PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG PERIODE 1993-2005 Penerapan Analisis Shift-Share
Oleh MAHILA H14101003
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2007
RINGKASAN
MAHILA. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kabupaten Karawang Periode 19932005 Penerapan Analisis Shift-Share. Dibawah bimbingan D.S. PRIYARSONO. Salah satu indikator untuk melihat perkembangan perekonomian suatu wilayah adalah tingkat pertumbuhan perekonomiannya. Dalam proses pembangunan yang ditandai dengan pertumbuhan, biasanya diikuti dengan perubahan struktur perekonomian. Perubahan ini dapat terjadi pada sektor ekonomi yang terdapat pada wilayah tersebut. Proses transformasi ekonomi terjadi karena adanya pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri kemudian ke sektor jasa. Penelitian ini menganalisis pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Karawang. Pertumbuhan tersebut dibandingkan dengan pertumbuhan sektor ekonomi kabupaten lain di Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah analisis Shift-Share. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Produk Domertik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karawang dan PDRB Jawa Barat berdasarkan harga konstan tahun 1993. Jangka waktu yang diambil berkisar antara tahun 1993 yaitu sebagai tahun awal analisis dan data tahun 2005 sebagai data tahun akhir analisis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui laju pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Karawang, membandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, mengetahui profil pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang dan mengidentifikasi daya saing sektor ekonomi Kabupaten Karawang jika dibandingkan dengan Jawa Barat. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa perekonomian Kabupaten Karawang didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Langkanya pertambangan di Jawa Barat menyebabkan sektor pertambangan di Kabupaten Karawang memiliki kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB Jawa Barat. Berkembangnya sektor industri pengolahan di Kabupaten Karawang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan penggunaan listrik, gas dan air bersih di Kabupaten Karawang. Sektor pertanian di Kabupaten Karawang memiliki tingkat pertumbuhan yang lambat tetapi sektor ini masih mempunyai daya saing baik bila dibandingkan dengan sektor ekonomi di Jawa Barat, meskipun kontribusi sektor pertanian menurun, tetapi sektor ini masih menjadi penyumbang terbesar di Jawa Barat dalam memenuhi permintaan pasar. Perubahan PDRB Kabupaten Karawang dalam kurun waktu 1993-2005 adalah sebesar 74,69 persen, sedangkan nilai pertumbuhan regional sebesar 41,46 persen. Hal ini menunjukkan pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Karawang lebih besar bila dibandingkan dengan pertumbuhan sektor ekonomi wilayah lain di Jawa Barat. Perekonomian Kabupaten Karawang termasuk dalam kelompok yang progresif, tetapi ada beberapa sektor yang masih bisa ditingkatkan kemampuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah, karena Kabupaten
iii
Karawang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor bangunan. Semua sektor tersebut termasuk dalam pertumbuhan yang lambat. Untuk sektor pertanian diharapkan pemerintah daerah menentukan wilayah yang produktif dan non produktif. Sehingga untuk wilayah yang produktif tidak dijadikan kawasan perindustrian dan pemukiman di wilayah tersebut. Sedangkan untuk wilayah non produktif bagi sektor pertanian dapat dijadikan kawasan industri dan pemukiman di Kabupaten Karawang. Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor bangunan melalui peningkatan peluang ekspor untuk produk-produk unggulan ke berbagai daerah baik domestik maupun luar negeri, lebih mempromosikan produk lokal dengan sistem jaringan informasi, memajukan industri kecil dan menengah dengan cara pemberian kredit, tetap mempertahankan penyediaan bahan baku baik dari daerah maupun wilayah lain untuk mempertahankan produk-produk unggulan agar mampu bersaing dengan wilayah lain.
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG PERIODE 1993-2005 Penerapan Analisis Shift-Share
Oleh MAHILA H14101003
SKRIPSI Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2007
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh, Nama Mahasiswa
: Mahila
Nomor Registrasi Pokok
: H14101003
Program Studi
: Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi
: Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kabupaten Karawang Periode 1993-2005 Penerapan Analisis Shift-Share
dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Menyetujui, Dosen Pembimbing
Dr. Ir. D.S. Priyarsono, MS NIP: 131 578 814
Mengetahui, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Dr. Ir. Rina Oktaviani, MS NIP: 131 846 872 Tanggal Kelulusan:
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN
SEBAGAI
SKRIPSI
ATAU
KARYA
ILMIAH
PADA
PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.
Bogor, Juli 2007
Mahila H14101003
Riwayat Hidup
Penulis bernama Mahila lahir di Wihnibakong Aceh Tengah tanggal 04 Juni 1983, dari pasangan Bapak Muslim dan Ibu Ramlah. Penulis adalah anak pertama dari lima bersaudara. Penulis menyelesaikan jenjang sekolah dasar pada tahun 1995 di SDN 2 Wihnibakong Aceh Tengah. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SLTPN 2 Takengon Aceh Tengah dan lulus pada tahun 1998. Tahun 2001 penulis menyelesaikan pendidikan menengah umum di SMU Galih Agung Medan Sumatera Utara. Kemudian di tahun yang sama penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Ujian Seleksi Masuk IPB (USMI) pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Departemen Ilmu Ekonomi.
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahhirobbil’aalamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah (skripsi) ini berhasil diselesaikan. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Agustus 2006 sampai Juli 2007 dengan judul Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kabupaten Karawang Periode 1993-2005 Penerapan Analisis Shift-Share. Judul ini dipilih oleh penulis karena rasa ketertarikannya terhadap perubahan perekonomian di Kabupaten Karawang. Pada tahun 1983 sektor pertanian yang mendominasi PDRB Kabupaten Karawang. Sehingga Kabupaten Karawang dikenal sebagai salah satu wilayah lumbung padi di Jawa Barat. Namun pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Karawang sejak tahun 1993 tidak mampu lagi mngungguli sektor industri pengolahan karena tingkat pertumbuhan sektor pertanian lambat bila dibandingkan dengan sektor industri pengolahan. Selain rasa ketertarikan penulis terhadap perubahan perekonomian di Kabupaten Karawang skripsi ini juga merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. D.S. Priyarsono, MS selaku dosen pembimbing penulis, yang telah membimbing dengan kesabaran dan pengertiannya selama penulisan skripsi ini. Kepada Ibu Sahara, S.P, penulis ucapkan terima kasih atas ketersediaannya sebagai Dosen Penguji pada ujian skripsi. Kepada Ibu Widiyastutik, S.P, penulis ucapkan terima kasih atas
iv
ketersediaannya sebagai Komisi Pendidikan pada ujian skripsi. Dengan memberikan bimbingan, kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, serta dosen-dosen FEM dan staf IE IPB. Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan dan do’a kepada penulis. Ramlah (Ibu), Sadar Sahdi (suami penulis), Shafwan dan Jilandary (buah hati penulis) dan keluarga besar yang ada di Takengon Aceh Tengah. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada (Nita, Fitri, Ria, Ari, Itut, Ita, Linda) yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. Wassalammualaikum Wr. Wb.
Bogor, Juli 2007
Mahila H14101003
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI....................................................................................................... viii DAFTAR TABEL...............................................................................................
x
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xi I.
II.
PENDAHULUAN .....................................................................................
1
1.1 Latar Belakang....................................................................................
1
1.2 Perumusan Masalah............................................................................
5
1.3 Tujuan Penelitian................................................................................
7
1.4 Kegunaan Penelitian ...........................................................................
7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian ..................................................................
8
TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................
9
2.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi ..........................................................
9
2.2 Konsep Pembangunan Wilayah.......................................................... 10 2.3 Kendala dan Strategi Pembangunan Wilayah .................................... 14 2.4 Konsep Wilayah ................................................................................. 15 2.5 Perencanaan dan Pembangunan Wilayah ........................................... 19 2.6 Analisis Shift Share ............................................................................ 22 2.6.1 Kelebihan Analisis Shift Share ............................................... 25 2.6.2 Keterbatasan Analisis Shift Share........................................... 26 2.7 Penelitian Terdahulu........................................................................... 27 2.8 Kerangka Pemikiran Konseptual........................................................ 28 III.
METODE PENELITIAN .......................................................................... 31 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian............................................................. 31 3.2 Jenis dan Sumber Data ....................................................................... 31 3.3 Metode Shift Share ............................................................................. 31
ix
3.3.1 Analisis PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB Provinsi............ 31 3.3.2 Rasio PDRB Kota/Kabupaten dan PDRB Provinsi (Nilai Ra, Ri dan ri)............................................................................ 33 3.3.3 Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah ........................... 35 3.3.4 Analisis Profil Pertumbuhan PDRB dan Pergeseran Bersih .. 38 3.4 Definisi Operasional ........................................................................... 42 IV.
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.................................. 44 4.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah ................................................... 44 4.2. Pemerintahan ...................................................................................... 44 4.3. Kondisi Penduduk............................................................................... 45 4.4. Ketenagakerjaan ................................................................................. 45 4.5. Perekonomian Kabupaten Karawang ................................................. 46
V.
HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................. 48 5.1 Analisis PDRB Kabupaten Karawang dan PDRB Jawa Barat ........... 48 5.2 Rasio PDRB Kabupaten dan PDRB Provinsi Jawa Barat .................. 50 5.3 Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah Periode 1993-2005........ 53 5.4 Profil Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karawang dan Pergeseran Bersih Tahun 1993-2005 ................................................................... 58
VI. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................. 62 6.1 Kesimpulan......................................................................................... 62 6.2 Saran ................................................................................................... 63 DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... 65 LAMPIRAN ........................................................................................................ 67
x
DAFTAR TABEL
Nomor
Halaman
1.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karawang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2005 (juta rupiah) ................................................... 4
4.4
Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karawang Bulan Desember 2005 ....................................... 46
4.5
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karawang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (dalam persen) ......................................... 47
5.1
PDRB Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat Tahun1993-2005 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (juta rupiah) .................................................................................................. 49
5.2
Rasio PDRB Kabupaten Karawang dan PDRB Jawa Barat (Nilai Ra, Ri dan ri) .......................................................................................... 52
5.3.1
Komponen Pertumbuhan Regional Kabupaten Karawang pada Tahun 1993-2005 (juta rupiah) ............................................................. 53
5.3.2
Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) Kabupaten Karawang Tahun 1993-2005 (juta rupiah)............................................ 55
5.3.3
Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) Kabupaten Karawang Tahun 1993-2005 (juta rupiah)............................................ 57
5.4
Pergeseran Bersih (PB) Sektor Ekonomi Kabupaten Karawang Tahun 1993-2005 (juta rupiah) ............................................................. 60
xi
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Halaman
2.6
Model Analisis Shift Share .................................................................... 23
2.8
Kerangka Pemikiran Konseptual ........................................................... 30
3.3.4
Profil Pertumbuhan PDRB..................................................................... 39
5.4
Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Karawang (1993- 2005) ......................................................................................... 58
I. PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Beberapa penelitian menunjukkan struktur ekonomi Indonesia mengalami
perubahan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan struktural tersebut tercermin dalam distribusi setiap sektor terhadap pembentukan produk nasional maupun perubahan penyerapan tenaga kerja pada masing-masing sektor ekonomi. Teori modernisasi memaparkan bahwa negara yang sedang mengalami proses transformasi struktural dicerminkan oleh dua hal yaitu yang pertama adalah semakin berkembangnya sektor manufaktur atau sektor sekunder yaitu industri pengolahan, dan yang kedua menurunnya peranan sektor pertanian dalam pembentukan produk nasional serta secara bertahap akan bergeser pada sektor jasa. Hal ini diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor industri dan penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Perubahan struktur produksi yang terjadi tersebut sebanding dengan perubahan struktur tenaga kerja (Suryana, 2000). Berkembangnya sektor industri di Indonesia saat ini menyebabkan peranan sektor pertanian dalam PDB Indonesia menjadi turun, sehingga sektor pertanian termasuk dalam kelompok dengan pertumbuhan yang lambat bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor lainnya. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya transformasi dalam perekonomian Indonesia. Menurunnya peranan sektor pertanian di beberapa wilayah Indonesia menyebabkan perubahan yang
2
besar dalam penyerapan tenaga kerja setiap sektor dan kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan produk nasional. Beberapa wilayah Indonesia mengalami perubahan struktur ekonomi. Di Kabupaten Karawang hal ini ditandai dengan pertumbuhan kontribusi setiap sektor terhadap PDRB, kontribusi sektor industri saat ini menjadi tumpuan wilayah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun demikian, Kabupaten Karawang termasuk dalam salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tanah subur, dan dikenal dengan wilayah lumbung padi. Pada tahun 1983-1992 perekonomian Kabupaten Karawang lebih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian unggul dengan produksi yang lebih besar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Karawang (Lampiran 1). Namun pada tahun 1993-2005 sektor pertanian mengalami tingkat pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan sektor industri pengolahan. Sehingga sektor industri pengolahan menduduki peringkat pertama sejak tahun 1993 dalam kontribusinya terhadap PDRB. Perubahan tersebut menandakan perekonomian Kabupaten Karawang mengalami pertumbuhan dan perubahan struktural, karena menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Karawang. Terjadi dua hal penting yang mempengaruhi perekonomian wilayah di Indonesia pada periode 1993-2005. Pertama pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi akibat terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan menurunnya kontribusi sebagian sektor ekonomi di wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Karawang.
