BANGKIT! LAWAN KORUPSI!

LAPOR AN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGAR AN 2012

BANGKIT! LAWAN KORUPSI! LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 S E M E S T E R I TA H U N A N G G A R A N 2 0 1 2

i

halaman ini sengaja dikosongkan (this page left blank intentionally)

ii

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


RINGKASAN EKSEKUTIF KORUPSI IBARAT PENYAKIT KANKER bagi kehidupan bangsa dan negara yang apabila tidak diberantas akan semakin menyebar, mengakar, dan sulit diatasi. Cepat atau lambat tetapi pasti, korupsi akan berdampak pada degradasi kesejahteraan masyarakat, meningkatnya tindak kejahatan, hingga disintegrasi sosial. Namun pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang mudah karena praktik dan perilaku korupsi tidak hanya terjadi pada Pegawai Negeri, Pegawai BUMN/BUMD, ataupun anggota parlemen pusat dan daerah, tetapi juga pada semua lapisan masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan di berbagai bidang untuk mendorong peningkatan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat secara konprehensif, terpadu, sinergis, serta berkesinambungan oleh seluruh unsur masyarakat guna mencegah timbulnya praktik-praktik korupsi. Sejalan dengan hal tersebut maka pada awal periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I, Presiden mencanangkan strategi pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 terdiri dari 10 (sepuluh) diktum umum yang ditujukan kepada seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) diktum khusus yang ditujukan hanya pada beberapa Pimpinan Kementerian/Lembaga saja. Kesebelas diktum ini diharapkan mampu mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengantisipasi berbagai modus korupsi, serta mampu menjadi alat dalam percepatan pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, seluruh penyelenggara negara diminta untuk saling bahu membahu bersinergi melakukan percepatan pemberantasan korupsi, meningkatkan kinerja dan pelayanan, menerapkan kesederhanaan, menerapkan penghematan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, sehingga diharapkan akan tercipta penyelenggaraan negara yang efektif, efisien, akuntabel, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tugas dan fungsi Kementerian Keuangan untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara menjadikan Kementerian Keuangan mempunyai peran sangat strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi tidak terlepas dari keuangan dan kekayaan negara. Begitu pentingnya peran Kementerian Keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga Kementerian Keuangan selain harus melaksanakan diktum umum, juga mendapat amanat untuk mengimplementasikan diktum khusus Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Kesadaran akan peran strategis itu menjadikan Kementerian Keuangan sudah sejak lama, jauh sebelum diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan melakukan perbaikan diberbagai bidang, seperti dibentuknya kantor-kantor modern, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM, serta diselesaikannya paket Undang-Undang Keuangan iii

Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sejak diberlakukannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004, Kementerian Keuangan selalu aktif melaksanakan seluruh Diktum dalam Inpres dimaksud. Laporan Kormonev (Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi) Kementerian Keuangan atas pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 untuk tahun 2009 mendapat penilaian terbaik oleh Kementerian PAN dan RB, dan pada tahun 2012 ini Kementerian Keuangan mendapatkan penghargaan dari Sekretaris Kabinet atas capaian-capaian dalam pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di tahun 2011. Terkait dengan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dimaksud, pada awal tahun 2012 telah dilakukan perumusan indikator-indikator dan targetnya. Dari sepuluh diktum umum dan satu diktum khusus telah dirumuskan 46 indikator yang terdiri dari 23 indikator diktum umum dan 23 indikator diktum khusus. Seluruh unit eselon I melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Melakukan koordinasi dengan seluruh unit eselon I dalam pemantauan capaian target sampai dengan semester I tahun 2012, dan menyusun laporan kormonev semester I tahun 2012. Secara umum dapat dikatakan bahwa Kementerian Keuangan telah melaksanakan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dengan baik. Hal ini terlihat dari tingginya capaian/realisasi pada semester I tahun 2012 atas target tahun 2012. Dari 46 indikator yang telah ditetapkan pada awal semester I tahun 2012, sebanyak 22 indikator telah tercapai (100%) dan/atau melampaui target. Sementara itu, sebanyak 5 indikator capainya telah lebih dari 90%, dan hanya 3 indikator yang capainnya masih dibawah 50%. Indikator-indikator yang telah tercapai 100% antara lain yaitu: 1. Persentase pejabat/pegawai yang telah menetapkan Kontrak Kinerja; 2. Persentase tercapainya ketaatan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa; 3. Persentase pemenuhan permintaan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum; 4. Kerjasama unit kepatuhan internal DJP dengan Itjen dan KPK; 5. Terlaksananya kerjasama unit penegak hukum internal DJBC, Itjen dan KPK. Indikator-indikator yang capaiannya telah melebihi target yang ditentukan (lebih dari 100%), antara lain yaitu: 1. Jumlah program pencegahan dan pemberantasan korupsi (capaian 108,11%, dari target sebanyak 37 program realisasinya 40 program); 2. Jumlah pejabat/pegawai yang bersertifikat LKPP (capaian 115,07%, dari target 2.103 pegawai realisasinya 2.420 pegawai bersertifikat LKPP); 3. Jumlah kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan aparatur (capaian 104%, dari target 43 kegiatan realisasinya 45 kegiatan); Indikator-indikator yang realisasinya telah mendekati target, antara lainyaitu: 1. Jumlah penyedia barang dan jasa yang diverifikasi oleh Pusat LPSE Kementerian Keuangan (capaian 96,89%, dari target 8.000 unit kerja baru terealisir 7.751 unit kerja); 2. Persentase jumlah pejabat yang telah menyampaikan LHKPN (capaian 95,09%, dari target 100%; 3. Kepatuhan Bank Persepsi/Pos Persepsi dalam melaksanakan kontrak dengan capaian 96,15%.

iv



Indikator-indikator dengan capaian yang relatif rendah (kurang dari 50%), yaitu: 1. Persentase LAKIP eselon I yang telah dievaluasi Itjen (capaian 41,66%, yaitu 5 dari 12 LAKIP Eselon I); 2. Jumlah kerjasama pengkajian/penelaahan dengan KPK (capaian 50%, yaitu 3 dari 6 kerja sama pengkajian/penelaahan yang ditargetkan) ; 3. Terlaksananya penyaluran transfer ke daerah tepat waktu dan efisien (capaiannya baru 46,64% dari target 100%). Indikator-indikator yang targetnya belum tercapai sepenuhnya akan direalisasikan pada semester II tahun 2012. Beberapa capaian yang cukup rendah seperti presentase LAKIP eselon I yang dievaluasi Itjen, 5 LAKIP sudah selesai dievaluasi, sedangkan 7 LAKIP Unit Eselon I lainnya saai ini sedang dalam proses evaluasi, dan diperkirakan dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2012. Penyaluran dana transfer ke daerah dilakukan secara bertahap dan tidak bisa dipercepat. Meskipun penyaluran dana transfer ke daerah pada semester I tahun 2012 baru terealisasi sebesar 41,66%, diharapkan akan dapat direalisasikan sepenuhnya pada akhir tahun 2012.

v

DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN A. Umum B. Organisasi Kormonev (Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi) Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Kementerian Keuangan C. Dasar Hukum BAB II STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN A. Organisasi Kantor Pusat Kementerian Keuangan B. Kantor Vertikal C. Unit Pelaksana Teknis BAB III LAPORAN SEMESTER I Tahun 2012 PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004 A. DIKTUM UMUM 1. Diktum PERTAMA 2. Diktum KEDUA 3. Diktum KETIGA 4. Diktum KEEMPAT 5. Diktum KELIMA 6. Diktum KEENAM 7. Diktum KETUJUH 8. Diktum KEDELAPAN 9. Diktum KESEMBILAN 10. Diktum KESEPULUH B. DIKTUM KHUSUS 1. Diktum KESEBELAS Angka 1 2. Diktum KESEBELAS Angka 2 C. Ringkasan Capaian Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Di Lingkungan Kementerian Keuangan Semester I Tahun 2012 BAB IV KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN TERKAIT UPAYA PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN A. Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman dengan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait Lainnya B. Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi pejabat/pegawai Kemenkeu C. Penandatanganan Pakta Integritas D. Penerbitan Edaran tentang Kewajiban Pemasangan Spanduk Anti Korupsi E. Bidang Sumber Daya Manusia F. Whistle Blowing System di Lingkungan Kementerian Keuangan G. Bidang Pengadaan Barang/Jasa H. Perkembangan Implementasi Balanced Scorecard Kementerian Keuangan Tahun 2012 BAB V PENUTUP LAMPIRAN DAN MATRIK vi


2 3 4 8 10 11

14 15 15 16 18 19 20 21 22 22 23 24 28

32 33 34 34 34 35 36 36


BAB I

PENDAHULUAN

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum Korupsi ibarat penyakit kanker bagi kehidupan bangsa dan negara yang apabila tidak diberantas akan semakin menyebar, mengakar dan sulit diatasi, serta cepat atau lambat akan berdampak pada degradasi kesejahteraan masyarakat, meningkatnya tindak kejahatan, hingga disintegrasi sosial. Namun pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang sederhana dan mudah karena praktik dan perilaku korupsi tidak hanya dapat terjadi pada Pegawai Negeri, Pegawai BUMN/BUMD, ataupun anggota parlemen pusat dan daerah, tetapi juga dapat terjadi pada semua lapisan masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih jauh untuk merumuskan sistem hukum yang strategis dan perbaikan disegala bidang, yang tidak semata-mata ditujukan pada efektifitas penindakan, tetapi juga mampu mencegah timbulnya praktik-praktik korupsi, yang dengan sendirinya akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui, bahwa pada awal periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I, Presiden mencanangkan strategi pemberantasan korupsi dengan mengeluarkan

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi. Inpres 5 Tahun 2004 ini ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Para Gubernur, dan Para Bupati dan Walikota. Inpres 5 Tahun 2004 tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) diktum umum dan 1 (satu) diktum khusus. Muatan 11 (sebelas) diktum ini diharapkan mampu mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi berbagai modus korupsi dan memperbaiki kinerja aparat pemerintah. Dalam hubungan ini Kementerian Keuangan adalah salah satu pilar negara yang mempunyai tugas dan fungsi strategis berkaitan dengan seluruh upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, mengingat korupsi tidak terlepas dari keuangan dan kekayaan negara. Begitu strategisnya peran Kementerian Keuangan dalam percepatan dan pemberantasan korupsi maka Kementerian Keuangan selain harus melaksanakan seluruh Diktum Umum Inpres tersebut, juga mendapat amanat secara khusus pada Diktum Kesebelas. Diktum Kesebelas butir 2 Inpres Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan bahwa “khusus kepada Menteri Keuangan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak, dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi, dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya”. Dalam implementasinya, Kementerian Keuangan sejak tahun 2007 telah melaksanakan seluruh diktum Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Untuk mendukung pelaksanaan Inpres tersebut, Kementerian Keuangan juga telah membuat MoU dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Upaya nyata yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah melaksanakan program reformasi birokrasi, yang meliputi: penataan organisasi, penyempurnaan business process, serta peningkatan disiplin dan kualitas sumber daya manusia (3 pilar reformasi birokrasi Kementerian Keuangan) dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan dan kekayaan negara yang profesional, akuntabel, dan tepat arah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik.

2



Sejalan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, maka sejak tahun 2011 bangunan 3 pilar reformasi birokrasi Kementerian Keuangan disesuaikan menjadi 8 area perubahan yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem SDM Aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, meskipun sebenarnya seluruh aspek pada 8 area perubahan sudah tercakup dalam kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan.

B. Organisasi Kormonev (Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Kementerian Keuangan Menindaklanjuti dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan amanat Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Kep/120/M.PAN/4/2006, pada awal Tahun 2007 Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 38/KMK.01/2007 tentang Pengorganisasian, Personel, dan Mekanisme Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Departemen Keuangan. Selanjutnya untuk memantapkan pelaksanaan Inpres tersebut, setiap Tahun susunan Tim Kormonev Kementerian Keuangan diubah dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Secara garis besar, susunan keanggotaan Tim Kormonev Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, terdiri atas: 1. Penanggung jawab adalah Menteri Keuangan; 2. Koordinator Pelaksana Inpres Nomor 5 Tahun 2004 adalah Sekretaris Jenderal; 3. Sekretariat Pelaksana adalah Pimpinan unit organisasi di bawah Sekretariat Jenderal, dalam hal ini adalah Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia; 4. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi adalah Inspektur Jenderal; 5. Sekretariat Monitoring dan Evaluasi adalah Pimpinan unit dibawah Sekretariat Inspektorat Jenderal; 6. Kelompok Kerja (Pokja) Monitoring dan Evaluasi adalah Inspektur Bidang Investigasi dan para Sekretaris Ditjen/ Badan serta Kepala Bagian yang membidangi organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Keuangan. Atas dasar Keputusan Menteri Keuangan tersebut, para Pimpinan Unit Eselon I melalui Sekretaris masing-masing melakukan program-program kegiatan dan pengkajian tentang agenda percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Program yang telah dilaksanakan oleh Tim Kormonev Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan Kementerian Keuangan pada semester I tahun 2012 meliputi kegiatan sebagai berikut: 1.

Merumuskan indikator-indikator kinerja pelaksanaan 11 (sebelas) diktum dalam Inpres 5 Tahun 2004. Dari sepuluh diktum umum dan satu diktum khusus telah dirumuskan 46 indikator yang terdiri dari 23 indikator diktum umum dan 23 indikator diktum khusus. Dengan berpedoman pada indikator-indikator tersebut, masing-masing unit Eselon I memiliki persamaan persepsi dan parameter untuk melaksanakan amanat setiap diktum terkait dengan program percepatan pemberantasan korupsi. Indikator-indikator yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan 11 diktum Inpres tersebut setiap periode dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika organisasi dan manajemen keuangan negara;

3

BAB I PENDAHULUAN

2. Menyusun Laporan Semester I tahun 2012 Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan indikator-indikator yang dirumuskan dan disusun pada awal tahun 2012. Dalam menyusun laporan pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004, semua unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan secara aktif terlibat dalam memberikan kontribusi pengisian data, mengingat pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004 terkait dengan upaya, target, dan capaian sejatinya dilakukan oleh masing-masing unit Eselon I; 3. Menyelenggarakan sosialisasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi kepada pejabat dan pegawai di masing-masing unit Eselon I.

C. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan INPRES Nomor 5 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menpan Nomor: KEP/120/M.PAN/4/2006; 9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

10. Instruksi Menteri Keuangan Nomor: 78/IMK.01/2009 tentang Penelaahan, Pengkajian, dan/ atau Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tugas Departemen Keuangan Yang Berpotensi Terjadinya Praktik Korupsi;

4



11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 873/KM.1/2012 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Kementerian Keuangan. 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 38/KMK.01/2011 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

5

BAB I PENDAHULUAN


6



BAB II

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN

7

BAB II STRUK TUR OR GANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Organisasi Kantor Pusat Kementerian Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (lihat gambar 1), susunan organisasi Kementerian Keuangan terdiri atas: 1. Menteri Keuangan; 2. Wakil Menteri Keuangan; 3. Sekretariat Jenderal (Setjen); 4. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA); 5. Direktorat Jenderal Pajak (DJP); 6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC); 7. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB); 8. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); 9. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK); 10. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU); 11. Inspektorat Jenderal (Itjen); 12. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK); 13. Badan Kebijakan Fiskal (BKF); 14. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK); 15. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara; 16. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara; 17. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional; 18. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal; 19. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi; 20. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan; 21. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai; 22. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan; 23. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan 24. Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.

Selain itu, di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan terdapat Sekretariat Pengadilan Pajak yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2007, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 251/PMK.01/2011, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011.

8



GAMBAR 1, ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN

9


B. Kantor Vertikal

Selain unit-unit sebagaimana terdapat pada gambar I, terdapat 4 unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki kantor vertikal di daerah, yaitu: 1. Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 29/ PMK.01/2012 memiliki kantor vertikal yang terdiri atas: a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus; c. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus; d. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar; e. Kantor Pelayanan Pajak Madya; f.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama;

g. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). 2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 131/PMK.01/2011 memiliki kantor vertikal yang terdiri atas: a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC); c.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean (KPPBC Madya Pabean);

d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Cukai (KPPBC Madya Cukai); e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean A (KPPBC Madya Pabean A); f.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B (KPPBC Madya Pabean B);

g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean C (KPPBC Madya Pabean C); h. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). 3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, memiliki kantor vertikal yang terdiri atas: a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki kantor vertikal yang terdiri atas: a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

10



C. Unit Pelaksana Teknis

Selain memiliki kantor-kantor vertikal, Kementerian Keuangan juga mempunyai beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah beberapa unit eselon I dan II sebagai berikut: 1. Direktorat Jenderal Pajak memiliki UPT, yaitu: a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (Data Processing Center/DPC, Direktorat Jenderal Pajak); b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan; c. Kantor Pengolahan Data Eksternal. 2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki UPT, yaitu: a. Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; b. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang. 3

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keungan memiliki UPT, yaitu: a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

4. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi-Sekretariat Jenderal memiliki UPT, yaitu:

Kantor Pengelolaan Barang Milik Negara dan Teknologi Informasi Keuangan.

11



12



BAB III

LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2012 PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004

13

BAB III LAPOR AN SEMESTER I TAHUN 2012 PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004

Sebagaimana disebutkan pada Bab I, bahwa pada awal tahun 2012 telah dirumuskan 46 indikator dan targetnya sebagai pelaksanaan diktum-diktum pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Uraian Indikator dan Target tampak pada subbab-subbab berikut ini.

A. DIKTUM UMUM 1. Diktum PERTAMA

Diktum Pertama, yaitu “Pejabat yang termasuk penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaan agar segera melaporkannya kepada KPK”, diimplementasikan melalui perumusan 2 (dua) indikator sebagai berikut: a. Persentase jumlah pejabat yang telah menyampaikan LHKPN s.d. akhir tahun, yaitu perbandingan jumlah pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dengan jumlah pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN.

Selain berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kewajiban pejabat/pegawai Kementerian Keuangan untuk menyampaikan LHKPN juga diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2011 (KMK Terlampir). Pada tahun 2012, Kementerian Keuangan menentukan target sebesar 100% bagi pejabat/pegawai yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Pejabat/pegawai yang wajib LHKPN pada 3 unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu Ditjen Anggaran (154 pegawai), Ditjen Kekayaan Negara (229 pegawai), dan Ditjen Pengelolaan Utang (79 pegawai), seluruhnya telah menyampaikan LHKPN baik formulir A maupun formulir B kepada KPK (100%). Sementara itu, 9 unit eselon I lainnya belum dapat mencapai target yang ditentukan, yaitu Setjen yang telah menyampaikan LHKPN sebanyak 243 dari 292 pegawai (83,22%), Ditjen Pajak sebanyak 16.549 dari 17.423 pegawai (94,98%), Ditjen Bea dan Cukai sebanyak 3.742 dari 3.782 pegawai (98,94%), Ditjen Perbendaharaan 876 dari 889 pegawai (98,54%), Ditjen Perimbangan Keuangan sebanyak 6 dari 42 pegawai (14,29%), Inspektorat Jenderal sebanyak 163 dari 221 pegawai (73,76%), Bapepam-LK sebanyak 197 dari 238 pegawai (82,77%), BKF sebanyak 36 dari 47 pegawai (77%), dan BPPK sebanyak 97 dari 130 pegawai (74,62%).

Berdasarkan data tersebut, sampai dengan semester I tahun 2012 terdapat 22.371 pejabat/pegawai yang telah menyampaikan LHKPN kepada KPK dari 23.526 pegawai/pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN (95,09%). Namun demikian penyampaian LHKPN akan terus dilakukan di semester II mendatang.

b. Persentase pemberian sanksi/peringatan terhadap pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yaitu perbandingan antara jumlah pejabat yang telah diberikan sanksi/peringatan dengan jumlah pejabat yang belum menyampaikan LHKPN.

Target tahun 2012 untuk indikator dua adalah sebesar 100%. Sementara itu, dari 1.155 pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang belum menyampaikan LHKPN, seluruhnya telah dijatuhkan sanksi/ peringatan tertulis ( tingkat capaian 100%).

14



2. Diktum KEDUA

Diktum Kedua, yaitu “Membantu KPK dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN di lingkungannya”, diimplementasikan dengan merumuskan 1 (satu) buah indikator Persentase Tambahan Berita Negara (TBN) LHKPN Yang Telah Diumumkan di Papan Internal, yaitu perbandingan antara jumlah NHK yang diumumkan di papan internal dengan jumlah NHK yang diterima.

Sampai dengan semester I tahun 2012, jumlah TBN yang telah diterima unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebanyak 9.430, dan seluruhnya telah diumumkan di papan internal (tingkat capaian 100%) dengan rincian TBN yang diterima sebagaimana dalam tabel 2.

Tabel 1. Jumlah TBN Kementerian Keuangan No

Unit Eselon I

Jumlah TBN yang telah Diumumkan

1.

Sekretariat Jenderal

211 TBN

2.

Ditjen Anggaran

3.

Ditjen Pajak

4.

Ditjen Bea dan Cukai

188 TBN

5.

Ditjen Perbendaharaan

876 TBN

6.

Ditjen Kekayaan Negara

57 TBN

7.

Ditjen Perimbangan Keuangan

14 TBN

8.

Ditjen Pengelolaan Utang

14 TBN

140 TBN 7.699 TBN

9.

Inspektorat Jenderal

10.

Bapepam-LK

11.

BKF

31 TBN 197 TBN 3 TBN

TOTAL

9.430 TBN

3. Diktum KETIGA,

Diktum Ketiga, yaitu “Membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat”, diimplementasikan melalui perumusan 3 (tiga) indikator sebagai berikut: a. Persentase pejabat/pegawai yang telah menetapkan kontrak kinerja (KK), yaitu perbandingan antara jumlah pejabat eselon I sampai dengan pelaksana yang telah menetapkan KK dengan jumlah pejabat eselon I sampai dengan pelaksana.

Berdasarkan KMK Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah diatur bahwa seluruh pegawai Kementerian Keuangan, dari pejabat eselon I s.d. pelaksana, wajib menetapkan dan menandatangani Kontrak Kinerja (KK) sebagai komitmen masing-masing individu untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari (lihat gambar 2).

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, jumlah pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang wajib menetapkan KK adalah sebanyak 61.212 pejabat/pegawai, dan sampai dengan semester I tahun 2012 seluruhnya telah menandatangani KK (capaian 100%).

15


Gambar 2. Balanced Scorecard Kemenkeu Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan

RENSTRA 2010-2014 VISI

ROADMAP 2010-2014

BALANCED SCORECARD

Kemenkeu-Wide

Level kementerian (individual scorecard Menteri Keuangan)

Kemenkeu-One

Level unit eselon I (individual scorecard Pimpinan Unit Eselon I)

Kemenkeu-Two

Level unit eselon II (individual scorecard Pimpinan Unit Eselon II)

Kemenkeu-Three

Level unit eselon III (individual scorecard Pimpinan Unit Eselon III)

Kemenkeu-Four

Level unit eselon IV (individual scorecard Pimpinan Unit Eselon IV)

Kemenkeu-Five

Individual Scorecard

b. Persentase unit kerja yang menyampaikan laporan kinerja (LAKIP), yaitu perbandingan antara jumlah unit kerja yang telah menyampaikan LAKIP unit eselon I, eselon II, eselon III bagi unit kantor vertikal, dan UPT dengan jumlah unit kerja eselon I, II, dan III (khusus unit kantor vertikal), serta UPT yang wajib menyampaikan LAKIP.

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, total jumlah unit eselon I s.d. II di lingkungan Kementerian Keuangan yang wajib menyampaikan LAKIP tahun 2011 adalah sebanyak 621 unit kerja, sampai dengan semester I tahun 2012 seluruhnya telah menyampaikan LAKIP secara berjenjang Ke Menteri Keuangan. Sehingga tingkat capaian unit kerja yang menyampaikan LAKIP adalah 100%.

c. Persentase LAKIP eselon I yang telah dievaluasi, yaitu perbandingan antara jumlah LAKIP unit eselon I yang telah dievaluasi Inspektorat Jenderal dengan jumlah LAKIP unit eselon I yang telah dilaporkan ke Inspektorat Jenderal.

Sampai dengan semester I tahun 2012, Inspektorat Jenderal (Itjen) baru dapat menyelesaikan evaluasi terhadap 5 LAKIP dari target 12 LAKIP unit eselon I, sehingga capaian atas indikator ini adalah sebesar 41,66%. Adapun LAKIP yang telah selesai dievaluasi oleh Itjen adalah LAKIP Ditjen Pengelolaan Utang, Ditjen Anggaran, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perbendaharaan, dan Sekretariat Jenderal. Sedangkan 7 LAKIP eselon I lainnya masih dalam proses evaluasi, yang dijadwalkan akan diselesaikan pada bulan Oktober 2012.

4. Diktum KEEMPAT,

Diktum Keempat, yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, dan menghapuskan pungutan liar”, diimplementasikan melalui perumusan 6 (enam) indikator sebagai berikut:

16



a. Persentase

penyelesaian

penyusunan

SOP

dan

penyempurnaan

SOP

layanan

publik,

yaitu perbandingan jumlah SOP layanan publik yang diusulkan unit eselon I dengan jumlah SOP layanan publik yang mendapat rekomendasi untuk ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal.

Sampai dengan semester I tahun 2012 jumlah SOP layanan publik yang diusulkan unit eselon I adalah sebanyak 345 SOP, dan yang direkomendasi oleh Sekretariat Jenderal sebanyak 187 SOP (54,2%). Adapun penyelesaian SOP layanan publik lainnya akan diselesaikan pada semester II tahun 2012.

b. Jumlah SOP layanan unggulan, yaitu akumulasi SOP layanan unggulan (termasuk SOP tahun sebelumnya).

Sampai dengan semester I tahun 2012, jumlah akumulasi SOP layanan unggulan di lingkungan Kementerian Keuangan adalah 102 SOP yang tersebar di masing-masing unit eselon I (100%), yaitu: 1). Sekretariat Jenderal 19 SOP unggulan; 2). Ditjen Pajak 16 SOP unggulan; 3). Ditjen Bea dan Cukai 21 SOP unggulan; 4). Ditjen Anggaran 5 SOP unggulan; 5). Ditjen Perbendaharaan 5 SOP unggulan; 6). Ditjen Kekayaan Negara 13 SOP unggulan; 7). Ditjen Perimbangan Keuangan 6 SOP unggulan; 8). Ditjen Pengelolaan Utang 3 SOP unggulan; 9). Inspektorat Jenderal 1 SOP unggulan; 10). Bapepam-LK 10 SOP unggulan; dan 11). BPPK 3 SOP unggulan.

c. Persentase SOP layanan unggulan yang telah ditayangkan di website Kemenkeu, yaitu perbandingan antara jumlah SOP layanan unggulan yang telah ditayangkan dengan jumlah SOP layanan unggulan.

Dari 102 SOP layanan unggulan di lingkungan Kementerian Keuangan, seluruhnya telah ditayangkan baik di website Kemenkeu maupun di website masing-masing unit eselon I (100%).

d. Rata-Rata persentase penyelesaian janji waktu layanan unggulan.

