LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN PROPER 2013 PT. KALTIM PRIMA COAL, KAB KUTAI TIMUR KALTIM

LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN – PROPER 2013 PT. KALTIM PRIMA COAL, KAB KUTAI TIMUR – KALTIM

INFORMASI UMUM PT. KALTIM PRIMA COAL, perusahaan pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur, beroperasi berdasarkan perizinan PKP2B dengan kontrak kerjasama (izin PKP2B no. J2/Ji. D4/16/82) tertanggal 8 April 1982. KPC adalah perusahaan pertambangan batubara dengan kepemilikan oleh PT. Bumi Resources Tbk sebanyak 70% dan PT. Tata Power (Mauritius) sebanyak 30%

Persetujuan kelayakan lingkungan melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No.660.5/K.205/2010 tertanggal 15 Maret 2010, perihal kelayakan lingkungan kegiatan pertambangan batubara kapasitas produksi hingga 70 Juta Ton/Tahun oleh PT. Kaltim Prima Coal luas areal kurang lebih 90.938 Ha, di kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, dan Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Timur, Propinsi Kalimantan Timur. Secara garis besar, operasi penambangan PT. Kaltim Prima Coal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu persiapan penambangan, penambangan, dan pasca penambangan. Tahap persiapan penambangan diawali dengan kegiatan survey eksplorasi. Kegiatan eksplorasi ini meliputi pemataan lapangan, pengukuran struktur geologi, pengambilan sampel singkapan, pemboran eksplorasi, logging geofisika, dan penaksiran cadangan. Tahap berikutnya adalah tahap penambangan atau tahap produksi. Tahap produksi diawali dengan kegiatan penebangan dan pemotongan pohon serta pemindahan tanah pucuk. Sebelum kegiatan pembukaan lahan dimulai, dilakukan kegiatan identifikasi dan dokumentasi flora dan fauna yang ada didaerah tersebut. Beberapa jenis spesies tanaman penting dikoleksi sebagai bibit tanaman bagi rehabilitasi nanti. Tanah pucuk dipindahkan ke lokasi timbunan tertentu. Selanjutnya dilakukan pemboran dan peledakan. Tanah penutup yang sudah diledakkan kemudian akan dimuat oleh shovel dan backhoe yang akan diangkut oleh truk untuk ditimbun dilokasi timbunan yang sudah direncanakan. Tanah penutup yang mengandung asam/PAF (Potential Acid Farming) dan yang tidak mengandung asam/NAF (Non Acid Farming) akan ditimbun secara terpisah dilokasi yang sudah direncanakan. Tanah penutup dengan kategori NAF akan ditimbun dilokasi timbunan yang sudah permanen untuk kemudian dilakukan rehabilitasi. Sedangkan tanah penutup dengan kategori PAF akan ditimbun dilokasi timbunan sementara. Dalam proses ini dilakukan control dengan menggunakan system elektronik (Sistem Dispatch) untuk memonitor dan mengontrol alokasi masing-Masing tipe tanah penutup (PAF dan NAF). Setelah tanah penutup dipindahkan, batubara yang sudah terbuka akan ditambang oleh beberapa alat muat yang khusus memuat batubara. Untuk batubarayang sudah terbuka akan ditambang oleh beberapa alat muat yang khusus memuat batubara. Untuk batubara dengan ketebalan lebih 2 meter dilakukan proses peledakan terlebih dahulu. Batubara kemudian diangkut oleh truk langsung menuju peremukan (crusher) atau ditimbun sementara dilokasi penyimpanan batubara (stockpile batubara) sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Batubara yang sudah mengalami reduksi dan

siap jual selanjutnya akan diangkut menggunakan belt conveyor menuju lokasi timbunan batubara dipelabuhan tanjungbara coal terminal. Seiring dengan peningkatan produksi, pengangkutan batubara juga menggunakan coal trucking dari stockpile batubara di CCP ke stockpile batubara di port stockpile dengan jumlah terbatas. Batubara siap jual selanjutnya akan dimuat ke dalam kapal untuk dikirim ke para pelanggan.

STATUS PENAATAN PERIODE 2012-2013 A. Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan PT. Kaltim Prima Coal memiliki persetujuan kelayakan lingkungan melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No.660.5/K.205/2010 tertanggal 15 Maret 2010, perihal kelayakan lingkungan kegiatan pertambangan batubara kapasitas produksi hingga 70 Juta Ton/Tahun oleh PT. Kaltim Prima Coal luas areal kurang lebih 90.938 Ha, di kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, dan Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Timur, Propinsi Kalimantan Timur. serta memiliki dokumen perijinan lingkungan lainnya meliputi izin pembuangan air limbah maupun izin TPS limbah B3. No. 1.

2.

3.

Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012 Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.

Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: A. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) B. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3)

Penaatan

Temuan

Taat

Persetujuan Kelayakan Lingkungan melalui Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660.5/K.205/2010 tertanggal 15 Maret dengan Kapasitas Produksi hingga 70 Juta Ton/Tahun oleh PT. Prima Coal luas area 90.938 ha di Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Rantau Pulung kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur Telah melaksanakan ketentuan seperti yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan RKL-RPL

Taat

Taat

Telah melaporkan secara rutin pelaksanaan RKL-RPL kepada Kementerian Lingkungan Hidup, PPE Regional Kalimantan, BLHD Provinsi Kalimantan Timur, BLH Kabupaten Kutai Timur

B. Pengendalian Pencemaran Air PT. Kaltim Prima Coal Saat ini memiliki 26 (dua puluh enam) titik penaatan yang semuanya sudah mendapatkan izin pembuangan air limbah (IPAL) dari Bupati Kutai Timur. Air limbah yang di buang melalui semua lokasi titik penaatan sudah dilakukan pengujian laboratorium eksternal setiap 1 (satu) bulan sekali dan telah melakukan pencatatan pH dan Debit harian. Tahapan perencanaan dan rancangan fasilitas kolam pengendap, antara lain:

Sediment control is part of water management plan based on 5YP Plan and Drilling Plan

Land compensation status?

Request for update land compensation status or redesign

no

yes Site Investigation

Conceptual design Identify: Location Type of structure Type of outlet and emergency spillway

storage<500,000m3 and h<15m?

no

Redesign or refer to PP RI no 37/2010 re: Bendungan

no

Get advise from ENV re: chemical treatment

no

submit boundary design for

no

Redesign to suit geotechnical

yes settling time adequate?

boundary design with IPK limit? yes Submit internal clearing permit

Geotechnical investigation and assessment

Geotech OK? yes Detail design and analysis

A

Sesuai diagram alir di atas, perencanaan dan perancangan fasilitas pengendali sedimen (sediment pond) mengikuti alur sebagai berikut:

1. Fasilitas pengendali air dari kegiatan tambang adalah bagian integral dari rencana manajemen air 5-tahunan. Rencana tersebut untuk memastikan bahwa semua keluaran air tambang dikelola dengan benar dan maksimal sesuai perencanaan kegiatan penambangan termasuk kegiatan eksplorasi. 2. Untuk merancang fasilitas kolam pengendap, tim Sipil Mine Planning memerlukan informasi seperti kejelasan status lahan baik dari kepemilikan maupun perijinan suatu lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kolam pengendap. 3. Disain konseptual fasilitas kolam pengendap dirancang dengan mempertimbangkan kondisi kontur lapangan. a. Jika berada di daerah yang relative datar, kolam pengendap dibuat berupa rangkaian kompartemen yang membentuk labirin. Maksud dibuatnya model labirin adalah untuk memperpanjang waktu konsentrasi (waktu pengaliran) sehingga ada kesempatan bagi sedimen yang terangkut oleh air bisa mengendap b. Jika konturnya berbukit, kolam sedimen diletakkan di lembah dengan membangun bendungan (tanggul terpadatkan). Dengan pembendungan akan terbentuk genangan. Genangan inilah yang memungkinkan terendapnya partikel sedimen yang terangkut oleh aliran dari kegiatan penambangan 4. Pada fasilitas kolam pengendap tipe labirin maupun tipe genangan, karena keterbatasan ruang, posisi kontur, jarak terhadap wilayah operasi aktif, waktu yang diperlukan untuk mengendapkan sedimen terangkut lebih panjang ketimbang waktu pengaliran. 5. Dengan mempertimbangkan item 4 di atas, maka strategi yang dilakukan adalah sbb: a. Membangun beberapa kolam pengendap yang dibangun di hulu suatu daerah tangkapan. Dengan adanya beberapa kolam pengendap di hulu maka volume air dapat dikontrol dan kualitasnya dapat di control dengan baik sejak dari hulu b. Upaya rehabilitasi dari area pembuangan batuan penutup (dumping area) yang berada di hulu juga segera dilakukan sehingga mengurangi erosi dan potensi air asam tambang dikarenakan ekspose batuan asam c. Pembangunan fasilitas pengolahan untuk pemberian chemical (kapur dan alum) pada kolam pengendap dimulai dari hulu hingga sebelum mencapai titik penaatan. Pemberian bahan chemical tergantung dengan karakterisktik air tambang tsb. 6. Disain kolam pengendap yang disiapkan oleh tim Sipil Mine Planning selanjutnya diserahkan ke tim Geoteknikal untuk dilakukan kajian kestabilan. Untuk melakukan kajian kestabilan, tim Geoteknikal akan mengambil beberapa sampel tanah di lapangan untuk diuji. Tim Geoteknikal akan mengeluarkan rekomendasi yang meliputi: a. Kemiringan tanggul/bendungan atau kemiringan dinding galian untuk labirin b. Nisbah pemadatan tanggul 7. Disain yang disiapkan tim Sipil Mine Planning direvisi dengan mempertimbangkan masukan dari tim Geoteknikal. Terhadap disain yang sudah direvisi ini dilakukan analisis detil yang meliputi: a. Analisis laju sedimentasi/erosi dari daerah tangkapan yang masuk ke tampungan. Dari analisis ini akan diperoleh gambaran kapan