Sektor
ekonomi Kabupaten Karawang yang mengalami penurunan terbesar adalah sektor bangunan yaitu sebesar Rp 158.883 juta pada tahun 1997 turun menjadi Rp71.000
3
juta pada tahun 1998. Penurunan kontribusi sektor bangunan terhadap PDRB pada tahun 1998 disebabkan ketergantungan sektor bangunan masih tinggi terhadap barang impor. Pada tahun 1997 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar Rp 660.060 juta menurun hingga 50 persen pada tahun 1998 yaitu sebesar Rp 392.425 juta, sektor industri pengolahan pada tahun 1997 kontribusinya terhadap PDRB sebesar Rp 1.228.768 juta menurun pada tahun 1998 sebesar Rp 792.481 juta. Kedua pada tahun 2000 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan wilayah untuk mengatur dan menyeimbangkan keuangan antara pusat dan daearah sesuai dengan potensi dan kemampuan wilayahnya. Hal ini tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Kebijakan pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu menstabilkan kembali perekonomian wilayah yang sempat mengalami penurunan kontribusi akibat krisis pada tahun 1997. Kebijakan pemerintah pada tahun 2000 menyebabkan kondisi perekonomian Kabupaten Karawang kembali stabil. Hal ini terlihat pada Tabel 1, dimana sumbangan setiap sektor mulai meningkat terhadap PDRB Kabupaten Karawang. Pada saat ini sektor industri pengolahan yang menjadi tumpuan wilayah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, walaupun Karawang masih dikenal dengan wilayah lumbung padi, seperti pada Tabel 1. Sektor industri Kabupaten Karawang yang mendominasi pembentukan PDRB tahun 1993 sebesar Rp 633.065 juta meningkat menjadi Rp 1.374.472 juta pada tahun 2005. Sedangkan sektor pertanian pada tahun 1993 kontribusinya terhadap PDRB sebesar Rp 460.963 juta dan tahun 2005 meningkat menjadi Rp 530.999,8 juta. Peningkatan
4
kontribusi sektor pertanian tahun 2005 masih belum mampu mengungguli sektor industri dalam pembentukan PDRB. Tabel l. `Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karawang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2005 (juta rupiah) Tahun 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1
2
3
4
460963.0 511163.0 571100.0 584927.0 660060.0 392425.0 424826.0 469309.0 537133.0 506105.0 484453.0 508246.0 530999.8
9120.0 10945.0 13627.0 16468.0 18838.0 10364.0 10588.0 10146.0 113446.0 77995.0 93673.0 100157.0 116731.3
633065.0 774176.0 928259.0 1127966.0 1228768.0 792481.0 811518.0 996677.0 1063861.0 1147905.0 1240223.0 1306439.0 1374472.0
47095.0 56563.0 677090.0 80863.0 93302.0 78913.0 81071.0 92289.0 99918.0 116744.0 105543.0 111905.0 149540.4
Sumber: BPS 2005 Keterangan: 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan
Sektor 5 81488.0 99143.0 119981.0 139274.0 158883.0 71000.0 72945.0 77150.0 81879.0 86132.0 89836.0 94141.0 98791.5
6
7
8
9
546685.0 670355.0 790156.0 890294.0 101453.0 581051.0 650999.0 696193.0 719702.0 793508.0 848595.0 895449.0 949717.3
133105.0 141638.0 155044.0 189426.0 224423.0 162481.0 163889.0 170487.0 183069.0 194797.0 203035.0 216815.0 227602.0
54074.0 71467.0 88684.0 115596.0 142454.0 27675.0 28320.0 44760.0 49879.0 52194.0 54339.0 57475.0 60578.0
209252.0 231911.0 247876.0 269862.0 287290.0 229563.0 233705.0 236977.0 240147.0 249915.0 260308.0 274045.0 290885.8
6. Perdagangan, Hotel dan restoran 7. Transportasi dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa
Sektor terbesar kedua dalam pembentukan PDRB adalah sektor perdagangan yaitu sebesar Rp 546.685 juta tahun 1993 dan meningkat menjadi Rp 949.717,3 juta pada tahun 2005. Sektor industri dan perdagangan merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Karawang saat ini. Pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Karawang tercermin pada peningkatan produksi setiap sektor, adanya pertumbuhan tersebut akan menjadi sumberdaya dan dasar bagi pembangunan dan pengembangan sumber-sumber lainnya dalam pembangunan wilayah Kabupaten Karawang. Sehingga, secara keseluruhan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang tahapan pembangunan berikutnya.
5
Sejalan dengan banyaknya perubahan kontribusi sektor perekonomian terhadap PDRB di Kabupaten Karawang, maka informasi dari setiap sektor perekonomian sangat dibutuhkan oleh para investor untuk menanamkan modalnya dan dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Karawang, dengan menggunakan analisis shift-share, tahun dasar analisis tahun 1993 dengan tahun akhir analisis tahun 2005. Karawang memiliki infrastruktur yang memadai baik dari segi alat transportasi maupun akses jalan yang mudah, perhubungan antar kota maupun antarprovinsi, karena masih termasuk dalam wilayah pinggiran Jakarta dan sekitarnya. Selain itu fasilitas pendukung lainnya yaitu fasilitas perbelanjaan modern, pusat bisnis dan berkembangnya kawasan industri yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang. Di samping itu, ada keunggulan lainnya yang dimiliki oleh daerah Karawang, yaitu pertanian yang cukup menjanjikan dan menguntungkan bagi investor yang menanamkan modalnya di daerah Karawang.
1.2.
Perumusan Masalah Pada periode 1983-1992 perekonomian Kabupaten Karawang lebih
dipengaruhi oleh sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian lebih unggul bila dibandingkan dengan sektor lainnya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang. Sedangkan periode 1993-2005 perekonomian Kabupaten Karawang didominasi oleh sektor industri pengolahan. Hal ini ditandai semakin besarnya
6
kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Karawang. Sedangkan sektor pertanian periode 1993-2005 memiliki tingkat pertumbuhan yang lamban bila dibandingkan dengan sektor industri pengolahan. Sehingga pada periode 1993-2005 sektor industri pengolahan memduduki peringkat pertama dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang. Pada periode 1993-2005 terjadi dua hal penting yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Karawang yaitu, tahun 1997 krisis moneter yang diawali dengan terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan terpuruknya perekonomian Kabupaten Karawang terutama sektor bangunan yang ketergantungan terhadap barang impor cukup tinggi. Pada tahun 2001 kontribusi sektor perekonomian Kabupaten Karawang terhadap PDRB mulai meningkat karena berjalannya kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk menstabilkan kembali perekonomian wilayah di Indonesia. Perubahan kontribusi sektor perekonomian terhadap PDRB di Kabupaten Karawang menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Karawang pada tahun 1993. Sehingga permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana tingkat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Karawang sejak terjadinya perubahan struktur ekonomi pada tahun 1993. Pertumbuhan sektor tersebut akan dibandingkan dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang bersesuaian di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 1.
Bagaimana laju pertumbuhan PDRB sektor-sektor ekonomi Kabupaten Karawang ?
7
2.
Bagaimana pertumbuhan ekonomi Karawang jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ?
3.
Bagaimana profil pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Karawang?
4.
Bagaimana daya saing sektor-sektor ekonomi Kabupaten Karawang bila dibandingkan dengan sektor ekonomi Jawa Barat?
1.3.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah:
1.
Menghitung laju pertumbuhan PDRB sektor-sektor ekonomi Kabupaten Karawang.
2.
Menganalisis perbandingan antara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
3.
Mengetahui profil pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Karawang.
4.
Mengidentifikasi daya saing sektor-sektor ekonomi Kabupaten Karawang bila dibandingkan dengan sektor ekonomi Jawa Barat.
1.4.
Kegunaan Penelitian Sejalan dengan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan berguna
untuk: 1.
Bahan pertimbangan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan Kabupaten Karawang.
2.
Bahan masukan bagi pihak-pihak yang berminat dalam pengembangan wilayah Kabupaten Karawang.
3.
Bahan masukan dan informasi bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
8
1.5.
Ruang Lingkup Penelitian Sesuai dengan tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian ini mencakup
kajian makro dengan menggunakan metode analisis Shift Share dengan data-data PDRB Porvinsi Jawa Barat dan PDRB Kabupaten Karawang. Penelitian ini akan menganalisis pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Karawang selama tahun 1993-2005. Analisis Shift Share adalah suatu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui berbagai indikator kegiatan ekonomi, seperti produksi atau kesempatan kerja pada dua titik waktu di suatu wilayah. Berdasarkan analisis Shift Share dapat diketahui perkembangan suatu sektor pada suatu wilayah dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya dan menunjukkan perkembangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Tahun 1993 dijadikan sebagai tahun dasar analisis karena tahun 1993 keadaan perekonomian nasional maupun wilayah berada pada tingkat kestabilan ekonomi. Tahun 2005 dijadikan tahun akhir analisis karena data terbaru yang ada di BPS adalah data tahun 2005.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Konsep Pertumbuhan Ekonomi
1. Pertumbuhan Ekonomi menurut Kuznets dalam Todaro, (1994). Kapasitas pertumbuhan dimungkinkan oleh adanya perkembangan teknologi, penyesuaian-penyesuaian kelembagaan dan ideologi sebagaimana yang diminta oleh kondisi masyarakatnya. Definisi ini memiliki tiga komponen pokok, yaitu, (1) Adanya peningkatan terus menerus dalam keluaran atau produksi nasional, yang merupakan manifestasi pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai jenis barang yang dibutuhkan merupakan pertanda kematangan ekonomi; (2) Kemajuan di bidang teknologi telah memberikan dasar atau
prakondisi
untuk
berlangsungnya
pertumbuhan
ekonomi
secara
berkelanjutan, suatu kondisi yang penting tetapi tidak cukup hanya itu; (3) Penyesuaian-penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi harus diciptakan. Dalam analisisnya yang mendalam mengenai pertumbuhan ekonomi modern Kuznets telah memilah-milah enam ciri pokok sehubungan dengan pertumbuhan yang dialami hampir di semua negara maju yaitu yang termasuk dalam agregat variabel ekonomi, variabel transformasi struktural, dan faktor yang mempengaruhi penyebaran pertumbuhan ekonomi internasional.
Dua agregat
variabel ekonomi yaitu; (1) Tingkat pertumbuhan keluaran perkapita yang tinggi dan laju pertumbuhan penduduk, (2) Tingkat kenaikan yang tinggi pada total produktivitas faktor, terutama produktivitas tenaga kerja. Dua variabel transformasi struktural yaitu; (1) Tingkat transformasi struktural yang tinggi, dan (2) Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. Dua faktor yang
10
mempengaruhi
penyebaran
pertumbuhan
ekonomi
internasional
adalah
kecenderungan negara-negara yang secara ekonomis maju untuk menggapai bagian dunia yang lain dalam usaha untuk memperluas pasar dan memperoleh bahan mentah, serta terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya meliputi sepertiga bagian dunia. 2. Pertumbuhan Ekonomi menurut Todaro, (1994). Faktor utama atau komponen pertumbuhan ekonomi setiap negara adalah: 1.
Akumulasi modal yang meliputi semua investasi baru berupa tanah dan sumberdaya manusia.
2.
Pertumbuhan penduduk. Faktor ini juga akan mengakibatkan pertumbuhan angkatan kerja meskipun dengan tenggang waktu, secara tradisional dianggap merupakan faktor positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
3.
Kemajuan di bidang teknologi, dapat disebut sebagai cara baru dan cara yang lebih baik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berproduksi, atau untuk menghasilkan suatu barang, Pertumbuhan ekonomi yang cepat merupakan dasar yang terselenggaranya
penelitian ilmiah yang pada gilirannya akan mendorong inovasi teknologi yang nantinya akan memutar baling-baling pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
2.2.
Konsep Pembangunan Wilayah Seluruh wilayah di Indonesia memiliki kontribusi terhadap tingkat
pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Pembangunan wilayah merupakan bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka
11
pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan di daerah, yang diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antardaerah, antarkota, antardesa, dan antarkota dengan desa. Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di wilayah atau daerah melalui pembangunan yang serasi antarsektor
maupun
antar-pembangunan
sektoral
dengan
perencanaan
pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok Tanah Air (Soegijoko, 1997). Pembangunan wilayah merupakan hasil dari aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu. Hal ini berupa pendapatan perkapita, kesempatan kerja dan pemerataan. Pembangunan wilayah membandingkan permasalahan suatu wilayah dengan wilayah yang lebih maju. Dalam pelaksanaan pembangunan wilayah terdapat pihak yang mengatur dan mengambil keputusan untuk mempengaruhi perubahan sosial (Friedman dalam Restuningsih, 2004). Sasaran pembangunan menurut Todaro (1994) yaitu: 1.
Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian/pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.
2.
Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatkan kesadaran harga diri baik individu maupun nasional.
12
3.
Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua pilihan individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan. Untuk mencapai sasaran pembangunan diatas pembangunan ekonomi
harus diarahkan kepada: 1.