Target penyelesaian janji waktu layanan unggulan untuk semester I tahun 2012 adalah 100%. Berdasarkan data dari seluruh unit eselon I, janji waktu layanan unggulan yang diberikan Kementerian Keuangan kepada masyarakat/stakeholders telah mencapai 104%. Terkait IKU rata-rata presentase realisasi janji layanan unggulan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1). Perhitungan IKU ini menggunakan dua komponen yaitu dokumen yang diselesaikan tepat waktu (bobot 70) dan rata-rata waktu penyelesaian dokumen (bobot 30). Bobot 70 dan 30 diambil berdasarkan rentang bobot kualitas IKU Exact/Low dan Activity/High. 2). Rata-rata waktu penyelesaian dapat dicapai maksimum 120 %. 3). Apabila capaian parameter "∑ dokumen tepat waktu” adalah 100% maka dikonversi menjadi 120%. Jika capainya < 100% maka tidak dikonversi ke 120%.

Layanan unggulan dimaksud adalah layanan unggulan yang tersebar di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan, baik yang digunakan oleh masyarakat, Kementerian/Lembaga lain, maupun internal Kementerian Keuangan sebagai stakeholders.

17


e. Tercapainya indeks kepuasan konsumen (masyarakat/stakeholder)

Target atas indikator ini di tahun 2012 adalah sebesar 3.86 dari skala 5. Pencapaian untuk indikator dimaksud belum dapat direalisasikan, mengingat kegiatan/survey pengukuran indeks kepuasan konsumen dimaksud baru akan dilaksanakan pada semester II tahun 2012.

f.

Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat atas layanan publik, yaitu perbandingan antara jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan jumlah pengaduan masyarakat.

Pada semester I tahun 2012, jumlah pengaduan masyarakat atas layanan publik yang diberikan oleh unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebanyak 851 pengaduan, sedangkan jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti adalah sebanyak 772 pengaduan (capaian 90,72%), dan sisanya sebanyak 79 pengaduan masih dalam proses penyelesaian dengan unit terkait (lihat tabel 1).

Tabel 2. Jumlah Pengaduan Masyarakat No

Unit Eselon I

1.

Ditjen Pajak

2.

JUMLAH Pengaduan

Selesai Ditindaklanjuti

380 pengaduan

302 pengaduan

Ditjen Bea dan Cukai

75 pengaduan

75 pengaduan

3.

Ditjen Perbendaharaan

50 pengaduan

49 pengaduan

4.

Ditjen Kekayaan Negara

18 pengaduan

18 pengaduan

5.

Inspektorat Jenderal

98 pengaduan

98 pengaduan

6.

Bapepam-LK

149 pengaduan

149 pengaduan

7.

BPPK

81 pengaduan

81 pengaduan

851 pengaduan

772 pengaduan

Total

g. Persentase kantor/unit kerja yang telah menyediakan fungsi help desk/customer service

Saat ini Kementerian Keuangan memiliki 725 kantor yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, dan seluruhnya telah menyediakan fungsi help desk/customer service (100%).

5. Diktum KELIMA,

Diktum Kelima, yaitu “Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi”, diimplementasikan melalui perumusan 1 (satu) indikator yaitu, Jumlah program pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada tahun 2012 telah terealisir sebanyak 40 kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dari target sebanyak 37 kegiatan (108,11%). Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: a. Pemasangan banner-banner anti korupsi; b. Sosialisasi sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); c. Meningkatkan awareness tentang manajemen risiko termasuk risiko fraud, workshop, pelatihan, focus group discussion (FGD) pencegahan dan pemberantasan korupsi; d. Melakukan kajian bersama Menkeu-BI tentang pembatasan transaksi tunai sesuai program Inpres 17 Tahun 2011; e. Penunjukan unit pengelola pelaporan dan pembentukan saluran pengaduan whistleblowing yang meliputi: telepon/sms, kotak pengaduan, dan email; f.

18

Melaksanakan sosialisasi disiplin pegawai tanggal 13 Juni 2012;



g. Melaksanakan sosialisasi penerapan pengendalian intern kepada pegawai tanggal 28 Maret 2012; h. Melaksanakan program whistleblowing system di lingkungan DJBC yang terintegrasi dengan sistem di Kementerian Keuangan; i.

Melakukan sidak sebagai wujud pelaksanaan program kegiatan penegakan kepatuhan pelaksanaan tugas ke 10 kantor;

j.

Melaksanakan program pemantauan pengendalian intern;

k. Melaksanakan program asistensi pelaksanaan sistem pengendalian internal (SPI); l.

Melaksanakan program workshop sistem pengendalian internal (SPI);

m. Melaksanakan sosialisasi WiSe dan anti korupsi; n. Melaksanakan Pendampingan dan pemantauan aplikasi WiSe pada unit eselon I Kementerian Keuangan; o. Melakukan Eksaminasi Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P); p. Melakukan Pemantauan LHKPN unit-unit eselon I Kementerian Keuangan; q. Menindaklanjuti laporan PPATK atas transaksi keuangan mencurigakan para pegawai Kementerian Keuangan.

6. Diktum KEENAM,

Diktum Keenam, yaitu “Melaksanakan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari APBN maupun APBD”, diimplementasikan melalui perumusan 3 (tiga) indikator sebagai berikut: a. Jumlah pejabat yang bersertifikat LKPP.

Pada semester I tahun 2012, jumlah pegawai Kementerian Keuangan yang mendapatkan sertifikat LKPP sebanyak 2.420 orang dari target sebanyak 2.103 orang (capaian 115,07%). Dengan demikian, jumlah pejabat/pegawai Kementerian Keuangan yang telah memiliki sertifikat LKPP adalah sebanyak 6.042 orang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain: 1). Kegiatan bimbingan teknis dan ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan bekerjasama dengan LKPP; 2). Diklat pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh BPPK bekerjasama dengan LKPP; 3). Kegiatan ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon I lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pegawai yang bersertifikat di lingkungannya masing-masing; 4). Kegiatan ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh LKPP secara langsung kepada para pegawai yang membutuhkan sertifikat melalui sistem ujian sertifikasi secara komputer.

b. Persentase tercapainya ketaatan terhadap prosedur pengadaan barang.

Selama semester I tahun 2012, Inspektorat Jenderal telah melakukan audit belanja modal pada 10 Satker di lingkungan Kementerian Keuangan. Dari audit belanja modal terhadap 10 satker tersebut tidak ditemukan ketidaktaatan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian persentase tercapainya ketaatan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa sebesar 100%.

Adapun satker yang telah diaudit oleh Itjen adalah: 1. Kantor Pusat DJP dengan nilai pengadaan Rp130.324.000.000,-; 2. Setjen dengan nilai pengadaan Rp358.955.000.000,-; 3. Kantor Pusat DJBC dengan nilai pengadaan Rp220.541.000.000,-; 4. Kantor Pusat DJKN dengan nilai pengadaan Rp25.822.000.000,-;

19


5. Kantor Pusat DJPBN dengan nilai pengadaan Rp89.599.000.000,-; 6. BAPEPAM-LK dengan nilai pengadaan Rp28.487.000.000,-; 7. PUSDIKLAT KNPK dengan nilai pengadaan Rp15.370.000.000,-; 8. Sekretariat PP dengan nilai pengadaan Rp1.587.000.000,-; 9. DJA dengan nilai pengadaan Rp18.898.000.000,-; dan 10. STAN dengan nilai pengadaan Rp42.673.000.000,-. c. Persentase penghematan belanja barang dan belanja modal dengan pelaksanaan e-procurement.

Pada semester I tahun 2012, penghematan paket pengadaan barang/jasa Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Pusat LPSE adalah sebesar 16,60% dari target 20%. Sementara itu penghematan yang dilakukan oleh Pusat LPSE atas pengadaaan barang/jasa dari Kementerian/Lembaga lain adalah sebesar 8,30%. Rincian jumlah dana/paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pusat LPSE dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Dana/Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Oleh LPSE No

Agency

1.

Paket

2. 3.

Kementerian Keuangan

Non-Kementerian Keuangan

1.777 Paket

894 Paket

Total Pagu Pengadaan Selesai

Rp6,119,526,617,640.19

Rp2,260,199,027,568.00

Nilai Hasil Lelang

Rp5,103,742,575,393.65

Rp2,072,554,720,491.53

4.

Penghematan

Rp1,015,784,042,246.54

Rp 187,644,307,076.47

5.

Persentase Penghematan

16,60%

8,30%

Total Penghematan (4+5) =

14,36%

d. Jumlah penyedia barang dan jasa yang diverifikasi oleh Pusat LPSE Kementerian Keuangan.

Pusat LPSE Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 8.000 penyedia barang/jasa yang akan diverifikasi, dan sampai dengan akhir semester I tahun 2012 telah dilakukan verifikasi terhadap 7.751 penyedia barang/ jasa (capaian 96,89%). Sisa sebanyak 249 penyedia barang dan jasa ditargetkan akan diselesaikan pada semester II.

Proses verifikasi penyedia barang/jasa merupakan proses pembuktian otentifikasi persyaratan yang dimiliki sebelum penyedia barang/jasa tersebut dinyatakan terdaftar melalui kepemilikan user id dan password khusus untuk ikut serta dalam lelang secara elektronik di lingkungan Kementerian Kuangan. Proses verifikasi ini merupakan tahapan akuntabalitas yang dilakukan oleh Pusat LPSE untuk menghasilkan pasar virtual e-Procurement yang berkualitas. Selain itu, guna mendukung kegiatan verifikasi offline di kantor layanan, dilakukan verifikasi lapangan oleh petugas Pusat LPSE Kementerian Keuangan ke lokasi penyedia barang/ jasa berdomisli sebagai pembuktian dan validasi data penyedia barang/jasa tersebut.

7.

Diktum KETUJUH,

Diktum Ketujuh, yaitu “Menerapkan kesederhanaan hidup baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara”, diimplementasikan melalui perumusan indikator: Menetapkan penghematan penyelenggaraan kegiatan perkantoran.

Dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Keuangan Nomor 12/IMK.01/2012 tentang Penghematan Energi dan Air di Lingkungan Kementerian Keuangan, seluruh eselon I diinstruksikan untuk menegaskan kembali instruksi

20



tersebut baik melalui surat edaran maupun instruksi pimpinan eselon I yang bersangkutan. Dengan demikian, di tahun 2012 ditargetkan sebanyak 12 peraturan terkait kesederhanaan hidup, baik dalam kedinasan maupun kehidupan pribadi. Pada semester I telah terealisir sebanyak 8 peraturan (66,67%) yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal, Ditjen Anggaran, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal. Sementara itu, unit eselon I lainnya akan merealisasikan pada semester II tahun 2012.

8.

Diktum KEDELAPAN,

Diktum Kedelapan, yaitu “Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian negara, kejaksaan RI dan KPK dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka”, diimplementasikan melalui perumusan indikator: Persentase pemenuhan permintaan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum.

Pada semester I tahun 2012, terdapat 68 permintaan informasi, baik dari KPK, Kejaksaan Agung, maupun dari Kepolisian Negara RI. Dari 68 permintaan tersebut, Kementerian Keuangan telah memenuhi seluruhnya (realisasi 100%). Permintaan tersebut antara lain ditujukan kepada: a. Ditjen Anggaran, dengan rincian sebagai berikut: 1). KPK

: 4 permintaan informasi/keterangan.

2). Kejaksaan


3). Pengadilan Negeri


4). Mahkamah Konstitusi : 3 permintaan informasi/keterangan. b. Ditjen Pajak, dengan rincian sebagai berikut: 1). KPK


2). Kepolisian


3). Kejagung


c.

Ditjen Perbendaharaan, dengan rincian sebagai berikut:

KPK


d. Inspektorat Jenderal, dengan rincian sebagai berikut:

1). KPK

: 1 permintaan informasi/keterangan

2). Kepolisian

: 2 permintaan informasi/keterangan

Kemenkeu dan Kejaksaan melakukan penandatanganan kesepahaman bersama tentang koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Aula Djuanda Kemenkeu, Kamis 5 April 2012

21


9. Diktum KESEMBILAN,

Diktum Kesembilan, yaitu “Melakukan kerjasama dengan KPK untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung Jawab masing-masing”, diimplementasikan melalui perumusan indikator: Jumlah kerjasama dengan KPK.

Sampai dengan semester I tahun 2012, Kementerian Keuangan telah melaksanakan 3 kerjasama dengan KPK dari target 6 kegiatan kerjasama (50%). Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa pertukaran informasi dan kerjasama dalam penindakan/pemberantasan korupsi, yaitu: a. DJBC Mengundang KPK sebagai Pemateri dalam Workshop Pengendalian Internal tanggal 11 s.d. 13 April 2012; b. Pelaksanaan Action Plan Laporan Hasil Observasi KPK terhadap Sistem Pengawasan dan Pelayanan Cukai Tahun 2010 oleh DJBC; c. Itjen melakukan pertukaran informasi dan kerja sama dalam penindakan/pemberantasan korupsi dengan KPK. d.

Kerja sama Sekretariat Pengadilan Pajak dengan KPK mengenai percepatan pemberantasan korupsi dan perubahan-perubahan mendasar yang akan diterapkan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

Penandatanganan MoU antara Kementerian Keuangan Dengan Kepolisian R.I.

10. Diktum KESEPULUH,

Diktum Kesepuluh, yaitu “Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya”, diimplementasikan melalui perumusan 2 (dua) indikator sebagai berikut: a. Jumlah kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan aparatur.

Telah dilaksanakan 45 kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan dari target 43 kegiatan (104,65%), yang meliputi: 1). TOT Change Agent bagi 7 pejabat Eselon III; 2). Seminar Motivasi oleh Andrie Wongso dan Change Management oleh Rhenald Kasali; 3). Internalisasi peraturan kepegawaian; 4). Penyediaan sarana konsultasi perihal kepatuhan; 5). Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT); 6). Sosialisasi LHKPN; 7). Pemantauan kepatuhan pegawai;

22



8). Workshop penanganan pelanggaran disiplin pegawai; 9). Penandatanganan Pakta Integritas. b. Persentase jumlah pegawai yang dikenakan hukuman disiplin terkait dengan perilaku koruptif.

sampai dengan semester I Tahun 2012, Kementerian Keuangan telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 32 orang pegawai/pejabat yang melakukan pelanggaran terkait perilaku koruptif dari total 61.212 orang pegawai/pejabat (0,052%), dengan rincian: Ditjen pajak (16 pegawai), Ditjen Bea dan Cukai (10 pegawai), Ditjen Perbendaharaan (5 pegawai), BPPK (1 pegawai).