perawatan harus dilakukan. Perawatan di sini meliputi pengerukan sedimen dengan mesin pengeruk (dredger) atau excavator lengan panjang (long arm excavator). b. Analisis hidrologi dan hidrolika yang memberikan gambaran berapa debit puncak yang masuk ke dalam kolam pengendap dan berapa penundaan (efek atenuasi) yang dihasilkan. 8. Ada serangkaian proses internal yang harus dilewati seperti pengajuan anggaran, persetujuan anggaran, menawarkan proyek ke kontraktor, dilakukan tender, penentuan pemenang tender, persetujuan kontrak, sebelum sampai tahap eksekusi di lapangan. 9. Selama tahap eksekusi tim Sipil Mine Planning melakukan pengawasan di lapangan secara berkala. Dalam banyak kasus kondisi lapangan sering kali sedikit berbeda dengan yang disiapkan di dalam disain. Untuk itu revisi-revisi secara berlanjut atas disain yang ada masih menjadi tanggung-jawab tim Sipil Mine Planning. 10. Beberapa hal penting lainnya adalah: a. Pembangunan tanggul kolam pengendap dilakukan secara hati-hati agar kekuatannya maksimal yaitu dengan melakukan pemadatan setiap lapisan 25 cm b. Setiap lapisan tersebut di cek kepadatannya secara ketat (hasilnya harus > 90% memenuhi standard pemadatan) c. Topsoil yg ada di daerah galian harus diambil untuk selanjutnya digunakan untuk kegiatan reklamasi area sekitar kolam pengendap seperti keliling area tanggul kolam pengendap d. Outlet dari kolam pengendap dibangun dengan konstruksi beton yang kuat untuk menghindari kerusakan e. Kolam pengendap yang telah selesai dibangun selanjutnya diperiksa oleh suatu tim terpadu dari KPC untuk memeriksa hasil pembangunan kolam pengendap. Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti hingga selesai semua catatan perbaikan yang ada sebelum kolam pengendap dinyatakan dapat digunakan f. Melaporkan ke BLH Kutim untuk proses pengajuan izin kolam pengendap apabila suatu kolam pengendap dinyatakan sebagai titik penaatan.

Kolam pengendap yang dikunjungi antara lain pada saat verifikasi Proper: TITIK PENAATAN APOKAYAN Kolam pengendap Apokayan untuk mencover limpasan air hujan dari cathment area North Waste Dump 4, Pit Utara dan Sebagian Pit Selatan Debit = 0,1429 m3/detik (level 18) pH insitu 8,6. Badan air penerima Sungai Lempak Telah dilakukan pemantauan pH harian dan pencatatan Debit air limbah Pengelolaan air limbah dilakukan secara bertahap melalui beberapa kolam yang cukup luas untuk pengendapan sedimen, pada kolam berikutnya penambahan kapur. Diakhir kolam pengendap terdapat beberapa pengelolaan air limbah: sebelum Pond Apokayan terdapat New Pond yang telah dipasang pemantau elektrik yang bekerja secara otomatis untuk memantau pH air limbah kemudian air limbah dialirkan ke Pond Apokaya pada kompartemen sebelumnya ditambahkan kapur untuk mengendalikan keasaman air limbah.

Kolam Pengendap New Pond

Pemantau pH New Pond Alat Pemantau pH (terdapat ceceran kapur)

Penambahan kapur sebelum Tempat pengambilan sampel Papan Informasi Pond Apokayan (kurang air limbah Debit harian terawat)

Dilakukan penegambilan sampel air limbah

TITIK PENAATAN MAWAR POND Sarana pengelola air limbah Mawar Pond untuk mengelola limpasan air hujan dari cathment area Pit B. Pada saat verifikasi Pit B tidak ada kegiatan penambangan sejak bulan Februari 2013. Badan air penerima : Sungai Lempak

Papan informasi pH dan Debit Outlet Mawar Pond harian

pH

dan

TITIK PENAATAN KELAWITAN POND Sarana pengelola air limbah untuk mengcover limpasan air hujan dari cathment area sebagian Pit A

Kelawitan Pond TITIK PENAATAN SEROJA Sarana pengelola air limbah untuk mengcover limpasan air hujan dari cathment area Shout West Dump dan sebagian dari Pit A. Kondisi timbunan sebagian besar telah di reklamasi. Dilakukan pengambilan sampel air limbah dengan pH Insitu 7,04

Pond Seroja

Pengambilan sampel air limbah di Outlet Pond Seroja

LUBUKTT CTMP2

Papan Titik Penaatan Outlet Lubuktt CTMP2 LUBUKTT CTMP2

KENNY J POND Sarana pengelola air limbah untuk mengcover limpasan air hujan dari cathment area Pit J. Pada saat verifikasi lapangan terdapat kondisi air limbah dari pond meluap karena hujan deras sebelumnya. Dilakukan pengambilan sampel air limbah dengan pH insitu 5,86

Pond Kenny J meluber

Preparasi sampel air limbah

Penyiraman kapur cair setelah Pond Kenny J meluber

Kapur tidak pada tempatnya

Hasil analisasi dari swapantau perusahaan selama periode penilaian proper 2013 menunjukkan bahwa air limbah yang dibuang tersebut telah memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan. Namun pada saat Tim Proper KLH melakukan pengambilan sampel khususnya outlet pond Kenny J, terdapat parameter tidak memenuhi bakumutu yaitu parameter pH 5,8.

Status Penaatan: No. 1.

Pengelolaan Limbah Cair Ketaatan terhadap Izin

Penaatan Taat

2.

Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan

100%

3.

Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu

100%

4.

Ketaatan terhadap pelaporan

100%

5.

a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim KLH

100%

Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis

Taat

6.

Taat

Temuan Izin pembuangan air limbah melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 658.31/K.154/2013; dan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 568.31/K.622/2011; 568.31/K.620/2011; 568.31/K.661/2011; 568.31/K.621/2012; 568.31/K.702/2012; 568.31/K.349/2012; 568.31/K.701/2012; 660/K.161/2013 . Perusahaan mempunyai 26 (Dua Puluh Enam) titik outlet IPAL dan seluruhnya sudah dilakukan pemantauan Parameter yang dipantau sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 658.31/K.154/2013 dan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 568.31/K.622/2011 Telah menyampaikan data bulan Juli 2013 s.d. Juni 2013 Semua data bulan Juli 2013 s.d. Juni 2013 memenuhi bakumutu - Dilakukan dilakukan pengambilan sampel air limbah - Data primer yang dilakukan oleh Tim KLH memenuhi bakumutu, kecuali Outlet Keny J parameter pH - Hasil evaluasi KLH mengenai Data curah hujan, penanggulangan luapan SP Keny J dan data pendukung lainnya sebagai kondisi cuaca ekstrim dapat diterima. Telah sesuai dengan ketentuan teknis yang dipersyaratkan

Perhitungan Beban Pencemaran Air / Juli 2012-Juni 2013 (Ton/periode penilaian) No

Parameter TSS Mn Fe

Beban Inlet

Beban Outlet 13732 665 372

C. Pengendalian Pencemaran Udara Upaya pengendalian pencemaran udara dilakukan untuk mengurangi pencemaran dari aktivitas penambangan maupun aktivitas penunjang kegiatan penambangan. Dilakukan penyiraman jalan-jalan tambang untuk mengurangi polusi debu. Hasil pengukuran udara ambient setiap 6 bulan sekali masih memenuhi baku mutu kualitas udara yang ditetapkan. Sedangkan untuk kegiatan penunjang operasional seperti pembangkit listrik telah dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Status Penaatan: Penaatan 100%

No. 1.

Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan

2.

Ketaatan terhadap pelaporan

100%

3.

Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan

100%

4. 5.

Temuan  Sumber Emisi : PLTU 2 x 5 MW, 39 unit genset  Seluruh sumber emisi sudah dipantau Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling

100% Taat

Penghitungan beban pencemaran udara (ton/periode) No 1. 2. 3. 4.

Parameter Partikulat SO2 NOx CO

Beban Outlet 16.26 677.09 997.52 35.37

D. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 1.

