VISI KALTIM BANGKIT 2013 Mewujudkan Kaltim Sebagai Pusat Agroindustri Dan EnergiTerkemuka Menuju Masyarakat Adil Dan Sejahtera
MENCIPTAKAN KALTIM YANG AMAN, DEMOKRATIS, DAN DAMAI DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING DAN PRO RAKYAT MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
7 PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI KALTIM; Clustering Industry Approach Kawasan Industri Kariangau, Balikpapan Kawasan Industri Dan Jasa, Kota Samarinda
Kawasan Industri Berbasis Migas dan Kondensat, Bontang Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional, Maloy Kawasan Industri Pariwisata, Derawan Delta Kayan Food Estate, Bulungan Kawasan Perbatasan RI-Malaysia (Kawasan Strategis Nasional)
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
FORMULASI ISU STRATEGIS RANCANGAN REVISI PERDA RTRWP 2012-2032 Formulasi Tujuan berdasarkan isue potensi mengembangkan
pusat agroindustri & energi terkemuka , Formulasi Tujuan berdasarkan isue masalah dengan
mempertimbangkan keberlanjutan Formulasi Tujuan berdasarkan isue masalah memberi manfaat untuk
menuju masyarakat adil makmur (adil berkonotasi pemerataan kesempatan & peningkatan kesejahteraan) di segenap wilayah Formulasi Tujuan berdasarkan isue masalah dalam mempertimbangkan
daya dukung lingkungan
Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Mewujudkan Kaltim sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera
Tujuan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur Terwujudnya penataan ruang yang mendukung propinsi Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri & energi terkemuka menuju masyarakat adil, makmur dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
4 Kebijakan Pengembangan sektor ekonomi produktif migas & tambang yang menjadi sektor unggulan Propinsi Kalimantan Timur
Tujuan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur Terwujudnya penataan ruang yang mendukung propinsi Kalimantan Timur sebagai
pusat agroindustri & energi terkemuka menuju masyarakat adil, makmur dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan
Pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi habisnya sumber daya migas & tambang yang bersifat unrenewable melalui pengembangan sektor pertanian yang lebih bersifat renewable Perwujudan pemerataan hasil pembangunan & pelayanan bagi seluruh masyarakat Propinsi Kalimantan Timur Perwujudan pembangunan Propinsi Kalimantan Timur yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi , sosial dengan mempertimbangkan batasan & daya dukung lingkungan
16 Strategi
4 Strategi
4 Strategi
4 Strategi
4 Strategi
4 Kebijakan 16 Strategi
1
KEBIJAKAN Pengembangan sektor ekonomi produktif migas & tambang yang menjadi sektor unggulan Propinsi Kalimantan Timur untuk lebih mendukung tujuan pembangunan Nasional & tujuan memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat wilayah Propinsi Kalimantan Timur dengan dukungan penataan ruang
STRATEGI
1. Mengembangkan potensi baru kawasan ekplorasi dan mengoptimalkan kawasan eksplorasi eksisting untuk kepentingan ekonomi dan lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan hasilnya bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. 2. Mengembangkan kawasan industri dengan basis sektor produktif unggulan migas dan pertambangan dengan pengembangan manfaat dalam skala Nasional dan regional provinsi dengan mengembangkan keterkaitan antara kawasan dan cluster industri. 3. Mengembangkan infrastruktur pendukung kawasan eksplorasi, kawasan industri sektor migas dan pertambangan baik pada infrastruktur transportasi, energi, dan kelistrikan. 4. Meningkatkan pelayanan perkotaan, permukiman sektor migas dan pertambangan dan secara timbal balik menjadi pendorong pengembangan pertumbuhan kota sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan.
4 Kebijakan 16 Strategi
2
KEBIJAKAN Pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi habisnya sumber daya migas & tambang yang bersifat unrenewable melalui pengembangan sektor pertanian yang lebih bersifat renewable dan sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan Nasional & wilayah serta untuk tujuan mengembangkan wilayah Propinsi Kalimantan Timur
STRATEGI
1. Mengembangkan potensi pada setiap wilayah untuk mengembangkan dan mendorong pengembangan sektor dan komoditas unggulan kegiatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan untuk dapat lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah. 2. Menjadikan bagian dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah dengan mengembangkan wilayah berpotensi agraris pertanian, pekebunan dan perikanan yang pada umumnya adalah wilayah pedalaman, wilayah perdesaan dan wilayah tertinggal. 3. Mengembangkan wilayah tertinggal dan/atau pedalaman dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah timur – barat dengan mendorong pusat pertumbuhan baru dengan dukungan basis sektor pertanian. 4. Mengembangkan dan meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya dengan membangun kawasan industri dan infrastruktur terkait.
4 Kebijakan 16 Strategi
3
KEBIJAKAN Perwujudan pemerataan hasil pembangunan & pelayanan bagi seluruh masyarakat Propinsi Kalimantan
1. Meningkatkan pelayanan prasarana wilayah secara lebih merata untuk mendorong dan membangkitkan kegiatan ekonomi pada wilayah belum berkembang.