Meningkatkan output nyata/produktivitas yang tinggi harus terus menerus meningkat. Karena dengan output yang tinggi ini akhirnya akan dapat meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian bahan kebutuhan pokok untuk hidup, termasuk penyediaan perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
2.
Tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah yang ditandai dengan ketersediaan lapangan kerja yang cukup.
3.
Pengurangan dan pemberantasan ketimpangan.
4.
Perubahan sosial, sikap mental, dan tingkah laku masyarakat dan lembaga pemerintah. Pada kenyataannya, tidak semua wilayah dapat mewujudkan hal tersebut,
sehingga pembangunanpun tidak merata di seluruh wilayah. Perbedaan pembangunan antarwilayah dapat dijelaskan oleh sejumlah teori, yakni teori basis ekonomi, teori lokasi dan teori daya tarik industri (Tambunan, 2001). 1. Teori Basis Ekonomi Teori ini menjelaskan bahwa faktor utama penentu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh hubungan langsung permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi sektor industri di suatu wilayah yang
13
menggunakan sumberdaya produksi lokal (tenaga kerja, bahan baku dan produk unggulan yang diekspor) akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan penciptaan lapangan kerja di wilayah tersebut. 2. Teori Lokasi Teori ini digunakan untuk menentukan pengembangan kawasan industri di suatu wilayah. Lokasi usaha ditempatkan pada suatu tempat yang mendekati bahan baku/pasar. Hal ini ditentukan berdasarkan tujuan perusahaan dalam rangka memaksimumkan keuntungan dengan biaya serendah mungkin. 3. Teori Daya Tarik Industri Teori ini dilatarbelakangi oleh adanya pembangunan industri di suatu wilayah. Sehingga faktor-faktor daya tarik usaha antara lain produktivitas, industri-industri kaitan, daya saing masa depan, spesialisasi industri, potensi ekspor dan prospek permintaan domestik. Dengan demikian, konsep pembangunan wilayah secara mendasar mengandung prinsip pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi dalam kerangka peningkatan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran nasional yang bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Dalam hal ini pembangunan wilayah merupakan upaya pemerataan pembangunan dengan pengembangan wilayah-wilayah tertentu melalui berbagai kegiatan sektoral secara terpadu, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Soegijoko, 1997).
14
2.3.
Kendala dan Strategi Pembangunan Wilayah Dalam pembangunan wilayah untuk dapat mewujudkan keterpaduan
antarsektor
dan
menghilangkan
kesenjangan
antarwilayah/daerah,
bukan
merupakan pekerjaan yang mudah karena adanya beberapa kendala sebagai berikut: 1. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mencurahkan dana yang lebih besar untuk pembangunan sarana dan prasarana yang akan lebih membuka dan menyeimbangkan kesempatan dan berkembangnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah-wilayah terbelakang secara lebih cepat. 2. Keterbatasan sumberdaya manusia di wilayah terbelakang, yang antara lain menjadi penyebab sekaligus akibat keterbelakangan itu. 3. Persaingan
antar
pengusaha
di
sektor/wilayah
untuk
memanfaatkan
kesempatan dan tantangan menghadapi globalisasi. 4. Sulitnya menarik investasi swasta sebagai sumber dan pemacu pertumbuhan ke wilayah terbelakang, terutama investasi yang berkualitas yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan daerah secara berkelanjutan. Strategi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan regional, adalah: 1. Desentralisasi kekuasaan dalam pengeluaran daerah Pemerintah daerah harus mulai meningkatkan kemampuan dalam memperbesar pendapatan daerah. Sedangkan pemerintah pusat tetap meneruskan pengalihan sumberdaya kepada pemerintah daerah dalam bentuk bantuan yang tidak mengikat sehingga memberikan keleluasaan dalam membuat keputusan. Pada jangka menengah dan jangka panjang, perlu dipertimbangkan suatu strategi
15
tahapan pembangunan yang sedikit demi sedikit memberikan pengawasan perencanaan, pendanaan dan proses implementasi kepada administrasi pemerintah daerah. 2. Peningkatan pendapatan daerah Pemerintah daerah perlu menyusun sejumlah kriteria untuk pemasukan keuangan daerah, seperti kemampuan administrasi dan proses budgeting yang baik dalam rangka menunjang perbaikan kelembagaannya. 3. Pengembangan kelembagaan Program pengembangan kelembagaan yang perlu dicapai adalah koordinasi antara kelembagaan, transparansi dan rasa tanggung jawab, profesionalisasi pegawai sipil dengan peningkatan standar kinerja dan pengupahan serta pelatihan untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah. 4. Keanekaragaman budaya Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang memiliki kemauan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus tanggap terhadap perbedaan-perbedaan itu, sehingga perlu adanya suatu “penilaian sosial” yang menggambarkan strategi kebudayaan untuk masingmasing daerah.
2.4.
Konsep Wilayah Budiharsono (2001) menyatakan, wilayah diartikan sebagai suatu unit
geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal. Wilayah dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu: (1) wilayah
16
homogen, (2) wilayah nodal, (3) wilayah perencanaan, dan (4) wilayah administratif. 1. Wilayah Homogen Konsep wilayah homogen dipandang sebagai daerah-daerah geografik yang dikaitkan bersama-sama menjadi satu daerah tunggal, apabila daerah-daerah tersebut memiliki ciri-ciri yang seragam/relatif sama. Ciri-ciri kehomogenan itu dapat bersifat ekonomi misalnya daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang serupa, bersifat geografi misalnya wilayah yang mempunyai topografi/iklim yang sama, bahkan dapat juga bersifat sosial/politik misalnya kepribadian suatu wilayah yang bersifat tradisional kepada partai. Dengan demikian, apabila terjadi suatu perubahan pada suatu wilayah akan berpengaruh terhadap wilayah lainnya. Daerah pantura Jawa Barat (Indramayu, Subang dan Karawang) merupakan salah satu contoh wilayah homogen dari segi produksi padi. Hal ini berarti setiap perubahan yang terjadi di wilayah tersebut, seperti subsidi harga pupuk, perubahan harga padi dan sebagainya akan mempengaruhi seluruh bagian wilayah tersebut dengan proses yang sama. 2. Wilayah Nodal Wilayah nodal merupakan satuan-satuan yang heterogen dan memiliki hubungan yang erat satu sama lain dengan distribusi penduduk manusia, sehingga terbentuk suatu kota-kota besar, kotamadya maupun desa-desa. Ciri umum pada daerah-daerah nodal adalah penduduk kota tidak tersebar secara merata diantara pusat-pusat yang sama besarnya, melainkan tersebar pula diantara pusat-pusat yang besarnya berbeda-beda dan secara keseluruhan membentuk suatu hirarki perkotaan (urban hierarchy), sehingga timbul ketergantungan antar pusat (inti)
17
dan daerah belakangnya (hinterland). Hal ini menyebabkan terjadinya pertukaran barang dan jasa secara intern di dalam wilayah tersebut. Daerah belakang akan menjual barang-barang mentah dan jasa tenaga kerja kepada daerah inti, sedangkan daerah inti akan menjual ke daerah belakang dalam bentuk barang jadi. Contoh daerah nodal adalah Provinsi DKI Jakarta dan BOTABEK (Bogor, Tangerang, Bekasi) yang mana DKI sebagai daerah inti dan BOTABEK sebagai daerah belakangnya. 3. Wilayah Administratif Wilayah administratif merupakan wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan/politik, seperti: provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan RT/RW. Hal ini disebabkan dua faktor, yaitu: (1) dalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah diperlukan tindakan dari berbagai badan pemerintahan, dan (2) wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan satuan administrasi pemerintah lebih mudah dianalisis. 4. Wilayah Perencanaan Wilayah perencanaan didefinisikan sebagai wilayah yang memperlihatkan kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan harus memiliki ciri-ciri: (1) cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan investasi yang berskala ekonomi. (2) mampu mengubah industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada, (3) memiliki struktur ekonomi yang homogen, (4) mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan, (5) menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan dan (6) masyarakat dalam wilayah mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan-persoalannya.
18
Contoh wilayah perencanaan yang lebih menekankan pada aspek fisik dan ekonomi adalah BALERANG (Pulau Batam, Pulau Rembang, Pulau Galang), daerah perencanaan tersebut adalah lintas batas administrasi. Gunawan (2000) mengatakan, pertumbuhan suatu wilayah sering kali tidak seimbang dengan wilayah lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: perbedaan karakteristik potensi sumberdaya manusia, demografi, kemampuan sumberdaya manusia, potensi lokal, aksesabilitas dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan serta aspek potensi pasar. Berdasarkan perbedaan ini, wilayah dapat diklasifikasikan dalam empat wilayah, yaitu: 1. Wilayah Maju Wilayah maju merupakan wilayah yang telah berkembang dan diidentifikasikan sebagai wilayah pusat pertumbuhan, pemusatan penduduk, industri, pemerintahan, pasar potensial, tingkat pendapatan yang tinggi dan memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas. Perkembangan wilayah maju di dukung oleh perkembangan sumberdaya yang ada di wilayah tersebut maupun wilayah belakangnya (hinterland) dan potensi lokasi yang strategis. Sarana pendidikan yang memadai serta pembangunan infrastruktur yang lengkap, seperti jalan, pelabuhan, alat komunikasi dan sebagainya mengakibatkan aksesabilitas yang tinggi terhadap pasar domestik maupun internasional. 2. Wilayah Sedang Berkembang Wilayah ini memiliki karakteristik pertumbuhan penduduk yang cepat sebagai implikasi dari peranannya sebagai penyangga wilayah maju. Wilayah sedang berkembang juga mempunyai tingkat pendapatan dan kesempatan kerja
19
yang tinggi, potensi sumberdaya alam yang melimpah, keseimbangan antara sektor pertanian dan industri serta mulai berkembangnya sektor jasa. 3. Wilayah Belum Berkembang Potensi sumberdaya alam yang ada pada wilayah ini, keberadaannya masih belum dikelola dan dimanfaatkan. Tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk masih rendah, aksesibilitas yang kurang terhadap wilayah lain. Struktur ekonomi wilayah didominasi oleh sektor primer dan belum mampu membiayai pembangunan secara mandiri. 4. Wilayah Tidak Berkembang Karakteristik
wilayah
ini
diidentifikasikan
dengan
tidak
adanya
sumberdaya alam, sehingga secara alamiah tidak berkembang. Selain itu, tingkat kepadatan penduduk, kualitas sumberdaya manusia dan tingkat pendapatan masih tergolong rendah. Pembangunan infrastruktur pun tidak lengkap. Budiharsono (2001) menganalisis pertumbuhan sektor-sektor di Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 1983 sampai 1987. Data yang di gunakan adalah nilai PDRB dari sektor primer, industri, utilitas dan jasa pada tahun 1983 dan tahun 1987. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat bertumpu pada sektor pertanian, selain sektor primer Provinsi Jawa Barat juga bertumpu pada sektor jasa.
2.5.
Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Berkembangnya
perekonomian
Indonesia
yang
ditandai
dengan
pertumbuhan ekonomi, terjadinya transformasi di bidang teknologi dan perekonomian. Hal ini jelas menandakan meningkatnya kemampuan pemerintah
20
daerah untuk mewujudkan pembangunan. Namun dengan naiknya harga BBM pemerintah dituntut untuk lebih efisien dan tepat dalam alokasi pembiayaan pembangunan, dengan memanfaatkan potensi, serta aspirasi untuk memahami potensi pembiayaan asli daerah. Soegijoko (1997), menyatakan pelaksanaan pembangunan tidak lagi dapat dilaksanakan secara sektoral semata, namun harus lebih berorientasi pada pembangunan regional atau pembangunan multisektoral. Untuk itu perlu upaya pengembangan wilayah secara terpadu melalui penyusunan perencanaan regional. Perencanaan regional merupakan perencanaan yang dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan, permasalahan, ciri dan karakteristik dari masing-masing daerah/wilayah yang menuntut campur tangan pemerintah pada tingkat regional. Perencanaan regional secara spesifik berupaya untuk mengantisipasi permasalahan di masing-masing wilayah dan mengupayakan keseimbangan pembangunan wilayah (Soegijoko, 1997). Perencanaan wilayah secara terpadu diharapkan tidak terjadi ketumpangtindihan dalam membuat suatu kebijakan pembangunan. Pembangunan suatu wilayah bukan berarti tidak mempunyai kendala, dalam hal ini Soegijoko (1997) mengatakan, untuk mengatasi dan mengantisipasi kendala-kendala pembangunan regional, pemerintah telah memprakarsai beberapa kegiatan berkaitan dengan pembangunan regional, diantaranya sebagai berikut. 1. Desentralisasi Pembiayaan Pemerintah telah menetapkan suatu kerangka dari fungsi desentralisasi yang lebih mendalam pada tingkat kabupaten, dituangkan dalam PP No. 8 Tahun 1995, peraturan ini merupakan tindak lanjut dari PP No. 45 Tahun 1992
21
(pelaksanaan otonomi wilayah dengan penekanan pada daerah tingkat II). UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. 2. Pengadaan Pelayanan Regional Pemerintah dalam beberapa sektor telah mulai mengadakan pelayanan dengan sistem desentralisasi pada tingkat wilayah. Sebagai contoh, Telkom telah di bagi ke dalam sejumlah perusahaan distribusi wilayah yang bertanggung jawab terhadap penyediaan pelayanan di wilayah yang bersangkutan. Hal ini juga terjadi pada distribusi pelayanan listrik. 3. Perencanaan Regional Suatu pendekatan kawasan strategis dalam rangka pengembangan regional telah mulai dilaksanakan dalam bentuk program Kawasan Andalan, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Dalam rencana ini telah disusun kriteria untuk menetapkan kawasan andalan berdasarkan kepentingan ekonomi, sosial, budaya. 4. Pengentasan Kemiskinan Pengentasan kemiskinan lebih ditekankan pada masalah kemiskinan di wilayah Indonesia Timur, sehingga dibentuk suatu Komisi Dewan Kawasan Timur
Indonesia
untuk
mengamati,
menyusun
dan
mengkoordinasikan
kebijaksanaan bagi KTI. Dewan KTI ini telah menetapkan 13 kawasan andalan yang akan dikembangkan di KTI sebagai wilayah yang diharapkan dapat memacu perkembangan wilayah sekitar di KTI. 5. Inovasi Proyek Infrastruktur Perkotaan
22
Pemerintah menetapkan kegiatan-kegiatan operasional dengan penekanan pada pengawasan biaya dan rasionalisasi serta penguatan kelembagaan subnasional dalam bentuk Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT).
