PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANAN 2016

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Tahun 2016 telah dapat diselesaikan. Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan pada pelaku usaha pertanian bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui mekanisme penjaminan (sertifikasi/registrasi) yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan/Lembaga Penilai Kesesuaian. Pelaku usaha yang sudah menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dan mendapatkan sertifikasi/registrasi berhak mencantumkan logo sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dan atau nomor register Produk Dalam (PD) atau Produk Luar (PL) pada produk yang dihasilkan. Mengingat sertifikasi/registrasi produk hasil pertanian tidak hanya didasarkan pada penilaian produk akhir saja, melainkan dimulai dari proses produksi sampai distribusi yang terdokumentasi, diperlukan pendampingan oleh pihak terkait baik pusat, daerah maupun instansi lainnya. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan pelaksanaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan bagi pihak terkait baik pusat, daerah maupun instansi lainnya. Kiranya petunjuk teknis ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak terkait. Semoga bermanfaat. Jakarta, Januari 2016 Direktur Jenderal Tanaman Pangan,

Hasil Sembiring NIP. 196002101988031001 i

DAFTAR ISI Halaman ii

DAFTAR ISI

I

DAFTAR TABEL

iii

DAFTAR GAMBAR

iv

PENDAHULUAN

1

I.1 Latar Belakang

1

I.2 Maksud

2

I.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator

3

Keberhasilan I.4 Pengertian

3

PELAKSANAAN KEGIATAN

6

2.1 Mekanisme Pelaksanaan

7 10

III

2.2 Pembinaan dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan PELAPORAN

IV

KETENTUAN LAIN

18

VI

PENUTUP

19

VII

LAMPIRAN

20

II

ii

18

DAFTAR TABEL Tabel 1

2 3

Lokasi Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan TA 2016 Materi Apresiasi/Sosialisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Materi Bimbingan Teknis Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan

iii

Halaman 8

12 14

DAFTAR GAMBAR Gambar 1

2

Alur Proses Pembinaan dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Keamanan Pangan Bagan alir Sertifikasi/Registrasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan

iv

Halaman 10

16

1

I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak tanggal 31 Desember 2015, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan keamanan pangan produk hasil pertanian sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Produk hasil pertanian yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan akan mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Dalam upaya mewujudkan sistem jaminan mutu di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan standardisasi melalui Peraturan Pemerintah No.102 tahun 2000 tentang “Standardisasi Nasional” yang selanjutnya PP dimaksud dijabarkan di sektor pertanian melalui keputusan-keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian. Dalam keputusan ini juga memuat tentang kebijakan sistem jaminan mutu di sektor pertanian. Penerapan jaminan mutu merupakan langkah penting bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pengakuan formal terkait dengan jaminan mutu yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat tersebut merupakan alat bukti penerapan sistem manajemen mutu dan menjadi jaminan terhadap dapat diterimanya suatu produk pertanian baik dipasar domestik, regional maupun internasional. Tingkat pemahaman poktan/gapoktan terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan pangan untuk menghasilkan produk hasil pertanian yang aman dan bermutu saat ini masih rendah, sehingga sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait baik dari pemerintah maupun swasta Juknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu & Keamanan Pangan Tahun 2016

1

dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pertanian, khususnya dibidang penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, dipandang perlu diselenggarakan kegiatan bimbingan teknis bagi penyuluh, pendamping dan poktan/gapoktan melalui kegiatan Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa provinsi di Indonesia di mana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sudah siap melakukan penilaian terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan pada poktan/gapoktan/pelaku usaha pertanian. Agar kegiatan fasilitasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka dibutuhkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan kegiatan dimaksud sebagai acuan penyelenggaraan bagi petugas terkait baik Pusat, Daerah maupun instansi lainnya. 1.2 Maksud Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan, dimaksudkan sebagai acuan bagi petugas pusat, daerah dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan diwilayah kerjanya sesuai DIPA TA 2016. 1.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan a.

Tujuan Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui mekanisme

Juknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu & Keamanan Pangan Tahun 2016

2

penjaminan (sertifikasi/registrasi) yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan/ Lembaga Penilai Kesesuaian.

b. Sasaran Poktan/Gapoktan lingkup pertanian di 25 provinsi (50 lokasi) mampu menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan sehingga siap disertifikasi/ registrasi oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan/ Lembaga Penilai Kesesuaian. c.

