KATA PENGANTAR Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%. Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014. Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi dalam memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku. Jakarta, 28 Januari 2014 Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA NIP. 19580625 198503 1 003
i
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN SMKPUSAT LAYANAN TIK TAHUN 2014 1.
KODE JUKNIS
:
25-PS-2014
2.
NAMA PROGRAM
:
BANTUAN PENGEMBANGAN LAYANAN TIK
3.
TUJUAN
:
a. Melakukan pendampingan penerapan aplikasi Data Pokok Pendidikan Menengah bagi SMK di (Dapodikmen) kabupaten/kota dalam hal: 1) Memberikan pemahaman mekanisme pendataan dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah; 2) Memberikan pelatihan penggunaan aplikasi Dapodikmen; 3) Memonitor dan mengevaluasi tingkat keterisian/kelengkapan data masingmasing SMK; 4) Berperan sebagai Helpdesk aplikasi Dapodikmen untuk SMK di wilayah binaan Kabupaten/Kota. b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan fasilitas Pusat Layanan TIK untuk mendukung implementasi sistem Dapodikmen.
4.
SASARAN
:
479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) SMK Pusat Layanan TIK.
5.
NILAI BANTUAN
:
Nilai bantuan dikelompokan ke dalam 8 tipe berdasarkan jumlah SMK yang ditangani, yaitu: 1. Tipe 1, menangani 2-4 SMK Rp.15.000.000,00 2. Tipe 2, menangani 5-10 SMK Rp.20.000.000,00 3. Tipe 3, menangani 11-22 SMK Rp.25.000.000,00 4. Tipe 4, menangani 23-50 SMK Rp.30.000.000,00 5. Tipe 5, menangani 51-79 SMK Rp.40.000.000,00 ii
SMK
PUSAT
6. Tipe 6, menangani 80-119 SMK Rp.50.000.000,00 7. Tipe 7, menangani 120-220 SMK Rp.65.000.000,00 8. Tipe 8, menangani >220 SMK Rp.80.000.000,00 6.
7.
8.
PEMANFAATAN DANA
:
PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
:
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
:
a. b. a. b. c.
Biaya pendampingan penerapan Aplikasi Dapodikmen SMK tahun 2014; Biaya pemberdayaan dan pemeliharaan fasilitas SMK Pusat Layanan TIK. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; Penerima bantuan adalah sekolah yang memenuhi persyaratan; Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
a. Diprioritaskan bagi SMK yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK sebagai SMK Pusat Layanan TIK tahun 2013; b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK tahun 2013; c. Bagi Kabupaten/Kota induk, bersedia mendapat tugas tambahan untuk implementasi sistem mendampingi Dapodikmen Kabupaten/Kota pemekaran yang hanya mempunyai 1 (satu) SMK; d. Bagi SMK “Pengganti” harus diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan diinformasikan lebih awal kepada Direktorat PSMK sebelum bimtek, dengan mempertimbangkan SMK yang: 1) Memiliki Tenaga IT yang handal; 2) Memiliki PC dan Laptop yang memadai; 3) Memiliki Kemudahan akses internet;
iii
9.
JADUAL KEGIATAN
:
No
KEGIATAN
1. 2. 3. 4. 5.
Persiapan Penetapan Bimbingan Teknis Penyaluran Dana Pelaksanaan Pekerjaan
6.
Laporan Pelaksanaan
WAKTU PELAKSANAAN (2014) Februari Maret-April Maret-April April-Mei 5 bulan dihitung sejak dana diterima oleh SMK 1 bulan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan (nomor 5)
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
10.
