DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku Atmadja, Arifin P. Soeria, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2005. Atmasasmita, Romli, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung: Mandar Maju, 2004. ______Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: Mandar Maju, 1995. Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana, 2009. Anwar, H.A.K. Moch., Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, Bandung: Alumni, 1981. Basuki, Wishnu, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Jakarta: Tatanusa, 2001. Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1977. Djaja, Ermansyah, Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Elliott, Kimberly Ann, Korupsi dan Ekonomi Dunia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999. Ensiklopedia Indonesia, Jilid 4, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve dan elsevier Publishing Project, 1983. Fuady, Munir, Dinamika Teori Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007. Friedrich, Carl Joachim, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
Universitas Sumatera Utara
Hamid, Hamrat, H., Husein, Harun M, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1992. Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya, 1996. ______Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecehannya, Jakarta: Gramedia, 1984. ______dkk, Surat Dakwaan, Cetakan Pertama, Bandung: Alumni, 1987. Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. ______Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. ______Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999. Huijbers, Theo, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995. Kadir, Muhammad Abdul, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990. Kholis, Efi Laila, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Depok: Solusi Publishing, 2010. Kusumaatmadja, Mochtar, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta, Tanpa Tahun. _______dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2000. Lamintang, P.A.F., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1990.
Universitas Sumatera Utara
Loqman, Loebby, Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, Jakarta: Universitas Tarumanagara UPT Penerbit, 1995. Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994. Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002. Mulyadi, Lilik, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Alumni, 2007. ______Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya, Bandung: Alumni, 2007. ______Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1998. Nainggolan, Tambok, Kerugian Keuangan Negara Pada Yayasan Beasiswa Supersemar, Tesis, Medan: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2010. Nurdjana, IGM, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi ”Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, cet. 3, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2003. ______Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Sinar Grafika, 1988. ______Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1985. Pringgodigdo,
A.K.,
Tiga
Undang-Undang
Dasar,
Cet.,
4,
Jakarta:
PT.
Pembangunan, 1974. Samego, Indria, Peranan Polri Dalam Kerangka Kerja Sistem Keamanan Nasional, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006.
Universitas Sumatera Utara
Soekanto, Soerjono, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Jakarta: Indonesia Hillco, 1990. ______Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali, 1983. ______dan Sri Mumadji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001. Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996. Soewartojo, Juniadi, Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya, Jakarta: Balai Pustaka, 1998. Sutantio, Retnowulan, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Alumni, 1999. Utrecht, E., Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1975. Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1996. Yanuar, Purwaning M., Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Alumni, 2007. B. Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Universitas Sumatera Utara
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2642 K/Pid/2006 atas nama terpidana DL. Sitorus. Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No.B-216/0.1.10/Fu.1/03/2009 tertanggal 10 Maret 2009. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.194/Pid/2006/PT.DKI tanggal 11 Oktober 2006. Surat
Perintah
Pelaksanaan
Putusan
Pengadilan
(P-48)
Nomor:
Print-
223/N.2/Fuh.1/08/2009. Laporan Hasil Rapat Persiapan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No.2642
K/PID/2006,
Departemen
Kehutanan
Direktorat
Jenderal
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Marendal-Medan, Nomor: S. 28 /BBKSDA SU-1/RHS/2008. Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Laporan Informasi Khusus No. R-LIK06/N.2.20/Dek.3/08/2008 perihal Peninjauan Lokasi Objek Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No.2642K/Pid/2006 atas nama terpidana DL. Sitorus di Desa Aek Raru Koperasi Bukit Harapan, Parsub, dan Patogu Janji (47.000) Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/003/SK/I/2006 tanggal 5 Januari 2006. Akta Notaris Nomor: 323/L/1998 tertanggal 30 September 1998 dengan Notaris Setiawati, SH di Rantau Parapat. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Universitas Sumatera Utara
Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.599/Menhut-II/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelaksanaan Eksekusi Fisik putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2642 K/Pid/2006. Laporan
Pelaksanaan
Eksekusi
Secara
Administratif
Nomor:
B-
761/N.2/Fuh.2/03/2009 dan Surat Uheksi Jampidsus Kejagung Nomor: B299/F/Fu.2/02/2009 tertanggal 13 Februari 2009. Surat
Perintah
Pelaksanaan
Putusan
Pengadilan
(P-48)
Nomor:
Print-
223/N.2/Fuh.1/08/2009 tertanggal 25 Agustus 2009. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK. 697/Menhut-II/2009 tertanggal 19 Oktober 2009 tentang Badan Pengelola Sementara Aset Negara berupa Kebun kelapa Sawit dan Aset Lainnya Hasil Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2642 K/Pid/2006 di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan RI Nomor: S.428/II-KUM/2010 tertanggal 29 April 2010 perihal Koordinasi Pelaksanaan Eksekusi Fisik dan Berdasarkan Surat Deputi Kapolri Bidang Operasi Cq Karo Binops Nomor: B/949/V/2010/Sdeops tertanggal 27 Mei 2010 perihal Jawaban Tentang Pelaksanaan Eksekusi Fisik Lahan Kelapa Sawit di Propinsi Sumut. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan RI Nomor: S.466/II-KUM/2010 tertanggal 11 Mei 2010 perihal: Rencana Pelaksanaan Eksekusi Fisik Asset Negara berupa kebun sawit seluas ± 47.000 Ha di Areal Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas. Surat Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: S.25/IIKUM/Rhs/2010 tertanggal 1 Juni 2010 perihal: Rencana Pelaksanaan Eksekusi Fisik Aset Negara berupa kebun sawit seluas ± 47.000 Ha di Areal Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas.
Universitas Sumatera Utara
Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI Nomor: S.05/IV-PPH/RHS/2011 tertanggal 25 Februari 2011 perihal: Pengosongan Penguasaan Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas. Laporan Informasi Khusus Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Nomor: R-LIK06/N.2.20/Dek.3/08/2008 perihal: Peninjauan Lokasi Objek Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2642 K/Pid/2006 atas nama terpidana DL Sitorus di Desa Aek Raru Koperasi Bukit Harapan, Parsub, dan Patogu Janji (± 47.000 Ha) Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Untuk Mendukung Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2642 K/Pid/2006 atas nama terpidana DL Sitorus. Rincian Biayanya Berdasarkan Surat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara Nomor: S.3984/BBKSDA SU-1/2008 perihal: Rincian Biaya Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2642 K/Pid/2006 atas nama terpidana DL Sitorus. C. Makalah, Artikel, dan Jurnal Atmadja, Arifin P. Soeria, “Hukum Keuangan Negara Pasca 60 Tahun Indonesia Merdeka: Masalah dan Prospeknya Bagi Indonesia Inc.”, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI). Effendy, Marwan, ”Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis, Surabaya, 2007. Nasution, Bismar, ”Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum”, Makalah, disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan
Universitas Sumatera Utara
Hasil Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari 2003. ______“Stolen Asset Recovery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia”, Makalah disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007, Pengembalian Aset (Asset Recovery) Melalui Instrumen Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative dan Perundang-Undangan Indonesia, yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Hotel Millenium Jakarta 28-29 November 2007. Rajagukguk, Erman, “Pengerian Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara”, Makalah yang Disampaikan pada Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Makalah pada Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta 26 Juli 2006. Sitepu, Runtung, ”Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase”, Makalah Disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Kerjasama DPC IKADIN Medan dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008. Soepiadhy, Soetanto, ”Gerakan Indonesia Patut”, Artikel Mingguan Pada Kolom Opini Suara Sejati, Jakarta, Edisi 10 Tahun I Tanggal 16-18 September 2005. Tisnawan, Hilman, “Analis Hukum Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan 42 Volume 3 Nomor 3, Desember 2005. D. Surat Kabar Harian Medan Bisnis, tanggal 3 Desember 2009, ”Fenomena Korupsi di Indonesia”. Harian Analisa, Kamis, Tanggal 30 September 2010. ”Kejatisu Eksekusi Fisik Lahan DL. Sitorus, Oktober 2010”. Kompas, Tanggal 27 Agustus 2009.
Universitas Sumatera Utara
E. Internet http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69172, diakses tanggal 29 Desember 2010. http://pasarlatong.blogspot.com/2009_10_01_archive.html, diakses tanggal 3 Januari 2012. http://saroha-halakhuta.blogspot.com/, diakses tanggal 3 Januari 2012. http://pasarlatong.blogspot.com/2009_10_01_archive.html, diakses tanggal 3 Januari 2012.
Universitas Sumatera Utara