Penyimpanan Sementara Limbah B3 Untuk menyimpan sementara timbulan limbah B3, PT. KPC memiliki 9 (Sembilan) tempat penyimpanan sementara limbah B3, yaitu 8 (delapan) TPS di Wilayah Sangatta dan 1 (satu) TPS di wilayah Bengalon.

Pengelolaan Limbah B3 Penyimpanan Sementara

No. SK/ No. Surat

Masa Berlaku

Keterangan

Kep. Bupati Kutai Timur No. 658.31/K.33/2010, tanggal 25 Januari 2010

5 (lima) tahun

Kep. Bupati Kutai Timur No. 658.31/K.413/2010, tanggal 29 April 2010

5 (lima) tahun

Ke. Bupati Kutai Timur No. 658.31/K.414/2010, tanggal 29 April 2010 Kep. Bupati Kutai Timur No. 658.31/K.415/2010, tanggal 29 April 2010 Kep. Bupati Kutai Timur No. 658.31/K.645/2011, tanggal 17 Oktober 2011

5 (lima) tahun

Terdapat 3 Unit TPSLB3 : 1. Tanjung Bara (Decanting) : Pelumas bekas 2. Tanjung Bara Coal Ash Stockpile 3. Bound M7 : Pelumas bekas 1 unit TPS LB3 Sangatta North : limbah beroli (majun, kain penyerap, dan filter bekas 1 Unit TPS LB3 Bukit Murung : Limbah Klinik

5 (lima) tahun

1 unit TPS LB3 Lab. M15 : Hidrogen Peroksida

5 (lima) tahun

1 unit TPS LB3 Tanjung Bara Yard 2

Pengelolaan Limbah B3

5 (lima) tahun

1 unit TPS LB3 Bengaloan

Kep. MENLH No. 417 Tahun 2009,tanggal 9 Juli 2009 Kep. Bupati Kutai Timur No. 658.31/K.846/2010, tanggal 13 oktober 2010

5 (lima) tahun 5 (lima) tahun

1 unit TPS LB3 Thiess Melawan

tanggal

5 (lima) tahun

17

3 unit TPS LB3 : 1. Thiess Workshop : pelumas bekas 2. Sangatta North : hose, filter, majun, kain penyerap 3. Lube Farm Murung Area : pelumas bekas 1 TPS LB3 Sangatta North : hose, filter, majun, kain penyerap terkontaminasi oli

Pemanfaatan limbah B3 Dalam upaya melakukan 4R, yaitu reduce, reuse, recycle dan recovery PT. KPC telah melakukan kegiatan pemanfaatan terhadap timbulan limbah B3 berdasarkan izin pemanfaatan terhadap limbah B3 yang diperoleh. Izin pemanfaatan limbah B3 yang diperoleh adalah berupa pelumas bekas sebagai campuran bahan peledak (ANFO-Emulsi) dan pemanfaatan berupa fly ash dan bottom ash

Pengelolaan Limbah B3

Masa Berlaku Kep. MENLH No. 185 Tahun 5 (lima) 2010, tanggal 11 Agustus 2010 tahun No. SK/ No. Surat

Pemanfaatan Kep. MENLH No. 175 Tahun 2011, tanggal 6 September 2011 3.

Keterangan

Kep. Bupati Kutai Timur No. 658.31/K.245/2011

Kep. Bupati Kutai Timur No. 658.31/K.646/2011, Oktober 2011

2.

Masa Berlaku

No. SK/ No. Surat

5 (lima) tahun

Keterangan Pemanfaatan pelumas bekas sebagai bahan bakar pembantu peledakan (ANFo-Emulsi) dari kegiatan workshop PT. KPC Pemanfaatan internal abu batubara. Tidak ada kegiatan pemanfaatan abu batubara

Pengolahan Limbah B3 Pengolahan tanah terkontaminasi minyak secara bioremediasi telah dilakukan oleh PT. KPC sesuai dengan izin yang dimiliki dan pengoperasian alat pengolahan (incinerator) limbah B3.

Pengelolaan Limbah B3

No. SK/ No. Surat

Masa Berlaku

Keterangan

Pengolahan

Kep. MENLH No. 184 Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010

5 (lima) tahun

Kep. MENLH No. 276 Tahun 2010, tanggal 25 Oktober 2010

5 (lima) tahun

Pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi minyak bumi secara bioremediasi. Terdiri dari 4 sel, lokasi Sangatta North Insinerator dilokasi Sangatta North. LB3 yang dibakar adalah limbah padat terkontaminasi LB3 dan limbah klinik

4.

Pengelolaan Limbah B3 melalui pihak ketiga berizin Selain kegiatan pengelolaan limbah B3 melalui pemanfaatan dan pengolahan secara internal, PT. KPC juga melakukan pengelolaan dengan cara pengiriman ke pihak ketiga yang telah mendapat izin dari KLH atau pengelola limbah B3 berizin. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpanan limbah B3 melebihi waktu 90 hari. Seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan dan perizinan yang diperolah.

Pengelolaan Limbah B3

Masa Berlaku

Keterangan

Kep. MENLH No. 184 Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010

5 (lima) tahun

Kep. MENLH No. 276 Tahun 2010, tanggal 25 Oktober 2010

5 (lima) tahun

Pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi minyak bumi secara bioremediasi. Terdiri dari 4 sel, lokasi Sangatta North Insinerator dilokasi Sangatta North. LB3 yang dibakar adalah limbah padat terkontaminasi LB3 dan limbah klinik

No. SK/ No. Surat

Pengolahan

√

5. Pencatatan Kegiatan Pengelolaan limbah B3 dalam lembar kegiatan Pengelolaan Limbah B3 Sesuai dengan perizinan yang diperoleh PT. KPC, baik melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup maupun Keputusan Bupati Kutai Timur maka setiap kegiatan pengelolaan masing-masing jenis limbah B3, mulai dari penyimpanan sementara di TPS limbah B3 berizin, kegiatan pemanfaatan di wilayah opersional PT. KPC, pengelolaan secara internal sampai dengan pengiriman limbah B3 ke pengelola limbah B3 berizin akan dicatat dalam lembar kegiatan pengelolaan limbah B3, yaitu Neraca Limbah B3. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2013) Jenis Limbah

Satuan

Limbah Dihasilkan

Limbah Dikelola

Limbah Belum Dikelola

Perlakuan

-

-

-

A. Sumber Dari Proses Produksi -

-

-

B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Majun 1,531.21 Ton bekas

Disimpan di TPS LB3

672.12

0 859.09

281.69 Filter bekas

Ton

951.63

101.77

0 568.17

Diserahkan ke Pihak ke-3 Sangatta : IndoStar - AMP – Holcim (OL), Bengalon : Maju Jaya – Wastec (KQ) Disimpan di TPS LB3 Diolah sesuai ijin (Insinerasi) Sangatta : IndoStar - AMP – Holcim (OL), Bengalon : Maju Jaya – Wastec (KQ)

Jenis Limbah

Satuan

Hose Bekas

Ton

Medical Waste

Ton

Limbah Peroksida

Ton

Limbah Dihasilkan 994.84

Limbah Dikelola

Limbah Belum Dikelola

Perlakuan

0

Disimpan di TPS LB3 Sangatta : IndoStar - AMP – Holcim (OL), Bengalon : Maju Jaya – Wastec (KQ)

514.56 480.29 0.3

3.99

Disimpan di TPS LB3 0

3.69 29.98

21.01 8.97

Diolah sesuai ijin (Insinerasi) 0

111.65

Grease Bekas

Ton

175.32

Aki bekas

Ton

304.75

Toner Bekas

Ton

0.95

Limbah Kimia

Ton

246.77

Abu Insinerator

Ton

27.68

Baterai Kering Bekas

Ton

1.79

Lampu TL

Ton

0.32

Wadah Terkontami nasi

Ton

17.86

Abu Batubara

Ton

504,439.87

63.67

0

90.38 214.37

0

0.53 0.42

0

152.69 94.09

0

16.96 10.72

0

Pihak ke-3 PPLI (kode manifest AA)

0

9.53 8.32

0

503,690.87

Pelumas Bekas

Ton

Tanah Terkontami nasi/ sludge

Ton

749

12,677.99

725.65 4,996.33

0

0

6,956 19,530.13 19,890.13 360.000

Disimpan di TPS LB3 Pihak ke-3 Sangatta PPLI (kode manifest AA), Bengalon Maju Jaya (KQ) Wastec Disimpan di TPS LB3 Pihak ke-3 BJS-NFU (kode manifest GB) Disimpan di TPS LB3 Pihak ke-3 PPLI (kode manifest AA) Disimpan di TPS LB3 Pihak ke-3 PPLI (kode manifest AA) Disimpan di TPS LB3 Pihak ke-3 PPLI (kode manifest AA) Disimpan di TPS LB3

0.21 0.11

PPLI (Kode manifest AA)

0

0.95 0.84

Disimpan di TPS LB3

0

Disimpan di TPS LB3 Pihak ke-3 PPLI (kode manifest AA) Disimpan di TPS LB3 Pihak ke-3 PPLI (kode manifest AA) Disimpan di TPS LB3 Dimanfaat secara internal Disimpan di TPS LB3 Dimanfaatkan sesuai ijin Pihak ke-3 PPLI (kode manifest AA) Disimpan di TPS LB3 Bioremediasi

Jenis Limbah

Satuan

Limbah Dihasilkan

Limbah Dikelola

541,295.08

541,295.08

Limbah Belum Dikelola

Perlakuan

oil catcher TOTAL Persentase

Ton %

100

0 0

6. Kesimpulan Berdasarkan uraian pengelolaan limbah B3 diatas, maka dapat diambil kesimpulan: Perusahaan telah melakukan penaatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

E. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Rekapitulasi Penilaian Nilai Total

Tidak Potensi Rusak (X ≥ 80)

Pit Bendil Panel 6

89

√

Penggalian Tanah Penutup dan Penambangan

Pit Pelikan Sisi Barat RL (-10) 190

91

√

Penggalian Tanah Penutup dan Penambangan

Pit Pelikan Sisi Timur (High Wall)

83

√

No.

