30 JUNI 30 JUNI Catatan

PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 30 JUNI 2010 DAN 2009

Catatan

30 JUNI 2010 Rp

30 JUNI 2009 Rp

AKTIVA

Kas dan setara kas Investasi sementara Piutang Usaha Lain -lain Persediaan Uang muka Pajak dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka Aktiva real estate Investasi dalam bentuk saham Aktiva pajak tangguhan Properti investasi Aktiva Tetap Aktiva Tetap Dalam Rangka Kelola dan Alih Aktiva lain- lain

2g,3 2h 2i

2j 2v,4 2k 2l,3s,5 2n,2o,6

2p

JUMLAH AKTIVA

76,891,045,714 4,656,535

17,370,195,432 4,001,813

18,358,107,448 5,694,266,682 1,840,526,706 14,926,890,966 6,001,162,168 5,105,148,115 292,234,612,626 49,158,848,800 493,258,711 130,014,805,029 138,654,631,761 30,076,519,738 11,431,196,011

16,069,913,402 10,137,338,170 2,163,813,709 18,376,391,328 7,087,880,941 5,988,319,016 296,724,244,431 49,158,848,800 4,097,012,516 125,198,422,005 185,348,256,605 32,517,846,910 6,795,435,831

780,885,677,010

777,037,920,909

Catatan : Laporan Keuangan tidak diaudit Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konoslidasi

PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 30 JUNI 2010 DAN 2009 Catatan

30 JUNI 2010 Rp

7

-

30 JUNI 2009 Rp

KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN Wesel bayar Hutang Usaha Lain - lain pihak ketiga Hutang pajak Biaya yang masih harus dibayar Hutang pensiun Uang muka penjualan Pendapatan diterima dimuka Kewajiban pajak tangguhan Hutang bank jangka panjang Hutang lain lain jangka panjang Uang jaminan penyewa

8 2v,9

2t 10 11

Jumlah Kewajiban KEPEMILIKAN MINORITAS

EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham seri A dan Rp 200 per saham seri B Modal ditempatkan dan disetor 495.000.000 shm seri A dan 1.250.000.000 shm seri B Agio saham Laba (rugi) ditahan

4,995,909,790 124,936,714,935 10,665,148,194 74,735,816,363 26,604,193,327 79,686,986,862 19,101,257,229 33,910,169,464 52,831,768,587 11,972,822,257

7,521,045,023 8,576,429,590 3,479,480,640 152,771,342,879 22,335,935,014 90,670,157,036 20,893,384,508 1,415,945,000 38,173,674,201 93,790,563,514 12,119,259,324

439,440,787,008

543,851,191,729

-

Goodwill

4,468,133,348

12 13

92,103,975,000

37,459,036 4,717,517,535

745,000,000,000 36,750,000,000 (444,773,243,346)

745,000,000,000 36,750,000,000 (553,318,247,391)

Jumlah Ekuitas

336,976,756,654

228,431,752,609

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

780,885,677,010

777,037,920,909

Catatan : Laporan Keuangan tidak diaudit Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konoslidasi

PT INDONESIA PRIMA PROPERTY TBK DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI UNTUK PERIODE 6 (ENAM ) BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN 2009

Catatan PENDAPATAN USAHA Penjualan Jasa Hotel

2t

2010 (6 BULAN) Rp

2009 (6 BULAN) Rp

50,279,827,200 72,315,708,275 41,235,256,956

3,239,970,701 55,983,420,115 36,109,005,057

163,830,792,431

95,332,395,873

43,271,694,037 16,581,597,594 26,763,048,563 8,713,706,680

10,489,340,433 15,555,925,220 27,060,702,871 9,720,327,380

Jumlah beban pokok penjualan dan Beban langsung

95,330,046,874

62,826,295,904

LABA KOTOR

68,500,745,557

32,506,099,969

2,035,305,555 20,625,378,252

1,084,426,230 22,727,657,891

JUMLAH BEBAN USAHA

22,660,683,807

23,812,084,121

LABA USAHA

45,840,061,750

8,694,015,848

(3,289,448,062) 3,020,883,020 561,907,901

(2,356,363,121) 18,058,642,809 1,618,424,579

Jumlah Pendapatan Usaha BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG Beban pokok & beban langsung Beban pegawai Beban langsung hotel Beban penyusutan dan amortisasi

BEBAN USAHA Beban penjualan Beban administrasi & umum

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Beban bunga - bersih Laba (rugi) selisih kurs - bersih Pendapatan (Beban) lain -lain

2t

2t

2t 2d

Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

2v

HAK MINORITAS ATAS BAGIAN LABA (RUGI) ANAK PERUSAHAAN

2b

LABA (RUGI) BERSIH LABA (RUGI) USAHA PER SAHAM LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM

2w

Catatan : Laporan keuangan tidak diaudit Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi

293,342,859

17,320,704,267

46,133,404,609

26,014,720,115

10,373,271,393

5,363,717,249

(15,058,696) 35,760,133,216

20,635,944,170

26

5

20

12

P.T. INDONESIA PRIMA PROPERTY DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI UNTUK PERIODE 6 (ENAM ) BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2010 DAN 2009

Modal disetor

Saldo per 1 Januari 2009

745,000,000,000

Agio Saham

36,750,000,000

Laba bersih tahun berjalan

Defisit

Jumlah ekuitas (Defisiensi Modal)

(573,954,191,561)

207,795,808,439

20,635,944,170

20,635,944,170

Saldo per 30 Juni 2009

745,000,000,000

36,750,000,000

(553,318,247,391)

228,431,752,609

Saldo per 1 Januari 2010

745,000,000,000

36,750,000,000

(480,533,376,563)

301,216,623,437

35,760,133,216

35,760,133,216

(444,773,243,347)

336,976,756,653

Laba bersih tahun berjalan Saldo per 30 Juni 2010 Catatan : Laporan keuangan tidak diaudit Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi

745,000,000,000

36,750,000,000

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY, Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI UNTUK PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2010 DAN 2009 2010 Rp.

