Kepada Yth : Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Di Medan.
Perihal : Replik
Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Reg.Nomor : 66/G/2012/PHI.Mdn antara Saut Djosua H. Sitorus,SE …………………Penggugat lawan Pimpinan Perguruan Kristen Methodist Indonesia-2 Medan…………..Tergugat
Dengan hormat, Bersama ini Penggugat menyampaikan Replik dalam gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dengan Reg. No: 66/G/2012/PHI.Mdn atas jawaban dari Tergugat sebagai berikut : 1.
Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan menolak secara tegas seluruh dalil jawaban dari Tergugat terkecuali sebagaimana diuraikan dibawah ini dengan pemikiran dan wawasan Penggugat tentang hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia .
2.
Bahwa benar Penggugat bekerja sebagai Pegawai Tata Usaha Perguruan Kristen Methodist Indonesia -2 Jalan M.H. Thamrin No. 96 Medan (PKMI-2 Medan) dan gugatan Penggugat sudah memakai tata bahasa yang baik, benar, santun dan mengandung arti dan makna dalam gugatan Penggugat, justru sebaliknya bahwa Tergugat tidak memakai bahasa yang santun dimana Tergugat bukan hanya mempunyai tugas dan tanggung-jawab sebagai Pimpinan Perguruan/ Kepala SMA di PKMI-2 Medan akan tetapi juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sebagai Pendeta di GMI.
3. Bahwa apa yang dinyatakan Tergugat dalam jawaban pada angka (3) telah membuktikan bahwa Tergugat tidak mengerti ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara keseluruhan atau berusaha melakukan pembodohan bagi yang membacanya, karena Tergugat hanya melihat pasal tersebut dari sisi kewajiban pekerja saja dan tidak melihat dari sisi kewajiban pengusaha dan untuk memperjelas kewajiban pengusaha ada pada pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan bilamana amanat undang-undang pada pasal tersebut tidak dipatuhi,
1
bagi siapa saja pengusaha akan diancam pidana sebagaimana diatur pada pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 4. Bahwa apa yang dinyatakan Tergugat dalam jawaban pada angka (4) , (5) dan angka yang lainnya telah membuktikan bahwa Tergugat tidak mengerti ketentuan undang-undang yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan atau berusaha untuk melakukan pembodohan bagi yang membacanya, karena untuk mengerti apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Persilihan Hubungan Industrial, tidak harus seseorang yang berpendidikan Sarjana Hukum atau seseorang yang berprofesi sebagai pengacara. 5. Bahwa apa yang dinyatakan Tergugat dalam angka (6) dan (7) merupakan pembohongan besar dan berusaha untuk melakukan pembodohan kepada staff, pegawai dan guruguru di PKMI-2 Medan khususnya kepada Penggugat yang tanpa disadari ataupun disadari Tergugat telah menunjukkan dirinya berbohong sebagai Pendeta dimana Penggugat meyakini bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan ketentuan yang dijalankan Pimpinan Perguruan diketahui dan disetujui oleh Dinas Pendidikan karena tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa mem-PHK seorang pekerja harus melalui sepengetahuan dan persetujuan Dinas Pendidikan dan dalam hal ini Penggugat menantang Tergugat untuk membuktikan pernyataan dalam jawabannya dengan menghadirkan orang yang ditugaskan dari Dinas Pendidikan pada sidang pembuktian, apakah benar ketentuan yang dijalankan para pimpinan perguruan ataupun para kepala sekolah yang ada di Negara Republik Indonesia harus diketahui dan disetujui oleh Dinas Pendidikan ? 6. Bahwa apa yang dinyatakan dalam jawaban Tergugat pada angka (8) sampai angka (11) , Penggugat memberikan jawaban berdasarkan wawasan Penggugat tentang hukum atau undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sebagai berikut : 6.1. Bahwa tidak benar penggugat pernah membuat surat pernyataan tertanggal 05 Oktober 2010 karena kesalahan Penggugat sehingga dalam hal ini Penggugat menantang Tergugat dan kuasa hukum Tergugat untuk membuktikannya di persidangan pembuktian apakah benar Penggugat pernah membuat surat pernyataan karena kesalahan Penggugat ? 6.2. Bahwa tidak benar Penggugat tidak melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mempunyai itikad baik dalam membina hubungan dengan sesama rekan sekerja di Tata Usaha khususnya dan di PKMI-2 Medan pada umumnya dan dalam hal ini Penggugat menantang Tergugat untuk membuktikan siapa yang menyatakan dari rekan sekerja Penggugat yang tidak membina hubungan baik tersebut pada sidang pembuktian. 6.3. Bahwa untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja seorang Pekerja maka Pimpinan PKMI-2 Medan harus melalui penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaiamana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 151 ayat (3) atau dengan kata lain bila memang benar Tergugat telah menjalankan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka Tergugatlah yang seharusnya mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada 2
Pengadilan Negeri Medan namun faktanya adalah Penggugat yang mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial. 7. Bahwa memang benar Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Tergugat I pada waktu itu ) di Pengadilan Negeri Medan dengan register No. 577/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 18 Nopember 2011 dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 05 Juni 2012 yang amar putusannya sebagai berikut : Mengadili : I.