Tahapan

1.

Penggalian Tanah Penutup dan Penambangan

2.

3.

Lokasi

KRITERIA PENILIAI Potensi Potensi Rusak Rusak Ringan Berat (55 < X < 80)x (X < 55)

Keterangan

1. Realisasi umumnya lebih rendah dari rencana sehingga penyelesaian kegiatan bergeser ke periode triwulan berikutnya. 2. Masih terdapat indikasi erosi didinding timbunan karena penambangan masih aktif dan belum bisa dilakukan penutupan dg cover crop. 1. Realisasi
1. Realisasi umumnya lebih rendah dari rencana sehingga penyelesaian kegiatan bergeser ke periode triwulan berikutnya.

No.

Tahapan

Lokasi

Nilai Total

Tidak Potensi Rusak (X ≥ 80)

KRITERIA PENILIAI Potensi Potensi Rusak Rusak Ringan Berat (55 < X < 80)x (X < 55)

Keterangan

2. Sarana pengendali Erosi belum memadai, karena jenjang dan drainase sistem belum tertata, sehingga run off akan menggerus dinding tambang. 3. Masih terdapat indikasi erosi didinding timbunan karena penambangan masih aktif dan belum bisa dilakukan penutupan dg cover crop 4.

Penggalian Tanah Penutup dan Penambangan

Pit A South RL (-95)

91

√

1. Realisasi umumnya lebih rendah dari rencana sehingga penyelesaian kegiatan bergeser ke periode triwulan berikutnya. 2. Masih terdapat indikasi erosi didinding timbunan karena belum dilakukan penutupan dg cover crop.

5.

Penggalian Tanah Penutup dan Penambangan

Pit ElangBengalon

83

√

1. Realisasi < rencana. 2. Sarana pengendali erosi belum memadai 3. Masih terdapat indikasi erosi didinding timbunan.

6.

Penimbunan OB

Waste Dump Badak

83

√

1. 2. 3.

7.

Penimbunan OB

In Pit Dump Pit Beruang

91

√

Realisasi < rencana Sarana pengendali erosi belum memadai Masih terdapat indikasi erosi

1. Realisasi umumnya lebih rendah dari rencana sehingga penyelesaian kegiatan bergeser ke periode triwulan berikutnya. 2. Masih terdapat indikasi erosi didinding timbunan

No.

Tahapan

Lokasi

Nilai Total

Tidak Potensi Rusak (X ≥ 80)

KRITERIA PENILIAI Potensi Potensi Rusak Rusak Ringan Berat (55 < X < 80)x (X < 55)

Keterangan

karena belum dilakukan penutupan dg cover crop.

8.

Penimbunan OB

Pit A RL (10) - 60

91

√

9.

Penimbunan OB

Elang Dump RL 70-100

83

√

1. Realisasi umumnya lebih rendah dari rencana sehingga penyelesaian kegiatan bergeser ke periode triwulan berikutnya. 2. Masih terdapat indikasi erosi didinding timbunan karena belum dilakukan penutupan dg cover crop.

1. 2. 3.

10.

Penimbunan

Mangga Besar Dump

84

√

1. 2. 3.

11.

Revegetasi

Pit Keluu South Dump RL 60-70

81

√

1. 2. 3.

12.

Reklamasi

Pit Keluu South Dump RL 80-110

98

√

13.

Spreeding Top Soil

Rehab Tepian Kancil

91

√

Realisasi < Rencana. Sarana pengendali erosi belum memadai Masih terdapat indikasi erosi didinding timbunan

Realisasi < Rencana Sarana pengendali erosi belum memadai Masih terdapat indikasi erosi didinding timbunan

Realisasi < Rencana Sarana pengendali erosi belum memadai Masih terdapat indikasi erosi didinding timbunan.

Realisasi < Rencana sehingga penyelesaian kegiatan bergeser ke periode triwulan berikutnya. 1. Realisasi lebih kecil dari rencana 2. Pada Q2 2014 dalam perencanaan tidak ada pekerjaan spreeding

No.

Tahapan

Lokasi

Nilai Total

Tidak Potensi Rusak (X ≥ 80)

KRITERIA PENILIAI Potensi Potensi Rusak Rusak Ringan Berat (55 < X < 80)x (X < 55)

Keterangan

top soil, namun realisasi seluas 9,73 Ha. 3. Masih ada indikasi erosi karena belum dilakukan penutupan dengan cover crop.

14

Revegetasi

Rehab Tepian Kancil

96

√

1. Realisasi lebih besar dari rencana 2. Pada Q1 2014 dalam perencanaan tidak ada pekerjaan Rehab, namun realisasi seluas 8,22 Ha

15

Revegetasi

Rehab Badak (Bendil Dump)

96

√

Realisasi umumnya lebih rendah dari rencana sehingga penyelesaian kegiatan bergeser ke periode triwulan berikutnya.

15

15

JUMLAH DATA

0

0

A. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lahan Dari 15 lokasi yang dinilai, semua lokasi memperoleh nilai total (≥ 80), Rincian sebagai berikut :  

  



K1 (Perencanaan); semua lokasi yang dinilai tidak memenuhi aspek perencanaan K2 (Kontinyuitas) semua lokasi yang dinilai, telah memenuhi aspek kontinuitas (tidak ada lahan yang sudah ditambang ditinggalkan lebih dari 1 tahun). K3 (Potensi Longsor), semua lokasi yang dinilai sudah memenuhi kriteria pengendalian potensi longsor. K4 (Pengendalian batuan potensi asam) semua lokasi yang dinilai telah memenuhi aspek Pengendalian batuan potensi asam. K5 (Indikasi Erosi) hampir semua lokasi yang dinilai belum memenuhi aspek kriteria adanya indikasi erosi, kecuali spreeding top soil tepian kancil, Revegetasi Tevian Kancil dan Revegetasi Badak (Bendil Dump). K6 (Kebencanaan) semua lokasi yang dinilai telah memenuhi aspek kebencanaan.

Taat

B. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan K1 (Perencanaan) :  Agar perencanaan dilakukan secara matang dan selalu dievaluasi setiap triwulan untuk melihat prosentase realiasasinya  Agar pelaksanaan kegiatan didasarkan perencanaan yang ada. K5 (Indikasi Erosi) :  Agar mempercepat proses penggalian OB dan dilanjutkan dengan penataan jenjang dan jenjang yang telah terbentuk segera dilakukan penanaman covercrop sebelum dilakukan revegetasi untuk mencegah terbentuknya alur2 erosi disepanjang dinding lereng  Agar segera melakukan penataan jenjang dan sistem drainase dan melakukan perawatan rutin terhadap setiap jenjang dan drainas, sehingga run off akan mengalir mengikuti drainase yang telah ditata menuju sump pit.  Agar setiap jenjang yang telah terbentuk segera dilakukan penanaman covercrop atau dilakukan penutupan dengan serasah paling tidak pada areal dinding jenjang untuk mencegah terbentuknya alur2 erosi disepanjang dinding timbunan.  Setelah kegiatan spreeding top soil agar segeran dilanjutkan dengan penanaman cover crop dan menambahkan serasah sebelum cover crop tumbuh menutupi lahan timbunan. F. Pasca Tambang  KPC telah memiliki dokumen Rencana Penutupan Tambang (RPT) yang telah disetujui oleh Dep.ESDM tahun 2011. Dalam dokumen tersebut pada pasca tambang KPC akan meninggalkan void sebanyak 26% dari luas void yang ada yang tidak akan di timbun. Salah satu Void bekas tambang Sangatta saat ini telah difungsikan untuk daerah wisata dengan membangun fasilitas-fasilitas yang menunjang kegiatan wisata seperti, pondokan, perahu wisata, sarana bermain anak2, dan areal painball. KPC juga membangun Pusat Pelatihan untuk Peternakan Sapi Terpadu di areal bekas tambang yang dilengkapi gedung sarana diklat, kandang sapi dan area peternakan, pemanfaatan limbah kotoran sapi untuk Biogas dan Rumah pengomposan yang saat ini dikelola oleh KPC dengan membentuk CV, yang nantinya akan diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat pada waktu penutupan tambang. Salah satu areal bekas pit tambang yang telah direklamasi sebagian digunakan untuk pilot projek perkebunan Kelapa sawit yang saat ini dikelola oleh yayasan KPC.  Untuk menunjang Rehabilitasi lahan pasca tambang KPC juga memiliki Nursery, saat ini tersedia ±200.000 bibit yang sudah siap ditanam dan juga tersedia bibit yang masih dalam tahap penyemaian.  Tahun 2013 ini KPC merencanakan akan mereabilitasi lahan bekas tambang seluas ±800 Ha, untuk menutupi kekurang ketersediaan bibit KPC juga bekerjasama dengan pihak ketiga dan masyarakat melalui kegiatan CSR,

dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat untuk menyediakan bibit yang dibutuhkan dengan membayar / membeli bibit tersebut termasuk melibatkan mereka dalam penanaman dan perawatan tanaman yang ditanam diareal revegetasi.