2009 Rp.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran pada karyawan dan pemasok

182,345,014,830 (101,401,451,001)

119,840,483,462 (90,539,592,010)

Kas dihasilkan dari operasi Pembayaran bunga dan beban keuangan Pembayaran pajak penghasilan

80,943,563,829 (2,142,392,692) (6,036,183,096)

29,300,891,452 (2,486,409,308) (9,294,379,951)

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

72,764,988,042

17,520,102,193

Penerimaan bunga Pembayaran deviden Kenaikan Uang muka Hasil penjualan aktiva tetap Perolehan aktiva tetap Penambahan aktiva bangun kelola serah Kenaikan (penurunan) beban ditangguhkan Penurunan uang jaminan

221,772,861 (10,018,800,000) 409,659,547 (8,904,132,781) (54,197,689) 1,306,678,148 310,755,000

75,755,191 57,750,000 3,000,000,000 601,667,544 (2,507,942,507) (46,420,000) 905,840,712 26,015,644

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi

(16,728,264,912)

2,112,666,584

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran hutang bank Kenaikan hutang lain-lain jangka panjang Pembayaran Hutang Leasing

1,822,599,936 (10,566,820,338) -

(6,695,596,858) (11,156,000,000) (155,577,600)

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan

(8,744,220,402)

(18,007,174,458)

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS

47,292,502,728

1,625,594,318

KAS SETARA KAS AWAL TAHUN Pengaruh perubahan kurs mata uang asing

29,669,071,473 (70,528,487)

15,787,350,999 (42,749,885)

KAS SETARA KAS AKHIR TAHUN

76,891,045,714

17,370,195,432

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 JUNI 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT 1. UMUM a. Pendirian dan Informasi Umum PT. Indonesia Prima Property Tbk (Perusahaan) didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 tahun 1970 berdasarkan akta No. 31 tanggal 23 April 1983 dari Sastra Kosasih, S.H., notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-6044-HT.01.01-TH'83 tanggal 5 September 1983 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 6 Maret 1984, Tambahan No. 241. Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta notaris No. 21 tanggal 23 Juli 2008 dari Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., notaris di Jakarta, mengenai penyesuaian anggaran dasar Perusahaan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-82927.AH.01.02.Th.2008 tanggal 6 Nopember 2008. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Wisma Sudirman Lt. 11, Jl. Jendral Sudirman Kav.34, Jakarta. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan dan anak perusahaan terutama meliputi bidang persewaan perkantoran, pusat perbelanjaan (mal), apartemen dan hotel, pembangunan perumahan beserta segala fasilitasnya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan April 1983. Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebagai berikut: Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris (merangkap komisaris independen) Komisaris

: :

Boediman Gozali H Lutfi Dahlan

:

Komisaris Independen

:

Soedibyo Yugi Prayanto Matheus Rukmasaleh Arif Satriyana

Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur yang tidak terafiliasi Direktur

: : : :

Husni Ali Chiu Man Sing Njudarsono Yusetijo Ng Haker Larson Sriyanto Muntasram Anna Susanti

Komite Audit Ketua Anggota

: :

Satriyana Bakrin Rintis Didi Fariadi

-7-

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 JUNI 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) b. Anak Perusahaan Perusahaan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham anak perusahaan berikut: Anak Perusahaan Perumahan PT Graha Mitrasantosa (GMS) Pemilikan: Langsung Tidak langsung, melalui LAL, anak perusahaan PT Paramita Swadaya (PS) Pemilikan: Tidak langsung, melalui GMS, anak perusahaan Tidak langsung, melalui LAL, anak perusahaan Hotel dan Apartemen PT Griyamas Muktisejahtera (GMMS) Pemilikan: Langsung Tidak langsung, melalui LAL, anak perusahaan PT Mahadhika Girindra (MG) Pemilikan: Langsung Tidak langsung, melalui LAL, anak perusahaan PT Graha Hexindo (GH) Pemilikan: Langsung Tidak langsung, melalui LAL, anak perusahaan PT Angkasa Interland (AIL) Pemilikan: Langsung Tidak langsung, melalui LAL, anak perusahaan Pusat Perbelanjaan PT Langgeng Ayomlestari (LAL) Pemilikan: Langsung Tidak langsung, melalui GH, anak perusahaan PT Almakana Sari (AS) Pemilikan tidak langsung, melalui LAL, anak perusahaan GH, anak perusahaan Perkantoran PT Panen Lestari Basuki (PLB) Pemilikan: Langsung Tidak langsung, melalui LAL , anak perusahaan

Persentase Pemilikan 2010 2009

99,99%

99,99%

0,01%

0,01%

99,92 %

99,92 %

0,08 %

0,08 %

99,91%

99,91%

0,09%

0,09%

99,95%

99,95%

0,05%

0,05%

99,95%

99,95%

0,05%

0,05%

Tahun Operasi Komersial

Nama Proyek

1994

Bukit Tiara (Tangerang)

Pra-operasi

Bukit Tiara II (Tangerang)

1996

Hotel Novotel (Surabaya)

Pra-operasi

-

1995

Tropik Apartemen dan Grand Tropic Suites Hotel (Jakarta) Puri Casablanca

99.59%

98,96%

0.41%

-

1995

(Jakarta)

Mal Blok M (Jakarta) 99,99 %

99,99 %

0,002%

-

1993

Plaza Parahyangan (Bandung) 99.81% 0.19%

99.77% 0.23% Wisma Sudirman

99.33%

96,67%

0.67%

-

1986

(Jakarta) Lain-lain PT Karya Makmur Unggul (KMU) Pemilikan tidak langsung, melalui LAL, anak perusahaan GH, anak perusahaan PT Mega Buana Sentosa (MBS) Pemilikan tidak langsung, melalui LAL, anak perusahaan GH, anak perusahaan

99.98% 0.02%

99.97% 0.03%

Pra - operasi

-

Pra - operasi

-

99.98% 0.02%

99.97% 0.03%

Kecuali GMMS dan AS yang masing-masing berdomisili di Surabaya dan Bandung, seluruh anak perusahaan berdomisili di Jabotabek.

-8-

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 JUNI 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) c. Penawaran Umum Efek Perusahaan Pada tanggal 29 Juni 1994, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam (sekarang Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-1194/PM/1994 untuk melakukan penawaran umum atas 35.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 22 Agustus 1994 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 28 Nopember 1996, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam (sekarang Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-1937/PM/1996 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar 360.000.000 saham. Pada tanggal 19 Desember 1996 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 30 Juni 2003 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor perseroan sebesar 1.250.000.000 saham melalui pengeluaran saham baru tanpa Hak Memesan Efek terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4. Pada tanggal 31 Maret 2010, seluruh saham perusahaan atau sejumlah 1.745.000.000 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya). 2.

KEBIJAKAN AKUNTANSI a.

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah mata uang Rupiah (Rp) dan laporan keuangan konsolidasi tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b.

Prinsip Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasi menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan (dan anak perusahaan). Pengendalian dianggap ada apabila perusahaan mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional dari investee untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Pengendalian juga dianggap ada apabila induk perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dari 50% hak suara. Hasil dari anak perusahaan yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan dari tanggal efektif akusisi atau sampai dengan tanggal efektif penjualan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasi. Hak minoritas terdiri dari jumlah kepemilikan pada tanggal terjadinya penggabungan usaha (Catatan 2c) dan bagian minoritas dari perubahan ekuitas sejak tanggal dimulainya penggabungan usaha. Kerugian yang menjadi bagian minoritas melebihi hak minoritas dialokasikan kepada bagian induk perusahaan.

-9-

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 JUNI 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan anak perusahaan agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan. Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasi. c.

Penggabungan Usaha Akuisisi anak perusahaan dicatat dengan menggunakan metode pembelian (purchase method). Biaya penggabungan usaha adalah keseluruhan nilai wajar (pada tanggal pertukaran) dari aset yang diperoleh, kewajiban yang terjadi atau yang diasumsikan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai penggantian atas pengendalian dari perolehan ditambah biaya-biaya lain yang secara langsung dapat diatribusikan pada penggabungan usaha tersebut. Pada saat akuisisi, aset dan kewajiban anak perusahaan diukur sebesar nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Perusahaan atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi diakui sebagai goodwill. Jika biaya perolehan lebih rendah dari bagian Perusahaan atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi yang diakui pada tanggal akuisisi (diskon atas akuisisi), maka nilai wajar aset non-moneter yang diakuisisi harus diturunkan secara proposional, sampai seluruh selisih tersebut tereliminasi. Sisa selisih lebih setelah penurunan nilai wajar aset dan kewajiban non moneter tersebut diakui sebagai goodwill negatif, dan diperlakukan sebagai pendapatan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan menggunakan garis lurus selama 20 tahun. Hak pemegang saham minoritas dinyatakan sebesar bagian minoritas dari biaya perolehan historis aset bersih.

d.

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing Pembukuan Perusahaan dan anak perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan.

e.

Transaksi Hubungan Istimewa Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah: 1) Perusahaan baik langsung maupun melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries); 2) perusahaan asosiasi; 3) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perusahaan);

4) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan, yang meliputi - 10 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 JUNI 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan 5) perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan. Semua transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi. f.

Penggunaan Estimasi Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasi serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

g.

Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

h.

Investasi Unit Penyertaan Reksadana Unit penyertaan reksadana disajikan sebesar nilai aset bersih. Kenaikan (penurunan) nilai aset bersih unit penyertaan reksadana dibebankan pada laba rugi konsolidasi tahun berjalan. Investasi saham Investasi dalam bentuk saham dengan pemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi tahun berjalan.

i.

Penyisihan Piutang Ragu-ragu Perusahaan dan anak perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan penelaahan terhadap masing-masing akun piutang pada akhir tahun.

j.

Persediaan

k.

Persediaan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (weighted average method). Biaya Dibayar Dimuka

- 11 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 JUNI 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. l.

Aset Real Estat Aset real estat terdiri dari tanah dan bangunan (rumah tinggal) dan bangunan strata title yang siap dijual dan tanah yang belum dikembangkan, dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan meliputi biaya praperolehan dan perolehan tanah ditambah biaya pinjaman dan dipindahkan ke tanah yang sedang dikembangkan pada saat pematangan tanah akan dimulai. Biaya perolehan tanah yang sedang dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan ditambah dengan biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada aset pengembangan real estat serta biaya pinjaman (beban bunga dan selisih kurs). Tanah yang sedang dikembangkan akan dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut selesai dikembangkan atau dipindahkan ke aset tanah bila tanah tersebut siap dijual dengan menggunakan metode luas areal. Biaya perolehan bangunan (rumah tinggal) dan bangunan strata title meliputi biaya perolehan tanah yang telah selesai dikembangkan ditambah dengan biaya konstruksi, biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat dan biaya pinjaman. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan kegiatan pengembangan dikapitalisasi ke proyek pengembangan. Kapitalisasi dihentikan pada saat proyek pengembangan tersebut ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya atau secara substansial siap untuk digunakan sesuai tujuannya.

m. Properti Investasi Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya. Properti investasi diukur sebesar nilai perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan setiap akumulasi kerugian penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari properti investasi selama 5 – 20 tahun. Properti investasi sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode sewa dan umur manfaatnya. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. n.

Aset Tetap – Pemilikan Langsung Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

- 12 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 JUNI 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut: Tahun Bangunan dan prasarana Peralatan kantor Peralatan dan perlengkapan operasional Kendaraan

8 – 20 3 – 10 4 – 10 3–5

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif. Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara handal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada tahun yang bersangkutan. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari hutang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. o.

Sewa Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Sebagai Lessor Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah investasi sewa neto Perusahaan dan anak perusahaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Sebagai Lessee Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan dan anak perusahaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Kewajiban kepada lessor disajikan di dalam neraca sebagai kewajiban sewa pembiayaan.

- 13 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 JUNI 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari kewajiban sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo kewajiban. Beban keuangan dibebankan langsung ke laba rugi. Rental kontijen dibebankan pada periode terjadinya. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontijen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya. Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai kewajiban. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna. p.

Aset Bangun Kelola Serah Aset tetap berupa bangunan dalam rangka bangun kelola dan serah (B.O.T.) beserta mesin dan instalasi yang melekat serta peralatan yang berada pada bangunan tersebut dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan dengan batas maksimum sesuai jangka waktu perjanjian bangun kelola dan serah, sebagai berikut: Tahun Bangunan Mesin dan instalasi

30 10

Hak pakai atas aset B.O.T. yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset B.O.T. berikut akumulasi amortisasinya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan. q.

Beban Tangguhan – Hak Atas Tanah Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang umur hukum hak atas tanah karena umur hukum hak atas tanah lebih pendek dari umur ekonomisnya.

r.

Penyisihan Penggantian Peralatan dan Perlengkapan Hotel Penyisihan untuk penggantian peralatan dan perlengkapan hotel dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan hotel. Pembelian dan penggantian pada periode berjalan dibebankan ke penyisihan tersebut.

s.

Penurunan Nilai Aset Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang diperoleh kembali (estimated recoverable amount) maka nilai tercatat tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara nilai jual neto dan nilai pakai.

t.

Pengakuan Pendapatan dan Beban Penjualan Real Estat

- 14 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 JUNI 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Pendapatan dari penjualan real estat berupa bangunan rumah tinggal dan bangunan sejenis lainnya beserta kapling tanahnya serta apartemen yang telah selesai pembangunannya diakui dengan metode akrual penuh (full accrual method) apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi:    

proses penjualan telah selesai; harga jual akan tertagih, yaitu jumlah yang telah dibayar sekurang-kurangnya telah mencapai 20% dari harga jual; tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli; dan penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat ke pemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut.

Pendapatan penjualan kapling tanah tanpa bangunan, diakui dengan menggunakan metode akrual penuh (full accrual method) pada saat pengikatan jual beli apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi:    



jumlah pembayaran oleh pembeli sekurang-kurangnya telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli; harga jual akan tertagih; tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli; dan proses pengembangan tanah telah selesai sehingga penjual tidak berkewajiban lagi untuk menyelesaikan kapling tanah yang dijual, seperti kewajiban untuk mematangkan kapling tanah atau kewajiban untuk membangun fasilitas-fasilitas pokok yang dijanjikan oleh atau yang menjadi kewajiban penjual, sesuai dengan pengikatan jual beli atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan hanya kapling tanah saja yang dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan di atas kapling tanah tersebut.

Apabila persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka seluruh uang yang diterima dari pembeli diperlakukan sebagai uang muka dan dicatat dengan deposit method sampai seluruh persyaratan tersebut dipenuhi. Pendapatan Sewa Pendapatan sewa diakui pada saat penggunaan aset oleh pihak lain sejalan dengan berlalunya waktu. Uang muka sewa yang diterima dari penyewa dicatat ke dalam akun pendapatan yang diterima di muka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku. Pendapatan Hotel Pendapatan sewa hotel dan pendapatan hotel lainnya diakui pada saat jasa diberikan atau barang diserahkan. Pendapatan Bunga Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang sesuai. Beban Beban diakui pada saat terjadinya. u.

Imbalan Pasca Kerja Perusahaan dan anak perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Tidak terdapat

- 15 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 JUNI 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan dan anak perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini. Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaiknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested. Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di neraca merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuaria yang belum diakui, dan biaya jasa lalu yang belum diakui. v.

Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Final Atas penghasilan sewa dan jasa pelayanan dan pemeliharaan yang dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak diakui proposional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau hutang pajak. Akun pajak penghasilan final dibayar dimuka disajikan terpisah dari hutang pajak penghasilan final. Perusahaan tidak mengakui aset atau kewajiban pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan nilai tercatat dengan dasar pengenaan pajak untuk aset atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final. Pajak Penghasilan Tidak Final Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan konsolidasi dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban kecuali perbedaan yang berhubungan dengan pajak penghasilan final. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi konsolidasi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca, kecuali aset dan kewajiban pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

w.

Laba (Rugi) Per Saham Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

x.

Informasi Segmen Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha sedangkan segmen sekunder adalah segmen geografis. Segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. - 16 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 JUNI 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain. Aset dan kewajiban yang digunakan bersama dalam satu segmen atau lebih dialokasikan kepada setiap segmen jika, dan hanya jika, pendapatan dan beban yang terkait dengan aset tersebut juga dialokasikan kepada segmen-segmen tersebut. 3.

KAS DAN SETARA KAS

2010 Rp Kas Rupiah Dollar Singapura Bank Rupiah Bank Central Asia Bank Mandiri Bank Permata Bank Danamon Indonesia Bank Internasional Indonesia Bank Ganesha Lain-lain Dollar Amerika Serikat Bank Central Asia Bank Danamon Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 220 juta) Deposito berjangka Rupiah Bank Danamon Bank Ganesha Bank Niaga Bank Internasional Indonesia Dollar Amerika Serikat Bank Internasional Indonesia Jumlah Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah Dollar Amerika Serikat

520,115,325 6,808,036

539,254,745 12,494,423

6,470,522,904 5,639,194,669 2,862,702,016 3,166,608,269 836,168,462 1,035,216,788 2,501,434,997

3,623,468,472 4,027,302,280 3,151,180,540 687,853,829 440,040,130 463,427,004 1,442,930,762

2,319,375,713 15,000,000,000 420,918,985

393,615,951

23,850,000,000 2,783,160,000 8,500,000,000 900,000,000

300,405,690

2,200,000,000

78,819,549

88,221,607

76,891,045,713

17,370,195,433

6% - 7% 0.75%

- 17 -

2009 Rp

8.5 - 8.75 % 0.75%


4.

PAJAK DIBAYAR DIMUKA

2010 Rp

2009 Rp

Pajak penghasilan final Pajak penghasilan - pasal 25 Pajak pertambahan nilai - bersih

5,418,524,044 159,774,636 422,863,489

1,916,752,144 4,603,652,692 567,476,104

Jumlah

6,001,162,169

7,087,880,940

GH memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan pasal 21, pasal 23 dan pasal 4 (2) untuk tahun pajak 2007 dan 2006 sebesar Rp 251.342.272. 5.

ASET REAL ESTAT

2010 Rp

2009 Rp

Tanah dan bangunan siap dijual Puri Casablanca (Apartemen) Bukit Tiara (Perumahan) Tropik (Apartemen)

15,825,256,113 7,428,672,632 850,190,937

21,492,709,269 7,798,881,282 850,190,937

Jumlah

24,104,119,682

30,141,781,488

245,132,398,325 13,474,083,265 9,524,011,354

226,938,139,259 16,646,229,065 13,474,083,265 9,524,011,354

Jumlah

268,130,492,944

266,582,462,943

Jumlah Aset Real Estat

292,234,612,626

296,724,244,431

Tanah yang belum dikembangkan Bukit Tiara (Perumahan) Lebak Bulus Lebak Bulus - Karang Tengah Puri Casablanca (Apartemen)

Tanah perumahan Bukit Tiara yang belum dikembangkan merupakan tanah milik GMS , terletak di Desa Pasir Jaya, Tangerang. Tanah Lebak Bulus yang belum dikembangkan merupakan tanah milik MBS seluas 14.020 m2 yang terletak di Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Tanah dijual di bulan Juni 2010. Tanah Lebak Bulus - Karang Tengah yang belum dikembangkan merupakah tanah milik KMU 2 seluas 13.732 m , terletak di Kampung Lebak Bulus, Jakarta Selatan. 2

Tanah Puri Casablanca yang belum dikembangkan merupakan tanah milik AIL seluas 5.386 m , terletak di proyek apartemen Puri Casablanca, Jakarta. Sebagian aset real estat milik GMS digunakan sebagai jaminan hutang lain-lain pihak ketiga jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2010 .

- 18 -


Pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009, aset real estat, kecuali tanah, telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Dayin Mitra Tbk, dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar US$ 73.000.000 dan US$ 53.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

6.

INVESTASI SAHAM

Metode biaya PT Nusadua Graha International PT Agung Ometraco Muda

Tempat kedudukan

Persentase pemilikan %

Jakarta Jakarta

18.27 0.52

Jumlah

2,010

2,009 Rp

48,268,848,800 890,000,000

48,268,848,800 890,000,000

49,158,848,800

49,158,848,800

PT Nusadua Graha International bergerak dalam bidang usaha jasa perhotelan (Westin Hotel) yang berlokasi di Nusa Dua, Bali.

7.

WESEL BAYAR YANG SUDAH JATUH TEMPO Merupakan wesel bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan dan GMS kepada PT Gajah Tunggal Tbk, dengan rincian sebagai berikut:

2009 Rp Rupiah Dollar Amerika Serikat - US$ 7.671.000

13,668,000,000 78,435,975,000

Jumlah

92,103,975,000

Wesel bayar ini telah jatuh tempo sejak tanggal 30 Nopember 2000. Berdasarkan surat Perjanjian Penyelesaian Hutang dari PT Gajah Tunggal Tbk (GT) tanggal 23 Desember 2009, wesel bayar dan biaya bunga yang masih harus dibayar dikonversi seluruhnya menjadi hutang dalam Rupiah sebesar Rp 113.412.000.000 dan dicatat sebagai hutang lain-lain kepada pihak ketiga

8.

HUTANG LAIN-LAIN KEPADA PIHAK KETIGA

- 19 -


2010 Rp

2009 Rp

PT Gajah Tunggal Tbk (GT) PT Ventura Investasi Utama Lainnya

113,412,000,000 5,000,000,000 6,524,714,935

8,576,429,590

Jumlah

124,936,714,935

8,576,429,590

Hutang kepada GT merupakan hutang milik Perusahaan dan GMS yang berasal dari konversi wesel bayar . Atas pinjaman ini tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2010. Hutang kepada PT Ventura Investasi Utama merupakan hutang dengan tingkat bagi hasil 14 %. Hutang lainnya terutama merupakan denda pajak atas SKPKB tahun 1999, 2002 dan 2003 .

9.

HUTANG PAJAK

2010 Rp Pajak penghasilan final Pajak penghasilan: Pasal 21 Pasal 23 Pasal 25 Pajak Bumi dan Bangunan Pajak pembangunan 1 Pajak pertambahan nilai - bersih

2009 Rp

1,848,520,190

Jumlah

463,055,362 742,892,023 2,206,560,665 199,478,346 526,046,770 4,678,594,838

388,663,380 1,463,035,706

10,665,148,194

3,479,480,640

199,478,346 500,850,075 927,453,133

10. HUTANG BANK DAN PIHAK KETIGA JANGKA PANJANG YANG SUDAH JATUH TEMPO Merupakan pinjaman sindikasi anak perusahaan (GMMS) yang dikoordinasi oleh Bank Bira dengan jumlah maksimum sebesar US$ 14.000.000. Pinjaman ini sudah jatuh tempo pada tanggal 4 April 2002. Jaminan pinjaman adalah tanah dan bangunan Hotel Novotel serta Apartemen di jalan Ngagel No. 173 dan 175, Surabaya dan jaminan perusahaan. Sejak Bank Bira menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), GMMS melakukan negosiasi secara bilateral dengan masing-masing kreditur untuk penyelesaian pinjaman. Pinjaman yang belum diselesaikan pada tanggal neraca adalah sebagai berikut:

2010 Rp

2009 Rp

Bank Pan Indonesia (US$ 2.800.000) Top World Pacific Limited (US$ 933.367)

25,432,400,000 8,477,769,464

28,630,000,000 9,543,674,201

Jumlah

33,910,169,464

38,173,674,201

Tingkat suku bunga yang dikenakan adalah 10% per tahun. - 20 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 JUNI 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Hutang kepada Top World Pasific Limited merupakan hasil pengalihan dari anggota sindikasi lainnya (Bank Merincorp).

11. HUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA JANGKA PANJANG

2010 Rp

2009 Rp

PT Bukit Baiduri Energi (BBE) PT Equity Finance Indonesia (EFI) PT Ventura Investasi Utama (VIU) Global Link Equity Limited (Global) Lainnya

31,240,361,706 18,784,427,210 2,806,979,671

31,240,361,706 1,999,891,456 32,200,000,000 25,543,330,681 2,806,979,671

Hutang lain-lain pihak ketiga jangka panjang - bersih

52,831,768,587

93,790,563,514

PT Bukit Baiduri Energi (BBE) Merupakan hutang anak perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Rp GMS AIL PLB

18.941.329.300 6.444.104.232 5.854.928.175

Jumlah

31.240.361.707

Hutang ini timbul sehubungan dengan pelunasan hutang bank milik anak perusahaan kepada Bank Pan Indonesia yang dilakukan oleh BBE, sehingga seluruh hutang beralih ke BBE. Hutang BBE ini tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan harus dilunasi selambatnya dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian 11 Agustus 2008. PT Equity Finance Indonesia (EFI) Merupakan hutang GMS dengan tingkat bunga sebesar 14% per tahun dan jatuh tempo tanggal 28 April 2014. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan sebagian aset real estat. PT Ventura Investasi Utama (VIU) Merupakan hutang milik Perusahaan dengan tingkat bagi hasil sebesar 14% dan jatuh tempo tanggal 15 Mei 2010.

- 21 -


Global Link Equity Limited (Global) Pinjaman Global merupakan pinjaman MG dan terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2004 atas pinjaman ini tidak dikenakan bunga, dan jadwal pengembalian yang pasti. Hutang kepada Global telah dilunasi pada tanggal 15 September 2009.

12. MODAL SAHAM Sesuai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perusahaan (PT Datindo Entrycom), susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

13. AGIO SAHAM Akun ini merupakan agio saham yang diperoleh dari penawaran umum saham Perusahaan pada tahun 1994.

14. LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR Berikut ini adalah data yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan laba (rugi) bersih per saham dasar: 2010 2009 Rp Rp

Laba (rugi) bersih

35,760,133,216 Lembar

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar

1,745,000,000

20,635,944,170 Lembar 1,745,000,000

Pada tanggal neraca, Perusahaan tidak memiliki efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif.

- 22 -


15. IKATAN a.

Berdasarkan perjanjian Kerjasama Pembangunan/Peremajaan dan Pengembangan Terminal Blok M Jakarta tanggal 14 Mei 1990 antara Pemerintah DKI Jakarta dengan LAL dan Berita Acara Serah Terima atas Bangunan Terminal Blok M dan fasilitasnya antara Pemerintah DKI Jakarta dengan LAL, Pemerintah DKI Jakarta setuju untuk menyerahkan hak pengelolaan atas “Bangunan Terminal Blok M dan fasilitasnya” kepada LAL. Hak pengelolaan tersebut diberikan untuk jangka waktu 30 tahun sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 1992. Perjanjian kerjasama ini juga mencakup persyaratan tertentu dan risiko atas pelanggaran perjanjian.

b.

GMMS melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak sebagai berikut: 

Accor Asia Pacific Australia Pty. Ltd. (AAPC Australia Pty. Ltd.) Perjanjian mengenai “Tradename and Trademark Licence Agreement” atas penggunaan nama Novotel, dengan pembayaran jasa royalti sebesar 2,75% dari pendapatan hotel. Pada tanggal 27 Nopember 1999, disetujui bahwa mulai 1 Januari 1999 pembayaran jasa royalti adalah sebesar 2,33% dari pendapatan hotel. Berdasarkan surat manajemen AAPC Australia Pty. Ltd., tertanggal 9 Pebruari 2000, seluruh kewajiban pembayaran jasa royalti tersebut telah dialihkan oleh AAPC Australia Pty. Ltd. kepada PT AAPC Indonesia.



PT AAPC Indonesia (AAPC) 

Setiap 3 bulan, GMMS membayar kepada AAPC jasa pendukung pemasaran sebesar US$ 7 per kamar.



GMMS juga dalam tahap akhir penyelesaian perjanjian konsultasi manajemen dengan AAPC dimana AAPC akan menyediakan jasa manajemen untuk membantu pengoperasian hotel. Pada tanggal 27 Nopember 1999, tarif insentif disetujui sebagai berikut: Bila laba kotor < 35% dari total pendapatan Bila laba kotor > 35% < 45% dari total pendapatan Bila laba kotor > 45% dari total pendapatan

5% 6% 7%

16. KONTINJENSI a.

Perkara AlL Melawan SW Pada tahun 1999, terjadi perselisihan antara AlL dengan PT SAE-Waskita Karya (SW) yang disebabkan SW sebagai kontraktor utama yang ditunjuk Perusahaan untuk membangun apartemen Puri Casablanca yang terletak di JI. Casablanca kav 7, Jakarta tidak dapat menyelesaikan proyek pada waktu yang ditetapkan. Pemeriksaan arbitrase mengenai perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena terjadi ketidaksependapatan mengenai panel arbitrase yang berhak memeriksa perkara sehingga terjadi saling gugat antara AlL dengan SW di pengadilan untuk menetapkan panel arbitrase yang sah untuk memeriksa perkara tersebut. Pada tanggal 2 Pebruari 2000 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan surat penetapan No. 14/Pdt.P/2000/PN.Jak-Sel yang memenangkan panel arbitrase pilihan AlL dan SW. Namun demikian, arbitrase tunggal bentukan SW telah mengambil putusan yang mengharuskan AlL untuk membayar ganti rugi kepada SW sebesar Rp 61 miliar berikut biaya bunganya dan putusan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 06/Eks.Arb/2000/PN.Jak.Sel. AlL melakukan perlawanan hukum atas putusan arbitase tunggal tersebut dan pada tanggal 23 Maret 2001, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan No. 282/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel yang memenangkan AlL. Putusan arbitrase tunggal bentukan SW tersebut di atas dianggap cacat hukum karena merupakan - 23 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 JUNI 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) arbiter tunggal yang ditetapkan tanpa persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Tinggi menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dibatalkan pada tingkat kasasi. Sampai tanggal diterbitkannya laporan keuangan, perkara ini masih dalam proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Pada tahun 2004, AlL mengajukan gugatan perdata terhadap SW. Menurut AlL, pihak SW telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengangkat arbiter tunggal, yang dilakukan tanpa persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tidak sesuai dengan surat penetapan No. 14/Pdt.P/2000/PN.Jak-Sel tanggal 2 Pebruari 2000, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AlL juga menuntut ganti rugi sebesar jumlah sama dengan putusan arbiter tunggal di atas, ditambah kerugian immaterial dan kerugian lainnya sejumlah Rp 122 miliar. Pada tanggal 3 Pebruari 2005 dikeluarkan surat penetapan No. 832/Pdt.G/2004/PN.Jak- Sel selanjutnya PN Jak-Sel dengan Putusannya tanggal 2 Agustus 2005 telah memenangkan gugatan AIL, kecuali untuk jumlah kerugian immaterial dan lainnya, yang hanya disetujui Rp 5 miliar. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2006, Pengadilan Tinggi dengan Putusannya No. 183/Pdt/2006/PT.DKI menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kecuali untuk jumlah kerugian immaterial dan lainnya, yang hanya disetujui sebesar Rp 3 miliar. Berdasarkan Putusan Kasasi yang diterima AIL pada tanggal 31 Maret 2009 bahwa permohonan kasasi pihak SW ditolak oleh Mahkamah Agung.

b.

Sampai tanggal diterbitkannya laporan keuangan, perkara ini masih dalam proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Perkara Perdata Melawan BNP – LIPPO Perkara perdata ini merupakan akibat SW tidak menyelesaikan proyek dengan tepat waktu (butir a), dimana BNP – LIPPO merupakan penjamin atas pelaksanaan proyek milik AIL dengan memberikan Surat Jaminan (Performance Bond) No. BG/0049/SC/94 senilai Rp 14.620.139.302 pada tanggal 25 Nopember 1994. Karena ketidakmampuan SW untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan tepat waktu, AIL melakukan klaim atas pencairan surat jaminan tersebut, tetapi pihak BNP-LIPPO menolak untuk mencairkan jaminan sehingga akhirnya AIL melalui kuasa hukumnya, Yan Apul, S.H., mengajukan gugat perdata mengenai wanprestasi kepada BNP-LIPPO dan meminta agar BNP-LIPPO membayar kerugian kepada AIL. Pengadilan Negeri memutuskan bahwa mereka tidak berwenang mengadili perkara tersebut tetapi Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara tersebut. Pada tanggal 9 Maret 2004 telah diterima putusan kasasi dari Mahkamah Agung tertanggal 31 Juli 2003 yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi, berarti Pengadilan Negeri harus mengadili sengketa ini. Sampai tanggal diterbitkannya laporan keuangan, Keputusan Mahkamah Agung tersebut belum disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini sehingga persidangan belum dapat dimulai.

17. PENGARUH KRISIS KEUANGAN GLOBAL TERHADAP PERUSAHAAN Pasar modal dan keuangan global mengalami krisis yang signifikan dan berfluktuasi. Perusahaan tidak dapat meningkatkan harga sewa di pusat perbelanjaan dan perkantoran meskipun tingkat hunian diharapkan tetap stabil. Perusahaan dan anak perusahaan juga menunda pengembangan kegiatan dalam bidang real estate. Namun demikian, stabilnya penerimaan kas dari pusat perbelanjaan dan perkantoran yang telah memiliki kontrak sewa jangka panjang dan perhotelan yang memiliki tingkat hunian relatif stabil, merupakan sumber keuangan yang cukup untuk memenuhi komitmen pengeluaran modal dan penyelesaian kewajibannya.

- 24 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 JUNI 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Untuk mengatasi hal tersebut manajemen Perusahaan dan anak perusahaan mengambil langkahlangkah sebagai berikut: 1. Melakukan efisiensi di semua bidang. 2. Tetap mempertahankan lokasi perkantoran, apartemen maupun pusat perbelanjaan yang dimiliki dalam keadaan baik dan melakukan perencanaan agar Perusahaan dan anak perusahaan dapat melanjutkan proyek serta memasarkan produk. 3. Membuat kebijaksanaan yang membantu para penyewa dan tamu hotel agar Perusahaan dan anak perusahaan dapat terus menjalankan kegiatan usahanya seperti antara lain memberikan kurs dollar yang terjangkau (untuk pusat perbelanjaan, perkantoran dan hotel). 4. Mengelola arus kas dengan baik. 5. Melakukan program pemasaran yang lebih menarik untuk menjaga tingkat hunian tetap terisi penuh (untuk pusat perbelanjaan, perkantoran dan hotel). 6. Melakukan negosiasi dengan kreditur untuk melakukan restrukturisasi sisa pinjaman. 7. Mengembangkan investasi pada perusahaan properti yang berprospek baik dalam rangka menunjang pengembangan Perusahaan jangka menengah dan jangka panjang.

- 25 -

r}R I N,/lA i *ft*iiiF iili

PT INDONESIAPRIMA PROPERTY TbK WISMA SUDI RM ANLt11 . . J l. J end. Sudir m a n K a v . 3 4J.a k a r t a 1 0 2 2 0 . P h o n e : ( 0 2 1 ) 5 7 3 4 3 2 1( h u n t i n g ) . F a x :( 0 2 1 ) 5 7 0 0 6 3 5

SURATPERNYATMNDIREKSI TENTANG UNTUK TANGGUNG IAWABATASLAPOMN KEUANGAN YANGBERAKHTR 30 JUNI2010DAN2009 PERIODE FT INDONESTA PRIMA PROPERTYTbK DAN ANAK PERUSAHAAN Komiyong bertondo tongon dibowoh ini l.

: HUSNT Atl WismoSudirmonLt. I l, Jl. Jend. SudirmonKov.34,Jokorto 14220. Jl.KemongDolomVllllc. . RT.005RW.003 Mompong Propolon, JokortqSeloton l02tl5734321 PresidenDirektur

Nomo Alomot kontor Alomot domisilisesuoiKTP otou kortu identitosloin Nomor Telepon Joboton

2. Nomo Alomot kontor

NG HAKERTARSON WismoSudirmonLt. I I Jl.Jend. SudirmonKov.34,Jokorto l022o Jl.Kelopo CengkirBorot lV FKl/4 RT.005RW.0lI Kelopo Goding, Jokorto Utoro (o2tl5734321 Direktur

Alomot domisilisesuoiKTP otou kortuidentitosloin NomorTelepon Joboton Menyotokonbohwo:

Bertonggungjowob otos penyusunondon penyoiion loporon keuongon konsolidosi don informositqmbohon; 2. LaBoroRkeuongon konsolidosid
Demikionpemyotoon ini dibuot dengon sebenornyo. Jokorto, 29 Juli 2010

Direktur

PresidenDirektur

/

t

/

,/) n // //

/

| n l/ / , . 1

'

/VHffi^"HW

/ 4 I -Acc4cAAF1774o8588/ / / l' , n^* u *u , * -t'

o'/t lz,-..t- I v

r-

HUSNIAtI

/_/61*nWtdm;

NG HAKERIANSON

30 JUNI 30 JUNI Catatan

Recommend Documents