Dalam Konpensi : - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya : II. Dalam Rekonpensi : - Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya; III. Dalam Konpensi/Rekonpensi : - Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) Namun dalam hal ini bukan membuktikan bahwa putusan tersebut merupakan kebenaran sejati karena Penggugat menemukan kejanggalan dalam putusan tersebut dengan pemikiran / wawasan Penggugat tentang hukum, sebagai berikut : 7.1 Penggugat mengajukan gugatan yang isi gugatannya antara lain adalah bahwa para Tergugat pada waktu itu telah menfitnah / menista Penggugat secara tertulis dari surat balasan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat tidak menyetorkan dana pengurusan Kartu NUPTK guru-guru SMP/SMA Methodist-2 sebesar Rp.15.000,-/orang dari 66 orang guru-guru dan pengurusan dana BOS Bantuan Gubernur sebesar Rp.25.000,- ke Dinas Pendidikan Kota Medan. 7.2 Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II pada waktu itu mengajukan gugatan rekonpensi yang isi gugatannya, yaitu: Tidak memakai seragam sekolah pada saat jam kerja;------------------------------- Masuk kerja jam 06.50 wib dan setelah itu pergi keluar lingkungan sekolah tanpa ijin pimpinan dan kemudian beberapa menit menjelang pulang sekolah jam 16.00 wib kembali ke kantor dan selesai itu pulang; Menerima biaya pembuatan kartu NUPTK 66 orang Guru-guru SMP/SMA Methodist-2 sebesar Rp.15.000/orang yang diterima oleh Penggugat dari Bapak E.C. Damanik dan Bapak L.F.E.E Sibarani akan tetapi kartu dimaksud tidak pernah diserahkan oleh Penggugat kepada guru-guru tersebut, padahal persyaratan
3
pengurusan kartu NUPTK tersebut di Dinas Pendidikan tidak memerlukan tanda tangan dari Tergugat I;------------------------------------------------------------------------- Menerima biaya administrasi Rp.25.000/orang dari 24 orang guru-guru untuk proses pengurusan bantuan Gubernur yang ditujukan untuk guru-guru setiap tahunnya yang dikutip oleh Bapak S. Aritonang dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat. (Penjelasan ini sekaligus memperjelas tentang dana bantuan Gubernur kepada guru-guru, bukan dana Bos) Bahwa Penggugat di dalam pergaulan sehari-harinya tidak dapat memberikan contoh yang baik diantaranya Penggugat tidak dapat bekerjasama dengan pegawai yang lain termasuk dengan rekan sekerjanya di bagian tata usaha sehingga tidak memberi contoh untuk anak didik; 7.3 Dari gugatan Penggugat konpensi dan gugatan Penggugat rekonpensi ,KEDUADUANYA “DITOLAK UNTUK SELURUHNYA”. 7.4 Dari uraian tersebut di atas jelas ada kejanggalan yang menurut pemikiran Penggugat yaitu : a.
b.
c.
Apabila gugatan Penggugat konpensi ditolak untuk seluruhnya, maka gugatan Penggugat rekonpensi yang diterima untuk seluruhnya dan sebaliknya apabila gugatan Penggugat rekonpensi ditolak untuk seluruhnya, maka gugatan Penggugat konpensi diterima / dikabulkan minimal dikabulkan sebagian , atau dengan bahasa yang mudah dipahami dengan ilustrasi sebagai berikut : “ apabila seseorang menuduh orang lain melakukan perbuatan melawan hukum (menggelapkan/menipu uang pembiayaan pembuatan kartu NUPTK yang termasuk didalamnya Penggugat) dan orang yang menuduh tersebut tidak dapat membuktikan tuduhannya (ditolak seluruhnya), maka tuduhan tersebut dikualifikasikan sebagai Fitnah/Menista, sehingga orang yang dituduhkan tersebut dapat mengajukan tuntutan/ gugatan dan tuntutan / gugatan tersebut pasti terbukti atau dikabulkan” sesuai dengan teori hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dari fakta-fakta dipersidangan, Penggugat dapat membuktikan gugatan Penggugat yaitu bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada waktu itu telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar azas itikad baik, kepatutan,keadilan, memfitnah /menista dan menanamkan kebencian terhadap Penggugat dimana saksi-saksi para Tergugat pada waktu itu tidak dapat membuktikan keterangannya yang berhubungan dengan suatu alat bukti, sehingga dengan demikian saksi-saksi para Tergugat telah memberikan keterangan palsu di atas sumpah atau dengan kata lain bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti menanamkan kebencian kepada para guru-guru terhadap Penggugat pada waktu itu. Dari fakta-fakta persidangan, Tergugat I dan Tergugat II pada waktu itu telah MENGAKUI perbuatannya melalui jawabannya yang menyatakan bahwa “proses pengurusan bantuan Gubernur yang ditujukan untuk guru-guru setiap tahunnya yang dikutip oleh Bapak S.Aritonang dan selanjutnya 4
diserahkan kepada Penggugat. (Penjelasan ini sekaligus memperjelas tentang dana Bantuan Gubernur kepada guru-guru, bukan dana BOS)” d.