G. Community Development/Coorporate Social Responsibility PT. KPC merupakan salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia, yang telah beroparesi sejak tahun 1982. Jumlah keseluruhan karyawan perusahaan ini adalah 5.187 orang yang terbagi dalam devisi dan setiap devisi dipimpin oleh seorang General Manager (GM) dan terbagi dalam departemen-departemen, yang dipimpin oleh seorang Menejer. Di atas para GM ada Chief Operating Officer dan Chief Financial Officer dan beberapa GM di bawah koordinasi langsung Chief Executive Officer, salah satu devisi itu adalah Devisi External Affairs and Sustainable Develeopment (ESD). Selain karyawan, dari berbagai tingkatan, yang dipekerjakan di PT. KPC, perusahaan ini memiliki hubungan kerja kontraktual dengan 16.380 kontraktor. Struktur Organisasi Community Development (Comdev). Devisi ESD memiliki enam departemen, yakni Departemen Government Relations, Departemen External Relations, Departemen Community Empowerment, Departemen Poject Management Evaluation, Departemen Land Management dan Departemen Bengalon CR & Development. Sekurangnya ada empat departemen yang sangat erat kaitannya dengan pekerjaan Comdev, yakni Departemen Community Empowerment (CE), Departemen Project Management Evaluation (PME), Departemen Land Management(LM) dan Departemen Bengalon CR & Development. Karena operasi penambangan batubara sudah sampai pada Kecamatan Bengalon, perusahaan perlu membentuk departemen yang secara khusus memperhatikan masyarakat kecamatan tersebut dan sekaligus usaha membangun masyarakat Kecamatan Bengalon yang menjadi area operasi baru penambangan batubara (lih. Struktur organisasi ESD). Pemahaman CSR dan Comdev, sekurangnya pada tingkat Menejer, CE, PME & Bengalon CR&Dev, cukup bagus, yakni CSR sebagai bentuk komitmen moral dan comdev hanya salah satu bagian dari CSR. Meskipun belum terurai secara rinci perbedaan antara keduanya sekurangnya telah ada pengetahuan untuk membedakan pemahaman tentang keduanya. Kurang lebih ada 80 personil di bawah tiga departemen ini. Dilihat dari jumlah sumberdaya, ini adalah jumlah yang cukup besar. 100% SDM di Devisi ESD, terutama di Departemen CE, PME dan Bengalon CR& Dev, yang jumlahnya kurang lebih 80 orang, telah mengerti dan sadar tentang CSR. Ada penggolongan kemampuan dari SDMnya. Peningkatan kompetensi pengembangan staf dilakukan dengan cara pelatihan dan pendidikan. Rekrutmen dilakukan berdasarkan kebutuhan, pertama mengambil dari perusahaan, jika tidak ada merekrut dari luar, tentu dengan jalan test tentang pengetahuan CSR dan pengalaman melakukan Comdev. Dual Carrier Path sebagai peningkatan karir, structural dan fungsional. Setiap personil yang menjalankan tugas CSR/CD di divisi ESD memiliki deskripsi tugas dan jabatan, kompetensi serta SOP yang menjadi dukungan dan panduan pelaksanaan kerja. Adapun tingkat kompetensi dimulai dari tingkat

mengetahui/memahami (level 1), menjalankan dan terampil (level 2), kemampuan menganalisis (level 3), sampai membuat keputusan dan rekomendasi (level 4). Peningkatan kompetensi didukung tidak hanya dari latar belakang pendidikan yang relevan melainkan juga oleh sarana pelatihan internal dan eksternal untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta pengalaman bekerja di bidang CD. Hubungan antardevisi dan departemen lain banyak dilakukan meskipun oleh departeman lain dalam devisi yang berbeda, yang bersifat teknis, pekerjaan CSR masih sering dianggap sebagai pekerjaan remeh. Pendapat yang sangat apresiatif dari tiga departemen ini adalah bahwa unit lain perlu paham tentang CSR sebab ada kemungkinan ketidakpahaman tentang CSR dari devisi lain bisa bermasalah di lapangan. Bagaimanapun kegiatan pertambangan akan berkaitan dengan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya persoalan yang berhubungan dengan air, udara dan tanah dengan masyarakat dapat diantisipasi sebelumnya bila SDM yang menangani hal itu memiliki pemahaman CSR dan CD.

Arah Kebijakan CSR Arah Kebijakan CSR untuk internal dan external tidak ada perbedaan sebab pada umumnya pekerja tambang adalah masyarakat, yang tinggal di desa dan kecamatan di sekitar pertambangan, mereka secara sosial menerima program comdev dari komitmen moral melalui CSR sebab program CSR tidak didisain secara individual dan tidak dibedakan antara karyawan satu pihak , sedang masyarakat di pihak yang lain. Perusahaan ini mengedepankan motto “ more than mining”, yakni perusahaan tidak hanya sekedar menambang melainkan juga menghasilkan produk batubara bermutu tinggi, memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan, mampu memberikan manfaat positif bagi penduduk lokal dan menata kembali habitat dan lingkungan dimana area pertambangan itu dilakukan. Melalui motto seperti ini lah Kebijakan CSR dirancang untuk melakukan kepedulian moral dan tanggung jawab terhadap masa depan masyarakat sekitar pertambangan. Oleh sebab itu arah kebijakan CSR selalu diorientasikan pada fasilitasi kegiatan masyarakat menuju pada keadaan yang lebih baik pada akhir penutupan tambang. Melalui landasan komitmen moral, perusahaan ini selalu berusaha mengarahkan program-program comdev berorientasi pada program pengembangan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan (community and environmental sustainable development). Fokus utama komitmen moral ini ditujukan pada empat kecamatan yang sangat dekat dengan area pertambangan, yakni Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Rantau Pulung dan Kecamatan Bengalon. Keempat kecamatan ini sering disebut lingkaran utama (ring 1), sedang lingkar ke 2 adalah Kutim, ke 3 Kaltim dan lingkar ke empat adalah nasional. Usaha menginstitusionalisasikan CSR tidak hanya menanamkan pemahaman di lingkungan perusahaan melainkan juga mengajak para pemangku kepentingan, yakni perusahaanperusahaan lain, pemerintah dan masyarakat. Ini ditunjukkan dengan tidak hanya wujud terbentuknya kemitraan (Multi Stakeholders Forum) melainkan juga selalu melakukan perbaikan dalam tata kelola forum tersebut, yang berangsur angsur lebih baik dari semula. Hal ini ditunjukkan dengan usaha mendorong munculnya perbub baru, yakni Perbub Kabupaten Kutai Timur No 27 Tahun 2012 tentang Penerapan Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan di Kabupaten Kutai Timur.