LAYANAN INFORMASI
:
Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud Gedung E, Lantai 13 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725467, 5725477; Website : www.ditpsmk.net Email :
[email protected]
iv
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................. i DESKRIPSI PROGRAM .......................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................... v BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................... 1 A. Latar Belakang ....................................................................... 1 B. Tujuan ................................................................................... 1 C. Dasar Hukum ......................................................................... 2 D. Sasaran ................................................................................. 3 E. Hasil Yang Diharapkan ............................................................ 3 F. Nilai Bantuan Dana ................................................................. 3 G. Karakteristik Program Bantuan Dana ...................................... 4 H. Jadwal Kegiatan ..................................................................... 4 BAB II. ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ....................... 5 A. Organisasi .............................................................................. 5 B. Tugas dan Tanggungjawab ..................................................... 5 1. Direktorat Pembinaan SMK ................................................. 5 2. Dinas Pendidikan Provinsi ................................................... 5 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota....................................... 6 4. SMK Pusat Layanan TIK ..................................................... 6 5. Tim SMK Pusat Layanan TIK ............................................... 7 6. Komite Sekolah .................................................................. 9 BAB III.
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA .................. 10 A. Persyaratan Penerima Bantuan Dana .................................... 10 B. Mekanisme Pengajuan Usulan ............................................... 10 C. Bimbingan Teknis ................................................................. 11 D. Mekanisme Penyaluran Dana ................................................. 11
BAB IV . KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN DANA .................................................................... 13 A. Ketentuan Penggunaan Bantuan Dana ................................... 13 B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana ................... 13 BAB V. PELAPORAN........................................................................... 14 BAB VI. PENUTUP ............................................................................... 15 LAMPIRAN . ........................................................................................... 16
v
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang SMK Pusat Layanan TIK merupakan SMK yang memiliki sarana pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah dikembangkan sejak tahun 2004 sampai sekarang. SMK Pusat Layanan TIK diharapkan dapat membantu implementasi Pendataan SMK yang telah diintegrasikan ke dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Menenengah (Dapodikmen) dalam mendapatkan data, informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Disamping itu SMK Pusat Layanan TIK diharapkan dapat menjadi motivator bagi SMK di wilayahnya dalam mengembangkan sistem pembelajaran berbasis TIK, serta menjadi sumber data dan informasi bagi Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Dinas Pendidikan provinsi. Data dan informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan perencanaan pengembangan SMK dalam rangka pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Nasional tahun 2010–2014. SMK Pusat Layanan TIK juga akan melakukan koordinasi, pendidikan dan pelatihan TIK, serta peningkatan penerapan pembelajaran berbasis TIK. Sejalan dengan hal tersebut,dalam implementasi program SMK Pusat Layanan TIK agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, diharapkan dapat bekerjasama dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di kabupaten/kota. Untuk mendukung pelaksanaan program sebagaimana dimaksud, Direktorat Pembinaan SMK pada tahun 2014 telah menyiapkan dana bantuan SMK Pusat Layanan TIK. B. Tujuan 1. Melakukan pendampingan penerapan aplikasi Data Pokok Pendidikan Menengah (Dapodikmen) bagi SMK di kabupaten/kota dalam hal: 1) Memberikan pemahaman mekanisme pendataan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah; 2) Memberikan pelatihan penggunaan aplikasi Dapodikmen; 3) Memonitor dan mengevaluasi tingkat keterisian/kelengkapan data masing-masing SMK; 4) Berperan sebagai Helpdesk aplikasi Dapodikmen untuk SMK di wilayah binaan Kabupaten/Kota. 2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan fasilitas Pusat Layanan TIK untuk mendukung implementasi sistem Dapodikmen.