Indikator Keberhasilan Output : Terlaksananya bimbingan teknis penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan bagi poktan/gapoktan/pelaku usaha pertanian di 25 Provinsi (50 lokasi) sehingga siap disertifikasi/ diregistrasi. -

1.4

Outcome : Tersedianya produk pertanian yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk sertifikasi/registrasi.

Pengertian : 1.

Kelompok Tani atau poktan adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota, ditunjukkan dengan adanya administrasi kelompok. Kelompok yang dimaksud telah dikukuhkan oleh instansi/pejabat yang berwenang;

2.

Gabungan kelompoktani atau gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala


3

ekonomi dan efisiensi usaha; ditunjukkan dengan adanya administrasi gabungan kelompok; 3.

Bimbingan teknis adalah kegiatan pemberian bimbingan secara sistematis kepada individu maupun kelompok, agar tahu, paham, mau dan mampu mengembangkan, mengimplementasikan dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Bimbingan teknis merupakan sarana manajemen sebagai proses berkesinambungan yang mempengaruhi perilaku;

4.

Good Manufacturing Practices (GMP) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi suatu produk olahan antara lain mencakup lokasi, bangunan, ruang dan sarana pabrik, proses pengolahan, peralatan pengolahan, penyimpanan dan distribusi produk olahan, kebersihan dan kesehatan pekerja, serta penanganan limbah dan pengelolaan lingkungan;

5.

Good Handling Practices (GHP) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah panen, penanganan pasca panen, standardisasi mutu, lokasi, bangunan, peralatan dan mesin, bahan perlakuan, wadah dan pembungkus, tenaga kerja, Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3), pengelolaan lingkungan, pencatatan, pengawasan dan penelusuran balik, sertifikasi, dan pembinaan dan pengawasan;

6.

Keamanan pangan adalah jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya bagi konsumen jika disiapkan dan/atau dikonsumsi sesuai dengan tujuan penggunaan;


4

7.

Laboratorium Pengujian adalah suatu institusi/ lembaga yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh pangan hasil pertanian sesuai spesifikasi/metode uji. Laboratorium dimaksud adalah laboratorium yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau laboratorium yang ditunjuk oleh Ditjen Tanaman Pangan untuk ruang lingkup pengujian keamanan pangan hasil tanaman pangan.

8.

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) adalah lembaga/institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sistem jaminan mutu pangan segar hasil pertanian, dalam hal ini adalah Badan Ketahanan Pangan;

9.

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah lembaga/institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sistem jaminan mutu pangan segar hasil pertanian;

10. Pelaku Usaha Agribisnis dan/atau Agroindustri (PUA) adalah perorangan Warga Negara Indonesia, kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan) atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian; 11. Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah pangan yang berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengolahan pangan; Juknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu & Keamanan Pangan Tahun 2016

5

12. Petugas Pengambil Contoh (PPC) adalah petugas/personel yang terampil dan kompeten memenuhi kriteria pedoman BSN 503:2004 Kriteria Petugas pengambil Contoh yang ditugaskan untuk melaksanakan pengambilan contoh sesuai prosedur/ketentuan; 13. Standard Operating Procedure (SOP) adalah prosedur pendokumentasian, pengawasan, pemantauan dan tindakan koreksi terhadap kegiatan spesifik untuk setiap tahap produksi, yang terdapat pada suatu unit usaha; 14. Standar Sanitation Operation Procedure (SSOP) adalah prosedur pendokumentasian pengawasan, pemantauan dan tindakan koreksi terhadap sanitasi yang spesifik untuk setiap lokasi tempat makanan yang diproduksi/unit produksi, yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha; 15. Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik; 16. Verifikasi adalah evaluasi metode, sistem, prosedur, pengujian dan penilaian penerapan sistem jaminan mutu yang dilaksanakan oleh institusi terkait.


6

II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Mekanisme Pelaksanaan 2.1.1

2.1.2

Pusat a.

Melakukan koordinasi dan pengawalan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten antara lain:  Sosialisasi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan;  Pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu;  Penyiapan sertifikasi/registrasi sistem mutu dan keamanan pangan.

b.

Melaksanakan pengawalan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan terhadap poktan/ gapoktan/pelaku usaha pertanian peserta Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan.