Perencanaan Mekanisme pengelolaan CSR, mulai dari kegiatan pra perencanaan sampai dengan implementasi, monoitoring dan evaluasi telah dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya melalui beberapa studi dan analisis yang relevan dalam menyusun perencanaan. Berikut ini adalah siklus kegitatan, mulai dari pra perencanaan sampai dengan monitoring evaluasi. Berdasarkan siklus di atas, pada tahap pra perencanaan ada beberapa kegiatan kajian yang telah dilakukan untuk menyusun perencanaan, yakni Stakeholdes Mapping, Social Mapping, Identifikasi Potensi dan Kebutuhan, Analisis Resiko Sosial dan Rencana Penutupan Tambang (RPT). RPT tidak tampak dalam siklus perencanaan sebagaimana di gambarkan di atas, namun ini disampaikan ketika wawancara. Bahan yang digunakan untuk menyusun Renstra cukup lengkap, bahkan Andal pun juga digunakan dalam penyusunan Renstra. Informasi ini muncul pada saat wawancara. Bukan hanya Renstra, Visi dan Misi dalam pengelolaan CSR pun merupakan hasil dari berbagai kajian dan analisis situasi yang berkembang pada saat ini. Visi utama mengimplementasikan CSR dalam Prgram Pembangunan Masyarakat adalah menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada tiga misi yang diturunkan dari visi tersebut di atas.Pertama, Perusahaan menjalin hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip saling percaya dan saling menghargai. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang saling menguntungkan untuk menuju masyarakt mandiri sejahtera. Ketiga, menjaga tatanan masyarakat dengan memelihara kelestarian alam dan budaya. Berdasarkan Visi dan Misi tersebut ada tujuh bidang program yang hendak dikembangkan, yakni 1. Pengembangan Agri Bisnis 2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Sanitasi 3. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan. 4. Penguatan Ekonomi Lokal dan UKM. 5. Peningkatan Infrastruktur Masyarakat. 6.Pelestarian alam dan budaya. 7. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat. Berdasarkan Visi dan Misi serta tujuh bidang yang hendak dikembangkan dituangkan dalam Renstra, yang selanjutnya dituangkan dalam rencana kerja tahunan. Pada tingkat ini Renstra disusun dari hasil kajian, yang sudah tentu setiap kajian melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain termasuk pemerintah. Pada tingkat ini Renstra telah disusun secara partisipatif meskipun tidak terjadi secara langsung. Sasaran program Pembangunan Masyarakat sebagai perwujudan komitmen moral dalam CSR KPC dilandasi juga ,oleh beberapa hal yakni pemenuhan kewajiban ANDAL 2010, kebijakan perusahaan di bidang pengembangan masyarakat juga sesuai UU 40/2007, PP 47/2012, Perbup Kutai Timur tentang CSR tahun 2012 dan aturan/panduan terkait lainnya, peta jalan Rencana Penutupan Tambang KPC, dukungan Strategi dan arah Pembangunan Wilayah Kutai Timur (RTRW & RPJMD Kabupaten, Gerbang Taman Makmur Kutim, Kutim Cemerlang, Strategi Pembangunan Desa (RPJMDes), serta merespon isu nasional dan internasional seperti dukungan atas semangat MDGs, turut menjaga komitmen UNGC serta kesesuaian dengan ISO 26000 CSR. Layanan wilayah program CSR KPC meliputi wilayah Ring 1 yakni 4 kecamatan terdekat yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, dan Rantau Pulung; Ring 2 di kabupaten Kutai Timur, Ring 3 di Kalimantan Timur serta Ring 4 di tingkat nasional. Khusus untuk Ring 1 maka sasaran utama adalah desa-desa terdekat dengan wilayah operasi KPC. Salah satu bagian penting yang dilakukan dalam proses perencanaan adalah social mapping. Kegiatan ini adalah untuk mengetahui sumberdaya dan potensi yang

ada di masyarakat suatu wilayah desa atau kecamatan, stakeholder mapping serta pemetaan aktor sosial yang berada di sekitar wilayah Lingkar Tambang KPC. Selain itu juga KPC melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat serta analisis resiko sosial sebelum pelaksanaan program atau proyek yang bersentuhan dengan masyarakat. RENSTRA divisi ESD 2013-2017 yang baru saja rampung dokumen draft nya dan akan diselesaikan pada bulan Mei 2013, sebagai tindak lanjut dari Renstra 2006-2010 yang diperpanjang hingga tahun 2012. Dokumen Renstra ini, kemudian diterjemahkan dalam program CD/Comdev dengan menetapkan KPI (Key Performance Indicator) yang sesuai dengan kerangka rencana 5 tahun ke depan dan inisiatif tahunan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut. Secara umum perencanaan program CD KPC diselaraskan dengan skenario penutupan tambang KPC yang bertujuan pada kemandirian masyarakat yang tercermin melalui kemandirian desa yang bertujuan untuk keberlanjutan program pasca tambang. Perencanaan program CD tersebut juga untuk merespon isu penting nasional dan global seperti MDGs (Millennium Development Goals) dan prinsip UNGC (United Nations Global Compact) dimana KPC sebagai anggota aktif yang menandatangani UNGC tersebut. Oleh karena itu program CD sebagai perwujudan komitmen moral dalam CSR dilandasi dan digerakkan oleh semangat untuk mengimplementasi kan 7 bidang program sebagimana tersebut di atas. Dalam penyusunan program CD, KPC melibatkan secara aktif masyarakat dan pemerintah, terutama pemerintah desa dan kecamatan. Program CD KPC berlandaskan RPJM Des yang telah disusun secara partisipatif antara pemerintah dan masyarakat. Pada tingkat ini KPC bekerjasama dengan Organisasi Sosial “ Lembaga Penguatan Masyarakat Desa GAPURA” memfasilitasi proses penyusunan program partisipatif ditingkat desa dan kecamatan. Terbentuknya Forum MSH CSR tahun 2006 juga memberi peluang kepada KPC dan perusahaan lainnya untuk bekerja secara koordinatif dan sinergis. Penguatan kelembagaan Forum MSH CSR juga memegang peranan penting sebagai sebuah koordinasi dan sinergisasi program CD/CSR khususnya dikalangan dunia usaha yang menjadi anggota inti Forum tersebut. Anggaran KPC mengalokasikan dana pengembangan masyarakat sebesar US$ 5 juta per tahun. Selain dari pada dana tersebut, komitmen khusus BUMI Resources, Tbk. dengan Bupati Kutim adalah untuk pembangunan RSUD dan STIPER sesuai dengan surat BUMI Nomor. Ref.292/BR-CFO/VII/03 tertanggal 22 Juli 2003. Jika dihitung secara keseluruhan, nilai serapan dana pengembangan masyarakat KPC sejak tahun 2008 hingga 2012 telah mencapai US$.41.850.839,00 termasuk biaya pembangunan Jalan Soekarno Hatta dan RSUD Sangatta, sedangkan untuk pembangunan STIPER dan RSUD Sangatta, sebelumnya KPC mentransfer biaya ke kas Daerah Pemkab Kutai Timur sebesar Rp 65.2 milyar dan proyek dikelola melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur. Realisasi komitmen ini fluktuatif dari tahun ke tahun sejak 2004 dan dalam 5 tahun terakhir (2008-2012) mencapai rata-rata 2% dari keuntungan perusahaan. Diluar itu biaya-biaya operasional lain yang terkait dengan program pemagangan mekanik juga dilakukan, serta perekrutan tenaga kerja lokal sebagai karyawan di KPC menerapkan mekanisme penilaian (scoring system) tenaga kerja lokal yang disetujui oleh Disnaker Kutai Timur.

ALOKASI DANA CSR UNTUK PENGEMBANGAN MASYARAKAT TAHUN 2010-2012 Program 2010 2011 2012 Charity 492,740 823,416 1,194,915 Infrastruktur umum 3,692,066 3,450,710 1,854,361 Peningkatan Kapasitas 798,708 579,211 849,188 Kelembagaan Pemberdayaan 977,428 668,106 829,488 Total 5,960,942 5,521,444 4,727,953 Tabel di atas menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan kepada masyarakat yang bersifat karitatif meningkat dari tahun 2010 hingga 2012, namun dana yang dialokasikan untuk infrastruktur juga mengalami penurunan drastis di tahun 2012. Tahun 2010 alokasi dana CSR untuk infrastruktur terbesar, sedang dana untuk peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemberdayaan kurang lebih separonya dana yang dialokasikan untuk infrastruktur. Akan tetapi dana yang dialokasikan untuk program yang bersifat karitatif adalah paling kecil dibandingkan keduanya. Di tahun 2011, program infrastruktur menyerap dana terbesar, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2010. Program yang bersifat karitatif meningkat, meskipun program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemberdayaan masih jauh lebih besr. Akan tetapi jumlah ditahun 2011 menurun disbanding 2010. Ditahun 2012, program yang bersifat karitatif menyerap dana lebih besar disbanding 2010 dan 2011, namun diikuti penurunan drastis program yang bersifat infrasrtruktur. Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Pemberdayaan meningkat dibandingkan 2011. Fluktuasi pendanaan program tergantung RPJM Des sebab pendanaan program berdasarkan atas perencanaan program partisipatif yang dituang dalam RPJM Des. Pelaksanaan Program Tahap pelaksanan program ditandai dengan persetujuan pembiayaan program oleh perusahaan melalui mekanisme pengajuan CEA (Capital Expenditure Application) yang sekalipun peruntukan pembiayaannya adalah untuk masyarakat (Community Expenditures) dan bukan untuk pengadaan asset perusahaan tetapi menggunakan SOP pengajuan CEA untuk kepentingan control internal lintas divisi di KPC. CEA diajukan berdasarkan daftar program yang tertera di dalam dokumen perencanaan program. Persetujuan CEA menandakan bahwa program sudah dapat dijalankan oleh pelaksana program. Secara eksternal ketika program CD dijalankan maka KPC mengupayakan terjadinya pelibatan masyarakat dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menumbuhkan rasa memiliki dari pemangku kepentingan terhadap program yang berjalan dan lebih merasakan dampaknya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada akhirnya bila program tersebut berhasil dan manfaatnya dapat dirasakan oleh penerima manfaat program. Dengan demikian maka terjalin hubungan yang harmonis diantara semua pihak. KPC menjalankan peran sebagai katalisator percepatan pembangunan wilayah sehingga dapat menjadi inisiator di tingkat desa maupun kecamatan/kabupaten, demikian juga KPC sebagai pendukung utama program kemitraan baik di tingkat desa maupun kecamatan/kabupaten. KPC turut mengembangkan/memberdayakan lembaga pemerintah maupun masyarakat agar mampu menjalankan peran dan fungsinya masing-masing sehingga tanggung jawab pemerintah tidak akan pernah diambil alih oleh KPC. Pertemuan berkala dilakukan bukan saja dengan masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah dan perusahaan lain