1
C. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta perubahannya; 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun 2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014; 13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal 2
Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014. 15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1. 666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya. D. Sasaran Jumlah sasaran 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) SMK Pusat Layanan TIK. E. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan adalah: 1. Terselenggaranya pendampingan penerapan aplikasi Dapodikmen SMK; 2. Terkumpulnya data SMK tahun pelajaran 2014/2015 melalui sistem aplikasi Dapodikmen. F. Nilai Bantuan Dana Terdapat 8 Tipe bantuan berdasarkan jumlah SMK yang ditangani: 1. Tipe 1, menangani 2-4 SMK Rp.15.000.000,00 2. Tipe 2, menangani 5-10 SMK Rp.20.000.000,00 3. Tipe 3, menangani 11-22 SMK Rp.25.000.000,00 4. Tipe 4, menangani 23-50 SMK Rp.30.000.000,00 5. Tipe 5, menangani 51-79 SMK Rp.40.000.000,00 6. Tipe 6, menangani 80-119 SMK Rp.50.000.000,00 7. Tipe 7, menangani 120-220 SMK Rp.65.000.000,00 8. Tipe 8, menangani >220 SMK Rp.80.000.000,00
3
G. Karakteristik Program Bantuan Dana 1. Bantuan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; 2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun; 3. Jangka waktu penggunaan dana selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening SMK Pusat Layanan TIK; 4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan. H. Jadual Kegiatan No 1. 2. 3. 4. 5.
KEGIATAN Persiapan Penetapan Bimbingan Teknis Penyaluran Dana Pelaksanaan Pekerjaan
6.
Laporan Pelaksanaan
WAKTU PELAKSANAAN (2014) Februari Maret-April Maret-April April-Mei 5 bulan dihitung sejak dana diterima oleh SMK 1 bulan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan (nomor 5)
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
4
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Organisasi, tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK dapat diuraikan sebagai berikut: A. Organisasi Organisasi pelaksana Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. SMK Pusat Layanan TIK; 5. Tim SMK Pusat Layanan TIK; 6. Komite Sekolah. B. Tugas Dan Tanggung Jawab 1. Direktorat Pembinaan SMK a. Menyiapkan Petunjuk Teknis dan dokumen lain yang berkaitan dengan bantuandanaPengembangan SMK Pusat Layanan TIK; b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan dana Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK; c. Melakukan penilaian dan seleksi calon penerima bantuan dana; d. Menetapkan SMK penerima bantuan; e. Mengatur tata cara penyaluran dana; f. Melakukan bimbingan teknis; g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan; h. Melakukan pembinaan kepada SMK penerima bantuan dana; i. Melaksanakan montoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (sampling). 2. Dinas Pendidikan Provinsi a. Menyebarluaskan informasi dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ke SMK dan institusi yang terkait; b. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK; c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK sesuai dengan ketentuan; 5
d. Melaksanakan koordinasi pendataan Dapodikmen SMK yang diikuti oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota dan SMK Pusat Layanan TIK; e. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK dari sekolah; f. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (sampling). 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Menunjuk dan memberikan persetujuan SMK Pusat Layanan TIK pengganti (apabila diperlukan) di wilayahnya; b. Mengesahkan Tim SMK Pusat Layanan TIK yang ditetapkan oleh SMK; c. Menyetujui Proposal Kegiatan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK khusus untuk SMK Pusat Layanan TIK pengganti; d. Mencatatkan hasil pengadaan peralatan penunjang SMK Pusat Layanan TIK (bila ada) sebagai aset Pemerintah Kab/Kota untuk SMK Negeri; e. Mengetahui serah terima hasil Bantuan Pengembangan Pusat Layanan TIK dari SMK swasta penerima bantuan dana ke Yayasan yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Yayasan. 