PERAN STANDAR DAN KETERTELUSURAN PENGUKURAN DALAM KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
KUKUH S. ACHMAD DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN AKREDITASI – BSN / SEKRETARIS JENDERAL – KAN
FOODREVIEW INDONESIA SEMINAR BOGOR, 15 MARET 2017
OUTLINE § Standar dan Kebijakan Pengembangan SNI § Standar Pangan dan Mengapa Perlu? § PenQngnya Ketertelusuran Pengukuran di Laboratorium dan Industri Pangan
2
STANDAR DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SNI
3
DEFINISI (UU 20/2014)
Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhaQkan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
Prinsip Dasar Perumusan SNI Terbuka bagi siapa saja untuk berparQsipasi dalam proses perumusan SNI Prosesnya dapat diikuQ secara transparan melalui media IT
Openess SNI disusun untuk memenuhi kebutuhan stakeholder sesuai dengan perkembangan iptek
Transparency Development dimension
Consensus and imparQality Coherence SNI dibuat dgn memperhaQkan keberadaan standar internasional dan diusahakan harmonis dengan standar internasional
Pelaksanaannya melalui konsensus nasional dan Qdak memihak
EffecQveness and relevance
SNI dibuat sesuai kebutuhan pasar, hasilnya harus efekQf dipakai untuk kebutuhan stakeholder
Adapted from the Decision of the WTO-TBT Second triennial review
5
PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR (PNPS) UU 20/2014 Pasal 10 Ayat 3 : PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperha=kan: a. kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; b. perlindungan konsumen; c. kebutuhan pasar; d. perkembangan Standardisasi internasional; e. kesepakatan regional dan internasional; f. kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi; g. kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup; h. kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri; i. keyakinan beragama; dan j. budaya dan kearifan lokal. 6
PERUMUSAN SNI Pasal 12 Ayat 2 : Perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperha=kan waktu penyelesaian yang efek=f dan efisien. Pasal 13 Ayat 1 : SNI dirumuskan dengan memperha=kan ketersediaan sumber daya, kepen=ngan nasional, hasil peneli=an, inovasi, dan/atau pengalaman. Pasal 13 Ayat 2 : Dalam hal terdapat standar internasional, SNI dirumuskan selaras dengan standar internasional melalui: a. adopsi standar internasional dengan memper=mbangkan kepen=ngan nasional untuk menghadapi perdagangan global; atau b. modifikasi standar internasional disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lain. Pasal 13 Ayat 3 : Untuk kepen=ngan nasional, SNI dapat dirumuskan =dak selaras dengan standar internasional.
7
PERUMUSAN SNI Pasal 14 Ayat 3 : Dalam melaksanakan perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BSN membentuk komite teknis. Pasal 15 Ayat 1 : BSN melakukan jajak pendapat atas rancangan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang dirumuskan oleh komite teknis. Pasal 15 Ayat 2 : Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap rancangan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 15 Ayat 3 : Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi bahan per=mbangan bagi komite teknis.
8
Proses Perumusan SNI Perencanaan
Verifikasi
SISNI
Penetapan
Penetapan
Rancangan Akhir
Draaing
Kebutuhan Pasar
Jajak Pendapat
Publikasi
Kaji Ulang
Jajak Pendapat Ulang*
*). KT : Komite Teknis, SKT : Sub Komite Teknis 9
Pemeliharaan
KT/SKT* STAKEHOLDER
Usulan PNPS
Jajak Pendapat
BSN
Penetapan PNPS
Draaing/ Ratek/Rakon
Manfaat Standar q
Produsen/Industri paham akan kepas=an persyaratan yang diterima pasar. Ø
KepasQan Qngkat mutu
Ø
Acuan dalam pembinaan/proses produksi o o
batas/
Meningkatkan efisiensi produksi, mutu barang/jasa Meningkatkan kepas=an, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan, antar produsen, antara produsen dan konsumen
q
Pengguna/Konsumen memperoleh kepas=an kualitas dan keamanan produk.
q
Publik/Masyarakat dilindungi dari segi keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. 10
Perlindungan Konsumen
STANDAR PANGAN DAN MENGAPA PERLU?