yang berada di wilayah lingkar tambang. Program yang bersifat fisik, yang berkenaan dengan masyarakat, dilakukan oleh masyarakat itu sendiri bahkan masyarakat sendiri yang melakukan kontrak kerja dengan PT.KPC. Penentuan kontraktual ini diketahui oleh kepala desa. Semua pekerjaan yang bersifat teknis infrastruktur dikontraktualkan sehingga pada bagian terdahulu sudah dikemukakan bahwa KPC memiliki kontraktor yang jumlahnya ribuan. Apa yang bisa dikelola oleh desa dikerjakan oleh desa dan masyarakatnya, KPC melakukan pemantauan dan fasilitasi yang bersifat teknis agar kualitasnya dapat dikontrol. Sudah tentu, ada juga program yang masih dikelola oleh KPC yang belum diserahkan kepada masyarakat seperti Pesat (Peternakan Sapi Terpadu). Dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat, KPC memadukan kepentingan ekonomi dengan kepentingan sosial serta lingkungan yang merupakan tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Hal ini diyakini akan memberikan kontribusi dan nilai tambah positif bagi pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan serta masyarakat di sekitar daerah operasi KPC. Ketiga pilar pembangunan berkelanjutan. Kemitraan Menuju Kemandirian merupakan semangat yang selalu mewarnai semua program pemberdayaan masyarakat . Kemandirian masyarakat yang terkena dampak langsung dari aktivitas tambang KPC, diwujudkan dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada melalui tujuh bidang program pemberdayaan. KPC memandang bahwa sektor agribisnis merupakan satu peluang usaha jangka panjang yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi Kabupaten Kutai Timur. Hal itu didukung dengan ketersediaan lahan yang cukup luas dan daya dukung iklim tropis mengingat bahwa letak Kutai Timur berada di daerah garis katulistiwa. Program ini juga selaras dengan program pemerintah daerah Kutai Timur yaitu Gerakan Pembangunan Pemerataan Kemandirian Masyarakat Kutai Timur (Gerbang Taman Makmur). Beberapa program yang dilakukan adalah pengembangan Peternakan Sapi Terpadu (PESAT), pengembangan budidaya air tawar, pengembangan tanaman semusim, peningkatan produktivitas padi dengan sistem SRI, pengembangan peternakan besar dan kecil 1. Pengembangan Agribis KPC memandang bahwa sektor agribisnis merupakan satu peluang usaha jangka panjang yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi Kabupaten Kutai Timur. Hal itu didukung dengan ketersediaan lahan yang cukup luas dan daya dukung iklim tropis mengingat bahwa letak Kutai Timur berada di daerah garis katulistiwa. Program ini juga selaras dengan program pemerintah daerah Kutai Timur yaitu Gerakan Pembangunan Pemerataan Kemandirian Masyarakat Kutai Timur (Gerbang Taman Makmur). Beberapa program yang dilakukan adalah pengembangan Peternakan Sapi Terpadu (PESAT), pengembangan budidaya air tawar, pengembangan tanaman semusim, peningkatan produktivitas padi dengan sistem SRI, pengembangan peternakan besar dan kecil (ayam, kambing, dan sapi). PESAT merupakan program yang didesain dengan landasan untuk mendukung pencapaian swasembada daging nasional, agribisnis Kutai Timur, pelestarian plasma nuftah sapi Bali dan pemanfaatan lahan paska tambang di KPC. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang dosen UNMUL di lahan seluas 22 ha ini, terbukti bahwa sapi yang digembalakan di padang rumput di lahan paska tambang aman dikonsumsi. Dengan fasilitas yang ada, PESAT juga menjadi tempat pelatihan bagi peternak khususnya di Kutai Timur dan juga sebagai lahan percontohan peternakan sapi. 2. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Pengembangan usaha kecil dan menengah juga menjadi perhatian KPC dalam mendukung berbagai perkembangan usaha di Kutai Timur dengan

mempertimbangkan ketersediaan dan kemudahan mendapat bahan baku dan juga potensi pasar yang dapat dikembangkan. Usaha jenis ini dapat memicu tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru di Kutai Timur yang juga tentu saja akan membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi. Tujuan utama dari program ini adalah turut membantu Pemerintah dalam melakukan pengembangan dan percepatan perekonomian berdasarkan sumber daya yang terbaharukan sebagai bagian dari strategi persiapan penutupan tambang yang berorientasi pasar. Program yang berkaitan dengan hal ini antara lain adalah pengembangan kontraktor lokal, pengembangan industri olahan pangan, pelatihan membatik dan ukir, pembinaan kerajinan olahan sampah plastik dan koran. KPC juga mengembangkan Olsabara (pusat pembelian oleh-oleh di Sangatta) yang merupakan sarana promosi dan penjualan bagi berbagai produk binaan KPC maupun perusahaan lainnya di Kutai Timur. 3. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa sebagai sebuah struktur pemerintahan terkecil dapat menjadi sebuah kekuatan dalam menuju kemandirian suatu wilayah, dengan memanfaatkan semua potensinya secara maksimal untuk menjadi desa yang produktif. Dengan meningkatnya produktivitas maka desa dapat mempunyai keleluasaan dalam mengatur arah pembangunannya tanpa harus tergantung pada pendanaan dari pihak lain. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka KPC melakukan pendampingan secara langsung pada sejumlah pemerintah desa di wilayah ring satu melalui program Desa Mandiri, bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait. Selain itu, KPC juga mendorong berdirinya Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang merupakan salah satu aspek pendukung terbentuknya desa mandiri. 4. Peningkatan Kesehatan dan Sanitasi Masyarakat Sebagai mitra pembangunan pemerintah, KPC juga ikut terlibat aktif dalam meningkatkan kesehatan dan sanitasi masyarakat. Dukungan yang diberikan baik berupa bantuan langsung maupun program kesehatan yang melibatkan berbagai pihak dan tentunya diselaraskan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah. Program tersebut antara lain adalah sosialisasi kesehatan melalui radio dan penyuluhan, pengendalian penyakit menular seperti TBC dan HIV/AIDS, peningkatan kesehatan ibu dan anak, bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu seperti pengobatan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing dan luka bakar, serta bantuan 14 Water Treatment Plant (WTP) sebagai sarana pengolahan air bersih di beberapa lokasi. Salah satu program yang telah berjalan selama 20 tahun ter kahir (19 kali) adalah operasi bibir sumbing dan luka bakar, sebuah program kemanusiaan “Senyumdan Harapan” yang telah memberikan perubahan yang sangat besar bagi masyarakat kurang mampu di Kutai imur, Kaltim, Kalsel dan beberapa wilayah Indonesia lain yang berpartisipasi. Hingga saat ini, Program Senyum dan Harapan telah berhasil mengobservasi sebanyak 1.913 penderita bibir sumbing dan luka bakar. Program ini bekerjasama dengan Interplast Australia dan Selandia Baru yang memberikan kontribusi tanpa biaya dari para dokter ahlinya, Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, PERAPI (Perhimpunan Ahli Bedah Plastik dan Rekonstruksi Indonesia), Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, serta beberapa kontraktor KPC seperti PT.Trakindo Utama, PT.Pama Persada Nusantara, PT Dharma Henwa, PT Liebherr Indonesia Perkasa, PT Thiess Indonesia, PT AEL Indonesia, PT United Tractor, dan lainnya. 5. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan merupakan salah satu modal dasar keberhasilan dalam