4. SMK Pusat Layanan TIK a. Menyusun Proposal bagi SMK Pusat Layanan TIK Pengganti yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan selanjutnya diserahkan ke Direktorat Pembinaan SMK pada saat pelaksanaan Bimbingan Teknis; b. Membentuk dan menetapkan Tim SMK Pusat Layanan TIK Tahun 2014; c. Memproses pengajuan surat pernyataan kesanggupan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang serah terima aset; d. Mengkoordinasikan kerja Tim SMK Pusat Layanan TIK; e. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan dana antara Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMK; f. Mempertanggungjawabkan sepenuhnya seluruh pengelolaan keuangan, administrasi, teknis, dan keberlangsungan program; g. Memungut pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke kantor kas negara;
6
h. Menyusun dan mengirimkan laporan penggunaan dana bantuan yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Direktorat Pembinaan SMK; i. Melakukan serah-terima aset hasil pengadaan peralatan penunjang Pengembangan Pusat Layanan TIK oleh SMK kepada: a) Dinas Pendidikan Kab/Kota yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Pemerintah Kab/Kota bagi SMK negeri; b) Yayasan yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Yayasan bagi SMK swasta. 5. Tim SMK Pusat Layanan TIK Tim SMK Pusat Layanan TIK dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah melalui surat keputusan dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota. Tim ini mempunyai tugas dan fungsi utama membantu Kepala Sekolah dalam memberikan pelayanan TIK SMK di tingkat Kab/Kota. Struktur tim pelaksana kegiatan ini sebagai berikut: a. Ketua Tim SMK Pusat Layanan TIK adalah Ketua Program pada Kompetensi Keahlian yang relevan; b. Pengelola Administrasi & Keuangan adalah guru/tenaga kependidikan yang mempunyai kemampuan administrasi keuangan dan ketata arsipan; c. Pengelola Pusat TIK SMK adalah Guru Kompetensi Keahlian yang relevan dan memiliki kompetensi bidang TIK; d. Pengelola Data SMK tingkat Kabupaten/Kota adalah Guru Kompetensi Keahlian yang relevan dan Unsur Dinas Pendidikan Kab/Kota. Adapun susunan organisasi tim pelaksana adalah sebagai berikut : Ketua Tim Layanan PusatTIK SMK
Pengelola Administrasi & Keuangan
Pengelola Pusat TIK SMK
Pengelola Data SMK tk. Kab/Kota
Tugas dan tanggung jawab Ketua Tim SMK Pusat Layanan TIK adalah sebagai berikut :
7
a. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/kontrol) dalam memberikan pelayanan TIK SMK di tingkat Kab/Kota; b. Membuat program kerja pelaksanaan Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK; c. Mengkoordinasikan kegiatan pendampingan penerapan aplikasi Dapodikmen bagi SMK di kabupaten/kota yang bersangkutan dalam hal: 1) Memberikan pemahaman mekanisme pendataan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah; 2) Memberikan pelatihan penggunaan aplikasi Dapodikmen; 3) Memonitor dan mengevaluasi tingkat keterisian/kelengkapan data masing-masing SMK; 4) Berperan sebagai Helpdesk aplikasi Dapodikmen untuk SMK di wilayah binaan Kabupaten/Kota. d. Membuat laporan hasil pelaksanaan program bantuan dana dilengkapi dengan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan disertai bukti-bukti antara lain: kuitansi, faktur/nota, bukti setor pajak ke kas negara serta foto-foto hasil pengadaan dan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya laporantersebut disampaikan kepada Kepala Sekolah. Tugas dan tanggung jawab Pengelola Administrasi& Keuangan adalah sebagai berikut: a. Membuat pembukuan penggunaan bantuan dana dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana harus dibukukan secara rinci; Pembukuan Kas Umum ditutup setiap akhir bulan dan dilampiri Berita Acara Pemeriksanaan Kas; Buku Kas Umum dibuat sesuai format dan dapat dibuat secara manual maupun menggunakan komputer mengikuti prinsip-prinsip akuntansi; Bukti-bukti pembayaran/kuitansi bermaterai cukup diberi nomor urut sesuai tanggal transaksi sebelum dibukukan pada Buku Kas Umum; Rekapitulasi pembayaran pajak yang dilengkapi dengan bukti setor pajak ke kas Negara; Laporan penggunaan dana dibundel beserta lampiran buktibukti pembayaran dan nota/faktur penerimaan barang/bahan serta upah kerja sesuai dengan urutan nomor bukti;
8