Provinsi/Kabupaten/Kota a.

b.

c.

d.

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan; Melakukan identifikasi calon pelaku penerap sistem jaminan mutu dan keamanan pangan yang pelaksanaanya dikoordinasikan dengan dinas Kabupaten/kota; Fasilitator sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dinas Provinsi/Kabupaten/Kota lingkup pertanian melakukan pendampingan pelaksanaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan (sistem kendali internal); Dinas Provinsi lingkup pertanian bertanggung jawab dalam pengajuan sertifikasi/registrasi


7

Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT)/registrasi Produk Dalam (PD) kepada OKKP-D. 2.1.3 Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) sebagai lembaga pengawas mutu dan keamanan pangan melakukan penilaian registrasi Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT)/registrasi Produk Dalam (PD) terhadap pelaku usaha pertanian/poktan/gapoktan yang sudah menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. 2.1.4 Lokasi dan Jadwal Lokasi pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan tertera pada tabel 1 Tabel 1. Lokasi Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan TA 2016.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Provinsi Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Jabar Jateng DIY Jatim Kalbar Kalteng

Jumlah (kelompok) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


8

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Sulteng Sulsel Sultra Bali NTB NTT Maluku Utara Banten Gorontalo Papua Barat Sulbar Jumlah

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50

Keterangan: - Provinsi yang hanya menerima kegiatan dekonsentrasi, bimbingan teknis sistem jaminan mutu dan kemanan pangan untuk poktan/gapoktan ditetapkan oleh dinas provinsi; - Provinsi yang menerima kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, bimbingan teknis penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan diutamakan untuk CP/CL kegiatan tugas pembantuan. - Provinsi dapat menetapkan prioritas komoditi berdasarkan potensi produksi diwilayahnya. - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan TA 2016 sebaiknya dilaksanakan paling lambat pada Tri wulan ke-dua. Pengajuan registrasi Produk Segar Asal Tumbuhan/ Register Produk Dalam (PD) ke OKKP-D dapat dilakukan di tri wulan ke-tiga.


9

2.2 Pembinaan dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Tahapan pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dapat dilihat pada gambar 1.

Identifikasi

Apresiasi dan sosialisasi

Pembentukan Tim Keamanan Pangan

BimbinganTeknis

Penyusunan Dokumen Sistem Mutu

Sosialisasi di Poktan

Penerapan Dokumen Sistem Uji laboratorium

Verifikasi Tindakan perbaikan

Permohonan Sertifikasi/Registrasi ke OKKP-D

Gambar 1. Alur Proses Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Juknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu & Keamanan Pangan Tahun 2016

10

Uraian alur proses pembinaan penerapan sistem jaminan keamanan pangan sebagai berikut : 2.2.1

Identifikasi Dinas lingkup pertanian provinsi melakukan identifikasi calon pelaku usaha yang akan dibina baik secara langsung atau melalui usulan dinas lingkup pertanian kabupaten/kota agar siap disertifikasi/ registrasi. Kriteria pelaku usaha, poktan/gapoktan yang akan dibina dan siap untuk sertifikasi/registrasi meliputi:  Poktan/Gapoktan/pelaku usaha olahan primer hasil tanaman pangan;  Penerima kegiatan tugas pembantuan pasca panen atau peralatan pengolahan dari Ditjen Tanaman Pangan;  Mengikuti tahapan pembinaan dan sertifikasi/ registrasi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan;  Memiliki komitmen untuk menerapkan sistem jaminan mutu secara konsisten;  Memiliki komitmen terhadap sertifikasi/registrasi yang akan dilakukan oleh institusi terkait (OKKPD)

2.2.2

Apresiasi dan Sosialisasi a.

Peserta  Anggota/pengurus yang berasal dari poktan/gapoktan, penyuluh, pembina kabupaten/kota dan pembina provinsi;  Memiliki komitmen untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan yang baik;  Jumlah poktan/gapoktan minimal 2 (dua) kelompok dan setiap poktan/gapoktan


11



b.

diwakili oleh minimal 3 (tiga) orang yang menangani teknis pengolahan primer hasil tanaman pangan; Poktan/gapoktan harus didampingi oleh penyuluh dan petugas pembina dinas lingkup pertanian di kabupaten/ kota tersebut dan mengikuti kegiatan hingga selesai.

