUTUP Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Beasiswa SMK Pertanian Tahun 2014 ini merupakan bukti komitmen dan keberpihakan Pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat terutama siswa dari keluarga yang kurang mampu untuk mengikuti pendidikan dan terhindar dari putus sekolah. Sasaran Kabupaten/Kota penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian didasarkan atas jumlah siswa miskin dan siswa SMK Pertanian di tiap sekolah atau Kabupaten/Kota dan usulan siswa/sekolah yang diterima dari berbagai lembaga/instansi. Upaya untuk memberikan layanan pendidikan bagi siswa miskin dan siswa SMK Pertanian untuk mempersempit kesenjangan partisipasi pendidikan ini, hanya akan berhasil apabila ada komitmen yang kuat baik dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Sekolah. Komitmen dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Sekolah bisa diwujudkan melalui pelaksanaan Program BSM/Beasiswa SMK Pertanian secara transparan dan akuntabel. Hal ini dapat diketahui dari pelaksanaan Program BSM/Beasiswa SMK Pertanian yang mengacu pada Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan, tepatnya sasaran program, tepatnya jadwal penyaluran dana tidak adanya pemotongan (pemberian komisi) terhadap dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian oleh siapapun dan dengan alasan apapun.
15
PENERIMA KPS
FORMULIR 1: KHUSUS SISWA PENERIMA KPS DAFTAR SISWA MISKIN YAG DIUSULKAN UNTUK MENDAPATKAN BSM PERIODE
:
Nama Sekolah
:
NPSN
:
Alamat
:
Kecamatan
:
Kabupaten/Kota
:
Provinsi
:
No. HP Kepala Sekolah
:
No. Telpon Sekolah
:
Alamat Email Sekolah/Kepsek
:
No.
Kelas (X, XI, XII, XIII)
Nama Siswa
Tempat Lahir
Tgl Lahir (dd/mm/yyyy)
NIS
NISN
Kompetensi Keahlian
L/P
Alamat Sekolah (lengkap)
Nama Sekolah
Jumlah Sekolah
Jenis Identitas
Nomor Identitas
Nama Ibu
Nam a Ayah
No Kartu Keluarga (jika ada)
No Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
No Kartu Calon Penerima BSM (jika ada)
Keterangan
Jumlah Diterima .........................., ................................., 2014
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Komite Sekolah
Kepala Sekolah
...................................................
(..............................................)
....................................................
...................................................... NIP ................................................
NIP .............................................
16
DILUAR PENERIMA KPS
FORMULIR 2a: USULAN BSM (NON KPS) UNTUK SISWA BIDANG NON PERTANIAN DAN PELAYARAN DAFTAR SISWA MISKIN YAG DIUSULKAN UNTUK MENDAPATKAN BSM PERIODE
:
Nama Sekolah
:
NPSN
:
Alamat
:
Kecamatan
:
Kabupaten/Kota
:
Provinsi
:
No. HP Kepala Sekolah
:
No. Telpon Sekolah
:
Alamat Email Sekolah/Kepsek
:
No.
Kelas (X, XI, XII, XIII)
Nama Siswa
Tempat Lahir
Tgl Lahir (dd/mm/yyyy)
NIS
NISN
Kompetensi Keahlian (terbaru)
L/P
Alamat Sekolah (lengkap)
Nama Sekolah
Jenis Identitas
Nomor Identitas
No Kartu Keluarga (jika ada)
Nama Ibu
Nama Ayah
Keterangan
.........................., ................................., 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Komite Sekolah
Kepala Sekolah
...................................................
(..............................................)
....................................................
...................................................... NIP ................................................
NIP .............................................
17
DILUAR PENERIMA KPS
FORMULIR 2b: USULAN BSM (NON KPS) UNTUK SISWA BIDANG PERTANIAN DAN PELAYARAN DAFTAR SISWA MISKIN YAG DIUSULKAN UNTUK MENDAPATKAN BSM PERIODE
:
Nama Sekolah
:
NPSN
:
Alamat
:
Kecamatan
:
Kabupaten/Kota
:
Provinsi
:
No. HP Kepala Sekolah
:
No. Telpon Sekolah
:
Alamat Email Sekolah/Kepsek
:
No.
Kelas (X, XI, XII, XIII)
Nama Siswa
Tempat Lahir
Tgl Lahir (dd/mm/yyyy)
NIS
NISN
Kompetensi Keahlian (terbaru)
L/P
Alamat Sekolah (lengkap)
Nama Sekolah
Jenis Identitas
Nomor Identitas
No Kartu Keluarga (jika ada)
Nama Ibu
Nama Ayah
Keterangan
.........................., ................................., 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Komite Sekolah
Kepala Sekolah
...................................................
(..............................................)
....................................................
...................................................... NIP ................................................
NIP .............................................
18
FORMULIR 3 FORMAT REKAP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA DAFTAR REKAPITULASI PENERIMA BSM PER SEKOLAH PERIODE : Provinsi Kabupaten/Kota Alamat Nama Penanggungjawab BSM Nomor Handphone Nomor Telpon Kantor Alamat Email Penanggungjawab No.
Nama Sekolah
: : : : : : NPSN
Jumlah Siswa Penerima Kartu Perlindungan Sosial
Jumlah Siswa Penerima Diluar Kartu Perlindungan Sosial
Jumlah Siswa Penerima Kartu Calon Penerima BSM (jika ada)
Jumlah Usulan Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ....................................................
...................................................... NIP ................................................
19
Keterangan