P3KT
pada
dasarnya
mengubah
dan
menggeser
pendekatan
pembangunan prasarana kota dari pendekatan sektoral dan terpusat ke pendekatan yang lebih terpadu dan lebih terdesentralisasi.
2.6
Analisis Shift-Share Analisis shift share menganalisis berbagai perubahan indikator kegiatan
ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja, pada dua titik waktu di suatu wilayah. Hasil analisis dapat menunjukkan perkembangan suatu sektor di suatu wilayah jika di bandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, apakah perkembangan dengan cepat atau lambat. Hasil analisis ini juga dapat menunjukkan bagaimana perkembangan suatu wilayah bila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Tujuan analisis shift share adalah untuk menentukan produktifitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional). Analisis shift share menganalisis berbagai perubahan indikator kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja, pada dua titik waktu di suatu wilayah. Hasil analisis dapat menunjukkan perkembangan suatu sektor di suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, apakah perkembangan dengan cepat atau lambat. Hasil analisis ini juga dapat menunjukkan bagaimana perkembangan suatu wilayah bila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Tujuan analisis shift share adalah untuk menentukan
23
produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional). Secara skematik model analisis shift share disajikan pada Gambar 2.6. Komponen Pertumbuhan Nasional (PN) atau Pertumbuhan Regional
Sektor ke i (sektor ke i )
Maju pp + ppw ≥ 0 Wilayah ke jj(Sektor i ) Lamban pp + ppw < 0
Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP)
Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (ppw)
Sumber: Budiharsono (2001).
Gambar 2.6. Model Analisis Shift Share Berdasarkan Gambar 2.6, dapat dipahami bahwa pertumbuhan sektor perekonomian pada suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu: komponen pertumbuhan nasional (national growth component) disingkat PN atau komponen pertumbuhan regional (regional growth component) disingkat PR, komponen pertumbuhan proporsional (proportional or industrial mix growth component) disingkat PP dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (regional share growth component) disingkat PPW. Dari ketiga komponen tersebut dapat diidentifikasikan
pertumbuhan
suatu
sektor
perekonomian,
apakah
pertumbuhannya cepat atau lambat. Apabila PP + PPW ≥ 0, maka pertumbuhan sektor perekonomian termasuk ke dalam kelompok progresif (maju), tetapi
24
apabila PP + PPW ≤ 0 berarti sektor perekonomian tersebut memiliki pertumbuhan yang lambat. 1. Komponen Pertumbuhan Nasional/Pertumbuhan Regional Komponen pertumbuhan nasional/regional adalah perubahan produksi suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi nasional secara umum, perubahan kebijakan ekonomi nasional, atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian suatu sektor dan wilayah. Bila diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan karakteristik ekonomi antarsektor dan antarwilayah, maka adanya perubahan akan membawa dampak yang sama pada semua sektor dan wilayah. Akan tetapi pada kenyataannya beberapa sektor dan wilayah tumbuh lebih cepat daripada sektor dan wilayah lainnya. 2. Komponen Pertumbuhan Proporsional Komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri dan perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar. 3. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Timbulnya komponen pertumbuhan pangsa wilayah terjadi karena peningkatan atau penurunan PDRB atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial dan ekonomi serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah terebut.
25
2.6.1 Kelebihan-kelebihan Analisis Shift share Menurut Soepono (1993), kelebihan-kelebihan analisis Shift Share adalah: 1. Analisis shif share dapat melihat perkembangan produksi atau kesempatan kerja di suatu wilayah hanya pada dua titik waktu tertentu, yang mana satu titik waktu dijadikan sebagai dasar analisis, sedangkan satu titik lainnya dijadikan sebagai akhir analisis. 2. Perubahan PDRB di suatu wilayah antara tahun dasar analisis dengan tahun akhir analisis dapat dilihat melalui tiga komponen yakni
komponen
pertumbuhan nasional (PN), komponen pertumbuhan proporsional (PP), dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW). 3. Berdasarkan komponen PN dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dibadingkan dengan laju pertumbuhan nasional. 4. Komponen PP dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah. Hal ini berarti bahwa suatu wilayah dapat mengadakan spesialisasi di sektor-sektor yang berkembang secara nasional dan bahwa ektor-sektor dari perekonomian wilayah telah berkembang lebih cepat daripada rata-rata nasional untuk sektor-sektor itu. 5. Komponen PPW dapat diginakan untuk melihat daya saing sektor-skor ekonomi dibandingkan dengan sektor ekonomi pada wilayah lainnya. 6. Jika persentase PP dan PPW dijumlahkan, maka dapat ditunjukkan adanya Shift (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah.
26
2.6.2
Keterbatasan-Keterbatasan Analisis Shift share Analisis shift shsre dapat menganalisis pertumbuhan sektor-sektor
perekonomian suatu wilayah, baik itu laju pertumbuhan maupun daya saing sektor tersebut, akan tetapi analisis shift share juga memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan anlisis shift share dapat menurut Soepono (1993), dapat dijelaskan berikut ini: 1. Analisis shift share merupakan suatu teknik pengukuran yang mencerminkan suatu sistem akunting dan tidak analitik. Oleh karena itu analisis tidak untuk menjelaskan mengapa, misalnya, pengaruh daya saing (keunggulan komparatif) adalah positif dibeberapa wilayah, tetapi negatif di wilayah-wilayah lainnya. 2. Komponen pertumbuhan nasional ecara implisit mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ekuivalen dengan laju pertumbuhan nasional. Gagasan tersebut terlalu sederhana, karena mengakibatkan sebabsebab pertumbuhan wilayah. 3. Arti ekonomi dari kedua komponen pertumbuhan wilayah (PP dan PPW) tidak dikembangkan dengan baik. Keduanya berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sama, seperti perubahan penawaran dan permintaan, perubahan teknoligi dan perubahan lokasi. Teknik analisis shift share secara implisit mengambil asumsi bahwa semua barang yang dijual secara nasional, padahal tidak semua demikian. Bila pasar suatu wilayah bersifat lokal maka barang itu tidak dapat bersaing dengan wilayahwilayah lain yang menghasilkan barang yang sama, sehingga tidak mempengaruhi permintaan agregat.
27
2.7.
Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai pertumbuhan sektor-sektor perekonomian pada suatu
wilayah dengan menggunakan analisis shift share pernah dilakukan di Indonesia oleh Budiharsono (2001), menganalisis pertumbuhan sektor-sektor di provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 1983 sampai 1987. Data yang di gunakan adalah nilai PDRB dari sektor primer, Industri, utilitas dan jasa pada tahun 1983 dan tahun 1987. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat bertumpu pada sektor pertanian, selain sektor primer Povinsi Jawa Barat juga bertumpu pada sektor jasa. Azman (2001), juga meneliti tentang perubahan struktur perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1995-1999 dengan menggunakan analisis shift share. Hasil penelitin menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan struktur perekonomian dari sektor primer (pertanian, pertambangan, dan penggalian) ke sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa-jasa, perdagangan ,hotel, dan restoran). Akan tetapi sektor pertanian masih dominan dalam penyediaan lapangan kerja maupun kontribusinya dalam PDRB. Royan (2006), menganalisis pertumbuhan sektor ekonomi DKI Jakarta tahun 1993-2004 menggunakan analisis shift share, menunjukkan bahwa perekonomian DKI Jakartadidominasi oleh sektor sekunder yang diwakili oleh sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor tersier yang diwakili oleh sektor pengangkutan dan komunikasi. Hal ini sesuai dengan letak wilayah DKI Jakarta sebagai pusat kota, pusat perbelanjaan dan kota internasional. Putra (2004), menganalisis pertumbuhan sektor perekonomian Kota Jambi dengan menggunakan analisis shift shasre. Hasil penelitiannya menunjukkan
28
bahwa perekonomian Kota Jambi pada tahun 2004 didominasi oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka analisis shift share dapat digunakan untuk menganalisis pertumbuhan sektor-sektor ekonomi wilayah Kabupaten yang berada dalam suatu Provinsi. Pada penelitian ini akan menganalisis sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Karawang. Sektor-sektor perekonomian dianalisis pada kurun waktu 1993-2005. Tahun 1993 sebagai tahun awal analisis dan tahun 2005 sebagai tahun akhir analisis.
2.8.
Kerangka Pemikiran Konseptual Kondisi perekonomian suatu wilayah selain dipengaruhi oleh kondisi
demografi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, aksesibilitas, juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti kebijakan pemerintah tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pada tahun 2000. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari perubahan pendapatan, tenaga kerja, kontribusi PDRB pada wilayah maupun provinsi atau disebut dengan perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur perekonomian di Kabupaten Karawang berlangsung sejak tahun 1993 dimana sebelumnya yaitu sekitar tahun 1992 (Lampiran 1), perekonomian Kabupaten Karawang masih bertumpu pada sektor pertanian. Pertumbuhan sektor pertanian semakin turun hingga pada tahun 2005. Berkembangnya sektor industri di Kabupaten Karawang menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi Kabupaten Karawang.
29
Perkembangan struktur ekonomi tersebut yang semakin maju, ditandai dengan menurunnya peranan sektor pertanian yang kurang menyediakan lapangan kerja dan meningkatnya peranan sektor industri pengolahan baik dari segi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap PDRB. Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Karawang sangat dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki wilayahnya. Jika sektor-sektor ekonomi mengalami pertumbuhan cepat maka wilayah akan berkembang cepat pula. Sedangkan laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dapat dianalisis dengan menggunakan analisis shift share. Pada penelitian ini analisis shift share digunakan untuk menganalisis pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kabupaten Karawang, sehingga dapat diketahui sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan lambat, selain itu dapat juga di analisis daya saing sektor, yaitu sektor mana yang dapat bersaing dan mana yang tidak
mampu
bersaing.
Informasi
mengenai
pertumbuhan
sektor-sektor
perekonomian dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan kebijakan pembangunan dan perencanaannya, dan bagi para investor untuk menanamkan modalnya pada sektor-sektor yang menguntungkan. Secara skematis, kerangka pemikiran dapat dijelaskan pada Gambar 2.8 .
30
Perekonomian Kabupaten Karawang Tahun 1983-1992
Perubahan Struktur Perekonomian Kabupaten Karawang Tahun 1993 Analisis Shift share
Analisis PDRB
Laju pertumbuhan Kontribusi sektor ekonomi
Komponen Pertumbuhan Wilayah
Pertumbuhan daya saing sektor ekonomi
Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi
Kelompok sektor progresif (maju)/lambat
Implikasi Proses Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi
Gambar 2.8. Kerangka Pemikiran Konseptual
III. METODE PENELITIAN
3.1.
Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 sampai dengan Juli 2007
dengan melakukan pengumpulan data, pengolahan data hingga penulisan laporan ini selesai. Kabupaten Karawang dipilih secara sengaja sebagai objek penelitian, karena belum adanya penelitian tentang pertumbuhan ekonomi wilayah periode 1993-2005 di Kabupaten Karawang.
3.2.
Jenis dan Sumber Data Pada penelitian ini data yang digunakan sebagai bahan analisis adalah data
sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. Data yang digunakan untuk menganalisis adalah data PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 1993 dan tahun 2005 serta data PDRB Kabupaten Karawang tahun 1993 dan tahun 2005.
3.3.
Metode Analisis Shift share Dalam menganalisis pertumbuhan sektor perekonomian Kabupaten
Karawang periode 1993-2005 menggunakan analisis shift share. Tahun dasar analisis adalah tahun 1993 dan tahun akhir analisis adalah tahun 2005.