Pemberian sanksi tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi yang diberikan kepada aparaturpun bervariasi, mulai dari hukuman disiplin tingkat ringan sampai dengan tingkat berat (pemberhentian tidak dengan hormat).

Spanduk besar yang menggambarkan sifat permusuhan Kementerian Keuangan terhadap perilaku koruptif terpasang membentang di pagar utama pintu masuk Kompleks Kementerian Keuangan

B. DIKTUM KHUSUS 1. Diktum KESEBELAS Angka 1,

Diktum Kesebelas angka 1, yaitu “Khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas melakukan kajian uji coba untuk pelaksanaan sistem e-procurement yang dapat dipergunakan oleh Instansi Pemerintah”, diimplementasikan melalui perumusan 1 (satu) indikator yaitu: Jumlah K/L/Komisi/BUMN/Perguruan Tinggi yang mempergunakan layanan sistem e-procurement Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan telah membentuk unit kerja pelaksana sistem E-Procurement yang dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah, yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE). Pusat LPSE merupakan unit setingkat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/ PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Dari target sebanyak 80 unit pengguna layanan sistem e-procurement Kementerian Keuangan, sampai dengan semester I tahun 2012 telah terealisir 74 institusi pemerintah pengguna e-procurement Kementerian Keuangan (lihat lampiran I). Diharapkan pada akhir semester II target 80 unit pengguna dapat tercapai bahkan terlampaui.

23


2. Diktum KESEBELAS Angka 2,

Diktum Kesebelas angka 2, yaitu “Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya”, diimplementasikan melalui 4 (empat) tema, sebagai berikut: a. Perpajakan:

Kegiatan pengawasan pada bidang perpajakan diimplementasikan ke dalam 5 uraian indikator, yaitu: 1). Jumlah unit yang telah melakukan internalisasi corporate value Kemenkeu dan kode etik DJP.

Pada semester I tahun 2012, sebanyak 234 unit telah melakukan internalisasi corporate value Kemenkeu dan Kode Etik DJP dari 376 unit yang ditargetkan untuk Tahun 2012 (62,23%).

2). Terlaksananya kerjasama unit kepatuhan internal DJP dengan Itjen dan KPK.

Pada tahun 2012, Ditjen Pajak menargetkan 3 kerjasama dengan Itjen dan KPK, yang seluruhnya telah dilaksanakan pada semester I Tahun 2012 (capaian 100%). Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a). Sosialisasi tentang gratifikasi bekerjasama dengan KPK; b). In-House Training (IHT) internal audit dengan narasumber dari Itjen; c). Asistensi pemantauan pengendalian intern oleh itjen.

3). Jumlah kegiatan pengujian kepatuhan pelaksanaan sistem dan peraturan.

Pada semester I tahun 2012, telah dilakukan 10 kegiatan pengujian kepatuhan pelaksanaan sistem dan peraturan dari 15 kegiatan yang ditargetkan di Tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut: a). Pengujian kepatuhan terhadap proses keberatan WP, sebanyak 3 kegiatan; b). Pengujian kepatuhan teradap proses pemeriksaan pajak, sebanyak 6 kegiatan; c). Pengujian kepatuhan terhadap prosedur perubahan dan validitas data SISMIOP, sebanyak 1 kegiatan.

4). Jumlah penyusunan dan penyempurnaan SOP di bidang perpajakan.

Pada semester I tahun 2012, telah dilakukan penyusunan dan penyempurnaan 367 SOP di bidang perpajakan dari target 431 SOP di Tahun 2012 (85.15%), dengan rincian sebagai berikut: a). 117 SOP Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPPDP); b). 93 SOP Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE); c). 6 SOP Whistleblowing system; d). 5 SOP Pertukaran data DJP-DJBC; e). 6 SOP Bea Meterai; f ). 140 SOP lainnya.

5). Jumlah penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK.

Pada semester I tahun 2012, telah diselesaikan sebanyak 8 usulan pembuatan dan penyempurnaan peraturan di bidang perpajakan yang terdiri atas 1 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 7 Rancangan Peraturan Menteri Keuangan, dari 10 RPP dan/atau RPMK yang ditargetkan untuk Tahun 2012 (80%). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: a). RPP tentang Pajak Penghasilan dari Transaksi Saham (RPP Transaksi Saham);

24



b). RPMK tentang Perubahan atas PMK 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain; c). RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; d). RPMK tentang Komite Verifikasi 2012; e). RPMK tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh atas Penghasilan yang Dibayarkan oleh Perusahaan yang Terkait Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Kepada Pihak Lain; f ). Usulan perubahan Ketiga PMK Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan; g). Usulan ke BKF untuk pertimbangan perubahan PMK-81/PMK.03/2009 tentang Pemupukan atau Pembentukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya; h). RPMK tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka. b. Kepabeanan dan Cukai, yaitu:

Implementasi pengawasan pada sektor Bea dan Cukai terangkum dalam 5 uraian indikator, sebagai berikut: 1). Adanya unit kepatuhan internal dan unit intelijen/penyidikan.

Pada tahun 2012, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menargetkan untuk membentuk 76 unit kepatuhan internal. Pembentukan seluruh unit kepatuhan internal tersebut akan diselesaikan pada semester II tahun 2012. Dengan demikian, indikator ini belum terealisasi pada semester I tahun 2012.

2). Meningkatnya kemampuan pengawasan internal melalui electronic data interchange (EDI) DJBC.

Pada tahun 2012, ditargetkan 1 kegiatan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan internal melalui EDI DJBC. Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Direktorat P2 (SiDia) untuk Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama DJBC seluruh Indonesia yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2012 (Capaian 100%). Kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi SiDia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai pada unit penindakan dan penyidikan di Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama DJBC seluruh Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi yang telah ada.

3). Diterapkannya modul pelaporan online (MPO).

Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa Modul Pelaporan Online (MPO) telah terealisasi 100% sejak tahun 2010, dan telah diterapkan di seluruh unit yang memungut penerimaan bea dan cukai, yaitu: a). 2 Kantor Pelayanan Utama; b). 113 KPPBC.

4). Terlaksananya kerjasama unit penegak hukum internal DJBC, Itjen dan KPK.

Sampai dengan semester I tahun 2012, Ditjen Bea dan Cukai telah melaksanakan 3 kegiatan kerja sama dengan KPK. Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: a). Mengundang Itjen dan KPK sebagai Pemateri dalam Workshop Pengendalian Internal;

25


b). Berkoordinasi dengan Itjen dalam pembuatan Aplikasi Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC; c). Berkoordinasi dengan Itjen dalam pembuatan perangkat pemantauan pengendalian intern. 5). Tersusunnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan.

Pada semester I tahun 2012, telah terealisasi sebanyak 26 Peraturan Pelaksanaan Perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Ditjen Bea dan Cukai (lihat lampiran II).

c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 1). Tersusunnya draft RUU revisi UU No.20/1997 tentang PNBP.

Dari 1 RUU yang ditargetkan di tahun 2012, indikator tersebut belum dapat direalisasikan pada semester I. Namun demikian, saat ini telah tersusun draft awal RUU revisi UU No. 20/1997 tentang PNBP. Sehingga capaian dimaksud akan dapat terselesaikan pada semester II tahun 2012.

2). Tersusunnya RPP tentang Jenis dan Tarif PNBP Pada K/L.

Capaian untuk indikator ini sangat terkait dengan usulan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya. Sampai dengan semester I tahun 2012, Ditjen Anggaran belum menerima usulan RPP tentang jenis dan tarif PNBP dari Kementerian/Instansi lain.

d. Bidang Anggaran (Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan).

Untuk mengimplementasikan amanat pengawasan di bidang anggaran, Kementerian Keuangan melaksanakannya melalui 3 (tiga) unit eselon I yang berbeda, yaitu: 1). Direktorat Jenderal Anggaran.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan di bidang anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran mengimplementasikannya melalui 4 indikator, sebagai berikut: a). Tersusunnya peraturan menteri keuangan (PMK) tentang standar biaya

Target tahun 2012 untuk indikator tersebut adalah 2 Peraturan Menteri Keuangan, dan pada pada semester I tahun 2012 ini kedua Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah ditetapkan (capaian 100%), yaitu :

•

PMK No.37/PMK.02 Tahun 2012 tentang standar biaya Tahun 2013;

•

PMK No.95/PMK.02 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2013.

b). Tersusunnya satuan anggaran per satuan kegiatan (SAPSK) tepat waktu.

Sampai dengan berakhirnya semester I tahun 2012, SAPSK di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran belum dapat direalisasikan mengingat SAPSK merupakan lampiran Keppres RABPP 2013 yang baru akan diselesaikan pada minggu ke-3 bulan November 2012.

c). Tersusunnya PMK tentang tata cara revisi RABPP dan DIPA TA 2012.

Pada semester I tahun 2012, Direktorat Jenderal Anggaran telah berhasil menetapkan PMK Nomor 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2012 (capaian 100%).

d). Tersusunnya laporan keuangan BSBL tepat waktu.

Dari target 2 laporan di tahun 2012, pada semester I tahun 2012 telah terealisasi 1 laporan (50%), yaitu Laporan keuangan BSBL yang disampaikan kepada ketua BPK dan Dirjen Perbendaharaan tanggal 21Februari 2012 melalui surat Nomor S-39/MK.2/2012. Sementara itu, 1 laporan akan

26



direalisasikan pada semester II mendatang. 2). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan di bidang anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan mengimplementasikannya melalui 2 indikator, sebagai berikut: a). Terlaksananya penyaluran transfer ke daerah tepat waktu dan efisien.

Indikatornya adalah persentase jumlah penyaluran transfer ke daerah, dihitung dari rata-rata periodisasi penyaluran dana transfer ke daerah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010. Perhitungan realisasi didasarkan pada penerbitan SPM yang menjadi kewenganan DJPK.

Indikator ini diimplementasikan guna mendorong terpenuhinya persyaratan untuk merealisasikan proses penyaluran transfer ke daerah sesuai SOP. Sampai dengan semester I tahun 2012, penyaluran transfer ke daerah telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: •

DBH Pajak

: 44,16%.

•

DBH SDA

: 43,27%.

•

DAU

: 58,33%.

•

DAK

: 29,58%.

•

Dana Otsus Aceh dan Papua : 30%.

•

Dana Penyesuaian I

: 63,57%.

•

Dana Penyesuaian II

: 57,60%.

b). Tersusunnya peraturan alokasi dana transfer daerah yang akurat.

Pada semester I tahun 2012, telah disusun 8 peraturan alokasi dana transfer yang akurat, yaitu: •

PMK Nomor 91/PMK.07/2012 tentang Kurang Bayar Panas Bumi Tahun Anggaran 2010;

•

PMK Nomor 87/PMK.07/2012 tentang Kurang Bayar Kehutanan Tahun Anggaran 2010 dan 2011;

•

PMK Nomor 86/PMK.07/2012 tentang Kurang Bayar Perikanan Tahun Anggaran 2011;

•

PMK Nomor 94/PMK.07/2012 tentang PBB Sektor Perdesaan dan Perkantoran Akhir Tahun Anggaran;

•

PMK Nomor 78/PMK.07/2012 tentang Kurang Bayar Migas Tahun Anggaran 2011;

•

PMK Nomor 46 /PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012;

•

PMK Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2012;

•

PMK Nomor 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tunjangan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2012.

3). Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan di bidang anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengimplementasikannya melalui 2 indikator, sebagai berikut: a). Kepatuhan bank persepsi/pos persepsi dalam melaksanakan kontrak.

Data kepatuhan bank/pos persepsi sampai dengan Semester I Tahun 2012 sebesar (96,15%). Jumlah bank/pos persepsi mitra kerja KPPN di seluruh Indonesia berjumlah 2.102 bank/pos persepsi. Kriteria kepatuhan bank/pos persepsi dalam kontrak adalah jumlah bank/pos persepsi

27


yang menyampaikan laporan penerimaan negara tepat waktu, jumlah bank/pos persepsi yang melaksanakan pembayaran denda atas keterlambatan pelimpahan penerimaan negara sesuai ketentuan, jumlah bank/pos persepsi yang melaksanakan pelimpahan penerimaan negara tepat waktu, dan jumlah bank/pos persepsi yang membuka loket penerimaan negara selama jam buka kas. Dari 2.102 bank/pos persepsi terdapat 81 bank/pos persepsi yang ditegur atau didenda karena tidak mematuhi kriteria kontrol pada semester I tahun 2012. b). Tersusunnya/Penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan di bidang perbendaharaan.

Sampai dengan semester I tahun 2012, jumlah peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan di bidang perbendaharaan yang telah disusun/disempurnakan berjumlah 16 RPMK dari 30 RPMK yang ditargetkan (53,33%), serta 19 PerDirjen dari 40 PerDirjen yang ditargetkan (47,50%) atau rata-rata capaiannya sebesar 50,41%. Rincian peraturan perundang-undangan yang telah diselesaikan/disusun selengkapnya seperti pada lampiran III.

c). Tersusunnya RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2012.

RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2011 disampaikan Presiden kepada DPR tanggal 15 Juni 2012 sesuai surat Presiden nomor: R-61/Pres/06/2012 tanggal 15 Juni 2012 (capaian 100%).

d). Tersusunnya laporan keuangan BA-BUN tepat waktu.

Penyusunan LK BUN tahun 2011 disampaikan ke BPK secara tepat waktu sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-4370/PB/2012 tanggaL 21 Mei 2012 (capaian 100%).

