Peta Jalan Penyelamatan Ekosistem Sumatera dalam Perpres No. 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera
Penataan ruang Pulau Sumatera bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan, dan keserasian perkembangan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, lingkungan, dan infrastruktur wilayah dalam satu ekosistem Pulau Sumatera dengan Pendekatan BIOREGION – Kesatuan Ekosistem Pulau/Kepulauan
Bioregion: Kesatuan wilayah (daratan, laut, dan udara) geografi yang dapat mendukung proses ekologi penting (rantai makanan, perpindahan, dan sirkulasi air) bagi keberadaan manusia dan biodiversity, habitat, dan ekosistemnya sehingga memungkinkan terjaminnya setiap elemen di atas untuk tetap eksis.
Rencana Jalan Penyelamatan Ekosistem (penting) Sumatera Aspek yang diakomodasi dalam RTR Pulau Sumatera yaitu : 1.Ekologis (kawasan lindung), 2.Ekonomi (kawasan budidaya), 3.Sosial (permukiman), Melalui: (i) Penetapan kawasan berfungsi lindung seluas 40% dari luasan pulau, berupa: a) Hutan konservasi (32,2%) maupun b) Hutan lindung sebagai bagian Jaringan ekosistem (7.8%), Keduanya sekaligus berfungsi sebagai habitat bagi ekosistem penting Sumatera (ekosistem gajah, harimau, orang utan, burung, badak,) keanekaragaman hayati kunci, daerah aliran sungai, lahan gambut. (ii) Prinsip pembangunan berkelanjutan : 1. Pengembangan kawasan budidaya yang berbasis sumberdaya alam (40,1%) 2. Penetapan koridor penghubung berfungsi lindung antar kawasan konservasi dengan fungsi untuk memberikan akses beraktifitas bagi ekosistem penting di atas, bagian dari jaringan ekosistem (19,5%).
Pengaturan spesifik dalam RTR Pulau Sumatera terhadap penghubung antar kawasan konservasi ini adalah sebagai berikut:
koridor
Koridor Aceh-Sumatera Utara yang menghubungkan Taman Nasional Gunung Leuser-Taman Hutan Raya Bukit Barisan sebagai koridor satwa badak, gajah, orang utan, harimau, dan burung
Koridor RIMBA yang menghubungkan SM Bukit Rimbang-Bukit Baling, CA Batang Pangean I- CA Batang Pangean II, TN Kerinci Seblat, SM Bukit Tiga Puluh, TN Berbak, CA Maninjau Utara, CA Bukit Bungkuk, CA Cempaka, TWA Sungai Bengkal, dan Tahura Thaha Saifuddin sebagai koridor satwa gajah, harimau, dan burung Koridor Jambi-Sumatera Selatan yang menghubungkan Taman Nasional Berbak-Taman Nasional Sembilang sebagai koridor satwa burung dan harimau Koridor Jambi-Bengkulu-Sumatera Selatan yang menghubungkan Taman Nasional Kerinci Seblat dan Cagar Alam Bukit Kaba sebagai koridor satwa burung, gajah, dan harimau Koridor Bengkulu-Sumatera SelatanLampung yang menghubungkan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan-Suaka Margasatwa Gunung Raya sebagai koridor satwa harimau, badak, dan burung
Kawasan Koridor Ekosistem Penting RIMBA (Riau-Jambi-Sumatera Barat) Pengelolaan kawasan koridor RIMBA : Salah satu rencana aksi dari Rencana Jalan Penyelamatan Ekosistem Sumatera Koridor kawasan koridor RIMBA ini terdiri dari 1.Kawasan Hutan Konservasi (TN Kerinci Seblat, TN Berbak, CA Maninjau Utara, CA Pangean, CA Bukit Bungkuk, CA Cempaka, SM Bukit Rimbang Baling, TWA Sungai Bengkal, TAHURA Taha Saiffudin), 2.Hutan Lindung, dan 3.Koridor Penghubungnya (hutan lindung dan kawasan budidaya). Kawasan RIMBA ini meliputi : 1.18 kabupaten/kota dalam 3 provinsi (Riau, Jambi, dan Sumatera Barat), dengan luas lebih dari 4 juta hektar. 2.Kawasan konservasi (suaka alam, cagar alam,dan taman nasional) = 1,2 jt hektar, Hutan lindung = 0,61 juta hektar Hutan produksi = 1,3 juta Budidaya lainnya = 0,85 juta hektar
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11.