Narasumber  

Pusat/Daerah, Perguruan Tinggi, Litbang dan lain-lain Memiliki kompentensi yang memadai dibidangnya (pendidikan formal, pelatihan, pengalaman pendampingan).

Kegiatan apresiasi dilakukan dalam rangka pengenalan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan produk pertanian yang baik serta untuk membangun komitmen bagi poktan/gapoktan yang akan dibina terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. c.

Materi Apresiasi/Sosialisasi

Tabel 2. Materi Apresiasi/Sosialisasi Sistem Mutu dan Keamanan Pangan No

Materi

1

Kebijakan Mutu dan Keamanan Pangan Daerah Pendaftaran (Registrasi) PSAT

2 3.

Standar dan Regulasi Keamanan Pangan Total

JPL/Jam Pelajaran ( @ 45 menit)

Jaminan

Narasumber Daerah

2 1 2

OKKP-D Pusat/Daera h/PT

6 OJ


12

2.2.3 Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu (Doksistu) a.

Pelaksanaan Kegiatan Dokumen sistem mutu yang disusun adalah Panduan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan untuk poktan/gapoktan yang terdiri dari:  Panduan Mutu (manual);  Prosedur;  Instruksi Kerja;  Formulir Pendukung. Penyusunan dokumen sistem mutu dilakukan oleh tim (anggota poktan/gapoktan dan penyuluh) keamanan pangan, dipandu oleh narasumber dari pusat dan daerah. Keterlibatan aktif narasumber daerah sangat diharapkan, dalam melakukan pendampingan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan di pelaku hingga tahap pengajuan sertifikasi/registrasi kepada OKKP-D.

b.

Peserta  Telah mengikuti kegiatan apresiasi dan sosialisasi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan atau yang sudah mengikuti kegiatan Sosialisasi SNI;  Memiliki komitmen dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan yang baik;  Poktan/gapoktan harus didampingi oleh penyuluh dan petugas pembina dinas lingkup pertanian di kabupaten/kota tersebut dan mengikuti kegiatan hingga selesai.

c.

Narasumber  Pusat/Daerah/Perguruan Tinggi, Litbang dan lain-lain;


13

 Memiliki kompentensi yang memadai di bidangnya (pendidikan formal, pelatihan, pengalaman pendampingan). d.

Waktu Pelaksanaan Bimbingan teknis penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dilaksanakan pada tri wulan ke-1 dan 2. Tabel 3. Materi Bimtek Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan

No 1 2

3 4 5 2.2.4

Materi Prinsip-prinsip keamanan pangan Standar Sanitation Operation Procedure (SSOP) dan Standard Operating Procedure (SOP) Dokumen Sistem Mutu (Pengantar) Dokumentasi sistem Mutu (Penyusunan) Rencana tindak lanjut Total

JPL/Jam Pelajaran ( @ 45 menit)

Narasumber

2

Pusat/Daerah Pusat/Daerah

2

2

Pusat/Daerah

8

Pusat/Daerah

2 16 OJ

Daerah

Sosialisasi Dokumentasi Sistem Mutu (Doksistu) Dokumen sistem mutu yang telah disusun dengan pengesahan ketua poktan/gapoktan disosialisasikan kepada seluruh anggota poktan/ gapoktan oleh tim Keamanan Pangan poktan/ gapoktan. Tim dibantu oleh pendamping agar panduan penerapan sistem jaminan


14

mutu dapat dipahami dan dijadikan acuan penerapan sistem mutu dan keamanan pangan. 2.2.5 Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan. a. Dokumen sistem mutu yang telah disusun harus diterapkan oleh poktan/gapoktan dan diterapkan dalam operasionalisasi kegiatan secara konsisten. Penerapan tersebut dapat dibuktikan dengan membuat catatan/rekaman dengan masa simpan tertentu; b. Peran penyuluh/pendamping dan Tim keamanan pangan sangat diperlukan; c. Validasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan melalui pengujian keamanan pangan terhadap sampel produk yang dihasilkan poktan/gapoktan; d. Fasilitator pusat melakukan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan kepada poktan/gapoktan untuk memastikan bahwa sistem jaminan mutu dan keamanan pangan telah diterapkan; 2.2.6 Tindakan Perbaikan Ketidaksesuaian selama verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan yang harus dilakukan tindakan perbaikan sampai dinyatakan sesuai dengan standar yang berlaku dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh verifikator. 2.2.7 Verifikasi Verifikasi dilakukan untuk memastikan keberhasilan penerapan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan, melalui audit internal oleh tim auditor internal sehingga diperoleh bukti bahwa penerapan sistem telah berjalan efektif. Verifikasi penerapan sistem Juknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu & Keamanan Pangan Tahun 2016

