Perusahaan (trans)nasional dan HAM beberapa catatan dari lapangan
Indriaswati Dyah Saptaningrum ELSAM Bandung 5 Juni 2012
• Berapa jumlah perusahaan transnasional? • Besar investasi dan wilayah operasi? • Jenis ijin/lisensi operasi?
British Petrole um
Procter& Gambler
Univeler
GlaxoSmith
Freeport
Bayer
British American Tobacco Shell
China Petroleoum
Rio Tinto
Data yg berserak • Kepemilikan investor asing di pasar saham mencapai 58,37 persen atau menguasai Rp 1,315 triliun • Dr total utang negara melalui surat berharga negaradan pinjaman bilateral sebesar 2000 triliun, 30% dikuasai oleh investor asing
Dimana tempat persinggungan? • Proses pembentukan Kebijakan ( legislatif, maupun eksekutif) • Para pihak dalam kasus-kasus: – Pengadilan – Negosiasi/mediasi
Kasus-kasus yang melibatkan Perusahaan& aparatus negara • Pelibatan apartus negara yang mendorong penggunaan kekuatan:
– Penggunaan Brimob dalam kasus PT NHM ( Nusa Halmahera Mineral) Vs Masyarakat Adat Tomabaru dan DumDum – di Malifut dalam penggusuran dari Hutan Adat Toguraci tahun 2003-2004 ( per tahun 35 000 USD diberikan pada Brimob sebagai uang keamanan) – Penggunaan satuan militer melalui Inpres 4/2001 di wilayah eksploitasi Mobil Oil di Aceh – Kasus Exxon Mobile Vs 11 warga Aceh di fasilitasi International Labour Rights Foundation (ILRF) – Penggunaan Brimob dalam kasus Pargulaan Vs Lonsum 2006 – Penggunaan Satuan Polisi pada Konflik PT BSMI/LIP Vs Masy Sipil di Lampung – Penggunaan Satuan Brimob pada konflik PT SMN ( Austindo) Vs Masy di Sape, Bima, 2011
Konflik-konflik yang terkait perkebunan per Januari – April 2012
Proses pengadilan yang kontroversial yang melibatkan korporasi • Penggunaan prosedur gugatan perdata dengan sanksi denda yang tidak proporsional dikaitkan dengan keluhan/ pengaduan konsumen: – Kasus Prita Vs Omni International - 204 Juta rupiah – Kasus Kho Seng Seng Vs PT Duta Pertiwi - ancaman 17 miliar – Wenny Kwee Mulan Vs PT Duta Pertiwi
• Penerapan sanksi pidana yang tidak proporsional: – – – – –
Nenek Minah Vs PT Rumpun Sari Antan Prita Vs Omni Internasional Manisih dkk Vs PT Segayung - ditahan Agus Vs PT Duta Pertiwi – ditahan 11 warga Pargulaan Vs Lonsum
Kasus-kasus yg melibatkan korporasi (transnasional) • Penggunaan sumber daya politik dalam kasus yang melibatkan Korporasi: – Lapindo Brantas Vs Penduduk Sidoardjo
Mekanisme hukum yang dipergunakan • Litigasi berdasar kepentingan publik (Public interest litigation): – Review konstitusional: • JR UU perkebunan • JR UU Minerba
– Gugatan kelompok (class action)
– Warga Lingkar tambang Kecamatan Reok Vs PT Sumber Jaya Asia (2010, ditolak)
– Gugatan perdata melalui klausul perbuatan melawan hukum • Walhi Vs Newmont Minahasa, PN Jaksel, ditolak seluruhnya
– Gugatan melalui PTUN:
• Walhi Vs MenKLH – atas pemberian ijin pembuangan tailing PT Newmont – ditolak
–
Beberapa masalah masalah teknis hukum • Ketentuan hukum normatif mana yang bisa dirujuk? • Keterbatasan pengaturan normatif hukum positif: – Sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana – Pemulihan ( kompensasi, restitusi, rehabilitasi
• Isu terkait supply chain responsibility • Keterbatasan argumen dalam menyusun gugatan • Korupsi judisial
• • •
Ibu dg kan: bidang agraria – disinyalir dilakukan oleh korporasi-korporasi – perusahaan – perusahaan di Malaysia, komisi KNUPKA (2001) – masih terus gelap Yg memberikan pencerahan – putusan2 MK terhadap bidang sumber daya alam – perkebunan dan sumber daya air Ada harapan yang positif – atas putusan2 MK – pada tataran implementasi – juga kesandung – terjadi juga kendala karena ketersinggungan sektoral – tanah kehutanan dan perkebunan – Bagaimana gambaran dari ini semua, dan dari aspek perlindungan ham nya – Ada banyak rangsangan yang dikemukakan oleh pak Rudi – soal kerangka normatif – tersandung arah angin politik hukum tidak ke sana
•
• •
Alkaji – biro bantuan hukum UNPAD – menanyakan ke aktivis ham - kalo kita coba terapkan mengenai tangggung jawab korporasi kaitan dengan HAM berat – pengkualifikasian – pelanggaran ham yang seperti apa yang kemudian bisa dilimpahkan pertanggungjawabannya pada korporasi Ira apakah BP pernah dimintai tanggung jawab terkait pel ham berat Andre – pusham humaniter – tri sakti kepada ketjil persoalan mendasar adalah – ketika korporasi harus bertanggung jawab thd pel ham –berat mdasar – soal kerangka normatif bgm perkembangan smp saat ini menyangkut kerangka normatifnya. Selama ini baru softlaw – hardlaw nya bagaimana ?
• Beberapa kasus – Union Carbyte – exxon Mobile – • Perkembangan lebih lanjut spt apa? Berangkatnya kan subyek hukum internasional harus jelas dulu – seperti apa statusnyaapakah 50% • Selain kerangka normatif – apa masalah yang jadi kendala / inisiatif
• Hukum tata negara tidak sepenuhnya didapatkan – lebih banyak yg diluar buku itu sendiri berkaitan dengan diskusi ini, kalo ditanyakan – soal pel ham yg dilakukan o BP hal 13/14 ada poin2 yang dilakukan o BP – pemindahan masy nelayan di daerah yg mjd lokasi sdh jd pel ham berat • BP – asset nasional
• Masukan krn korbannya adalah negara berkembang membuat draft2 Resolusi dalam tanggung jawab HAM • Convention – TNC responsibility – environment • Berkaca pada kasus Tom Beanal – newmont – bhopal – lemah ada di kontraknya – u mencari kontrak yang ada forum penyelesaian sengketa dan siapa yang memantau – siapa yang bisa memantau kontrak tersebut – • Tom Beanal – tingkat pertama dan banding hukum nasional harus kuat putusan dr newmont 7 suku diPapua bagaimana memperkuat hakim • Ari Nur Cahyo: – Apk trans nasional scr konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa – Keterbatasan aturan – Kontrak kerja sama 3 thn pertama keluarkan uang – kalo ketemu 85% dan 15% mayoritas kontrak – 70%
