PETA MASALAH HUKUM PERTANIAN PROF.DR.ROMLI ATMASASMITA GURUBESAR (EM) UNPAD
UU POKOK AGRARIA
UU PERTANIAN
UU PERLINDU NGA LAHAN
PP ALIH FUNGSI LAHAN
UU KEHUTANA N
Arahan Diskusi • Komitmen dalam diskusi kedaulatan pangan bersumber pada UUD 1945 • Komitmen dapat dipengaruhi oleh substansi perundang-undangan agraria, penanaman modal, pertanian, dan koperasi (koperasi usaha tani). • Sejauh mana perundang-udangan yang ada sudah menjawab pentingnya kedaulatan di bidang pangan yang pro-petani dan komunitas-petani?
Arahan Diskusi • Adakah dampak penanaman modal terhadap penguasaan lahan, air, dan benih? (celah perundangan tentang PMA benih UU 12/1992) • Bagaimana fungsi dan peran strategis koperasi usaha tani? • Apakah diperlukan badan sertifikasi khusus untuk produk benih pangan nasional dan asing ? • Apakah ada implikasi benih produk rekayasa genetik terhadap nutrisi konsumen?
Aspek Peraturan Perundangan Tentang Lahan
UU POKOK AGRARIA
UU KOPERASI
PASAL 33 UUD 1945
UU PENANAMAN MODAL
UU PERTANIAN
Arahan Diskusi • Adakah regulasi yang tidak pro-petani? • Adakah penyalahgunaan regulasi yang tidak pro-petani? • Kebijakan terselubung dalam impor bahan pangan?
Kementeria n Kehutanan
Produksi Pangan Nasional ?
Arahan Diskusi • Sejauhmana lahan kehutanan dapat dikonversi menjadi lahan pertanian (pasal 19 UU 41/1999 dan PP 10/2010 yang dirubah PP 60/2012)? • Prioritas 30% kawasan hutan diperuntukkan untuk DAS hulu untuk menjamin ketersediaan air • Peraturan perundang-undangan yang bagaimana yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan lahan kehutanan untuk pangan? • Bagaimana aspek hukum penguasaan lahan hutan yang sudah tidak produktif dapat digunakan sebagai lahan pertanian? • Bagaimana koordinasi dan sinergi antara Kementrian Kehutanan dan Kementrian Pertanian dalam mendukung produksi pangan nasional?
Kemen PU
BUMN
Kemenhut
KETERSEDIAA N AIR
Kementan
KKP
BUMD BPN Kemdagri
Arahan Diskusi • Bagaimana implementasi pasal 13 dan 14 UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air tentang jabaran lanjut Dewan Sumber Daya Air Nasional yang semestinya mempunyai kewenangan yang luas dalam pengelolaan air untuk berbagai kepentingan (terutama untuk tanaman pangan)?
BPN DEPDAGRI/ PEMDA
DEPERDAG
KEMENTAN
Arahan Diskusi • Bagaimana 4K terhadap K/L terkait dalam implementasi kedaulatan di bidang pangan yang mensejahterahkan petani dan komunitas petani?
DITJEN TANAMAN PANGAN
KOPERASI DITJEN PERDAGANGAN PETANI
DITJEN PAJAK
DITJEN OTDA
Arahan Diskusi • Apakah insentif pajak dapat meningkatkan produktifitas usaha komunitas petani? • Bagaimana masalah perijinan penggunaan lahan tidak menghambat peningkatan produksi pangan? • Bagaimana masing-masing daerah dapat menata kembali organisasi dan kompetensi untuk memperkuat kedaulatan pangan? • Bagaimana masing-masing daerah mampu mewujudkan kedaulatan pangan masing-masing? • Apakah ada keterkaitan antara implementasi otonomi daerah dengan kedaulatan pangan? • Bagaimana posisi hak ulayat dalam perundangundangan terkait pangan di daerah?
HAMBATAN PERUNDANG-UNDANGAN • KONFLIK FILOSOFI PANCASILA (PASAL 33 UUD 1945) DAN IDEOLOGI GLOBALISASI ABAD 20 -21 • KONFLIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • OVERLAPPING KEBIJAKAN HUKUM DI BIDANG PERTANIAN • INEFISIENSI OPTIMALISASI APBN/D DI BIDANG PERTANIAN—KORUPSI DAN ABUSE OF POWER
SOLUSI PERUNDANG-UNDANGAN • REVIEW UU-- PP –PERPRES– PERMENTAN– PERMENDAG--PERMENKEU TERKAIT PENGELOLAAN, PERLINDUNGAN DAN PERDAGANGAN PANGAN • PEMBENTUKAN BADAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL SEPERTI HALNYA RANCANGAN DEWAN SUMBERDAYA AIR NASIONAL • PEMBENTUKAN KOPERASI PERTANIAN (USAHA TANI) DENGAN UU • PEMBENTUKAN ASURANSI PERTANIAN • REVIEW WEWENANG PEMDA TERKAIT IZIN LAHAN PERTANIAN DAN IZIN LAHAN UNTUK NON-PERTANIAN
