[Pick the date] BAB I PENDAHULUAN 2011

[Pick the date]

BAB I PENDAHULUAN

2011

KELOMPOK KERJ A AMPL KOT A MATARAM

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia dapat dikatakan relatif tertinggal dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan

negara

lainnya.

Berbagai

program

pembangunan

sanitasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah namun hasilnya masih belum memuaskan dan masih harus

bekerja

keras

untuk

dapat

mengejar

ketertinggalan

tersebut. Penyebab utama buruknya kondisi sanitasi di Indonesia adalah lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi yang lebih disebabkan karena tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai upaya memperbaiki kondisi sanitasi tersebut perlu dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan.

Diperlukan

perhatian

khusus

dalam

upaya

meningkatkan kepedulian dan menggalakan pola hidup bersih dan sehat untuk merubah kebiasaan buruk masyarakat dalam bidang sanitasi dan lingkungan permukiman. Sanitasi merupakan salah satu tantangan paling signifikan yang berhubungan dengan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Kurangnya

pengelolaan

sanitasi

di

perkotaan

memiliki

konsekwensi rendahnya tingkat kesehatan masayarakat pada pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Lingkungan pemukiman yang aman, nyaman, asri, bersih, dan sehat merupakan dambaan kita semua. Sanitasi yang baik, manakala kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi, tak adanya

2


timbulan sampah, tak ada pencemaran dari limbah, saluran air yang lancar mengalir dan taman-taman yang hijau merupakan salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian bersama. Keberadaan sanitasi yang bersih dan sehat tidak bisa dianggap remeh keberadaannya. Sedangkan air bersih juga merupakan kebutuhan

mendasar

bagi

semua

makhluk

hidup

untuk

kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan air untuk minum, mandi, cuci, masak dan sebagainya. Namun tidak semua orang bisa mengakses air bersih dan mendapatkan sanitasi yang memadai untuk kebutuhan hidup. Hingga saat ini lebih dari 100 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 30.000 desa masih kesulitan memperoleh akses terhadap air

bersih

dan fasilitas sanitasi

dasar.

Buruknya

pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kendala serius dalam

mengurangi

tingkat

kemiskinan

dan

meningkatkan

kesehatan masyarakat. Sanitasi merupakan salah satu tantangan paling

signifikan

yang

berhubungan

dengan

pengurangan

kemiskinan di Indonesia. Kurangnya pengelolaan sanitasi di perkotaan memiliki konsekwensi rendahnya tingkat kesehatan masayarakat pada pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Menyikapi kondisi tersebut pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan Millenium Development Goals (MDGs). Khususnya yang terkait dengan Butir 7 Target ke-10 MDGs, yakni “mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015”. Yakni,

meningkatkan

hingga

67%

proporsi

penduduk

yang

memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman dan meningkatkan hingga 69,3% proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar.

3


Target ini bisa dipenuhi secara kuantitif, tetapi secara kualitatif layanan yang tersedia masih belum memadai. Kurang dari 10 kota di Indonesia yang memiliki jaringan pembuangan limbah dan ini mencapai kurang lebih 1,3% penduduk kota secara nasional. Sedangkan target nasional bidang sanitasi yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014, diuraikan secara kuantitatif sebagai berikut : (i). Target air minum perpipaan dan non-perpipaan dari 54,08% pada tahun 2010 menjadi 70% pada tahun 2014; (ii). Target akses air limbah off-site dan on-site System dari 75% tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2014; dan (iii). Target sampah terangkut perkotaan dari 44,60% pada tahun 2010 menjadi 80% pada tahun 2014. Sedangkan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB 2009-2013, terkait bidang Sanitasi memuat tentang upaya peningkatan cakupan air bersih sebesar 75 % (2013) dari 65% (2007) serta meningkatnya cakupan jamban keluarga dari 57% pada tahun 2007 menjadi 80% di tahun 2013. Sedangkan terhadap target pelayanan dan mengurangi timbulan sampah tidak ada. Pada saat ini kebutuhan Air Bersih untuk Kota Mataram dilayani oleh PDAM Menang Mataram. Pelayanaan Air Bersih oleh PDAM Menang Mataram. Cakupan pelayanan air bersih rumah tangga dan hidran umum oleh PDAM Menang Mataram ini baru mencapai 55,02% dari penduduk perkotaan atau baru mencapai 296.720 jiwa. Untuk cakupan Sarana Air Bersih setiap tahun meningkat kurang signifikan karena jumlah pertambahan sarana kurang seimbang dengan peningkatan jumlah kepala keluarga. Tahun 2006 sebesar 83,48% menjadi 83,52% tahun 2007 dan tahun 2008 sebesar 83,69%.