15

jaminan mutu juga dapat dilakukan oleh Fasilitator dari Provinsi atau Pusat untuk melihat efektivitas penerapan sistem jaminan mutu pada poktan/gapoktan yang telah dibina. Verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan harus dibuktikan dengan pengujian parameter keamanan pangan yang dilakukan oleh laboratorium terakreditasi. 2.2.8

Permohonan Sertifikasi/Registrasi Poktan/Gapoktan yang telah menyelesaikan tindakan perbaikan dapat mengajukan permohonan sertifikasi/ registrasi kepada OKKP-D secara langsung atau melalui dinas provinsi lingkup pertanian penerima dana dekonsentrasi. Mekanisme sertifikasi/registrasi produk segar asal tumbuhan dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Alur Proses Sertifikasi/Registrasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan


16

Keterangan: 1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi/ registrasi kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan – Pusat (OKKPD) atau kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D); 2. OKKP-P / OKKP-D menunjuk tim auditor; 3. Tim Auditor melakukan audit kecukupan, audit lapang dan sampling kepada pemohon sertifikasi/registrasi; 4. Tim Auditor menyampaikan hasil auditnya kepada OKKP-P/ OKKP-D; 5. OKKP-P/ OKKP-D menyampaikan hasil audit kepada komisi teknis untuk dibahas dan memberikan rekomendasi; 6. Komisi teknis menyampaikan rekomendasi kepada OKKPP/OKKP-D; 7. OKKP-P/ OKKP-D menyampaikan hasil penilaian, apakah pemohon mendapatkan sertifikasi/registrasi atau tidak; 8. Bila sertifikasi/registrasi telah disetujui, OKKP-P/OKKP-D melakukan surveilen secara periodik.


17

III.

PELAPORAN Dinas lingkup pertanian Provinsi penyelenggara kegiatan dekonsentrasi ”Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan” wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan paling lambat 1 minggu setelah seluruh tahapan kegiatan selesai dengan format sebagaimana lampiran 2.

IV.

KETENTUAN LAIN Dalam hal terjadi keadaan perubahan kebijakan yang mendesak, kegiatan dekonsentrasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan diharapkan tetap dijadikan sebagai kegiatan prioritas, mengingat bahwa kegiatan dimaksud dapat mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing produk yang aman dan bermutu.


18

V.

PENUTUP Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan merupakan langkah penting bagi pelaku usaha pertanian sehingga mampu menghasilkan produk pangan yang bermutu dan aman dikomsumsi. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pertanian, khususnya dibidang penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, maka diperlukan penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis bagi penyuluh, pendamping dan poktan/gapoktan melalui kegiatan Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Agar kegiatan fasilitasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka Petunjuk Teknis ini dibuat agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan mutu dan keamanan pangan Tahun Anggaran 2016 di tingkat pusat, daerah maupun instansi terkait lainnya.