3.3.1. Analisis PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB Provinsi Misalkan
dalam
suatu
wilayah
terdapat
m
wilayah/daerah
Kabupaten/kecamatan (j=1,2,3,4,.....,m) dan n sektor ekonomi (i=1,2,3,4,....,n)
32
Δ y ij = PR ij + PPW ij + PPij ........................................................................(1)
Di mana :
Δ yij = perubahan dalam PDRB Kabupaten Karawang sektor i pada wilayah ke j PRij
= persentase perubahan PDRB Kabupaten Karawang yang disebabkan komponen pertumbuhan regional
PPij
= persentase perubahan PDRB Kabupaten Karawang yang disebabkan komponen pertumbuhan proporsional.
PPWij = persentase perubahan PDRB Kabupaten Karawang yang disebabkan komponen pertumbuhan pangsa wilayah. Untuk memperoleh nilai PR, PP dan PPW ada beberapa rumusan yang harus dipenuhi yang dapat dijelaskan berikut ini: dengan asumsi untuk menghitung sektor pertanian (1) dan Kabupaten Karawang (j). 1. PDRB Provinsi Jawa Barat dari sektor pertanian pada tahun dasar analisis Y1 =
m
∑ y1 J j =1
Di mana : Y1 = PDRB Provinsi Jawa Barat dari sektor pertanian pada tahun dasar analisis; Y1j = PDRB sektor pertanian pada wilayah ke J pada tahun dasar analisis.
2. PDRB Provinsi Jawa Barat dari sektor pertanian pada tahun akhir analisis. m
Y '1 = ∑ y 1' J j =1
33
Di mana: Y’1 = PDRB Provinsi Jawa Barat dari sektor pertanian pada tahun akhir analisis, Y’1j = PDRB sektor pertanian pada wilayah ke J pada tahun akhir analisis. Sedangkan Total PDRB provinsi pada tahun dasar analisis dan tahun akhir analisis, dirumuskan sebagai berikut. 3. Total PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun dasar analisis : n m
Y .. = ∑ ∑ y1J j =1 j =1
Di mana: Y.. = Total PDRB Provinsi Jawa Barat dari sektor pertanian pada tahun dasar analisis, Y1j = PDRB kabupaten sektor pertanian pada wilayah ke J pada tahun dasar analisis. 4. Total PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun akhir analisis. n
m
Y '.. = ∑ ∑ Y1'J j =1 j =1
Di mana: Y’.. = Total PDRB Provinsi Jawa Barat sektor pertanian pada tahun akhir analisis, Y’1j = PDRB kota/kabupaten sektor pertanian pada wilayah ke J pada tahun akhir analisis.
3.3.2. Rasio PDRB Kota/Kabupaten dan PDRB Provinsi (Nilai Ra, Ri dan ri)
34
Nilai Ra, Ri dan ri digunakan untuk mengidentifikasi perubahan PDRB dari sektor i di wilayah ke j pada tahun dasar analisis maupun tahun akhir analisis. Menghitung nilai Ra, Ri dan ri menggunakan nilai PDRB yang terjadi pada dua titik waktu, yaitu tahun dasar analisis dan tahun akhir analisis. 1. Nilai Ra
Ra merupakan selisih antara total PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun akhir analisis dengan total PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun dasar analisis dibagi total PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun dasar analisis, rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut: Ra =
Y..' − Y.. Y..
Di mana:
Y'.. = Total PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun akhir analisis, Y .. = Total PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun dasar analisis. 2. Nilai R1
R1 merupakan selisih antara PDRB Provinsi Jawa Barat sektor pertanian pada tahun akhir analisis dengan PDRB Provinsi Jawa Barat sektor pertanian pada tahun dasar analisis dibagi PDRB Provinsi Jawa Barat sektor pertanian pada tahun dasar analisis. Rumusnya adalah sebagai berikut:
R1 =
Y '1 −Y1 Y1
Dimana: Y1'
= PDRB Provinsi Jawa Barat dari sektor pertanian pada tahun akhir analisis,
Y1 = PDRB Provinsi Jawa Barat dari sektor pertanian pada tahun dasar analisis
35
3. Nilai r1 Nilai r1 merupakan selisih antara PDRB Kabupaten Karawang dari sektor pertanian pada tahun akhir analisis dengan PDRB Kabupaten Karawang dari sektor pertanian pada tahun dasar analisis dibagi PDRB Kabupaten Karawang sektor pertanian pada tahun dasar analisis. Rumusnya dapat ditulis sebagai berikut:
r1 =
y1' j − y1 j y1 j
dimana: y1' j = PDRB Kabupaten Karawang sektor pertanian pada tahun akhir analisis, y1 j
= PDRB kota/kabupaten sektor i pada wilayah ke j pada tahun dasar analisis.
3.3.3. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah Nilai komponen PR, PP, dan PPW didapat dari perhitungann nilai Ra, R1 dan r1. Dari ketiga komponen tersebut jika dijumlahkan akan didapat nilai perubahan PDRB. 1. Komponen Pertumbuhan Regional Komponen PR adalah perubahan produksi suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi regional secara umum, perubahan kebijakan ekonomi regional, atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian suatu sektor dan wilayah. Bila diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan karakteristik ekonomi antarsektor dan antarwilayah, maka adanya perubahan akan membawa dampak yang sama pada semua sektor dan wilayah. Akan tetapi kenyataannya
36
beberapa sektor dan wilayah tumbuh lebih cepat daripada sektor dan wilayah lainnya. Komponen pertumbuhan regional dapat dirumuskan sebagai berikut:
PP1j = (Ra) y1j ......................................................................................................................................... (2) Di mana:
PR1j = komponen pertumbuhan Regional sektor pertanian. y1j
= PDRB Kabupaten Karawang dari sektor pertanian pada tahun dasar analisis
(Ra) = Persentase perubahan PDRB Kabupaten Karawang yang disebabkan oleh pertumbuhan regional. Apabila persentase total perubahan PDRB Kabupaten Karawang lebih besar daripada persentase komponen pertumbuhan regional, maka pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Karawang lebih besar daripada pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Provinsi Jawa Barat. Apabila persentase total perubahan PDRB Kabupaten Karawang lebih kecil dibandingkan dengan nilai komponen pertumbuhan regional, maka pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Karawang lebih kecil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Provinsi Jawa Barat. 2. Komponen Pertumbuhan Proporsional Komponen PP terjadi karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri dan perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar. Komponen pertumbuhan proporsional dapat dirumuskan sebagai berikut:
PP1j=(R1-Ra)y1j. Di mana:
(3)
37
PP1j
= komponen pertumbuhan proporsional sektor pertanian.
y1j
= PDRB Kabupaten Karawang sektor pertanian pada tahun dasar analisis
(R1-Ra) = persentase perubahan PDRB Kabupaten Karawang yang disebabkan oleh komponen pertumbuhan proporsional. Apabila PP1j < 0, menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Karawang memiliki laju pertumbuhan yang lambat. Sedangkan apabila PP1j > 0 menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Karawang memiliki laju pertumbuhannya cepat. 3. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB atau kesempatan kerja di Kabupaten Karawang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Cepat lambatnya pertumbuhan ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial dan ekonomi serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut. Komponen pertumbuhan pangsa wilayah dirumuskan sebagai berikut:
PPW1j = (r1-R1) y1j
(4)
Di mana:
PPW1j = komponen pertumbuhan proporsional sektor pertanian. y1j
= PDRB Kabupaten Karawang sektor pertanian pada tahun dasar analisis
(r1-R1) = persentase perubahan PDRB Kabupaten Karawang yang disebabkan oleh pertumbuhan pangsa wilayah Apabila PPW1j < 0, maka sektor pertanian di Kabupaten Karawang tidak dapat bersaing dengan baik bila dibandingkan dengan wilayah yang lainnya,
38
sedangkan apabila PPW1j > 0, maka sektor pertanian di Kabupaten Karawang memiliki daya saing yang baik bila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Berdasarkan nilai PR, PP, dan PPW, maka akan didapat perubahan nilai PDRB, seperti yang dirumuskan berikut ini :
Δ y1j = y1' j − y1j ......................................................................................... (5) Apabila persamaan (2), (3), (4), dan (5), disubstitusikan ke persamaan (1), maka didapat Δ y1 j = PR1 j + PP1 j + PPW1 j
y1' j − y1j = (Ra) y1j + (R1-Ra) y1j + (r1-R1) y1j Di mana:
Δ y1j
= perubahan PDRB sektor pertanian Kabupaten Karawang.
y1j
= PDRB Kabupaten Karawang sektor pertanian pada tahun dasar analisis
y1' j
= PDRB Kabupaten Karawang sektor pertanian pada tahun akhir analisis
(Ra)
= Persentase perubahan PDRB Kabupaten Karawang yang disebabkan oleh pertumbuhan regional.
(R1-Ra) = persentase perubahan PDRB Kabupaten Karawang yang disebabkan oleh komponen pertumbuhan proporsional (r1-R1) = persentase perubahan PDRB Kabupaten Karawang yang disebabkan oleh pertumbuhan pangsa wilayah.
3.3.4. Analisis Profil Pertumbuhan PDRB dan Pergeseran Bersih Analisis profil pertumbuhan PDRB bertujuan untuk mengidentifikasikan pertumbuhan PDRB sektor ekonomi di suatu wilayah pada kurun waktu yang
39
ditentukan dengan cara mengekspresikan persentase perubahan komponen pertumbuhan proporsional (PPj) dan pertumbuhan pangsa wilayah (PPWj). Datadata yang dianalisis akan diinterpretasikan dengan cara memplot persentase perubahan komponen pertumbuhan proporsional (PP) dan pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) ke dalam sumbu vertikal dan horizontal. Komponen pertumbuhan proporsional (PP) diletakkan pada sumbu horizontal sebagai basis, sedangkan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) pada sumbu vertikal sebagai ordinat. Profil pertumbuhan PDRB disajikan pada Gambar 3.3.4.
PPW Kuadran IV
Kuadran I
PP
Kuadran III
Kuadaran II
Sumber: Budiharsono (2001)
Gambar 3.3.4 Profil Pertumbuhan PDRB A. Kuadran I. Dapat di interpretasikan sebagai sektor perekonomian di suatu wilayah yang memiliki laju pertumbuhan yang cepat. Selain itu, sektor tersebut juga dapat bersaing dengan sektor-sektor perekonomian dari wilayah lain. Karena pertumbuhan sektor-sektor perekonomiannya tergolong dalam pertumbuhan yang cepat, maka wilayah yang bersangkutan juga merupakan wilayah yang progresif (maju).
40
B. Kuadaran II. Dapat di interpretasikan sebagai sektor perekonomian di suatu wilayah yang memiliki laju pertumbuhan yang cepat, tetapi sektor tersebut tidak mampu bersaing dengan sektor perekonomian dari daerah lain. C. Kuadran III. Menginterpretasikan bahwa sektor perekonomian di suatu wilayah yang memiliki laju pertumbuhan sektor perekonomian yang lambat dan tidak mampu bersaing dengan wilayah lain. Jadi wilayah tersebut tergolong pada wilayah yang memiliki pertumbuhan yang lambat. D. Kuadran IV. Menginterpretasikan bahwa sektor perekonomian pada suatu wilayah yang memiliki pertumbuhan yang lambat, tetapi sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor perekonomian dari wilayah lain. Pada kuadran II dan IV terdapat garis diagonal yang memotong kedua daerah tersebut. Bagian atas garis diagonal mengindikasikan bahwa suatu wilayah merupakan wilayah yang progresif, sedangkan di bawah garis diagonal berarti suatu wilayah yang pertumbuhannya lambat. Berdasarkan nilai persen PPj dan PPWj, maka dapat diidentifikasi pertumbuhan suatu sektor atau suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Kedua komponen tersebut (PPj dan PPWj) apabila dijumlahkan akan didapat nilai pergeseran bersih (PBj) yang mengidentifikasikan pertumbuhan suatu wilayah.
PBj dapat dirumuskan sebagai berikut: PBj = PPj + PPWj Adapun:
PPj
= PP1j + PP2j + ...... + PPnj
PPWj = PPW1j + PPW2j +...... + PPWnj
41
Di mana:
PBj
= pergeseran bersih wilayah ke j
PPj
= komponen pertumbuhan proporsional dari seluruh sektor untuk wilayah ke j
PPWj = komponen pertumbuhan pangsa wilayah dari seluruh sektor untuk wilayah ke j Pergeseran bersih sektor pertanian di Kabupaten Karawang dapat dirumuskan sebagai berikut.