Timur dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensinya dengan tidak hanya mengembangkan wilayah yang telah maju & berkembang namun juga mengembangkan wilayah yang belum maju ,kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan negara
2. Meningkatkan akses dan keterbukaan wilayah dengan pembangunan prasarana pada wilayah pedalaman, kawasan perdesaan untuk kepentingan pelayanan sosial masyarakat dan membangkitkan kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi masing-masing wilayah. 3. Mendorong sektor ekonomi produktif dan menata pusat permukiman di kawasan perbatasan untuk memperkuat keterkaitan sosial ekonomi pada pusat kegiatan yang ada di Indonesia agar mencegah kebocoran ekonomi kepada wiayah negara lain dan menjadi bagian tujuan menjaga kedaulatan NKRI. 4. Meningkatkan keterkaitan antar wilayah melalui dukungan infrastruktur transportasi, energi, listrik dan komunikasi agar terjadi hubungan saling sinergi dan saling mendukung antar wilayah.
4 Kebijakan 16 Strategi
4
KEBIJAKAN Perwujudan pembangunan Propinsi Kalimantan Timur yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi , sosial dengan mempertimbangkan batasan & daya dukung lingkungan
agar tingkat produktifitasnya terjaga melalui upaya kelestarian lingkungan.
STRATEGI
1.
Mengupayakan tindakan antisipatif dan kuratif mengelola kegiatan budidaya yang berpotensi dan telah terindikasi mengganggu kelestarian lingkungan secara konsisten untuk kepentingan keberlanjutan produktifitas kegiatan budidaya itu sendiri.
2.
Mengupayakan pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan yang karakteristik fisik telah mengalami degradasi lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak bencana.
3.
Mengupayakan penetapan pola ruang untuk deliniasi kawasan lindung dan budidaya berdasarkan karakterstik kesesuian dan daya dukung kegiatan yang mempertimbangkan kepentingan kelestraian lingkungan, produktifitas ekonomi, dan kepentingan sosial budaya masa depan.
4.
Mengupayakan ketahanan keanekaragaman hayati Kalimantan Timur dan kekayaan tradisi budaya dengan melakukan upaya pelestarian dan konservasi pada kawasan kawasan yang memilikinya.
DATABASE WILAYAH
TUJUAN KEBIJAKAN
RTRW Nasional
KELENGKAPAN SARANA
STRATEGI PERUMAHAN
RENCANA PENGEMBANGAN
JARINGAN JALAN
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM HIRARKI PERMUKIMAN
PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN & INDUSTRI
SISTEM JARINGAN PRASARANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
RENCANA SISTEM PERKOTAAN PROVINSI (PKW, PKL)
PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA
SISTEM JARINGAN INFOKOM SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR
SISTEM JARINGAN LAINNYA RENCANA SIS. JAR. TRANSPORTASI RENCANA SIS. JAR. INFOKOM
KEPENDUDUKAN
RENCANA SIS. JAR. SD AIR STRUKTUR PENDUDUK RENCANA SIS. JAR. LAINNYA PERTUMBUHAN PENDUDUK PERGERAKAN PENDUDUK
DATABASE WILAYAH TUJUAN KEBIJAKAN STRATEGI
KEBIJAKAN Nasional
KONDISI FISIK TOPO/GEOMORFOLOGI
30% DAS: LINDUNG
HIDROLOGI/SISTEM DAS
STATUS HUTAN
GEOLOGI/POTENSI BENCANA IKLIM, DLL
TAMAN NASIONAL
ANALISA KESESUAIAN LAHAN
PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN, PERKEBUNAN
RENCANA POLA RUANG
LINDUNG BAWAHAN LINDUNG SETEMPAT
RENCANA KAWASAN LINDUNG
PERGESERAN PENGGUNAAN LAHAN
RENCANA KAWASAN BUDIDAYA
ALIH FUNGSI LAHAN (+/-)
KEHUTANAN, SEMAK BELUKAR
PERMUKIMAN
SUMBER DAYA EKONOMI (ALAM)
SUAKA ALAM/CAGAR BUDAYA
PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN
RAWAN BENCANA, DLL
PERIKANAN & KELAUTAN LAHAN POTENSIAL (EKONOMI WILAYAH)
HUTAN PRODUKSI/RAKYAT
PERTAMBANGAN, INDUSTRI, PARIWISATA
PERTANIAN, PERKEBUNAN PERTAMBANGAN/INDUSTRI PERMUKIMAN, DLL.
KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG (PP 26/2008)
KARAKTERSITIK KAWASAN PERKOTAAN, PERDESAAN DESA MISKIN/TERPENCIL
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur disusun pada tahun 1991 berlaku sampai dengan 2006 (15 Tahun sesuai dengan UU No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang), dan ditetapkan menjadi Perda No.12 Tahun 1993
Dilakukan revisi dengan membuat kajian akademis RTRWP bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB)
Pada 12 Januari 2006 diperoleh kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota tentang Pola Pemanfaatan Ruang Tahun 2005 – 2020, dan harus dikonsultasikan ke Departemen Kehutanan untuk perubahan status dan fungsi kawasan hutan
USULAN DAERAH UNTUK PERUBAHAN KAWASAN NON KEHUTANAN SELUAS ± 2.544.095 Ha (18%) DARI LUAS KAWASAN HUTAN KALTIM ± 14.320.848 Ha
Konsultasi dengan Departemen Dalam Negeri (27 Feb 2006 , 27-29 Des 2006, 27 Nov 2007)
Konsultasi dengan Menko Perekonomian dan PU (BKPRN) (8 Agust 2006, 11 Okt 2006, 27 -29 Des 2006)
Konsultasi dengan Departemen Kehutanan (27-29 Des 2006, 20 Feb 2008, 10 April 2008)
Pembahasan dengan Provinsi Berbatasan (5 Agustus dan 8 september 2008, serta Desember 2010)
Melalui Surat Gubernur Kaltim No. 050/9875/Bapp Tanggal 7 Oktober 2008 Perihal Persetujuan Substansi telah menyerahkan data dan dokumen kepada Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Dep. PU sebagai bahan kajian untuk mendapatkan persetujuan substansi dari departemen terkait dalam BKTRN.
Setelah melakukan proses kelengkapan data dan Dokumen di BKPRN melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Dep. PU; dilakukan pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi RTRWP Prov.Kaltim dengan dibentuknya Tim Terpadu (SK Menteri Kehutanan Nomor : SK 274/ MENHUTVII/2009 tanggal 12 Mei 2009)
Selain itu, dilakukan Pembahasan Substansi Teknis dan Draft RTRWP Kalimantan Timur pada lingkup BKPRD Provinsi telah dilakukan pada tanggal 2 Desember 2010, sedangkan dengan Kab/Kota dilakukan pada tanggal 22 Februari 2011;
Pembahasan Substansi Teknis dan Raperda RTRWP Kaltim dg BKPRN di Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 21 Maret 2011
PROSES PEMBAHASAN DALAM RANGKA MEMPEROLEH PERSETUJUAN SUBSTANSI DI KEMENTERIAN KEHUTANAN
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor surat HK.01.03-Mn/493 tanggal 26 Agustus 2011, sehingga tinggal menunggu Proses Persetujuan Substansi dari Kementerian Kehutanan
PROSES REVISI RTRW Tahapan Persetujuan Substansi Dari Menteri Kehutanan (Berdasarkan Permenhut No. 36 tahun 2010)
1.
PROSES PENGUSULAN OLEH DAERAH
2.
EKSPOSE DI BKPRN/DEP. PU
3.
EKSPOSE DI DEPHUT
4.
PENGURUSAN KELENGKAPAN DATA DAN DOKUMEN USULAN
5.
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
6.
PROSES KAJIAN TIM TEKNIS
7.
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
8.
PROSES PENELITIAN TIM TERPADU
9.
EKSPOSE HASIL PENELITIAN TIM TERPADU
10.
PROSES PERBAIKAN HASIL MASUKAN DARI EKSPOSE
11.
UJI PUBLIK
12.
PROSES PERSETUJUAN HASIL TIMDU OLEH DPR (Kawasan DPCLS)
13.
PERSETUJUAN SUBSTANSI OLEH MENHUT
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Perda
Status Persetujuan Substansi Menteri PU
Prsetujuan Substansi Menhut
Prsetujuan Bersama DPRD
Evaluasi Mendagri
RTRWP Kaltim 2012 - 2032
PROSES
-
-
(Prov tdk melalui proses ini)
-
RTRW 14 Kab/Kota di Kaltim
14 Kab/Kota 12 Kab/Kota
(Kab/Kota tdk melalui proses ini)
4 Kab/Kota
5 Kab/Kota
7 (Kab/Kota Kab/Kota tdk melalui proses ini)
Evaluasi Provinsi
Penetapan Perda
Pmbahasan BKPRN
No
Kab/Kota
Penyusn. Dok.
Rekom Gub
Pbhsn. BKPRN
Persub Menteri PU
Pbhsn. DPRD
Evaluasi (Biro Hukum)
Pnetapan Perda
1
Samarinda
PROSES
-
-
-
2
Balikpapan
3
Bontang
4
Tarakan
5
Nunukan
PROSES
-
-
6
Bulungan
PROSES
-
7
Tana Tidung
8
Malinau
9
Berau
PROSES
-
-
10
Kukar
PROSES
-
11
Kutim
PROSES
-
-
-
12
Kubar
PROSES
-
-
13
Paser
PROSES
-
-
14
PPU
PROSES
-
-
BAPPEDA PROV. KALTIM Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda Telepon 0541-741044 Faximile 0541-742283 www.bappeda.kaltimprov.go.id