C. Ringkasan Capaian Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Di Lingkungan Kementerian Keuangan Semester I Tahun 2012

Berdasarkan pada uraian indikator, target, dan realisasi, capaian pada subbab-subbab sebelumnya, maka capaian pelaksanaan kinerja Inpres Nomor 5 Tahun 2004 pada semester I tahun 2012 dapat diringkas dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Capaian Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Diktum Pertama

Indikator dan Target • Jumlah pejabat yang telah menyampaikan LHKPN, target 100%

Realisasi 95,09%

• pemberian sanksi/peringatan terhadap pejabat yang belum 100% menyampaikan LHKPN, target 100% Kedua

• Persentase TBN LHKPN yang telah diumumkan di papan internal, 100% target 100%

Ketiga

• Persentase pejabat/pegawai yang telah menetapkan Kontrak Kinerja 100% (KK), target 100% • Persentase unit kerja yang telah menyampaikan Laporan Kinerja 100% LAKIP, target 100% • Persentase LAKIP eselon I yang telah dievaluasi Itjen, target akhir 41,66% Tahun 100%

28



Diktum Keempat

Indikator dan Target

Realisasi

• Jumlah penyelesaian penyusunan/penyempurnaan SOP layanan 187 SOP (54,2%) publik dengan target akhir Tahun 343 SOP • Jumlah SOP Layanan Unggulan, dengan target 100 SOP LU

102 SOP LU (100%)

• Persentase SOP layanan unggulan yang telah ditayangkan di Website 100% Kemenkeu, target akhir Tahun 100% • Rata-rata persentase penyelesaian janji waktu layanan unggulan 104% dengan target 100% • Tercapainya Indeks kepuasan konsumen, target 3.86

akan dilaksanakan di semester II

• Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat atas layanan public dengan target 100%

90,72%

• Persentase kantor/unit kerja yang telah menyediakan fungsi help 100% desk / customer service, target 100% Kelima

• Jumlah program pencegahan dan pemberantasan korupsi dari 40 program (108,11%) target sebanyak 37 program

Keenam

• Jumlah pejabat/pegawai yang bersertifikat LKPP dengan target 2.420 pegawai sebanyak 2.103 pegawai (115,07%) • Persentase tercapainya ketaatan terhadap prosedur pengadaan 100% barang dan jasa, target 100% • Terciptanya penghematan belanja barang dan belanja modal Realisasi penghematan dengan pelaksanaan e-procurement sebesar 20% 16,60% (capaian 83%) • Jumlah penyedia barang dan jasa yang diverifikasi oleh Pusat LPSE 7.751 unit kerja Kementerian Keuangan sebanyak 8.000 unit kerja (96,89%)

Ketujuh

• Menetapkan penghematan penyelenggaraan kegiatan perkantoran 8 peraturan (66,67%) dengan target sebanyak 12 peraturan

Kedelapan

• Persentase pemenuhan permintaan informasi yang berkaitan 100% dengan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum, target 100%

Kesembilan

• Jumlah kerjasama pengkajian/penelaahan dengan KPK, target 6 3 kegiatan (50%) kegiatan

Kesepuluh

• Jumlah kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan aparatur, 45 kegiatan (104,65%) target 43 kegiatan • Persentase jumlah pegawai yang dikenakan hukuman disiplin terkait 0,052% dengan perilaku koruptif, target N/A

Khusus angka 1

• K/L/Komisi/BUMN/Perguruan Tinggi yang mempergunakan layanan 74 unit kerja (92,5%) sistem e-procurement Kementerian Keuangan, target 80 K/L

29


Diktum Khusus angka 2

Indikator dan Target

Realisasi

• Unit yang telah melaksanakan internalisasi corporate value 234 unit (62,23%) kemenkeu dan kode etik DJP, target 376 unit • Kerjasama unit kepatuhan internal DJP dengan Itjen dan KPK, target 3 kerjasama 3 kerjasama (capaian 100%) • Pengujian kepatuhan pelaksanaan sistem dan peraturan, target 10 kegiatan (66,67%) akhir Tahun15 kegiatan • Penyusunan dan penyempurnaan SOP di bidang perpajakan, target 367 SOP (85,15%) akhir Tahun 431 SOP • Penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK, 8 peraturan (80%) target 10 peraturan • Usulan pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Direktur 2 PerDirjen Pajak Jenderal Pajak, target 9 peraturan (22,22%) • Pembentukan unit kepatuhan internal dan unit intelijen/ penyidikan, akan dilaksanakan target 77 unit semester II • Meningkatnya kemampuan pengawasan internal melalui Electronic 1 kegiatan (100%) Data Interchange DJBC, target 1 kegiatan • Penerapan 1 Modul Pelaporan Online (MPO)

1 modul (100%)

• Terlaksananya kerjasama unit penegak hukum internal DJBC, Itjen, 3 kegiatan (100%) dan KPK, target 3 kegiatan • Tersusunnya peraturan pelaksanaan dibidang Bea Cukai, target N/A

perundang-undangan 26 peraturan (100%)

• Tersusunnya draft RUU revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang akan dilaksanakan PNBP pada semester II • Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan akan dilaksanakan tarif PNBP pada K/L, target 100% pada semester II • Tersusunnya Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya, 2 PMK (100%) target 2 PMK • Tersusunnya SP-RKA K/L tepat waktu

akan dilaksanakan pada semester II

• Tersusunnya PMK tentang tata cara revisi tentang RABPP dan DIPA 1 PMK (100%) TA 2012, target 1 PMK • Tersusunnya laporan keuangan BSBL tepat waktu, target 2 laporan

1 laporan keuangan (50%)

• Terlaksananya penyaluran transfer ke daerah tepat waktu dan 46,64% efisien, target 100% • Tersusunnya peraturan alokasi dana transfer daerah yang akurat, 8 peraturan (100%) target N/A • Kepatuhan Bank Persepsi/Pos Persepsi dalam melaksanakan 94,15% kontrak, target 100% • Tersusunnya/disempurnakannya RPMK dan Perdirjen di bidang Realisasi sebanyak 16 perbendaharaan, target 30 RPMK dan 40 Perdirjen RPMK (53,33%) dan 19 PerDirjen (47,51%), sehingga rata2 capaian 50,41% • Tersusunnya RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 1 RUU (100%) 2011, target 1 RUU • Tersusunnya laporan keuangan BA-BUN tepat waktu, target 2 1 laporan (50%) laporan

30



BAB IV

UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN TERKAIT PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

31

BAB IV UPAYA YANG TELAH DILAKSANAK AN TERK AIT PEMBER ANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Sejak reformasi birokrasi bergulir pada tahun 2007, Kementerian Keuangan telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan upaya percepatan pemberantasan korupsi. Adapun indikator-indikator pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah diformulasikan dan dilaksanakan mencakup aspek penataaan organisasi, penyempurnaan bussiness process, dan peningkatan akuntabilitas dan kualitas sumber daya manusia, antara lain adalah:

A. Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman dengan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait Lainnya

Penandatanganan Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman (MoU/NK) mengenai kerjasama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan oleh beberapa unit eselon I antara lain Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Inspektorat Jenderal, Bapepam dan LK, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 1. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telah menandatangani pakta integritas sejak Tahun 2008. 2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandatangani pakta integritas sejak Tahun 2009, dan membina kerjasama dengan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait Lainnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu : a) Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tertuang dalam MoU Nomor 004/KPK-Menkeu/II/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Kerjasama dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang perpajakan; b) Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Kepolisian RI yang tertuang dalam MoU Nomor: KEP-81/ PJ/2010 dan B/7/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan; c) Kanwil DJP Aceh bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Aceh yang ditandatangani pada tanggal 14 Januari 2010 tentang Penegakan Hukum Pajak. 3.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerjasama dengan Kepolisian RI dan Badan Narkotika Nasional yang tertuang dalam MoU Nomor 07/1/2010/BNN.B/01/I/2010, KEP-04/BC/2010 tanggal 20 Januari 2010 terkait dengan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah menandatangani pakta integritas sejak Tahun 2008. 5. Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan KPK dan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK). 6. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) bekerjasama dengan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait Lainnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu : a) Bapepam dan LK dengan Kejaksaan RI pada tanggal 27 Mei 1997 menandatangani kerja sama tentang Pembinaan Aparat Penegak Hukum di Bidang Pasar Modal; b) Bapepam dan LK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada tanggal 19 Februari 1998 menandatangani kerja sama tentang Pembentukan Aparat Penegak Hukum yang Berkualitas dan Memiliki Teknis Penyidikan yang Handal di Bidang Pasar Modal; c) Bapepam dan LK dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada tanggal 20 Oktober 2003 menandatangani Kerjasama dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;

32



d) Bapepam dan LK dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 19 Desember 2006 menandatangani Kerjasama dalam Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; e) Ketua Bapepam dan LK bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam MoU Nomor MOU/01/BL/2007 dan Nomor Pol : B/1861/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Kepolisian Khusus. 7. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menandatangani Pakta Integritas disaksikan oleh KPK pada tanggal 26 November 2008 setelah adanya sosialisasi pemberantasan korupsi oleh KPK kepada seluruh pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Khusus pada Semester I tahun 2012, Kementerian Keuangan telah menandatangani 2 MoU, yaitu penandatanganan MoU antara Kementerian Keuangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dan Kepolisian RI pada tanggal 8 Maret 2012, dan penandatanganan MoU antara seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dengan seluruh unit eselon I di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 5 April 2012.

Penandatanganan MoU antara Kementerian Keuangan Dengan Kejaksaan

B. Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi pejabat/pegawai Kemenkeu;

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2011 tentang Penyelenggara Negara (PN) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai pengganti dari KMK Nomor 996/KMK.01/2006 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam PMK Nomor 38/PMK.01/2011 tersebut terdapat penambahan 63 kelompok jabatan yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN dibandingkan dengan KMK Nomor 996/KMK.01/2006 yang hanya mencakup 9 kelompok jabatan.

33


C. Penandatanganan Pakta Integritas;

Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan pada tahun 2012 telah selesai dilaksanakan. Khusus untuk Sekretariat Jenderal penandatanganan pakta integritas dilaksanakan paling lambat pada tanggal 26 Juni 2012, sementara itu seluruh unit eselon I menandatangani pakta integritas paling lambat pada tanggal 18 Juli 2012.

D. Penerbitan Edaran tentang Kewajiban Pemasangan Spanduk Anti Korupsi;

Sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011, Kementerian Keuangan telah menetapkan Surat Edaran (SE) Nomor-3/SJ/2012 tentang pemasangan spanduk/rontek/banner/atribut Anti Korupsi dan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 9 Februari 2012. Sesuai dengan SE tersebut, pemasangan spanduk oleh seluruh unit eselon I dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Maret 2012.

Salah satu banner penegas kawasan bebas korupsi di gedung BKF, Kementerian Keuangan

E. Bidang Sumber Daya Manusia

Sejak tahun 2010, Kementerian Keuangan telah melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka, yaitu pengumuman pendaftaran dilakukan melalui media cetak, media elektronik (radio), website Kementerian Keuangan. Pengumuman setiap tahapan seleksi ditayangkan melaui website dan papan pengumuman.

Untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas, maka pendaftaran calon pegawai Kementerian Keuangan dilakukan secara online dan pengiriman berkas disampaikan melalui PO BOX. Lembaga yang mencetak naskah soal Tes Potensi Akademik (TPA) ditetapkan melalui lelang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka. Psikotes dilakukan bekerjasama dengan pihak konsultan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan barang dan jasa konsultasi psikologi.

34



Selain itu, telah ditetapkan pengisian jabatan secara open bidding, yaitu jabatan kosong dilelang, dan peserta mengajukan diri untuk duduk pada jabatan tertentu dan wajib melalui assesment serta hasilnya diumumkan secara terbuka melalui website Kementerian Keuangan.

Sementara itu, informasi pengenaan hukuman disiplin/peringatan pegawai Kementerian Keuangan kepada publik disampaikan oleh Inspektorat Jenderal. Sejak tahun 2006, Inspektorat Jenderal menyajikan data statistik pegawai yang terkena hukuman disiplin/peringatan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam rangka peningkatan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, setiap pegawai pada 12 unit eselon I diwajibkan melakukan presensi dengan mesin finger print. Kewajiban tersebut dituangkan dalam Surat Edaran pimpinan masing-masing unit eselon I, seperti di lingkungan Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan surat edaran Sekretaris Jenderal Nomor: SE-227/SJ/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang Sistem Absensi Elektronik, di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan dengan SE Dirjen Pajak Nomor: SE-18/PJ/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Penggunaan Absensi Elektronik, dan di lingkungan Inspektorat Jenderal ditetapkan dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: ND-07/IJ.1/UP.10/2007 tentang Absensi Pegawai Secara Elektronik.

Selain itu, Inspektorat Jenderal juga telah menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor: PER-07/IJ/2009 tentang Pemantauan Keberadaan Pegawai dalam Jam Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal, dan dilakukan sidak untuk mengetahui kemungkinan adanya pegawai yang keluar kantor tanpa ijin. Di lingkungan BKF, juga telah ditetapkan Surat Edaran Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor: SE-720/KF/2007 tentang Pemberlakuan Sistem Absensi Elektronik di Lingkungan BKF.

Berkaitan dengan Penegakan Disiplin, Menteri Keuangan telah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan. PMK dimaksud telah disosialisasikan kepada seluruh perwakilan unitunit eselon I dan perwakilan dari Biro/Pusat di Sekretariat Jenderal, serta perwakilan dari Kanwil DJP, DJBC,DJPb, dan DJKN. Selanjutnya masing-masing unit eselon I memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawainya

F. Whistle Blowing System di Lingkungan Kementerian Keuangan

Whistle Blowing System (WiSe) adalah aplikasi pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan serta pelaporan hasil pengelolaan pengaduan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. WiSe merupakan salah satu sarana bagi setiap pejabat/pegawai Kementerian Keuangan maupun masyarakat luas pengguna layanan Kementerian Keuangan untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran dan/atau ketidakpuasan terhadap pelayanan yang dilakukan/diberikan oleh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan meluncurkan secara resmi whistle blowing system pada tahun 2011.