PB1j = PP1j + PPW1j Di mana:
PB1j
= pergeseran bersih sektor pertanian di Kabupaten Karawang
PP1j
= komponen pertumbuhan proporsional sektor pertanian di Kabupaten Karawang
PPW1j = komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor pertanian di Kabupaten Karawang. Persentase perubahan PDRB, PRj, PPWj, dan PBj akan mengidentifikasi pemerataan suatu sektor atau suatu wilayah dalam hal pertumbuhan. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut:
%ΔPDRBJ =
% PN j =
% PPj =
( PDRB tahun akhir − PDRB tahun dasar ) *100% PDRB tahun dasar PN j
PDRB tahun dasar PPj
PDRB tahun dasar
* 100%
* 100%
42
% PPW j =
% PB j =
PPW j PDRB tahun dasar PPj + PPW j
PDRB tahun dasar
* 100%
* 100%
Apabila PB1j ≥ 0, maka pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Karawang termasuk ke dalam kelompok progresif (maju). Sedangkan apabila PB1j ≤ 0, maka pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Karawang termasuk pertumbuhan lambat. Begitu pula apabila PBj ≥ 0, maka pertumbuhan wilayah Kabupaten Karawang tersebut masuk ke dalam pertumbuhan progresif, sedangkan apabila PBj ≤ 0, maka pertumbuhan wilayah Kabupaten Karawang tersebut termasuk dalam pertumbuhan yang lambat. Analisis pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dengan menggunakan analisis shift share dapat dipermudah dengan menggunakan software komputer program Microsoft Excell. Hasil perhitungan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi atau menganalisa pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Karawang.
3.4.
Definisi Operasional
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau daerah dalam suatu periode tertentu adalah data PDRB. Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit ekonomi. Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan
43
PDRB atas Dasar Harga Konstan. PDRB atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung atas dasar harga berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas Dasar Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar. PDRB yang akan dianalisis adalah PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 menurut lapangan usaha. Data-data PDRB yang dibutuhkan adalah data PDRB Kabupaten Karawang dan data PDRB Provinsi Jawa Barat. Tahun 1993 adalah tahun dasar analisis dan tahun 2005 adalah sebagai tahun akhir analisis. Tahun dasar analisis merupakan tahun dasar yang dijadikan patokan untuk menganalisis atau tahun yang dijadikan sebagai titik awal melihat pertumbuhan sektor-sektor perekonomian. Sedangkan tahun akhir analisis merupakan tahun yang dijadikan sebagai titik akhir. 3. Sektor Ekonomi Sektor ekonomi adalah kesatuan dari unit-unit produksi yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu. Sektor-sektor ekonomi yang dianalisis di Kabupaten Karawang, antara lain: (1) sektor pertanian, (2) sektor pertambangan, (3) sektor industri pengolahan, (4) sektor listrik, gas dan air, (5) sektor bangunan, (6) sektor perdagangan, (7) sektor pengangkutan dan komunikasi, (8) sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan (9) sektor jasa.
IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN
4.1.
Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Karawang terletak di bagian Utara Provinsi Jawa Barat yang
secara geografis terletak antara 107002’-170040’ Bujur Timur 5056’-6034’ Lintang Selatan. Secara administratif, Karawang mempunyai batas wilayah sebagai berikut;
Sebelah utara batas alam yaitu Laut Jawa
Sebelah timur Karawang berbatasan dengan Kabupaten Subang.
Bagian Tenggara Kabupaten Karawang berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta
Bagian Selatan Kabupaten Karawang berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Cianjur
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bekasi Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 km2atau 3,73 persen dari
luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat sehingga sebagian besar lahannya digunakan sebagai lahan pertanian.
4.2.
Pemerintahan Kabupaten Karawang terdiri dari 25 kecamatan dengan jumlah desa
seluruhnya 297 desa dan 12 kelurahan. Jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Klari yaitu sebayak 20 desa. Sedangkan jumlah desa yang sedikit terdapat di Kecamatan Majalaya yaitu sebanyak 5 desa.
45
4.3.
Kondisi Penduduk Penduduk merupakan salah satu modal dalam pelaksanaan pembangunan,
karena penduduk itu sendiri merupakan objek sekaligus subjek dari pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Karawang termasuk dalam jumlah penduduk yang menengah. Pada tahun 2004 jumlah penduduk Kabupaten Karawang mencapai 1.934.272 jiwa, sedangkan tahun 2005 jumlah penduduk meningkat menjadi 1.971.463 jiwa berarti terjadi peningkatan penduduk sekitar 37.191 jiwa atau sebesar 1,92 persen dari tahun sebelumnya.
4.4.
Ketenagakerjaan Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berusia 10
tahun ke atas dan terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi Yang Bekerja dan Pencari Kerja. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja jumlah pencari kerja terdaftar hanya sebanyak 15.782 orang, sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja hanya 2.636 orang (10,55 persen). Artinya bila diamati dari banyaknya pencari kerja yang belum ditempatkan dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Karawang relatif besar. Pada Tabel 4.4, menunjukkan sektor yang menggunakan tenaga kerja terbesar adalah sektor industri pengolahan dengan jumlah tenaga kerja 90.168 orang. Sedangkan sektor yang paling sedikit menggunakan tenaga kerja pada bulan desember 2005 adalah sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebanyak 618 orang. Sektor pertanian pada bulan Desember 2005 menggunakan tenaga kerja sebanyak 1601 orang.
46
Tabel 4.4. No
Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karawang Bulan Desember Tahun 2005.
Sektor 1281 464 83380 333 1155 899 166 2309
Menggunakan Tenaga Kerja 502510<10 99 49 24 245 41 34 0 121 98 40 8 5059 1417 253 59 215 20 39 11 365 97 25 39 124 1057 750 302 337 63 112 13 683 549 322 68
6380 96421
771 8058
>100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri pengolahan Listrik dan Gas dan Air bersih Bangunan/Konstruksi Perdagangan, hotel dan restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan,Persewaan dan Jasa perusahaan Jasa-jasa Total
434 3776
443 2018
163 663
Total 1601 731 90168 618 1681 3132 691 3931 8191 110936
Sumber: BPS, 2005
4.5.
Perekonomian Kabupaten Karawang Tabel 4.5 menunjukkan sektor pertambangan memiliki laju pertumbuhan
terbesar yaitu 2.846,61 persen pada tahun 2001. Sedangkan pada tahun 2002 sektor pertambangan mengalami laju pertumbuhan yang negatif sebesar -17,71 persen dan tahun 2005 meningkat menjadi 16,55 persen. Pada tahun 2001 sektor listrik, gas dan air bersih memiliki laju pertumbuhan terbesar kedua setelah sektor pertambangan yaitu 8,46 persen. Sedangkan tahun 2003 sektor listrik, gas dan air bersih sempat mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -20,43 persen dan meningkat kembali pada tahun 2005 menjadi 33,63 persen. Sektor ini merupakan sektor yang memiliki laju pertumbuhan terbesar pada tahun 2005. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor listrik, gas dan air bersih sangat diperlukan di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sektor pertanian pada tahun 2002 dan tahun 2003 memiliki laju pertumbuhan yang negatif, sedangkan pada tahun 2001, tahun 2004 dan tahun 2005 sektor ini memiliki laju pertumbuhan yang positif. Hal ini menunjukkan
47
kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Karawang mulai meningkat. Tabel 4.5. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karawang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001-2005 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri pengolahan Listrik dan Gas dan Air bersih Bangunan/Konstruksi Perdagangan, hotel dan restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan,Persewaan dan perusahaan Jasa-jasa PDRB Tanpa MIGAS
Jasa
2001 3.10 2 846.61 5.40 8.46 3.40 4.79 5.78 5.52
2002 -5.49 -17.71 6.40 17.01 3.70 6.99 5.99 5.69
Tahun 2003 -1.78 17.19 4.12 -20.35 6.10 5.12 4.27 6.03
2004 7.10 6.96 5.34 16.98 10.00 5.50 6.65 6.51
2005 4.35 16.55 5.21 33.63 4.94 6.06 4.98 5.40
2.08 4.77
3.73 4.70
3.81 3.01
5.26 6.01
6.15 5.90
Sumber: BPS Karawang, 2005.
Secara keseluruhan perekonomian Kabupaten Karawang masih bertumpu pada sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor
banguanan,
sektor
industri
pengolahan,
sektor
jasa-jasa,
sektor
pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan sektor perdagangan. Hal ini terlihat laju pertumbuhan tahun 2005. Kesemua sektor ekonomi Kabupaten Karawang memiliki laju pertumbuhan yang positif.
V. HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1.
Analisis PDRB Kabupaten Karawang dan PDRB Jawa Barat Pada kurun waktu 1993-2005 kondisi perekonomian Kabupaten Karawang
mengalami kenaikan dan penurunan pertumbuhan, akibat terjadinya beberapa fenomena ekonomi di Kabupaten Karawang. Dalam kurun waktu tersebut, seluruh sektor-sektor ekonomi Kabupaten Karawang memiliki pertumbuhan yang positif dengan laju pertumbuhan sebesar 74,69 persen. Sektor yang memiliki pertumbuhan terkecil adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yaitu sebesar 12,03 persen. Hal ini disebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan untuk menyimpan uangnya dan tingginya tingkat bunga menyebabkan para kreditor enggan untuk meminjam uang pada perbankan maupun jasa keuangan lainnya yang ada di Kabupaten Karawang. Laju pertumbuhan terkecil kedua adalah sektor pertanian dengan pertumbuhan sebesar 15,19 persen. Rendahnya tingkat pertumbuhan sektor pertanian lebih disebabkan banyaknya lahan pertanian yang produktif berubah fungsi menjadi pemukiman atau kawasan industri di Kabupaten Karawang. Sedangkan sektor yang memiliki laju pertumbuhan terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 1179,94 persen dengan kontribusi sebesar Rp 9.120 juta pada tahun 1993 dan meningkat menjadi Rp 116.731,3 juta. Meskipun kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Karawang bukan yang terbesar tetapi sektor ini memiliki pertumbuhan yang tertinggi pada periode 19932005. Tingginya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Karawang karena langkanya pertambangan dan penggalian di Jawa Barat.
49
Sehingga sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Karawang termasuk dalam urutan terbesar ketiga dalam kontribusinya terhadap PDRB Jawa Barat. Pada Tabel 5.1, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Karawang dengan nilai Rp 633.065 juta pada tahun 1993 meningkat menjadi Rp1.374.472 juta pada tahun 2005, meskipun memiliki tingkat kontribusi terbesar terhadap PDRB tetapi sektor industri pengolahan di Kabupaten Karawang memiliki tingkat pertumbuhan terbesar ketiga dengan nilai 117,14 persen. Hal ini disebabkan bahan baku perindustrian baik yang didatangkan dari luar daerah maupun luar negeri terhambat sehingga berakibat pada tingkat produksi. Tabel 5.1. PDRB Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 19932005 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (juta rupiah) No
Sektor
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Total
PDRB Kabupaten Karawang
PDRB Provinsi Jawa Barat
PerubahanPDRB Karawang
1993 460963.00
2005 530999.80
1993 9107764.00
2005 8599000.00
Dalam juta 70036.80
% 15.19
9120.00 633065.00 47095.00 81488.00 546685.00 133105.00 54074.00 209252.00 2174847.00
116731.30 1374472.00 149540.40 98791.45 949717.30 227602.00 60577.96 290885.80 3799318.00
637458.00 14683931.00 1169776.00 3220480.00 9919222.00 3080943.00 2546718.00 5184820.00 49551112.00
2939000.00 26973000.00 2266000.00 2569000.00 12269000.00 4125000.00 3459000.00 6894000.00 70093000.00
107611.30 741407.40 102445.40 17303.45 403032.30 94497.03 6503.96 81633.77 1624471.00
1179.94 117.11 217.53 21.23 73.72 70.99 12.03 39.01 74.69
Sumber: BPS 2005 Keterangan: 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel dan restoran 7. Transportasi dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa
Laju pertumbuhan terbesar kedua adalah sektor listrik, gas dan air bersih yaitu 217,52 persen dengan kontribusi sebesar Rp 47.095 juta pada tahun 1993 meningkat menjadi Rp 149.504,4 juta. Besarnya tingkat pertumbuhan sektor
50
listrik, gas dan air bersih disebabkan makin banyaknya rumah tangga, industri dan pemerintah yang memerlukan listrik, gas dan air bersih, sehingga walaupun terjadi goncangan ekonomi tidak akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan sektor ini. Sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki tingkat pertumbuhan yang hampir sama yaitu sebesar 73,72 persen untuk sektor perdagangan dan 70,99 persen untuk tingkat pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor perdagangan memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kabupaten Karawang yaitu sebesar RP 546.685 juta pada tahun 1993 meningkat menjadi Rp 949.717,3 juta pada tahun 2005. Sektor pengangkutan memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar Rp133.105 juta pada tahun 1993 meningkat menjadi Rp 227.602 juta pada tahun 2005. Sedangkan sektor bangunan dan sektor jasa-jasa memiliki tingkat pertumbuhan yang tidak jauh berbeda yaitu sebesar 21,23 persen untuk sektor bangunan dan sebesar 39,01 persen untuk sektor jasa-jasa. PDRB Provinsi Jawa Barat kontribusi terbesar dimiliki oleh sektor industri pengolahan yaitu sebesar Rp 14.683.931 juta pada tahun 1993 dan meningkat menjadi Rp 26.973.000 juta pada tahun 2005. Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi terkecil terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat adalah sektor pertambangan sebesar Rp 637.458 pada tahun 1993 sedangkan tahun 2005 sektor yang memiliki kontribusi terkecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih yaitu Rp 2.266.000 juta.
51
5.2.