19

Lampiran 1. DAFTAR OKKP-D DI INDONESIA (status dan ruang lingkup) No

Provinsi

1

Aceh

2

Sumatera Utara

3

Sumatera Barat

4

Riau

5

Kep. Riau

6

Jambi

7

Sumatera Selatan

8

Bengkulu

9

Lampung

10

Banten

11

DKI Jakarta

Instansi Yang ditunjuk BKPD Provinsi NAD Jl. T. Nyak Arif No. 24 Banda Aceh BKPD Provinsi Sumatera Utara Jln Jenderal Besar Dr Abd Haris Nasution No 24 telp (061)78653666 BKPD Propinsi Sumatera Barat Jl. Raden Saleh Tlp. (0751) 7051526/54505/08126714221 No.4 Padang BKPD Provinsi Riau Jl. Kuantan Raya No 27 Tlp. (0761) 20820 Pekanbaru Dinas Pertyanian, Kehutanan dan Peternakan Jl. DI. Panjaitan Km 9 Komplek Ruko Bintan Center Blok E No. 7-10 Tlp (0771) 7447111 Fax. (0771) 7447222 BKPD Propinsi Jambi Jl. Samarinda Kotabaru Jambi Tlp. (0741) 42470,42795/085266255859 BKPD Provinsi Sumatera Selatan Jln Kol H Berlian KM 6 No 82 Telp (0711) 4104488 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Bengkulu- Padang Harapan. Bengkulu Telp.(0736) 21017 BKPD Provinsi Lampung Jln Drs Warsito No 78 telp. (0721) 482023 Bandar lampung BKPD Provinsi Banten Jln Jenderal Sudirman Ruko Glodok F.1-5 Kota Serang Baru-Serang-Banten Dinas Pertanian Provinsi DKI Jakarta


20

12

Jawa Barat

13

Jawa Tengah

14

DIY

15

Jawa Timur

16

Bali

17

NTB

18 19

NTT Kalimantan Tengah

20

Kalimantan Timur

21

Kalimantan Selatan

22

Kalimantan Barat

23

Sulawesi Selatan

24

Sulawesi Barat

Jl. Gunung Sahari Jakarta Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat Jln Suropati No 71 Bandung.Telp (022) 2503884 BKPD Provinsi Jawa Tengah Jln Gatot Subroto, Tarubudaya Ungaran Semarang Telp. (024) 6921159 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Yogyakarta Jln Sagan III No 4 Yogyakarta Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Surabaya Jln Jend. A Yani No 152 Wonocolo Surabaya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Jln WR Supratman No 71 Denpasar telp. (0361) 228617 BKP Provinsi NTB Jln Majapahit No 29 Mataram NTB telp (0370) 636005 BBKP Provinsi NTT Jl. Polisi Militer -Kupang Dinas Pertanian, Kehewanan, Kelautan dan Perikanan OKKPD Provinsi Kalimantan Tengah Jln Willem AS No 5 Palangkaraya Telp.(0536) 3227855 Dinas pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur Jln. Basuki Rahmat No 6 Samarinda Telp. (0541)732079 Dinas Pertanian Jl. Panglima No. 5 Tlp. (0511) 4772057 Fax. (0511) 4772473 Banjarbaru Dinas Pertanian Provinsi Unit Ketahanan Pangan BKP Provinsi Sulawesi selatan Jln Dr Sam Ratulangi No 47 Makassar Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat*) Jln Jenderal Sudirman No 34


21

25

Sulawesi Tenggara

26 27

Sulawesi Tengah Sulawesi Utara

28

Maluku Utara

29

Gorontalo

30

Papua

31

Maluku

32

Papua Barat

33

Bangka -Belitung

Mamuju telp.(0426) 22420 Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Jl. Balai Kota No. 6 Kendari Tlp. (0401) 326639 BKP Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Pertanian dan Peternakan Kompl Pertanian Kalasey Kotak Pos 11558 Manado OKKPD Provinsi Maluku Utara Jln KOA Falang Raha Kel Kalumata Kota Ternate Selatan. Hp.08124470060 Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan. Jl. Andalas Komp. UPP III- IKIP Gorontalo Dinas Pertanian Provinsi Papua Jln Raya Kota Raja Jayapura Dinas Pertanian Jl. WR. Supratman Tanah Tinggi Dinas Pertanian Jl. Sausesa No. 40 Manokwari Badan Ketahanan Pangan Kep. Bangka Belitung Komp. Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov. Kepulauan Babel


22

Lampiran 2. Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas ............ Provinsi ........... Tahun 2016 Nama Poktan/Gapoktan Alamat Kontak person/ No HP Komoditi Luasan lahan Status Pembinaan (doksistu, penerapan,permohonan sertifikasi/ registrasi,sertifikasi/registrasi) OKKP yang mensertifikasi Biodata narasumber copy sertifikat

: : : : :

: :

Catatan: Matriks di atas diisi untuk masing-masing poktan/ gapoktan yang dibina atau disertifikasi/diregistrasi oleh OKKP-D. Lampiran Laporan : 1. Biodata poktan/gapoktan yang dibina (nama poktan/gapoktan, daftar pengurus, alamat sekretariat, nomor telp, komoditi yang diusahakan, luasan, pemasaran, dll); 2. Copy sertifikat dari OKKP bila sudah sertifikasi/ resgistrasi.


23


24

PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Recommend Documents