4


Sebagian dari sisanya, akses masyarakat pada sumber air tanah menggunakan sistem penyediaan air bersih non perpipaan (sumur gali, pompa dan pompa jet pump) dengan menggunakan air tanah

dalam, air tanah dangkal dan air permukaan secara

umum kualitasnya tidak lebih baik dengan sumber air bersih yang disalurkan. Khususnya akses air bersih yang bersumber dari sumur gali, air tanah dalam, sungai memiliki risiko tercemar lebih tinggi dibandingkan dengan sarana lain seperti sambungan rumah dan

kran

umum.

Hal

ini

disebabkan

karena

sumur

gali

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan lindi dari buangan sampah. Sistem sanitasi yang diterapkan di Kota Mataram adalah Onsite System dengan septic tank tanpa menggunakan peresapan mencapai 60% total kepala keluarga. Dengan cakupan jamban keluarga pada tahun 2007 tercatat sebesar 74% menjadi 74,31% di tahun 2008. Dengan melihat peluang dan potensinya maka ditargetkan pada 2015 Kota Mataram dapat Stop BABs 100%. Pengelolaan sampah di Kota Mataram ditangani oleh Dinas Kebersihan Kota Mataram. Menurut data dari Dinas Kebersihan, pelayanan

kebersihan

kepada masyarakat telah menjangkau

82,6% wilayah Kota Mataram atau telah menjangkau 19 kelurahan dari 23 kelurahan yang ada sebelum pemekaran wilayah menjadi 50

kelurahan

saat

ini.

Sedangkan

tingkat

pelayanan

pengangkutan sampah ke TPA setelah pemekaran sudah mencapai lebih dari 60% dari jumlah timbulan sampah yang ada di Kota Mataram,

namun

demikian hingga saat ini upaya untuk

mereduksi sampah sebelum diangkut dan ditimbun di TPA baik oleh masyarakat maupun pemerintah dirasakan masih sangat kurang.

5


Berdasarkan data yang ada bahwa timbulan sampah di Kota Mataram pada tahun 2009 setiap harinya mencapai 1.087 m 3 /hari yang berasal dari permukiman, pasar komersil, perkantoran, fasilitas umum, sampah jalan, kawasan industri, saluran drainase dan lain-lain. Dengan volume tersebut yang dapat diangkut sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki tidak lebih dari 70%. Sedangkan sebagian

dari

sisanya

ditangani

melalui

pemusnahan

pembakarana dan sebagian kecil yang lain dengan pemanfaatan sampah oleh masyarakat melalui pola 3R. Target pada tahun 2015 diharapkan pelayanan sampah dapat mencapai 80%hingga 85%. Secara bertahap setiap tahunnya dapat mengurangi timbulan sampah yang ada. Masalah sampah merupakan masalah yang terkait erat dengan efektivitas sistem drainase di suatu daerah. Sampah merupakan salah satu penyebab terjadinya genangan di Kota Mataram. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah di saluran drainase menyebabkan pendangkalan dan penumpukan yang menimbulkan banjir. Dalam kaitan dengan banjir, sampah yang tidak ditangani dengan baik atau dibuang disembarang tempat

akan

mengurangi

kemampuan

drainase

untuk

menampung air. Maka target selanjutnya adalah mengurangi genangan melalui penanganan drainase. Target-target

pencapaian

dimaksud

merupakan

upaya

untuk pembangunan yang terkait bidang sanitasi kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin. Salah satu ciri masyarakat yang maju adalah manusia yang mempunyai derajad kesehatan yang tinggi dengan mutu kehidupan yang tinggi pula.