Whistle Blowing System didesain agar para pihak yang mengetahui tindakan korupsi yang melibatkan unsur dari Kementerian Keuangan dapat melaporkannya ke pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) melalui Inspektorat Bidang Investigasi (IBI).

Berdasarkan KMK Nomor 49/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran serta Tata Cara Pelaporan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) Di Lingkungan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa jawaban/respon atas pengaduan yang disampaikan wajib diberikan dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengaduan diterima. Dengan demikian, dapat dipastikan setiap laporan dugaan pelanggaran pasti ditindaklanjuti.

35


Launching aplikasi Whistle Blowing System (WiSe) oleh Menteri Keuangan tanggal 05 Oktober 2011

G. Bidang Pengadaan Barang/Jasa

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) merupakan unit setingkat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/ 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2010. Pusat LPSE ini dibentuk sebagai unit kerja pelaksanaan sistem e-procurement yang dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah atau institusi lainnya (kementerian/lembaga) di Indonesia. Pembentukan Pusat LPSE dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat mengurangi kemungkinan timbulnya praktek korupsi dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah.

Pada tahun 2011, Pusat LPSE telah memberikan layanan e-procurement kepada 27 (duapuluh tujuh) institusi. Sementara itu, pada semester I Tahun 2012 Pusat LPSE telah melayani 74 (tujuhpuluh empat) (lihat lampiran I) institusi dengan jumlah pengadaan sebesar Rp6.119.526.617.640,19 dan realisasi belanja sebesar Rp5.103.742.575.393,65. Sehingga tercipta penghematan sebesar Rp1.015.784.043.246,54 (16,60%).

H. Perkembangan Implementasi Balanced Scorecard Kementerian Keuangan Tahun 2012

Balanced Scorecard (BSC) Kementerian Keuangan telah diluncurkan sejak tahun 2007 sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan visi, misi dan strategi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Road Map Kemenkeu ke dalam suatu peta strategi. Implementasi BSC diperlukan guna mewujudkan visi Kementerian Keuangan, yaitu “Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”.

36



Mulai tahun 2012, pelaksanaan pengukuran kinerja di Kementerian Keuangan diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Departemen Keuangan. PMK ini menetapkan bahwa setiap pegawai di Kementerian Keuangan akan diukur kinerjanya melalui dua komponen, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan perilaku. KMK tersebut juga mengatur tentang penetapan pengelola kinerja, kontrak kinerja, penyusunan dan perubahan peta strategi, IKU, target, inisiatif strategis dan pelaporan capaian kinerja di Kementerian.

Sampai dengan tahun 2012, IKU telah dibangun balance score card dari level Kemenkeu-Wide (Kementerian Keuangan) sampai Kemenkeu-Five (tingkat pelaksana). Sesuai dengan program kerja pengelolaan kinerja Kementerian, seluruh pegawai Kementerian Keuangan telah memiliki kontrak kinerja. Pada Tahun 2012, dilakukan serangkaian refinement pada peta strategi tahun sebelumnya guna memenuhi kebutuhan akan ukuran kinerja yang lebih strategis serta penajaman sasaran strategis sesuai dengan kebutuhan organisasi dan arahan pimpinan. Seluruh komponen perubahan ini dituangkan dalam komitmen kinerja Menteri Keuangan dan kontrak kinerja pejabat Eselon I yang ditandatangani pada tanggal 9 Februari 2012.

37



38



BAB V

PENUTUP

39

BAB V PENUTUP

Pemberantasan korupsi adalah kegiatan yang memerlukan perhatian, waktu, dan tenaga ekstra, karena korupsi bukan hanya masalah parsial di bidang keuangan negara semata, tetapi juga berkaitan dengan sikap dan perilaku individu ataupun kelompok yang menghambat proses pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan sekedar mengatasi persoalan secara temporer, tetapi juga harus mengupayakan berbagai kegiatan antisipasi secara komprehensif dan berkesinambungan. Sebagai salah satu pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan telah memformulasikan berbagai kegiatan dan kebijakan yang digunakan sebagai indikator pemberantasan dan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Indikator-indikator tersebut bersifat dinamis, sehingga dapat berubah sejalan dengan perkembangan lingkungan dan dinamika organisasi. Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah melakukan berbagai kegiatan dan inisiatif sebagai upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, yaitu perbaikan dan penyempurnaan birokrasi secara menyeluruh baik dari sisi prosedural maupun substansial yang mencakup aspek penataaan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, penyempuranaan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan akuntabilitas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Adapun indikator-indikator pemberantasan dan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah diformulasikan dan dilaksanakan berdasarkan sebelas diktum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004, antara lain dirumuskan ke dalam tema-tema sebagai berikut: 1. Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi pejabat/pegawai Kemenkeu, sebagaimana terdapat pada Diktum Pertama dan Kedua; 2. Penetapan Kontrak Kinerja Tahunan pegawai Kementerian Keuangan, penyusunan LAKIP dan SOP, serta monitoring atas layanan Kementerian Keuangan, sebagaimana yang tertuang pada Diktum Ketiga dan Keempat; 3.

Penetapan program pencegahan dan permberantasan korupsi baik di bidang pengadaan barang/jasa serta penerapan kesederhanaan dalam kegiatan perkantoran maupun pribadi, yang terdapat pada Diktum Kelima, Keenam, Ketujuh, dan Diktum Kesebelas angka 1;

4. Bekerjasama dengan penegak hukum baik untuk memenuhi permintaan informasi maupun bekerjasama dalam hal pengkajian peraturan yang berpotensi menimbulkan korupsi, yang terdapat pada Diktum Kedelapan dan Kesembilan; 5. Meningkatkan disiplin pegawai Kementerian Keuangan, yang tertuang dalam Diktum Kesepuluh; 6. Pengawasan anggaran pada bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak dan perbendaharaan, yang terdapat pada Diktum Kesebelas angka 2; Melalui rumusan indikator pemberantasan dan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan tersebut, diharapkan setiap kegiatan dan capaian kinerja unit maupun individu dapat dipetakan secara lebih transparan guna menjadi sarana strategis untuk mengantisipasi perilaku koruptif. Hal ini sangatlah penting karena perilaku birokrasi menjadi kunci dan ukuran keberhasilan suatu pemerintahan dalam mengemban amanat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berparadigma New Public Service demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

40



LAMPIRAN DAN MATRIKS

41

LAMPIR AN DAN MATRIKS

Lampiran I Kementerian/Lembaga/Komisi/BUMN/Perguruan Tinggi yang Mempergunakan Layanan Sistem E-Procurement Kementerian Keuangan 1. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2.

Komisi Yudisial (KY)

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 5. Lembaga Sandi Negara (LSN) 6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI 7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 8. Perpusatakaan Nasional Republik Indonesia 9. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 10. Kementerian Kelautan dan Perikanan 11. Sekretariat Negara 12. Biro Umum BPKP 13. Biro Hukum dan Organisasi, BMKG 14. Kementerian Perhubungan 15. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 16. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 17. Pengadilan Militer Kalimantan Timur 18. Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat 19. Kementerian Luar Negeri 20. Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM 21. Kementerian Sosial RI 22. IAIN Nangroe Aceh D. 23. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta 24. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 25. Lembaga Administrasi Negara RI 26. Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi 27. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) 28. Kementerian BUMN 29. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 30. Pengadilan Militer Jawa Barat. 31. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. 32. Pengadilan Agama Se- Jawa Barat 33. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 34. Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat 35. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung 36. BPS Provinsi Bengkulu. 37. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur. 38. Balai Taman Nasional Gunung Merapi 42



39. Satker Dinas Kelautan Prov. Kalimantan Barat 40. Kodam XII Tanjung Pura 41. Stasiun Karantina Pertanian Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong 42. Dinas Sosial Provinsi Sumsel 43. Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan 44. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan 45. Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan 46. Pengadilan Agama Balikpapan 47. Pengadilan Agama Nunukan 48. Dinas Kesehatan Jeneponto 49. Kantor Kesehatan Pelabuhan Padang 50. Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma 51. RSUD Tais Kabupaten Seluma 52. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma 53. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seluma 54. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Seluma 55. Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma 56. Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma 57. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seluma 58. Pengadilan Agama Curup 59. Pengadilan Militer III Madiun 60. Pengadilan Agama Jakarta Pusat 61. Pengadilan Agama Jakarta Utara 62. Polda Jatim 63. RRI Ternate 64. Kejaksaan Agung 65. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 66. SMAK Makassar 67. Kementerian Agama Kabupaten Seluma Bengkulu 68. LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara 69. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 70. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Bengkulu 71. Universitas Pattimura 72. Kantor Badan SAR Aceh 73. Komisi Hukum Nasional 74. Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna”

43


Lampiran II Peraturan Pelaksanaan Perundang-Undangan di Lingkungan DJBC 1. RPMK tentang dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai; 2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemindahtanganan dan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Mesin dan/atau Barang dan Bahan Yang Diimpor Dengan Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penanaman Modal; 3. PDJ PER-22/BC/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tentang Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik, Karung Plastik, Benang Dari Plastik, Terpal Plastik, Dan/Atau Geotekstil; 4. PDJ PER-26/BC/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tentang Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang; 5. PDJ PER-31/BC/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tentang Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal; 6. PDJ PER-33/BC/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tentang Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor; 7. PDJ PER-36/BC/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tentang Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar; 8. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-1/BC/2012 Tentang Tatacara Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Surat Penetapan Tagihan Atas Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan, Kekhilafan, Dan/ Atau Bukan Karena Kesalahan Orang; 9. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-2/BC/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 57/BC/2011 Tentang Kawasan Berikat; 10. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-6/BC/2012 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai; 11. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas; 12. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas; 13. Per-7/BC/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Tentang Standar Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai; 14. Per-8/BC/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Perdirjen BC Tentang Sertifikasi Keahlian Di Bidang Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai; 15. Per-9/BC/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Perdirjen Tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai; 16. Per-10/BC/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Perdirjen BC Tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit, Dan Pengawas Mutu Audit Bea Dan Cukai; 17. Per-11/BC/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Perdirjen Tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit; 18. Per-12/BC/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Perdirjen BC Tentang Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai; 19. PMK Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan (RPMK Ibadah Umum); 20. PMK Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam (RPMK PBM Bencana Alam) Minta Paraf;

44



21. Per-15/BC/2012 Tanggal 29 Maret 2012 Perdirjen Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor; 22. Per-16/BC/2012 Tanggal 29 Maret 2012 Perdirjen Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor; 23. Kepdirjen Nomor Kep-78/BC/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan DJBC; 24. Surat Edaran Nomor Se-5/BC/2012 Tentang Pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) DJBC; 25. Kep-89/BC/2012 tanggal 20-4-2012 Kepdirjen Tentang Pencabutan Kepdirjen BC No. Kep-34/BC/2004 Tentang Pemberian Izin Kepada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk Di Sampang Agung Jawa Timur Untuk Membuat Minuman Ringan Non Alkohol Di Dalam Pabrik; 26. PMK Tentang Tatacara Dan Besarnya Penghapusan Piutang Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai.

45


Lampiran III Peraturan Perundang-Undangan dan Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Perbendaharaan Yang Telah Disusun/Disempurnakan 1. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara; 2.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama;

3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama; 4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Program/ Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011; 5. Peraturan Menteri Keuangan tentang Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan; 7. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama; 8. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama; 9. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama; 10. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Dana Operasional Pimpinan Lembaga Negara; 11. Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation; 12. Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 13. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Dudanya serta Purnawirawan, Warakawuri/ Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 14. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga; 15. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

46



Peraturan Perundang-Undangan dan Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Perbendaharaan yang Telah Disusun/Disempurnakan Dalam Bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 1. PER-1/PB/2012 tanggal 3 Januari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Pinjaman IDA Credit no. 4349-IND/IBRD Loan no. 7476-IND dan Hibah no. TF-090794 (Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading/BERMUTU Project); 2. PER-2/PB/2012 tanggal 13 Januari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-04/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Pinjaman IBRD Nomor 4834-IND (Strategic Roads Infrastructure Project/SRIP); 3. PER-3/PB/2012 tanggal 13 Januari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-45/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengesahan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara); 4. PER-4/PB/2012 tanggal 18 Januari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Australian Agency for International Development Nomor 60472 untuk Junior Secondary School Construction and Expansion Through Australia’s Education Partnership with Indonesia); 5. PER-5/PB/2012 tanggal 19 Januari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman IBRD Nomor 8027-ID Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP II); 6. PER-6/PB/2012 tanggal 24 Januari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Pinjaman IDA Credit Number 4204-IND (Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project - PAMSIMAS); 7. PER-7/PB/2012 tanggal 6 Februari 2012 (Peraturan Direktur jenderal perbendaharaan tentang tata cara pembentukan dan/atau penutupan layanan filial dan layanan mobile kantor Pelayanan perbendaharaan negara); 8. PER-8/PB/2012 tanggal 13 Februari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah TF093358 (Aceh Economic Development Financing Facility Project); 9. PER-9/PB/2012 tanggal 22 Februari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penyelesaian Pertanggungjawaban Uang Persediaan Akibat Selisih Kurs pada Satuan Kerja yang Berlokasi di Luar Negeri); 10. PER-10/PB/2012 tanggal 5 Maret 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah IBRD Nomor TF098847-ID (Advisory and Analytical Activities to Support Public Procurement Reform); 11. PER-11/PB/2012 tanggal 7 Maret 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang); 12. PER-12/PB/2012 tanggal 9 Maret 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman Asian Development Bank Nomor 2768-INO Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri Project);

47


13. PER-13/PB/2012 tanggal 9 Maret 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Pelaksanaan Layanan Penerimaan Negara Oleh Bank/Pos Persepsi Pada Kantor Cabang Pembantu/Kantor Layanan/Unit layanan); 14. PER-14/PB/2012 tanggal 4 April 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah Nomor TF 091511-IND (Global Partnership on Output Based Aid – Expanding Piped Water Supply to Surabaya’s Urban Poor Project); 15. PER-15/PB/2012 tanggal 11 April 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012); 16. PER-16/PB/2012 tanggal 12 April 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi); 17. PER-17/PB/2012 tanggal 27 April 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Prosedur Kerja Transaksi Pembelian dan Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan); 18. PER-18/PB/2012 tanggal 2 Mei 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Uni Eropa Nomor DCI ASIE/2008/020-069 untuk Trade Support Programme II); 19. PER-19/PB/2012 tanggal 2 Mei 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar).