pembangunan. KPC sebagai mitra pembangunan pemerintah juga turut serta dalam mensukseskan program pemerintah Kutim Cemerlang. Dukungan yang diberikan berupa bantuan langsung dan sejumlah program yang juga diselaraskan dengan arah pembangunan pemerintah. Hal ini juga merupakan komitmen perusahaan untuk menyediakan peluang ekonomi masa depan dengan menciptakan sumberdaya manusia yang lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai program yang telah dilakukan adalah berbagai macam program beasiswa mulai tingkat SLTP sampai S3, sosialisasi mengenai pendidikan melalui radio dan penyuluhan, pembinaan kewirausahaan siswa, pembangunan infrastruktur pendidikan, program pemagangan mekanik dan operator, pendampingan SMK berbagai jurusan oleh karyawan KPC, serta berbagai program bakti sosial karyawan KPC di bidang pendidikan. 6. Peningkatan Infrastruktur Tersediannya infrastruktur yang memadahi akan meningkatkan laju percepatan pembangunan di suatu daerah. Menyadari hal ini dan fakta bahwa infrastuktur yang masih minim di Kutai Timur, KPC turut berpartisipasi dengan memberikan bantuan baik secara langsung maupun yang dikelola sendiri oleh masyarakat. Program infrastruktur yang dilakukan antara lain adalah pembangunan Jalan Soekarno Hatta dan Soewandi; pembangunan gedung e-ktp Sangatta Utara; Gedung Serba Guna (GSG) di Bengalon dan Sangatta Selatan; bantuan generator untuk wilayah Sangatta, Rantau Pulung dan Bengalon; pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, saluran drainase di empat kecamatan sekitar wilayah operasi perusahaan, serta bantuan pembangunan sarana ibadah. 7. Pelestarian Alam dan Budaya Sebagai bagian dari masyarakat Kutai Timur, KPC memberikan perhatian khusus pada usaha-usaha pelestarian alam dan budaya yang merupakan aset tak ternilai yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata di Kutai Timur. Untuk melakukan hal ini, berbagai kegiatan yang dilakukan adalah dukungan dan bantuan untuk Hutan Lindung Wehea dan Taman Nasional Kutai, dukungan kegiatan Ekspedisi Dinding Barat Tondoyan, pemanfaatan lokasi bekas tambang sebagai tempat wisata alam (Telaga Batu Arang), pengembangan ekowisata Kabo Jaya, berbagai program penanaman pohon di Kutai Timur, serta BPPUTK sebagai tempat pelestarian plasma nutfah dan pendidikan lingkungan. Salah satu program yang berkaitan dengan itu adalah pengembangan kebun bibit di Bengalon. Kebun ini melakukan pelestarian semua jenis tanaman hutan dan melakukan pembibitan yang hasilnya dijual ke Departemen Environ KPC serta perusahaan lain yang membutuhkan untuk tanaman reklamasi. Selain program di atas, terdapat satu program yang merupakan program unggulan yaitu Program Gerak Bersemi. Program dengan pendekatan utama paradigma pembangungan berkelanjutan dan kepemimpinan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat Sangatta melalui pelipatgandaan agen lingkungan dan terciptanya model-model kawasan yang berwawasan lingkungan. Salah satu hal nyata yang telah dilakukan adalah adanya Lomba Kampung Bersemi yang mendorong terciptanya suatu kawasan dalam tingkat RT untuk memperbaiki kualitas wilayahnya dengan berwawasan lingkungan. Tahap pemantauan dan control serta evaluasi: Pada tahap ini KPC terbuka kepada para pemangku kepentingannya melalui keterbukaan terhadap persepsi masyarakat yang dikelola melalui Community Feedback System (CFS) yang membuktikan transparansi KPC menanggapi isu negatif maupun positif dari masyarakat. Proses pemantauan dan control dilaksanakan secara

internal untuk setiap program yang dilaksanakan, termasuk evaluasi program yang menghasilkan laporan dan menjadi bahan untuk dievaluasi. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan program disampaikan melalui laporan triwulan dan tahunan baik kepada pemerintah pusat (ESDM dan KLH) melalui laporan RKL-RPL serta laporan tahunan kinerja program CD kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta Forum MSH CSR Kutim dan DPRD Kutai Timur. KPC secara tahunan juga menyediakan Laporan Keberlanjutan (Sustainabilty Report) dengan standar GRI (Global Reporting Initiatitves-GRI ) Sedangkan tahap evaluasi dilakukan baik secara 3 bulanan, maupun tahunan untuk setiap program. Evaluasi program 5 tahunan yang sudah dilakukan adalah untuk program dukungan kepada Forum MSH CSR (Forum) yang dilaksanakan pihak ketiga/lembaga yang ditunjuk bersama KPC-Pemkab. Evaluasi ini telah menghasilkan beberapa langkah perbaikan kinerja Forum pada tahun 2011 dan ditindaklanjuti dengan beberapa kesepakatan baru yang kemudian melahirkan Perbup Kutai Timur tentang CSR pada bulan November tahun 2012. Pada tahap evaluasi program juga dilakukan peninjauan ulang program agar lebih efektif dan setiap tahun dilakukan penyesuaian isu strategis lingkungan maupun kondisi perusahaan. Perencanaan tahunan program CD KPC disiapkan melalui mekanisme RKAB yang dipapar Sinergi Dengan Pemda Sinergi dengan Pemda sudah lama dilakukan dengan terbentuknya Forum Stakeholders, meskipun forum ini kondisinya belum menggembirakan. Kini forum ini telah mengalami perbaikan, yakni dengan keluarnya Perbub no 27 Th 2012 tentang Penerapan CSR di Kab. Kutai Timur. Perbub ini sebagai perbaikan perbub lama yang dibuat pada tahun 2006. Dengan keluarnya perbub baru, semua perusahaan menyusun perencanaan program-program CSR nya berdasarkan masukan dari musrenbangdes yang selanjutnya digunakan sebagai dasar RPJMDes. Pada tingkat Forum MSH (Multi Sakeholders) disusunlah perencanaan yang didasarkan pada RPJM Kab. Ada tiga hal yang menjadi konsentrasi Pembangunan Sosial yang dilakukan oleh Forum MSH ini, yakni pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Meskipu ada rencana program forum melalui konsentrasi tiga hal tersebut dan masih ada perencanaan perusahaan yang ditujukan kepada masyarakat, Pengajuan usulan program organisasi masyarakat juga masih diakomodasi dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, yakni ditandatangani oleh Kepala Desa, Camat dan Ketua Forum MSH. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepentingan pribadi yang bersifat elitis dari masyarakat. Perusahaan akan mengakomodasisikan usulan tersebut kalauseirama dengan RPJM Kecamatan. Dengan demikian diharapkan tidak ada program yang saling tumpang tindih antara pemerintah dan perusahaan serta organisasi masyarakat. Sinegi ini di tingkat kecamatam dan desa terlihat sangat jelas. KPC memfasilitasi penyusunan RPJMDes yang dibantu oleh Organisasi Sosial, yakni Gapura yang bergerak pada punguatan masyarakat desa. Misalnya salah satu program Listrik Mandiri Desa di Kecamatan Rantau Pulung, dalam program ini tiang listrik dipikul oleh swadaya masyarakat, KPC membantu pengadaan mesin, masyarakat mengintegrasikan dana PNPM infrastruktur untuk jaringan listri dan kekurangannya dialokasikan dana desa. Selanjutnya Desa melalui Bumdes mengelola pengadaan listrik tersebut, yang pembayaran dari penggunaan listrik ditentukan berdasarkan musyawarah di tingkat desa. Rencana Penutupan Tambang (RPT) Keseluruhan program yang terdapat di dalam 7 bidang pembangunan berkelanjutan tersebut juga dilandasi oleh Rencana Penutupan Tambang sebagaimana terdapat dalam scenario di bawah ini. Skenario ini sudah disetujui dalam dokumen

RPT pada tahun 2011 dan sudah dikembangkan selama 2 tahun terakhir sehingga menjadi lebih jelas arah pengembangan programnya. a. Pada tahap awal pelaksanaan program CD KPC dan penguatan kelembagaan Forum MSH CSR yang dibentuk pada tahun 2006 menjadi penting untuk mensinergikan langkah bersama para pihak yakni perusahaan (KPC) , pemerintah dan elemen masyarakat mengacu pada rencana pembangunan daerah dalam pelaksanaan program CD yang turut mendukung kemandirian masayrakat. Sebagaimana komitmen Good Mining Practice menuju Sustainable Mine Closure maka pada tahap awal ini juga pemanfaatan lahan pasca tambang melalui program CSR/CD dilakukan bersama masyarakat. Salah satu pilot project RPT di lahan pasca tambang adalah program PESAT (Peternakan Sapi Terpadu) yang menjadi lahan percontohan pelatihan bagi peternak sapi local serta pemanfaatan lahan di TBA (Telaga Batu Arang) untuk konservasi dan ekowisata yang sudah melibatkan kelompok binaan masyarakat dalam mengelola kegiatan outbound di kawasan tersebut. Pada tahap ini juga program mengupayakan pengintergrasian aspek social, ekonomi dan lingkungan. b. Untuk mempersiapkan wilayah disekitar tambang yang terdiri dari sejumlah desa menuju era paska tambang, maka ketujuh bidang program dimaksud dalam pelaksanaannya diselaraskan dengan arah pembangunan daerah khususnya ditingkat desa dan dikemas dalam program Desa mandiri. Saat ini program Desa Mandiri sudah ditandai dengan aktivasi beberapa BUMDes di beberapa desa seperti Swarga Bara di Kec. Sangatta Utara dan Rantau Makmur di Kec. Rantau Pulung serta di Desa Segading Kecamatan Bengalon.