Pembukuan dan bukti-bukti pengeluaran dana sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh instansi yang berwenang ataupun masyarakat. b. Melakukan penataan arsip terkait dengan layanan TIK SMK. Tugas dan tanggung jawab Pengelola SMK Pusat Layanan TIK adalah sebagai berikut: a. Melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana Pusat Layanan TIK; b. Mendukung keterlaksanaan pembelajaran berbasis TIK (eLearning); Tugas dan tanggung jawab Pengelola Data SMK tingkat Kabupaten/Kota adalah melakukan kegiatan pendampingan penerapan aplikasi Dapodikmen bagi SMK di kabupaten/kota yang bersangkutan dalam hal: a. Memberikan pemahaman mekanisme pendataan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah; b. Memberikan pelatihan penggunaan aplikasi Dapodikmen; c. Memonitor dan mengevaluasi tingkat keterisian/kelengkapan data masing-masing SMK; d. Berperan sebagai Helpdesk aplikasi Dapodikmen untuk SMK di wilayah binaan Kabupaten/Kota. 6. Komite Sekolah Memberi saran dan masukan kepada Kepala Sekolah untuk keterlaksanaan program/kegiatan.
9
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA A. Persyaratan Penerima Bantuan Dana Persyaratan penerima bantuandanaPengembangan SMK Pusat Layanan TIKadalah sebagai berikut: 1. Diprioritaskan bagi SMK yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK sebagai SMK Pusat Layanan TIK tahun 2013; 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK tahun 2013; 3. Bagi Kabupaten/Kota induk, bersedia mendapat tugas tambahan untuk mendampingi implementasi sistem Dapodikmen Kabupaten/Kota pemekaran yang hanya mempunyai 1 (satu) SMK; 4. Bagi SMK “Pengganti” harus diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan di informasikan lebih awal kepada Direktorat PSMK sebelum bimtek, dengan mempertimbangkan SMK yang: a. Memiliki Tenaga IT yang handal; b. Memiliki PC dan Laptop yang memadai; c. Memiliki Kemudahan akses internet; d. Diprioritaskan memiliki jumlah siswa diatas 1000 siswa. B. Mekanisme Pengajuan Usulan Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima bantuan dana Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK dapat dilihat pada flowchart terlampir. Secara umum mekanisme dapat diuraikan sebagai berikut: 1. SMK yang telah menerima bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK tahun 2013 menyampaikan laporan akhir; 2. Direktorat Pembinaan SMK melakukan evaluasi terhadap laporan bantuan Pengembangan Pusat Layanan TIK tahun 2013 yang telah disampaikan oleh SMK; 3. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan calon penerima bantuan berdasarkan hasil evaluasi laporan (bagi SMK yang mendapat bantuan sebelumnya); 4. Apabila SMK yang telah menerima bantuan pengembangan Pusat Layanan TIK tahun 2013 tidak memenuhi persyaratan untuk melanjutkan kegiatan tahun 2014, Dinas Pendidikan Kab/Kota dapat mengusulkan SMK pengganti penerima bantuan tahun 2014 dilampiri proposal awal dari SMK yang bersangkutan sebagai bahan evaluasi untuk penetapan; 5. SMK yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK tahun 2014 (SMK Pengganti) harus menyampaikan proposal kegiatan Pengembangan SMK Pusat 10
Layanan TIK tahun 2014 (format lampiran 1) yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan disampaikan pada saat pelaksanaan Bimbingan Teknis (lihat lampiran panduan penyusunan proposal); 6. Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan bimbingan teknis kepada SMK penerima bantuan tahun 2014; 7. Direktorat Pembinaan SMK menyalurkan bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK tahun 2014 sesuai prosedur penyaluran bantuan yang berlaku. C. Bimbingan Teknis Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan menerima bimbingan teknis oleh Tim Direktorat Pembinaan SMK. Materi pokok bimbingan teknis meliputi: 1. Kebijakan pengembangan SMK Pusat Layanan TIK; 2. Strategi pelaksanaan program bantuan; 3. Pemanfaatan dana bantuan; 4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan. D. Mekanisme Penyaluran Dana 1. Dana bantuan Tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening Sekolah; 2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme: a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan: 1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2014 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK; 2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK dengan lembaga penyalur; 3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2014. b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); c.
SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
11
d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur; e. Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
12
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN DANA A. Ketentuan Penggunaan Bantuan Dana Penggunaan dana Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK tahun 2014 diperuntukkan antara lain: 1. Biaya pendampingan penerapan Aplikasi Dapodikmen SMK tahun 2014; 2. Biaya pemberdayaan dan pemeliharaan fasilitas SMK Pusat Layanan TIK. B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola bantuan dana antara lain: 1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan; 2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian peruntukannya (misalnya honor, transport, dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 3. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak ke Kas Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Melaporkan hasil kegiatan program bantuan kepada Direktur Pembinaan SMK; 5. Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK tahun 2014 yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dihitung sejak dana diterima di rekening sekolah; 6. SMK penerima bantuan dana harus mengelola secara transparan, efisien, efektif,dan akuntabel serta bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik, administrasi, maupun keuangan.
13
BAB V PELAPORAN Laporan pelaksanaan program memuat data dan informasi tentang tahapan setiap pelaksanaan sampai dengan selesai pekerjaan. Laporan Akhir Pelaksanaan Program terdiri : A. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Laporan pelaksanaan pekerjaan merupakan laporan kegiatan setelah seluruh dana bantuan selesai dibelanjakan yang memuat: 1. Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan; 2. Susunan Tim SMK Pusat Layanan TIK; 3. RAB pelaksanaan kegiatan; 4. Realisasi penggunaan dana bantuan; 5. Pelaksanaan dan masalah yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya; B. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat rangkap 4 dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, 1 (satu) asli untuk pertinggal sekolah, 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas PendidikanProvinsi, dan 1 (satu) copy tembusan untuk Direktorat Pembinaan SMK. Sedangkan Laporan Pertanggungjawaban keuangan disimpan di sekolah untuk bahan pertanggungjawaban dan pemeriksaan lebih lanjut. Laporan untuk Direktorat Pembinaan SMK dikirimkan ke: Direktur Pembinaan SMK u.p Kepala Subdit Program dan Evaluasi Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 14
BAB VI PENUTUP Petunjuk Teknis ini menjadi acuan bagi sekolah dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan persepsi dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Program Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK ini akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Juknis ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan, dan informasi langsung melalui Bimbingan Teknis.
15
LAMPIRAN
16
Lampiran 1.
SISTEMATIKA PROPOSAL KEGIATAN BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK TAHUN 2014
1) Bagian Depan, meliputi: • • • • •
Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman
Sampul Identitas Sekolah Pengesahan (menyetujui, mengetahui) Kata Pengantar Daftar Isi.
2) Bagian isi, meliputi: Bab
I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Visi dan Misi C. Tujuan dan Sasaran
Bab
II
ORGANISASI A. Susunan dan Nama Personil Tim Pusat Layanan TIK B. Uraian Tugas
Bab
III RENCANA TEKNIS PELAKSANAAN A. Penyiapan Sarana Pusat Layanan TIK B. Pendampingan penerapan aplikasi Dapodikmen SMK tingkat Kabupaten/Kota C. Pemberdayaan dan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK
Bab
IV PENDANAAN A. Komponen yang dibiayai B. Rencana Anggaran dan Biaya
Bab
V
PENUTUP
3) Bagian Lampiran-Lampiran
17
PENJELASAN a. Sampul (cover ) Tercantum judul Proposal Kegiatan Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIKtahun 2014dan nama Sekolah (lembaga) pengusul. b. Identitas Sekolah Berisi data SMK pengusul meliputi: Nama Sekolah, Nama Yayasan (untuk Sekolah swasta), Nama Kepala Sekolah, Status Sekolah berdasarkan Akreditasi terakhir (Sekolah Swasta) dan Alamat Sekolah (lokasi dan sarana komunikasi). c. Halaman Pengesahan Lembar pengesahan berisi pernyataan keabsahan Proposal Kegiatan 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. d. Kata Pengantar Cukup jelas e. Daftar Isi Cukup jelas f.