6


Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari tingkat mortalitas dan morbiditas penduduknya. Peningkatan kesehatan lingkungan dan

pelayanan

memungkinkan

kesehatan

merupakan

untuk diintervensi

faktor

dengan

yang

cepat

sangat

dan

besar

kontribusinya. Memperbesar peluang dan harapan untuk hidup lebih panjang merupakan bagian dari konsep pembangunan manusia, yang secara operasional dapat dicapai melalui upaya peningkatan derajad kesehatan masyarakat. Rendahanya upaya pembangunan sanitasi menjadi salah satu indikator yang menunjukkan betapa rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di NTB. Hasil penghitungan IPM pada tahun 2006, masih menempatkan Provinsi NTB sebagai daerah yang

mempunyai

pembangunan

perhatian

manusia.

Hal

menengah ini

bawah

didasarkan

pada

terhadap kriteria

pencapaian IPM yang masih di bawah 66. IPM Provinsi NTB mengalami peningkatan dari 60,6 pada tahun 2004 hanya menjadi 63,0 pada tahun 2006. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia ini terutama dipicu oleh rendahnya kualitas SDM baik dari aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Utamanya tercermin dari permasalahan masih cukup tingginya Angka Kelahiran Bayi (81 per 1000 kelahiran hidup sedangkan Nasional 46 per kelahiran hidup), Angka Kematian Ibu melahirkan, gizi buruk serta usia harapan hidup yang masih rendah. Sementara itu, Angka Melek Huruf baru mencapai 78,27 %, sedangkan Nasional 88,4 % dan Rata-rata Lama Sekolah 6,25 tahun, sedangkan Nasional 6,7 tahun.

7


Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang keduanya saling berkaitan.

Status

merupakan

kesehatan

gambaran

atau

keadaan

kualitas

kesehatan

fisik

penduduk

masyarakat

yang

secara umum dapat dideskripsikan dari beberapa indikator kesehatan yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup, angka

kesakitan

dan

rata-rata

lama

sakit.

Disamping

itu

pembangunan kesehatan selain diarahkan untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat juga meningkatkan mutu dan kemudahan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh

lapisan

masyarakat.

Sebagai

pendukung

dalam

meningkatkan derajad dan status kesehatan harus tersedianya fasilitas kesehatan dan terpenuhinya kebutuhan sanitasi dasar. Sedangkan pencapaian IPM Kota Mataram yang sebesar 71,82

menjadikan Kota Mataram menduduki posisi tertinggi di

antara kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pencapaian ini tidak mengalami perubahan dibanding tahun tahun sebelumnya. Kota Mataram sebagai ibukota provinsi dengan fasilitas

kesehatan

paling

lengkap

dan

tingkat

pendidikan

masyarakatnya rata-rata paling tinggi, wajar jika indeks kesehatan masyarakatnya juga menjadi paling baik. Namun hal ini bukan menjadi indikator keberhasilan Pembangunan Manusia mengingat secara nasional masih dibawah rata-rata Indeks

Pembangunan

Manusia

(IPM)

Kota

Mataram

berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan komponen sektor kesehatan sebagai berikut; (1) Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Mataram mengalami peningkatan dari usia 65,3 tahun (65 tahun 4 bulan) pada tahun 2002 meningkat menjadi 66,04 (66 tahun 0,4 bulan) pada tahun 2004. (2) Angka Kematian Bayi di Kota Mataram pada tahun 2004 rata-

8


rata mencapai 44 bayi per 1000 kelahiran, angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2002 yang mencapai 47 bayi per 1000 kelahiran. Upaya pemerintah dalam meningkatkan derajad kesehatan seringkali dikaitkan dengan keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Kaitan antara status kesehatan dan pertumbuhan ekonomi terjalin hubungan yang timbal balik, di satu pihak investasi di sektor kesehatan memerlukan pertumbuhan ekonomi dan di lain pihak

status

kesehatan

produktivitas

yang

pertumbuhan

ekonomi.

