LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 700/2129/1.1/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PETUNJUK TEKNIS EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Salah satu sasaran dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dibangun dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented). Penerapan Sistem AKIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 memperoleh penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-RI dengan kategori “BB” atau termasuk dalam karakteristik instansi pemerintah dengan penerapan sistem manajemen akuntabilitas kinerjanya yang Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Prestasi ini merupakan suatu pencapaian level nasional yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Sebagai suatu sistem manajemen, Sistem AKIP menerapkan siklus Planning, Do, Check dan Act (P-D-C-A) di mana pada masing-masing proses dibutuhkan suatu evaluasi sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya dalam bentuk umpan balik dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus menerus (continues improvement). Evaluasi ini juga bertujuan untuk mendorong upaya peningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah secara konsisten dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Petunjuk Teknis (Juknis) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Tengah disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah dalam Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 1
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pedoman dan ketentuan lain yang terkait. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Juknis evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk: a. Memberikan panduan dan penjelasan yang bersifat teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. b. Menjadi pedoman bagi Tim Evaluator, pejabat dan staf pelaksana Sistem AKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dan unit kerja organisasi di lingkungannya. 2. Tujuan Juknis ini adalah untuk memberikan kesamaan pemahaman antara Tim Evaluator, pejabat dan staf pelaksana pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dan unit kerja organisasi di lingkungannya yang dievaluasi dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah; C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Juknis ini meliputi : 1. Penjelasan atas komponen, sub-komponen dan kriteria penilaian; 2. Bobot dan kategori penilaian; 3. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE); 4. Panduan penilaian menggunakan template Kertas Kerja Evaluasi (KKE); 5. Panduan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE); 6. Pemeringkatan berdasarkan nilai hasil evaluasi. D. PENGERTIAN ISTILAH Dalam Keputusan Inspektur ini, yang dimaksud dengan : 1. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan; 2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik; 3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu sistem manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil 2
(outcome). 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran; 5. Evaluasi adalah evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah berupa rangkaian kegiatan pengumpulan data, pengukuran dan analisa data, pembandingan hasil atau capaian atau prestasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional dengan menggunakan suatu standar, rencana, atau norma tertentu yang telah ditetapkan pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya; 6. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah yaitu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya; 7. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan kegiatan evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah; 8. Lembar Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen; 9. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi; 10. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikan atas penerapan Sistem AKIP pada evaluatan; 11. Forum Panel adalah sebuah tim yang terdiri dari salah satu unsur tim dari seluruh tim evaluator yang bertugas melaksanakan reviu hasil penilaian dan evaluasi untuk menjaga obyektifitas penilaian dan menyamakan persepsi atas pemberian nilai dan penentuan kategori hasil penilaian; 12. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan SKPD berdasarkan nilai hasil evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah. E. SISTEMATIKA Sistematika Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari: BAB I. PENDAHULUAN BAB II. KOMPONEN, SUB-KOMPONEN DAN KRITERIA EVALUASI BAB III. BOBOT DAN KATEGORI PENILAIAN BAB IV. PELAPORAN DAN PEMERINGKATAN HASIL EVALUASI BAB V. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN
3
BAB II KOMPONEN, SUB-KOMPONEN DAN KRITERIA PENILAIAN A. KOMPONEN PENILAIAN Komponen akuntabilitas kinerja yang dinilai dalam evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah, yaitu : 1. Perencanaan kinerja; 2. Pengukuran kinerja; 3. Pelaporan kinerja; 4. Evaluasi kinerja internal; dan 5. Pencapaian kinerja. Penilaian terhadap Komponen Akuntabilitas Kinerja meliputi : 1. Aspek kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen kinerja; 2. Aspek kualitas material substansif isi dokumen-dokumen kinerja; 3. Aspek pemanfaatan/implementasi dokumen-dokumen kinerja, terkait keselarasan dan keterkaitan terhadap dokumen-dokumen perencanaan lain, dokumen-dokumen penganggaran dan dokumen-dokumen pelaporan. B. SUB-KOMPONEN PENILAIAN Untuk masing-masing komponen, penilaian dilakukan untuk setiap sub-komponen penilaian sebagai berikut : 1. Penilaian atas komponen Perencanaan kinerja dilakukan atas 2 (dua) sub-komponen, yaitu : a. Sub-komponen perencanaan strategis (strategic planning) : Meliputi pemenuhan dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD, kualitas material substantif dalam dokumen Renstra-SKPD dan pemanfaatan dokumen Renstra-SKPD dalam penyusunan dokumendokumen terkait lainnya. b. Sub-komponen perencanaan kinerja : Meliputi pemenuhan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) SKPD, kualitas material substantif dalam dokumen RKT-SKPD dan PK-SKPD, dan pemanfaatan dokumen RKTSKPD dan PK-SKPD dalam penyusunan dokumen-dokumen terkait lainnya. 2. Penilaian atas komponen Pengukuran kinerja dilakukan atas 3 (tiga) sub-komponen, yaitu : a. Sub-komponen Pemenuhan Pengukuran : Meliputi pemenuhan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD dan mekanisme pengumpulan hasil pengukuran data kinerja. b. Sub-komponen kualitas pengukuran : Meliputi kualitas material substantif dalam dokumen IKU-SKPD, keselarasan dan keterkaitan IKU-SKPD dengan IKU Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, keandalan data kinerja hasil pengukuran dan pemanfaatan teknologi informasi. c. Sub-komponen pemanfaatan hasil pengukuran :
4
Meliputi pemanfaatan dokumen IKU-SKPD dan hasil pengukurannya dalam penyusunan dokumen-dokumen terkait lainnya. 3. Penilaian atas komponen Pelaporan kinerja dilakukan atas 3 (tiga) subkomponen, yaitu : a. Sub-komponen pemenuhan pelaporan : Meliputi pemenuhan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD. b. Sub-komponen penyajian informasi kinerja : Meliputi kualitas material substantif dalam dokumen LKjIP-SKPD dan keandalan data kinerja yang dilaporkan. c. Sub-komponen pemanfaatan informasi kinerja : Meliputi pemanfaatan data kinerja dalam LKjIP-SKPD dalam rangka perbaikan aspek perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk peningkatan kinerja. 4. Penilaian atas komponen Evaluasi kinerja internal dilakukan atas 3 (tiga) sub-komponen, yaitu : a. Sub-komponen pemenuhan evaluasi internal : Meliputi pemenuhan dokumen pedoman evaluasi internal dan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pencapaian sasaran kinerja secara berkala. b. Sub-komponen kualitas evaluasi internal : Meliputi kompetensi, supervisi, keberhasilan program dan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan. c. Sub-komponen pemanfaatan hasil evaluasi internal : Meliputi pemanfaatan hasil evaluasi internal dalam perbaikan proses perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja (SAKIP) dan peningkatan pencapaian kinerja SKPD. 5. Penilaian atas komponen Pencapaian kinerja dilakukan atas 3 (tiga) subkomponen, yaitu : a. Sub-komponen kinerja yang dilaporkan dalam bentuk keluaran (output) : Meliputi realisasi target keluaran (output), pembandingan dengan capaian tahun sebelumnya dan tingkat keandalan data. b. Sub-komponen kinerja yang dilaporkan dalam bentuk hasil (outcome): Meliputi realisasi target hasil (outcome), pembandingan dengan capaian tahun sebelumnya dan tingkat keandalan data. c. Sub-komponen kinerja hasil penilaian pemangku kepentingan lain (stakeholders) : Meliputi hasil pemeriksaan yang dilakukan APIP dan auditor lain, penerapan standar manajemen mutu, kinerja transparansi dan penghargaan yang diterima oleh individu/institusi di tingkat lokal/regional/nasional/internasional. Catatan : Sub-komponen pembandingan pencapaian kinerja (benchmarking) (meliputi kinerja bidang pendidikan, kinerja bidang kesehatan, kinerja bidang ketenagakerjaan, kinerja bidang sosial dan kinerja bidang ekonomi) sebagaimana yang tercantum pada Peraturan 5
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak termasuk sub-komponen yang dinilai dalam evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk SKPD Provinsi Jawa Tengah dan unit kerja organisasi di lingkungannya dan bobot penilaiannya sebesar 5%, didistribusikan untuk sub-komponen lain dalam komponen Pencapaian Kinerja, dengan pertimbangan sebagai berikut : 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 menetapkan komponen dan sub-komponen penilaian untuk pelaksanaan evaluasi terhadap Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) namun tidak secara spesifik menetapkan untuk pelaksanaan evaluasi terhadap SKPD/unit kerja. 2) Evaluatan yang dilakukan evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah adalah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi spesifik dan sebagian besar hanya menangani satu urusan sehingga pembandingan berdasarkan urusan pemerintahan menjadi tidak relevan. C. KRITERIA PENILAIAN 1. Dari setiap sub-komponen penilaian, dibagi ke dalam beberapa daftar pertanyaan/isian sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. 2. Jawaban atau isian atas pertanyaan/isian dapat berupa nilai absolute dan nilai relatif, tergantung dari materi pertanyaan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). 3. Nilai absolute dapat berupa jawaban/isian ya/tidak untuk pertanyaanpertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Nilai relatif berupa jawaban/isian a/b/c/d/e untuk pertanyaanpertanyaan yang membutuhkan “judgement” dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu. 4. Untuk nilai absolute, setiap jawaban “Ya” diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “Tidak” diberikan nilai 0. 5. Untuk nilai relatif, untuk masing-masing jawaban a/b/c/d/e, secara umum penilaian didasarkan pada “judgement” evaluator dengan kriteria sebagai berikut: JAWABAN RENTANG KRITERIA NILAI Hampir semua kriteria terpenuhi 80% - 100% a 1 Sebagian besar kriteria terpenuhi 60% - 80% b 0,75 Sebagian kriteria terpenuhi 40% - 60% c 0,5 Sebagian kecil kriteria terpenuhi 20% - 40% d 0,25 Sangat kurang memenuhi kriteria < 20% e 0 6. Pengecualian untuk kriteria penilaian yang bersifat relatif antara lain pada sub-komponen sebagai berikut : a. Capaian kinerja yang dilaporkan (output dan outcome) : 6
JAWABAN realisasi melampaui target realisasi sesuai target realisasi mendekati target realisasi tidak mencapai
Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata target Rata-rata realisasi target sangat kurang
RENTANG KRITERIA NILAI > 110% a 1 90% - 110% b 0,75 60% - 90% c 0,5 40% - 60% d 0,25 < 40%
e
b. Pembandingan capaian kinerja yang lebih baik dari sebelumnya : JAWABAN RENTANG KRITERIA Peningkatan capaian kinerja sangat > 120% a tinggi Peningkatan capaian kinerja tinggi 110% - 120% b Peningkatan capaian kinerja agak 90% - 110% c tinggi Peningkatan capaian kinerja cukup 60% - 90% d Peningkatan capaian kinerja agak < 60% e rendah
0 tahun NILAI 1 0,75 0,5 0,25 0
c. Pengecualian lain dan/atau kriteria penilaian relatif yang spesifik berdasarkan karakteristik materi pertanyaan, dijelaskan lebih terperinci pada Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). 7. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau indikator kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian “Ya” atau “Tidak” dilakukan atas masing-masing sasaran atau indikator kinerja). 8. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, evaluator harus menggunakan professional judgement dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu KKE.
7
BAB III BOBOT PENILAIAN DAN KATEGORI HASIL EVALUASI A. BOBOT PENILAIAN 1. Komposisi bobot penilaian untuk setiap komponen dan Sub-komponen adalah sebagai berikut : Komponen Bobot Pemenuhan Kualitas Pemanfaatan Sistem A. Perencanaan Kinerja AKIP 1. Dokumen 10% 2% 5% 3% Rencana Strategis (Renstra) 2. Perencanaan 4% 10% 6% 80% 20% Kinerja Tahunan B. Pengukuran kinerja 25% 5% 12,5% 7,5% C. Pelaporan kinerja 15% 3% 7,5% 4,5% D. Evaluasi internal 10% 2% 5% 3% Kinerja Capaian Kinerja 5% Kinerja Keluaran (Output) 20% 10% Kinerja Hasil (Outcome) 5% Pencapaian Kinerja Lain
2. Setelah setiap pertanyaan/isian masing-masing sub-komponen diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: a. Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu; misal : subkomponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab “Ya” ada 3 (tiga) pertanyaan maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah (3/10) x 10 = 3; b. Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub-kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata; c. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai subkomponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 100. 3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: a. Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masingmasing komponen. b. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut: No 1.
Kategori AA
Nilai >90-100
2.
A
>80-90
Interpretasi Sangat Memuaskan Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. 8
No 3.
Kategori BB
Nilai >70-80
4.
B
>60-70
5.
CC
>50-60
6.
C
>30-50
7.
D
0-30
Interpretasi Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem kinerja yang andal Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar. Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
4. Dalam rangka untuk menjaga obyektifitas dalam penilaian, maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut: a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing Tim Evaluator dipimpin oleh Ketua Tim. b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk Forum Panel yang dibentuk khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.
9
BAB IV PELAPORAN DAN PEMERINGKATAN HASIL EVALUASI 1. Setiap Tim Evaluator harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) untuk masing-masing SKPD yang dievaluasi; 2. LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam suatu KKE. 3. LHE untuk SKPD dan/atau unit kerja organisasi yang sudah pernah dievaluasi harus menyajikan informasi tindak lanjut atas saran dan rekomendasi perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikanperbaikan yang telah dilakukan; 4. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan halhal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya. 5. LHE disampaikan kepada Pimpinan SKPD/Unit Kerja yang dievaluasi; 6. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan; 7. Penulisan LHE mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan, dengan memperhatikan hal-hal berikut : a. Penggunaan kalimat dalam laporan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. b. Tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data. 8. Secara garis besar, outline LHE atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan a. Latar Belakang b. Dasar Hukum Evaluasi c. Maksud dan Tujuan Evaluasi d. Pelaksanaan Kegiatan e. Ruang Lingkup Evaluasi f. Metodologi Evaluasi g. Gambaran Umum Evaluatan h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi) Bab II Hasil Evaluasi a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja d. Evaluasi atas Evaluasi Internal e. Evaluasi atas Capaian Kinerja 10
Bab III Kesimpulan dan Saran Bab IV Penutup 9. Ikhtisar hasil evaluasi SAKIP disusun sebagai laporan kompilasi hasil evaluasi yang dilengkapi dengan pemeringkatan nilai hasil evaluasi; 10. Ikhtisar hasil evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-RI dan Menteri Dalam Negeri-RI; 11. LHE dan Ikhtisar hasil evaluasi AKIP diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September tiap tahun anggaran.
11
BAB V PENUTUP
Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan informasi-informasi penting mengenai penerapan Sistem AKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dan unit kerja organisasi di lingkungannya sebagai berikut : 1. Kesungguhan SKPD/Unit Kerja dalam penyusunan, reviu dan perbaikan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil (result oriented); 2. Perkembangan pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja di lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Penerapan kebijakan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan indikator kinerja utama (IKU); 4. Pengukuran capaian kinerja utama dan pengungkapan informasi capaian kinerja lain; 5. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan program (khususnya program-program strategis yang diprioritaskan). 6. Keterkaitan seluruh komponen-komponen aspek perencanaan kinerja dengan sistem penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya. 7. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 8. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti. Demikian Petunjuk Teknis ini ditetapkan untuk dapat dijadikan pedoman dan panduan bagi pembangunan sistem manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikembangkan. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH ttd KUNTO NUGROHO HP
12