Latar Belakang Menjelaskan alasan-alasan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan yang melandasi sekolah tersebut layak untuk melaksanakan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK.
i.
Tujuan dan Sasaran Rumusan hasil (kualitatif dan atau kuantitatif) yang akan dicapai dalam pelaksanaan program Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK.( Lihat tujuan pada Petunjuk Teknis)
j.
Susunan Tim Pusat Layanan TIK Menguraikan susunan dan nama personil Tim Pusat Layanan TIKyang ditetapkan oleh Kepala SMK dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
18
k. Uraian Tugas Uraian tugas masing-masing anggota Tim, yang merupakan jabaran lebih lanjut dari tugas dan tanggungjawab Tim SMK Pusat Layanan TIK (lihat Juknis), agar lebih operasional dan sesuai dengan kondisi sekolah. l.
Penyiapan Sarana Pusat Layanan TIK Menguraikan sarana yang dimiliki dan kebutuhan sarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pokok SMK tingkat Kabupaten/Kota.
m. Pendampingan penerapan aplikasi Dapodikmen SMK tingkat Kabupaten/Kota Menguraikan strategi pendampingan Dapodikmen SMK binaan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat, dengan mempertimbangkan geografis dan petugas yang ditunjuk. Sebagai ilustrasi, strategi tersebut dapat dilakukan antara lain: • Koordinasi SMK-SMK dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota Koordinasi antara seluruh SMK di Kab/Kota dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dilaksanakan dalam rangka pelatihan implementasi Dapodikmen SMK di sekolah; • Pemberdayaan dan pengembangan Pusat Layanan TIK Kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Pusat Layanan TIK berupa perawatan dan peningkatan fungsi jaringan SMK TIK untuk mendukung pengembangan pembelajaran berbasis TIK. n. Komponen yang dibiayai Berisi identifikasi komponen-komponen yang dibiayai untuk menyelesaikan pekerjaan pendampingan penerapan aplikasi Dapodikmen SMK, dan perawatan/perbaikan sarana Pusat Layanan TIK. o. RAB Berisi rencana anggaran biaya pelaksanaan program Pusat Layanan TIK, yang didasari strategi kegiatan sebagaimana diuraikan pada point m dengan format sebagai berikut:
19
NO
JENIS KEGIATAN
1
Biaya Pendampingan Dapodikmen SMK • ATK • Tansport Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota • Pelatihan Dapodikmen SMK - Penggandaan CD Materi - Transport Koordinasi - Konsumsi - Honor Narasumber (pelatih) • Pemberdayaan dan Pengembangan Pusat Layanan TIK • Biaya perawatan Jaringan • Langganan internet Mobile 3G/GPRS selama 1 tahun
2
VOL
SAT
HARGA SATUAN
JUMLAH
p. Penutup Cukup jelas q. Lampiran-lampiran Dokumen yang perlu dilampirkan adalah sebagai berikut: 1. Identitas Sekolah; 2. Data pendukung program Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK (data siswa, guru dan sarana sekolah); 3. Akte Pendirian SMK sekolah (untuk sekolah swasta); 4. SK Kepala Sekolah; 5. SK Tim SMK Pusat Layanan TIK ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 6. Kondisi terakhir Pusat Layanan TIK beserta fotonya; 7. Daftar Inventarisasi peralatan TIK yang dimiliki sekolah lengkap sumber dana pengadaannya; 8. Daftar Inventarisasi Modul Bahan ajar berbasis TIK yang telah dibuat oleh SMK Pusat TIK dari kegiatan bantuan SMK Pusat Layanan TIK tahun 2008 sd 2014. 20
Lampiran 2 : Mekanisme Pelaksanaan Program Pengelolaan Data dan Informasi Program PSMK Tahun 2014 NO
KEGIATAN
PELAKSANA TUGAS
WAKTU
1.