penduduk

pada

menentukan

akhirnya

Selain

itu

akan status

tingkat

meningkatkan kesehatan

juga

mempengaruhi keberhasilan pembangunan sektor pendidikan dan sektor lainnya. Tidak kalah penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat adalah dengan melihat standar pelayanan minimum (SPM) yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian target-target layanan yang

ditetapkan

dilengkapi

pula

dalam

SPM,

dengan

maka

target-target

indikator-indikator

tersebut

kuantitatif

dan

kualitatif. SPM menetapkan kualitas minimum layanan publik yang wajib

dicapai

oleh

Kabupaten/Kota)

Pemerintah

dalam

Daerah

memberikan

(Provinsi

layanan

bagi

dan setiap

warganya. Indikator ini bisa berupa masukan, proses, keluaran, atau

bahkan

hasil

yang

harus

ada

atau

tercapai

dalam

pelaksanaan layanan. Hal ini penting, karena tingkat layanan minimum untuk publik ini adalah hak setiap warga negara. Standar Pelayanan Minimal ini dimaksudkan sebagai upaya pencapaian target yang diharapkan. Dan sementara ini SPM yang

9


telah dimiliki oleh pemerintah daerah NTB adalah Standar Pelayanan

Minimum Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan

Daerah Nomor 6 tahun 2009. Sedangkan pemerintah Kota Mataram juga telah memiliki standar pelayanan minimum bidang kesehatan,

limbah,

sampah

dan

air

bersih

namun

belum

diperdakan, kecuali SPM tentang Gizi yang telah diperdakan. Selama ini pelayanan untuk air bersih, kesehatan, drainase dan persampahan masih berpedoman pada standar operasional atau SOP yang dikeluarkan oleh masing-masing SKPD. SPM dan SOP ini merupakan aturan yang bersifat teknis dalam kerangka pencapian target dengan indikator tertentu. Sehingga secara kuantitatif dapat terukur pencapaian target yang telah ditetapkan dalam pembangunan bidang kesehatan. Proses yang harus dijalankan kearah pencapaian dimaksud maka harus mengikuti tata cara yang bersifat normatif yang dituangkan dalam suatu formulasi

kebijakan

dimana secara hirarkis memiliki

keterkaitan satu sama lain, baik dari tingkat yang lebih tinggi hingga

di

tingkat

bawah,

dari

pemeritah

pusat,

provinsi,

kabupaten/kota hingga pada tataran grassroot di pemerintahan desa/kelurahan. Sebagai salah satu contoh dimaksud adalah kebijakan yang dikeluarkan

oleh

departemen

Kesehatan

yang

telah

mencanangkan visi pembangunan kesehatan, yaitu tercapainya penduduk dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggitingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan arah kebijakan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang dirangkum ke dalam sembilan butir kebijakan sebagaimana dinyatakan dalam

10


UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Kesembilan butir tersebut antara lain: meningkatkan mutu

sumber

daya

manusia

dan

lingkungan

yang

saling

mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, memelihara dan meningkatkan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan SDM, dan lain-lain. Selanjutnya kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam tujuh program kesehatan pokok, antara lain: peningkatan lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat,

upaya

kesehatan,

perbaikan

gizi

masyarakat,

peningkatan kemampuan dan pengadaan sumber daya kesehatan, dan lain-lain. Beberapa kegiatan bidang sanitasi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dalam kerangka memenuhi kebutuhan sanitasi dasar masyarakat, antara lain: 1. Pengolahan sampah dengan pola 3R, baik organik maupun non organik 2. Program Jamban Panca Warga 3. Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 4. Lomba Lingkungan Sehat dan Bersih 5. Rencana

Peningkatan

Pelayanan

dan

Pengendalian

Kebersihan Kota 6. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kebersihan melalui 7. Program Pengelolaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi dan Pengendalian Banjir 8. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 9. Penyuluhan

Kesehatan

dan

Peningkatan

Peran

Serta

Masyarakat

11


Rencana Program dimaksud selengkapnya dapat dilihat dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Mataram Tahun 2010, yang merupakan Selanjutnya

potret untuk

kondisi

eksisting sanitasi Kota Mataram.