48




49

50


Diktum 3 Membuat penetapan kinerja dengan pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumberdaya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat

Diktum 2 Membantu KPK dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN di lingkungannya

% (Jml)

% (Jml)

% (Jml)

Persentase pejabat/ pegawai yang telah menetapkan kontrak kinerja (KK)

Persentase unit kerja yang menyampaikan laporan kinerja (LAKIP)

Persentase LAKIP eselon I yang telah dievaluasi Itjen

%

%

Persentase pemberian sanksi terhadap pejabat yang belum menyampaikan LHKPN

Persentase Tambahan Berita Negara (TBN) LHKPN yang telah diumumkan di papan internal

%

(3)

Satuan

Persentase jumlah pejabat yang telah menyampaikan LHKPN berdasarkan KMK No.38/ KMK.01/2011 Baik Formulir A dan B

(2)

(1)

Diktum 1 Pejabat yang termasuk Penyelenggara Negara yang belum melaporkan harta kekayaannya agar segera melaporkannya kepada KPK

Indikator

Diktum Inpres/ Program

MATRIKS REALISASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TAHUN ANGGARAN 2012

Itjen

Seluruh Unit Eselon I





(4)

Pelaksana

100% 12

100%

100%

100%

100%

100%

(5)

Target

41,66% 5

100%

100%

100%

100%

94,96 %

Realisasi

* Validasi diperoleh dari tanda terima yang telah di ttd oleh atasan langsung

Formula: ∑ TBN LHKPN yang diumumkan x 100% ∑ TBN LHKPN yang diterima unit

* cut off Sem I = 30 Juni * cut off Sem II = 30 Desember

Formula: ∑ Pejabat yang telah diberi sanksi x 100% ∑ Pejabat yang belum menyampaikan LHKPN

Formula : ∑ Pejabat Pegawai/pejabat yang menyampaikan LHPKN X 100% ∑ pegawai/pejabat yang wajiib menyampaikan LHKPN

(8)

Keterangan

Itjen mengevaluasi LAKIP es.I

Penyampaian LAKIP oleh unit eselon I ke Menteri Keuangan dan eselon II ke masing-masing pimpinan unit eselon I

* Lakip Eselon I Tahun 2011 * 5 LAKIP selesai dievaluasi, 7 LAKIP dalam proses evaluasi

* penyampaian LAKIP s.d. eselon II (kantor vertikal)

Masing-masing pejabat/pegawai melakukan Kontrak Kinerja * Kontrak Kinerja dibuat oleh Es.I s.d. dengan atasannya pelaksana

Mengumumkan TBN yg diterima unit

* inventaris pejabat yg belum menyampaikan LHKPN * atasan memberikan teguran * memberikan hukdis kepada pejabat

Menyampaikan LHKPN ke KPK

(6)

Kegiatan yang Dilaksanakan


SOP

% (Jml)

%

Jumlah SOP layanan unggulan (akumulasi)

Persentase SOP Layanan Unggulan yang telah ditayangkan di website Kemenkeu

Rata-rata persentase penyelesaian janji waktu layanan unggulan

Tercapainya indeks kepuasan konsumen (masy/stakeholder)

SOP

(3)

Satuan

Jumlah penyusunan/ penyempurnaan SOP layanan publik yang ditetapkan

(2)

(1)

Diktum 4 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi persyaratanpersyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, dan menghapuskan pungutan liar

Indikator








(4)

Pelaksana

3,86

100%

100%

102

345

(5)

Target

NA

104%

100%

102

187

Realisasi

Melakukan survey kepuasan konsumen

Memberikan pelayanan sesuai janji layanan

Menayangkan SOP Layanan Unggulan

Menyusun dan menetapkan SOP Layanan Unggulan (LU)

Menyusun dan menetapkan SOP layanan Publik

(6)


* SUrvey dilakukan pada semester II

* indikator dan formula disamakan dengan IKU kemenkeu wide

* Telah ditayangakan baik di website kemenkeu, maupun website masingmasing unit es.I

* Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang/jasa, dan atau pelayanan administratif yang disedikan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU Nomor 25 Tahun 2009 ttg pelayanan publik * Layanan Publik mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik * tidak akumulasi * Layanan Unggulan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal maupun internal sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk kepentingan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya atas jasa dan atau layanan administratif yang disediakan oleh Kemenkeu * Layanan Unggulan ditetapkan dengan KMK Nomor 187/KMK.o1/2010

(8)

Keterangan


51

52


Diktum 6 Melaksanakan Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari APBN maupun APBD

Diktum 5 Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi

(2)

(1)

orang

%

%

Persentase Tercapainya ketaatan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa

Persentase penghematan belanja barang dan belanja modal dengan pelaksanaan e-procurement

program

% (Jml)

%

(3)

Satuan

Jml pejabat/pegawai yang bersertifikat LKPP

Jumlah program pencegahan dan pemberantasan korupsi

Persentase Kantor/ unit kerja yang telah menyediakan fungsi help desk/customer service

Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat atas layanan publik

Indikator



LPSE






(4)

Pelaksana

20%

100%

2.103

37

100%

100%

(5)

Target

16,60%

100%

2.420

40

100%

90,72%

Realisasi

Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan sistem e-procurement

Mengaudit pengadaan barang/ jasa diatas 5 M

Mengikutsertakan pegawai/ menyelenggarakan diklat yang bersertifikat LKPP

Menetapkan dan melaksanakan program pencegahahn dan pemberantasan korupsi termasuk program inpres 17/2011

Menyediakan fungsi help desk

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat

(6)


Dari 4 pekerjaan pengadaan barang, 3 pekerjaan tidak terdapat kesalahan prosedur

Tingkat capaian sebesar 109,99%

* tidak harus ada petugas secara fisik sebagai customer service/help desk. * website, kotak suara, SOP,dll

(8)

Keterangan


Diktum 9 Melakukan kerjasama dengan KPK untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing

Diktum 8 Memberikan dukungan maksimal terhadap upayaupaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara, Kejaksaan RI dan KPK dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka

Jumlah kerja sama pengkajian/ penelaahan dengan KPK

Persentase pemenuhan permintaan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum

Menetapkan penghematan penyelenggaran kegiatan perkantoran

buah

%

peraturan

buah

Jumlah Penyedia barang dan jasa yang diverifikasi oleh Pusat LPSE Kementerian Keuangan

Diktum 7 Menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara

(3)

(2)

(1)

Satuan

Indikator



Itjen



LPSE

(4)

Pelaksana

6

100%

12

8000

(5)

Target

3

100%

8

7751

Realisasi

Melakukan pengkajian/ penelaahan bersama dengan KPK

Memberikan informasi yang diminta oleh aparat penegak hukum

Eselon I membuat pedoman/ edaran tentang kesederhanaan dalam kedinasan maupun kehidupan pribadi

Memverifikasi penyedia narang dan jasa yang masuk dan terdaftar pada sistem e-procurement

(6)

Kegiatan yang Dilaksanakan (8)

Keterangan


53

54

Persentase penegakan disiplin/pemberian sanksi pada aparatur yang melanggar

Jumlah kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan aparatur

(2)

(1)

Diktum 10 Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya

Indikator


%

kegiatan

(3)

Satuan




(4)

Pelaksana

100%

43

(5)

Target

0,052%

45

Realisasi

Memberikan sanksi terhadap aparatur yang melanggar

Melakukan pengawasan dan pembinaan aparatur

(6)


* PIC=Itjen dan seluruh es.I * baik ditindaklanjuti oleh masingmasing unit maupun diserahkan kepada Itjen atau penegak hukum lainnya * Formula: Pegawai dan Pejabat yang dikenakan sanksi SK Hukuman disiplin X100% jumlah pegawai Kemenkeu

* perilaku Koruptif dalam pengertian fraud

(8)

Keterangan



2. Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai penerimaan bukan pajak dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktek korupsi dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya

Diktum 11 Khusus kepada : 1. Menko Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Meneg PPN/Kepala Bappenas melakukan kajian dan uji coba untuk pelaksanaan sistem E-Procurement yang dapat dipergunakan oleh Instansi Pemerintah

(1)

Diktum

b. Terlaksananya kerjasama unit kepatuhan internal DJP dengan Itjen dan KPK

1. Perpajakan: a. jumlah unit yang telah melakukan internalisasi corporate value kemenkeu dan kode etik DJP

a. Jumlah K/L/Komisi/BUMN/ Perguruan Tinggi yang mempergunakan layanan sistem e-procurement Kementerian Keuangan

(2)

Indikator

MATRIK REALISASI DIKTUM KHUSUS SEMESTER I TAHUN 2012

kegiatan

unit

unit

(3)

Satuan

3

376

80

(4)

Target

3

234

74

(5)

Realisasi

Indikator Kinerja

Kerjasama yang dilakukan selama semester I th 2012 adl: 1. Sosialisasi tentang gratifikasi bekerjasama dg KPK 2. IHT internal audit dengan narasumber dari Itjen 3. Asistensi pemantauan pengendalian intern oleh itjen

Melaksanakan kegiatan internalisasi corporate value Kemenkeu pada tingkat eselon II dan eselon III


Keseluruhan pelaporan kegiatan ICV oleh unit eselon II DJP utk tahun 2012 dilakukan pada bulan Januari 2013, sedangkan kegiatan internalisasi tematik nilai-nilai Kemenkeu di lakukan pada bulan Juni 2012 dan telah dilaksanakanoleh 234 unit dari 376 unit kerja.

* Lampiran I

(6)

Keterangan


55

56

(1)

Diktum


kegiatan

d. Jumlah penyusunan dan penyempurnaan SOP di bidang perpajakan:

2. Kepabeanan dan Cukai: a. Adanya unit kepatuhan internal dan unit intelijen/ penyidikan

2. Jumlah penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PerDirjen unit

Peraturan Dirjen Pajak

ND Konsep PP dan PMK dari Dirjen ke Menkeu

kegiatan

c. Jumlah kegiatan pengujian kepatuhan pelaksanaan sistem dan peraturan

1. Jumlah penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK

(3)

Satuan

(2)

Indikator


76

9

10

431

15

(4)

Target

-

2

8

367

10

(5)

Realisasi

Indikator Kinerja

Membentuk unit kepatuhan internal dan unit intelijen/ penyidikan

Membuat dan menyempurnakan Perdirjen di bidang peraturan perpajakan

Membuat dan menyempurnakan PP dan PMK di bidang peraturan perpajakan

Manajemen SOP DJP: 1. Penerimaan dan pengolahan masukan SOP 2. Pengembangan SOP 3. Pengesahan SOP 4. Penatausahaan dan publikasi SOP 5. Monitoring pelaksanaan SOP 6. Evaluasi SOP

Selama semester I th 2012 telah dilaksanakan 10 kegiatan pengujian kepatuhan pelaksanaan sistem dan peraturan, dg rincian sbb: 1. 3 pengujian kepatuhan terhadap proses keberatan WP 2. 6 pengujian kepatuhan terhadap proses pemeriksaan pajak 3. pengujian kepatuhan terhadap prosedur perubahan dan validitas data SISMIOP


Target akan direalisasikan seluruhnya pada semester II thn 2012

Selama semester I tahun 2012 telah diselesaikan 2 Peraturan Dirjen Pajak

Selama semester I tahun 2012 telah diselesaikan: 1. 1 Rancangan Peraturan Pemerintah 2. 7 Rancangan PMK

Sampai dengan semester I th 2012 telah disusun dan disempurnakan sejumlah 367 SOP di bidang perpajakan, dg rincian sbb: 1. SOP KPDDP (117 SOP) 2. SOP KPDE (93 SOP) 3. SOP Whistle blowing system (6 SOP) 4. SOP pertukaran data DJPDJBC (5 SOP) 5. SOP Bea Meterai (6 SOP) 6. SOP lainnya (140 SOP)

menguji kegiatan2 SOP yang ada intern DJP

(6)

Keterangan


(1)

Diktum (3) kegiatan

modul

b. Meningkatnya kemampuan pengawasan internal melalui EDI DJBC

c. Diterapkannya Modul Pelaporan Online

Satuan

(2)

Indikator


1

1

(4)

Target

1

1

(5)

Realisasi

Indikator Kinerja

Melakukakn pelatihan pengawasan internal


Sudah diterapkan diseluruh KPU dan KPPBC se-indonesia

Pelatihan penggunaan aplikasi SiDia untuk Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama DJBC seluruh Indonesia (dilaksanakan pada bulan Januari 2012). Kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi SiDia (Sistem informasi Direktorat P2) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai pada unit penindakan dan penyidikan di kantor wilayah dan kantor pelayanan utama DJBC seluruh Indonesia dalam memanfaatkan tekhnologi informasi yang telah ada. Kegiatan ini memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan CITAC yang merupakan operational control room yang mengintegrasikan perangkat dan sistem aplikasi untuk kegiatan analisis intelijen dalam rangka targetting secara tepat waktu, akurat, dan relevan. Pengintegrasian tersebut meliputi sinkronisasi mekanisme kerja analisis intelijen dalam suatu alur penempatan perangkat dan sistem aplikasi yang ada dalam rangka mewujudkan kegiatan intelijen yang optimal dan terpadu.