Pembuatan Petunjuk Teknis Kegiatan Pendataan SMK tahun 2014
2.
Diseminasi Program Pendataan Dapodikmen SMK Tahun 2014 ke Dinas Pendidikan Provinsi dan kab/Kota
3.
Penetapan SMK Pusat Layanan TIK
PUSAT
Maret-April
4.
Bimtek dan Pemberian bantuan Pemberdayaan Layanan SMK Pusat TIK
PUSAT
Maret-April
5.
SMK Pusat Layanan TIK bersama Dinas Pendidikan Kab/kota melakukan pendampingan Dapodikmen ke SMK-SMK di wilayah binaannya
SMK PUSAT TIK
JuliAgustus
6.
Mengisi data pada aplikasi Dapodikmen SMK th 2014 dan mengirim data ke Pusat dengan cara sinkronisasi data secara online
SMK
JuliAgustus
7.
Koordinasi Pendataan Dapodikmen SMK di Provinsi
PROVINSI
AgustusSeptember
8.
Pelaporan
PUSAT
Desember
PUSAT
PUSAT
SUMBER DANA
1
Januari
FebruariMaret
Pusat
Bantuan SMK Pusat layanan TIK
Saat PSB SMK 2014/2015, & Saat menjelang UN 2014/2015 (Bulan Januari)
Dekon
21
BULAN
KETERANGAN 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Lampiran 3: Flowchart Pemberian Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK Tahun Anggaran 2014 Sekolah Menengah Kejuruan
SMK membuatlaporan Bantuan Pengembangan Layanan Pusat TIK SMK tahun 2013
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Direktorat Pembinaan SMK/Pusat
Rekapitulasi Laporan Kegiatan Persetujuan laporan Bantuan Pengembangan Layanan Pusat TIK SMK tahun 2013
Penilaian/Evaluasi
Tidak Usulan SMK pengganti penerima Bantuan
Ya Memenuhi persyarata ? Ya
SMK pengganti membuat Proposal Kegiatan 2013
Persetujuan Proposal Kegiatan 2013
Berita Acara Hasil Seleksi/Penilaian
Penetapan oleh Direktorat Pembinaan SMK Surat KeputusanSMK Penerima Bantuan SMK Penerima Bantuan membuat Proposal Kegiatan 2013
Bimbingan Teknis Bantuan Pengembangan Layanan Pusat TIK SMK
Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sebagai Pihak Penerima Bantuan
Sebagai Saksi
Sebagai Pihak Pemberi Bantuan
Bantuan diterima SMK
Informasi Awal
Pelaksanaan Kegiatan/Pembelanjaan Dana Bantuan Penyusunan Laporan Akhir
Pengesahan Laporan
Penerimaan Laporan
Database
Keterangan :
SMK Penerima Bantuan 2014 SMK Pengganti/Baru
22
Lampiran 4 : DAFTAR INVENTARIS PERALATAN TIK SMK………………………………….. KAB/KOTA…………………………, PROVINSI………………………. TAHUN 2014
Jumlah alat dari No
Jenis Alat
Bantuan Pusat TIK sd thn 2014
Sumber Dana Lainnya
Jumlah Total Alat yang dimiliki
Jumlah Kebutuhan Alat
Jumlah Kekurangan Alat
…….., …………………………… 2014 Kepala Sekolah SMK……………………………….. Ttd ……………………………………………. NIP. .....................................................
23