dipergunakan

sebagai

rujukan

didalam

penyusunan Stategi Sanitasi Kota (SSK) sebai suatu kebijakan yang akan dilaksanakan secara integrated dengan mengedepankan sinergisitas antar SKPD yang terlibat langsung dalam bidang Sanitasi. Sehingga tercipta suatu pola pembangunan yang bersifat kondusif dan komprehensif. Dengan demikian antara BPS dan SSK memiliki keterkaitan saling melengkapi

didalam Program Percepatan Pembangunan

Sanitasi Permukiman. Sebagaimana tergambarkan dalam BPS bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan dan tantangan sanitasi permukiman, utamnya yang disebabkan masih adanya masyarakat yang melakukan BAB di sembarang tempat (BABS), masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sampah, semakin luasnya genangan di sejumlah daerah, serta adanya kecenderungan

semakin merosotnya kualitas kesehatan

dan

lingkungan pemukiman yang penduduknya padat dan miskin. Maka

Pemerintah

Indonesia

melalui

Program

Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) mempunyai 3 target yang harus dicapai pada tahun 2014, yaitu: 

Stop BAB sembarangan, baik di perkotaan maupun di perdesaan



Pengurangan timbulan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan



Pengurangan genangan di sejumlah kota dan kawasan Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan oleh

Pemerintah

Indonesia

untuk

mencapai

target

tersebut

12


dilaksanakan melalui Program PPSP (tahun 2010-2014) dengan sasaran: 

Penambahan layanan jaringan air limbah terpusat sampai dengan

5%

dari jumlah

penduduk perkotaan (5 juta

penduduk, 16 kota) dan pembangunan Sanimas di 226 kota prioritas 

Pelaksanaan

praktek

3R

untuk

mengurangi

timbulan

sampah sebesar 20% dan perbaikan manajemen pelayanan persampahan di 240 kota prioritas. Pelaksanaan Program PPSP ini ditargetkan pada kota-kota metropolitan, besar, dan sedang; kota-kota yang merupakan ibukota provinsi, kota-kota yang berstatus otonom, serta kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota yang kondisi sanitasinya rawan. Diharapkan pada akhir tahun 2014, 330 kab/kota telah mempunyai Strategi Sanitasi dan 160 kab/kota di antaranya telah mulai melaksanakan pembangunan fisiknya. Mengingat kompleksnya persoalan sanitasi perkotaan, maka diperlukan suatu penanganan yang terstruktur dan terpadu. Salah satunya dengan menyusun sebuah strategi pembangunan sanitasi berskala kota/city-wide atau yang lebih dikenal dengan SSK (Strategi Sanitasi Kota) seperti yang menjadi tujuan penugasan

ini.

Strategi

yang

dituangkan

dalam

dalam bentuk

kebijakan/program tersebut sangat diperlukan bagi Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kondisi sanitasi pada masing-masing kota. Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan dari ”supply driven” kepada ”demand driven” Strategi Sanitasi Kota (SSK) tersebut disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing kota dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, yang terwakili dalam sebuah Pokja (Kelompok Kerja) Sanitasi.

13


1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan SSK

Strategi Sanitasi Kota ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan bagi Pemerintah Kota Mataram serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang lebih komprehensif, terkoordinasi dan terpadu sebagai suatu budaya masyarakat, sebagaimana visi Kota Mataram yakni Maju, Religius

dan

Berbudaya.

Sehingga

pelaksanaan

program

pembangunan sektor sanitasi dapat berjalan berkesinambungan dalam suatu payung strategi pada beberapa sub-sektor, meliputi subsektor air limbah, persampahan dan drainase. Adapun tujuan penyusunan Strategi Sanitasi Kota Mataram adalah tercapainya sasaran pembangunan sektor sanitasi dalam koridor pembangunan yang berkelanjutan dalam strategi yang telah disusun secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan. 1. Memberikan arahan dan pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan

dalam

rangka

pembangunan

dan

pengelolaan sektor sanitasi secara terpadu, terkoordinasi, berkelanjutan, dan aman bagi lingkungan. 2. Meningkatkan kesadaran, sikap peduli dan komitmen dari pihak-pihak

yang

berkepentingan

dalam

rangka

meningkatkan kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi SSK pada hakekatnya adalah sebagai strategi dan rencana pembangunan sanitasi jangka menengah kabupaten/kota yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Sedangkan kegunaan SSK: 