Dari fakta-fakta di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II pada waktu itu, mengajukan saksi yaitu saudara S. Aritonang yang mengatakan “PKMI-2 Medan pernah menerima dana bantuan Gubernur melalui rekening ATM” namun tidak dapat membuktikan ATM tersebut yang menyatakan bahwa PKMI-2 Medan pernah menerima dana bantuan Gubernur, sehingga ada pemikiran apakah mungkin Gubernur mau memberikan bantuan ke sekolah-sekolah tanpa suatu bukti yang sah menurut hukum ?
e.
Dari fakta-fakta persidangan, Tergugat I dan Tergugat II pada waktu itu menyatakan dalam jawabannya “padahal persyaratan pengurusan kartu NUPTK tersebut ke Dinas Pendidikan tidak memerlukan tanda-tangan dari TergugatI” dan Penggugat dapat membuktikan melalui alat bukti yang sah menurut hukum dan sesuai dengan aslinya berupa surat pengurusan kartu NUPTK bahwa pengurusan kartu NUPTK tersebut termasuk pengurusan kartu NUPTK Penggugat, memerlukan tanda-tangan dari pemilik kartu NUPTK dan tandatangan dari Tergugat-I pada waktu itu.
f.
Dari fakta-fakta dipersidangan, Tergugat I dan Tergugat II pada waktu itu mengajukan alat bukti berupa surat yang isinya tentang Tata Tertib Guru dan Pegawai PKMI-2 Medan, namun ketika dikonfrontir tentang tata tertib tersebut pada persidangan pembuktian kepada saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat II pada waktu itu ternyata saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakui pernah menerima tata tertib tersebut sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II pada waktu itu telah mengajukan alat bukti yang Palsu (SURAT PALSU )
g.
Bahwa setelah menelaah semua hal tersebut, Penggugat mengambil sikap untuk menyampaikan permasalahan tersebut ke KOMISI YUDISIAL yang mempunyai wewenang memeriksa suatu dan / atau putusan perkara atas laporan / pengaduan warga negara yang mencari keadilan di pengadilan untuk diambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi yang berat kepada oknum-oknum yang diduga tidak melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan hukum, fakta-fakta persidangan dan keadilan sehingga setiap warga negara yang mencari keadilan di pengadilan memperoleh keadilan yang seadiladilnya.
h. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat pada angka (12) telah mempermudah Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II rekonpensi pada waktu itu telah ditolak seluruhnya pada perkara register no : 577/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 28 Nopember 2011 yang telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 05 Juni 2012 yang isi gugatan rekopensinya sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat pada angka (11) yang sama persis isinya dengan jawaban konpensi dan gugatan 5
rekonpensi tertanggal 07 Februari 2012 pada perkara register no : 577/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 18 Nopember 2011 atau sebagaimana tercantum dalam replik ini pada angka (7.2). i. Bahwa secara khusus Penggugat menyatakan, seharusnya kuasa hukum Tergugat I dan II / Tergugat I dan II pada waktu itu tidak perlu melakukan gugatan rekonpensi , cukup dengan pembelaan saja sehingga Penggugat tidak menemukan kejanggalan pada putusan tersebut yang menyatakan menolak gugatan Penggugat konpensi untuk seluruhnya dan gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya dan hal terakhir adalah pusat kekuatan Hukum Negara Republik Indonesia bukan terletak di Kota Medan atau Propinsi Sumatera Utara dan tidak semua orang takut atau bisa dibodohi penguasa di PKMI-2 Medan. Berdasarkan segala uraian replik atas jawaban dari Tergugat diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan seraya menolak jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya. Atas pertimbangannya, Penggugat menyampaikan terima kasih.
Medan, 30 Oktober 2012 Hormat Penggugat,
dto
Saut Djosua H. Sitorus,SE
6