pusat pengembangan ekonomi perkebunan, perikanan, serta pertambangan yang berkelanjutan; swasembada pangan dan lumbung pangan nasional; kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan; pusat industri yang berdaya saing; pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/MICE); kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya; kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati hutan tropis basah; kawasan perkotaan nasional yang kompak dan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; pusat pertumbuhan baru di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera; jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah; dan\ kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara India, Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.
Pusat Pengembangan Ekonomi Perkebunan, Perikanan, Serta Pertambangan Yang Berkelanjutan KEBIJAKAN 1
KEBIJAKAN 2
KEBIJAKAN 3
Pengembangan perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, & tembakau serta pengembangan kawasan perkotaan nasional sbg pusat industri
pengembangan sentra perikanan serta pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri
pengembangan kaw peruntukan pertambangan mineral, batubara, minyak & gas bumi, panas bumi serta pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri
STRATEGI
STRATEGI
STRATEGI
mengembangkan kawasan agrobisnis perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau
mengembangkan kaw peruntukan perikanan tangkap & perikanan budi daya dng memperhatikan potensi lestarinya
mengembangkan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan
mengembangkan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan
mengembangkan kaw perkotaan nasional sbg pusat penelitian & pengembangan perkebunan
mengembangkan keterkaitan antara kawasan minapolitan dan PKN, PKW, serta PKSN
mengembangkan kaw peruntukan pertambangan mineral, batubara, minyak & gas bumi serta panas bumi dng memelihara kelestarian SDA dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan mengembangkan pusat industri pengolahan hasil pertambangan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu
Swasembada Pangan Dan Lumbung Pangan Nasional KEBIJAKAN 1
KEBIJAKAN 2
KEBIJAKAN 3
pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yg didukung dng industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian pangan
pelestarian dan pengembangan kaw pertanian pangan sawah beririgasi, rawa pasang surut & lebak, serta sawah non irigasi, termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan
pengembangan jaringan dan pemertahanan prasarana sd air utk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan
STRATEGI
STRATEGI
STRATEGI
mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan di kawasan andalan mengembangkan kaw perkotaan nasional sbg pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan mengembangkan kaw perkotaan nasional sbg pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan
mempertahankan luasan kawasan peruntukan pertanian mengembangkan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan mengendalikan alih fungsi lahan kawasan pertanian pangan sawah beririgasi menjadi non sawah mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan nasional untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan
memelihara dan mengembangkan bendungan beserta waduknya dan jaringan irigasi
Kemandirian Energi Dan Lumbung Energi Nasional Untuk Ketenagalistrikan KEBIJAKAN 1
KEBIJAKAN 2
pengembangan energi baru dan terbarukan
pengembangan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik
STRATEGI
STRATEGI
Mengembangkan PLTU, PLTG, dan PLTGU
mengembangkan interkoneksi seluruh Sumatera
Mengembangkan PLTA, PLTS, PLTB, dan PLTP
mengembangkan interkoneksi antarpulau Sumatera dengan Jawa
Pusat Industri Yang Berdaya Saing KEBIJAKAN 1
KEBIJAKAN 2
Peningkatan Fungsi Dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Yang Berdaya Saing Di Kawasan Perkotaan Nasional
pengembangan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat industri
STRATEGI
STRATEGI
merehabilitasi, meningkatkan fungsi, dan mengembangkan kawasan peruntukan industri yang didukung prasarana dan sarana
mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri yang didukung prasarana dan sarana
merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan industri yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan mengembangkan kawasan perkotaan nasional untuk kegiatan industri kreatif
mengembangkan keterkaitan antarpusat kegiatan industri dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara
pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan MICE
KEBIJAKAN 1
KEBIJAKAN 2
rehabilitasi & pengembangan kaw peruntukan pariwisata ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, & pameran
pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pariwisata bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
STRATEGI
STRATEGI
mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang terdegradasi
mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan nasional
meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan kawasan-kawasan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meningkatkan keterkaitan antarPKN dan antarPKW di Pulau Sumatera sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan wisata
Kelestarian Kawasan Berfungsi Lindung Bervegetasi Hutan Tetap Paling Sedikit 40% (Empat Puluh Persen) Dari Luas Pulau Sumatera Sesuai Dengan Kondisi Ekosistemnya
KEBIJAKAN 1
KEBIJAKAN 2
KEBIJAKAN 3
pemertahanan luasan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi
pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung
pengembangan pengelolaan potensi kehutanan dengan prinsip berkelanjutan
STRATEGI
STRATEGI
STRATEGI
mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap
menata kembali permukiman masyarakat adat yang berada di kawasan berfungsi lindung
merehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi
mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagian hulu WS, kaw imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah CAT, kaw hutan lindung, kaw resapan air, dan kaw konservasi
mengembangkan sentra kehutanan pada kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan dengan kelerengan terjal
mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa
menetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS)
memulihkan kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi
Kelestarian Kawasan Yang Memiliki Keanekaragaman Hayati Hutan Tropis Basah KEBIJAKAN 1
KEBIJAKAN 2
pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati hutan tropis basah yang bernilai konservasi tinggi
pengembangan koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi
STRATEGI
STRATEGI
melestarikan kawasan konservasi keanekaragaman hayati hutan tropis basah
menetapkan koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan pelestarian alam
mengembangkan pusat penelitian keanekaragaman hayati hutan tropis basah
mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budi daya pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi membatasi pengembangan kawasan permukiman pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi
mengembangkan prasarana yang ramah lingkungan pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi
kawasan perkotaan nasional yang kompak dan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana KEBIJAKAN 1
KEBIJAKAN 2
pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional yang menjalar (urban sprawl)
pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional di kawasan rawan bencana
STRATEGI
STRATEGI
mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional yang menjalar melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak, hemat energi dan sumberdaya, serta memanfaatkan teknologi lingkungan
rawan bencana tsunami dan gempa bumi
mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional yang berdekatan dengan kawasan lindung
wilayah tengah Pulau Sumatera yang rawan tanah longsor, gempa bumi, dan rawan letusan gunung berapi rawan banjir terutama di wilayah timur Pulau Sumatera wilayah pesisir Pulau Sumatera yang rawan gelombang pasang menetapkan zona-zona rawan bencana alam mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan membangun sarana pemantauan bencana
Pusat Pertumbuhan Baru Di Wilayah Pesisir Barat Dan Wilayah Pesisir Timur Pulau Sumatera KEBIJAKAN 1 pengembangan kawasan perkotaan nasional berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
STRATEGI
mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pertumbuhan perkebunan, agropolitan, pariwisata, minapolitan, dan pertambanganuntuk pertumbuhan ekonomi wilayah mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional
mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah KEBIJAKAN 1
KEBIJAKAN 2
pengembangan jaringan transportasi yg terpadu utk meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi, dan daya saing ekonomi wilayah
pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil
STRATEGI
STRATEGI
mengembangkan dan memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan/atau udara yang menghubungkan antarkawasan perkotaan, dan memantapkan koridor ekonomi Pulau Sumatera
mengembangkan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulaupulau kecil
meningkatkan fungsi dan/atau mengembangkan jaringan transportasi dengan memperhatikan kawasan berfungsi lindung
mengembangkan sistem transportasi antarmoda menuju kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil
mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana meliputi jalan, jalur kereta api, serta transportasi sungai, danau, dan lintas penyeberangan yang menghubungkan kaw perkotaan nasional dng sentra produksi, bandar udara, dan pelabuhan
Mewujudkan Kawasan Perbatasan Negara Sebagai Beranda Depan Dan Pintu Gerbang Negara Yang Berbatasan Dengan Negara India, Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, Dan Negara Vietnam Dengan Memperhatikan Keharmonisan Aspek Kedaulatan, Pertahanan Dan Keamanan Negara, Kesejahteraan Masyarakat, Dan Kelestarian Lingkungan Hidup
KEBIJAKAN 1
KEBIJAKAN 2
percepatan pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan negara, serta lingkungan hidup
pemertahanan eksistensi 34 (tiga puluh empat) pulau kecil terluar
STRATEGI
STRATEGI
mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara
membangun dan memelihara mercusuar sebagai penanda dan navigasi pelayaran mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan
mempercepat pengembangan kawasan sentra produksi di kawasan perbatasan negara berbasis sumber daya alam yang produktif
mempercepat pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara
membangun bandar udara untuk melayani angkutan udara perintis
menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan air baku
mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
mengembangkan jaringan telekomunikasi
Kawasan Peruntukan Kehutanan WAKTU PELAKSANAAN
INDIKASI PROGRAM UTAMA
LOKASI
Pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan ekosistemnya Rehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi
(sesuai lokasi kawasan Rimba , kawasan hutan produksi antara lain : di Kab. Kampar, Kab. Sawahlunto, Kab. Tanah Datar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kab. Limapuluh Koto, Kab. Solok, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Bungo
STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN
Lampiran XIII Strategi Operasiona-lisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Sumatera (1)
1.... 2. memanfaatkan ruang kawasan peruntukan hutan dengan prinsipprinsip pembangunan hutan lestari 3. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan hutan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung 4....
INSTANSI PELAKSANA
Kemenhut, Kemen LH, Kemen PU, Pemda, dan Swasta
I
II
III
IV
20112014
20152019
20202024
20252027
Kawasan Peruntukan Pertanian WAKTU PELAKSANAAN
INDIKASI PROGRAM UTAMA
mengendalikan pengembangan kegiatan budi daya di kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan
STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN
LOKASI
(sesuai lokasi kawasan Rimba , kawasan pertanian antara lain : di Kab. Kampar, Kab. Sawahlunto, Kab. Tanah Datar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kab. Limapuluh Koto, Kab. Solok, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Bungo
Lampiran XIII Strategi Operasiona-lisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Sumatera (2)
1. .... 2.mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertanian yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi
3.memanfaatkan ruang untuk permukiman petani terbatas dengan kepadatan rendah 4....
INSTANSI PELAKSANA
Kemen PU, Kementan, Pemda, dan Swasta
I
II
III
IV
20112014
20152019
20202024
20252027
Kawasan Peruntukan Pertambangan
WAKTU PELAKSANAAN
I INDIKASI PROGRAM UTAMA
Pengembanga n dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang berdaya saing dan ramah lingkungan
STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN
LOKASI
(sesuai lokasi kawasan Rimba, kawasan pertambangan antara lain : di Kab. Kampar, Kab. Limapuluh Koto, Kab. Sawahlunto, Kab. Tanah Datar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Bungo
Lampiran XIII Strategi Operasiona-lisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Sumatera (4) 1. ....
2.mengembangkan kawasan pertambangan dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat 3.melarang bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah
4.mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan (green mining) 5....
INSTANSI PELAKSANA
Kemen ESDM, Kemenhut, Kemen PU, Kemen LH, Pemda, dan Swasta
II
III
IV
2011- 2015- 2020- 20252014 2019 2024 2027
JARINGAN JALAN WAKTU PELAKSANAAN
INDIKASI PROGRAM UTAMA
Jaringan jalan
LOKASI
: ... SolokMuaro Kelaban (Simancung) Dhamasraya -Muara BungoBangkoSarolangun ...
STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN
Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Sumatera (III.2.) 1. ....
2.mengembangkan dan/atau memantapkan jaringan jalan nasional dengan memperhatikan kawasan berfungsi lindung dan/atau penerapan prasarana dan sarana yang ramah lingkungan 3.mengendalikan dampak eksternalitas negatif pengembangan jalan arteri primer terhadap Cagar Alam di Melampahan Panjang, Cagar Alam Batang Pangean dan Hutan Lindung di Kab. Mandailing Natal, Kab. Pasaman, Kab. Dharmasraya 4.menerapkan ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung antara lain di sepanjang sisi jalan arteri primer
INSTANSI PELAKSANA
Kemen ESDM, Kemenhut, Kemen PU, Kemen LH, Pemda, dan Swasta
I
II
III
IV
20112014
20152019
20202024
20252027
KERETA API WAKTU PELAKSANAAN
I
INDIKASI PROGRAM UTAMA
LOKASI
Jaringan Taluk Kereta KuantanApi Muara BungoMuara TeboMuara BulianJambi
STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN
Lampiran V Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Sumatera 1....
2.mengembangkan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana 3.memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi 4.membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api 5.menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api
INSTANSI PELAKSANA 20112014 Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta
II
III
IV
20152019
20202024
20252027
KORIDOR EKOSISTEM WAKTU PELAKSANAAN
I
INDIKASI PROGRAM UTAMA
LOKASI
STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PELAKSANA
II
III
IV
2011- 2015- 2020- 20252014 2019 2024 2027
Pengembangan pengelolaan dan pemertahanan fungsi suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut (taman wisata perairan) Peningkatan Koridor Acehfungsi, Sumatera Utara, pelestarian, Koridor RIMBA dan (Riau-Jambipemertahanan Sumatera Barat), dan koridor Koridor Jambiekosistem BengkuluSumatera Selatan, Koridor JambiSumatera Selatan, dan Koridor BengkuluSumatera SelatanLampung
Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Sumatera (VI.5.)
APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah
Kemenhut, Kemen PU, KLH, Pemda, dan Swasta
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional No.
Kawasan Lindung
1.
Suaka Margasatw a Bukit RimbangBukit Baling (Riau)
Strategi Operasionalisasi a. b. c. d. e. f. g.
2.
Cagar Alam Batang Pangean I (Sumatera Barat)
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
melestarikan kawasan bagi habitat Harimau Sumatera dan Orang Utan memantapkan fungsi suaka margasatwa yang terdegradasi memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan kahayati memanfaatkan ruang terbatas selain untuk pengawetan, yakni untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain berfungsi untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam yang mengubah bentuk kawasan menerapkan ketentuan mengenai pelarangan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan menerapkan ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
melestarikan kawasan bagi habitat Harimau Sumatera memantapkan fungsi cagar alam yang terdegradasi memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan kahayati memanfaatkan ruang terbatas selain untuk pengawetan, yakni untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain berfungsi untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam yang mengubah bentuk kawasan menerapkan ketentuan mengenai pelarangan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan menerapkan ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang untuk zona penyangga mengendalikan perluasan permukiman masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan cagar alam (enclave) menata kembali kawasan kampung beserta akses tradisional masyarakat adat/lokal yang berada di zona penyangga dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional No.
Kawasan Lindung
3.
(KSN) Taman Nasional Kerinci Seblat (Jambi, Sumbar, Bengkulu, dan Sumsel)
4.
Strategi Operasionalisasi a. b. c. d. e.
f. g.
a. Taman Hutan Raya b. Thaha Saifuddin c. (Jambi) d. e. f. g. h.
memantapkan fungsi dan merehabilitasi kawasan yang memiliki kahayati dan ekosistemnya melestarikan habitat badak, Harimau Sumatera dan gajah memanfaatkan ruang untuk pemertahanan fungsi dan pengembangan taman nasional memanfaatkan ruang untuk wisata alam, penelitian, dan pengembangan tanpa mengubah bentang alam memanfaatkan ruang untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya di zona inti menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga memantapkan fungsi dan merehabilitasi kawasan yang memiliki kahayati dan ekosistemnya melestarikan dan mengembangkan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami serta asli maupun bukan asli memanfaatkan zona transisi untuk kegiatan pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan model-model pembangunan berkelanjutan memanfaatkan ruang untuk wisata alam, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain berfungsi untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f menata kembali kawasan kampung beserta akses tradisional masyarakat adat/lokal yang berada di zona penyangga dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan
Pengaturan spesifik dalam RTR Pulau Sumatera terhadap penghubung antar kawasan konservasi ini adalah sebagai berikut:
koridor
1. Mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budidaya yang dilintasi koridor penghubung; 2. Melarang keberadaan dan pengembangan kawasan permukiman yang dilintasi koridor penghubung; 3. Mengembangkan infrastruktur hijau yang dilintasi koridor penghubung.
Terima Kasih