11
Mengapa perlu Standar Pangan ?? Perlindungan kesehatan konsumen
Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab
Persyaratan keamanan, mutu dan gizi
12
Codex Alimentarius • Objec=ve: – Melindungi kesehatan konsumen – Memfasilitasi praktek yang fair dalam perdagangan pangan
• Standar Codex: – Non-mandatory – Referensi bagi regulator di =ngkat nasional – Referensi dalam transaksi perdagangan antar negara (WTO) 13
Standar Codex (Februari 2017)
213
Comodity Standards
Instant Noodles, Wheat Flour, bu]er, mozarella cheese, Fermented Milks, dll
76
Codex Guidelines
50
Code of PracQces
3
Claims, Nutri=on Labelling, the Use of Flavourings, dll
Desiccated Coconut, Eggs and Egg Products, Fish and Fishery Products, dll
MRLs
MRLs for Pes=cides, MRLs for Veterinary Drugs in Food, Extraneous Maximum Residue Limits/(EMRLs) 14
Template Generik SNI
15
Daaar isi Prakata 1 Ruang lingkup 2 Acuan normaQf 3 IsQlah dan definisi 4 Syarat mutu 5 Pengambilan contoh 6 Cara uji 7 Syarat lulus uji 8 Pengemasan 9 Penandaan
STATISTIK SNI (NOVEMBER 2016)
Total : 10.997 Abolisi : 1.904 AkQf : 9.093
Komtek : 116 Sub Komtek : 33
16
SNI sektor pangan § Proses dalam industri makanan § Produk makanan pertanian secara umum § Metode umum untuk pengujian dan analisa produk § Biji-bijian, kacang-kacangan dan prdouk turunan § Buah-buahan, sayur-sayuran § Susu dan produk susu § Daging, produk daging dan produk hewan lainnya § Teh, kopi, kakao § Minuman § Gula, produk gula, tepung 17
§ Cokelat § Minyak dan lemak yang dapat dimakan, minyak biji-bijian § Bumbu dan rempah-rempah (bahan tambahan makanan) § Makanan dalam kemasan dan siap olah § Analisis sensory § Bahan dan benda yang bersentuhan dengan makanan § Pabrik dan peralatan industri makanan § Sistem Manajemen
Contoh : Syarat Mutu SNI Garam Konsumsi Beryodium (SNI 3556-2010)
18
Pemanfaatan Standar Codex untuk Memperkuat Sistem Standardisasi dan Regulasi Pangan Nasional, antara lain: No
Pemanfaatan
Uraian
1
Diadopsi sebagai peraturan di Indonesia
§ Kategori Pangan § Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan § Pengawasan Pangan Iradiasi § Batas Maksimum Penggunaan BTP § Pengawasan Klaim dalam Label dan Iklan Pangan § Pengawasan Pangan Olahan Organik Reference § Pengawasan Formula Lanjutan
2
Diadopsi menjadi SNI
SNI CAC/RCP 1:2011, Rekomendasi Nasional Kode Prak=s - Prinsip umum higiene pangan
3
Menjadi referensi atau acuan penyusunan SNI
es krim; buah kering marmalade; minuman serbuk berperisa; nanas dalam kaleng; tuna kaleng; sarden dan makarel kaleng; kerupuk ikan, udang, moluska; ikan asin kering; bumbu dan rempah-rempah 19
Codex Commodity No Codex Commihee
Pemanfaatan CODEX STAND
Keterangan
1
Codex Commi]ee on Cocoa Products and Chocolate (CCCPC)
100% (4 dari 4)
Diadopsi/referensi
2
Codex Commi]ee on Cereals, Pulses and Legumes (CCCPL)
22% (4 dari 18)
Diadopsi/referensi
3
Codex Commi]ee on Fish and Fishery Products (CCFFP)
38% (9 dari 24)
Diadopsi/referensi
4
Codex Commi]ee on Fresh Fruits and Vegetables (CCFFV)
56% (20 dari 36)
Diadopsi/referensi
5
Codex Commi]ee on Fats and Oils (CCFO)
40% (2 dari 5)
Diadopsi/referensi
6
Codex Commi]ee on Milk and Milk Products (CCMMP)
60% (21 dari 35)
Diadopsi/referensi
7
Codex Commi]ee on Natural Mineral Waters (CCNMW)
100% (2 dari 2)
Diadopsi/referensi
8
Codex Commi]ee on Processed Fruits and Vegetables (CCPFV)
100% (42 dari 42)
Diadopsi/referensi
9
Codex Commi]ee on Processed Meat and Poultry Products (CCPMPP)
100% (5 dari 5)
Diadopsi/referensi
17% (1 dari 6)