(6)

Keterangan


57

58

(1)

Diktum


PP PMK Per Dirjen Kep Dirjen SE

e. Tersusunnya peraturan Pelaksanaan peraturan perUUan

4. Bidang anggaran (DJA, DJPK, DJPBN) a. Tersusunnya PMK tentang Standar Biaya

b. Tersusunnya RPP tentang Jenis dan Tarif PNBP pada K/L

PMK

%

draft RUU

kegiatan

d. kerjasama unit penegak hukum internal DJBC dengan Itjen, dan KPK

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) a. Tersusunnya draft RUU revisi UU No.20/1997 tentang PNBP

(3)

Satuan

(2)

Indikator


2

100

1 RUU

-

3

(4)

Target

2

-

-

0 6 17 2 1

3

(5)

Realisasi

Indikator Kinerja

Menyusun PMK tentang standar biaya

Telah ditetapkan: - PMK No.37/PMK.02 Thn 2012 tentang standar biaya tahun 2013 - PMK No.95/PMK.02 Thn 2012 ttg Standar Biaya Keluaran Thn 2013

Menyusun RPP tentang jenis dan RPP Jenis dan tarif PNBP akan tarif PNBP pada K/L dibahas apabila ada usulan dari K/L

Menyusun draft RUU revisi UU Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP Telah tersusun draft awal RUU revisi UU No.20 thn 1997 tentang PNBP

(6)

Keterangan

Menyusun pearturan pelaksanaan * Lampiran II peraturan perundang-undangan

Kegiatan yg telah dilaksanakan yaitu: - Mengundang Itjen dan KPK sebagai pemateri dalam workshop pengendalian Internal - Berkoordinasi dengan Itjen dalam pembuatan aplikasi penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan DJBC. - Berkoordinasi dengan Itjen dalam pembuatan perangkat pemantauan pengendalian Intern



(1)

Diktum

f. Tersusunnya peraturan alokasi dana transfer ke daerah yang akurat

NA 100%

100 100

% % Peraturan %

100 100 100 100 100 100

2

1

100

(4)

Target

% % % % % %

laporan

d. Tersusunnya laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) tepat waktu

e. Terlaksananya penyaluran transfer ke daerah tepat waktu dan efisien 1) DBH Pajak 2) DBH SDA 3) DAU 4) DAK 5) Dana Otsus Aceh dan Papua 6) Dana Penyesuaian I 7) Dana Penyesuaian II

PMK

%

(3)

Satuan

c. Tersusunnya PMK tentang tata cara revisi tentang RABPP dan DIPA TA 2012

b. Tersusunnya SP RKA-KL tepat waktu

(2)

Indikator


8

63,57% 57,60%

46,64% 44,16% 43,27% 58,33% 29,58% 30,00%

1

1

-

(5)

Realisasi

Indikator Kinerja

SP RKA-KL sebagai lampiran Keppres RABPP 2013 ditargetkan selesai pada minggu ke-3 bulan November

(6)

Keterangan

Tujuannya untuk mendorong terpenuhinya persyaratan untuk merealisasikan proses penyaluran transfer ke daerah sesuai SOP.

Menyusun peraturan alokasi dana *Telah ditetapkan: transfer ke daerah 1) PMK Nomor 91/PMK.07/2012 2) PMK Nomor 87/PMK.07/2012 3) PMK Nomor 86/PMK.07/2012 4) PMK Nomor 94/PMK.07/2012 5) PMK Nomor 78/PMK.07/2012 6) PMK Nomor 46 /PMK.07/2012 7) PMK Nomor 35 Tahun 2012 8) PMK Nomor 34 Tahun 2012

Menyalurkan transfer dana ke Pemerintah Daerah (Pemda)

Menyusun laporan keuangan PSPL - Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan, laporan keuangan tahunan harus disampaikan ke Menkeu c.q. Dirjen Perbendaharaan pada tanggal terakhir bulan Februari - Laporan keuangan BSBL disampaikan kepada ketua BPK dan Dirjen Perbendaharaan tanggal 21 Februari 2012 melalui surat Nomor S-39/MK.2/2012

Menyusun PMK tentang tata cara Telah ditetapkan PMK No.49/ revisi RABPP dan DIPA TA 2012 PMK.02 Thn 2012 ttg tata cara revisi anggaran 2012

Menyusun SP RKA-K/L



59

60


3. dan seterusnya.

(1)

Diktum

Laporan

j. Tersusunnya laporan keuangan BA-BUN tepat waktu

Laporan

h. Tersusunnya/ penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan di bidang perbendaharaan RUU

%

g. Kepatuhan Bank Persepsi/ Pos Persepsi dalam melaksanakan kontrak

i. Tersusunnya RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

(3)

Satuan

(2)

Indikator


2

1

30 RPMK 40 Perdirjen

100

(4)

Target

1

1

16 RPMK 19 Perdirjen

96,15

(5)

Realisasi

Indikator Kinerja

Menyusun laporan keuangan BA-BUN

Menyusun RUU pertanggungjawaban APBN

Menyempurnakan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan di bidang perbendaharaan

* Mengawasi kepatuhan bank persepsi/pos persepsi dalam melaksanakan kontrak * Menegur bank persepsi yang tidak mematuhi kontrak


Penyusunan LK BUN Tahun 2011 disampaikan ke BPK secara tepat waktu sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-4370/ PB/2012 tanggaL 21 Mei 2012

RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2011 disampaikan Presiden kepada DPR tanggal 15 Juni 2012 sesuai surat Presiden nomor: R-61/ Pres/06/2012 tanggal 15 Juni 2012

* Lampiran III

- Jumlah Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN di seluruh Indonesia berjumlah 2.102 bank/pos persepsi. Dari jumlah 2.102 tersebut, terdapat 81 bank/pos persepsi yang ditegur atau didenda karena tidak patuh sesuai kriteria pada semester I tahun 2012.

(6)

Keterangan




61


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.01/2011 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA MENTERI KEUANGAN, Menimbang:

Mengingat:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 996/KMK.01/2006 tentang Penyelenggara Negara Di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; b. bahwa dalam pelaksanaannya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 996/KMK.01/2006 belum menampung pengaturan secara spesifik terkait dengan kebutuhan dalam pelaporan, sehingga dipandang perlu melakukan pengaturan kembali kewajiban penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

62



MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA. PERTAMA:

Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Keuangan wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 2 (dua) bulan setelah: a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya; b. mengalami promosi/mutasi; dan c. pensiun.

KEDUA:

1. Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-A. 2. Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menyampaikan kembali laporan harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-B apabila: a) selama 2 tahun menduduki jabatan yang sama; b) mengalami promosi/mutasi; dan c) pensiun. KETIGA:

Nama jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEEMPAT:

Copy Tanda Terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara kepada: a. Sekretaris unit eselon I masing-masing, dengan ketentuan khusus untuk Penyelenggara Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal disampaikan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia; b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia selaku Koordinator Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kementerian Keuangan; dan c. Inspektur Jenderal.

KELIMA:

Dalam hal sewaktu-waktu diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib melaporkan harta kekayaannya, dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-B

KEENAM:

Pimpinan masing-masing unit Eselon I menetapkan Pejabat yang ditunjuk pada masing-masing unitnya untuk mengingatkan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, agar segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

63


KETUJUH:

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya sesuai tenggat waktu yang ditentukan, dianggap melanggar Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga dijatuhi hukuman disiplin ringan.

KEDELAPAN: Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku, Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, wajib mengisi dan menyampaikan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-A, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini. KESEMBILAN: Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 996/KMK.01/2006 tentang Penyelenggara Negara Di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KESEPULUH:

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku terhitung mulai 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 3. Sekretaris Jenderal/Para Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Para Kepala Badan /Ketua Badan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2011 MENTERI KEUANGAN ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO

64



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.01/2011 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

NAMA JABATAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 1. Pejabat Eselon I 2. Staf Khusus Menteri Keuangan 3. Pejabat Eselon II 4. Kepala Bagian Keuangan 5. Kepala Bagian Umum 6. Pejabat Pembuat Komitmen 7. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 8. Bendahara 9. Pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal: a. Pejabat Eselon III dan IV di Bagian Penganggaran, dan Bagian Perbendaharaan pada Biro Perencanaan dan Keuangan; b. Pejabat Eselon III dan IV di Bagian Perencanaan Barang Milik Negara, Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan, dan Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara pada Biro Perlengkapan; c. Pejabat Eselon III dan IV di Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum; d. Pejabat Eselon III yang terkait dengan penerbitan perizinan dan pengawasan penilai publik pada Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai; e. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Investasi Pemerintah; f. Kepala Divisi Keuangan dan Umum, dan Pejabat Penilai Investasi pada Pusat Investasi Pemerintah; g. Sekretaris Pengganti pada Sekretariat Pengadilan Pajak; h. Pembantu Sekretaris Pengganti pada Sekretariat Pengadilan Pajak; i. Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara; dan j. Kepala Subbagian Keuangan pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 10. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran: a. Pejabat Eselon III dan IV pada Direktorat Anggaran I, II, III; dan b. Pejabat Eselon III dan IV pada Direktorat PNBP. 11. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak: a. Pejabat Eselon III dan IV; b. Account Representative (AR); c. Penelaah Keberatan (PK); d. Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan (Penilai PBB); e. Fungsional Pemeriksa Pajak; dan f. Juru Sita Pajak. 12. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: a. Pejabat Eselon III dan IV; b. Pelaksana Auditor Bea dan Cukai (Golongan III/a ke atas); c. Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai; d. Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat/Bidang/Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) (Golongan III/a ke atas); dan e. Pelaksana Pemeriksa Barang. 13. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan: - Pejabat Eselon III 14. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: a. Kepala Kantor Pelayanan; b. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, dan Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain;

65


c. Kepala Bagian Perlengkapan; d. Kepala Subbagian Keuangan; e. Kepala Subbagian Umum pada Kantor Pelayanan; f. Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan; dan g. Juru Sita Piutang Negara pada Kantor Pelayanan. 15. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: a. Pejabat Eselon III dan IV di seluruh Direktorat; dan b. Kepala Subbagian Perlengkapan pada Sekretariat Direktorat Jenderal. 16. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang: a. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah; b. Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Surat Utang Negara; c. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Pembiayaan Syariah; d. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Strategi dan Portofolio Utang, kecuali Pejabat Eselon III yang terkait dengan Kepatuhan Internal; e. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen; f. Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah yang terkait dengan Pinjaman Komersial dan Kredit Ekspor; g. Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Strategi dan Portofolio Utang yang terlibat dalam penyusunan Harga (Pricing) Kewajiban Kontinjensi dan Pinjaman; h. Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi pada Sub Direktorat Pengelolaan Transaksi, Direktorat Pembiayaan Syariah; dan i. Kepala Seksi Analisis Harga pada Sub Direktorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah. 17. Pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal: a. Pejabat Fungsional Auditor; dan b. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. 18. Pejabat di lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan: a. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pembuat/revisi regulasi; b. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemberian izin; c. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemberian persetujuan; d. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemberian Surat Tanda Ter-Daftar (STTD); e. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pengawasan; dan f. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemeriksaan dan penyidikan. 19. Pejabat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal: - Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. 20. Pejabat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: a. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; b. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan; c. Kepala Sekretariat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara; dan d. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. MENTERI KEUANGAN ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO

66




Yth. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para Kepala/ Ketua Badan; di lingkungan Kementerian Keuangan

SURAT EDARAN Nomor: SE- 16/MK.l/2012 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN A. UMUM Kementerian Keuangan sebagai Kementerian pelopor reformasi irokrasi dan transformasi kelembagaan sudah sejak lama aktif dan selalu berkomitmen melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mencegah dan memberantas tindakan koruptif. Salah satu upaya untuk mengokohkan komitmen Kementerian Keuangan tersebut adalah melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan; B. TUJUAN Mewujudkan Kernenterian Keuangan sebagai Kementerian pelopor reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yang bebas dari korupsi. C. RUANG LINGKUP Surat edaran ini merupakan acuan bagi seluruh pejabatjpegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. D. DASAR 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Instruksi Presiden Nornor 5 Tahun 2004tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi: 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 ten tang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi; 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK01/UP.11/2007 tentang Pengorganisasian, Personel, dan Mekanisme Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK1.2011;

67


E. KETENTUAN· Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan untuk: 1. mewajibkan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menandatangani Dokumen Pakta Integritas yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri lentang kouutmen melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)sebagaimana format terlampir; 2. pelaksanaan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas wajib diikutsertakan dalam setiap pelantikan pejabat di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan; 3. memasukkan materi integritas dan anti korupsi dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan; 4. melaporkan progress pelaksanaan Ketentuan poin 1 s.d. 3 Surat Edaran Menteri Keuangan ini paling lambat pada tanggal 12 Juli 2012 kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan selaku Koordinator Pelaksana dan Inspektur Jenderal selaku Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 serta setiap semester melaporkannya secara periodik melalui Unit Eselon I masing-masing; Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2012 a.n. MENTERI KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL ttd. KI AGUS AHMAD BADARUDIN NIP 195703291978031001 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Wakil Menteri Keuangan I 3. Wakil Menteri Keuangan II 4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi

68



Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-16/MK.1/2012 Tanggal: 26 Juni 2012


NAMA INSTANSI PAKTA INTEGRITAS Saya, (nama pembuat pernyataan), (jabatan), menyatakan sebagai berikut: 1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dergan ketentuan yang berlaku; 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas; 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

.......... , .......... 2012 Menyaksikan: Atasan Langsung

Pembuat Pernyataan

..........

..........

69



70




71

images sources: www.freeimages.co.uk

KEMENTERIAN KEUANGAN

Gedung Djuanda I Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 72


BANGKIT! LAWAN KORUPSI!

Recommend Documents