Acuan sharing peran antar pelaku pembangunan sanitasi



Kendali bagi realisasi pembangunan sanitasi yang berbasis kinerja

14




Gambaran kebutuhan pendanaan sanitasi tahunan dan jangka menengah

Substansi SSK secara garis besar mencakup: 

Visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sanitasi



Zona dan sistem layanan sanitasi



Isu-isu strategis dalam pengelolaan sanitasi



Strategi Pembangunan Sanitasi



Program dan Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan SSK sebagai dokumen perencanaan yang akan memberikan

arahan terhadap zona-zona dan sistem pelayanan sanitasi, dan tahapan

pembangunannya

(jangka

menengah

dan

panjang).

Sebagai contoh di sektor pengelolaan air limbah, disini terdapat beberapa sistem yang layanan sanitasi yang dapat dikembangkan untuk kelurahan/kecamatan tertentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, misalnya CLTS & MCK+, sistem on-site, dan sistem off-site. Prinsip Kerja Penyusunan SSK, adalah : 

Skala kota dan multi sektor



Dari, oleh dan untuk Pokja



Sinkronisasi perencanaan top down & bottom up



Berdasarkan data empiris

15


1.3. Landasan Hukum

Yang melandasi program pembangunan bidang sanitassi ini secara umum didasarkan pada kebijakan yang bersifat nasional yang tertuang dalam beberapa peraturan perundangan bidang Sanitasi dan air minum. Dimana secara implisit tertuang pula dalam RPJMN dibawah ini : Sub Bidang

RPJMN

Sistem Penyediaan Air Minum

Air Limbah

Open defecation free untuk semua kab/kota

Persampahan

Meningkatnya sampah yang terangkut hingga 75%

Drainase

Berkurangnya wilayah genangan permanen dan temporer hingga 75%

Pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air atau resapan air baku Pelayanan minimal prasarana dan sarana persampahan dilakukan melalui pengumpulan, dan pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala -

Sumber : RPJMN

Adapun kebijakan bidang sanitasi dimaksud sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan dibawah ini :

16


1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 22, Kesehatan lingkungan di selenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat. 2. Undang-Undang 7 tahun 2003 tentang Sumber Daya Alam yang mengamanatkan tentang Pelestarian Sumber Air, Pengaturan dan Penggunaannya. 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 7. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

Tentang

Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 10. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2009

Tentang

Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan 13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai 14. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

1995

Tentang

Perlindungan Tanaman

17


15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam 18. PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 19. PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 22. Keputusan

Presiden

Nomor

53

Tahun

1989

Tentang

Nomor

32

Tahun

1990

Tentang

33

Tahun

1990

Tentang

RI

No

Kawasan Industri 23. Keputusan

Presiden

Pengelolaan Kawasan Lindung 24. Keputusan

Presiden

Nomor

Penggunaan Tanah bagi kawasan Industri 25. Peraturan

Menteri

Kesehatan

907/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Persyaratan Kualitas Air minum 26. Peraturan Menteri Kesehatan No 416 Tahun 1997 Tentang Kualitas Air Bersih 27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang

Kebijakan

&

Strategi

Nasional

Pengelolaan

Persampahan

18


28. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2006 tentang Kebijakan & Strategi Nasional Pengelolaan Air Limbah 29. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 534 Tahun 2000 Standard Pelayanan Minimal Bidang Permukiman 30. Kep.Men. LH No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah cair Bagi Kegiatan Industri 31. Kep.Men. LH No. 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah cair Bagi Kegiatan Hotel 32. Kep.Men. LH No. 56 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah cair Bagi Kegiatan Rumah sakit 33. Kep.Men. LH No. 112/MENLH/2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Kegiatan Domestik 34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional – Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional – Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman 36. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor

852/MENKES/SK/IX/2008 tentang strategi nasional STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 37. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/SK/IV/ 2010 tentang persyaratan kualitas air minum

19


Berbagai

dasar

hukum

dan

kebijakan

daerah

dalam

pelaksanaan penanganan dan pelayanan bidang sanitasi Kota Mataram selama ini adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan

Kedua

Atas

Peraturan

Daerah

Kotamadya

Tingkat II Mataram Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan 2. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2005 Tentang Perubahan

Kedua

Atas

Peraturan

Daerah

Kotamadya

Tingkat II Mataram Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Retribusi Penyedotan Kakus 3. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2002 Tentang UKL dan UPL 4. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 3 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram 5. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram 6. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 8 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kota Mataram 2005 – 2025 7. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 8. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 9.

Peraturan Walikota Mataram No. 11 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

10. Peraturan Walikota Mataram No. 12 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum

20


11. Peraturan Walikota Mataram No. 14 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 12. Peraturan Walikota Mataram No. 19 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, pokok dan fungsi Dinas Kebersihan 13. Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, pokok dan fungsi Dinas Pertamanan 14. Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, pokok dan fungsi Dinas Badan

Pemberdayaan

Masyarakat 15. Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup

21


1.4. Metodologi Penyusunan

Dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota Mataram ini diperlukan suatu pendekatan dan metodologi yang tepat, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis dan

bersifat

ilmiah. Dalam artian untuk menghindari cara pemecahan masalah dan cara berfikir yang spekulatif serta menyajikan data yang bersifat objektif dalam menggali kebenaran sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap kegunaan praktis dalam suatu upaya penanganan. Adapun pendekatan dan metodologi yang diterapkan adalah metode

deskriptif

yang

bertujuan

untuk

memperoleh

gambaran/lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988). Sedangkan menurut definisi lain bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1998). Buku

Putih

Sanitasi

Kota

Mataram

tahun

2010

yang

berisikan kompilasi data primer dan data sekunder dari masingmasing SKPD selanjutnya digunakan sebagai bahan rujukan utama dalam proses penyusunan strategi sanitasi kota. Tehnik yang diterapkan dalam metode penyusunan Strategi Sanitasi Kota ini, anggota Pokja berpartisipasi dalam rangkaian penyusunan dengan

mempertimbangkan

masukan

dari

para

stakeholder

(masyarakat), baik dalam bentuk survey maupun studi meliputi :

22


1. Desk

Study

(hasil

kajian

literature,

data

sekunder,

browsing internet, dll) 2. Field Research (observasi, wawancara responden) 3. Deep Interview (wawancara mendalam) 4. Focus Group Discussion (Kelompok diskusi terarah) 5. Analisis dokumen dan hubungan (kualitatif dan kuantitatif) 6. Analisa SWOT

1.5. Sistematika Dokumen

Berdasarkan

Metodologi

dimaksud

maka

sistematika

penulisan Buku Putih Sanitasi Kota Mataram Tahun 2010 ini disusun sebagai berikut : a. Bab I merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan SSK, landasan

Hukum,

pendekatan

dan

metodologi

yang

diterapkan serta sistematika laporan. b. Bab II, memberikan penjelasan tentang arah pengembangan sektor sanitasi kota, menjelaskan visi dan misi, kebijakan umum dan tujuan pembangunan sektor sanitasi kota. c. Bab III, menjelaskan tentang isu strategi dan tantangan dalam sector sanitasi baik untuk semua sub sektor, aspek pendukung layanan sanitasi. d. Bab IV, memaparkan tentang sasaran, tahapan pencapaian dan strategi setiap sub sektor dan strategi aspek pendukung layanan sanitasi.

23


e. Bab V, menjelaskan tentang program dan kegiatan yang akan dilakukan secara terintegrasi antar sub sektor dan aspek pendukung layanan sanitasi. f. Bab VI,

menjelaskan

tentang

strategi

monitoring

dan

evaluasi program sanitasi kota. g. Bab VII, Penutup (kesimpulan dan rekomendasi)

24

[Pick the date] BAB I PENDAHULUAN 2011

Recommend Documents