Diadopsi/referensi
10 Codex Commi]ee on Sugars (CCS)
Jumlah 62% (110 dari 177)
20
Codex General Subject Standards No Codex Commihee
Pemanfaatan CODEX STAND
Keterangan
1
Codex Commi]ee on Food Addi=ves (CCFA)
67% (2 dari 3)
Diadopsi/referensi
2
Codex Commi]ee on Food Labelling (CCFL)
100% (3 dari 3)
Diadopsi/referensi
3
Codex Commi]ee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS)
25% (1 dari 4)
Diadopsi/referensi
4
Codex Commi]ee on Nutri=on and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU)
67% (6 dari 9)
Diadopsi/referensi
5
Codex Commi]ee on Contaminant in Food (CCCF)
100% (1 dari 1)
Diadopsi/referensi
Jumlah 65% (13 dari 20)
Codex Regional Standards No Codex Commihee 1
FAO/WHO CoordinaQng Commihee for Asia (CCASIA)
Pemanfaatan CODEX STAND
80% (4 dari 5) Diadopsi/referensi Jumlah 80% (4 dari 5)
21
Keterangan
PenQngnya Ketertelusuran Pengukuran
22
SISTEM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI DI INDONESIA KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) (ISO/IEC 17011)
CERTIFICATION BODY ACCREDITATION
LABORATORY ACCREDITATION
CERTIFICATION BODY
TESTING/CALIBRATION LABORATORY ISO/IEC 17025
ISO/IEC 17024
ISO/IEC 17021
ISO/IEC 17065
ISO/IEC 17021
ISO/IEC 17021
PERSONNEL CERTIFICATION
QMS CERTIFICATION
PRODUCT CERTIFICATION
EMS CERTIFICATION
HACCP CERTIFICATION
PERSONNEL CERTIFICATE
QMS CERTIFICATE
Standard Requirement
ISO 9001
PRODUCT CERTIFICATE Product Standard
EMS CERTIFICATE
HACCP CERTIFICATE
ISO 14001
PERSONNEL PROFESSION
SNI 4852
n
n Standard Requirement
MEDICAL LABORATORY ISO 15189
TESTING/ CALIBRATION CERTIFICATE Standard Metode Product
SUPPLIERS/INDUSTRIES 23
INSPECTION BODY ACCREDITATION
INSPECTION BODY ISO/IEC 17020
INSPECTION CERTIFICATE
Standard Requirement
PROFICIENCY TESTING PROVIDER & REFERENCE MATERIAL PRODUCER ACCREDITATION
PTP ISO/IEC 17043 RMP ISO/IEC 17034
PT REPORT & CRM
Standard Requirement
(n) AccreditaQon Schemes § § § § § § § § § § § § §
Ecolabel CB (KAN Guide 801) Food Safety (ISO 22000) - CB (ISO/IEC 17021) Organic Foods CB (KAN Guide 901) Sustainable Forest Management CB (ISO/IEC 17021) Timber Legality CB (ISO/IEC 17065) InformaQon Security Management System (ISO 27001) - CB (ISO/IEC 17021) Medical Devices Quality Management System (ISO 13485) - CB (ISO/IEC 17021) Green House Gases VerificaQon/ValidaQon Body (ISO 14065) Energy Management System (ISO 50001) - CB (ISO/IEC 17021) Security Management System for Supply Chain (ISO 28000) - CB (ISO/IEC 17021) Tourism Business CB (ISO/IEC 17021) AnQ Bribery Management System (ISO 37001) - CB (ISO/IEC 17021) Halal Product Assurance ... 24
PERSYARATAN KALIBRASI DALAM STANDAR § Semua peralatan yang digunakan, termasuk peralatan bantu, yang berkontribusi signifikan terhadap akurasi atau validitas hasil harus dikalibrasi (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 15189, dll) § Bila diperlukan untuk memasQkan hasil yang valid, alat pengukuran harus dikalibrasi atau diverifikasi atau keduaduanya terhadap standar pengukuran yang dapat ditelusuri ke standar pengukuran internasional atau nasional (ISO 9001, ISO 22001, dll)
25
ISO/IEC 17025 5. Persyaratan Teknis 5.1 Umum 5.2 Personel 5.3 Akomodasi dan kondisi lingkungan 5.4 Metoda pengujian, metoda kalibrasi dan validasi metoda 5.5 Peralatan 5.6 Ketertelusuran pengukuran 5.7 Pengambilan sampel 5.8 Penanganan barang yang diuji dan dikalibrasi 5.9 Jaminan mutu hasil pengujian dan kalibrasi 5.10 Pelaporan hasil
26
RANTAI KETERTELUSURAN Definisi Satuan
BIPM - CGPM realisasi definisi satuan NaQonal Metrology InsQtutes - pada umumnya negara maju
Standar Primer Negara Lain
NaQonal Metrology InsQtute (negara sedang berkembang – termasuk Indonesia) laboratorium kalibrasi
Standar Primer Nasional
Standar Acuan
Standar Kerja
industri/perusahaan
pengguna akhir alat ukur
Pengukuran keQdakpasQan pengukuran 27
Definisi Ketertelusuran Pengukuran “sifat dari hasil pengukuran atau nilai dari standar yang dapat dihubungkan ke acuan tertentu, biasanya standar nasional atau internasional melalui rantai perbandingan yang tak terputus dimana semuanya mempunyai keQdakpasQan tertentu” “property of the result of a measurement or the value of a standard whereby it can be related to stated references, usually na?onal or interna?onal standards, through an unbroken chain of comparison all having stated uncertain?es” Interna?onal Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM 1993)
28
BukQ Ketertelusuran Pengukuran untuk Alat Ukur/Alat Uji Kebijakan KAN KAN mensyaratkan bahwa semua kalibrasi dan verifikasi alat ukur dan uji, standar acuan, bahan acuan dan peralatan bantu yang mempengaruhi hasil uji dan/atau kalibrasi harus dilaksanakan oleh: § Laboratorium kalibrasi yang diakreditasi KAN § Laboratorium kalibrasi yang diakreditasi oleh badan akreditasi lain yang menandatangani MRA APLAC/ILAC § InsQtusi Metrologi Nasional § InsQtusi Metrologi Nasional negara lain penandatangan CIPM MRA § kalibrasi in-house yang memenuhi persyaratan dalam kebijakan KAN 29
Kalibrasi in-House § Laboratorium yang melakukan kalibrasi in-house harus memelihara prosedur terdokumentasi dan melaporkan hasil kalibrasinya dengan metode yang memadai § Laboratorium yang melakukan kalibrasi in-house harus memelihara rekaman pelaQhan personil yang menunjukkan kompetensi personil yang melakukan kalibrasi § Laboratorium yang melakukan kalibrasi in-house harus mampu menunjukkan ketertelusuran ke satuan pengukuran SI § Laboratorium yang melakukan kalibrasi in-house harus mempunyai dan menerapkan prosedur evaluasi keQdakpasQan pengukuran dan memperhitungkan keQdakpasQan dalam mengevaluasi kesesuaian dengan spesifikasi § Laboratorium yang melakukan kalibrasi in-house harus me-rekalibrasi-kan standar acuannya pada interval yang tepat untuk menjaga reliability nilai acuan dan menentukan interval kalibrasi berdasarkan catatan riwayat standar acuannya 30
ISO/IEC 17025 BuQr 5.6.2 § Kalibrasi dan pengukuran yang dilakukan harus tertelusur ke sistem satuan internaQonal (SI). § Ketertelusuran ke SI dapat diperoleh dengan mengacu ke standar primer atau standar sekunder melalui standar pengukuran nasional. § Bila ketertelusuran pengukuran ke SI Qdak mungkin /Qdak relevan, diperlukan ketertelusuran ke CRM, metode atau standar konsensus.
31
Kegunaan CRM § MengesQmasi akurasi dari hasil suatu pengujian atau mengesQmasi validitas/ keabsahan hasil uji suatu contoh § Memvalidasi metoda pengujian/analisis § Mengevaluasi unjuk kerja (akurasi, presisi) suatu metoda pengujian § Memperbaiki atau mengembangkan metoda yang sudah dipunyai laboratorium § Mengevaluasi unjuk kerja analis/laboratorium § Mengkalibrasi atau memeriksa unjuk kerja peralatan § Mengkalibrasi standar lain (yang lebih rendah Qngkat akurasinya), misal standar/bahan acuan sekunder § Mengintegrasikan data uji yang diperoleh dari beberapa metode atau dari banyak laboratorium hingga diperoleh data yang absah. 32
“LINK” LABORATORIUM KALIBRASI DIAKREDITASI KAN hhp://sisni.bsn.go.id/index.php/lembinsp/inspeksi/publik/1/X9/X9/2/X9/X9
33