Rasio PDRB Kabupaten dan PDRB Provinsi Jawa Barat Nilai PDRB sektor perekonomian Kabupaten Karawang maupun PDRB
Jawa Barat dalam kurun waktu 1993-2005 memiliki pertumbuhan yang positif, kecuali sektor pertanian dan sektor bangunan di Jawa Barat yang memiliki nilai pertumbuhan yang negatif. Nilai PDRB Kabupaten Karawang dan PDRB Jawa Barat setiap sektor diperbandingkan antara dua titik waktu, yaitu tahun 1993 sebagai tahun dasar analisis dan tahun 2005 sebagai tahun akhir analisis, sehingga setiap sektor ekonomi akan memiliki nilai rasio yang berbeda-beda. Rasio sektor perekonomian di Kabupaten Karawang dan PDRB Jawa Barat disajikan dalam bentuk nilai Ra, Ri dan ri. Nilai Ra periode1993-2005 adalah sebesar 0,41, nilai tersebut diperoleh dari selisih antara total PDRB Jawa Barat tahun 2005 dengan total PDRB Jawa Barat tahun 1993 dibagi dengan total PDRB Jawa Barat tahun 1993. Karena merupakan pembagian total PDRB Jawa Barat, maka nilai Ra sama untuk semua sektor di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nilai Ra yang bernilai positif (Ra>0) mengindikasikan perekonomian Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 0,41. Nilai Ri diperoleh dari selisih antara PDRB Jawa Barat setiap sektor pada tahun 2005 dengan PDRB Jawa Barat setiap sektor tahun 1993 dibagi dengan PDRB Jawa Barat setiap sektor pada tahun 1993. Pada Tabel 5.2, hampir setiap sektor ekonomi memiliki nilai Ri yang positif, kecuali sektor pertanian dan sektor bangunan memiliki nilai negatif. Sektor pertanian memiliki nilai pertumbuhan negatif yaitu sebesar -0.5, disebabkan karena semakin banyaknya lahan pertanian di Jawa Barat beralih fungsi menjadi perumahan dan bisnis. Sedangkan
52
pertumbuhan sektor bangunan sebesar -0.20, disebabkan oleh fenomena ekonomi antara lain terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 1997, sehingga suku bunga meningkat. Hal ini akan mengakibatkan harga bahan bangunan meningkat karena sebagian bahan baku masih diimpor, sehingga daya beli masyarakat menurun. Selain itu banyaknya proyek-proyek konstruksi baik pemerintah maupun swasta dibatalkan dan terhambatnya saluran dana dari perbankan. Tabel 5.2. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rasio PDRB Kabupaten Karawang dan PDRB Jawa Barat (Nilai Ra, Ri dan ri) Sektor
Pertanian Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Total
Ra 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
Ri ri -0.05 0.15 3.61 11.79 0.83 1.17 0.93 2.17 -0.20 0.21 0.23 0.73 0.34 0.71 0.36 0.12 0.33 0.39 0.41 0.74
Sumber: BPS Data Diolah
Nilai Ri terbesar dimiliki oleh sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 3,61, besarnya pertumbuhan sektor pertambangan disebabkan masih banyaknya pelaku ekonomi yang memerlukan minyak dan gas bumi, baik untuk dipakai sehari-hari maupun untuk keperluan industri. Nilai ri diperoleh dari selisih PDRB setiap sektor Kabupaten Karawang tahun 2005 dengan PDRB setiap sektor Kabupaten Karawang tahun 1993 dibagi PDRB setiap sektor Kabupaten Karawang tahun 1993. Semua sektor ekonomi Kabupaten Karawang memiliki nilai ri yang lebih dari nol (ri>0). Hal ini menunjukkan bahwa semua sektor tersebut memberikan kontribusi yang positif
53
terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Karawang. Sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki nilai ri yang terbesar yaitu 11,79. Sedangkan sektor yang memiliki nilai ri terkecil adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, yakni sebesar 0,12.
5.3.
Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah Periode 1993-2005 Pada analisis shift share terdapat tiga variabel pertumbuhan yang
mempengaruhinya yaitu komponen pertumbuhan regional (PR), komponen pertumbuhan proporsional (PP) dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW). Komponen pertumbuhan regional menjelaskan perubahan kebijakan ekonomi Jawa Barat mempengaruhi perekonomian semua sektor di Kabupaten Karawang. Pada periode 1993-2005 kebijakan regional yang mempengaruhi perekonomian wilayah adalah Otonomi Daerah yang dikeluarka oleh pemerintah pusat untuk menyeimbangkan keuangan antara pusat dan daerah pada tahun 2000. Karena merupakan suatu kebijakan secara regional berarti persentase nilai komponen PR sama dengan persentase laju pertumbuhan regional, yaitu sebesar 41,46 persen. Tabel 5.3.1.
Komponen Pertumbuhan Regional Kabupaten Karawang pada Tahun 1993-2005 (Juta rupiah)
No Sektor 1 Pertanian 2 Pertambangan dan Penggalian 3 Industri pengolahan 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 5 Bangunan 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 7 Pengangkutan dan Komunikasi 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9 Jasa-jasa 10 Total Sumber: BPS Data Diolah
Pertumbuhan Regional 191096.600 3780.783 262443.200 19523.680 33781.630 226633.500 55179.950 22416.890 86747.420 901603.700
54
Tabel 5.3.1, menunjukkan pertumbuhan ekonomi regional dalam waktu 1993-2005 telah mempengaruhi peningkatan PDRB Kabupaten Karawang sebesar Rp 910.603,7 juta (41,46 persen). Tetapi pada Tabel 5.1, perubahan PDRB Kabupaten Karawang sebenarnya sebesar Rp 1.624.471 juta (74,69 persen). Perbedaan nilai tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh pertumbuhan proporsional yang menurun sebesar Rp -73.998,9 juta (-3,40 persen), dan pengaruh daya saing yang meningkat sebesar Rp 796.866,7 juta (36,64 persen). Dalam kurun waktu 1993-2005, setiap sektor ekonomi Kabupaten Karawang mengalami peningkatan kontribusi terhadap pengaruh pertumbuhan regional dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang. Secara sektoral, peningkatan kontribusi terbesar terdapat pada sektor industri pengolahan sebesar Rp 262.443,2 juta. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan regional, apabila terjadi perubahan kebijakan regional, maka kontribusi sektor industri pengolahan akan mengalami perubahan. Sedangkan sektor ekonomi dengan peningkatan kontribusi terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu dengan nilai Rp 3.780,78 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Karawang tidak dipengaruhi oleh kebijakan regional, berarti adanya perubahan kebijakan regional tidak mempengaruhi kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Karawang. Komponen pertumbuhan yang kedua adalah pertumbuhan proporsional terjadi karena adanya perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri dan
55
perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar. PP menjelaskan perbedaan kenaikan PDRB Jawa Barat tingkat regional dan kenaikan PDRB sektor ekonomi Jawa Barat secara nasional. Sehingga persentase komponen pertumbuhan proporsional untuk semua sektor di seluruh kabupaten di Jawa Barat sama besar, yang berbeda hanya kontribusi masing-masing sektor ekonomi pada setiap kabupaten. Pada
tabel
5.3.2,
secara
keseluruhan
pertumbuhan
proporsional
mengakibatkan penurunan PDRB Kabupaten Karawang sebesar Rp -73.998,9 juta (-3,40 persen). Jika ditinjau berdasarkan perekonomian regional maka terdapat tiga sektor yang memiliki nilai persentase positif (PP>0), yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Hal ini menunjukkan sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan yang cepat. Kontribusi ketiga sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 29.146,98 juta (319,59 persen), sektor industri pengolahan sebesar Rp 267.372,7 juta (42,23 persen), sektor listrik, gas dan air bersih sebesar Rp 24.610,12 juta (52,25 persen). Tabel 5.3.2. Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) Kabupaten Karawang Tahun 1993-2005 (Juta rupiah) No
Sektor
1 Pertanian 2 Pertambangan 3 Industri pengolahan 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 5 Bangunan 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 7 Pengangkutan dan Komunikasi 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9 Jasa-jasa 10 Total Sumber: BPS Data Diolah
Pertumbuhan Proporsional
Rp -216846.00 29146.98 267372.70 24610.12 -50266.10 -97128.50 -10073.90 -3046.58 -17767.30 -73998.90
% -47.04 319.59 42.23 52.25 -61.68 -17.77 -7.57 -5.63 -8.49 -3.40
56
Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan
barang jadi menyebabkan
kontribusi sektor industri di Kabupaten Karawang meningkat untuk memenuhi permintaan tersebut. Berkembangnya perindustrian di Kabupaten Karawang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk dan kesempatan kerja pada sektor industri, sehingga adanya peningkatan tersebut akan mempengaruhi penggunaan listrik, gas dan air bersih. Perubahan ekonomi tidak mempengaruhi masyarakat dalam mengkonsumsi sektor listrik, gas dan air bersih, karena sektor tersebut merupakan kebutuhan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sektor yang memiliki pertumbuhan proporsional negatif (PP<0) adalah sektor pertanian, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasajasa. Hal ini mengindikasikan sektor-sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan yang lambat. Sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor pertanian dengan nilai Rp -216.846 juta (-47,04 persen), penurunan tersebut disebabkan banyaknya lahan pertanian yang produktif berubah fungsi menjadi perumahan dan kawasan perindustrian. Komponen pertumbuhan ketiga adalah pertumbuhan pangsa wilayah. Cepat lambatnya pertumbuhan ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial dan ekonomi serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut. Dalam komponen ini dapat diketahui sektor-sektor yang memiliki daya saing bila dibandingkan dengan sektor ekonomi dari wilayah lain. Sedangkan sektor yang mempunyai daya saing dengan wilayah lain, berarti nilai persentase komponen pertumbuhan pangsa wilayah dari setiap sektor lebih besar dari nol (PPW>0). Sedangkan nilai PPW<0 mengindikasikan
57
sektor tersebut tidak mempunyai daya saing dengan sektor ekonomi di wilayah lain. Pada tabel 5.3.3, dapat diketahui hampir semua sektor memiliki nilai PPW yang positif, kecuali sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang memiliki nilai PPW negatif. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tidak mempunyai daya saing bila dibandingkan dengan sektor ekonomi di wilayah lain di Jawa Barat disebabkan karena naiknya tingkat suku bunga dan rendahnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di perbankan yang ada di Kabupaten Karawang. Tabel 5.3.3. No
Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) Kabupaten Karawang Tahun 1993-2005 (Juta rupiah) Sektor
1 Pertanian 2 Pertambangan 3 Industri pengolahan 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 5 Bangunan 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 7 Pengangkutan dan Komunikasi 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9 Jasa-jasa 10 Total Sumber: BPS Data Diolah
Pertumbuhan Pangsa Wilayah Rp % 95786.41 20.78 74683.54 818.89 211591.60 33.42 58311.63 123.81 33787.89 41.46 273527.30 50.03 49390.97 37.11 -12866.40 -23.79 12653.68 6.05 796866.70 36.64
Dalam kurun waktu 1993-2005 sektor yang memiliki daya saing bila dibandingkan dengan sektor ekonomi pada kabupaten lain di Jawa Barat maupun nasional adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa. Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah pinggiran Jakarta,
58
sehingga akses ke berbagai wilayah sangat mudah. Oleh sebab itu akumulasi pengeluaran maupun pemasukan setiap sektor tidak dihalangi oleh sarana maupun prasarana pendukung
ekonomi
di Kabupaten
Karawang, seperti jalan,
kelembagaan dan kemajuan teknologi. Hal ini menyebabkan hampir semua sektor ekonomi di Kabupaten Karawang memiliki daya saing bila dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Barat. Sektor yang mempunyai daya saing besar adalah sektor pertambangan yaitu Rp 74.683,54 juta (818,89 persen), disebabkan karena langkanya pertambangan di Jawa Barat menyebabkan sektor pertambangan di Kabupaten Karawang menjadi penyumbang terbesar ketiga setelah Indramayu dan Subang di Jawa Barat (BPS, 2005). Sehingga sektor ini memiliki daya saing yang baik bila dibandingkan dengan sektor pertambangan dari kabupaten lain di Jawa Barat. Sektor terbesar kedua adalah sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar Rp 58.311,63 juta (123,81 persen). Perlu diketahui bahwa laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh wilayah lainnya, sehingga dalam laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Karawang juga dipengaruhi olah laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di kabupaten lain yang ada di Jawa Barat.
5.4.
Profil Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karawang dan Pergeseran Bersih Tahun 1993-2005 Analisis profil pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Karawang
bertujuan untuk mengidentifikasikan pertumbuhan PDRB sektor ekonomi di Kabupaten Karawang.
59
Analisis profil pertumbuhan PDRB dengan mengekpresikan nilai persentase pertumbuhan proporsional setiap sektor diplotkan dalam sumbu horizontal sedangkan nilai persentase perubahan pertumbuhan pangsa wilayah kedalam sumbu vertikal. Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Karawang 1000 pertanian Kuadran IV Kuadran I pertambangan
800
pertambangan industri pengolahan listrik
600 400
bangunan 200 PPij -400
listrik perdagangan pengangkutan bangunan 0 jasa industri pengolahan pertanian keuangan 0 200 -200 -200
Kuadran III
Kuadran II
-400
perdagangan pengangkutan 400
keuangan jasa
PWij
Sumber: BPS Data Diolah Gambar 5.4. Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Karawang (1993-2005).
Berdasarkan Gambar 5.4, dalam kurun waktu 1993-2005 sektor ekonomi Kabupaten Karawang berkembang pesat. Hal ini ditandai adanya beberapa sektor memiliki laju pertumbuhan cepat dan mampu bersaing dengan baik bila dibandingkan dengan sektor ekonomi yang sama dari wilayah lain di Jawa Barat. Pada gambar profil pertumbuhan sektor ekonomi di atas menunjukkan bahwa sektor yang memiliki laju pertumbuhan cepat dan mampu bersaing baik dengan wilayah lain adalah sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan sektor listrik, gas dan air bersih (kuadran I).
60
Sektor perekonomian Kabupaten Karawang tidak terdapat dalam kuadran II. Sedangkan sektor yang terdapat dalam kuadran III adalah sektor keuangan, perbankan dan jasa perusahaan, sektor ini memiliki laju pertumbuhan yang lambat dan tidak berdaya saing bila dibandingkan dengan sektor dari wilayah lain. Sektor ekonomi yang terdapat dalam kuadran IV adalah sektor pertanian, sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan sektor jasa-jasa. Sektor-sektor tersebut menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lamban tetapi mempunyai daya saing bila dibandingkan dengan sektor dari wilayah lain di Provinsi Jawa Barat. Sektor yang terdapat di atas garis diagonal adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor ini termasuk dalam kelompok yang progresif. Tabel 5.4. Pergeseran Bersih (PB) Sektor Ekonomi Kabupaten Karawang Tahun 1993-2005 (Juta rupiah) No
Sektor
1 Pertanian 2 Pertambangan 3 Industri pengolahan 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 5 Bangunan 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 7 Pengangkutan dan Komunikasi 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9 Jasa-jasa 10 Total Sumber: BPS Data Diolah
Pergeseran Bersih Rp % -121060.00 -26.26 103830.50 1138.49 478964.30 75.66 82921.76 176.07 -16478.20 -20.22 176398.80 32.27 39317.08 29.54 -15912.90 -29.43 -5113.65 -2.44 722867.80 33.24
Nilai pergeseran bersih (PB) diperoleh dari penjumlahan nilai PP dan PPW. Berdasarkan Tabel 5.4, pada kurun waktu 1993-2005 di Kabupaten Karawang terdapat lima sektor yang memiliki nilai PB positif (PB>0), yaitu, sektor pertambangan sebesar Rp 103.830,5 juta (1138,49 persen), sektor industri
61
pengolahan sebesar Rp 478.964,3 juta (75,66 persen), sektor listrik, gas dan air bersih sebesar Rp 82.921,76 juta (176,07 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 176.398,8 juta (32,27 persen) dan sektor pengangkutan sebesar Rp 39.317,08 juta (29,54 persen). Kelima sektor tersebut dapat dikelompokkan dalam pertumbuhan yang progresif. Hal ini disebabkan Kabupaten Karawang masih termasuk dalam wilayah pinggiran Jakarta, karena letaknya yang strategis didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan untuk akses ke pusat kota atau antarkota, perkembangan perindustrian juga menyebabkan pertumbuhan bagi sektor yang lain seperti sektor listrik, gas dan air bersih. Sektor yang memiliki nilai PB negatif (PB<0) adalah sektor pertanian, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Hal tersebut menunjukkan sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan yang lamban. Nilai PB sektor tersebut adalah -26,26 persen untuk sektor pertanian, -20,22 persen untuk sektor bangunan, -29,43 persen untuk sektor kauangan, persewaan dan jasa perusahan dan untuk sektor jasa-jasa sbesar -2,44 persen. Nilai total pergeseran bersih sektor ekonomi Kabupaten Karawang sebesar 33,24 persen, ini berarti bahwa perekonomian Kabupaten Karawang memiliki laju pertumbuhan yang cepat atau progresif.
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan Dari hasil Analisis Shift Share dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1.
Sektor ekonomi Kabupaten Karawang dalam kurun waktu 1993-2005 yang menunjukkan pertumbuhan yang positif adalah, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar. Sedangkan tingkat pertumbuhan terkecil adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di lembaga keuangan dan tingginya suku bunga menyebabkan kreditor enggan meminjam uang untuk modal usaha.
2.
Dalam kurun waktu 1993-2005 hasil total perubahan kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Kabupaten Karawang yaitu sebesar 74,69 persen, sedangkan nilai pertumbuhan regional sebesar 41,46 persen. Hal ini menunjukkan pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Karawang lebih besar bila dibandingkan dengan pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah lain di Jawa Barat.
3.
Sektor ekonomi pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan dan sektor pengangkutan termasuk dalam sektor progresif, artinya sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan cepat dan mampu bersaing dengan baik bila dibandingkan dengan sektor ekonomi dari wilayah lain. Sedangkan sektor pertanian, sektor bangunan,
63
sektor kauangan dan jasa-jasa termasuk dalam kelompok pertumbuhan yang lamban. Total nilai PB adalah sebesar 33,24 persen, ini berarti bahwa perekonomian Kabupaten Karawang memiliki laju pertumbuhan yang cepat atau progresif. Dalam kurun waktu 1993-2005 perekonomian Kabupaten Karawang tergolong pada pertumbuhan sektor ekonomi yang cepat. Hal ini karena sektor-sektor ekonomi Kabupaten Karawang memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor perekonomian kabupaten lain di Jawa Barat. 4.
Hampir semua sektor ekonomi Kabupaten Karawang memiliki daya saing yang baik bila dibandingkan dengan sektor ekonomi wilayah lain, kecuali sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang memiliki nilai PPW negatif. Artinya sektor keuangan tidak mempunyai daya saing yang baik bila dibandingkan dengan sektor ekonomi wilayah lain. Sektor ekonomi Kabupaten Karawang yang memiliki daya saing baik adalah sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan sektor jasa-jasa.
6.2
Saran Perekonomian Kabupaten Karawang tergolong dalam pertumbuhan yang
cepat dan mampu bersaing baik bila dibandingkan dengan sektor perekonomian dari wilayah lain. Beberapa sektor di Kabupaten Karawang masih bisa ditingkatkan kemampuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah, karena
64
Kabupaten Karawang memiliki potensi yang besar terutama sektor pertanian. Hal ini disebabkan Kabupaten Karawang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor bangunan, dimana kesemua sektor tersebut termasuk dalam pertumbuhan yang lambat. Untuk meningkatkan kontribusi sektor-sektor tersebut diharapkan agar Pemerintah Daerah mampu meningkatkan kinerja masing-masing sektor. Untuk sektor pertanian diharapkan pemerintah daerah menentukan wilayah yang produktif dan non produktif untuk pertanian. Sehingga untuk wilayah yang produktif tidak dijadikan kawasan perindustrian dan pemukiman di wilayah tersebut. Sedangkan untuk wilayah non produktif bagi sektor pertanian dapat dijadikan kawasan industri dan pemukiman di Kabupaten Karawang. Sedangkan peningkatan potensi sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor
bangunan melalui peningkatan peluang ekspor untuk produk-produk
unggulan ke berbagai daerah baik domestik maupun luar negeri, lebih mempromosikan produk lokal dengan sistem jaringan informasi, memajukan industri kecil dan menengah dengan cara pemberian kredit, tetap mempertahankan penyediaan bahan baku baik dari daerah maupun wilayah lain untuk mempertahankan produk-produk unggulan agar mampu bersaing dengan wilayah lain.
DAFTAR PUSTAKA
Azman, S. 2001. Analisis Pembangunan Lokal. [skripsi]. Perpustakaan IPB Bogor. Badan Pusat Statistik. 1983. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karawang 1983-1992. Badan Pusat Statistik. Karawang. ____________________1993. PDRB Kabupaten Karawang Tahun 1993-1998. Badan Pusat Statistik. Karawang. ____________________1999. PDRB Kabupaten Karawang Tahun 1999-2005. Badan Pusat Statistik. Karawang. _____________________1993. PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 1993-1998. Badan Pusat Statistik. Karawang. _____________________1999. PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 1999-2005. Badan Pusat Statistik. Karawang. Budiharsono, S. 2001. Teknik Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. PT Pradnya Paramita. Jakarta. Gunawan, G. 2000. Analisis Pembangunan Lokal. [Skripsi]. Perpustakaan IPB. Fakultas Pertanian. Bogor. Kamaluddin, R. 1998. Perubahan Struktur dan Kegiatan Ekonomi Negara-negara Berkembang. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta. Putra, A. 2004. Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Kota Jambi Sebelum dan Pada Masa Otonomi Daerah. [Skripsi] Perpustakaan IPB. Bogor. Restuningsih. 2004. Analisis Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Perekonomian Di Provinsi DKI Jakarta Pada Masa Krisis Ekonomi. [Skripsi]. Perpustakaan IPB. Bogor. Royan, M. 2006. Analisis Transformasi Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Periode 1993-2004. [Skripsi]. Perpustakaan IPB. Bogor. Soepono, P. 1993. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. BPEP. FE-UGM. Yogyakarta. Soegijoko, B.T.S. dan Kusbiantoro, B.S. 1997. Perencanaan Pembangunan Indonesia. Rasindo. Gramedia. Jakarta Suryana. 2000. Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan. Edisi I. Salemba Empat. Jakarta
66
Tambunan, T. 2001. Perekonomian Indonesia, Konsep Pembangunan Wilayah. Ghalia Indonesia. Jakarta. Todaro, M.P. 1994. Ekonomi untuk Negara Berkembang, Arti Pembangunan (terjemahan), Edisi III. Bumi Aksara. Jakarta.
LAMPIRAN
67
Tabel Lampiran 1. PDRB Kabupaten Karawang Menurut Lapangan Usaha Tahun 1983-2005 Berdasarkan Harga Konstan (juta rupiah). Tahun 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 147.915,27 154.787,47 165.505,00 177.024,10 183.500,60 191.309,85 198.184,97 193.142,97 197.797,67 194.849,60 460.963,00 511.163,00 571.100,00 584.927,00 660.060,00 392.425,00 424.826,00 469.309,00 537.133,00 506.105,00 484.453,00 508.246,00 530.999,80
2 1.737,13 1.633,13 1.724,67 1.788,48 1.789,24 1.841,60 1.919,61 1.951,83 2.071,28 2.308,09 9.120,00 10.945,00 13.627,00 16.468,00 18.838,00 10.364,00 10.588,00 10.146,00 113.446,00 77.995,00 93.673,00 100.157,00 116.731,30
3 43.961,57 54.108,07 58.504,02 60.340,29 70.136,76 78.159,72 90.909,25 107.066,10 120.599,26 134.082,15 633.065,00 774.176,00 928.259,00 1.127.966,00 1.228.768,00 792.481,00 811.518,00 996.677,00 1.063.861,00 1.147.905,00 1.240.223,00 1.306.439,00 1.374.472,00
4 4.686,94 5.813,65 6.793,41 7.938,63 8.562,73 9.912,15 10.819,61 11.46,96 11.574,04 13.844,94 47.095,00 56,563,00 67.709,00 80.863,00 93.302,00 78.913,00 81.071,00 92.289,00 99.918,00 116.744,00 105.543,00 111.905,00 149.540,40
Sektor 5 15354,97 17243,63 18.662,78 20.198,73 21.219,03 23.074,18 26.060,13 29.578,25 3.079,79 34.162,91 81.488,00 99.143,00 119.981,00 139.274,00 158.883,00 71.000,00 72.945,00 77.150,00 81.879,00 86.132,00 89.836,00 94.141,00 98.791,45
6 83.268,55 87.995,73 91.081,33 94.282,08 79.114,40 107.896,20 118.892,40 140.024,60 149.854,30 158.366,30 546.685,00 670.355,00 790.156,00 890.294,00 1.014,53 581.051,00 650.999,00 696.193,00 719.702,00 793.508,00 848.595,00 895.449,00 949.717.30
7 1.939,61 24.495,70 28.999,00 34.113,90 36.310,00 41.490,20 42.423,20 44.741,40 47.012,70 54.956,00 133.105,00 141.638,00 155.044,00 189.426,00 224.423,00 162.481,00 163.889,00 170.487,00 183.069,00 194.797,00 203.035,00 216.815,00 227.602,00
8 2.752,33 2.994,81 3.230,80 3.485,39 3.718,40 4.333,18 5.177,12 6.260,19 7.239,66 9.515,86 54.074,00 71.467,00 88.684,00 115.596,00 142.454,00 27.675,00 28.320,00 44.760,00 49.879,00 52.194,00 54.339,00 57.475,00 60.577,96
9 18.042,71 18.828,76 19.620,21 20.448,18 21.059,45 21.449,24 21.871,90 23.337,96 24.774,23 25.881,64 209.252,00 231.911,00 247.876,00 269.862,00 287.290,00 229.563,00 233.705,00 236.977,00 240.147,00 249.915,00 260.308,00 274.045,00 290.885,80
Sumber: BPS Karawang Keterangan: 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan restoran
7. Transportasi dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa
