PERTEMUAN KEDUA PENAWARAN

Ilmu Ekonomi /23 September 2012

Ika Atikah, S.Hi, M.H

PERTEMUAN KEDUA PENAWARAN Yang dimaksud dengan penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Seperti halnya dengan permintaan, teori penawaran dikenal dengan jumlah barang yang ditawarkan. Khususnya yang dimaksud penawaran merupakan gabungan seluruh jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada pasar tertentu, periode tertentu dan berbagai variasi tingkat harga tertentu. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produsen menawarkan produknya di pasar : 1. Harga barang 2. Harga barang-barang lainnya/ harga bahan baku 3. Kebijakan pemerintah 4. Anggaran/dana/budget 5. Daya konsumsi masyarakat/tingkat permintaan 6. Ongkos dan biaya produksi 7. Tujuan produksi dari perusahaan 8. Teknologi yang digunakan Penawaran dapat dilakukan dengan ditentukan oleh harga, yaitu besar kecilnya perubahan suatu penawaran ditentukan oleh perubahan harga. Hal ini berlaku

perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan (penawaran). Menurut Alfred Marshall penemu konsep tersebut disebut sebagai Hukum Penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Menurut Sadino Sukirno dalam Bukunya “Mikro Ekonomi Teori Pengantar”, Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang,

1



semakin banyak jumlah barang tersebut ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Contoh Daftar Penawaran Buku Tulis : Keadaan

Harga (Rupiah)

Jumlah yang ditawarkan (unit)

A

5000

900

B

4000

800

C

3000

600

D

2000

375

E

1000

100

Gambar di atas menunjukkan jumlah penawaran pada berbagai tingkat harga dinamakan daftar penawaran. Tabel di atas menunjukkan buku tulis wujud dalam suatu pasar. Harga yang ditawarkan Rp.5000 para penjual akan menawarkan sebanyak 900 buku tulis. Jumlah yang akan ditawarkan menjadi semakin sedikit pada harga yang lebih rendah. Pada harga Rp.1000, para penjual hanya bersedia menawarkan 100 buku tulis. Kurva Penawaran Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dalam analisis ekonomi, penawaran berarti keseluruhan kurva penawaran. sedangkan jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Lalu, bagaimana hubungan antara penawaran terhadap harga? Secara teori apabila jumlah barang yang ditawarkan sangat banyak (melebihi jumlah permintaan) maka harga barang tersebut cenderung akan turun, sebaliknya jumlah penawaran barang tersebut relatif sedikit (lebih sedikit dari permintaan) maka harga akan cenderung naik.

2



Secara teori dijelaskan pada suatu pasar terdapat penawaran suatu produk yang relatif sangat banyak sehingga : 1. Barang yang tersedia di pasar dapat memenuhi semua permintaan untuk mempercepat penjualan produsen akan menurunkan harga jual produk tersebut. 2. Penjual akan berusaha untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungannya dengan cara secepat mungkin memperbanyak jumlah penjualan produknya (mengandalkan turn over yang tinggi). Sebaliknya, bila suatu pasar penawaran suatu produk relatif sedikit, maka yang terjadi adalah harga akan naik. Bila : 1.

Barang yang tersedia pada produsen/penjual relatif sedikit sehingga manakala jumlah permintaan stabil maka produsen akan berusaha menjual produknya dengan menaikkan harga jualnya.

2.

Produsen/penjual hanya akan meningkatkan keuntungannya dari menaikkan harga. Teori yang menerangkan hubungan antara permintaan terhadap harga

merupakan pernyataan positif yang disebut sebagai Teori Determinasi Penawaran. Teori Determinasi Penawaran merupakan perbandingan terbalik antara penawaran terhadap harganya, yaitu apabila penawaran naik maka harga relatif akan turun, sebaliknya bila penawaran turun maka harga relatif akan naik. Hukum Permintaan dan Penawaran merupakan Hukum Ekonomi Hukum permintaan menjelaskan adanya kepekaan tingkat permintaan pasar terhadap perubahan harga secara sepihak kearah yang berlawanan, dan sebaliknya secara sepihak juga perubahan harga di pasar berpengaruh lurus terhadap penawaran pasar. Sebenarnya pasar tidak terbentuk hanya karena ada konsumen saja atau karena ada produsen saja, melainkan karena adanya konsumen dan produsen yang saling membutuhkan. Sedangkan harga adalah informasi yang dijadikan parameter untuk melakukan transaksi. Namun bila pada kenyataannya hukum permintaan serta hukum penawaran secara bersama-sama berlaku dipasar tertentu, maka kondisi seperti ini hargalah yang menyesuaikan diri terhadap perubahan permintaan dan penawaran

3



tersebut dan akan membawanya pada keseimbangan sebagaimana yang diyakini oleh para ekonom ortodoks (Klasik dan Keynesian). Pernyataan yang mengisyaratkan bahwa harga setiap barang akan menyesuaikan diri untuk membawa permintaan dan penawaran barang pada suatu barang tertentu ke arah keseimbangan yang disebut Hukum Permintaan dan Penawaran. Fenomena ekonomi yang berhubungan dengan harga yang mempengaruhi permintaan dan penawaran atau sebaliknya penawaran dan permintaan yang mempengaruhi harga inilah yang dimaksud dengan hukum ekonomi atau dalam bahasa yang terdengar lebih elegan sebagai Hukum D & S. PENGARUH FAKTOR BUKAN HARGA TERHADAP PENAWARAN Penawaran suatu barang ditentukan oleh harga itu sendiri dan juga oleh beberapa faktor lainnya. Untuk melengkapi analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, perlu diteliti peranan faktor-faktor lainnya dalam mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. 1. Harga Barang Lain Barang-barang ada saling bersaing satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang-barang seperti itu menimbulkan pengaruh penting terhadap penawaran suatu barang. Oleh karena itu, kenaikan biaya produksi di luar negeri terhadap suatu barang produksi yang diimpor akan menjadi mahal harganya. Misalnya beberapa konsumen lebih suka membeli buku tulis buatan produsen dalam negeri dan menaikkan permintaan terhadap buku tulis tersebut. Kenaikan permintaan ini akan memberikan dorongan kepada produsen dalam negeri untuk menaikkan produksi dan penawaran buku tulis. 2. Biaya untuk Mempengaruhi Faktor Produksi Pembiayaan terhadap faktor produksi merupakan pengeluaran yang sangat penting dalam proses produksi berbagai perusahaan. Pengeluaran tersebut mempunyai peranan sangat besar dalam menentukan biaya produksi. Tanpa adanya kenaikan produktivitas dan efisiensi, kenaikan harga faktor-faktor produksi akan menaikkan biaya produksi. Di beberapa perusahaan kenaikan pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi akan menyebabkan biaya produksi melebihi hasil penjualannya

4



dan perusahaan mengalami kerugian. Hal ini dapat menimbulkan penutupan usaha dan jumlah barang menjadi berkurang. 3. Tujuan Perusahaan Dalam teori ekonomi perusahaan berusaha memaksimumkan keuntungan. Tiap perusahaan tidak berusaha untuk menggunakan kapasitas memproduksinya secara maksimal, tetapi akan menggunakannya pada tingkat kapasitas yang memaksimumkan keuntungannya. Dalam prakteknya perusahaan-perusahaan banyak memiliki tujuan lain. Ada perusahaan yang tidak mau menanggung risiko, dan perusahaan tersebut akan melakukan kegiatan yang lebih aman dan selamat meskipun keuntungan lebih kecil didapatinya. Namun ada pula perusahaan misalnya perusahaan yang dimiliki pemerintah, lebih menekankan mencapai produksi yang maksimal daripada keuntungan yang maksimal. Tujuan dari pada perusahaan yang berbeda, tentu saja menimbulkan efek yang berbeda pula terhadap penentuan tingkat produksi. Oleh karena itu, penawaran suatu barang akan berbeda sifatnya sekiranya terjadi perubahan dalam tujuan yang ingin dicapai perusahaan. 4. Tingkat Teknologi Tingkat teknologi memegang peranan sangat penting dalam menentukan banyaknya jumlah barang yang dapat ditawarkan. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang pesat di berbagai negara terutama disebabkan oleh penggunaan teknologi yang semakin modern. Kemajuan teknologi telah dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, mempertinggi mutu barang dan menciptakan barang-barang baru. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi menimbulkan dua efek yakni : 1) Produksi dapat ditambah dengan lebih cepat 2) Biaya produksi semakin murah Dengan demikian, keuntungan menjadi bertambah tinggi. Jadi, kemajuan teknologi cenderung untuk menimbulkan kenaikan penawaran.

5



KESEIMBANGAN PERMINTAAN DAN PENAWARAN (KESEIMBANGAN PASAR-CETERIS PARIBUS) Dalam hukum permintaan konsumen bertindak rasional, yaitu hanya akan meningkatkan pembeliannya bila harga turun dan menurunkan pembeliannya bila harga naik, sementara itu pada hukum penawaran produsen atau penjual bertindak rasional yaitu hanya akan memperbanyak penjualannya bila harga naik dan menurunkan penjualannya bila harga turun. Bagaimana bisa terjadi pertukaran atau jual beli di pasar? Berdasarkan kenyataan dari kedua hukum, maka tentu saja agar terjadi pertukaran maka si penjual akan mempertahankan pada harga yang menguntungkannya dan si pembeli juga menginginkan tingkat harga yang tidak merugikannya. Tarik menarik antara dua keinginan itu pada akhirnya akan mencapai pada suatu kesepakatan harga dimana penjual bersedia melepas sejumlah barang dengan harga tertentu yang bersedia dibayar oleh konsumen. Kesepakatan harga inilah yang dinamakan keseimbangan permintaan dan penawaran atau terkadang disebut juga keseimbangan harga atau keseimbangan pasar. Keseimbangan harga atas kuantitas barang yang ditawarkan dan yang diminta ini terjadi karena proses hukum permintaan dan penawaran (hukum ekonomi). SURPLUS KONSUMEN DAN SURPLUS PRODUSEN Sehubungan dengan kemampuan membeli berdasarkan daya beli, konsumen di bagi dalam 3 kelompok yaitu : 1. Kelompok konsumen Supermarginal, yaitu konsumen yang kemampuan belinya di atas rata-rata harga pasar. Konsumen ini sejenis individu exclusive yang menganggap bahwa membeli adalah salah satu bagian dari “pamer” kekayaan. Konsumen ini sering mendapatkan surplus dalam belanjanya. 2. Kelompok konsumen Marginal, yaitu konsumen yang kemampuan belinya sama dengan harga pasar (harga keseimbangan pasar). Kelompok konsumen ini merupakan konsumen yang paling rasional akan tetapi jarang ada, karena umumnya konsumen yang membelanjakan uangnya selalu ingin mendapatkan harga yang lebih murah untuk mendapatkan sejumlah barang yang diinginkan.

6



Konsumen ini biasanya membelanjakan uangnya di pasar-pasar yang produknya sudah di bandrol/label. 3. Kelompok konsumen Submarginal, yaitu konsumen yang kemampuan belinya di bawah harga pasar ( di bawah harga keseimbangan pasar). Konsumen ini merupakan konsumen yang paling banyak. Inilah konsumen yang paling realistis. Setiap konsumen menginginkan harga lebih murah dari prefensinya. Tujuannya jelas yaitu agar konsumen bisa mendapatkan kelebihan pembelian atau kelebihan uang. Sedangkan kelompok produsen sehubungan dengan kemampuan menjualnya dibagi dalam 3 kelompok yaitu : 1. Kelompok penjual Supermarginal, yaitu penjual yang berani menjual produknya di bawah pasar. Produsen ini menggunakan konsep dan falsafah produksi dalam pemasaran yaitu memproduksi barang sebanyak-banyaknya lalu menjualnya dengan harga semurah-murahnya namun tetap menguntungkan. 2. Kelompok penjual Marginal, yaitu produsen yang hanya mampu menjual produknya sama dengan harga pasar (harga keseimbangan pasar). Biasanya produsen kelompok ini hanya menjual produknya di tempat-tempat tawarmenawar yang tidak diperkenankan, sehingga penjual membradol produk dagangannya. 3. Kelompok penjual Submarginal, yaitu kelompok yang hanya menjual produknya di atas harga pasar. Produsen dalam kelompok ini menganggap produknya sangat exclusive, tiada duanya (benar-benar hanya satu yang diproduksi), produk yang dijual memiliki nilai sejarah, produsennya sangat ternama dan terkenal atau semacamnya. Analisis surplus baik konsumen maupun produsen sebenarnya hanya ditujukan untuk kelompok konsumen dan produse yang Submarginal dan Supermarginal, karena 2 kelompok inilah yang mungkin mendapatkan surplus dari pembelian atau penjualan produknya. Konsumen akan mendapatkan surplus bila preferensi harga yang diperkirakannya lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar (harga yang terjadi di pasar). Besarnya surplus

7



tentu saja bergantung pada berapa banyak jumlah kuantitas yang akan dibeli dikalikan dengan selisih harga. Sedangkan produsen akan mendapatkan surplus penjualan bila harga jual produknya lebih rendah dari harga yang mampu dibeli oleh konsumen dalam kondisi keseimbangan pasar. Berbicara mengenai penawaran harga seperti yang telah dikemukakan di atas, memiliki

keterkaitan

dalam

praktiknya

dimana

mengikat

suatu

perjanjian

produsen/penjual terhadap penawaran harga suatu barang/jasa kepada pihak lain dengan dibubuhi tanda tangan. keterikatan itu sudah terjadi dalam suatu hukum kontrak/hukum perjanjian, seperti contoh di bawah ini :

8



Nama Paket

9

: Pengadaan Pekerjaan Penggantian & Pemasangan

Compressor AC Kantor Juanda PT. KAI Commuter Satsiun Juanda Lt. 1, Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120 Telp: (021) 3453535 Fax: 34834084

SPPH Jabodetabek & SPH

:

Pemilihan Langsung . Penunjukan Langsung Pembelian Langsung

NPD ACC : 6012/121000/0/009/08/2012/909/12, tanggal 06 Agustus 2012

SURAT PERMOHONAN PENAWARAN HARGA (SPPH) SPPH No. 2012

Cara Pengadaan :

/LL/KCJ/SPPH/VIII/2012 tanggal

SURAT PENAWARAN HARGA (SPH)

Agustus SPH No.

: ______/_____/_____/_____

Tgl:

Agustus 2012 Hal 1 dari 2

Hal: 1 dari 2

Kepada:

Kepada: Nama Penyedia Nama Direktur Alamat Telpon Fax. e-mail No. Rekening

Nama Perusahaan : PT. KAI Commuter Jabodetabek (PT. : _______________________________ KCJ) : _____________________________________ U/P : Pejabat /Ketua Panitia Pengadaan : _______________________________ Alamat : Stasiun Juanda Lt. 1, Jl. Ir. H. Juanda I : _____________________________________ Jakarta Pusat 10120 : _____________________________________ : _____________________________________ Telp/Fax. : 021 345 3535 / 021 348 34084 : ______________________________________ e-Mail : [email protected] Bank __________ Cabang ________ Atas Nama __________________ Instruksi kepada Penyedia Barang/Rekanan: 1. Surat ini berfungsi sebagai Surat Permohonan Penawaran Barang/Jasa (SPPH) dan juga sebagai Surat Penawaran Harga (SPH) bagi Rekanan yang berminat mengajukan penawaran. 2. Penyedia Barang /Jasa mengisi Nomor SPH, Harga Satuan, Harga Penawaran, memberi tanggal, menandatangani SPH diatas materai. 3. Batas Akhir Penyerahan SPH dan Pembukaan Dokumen dilaksanakan pada hari ...... tanggal .... Agustus 2012 Jam .....00 WIB di kantor PT KCJ. 4. Tempat dan Waktu Penyerahan Barang/ Jasa : Stasiun Juanda Lt. 2, Jl. Ir. H. Juanda I – Jakarta Pusat 10120. Selama .... (......) hari kalender. 5. Penyedia Barang/ Jasa berkewajiban untuk mematuhi lampiran I Ketentuan/Persyaratan Umum, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Daftar Kuantitas dan Harga No.

1.

Nama dan Uraian Pekerjaan/Barang

Pengadaan Pekerjaan Penggantian & Pemasangan Compressor AC Kantor Juanda

Jumlah Satuan

1

Harga Satuan (Rp)

Harga Penawaran (Rp)

Harga Negosiasi (Rp)

Paket

(Daftar Kuantitas dan Harga Terlampir) Ketentuan : Jumlah 1. Masa Berlaku Penawaran s/d tanggal .... September 2012. 2. Penyelesaian Pekerjaan Selambat-lambatnya ....(......) hari kalender setelah PPN 10% diterbitkannya SPB/Kontrak/Surat Perjanjian diterima. 3. Pembayaran max. 14 hari kerja setelah Permohonan Pembayaran bila seluruh dokumen pendukung lengkap. Total Harga 4. Spesifikasi Teknik Terlampir A. Daftar Kuantitas dan Harga Harga Penawaran Terbilang :

TT Penyedia :



10

( ……………………… ) TT PT. KCJ :

Harga Sesudah Negosiasi Terbilang :

( ……………………… ) Jakarta, .... Agustus 2012 PT. KAI Commuter Jabodetabek (PT. KCJ) Pejabat /Ketua Panita Pengadaan

Jakarta, ...Agustus 2012 Penyedia Jasa, __________ __________

(Materai Rp. 6.000,-)

(Danung Wiyadi)

( _______________)

KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM SURAT PERMOHONAN PENAWARAN HARGA Nomor : ...../LL/KCJ/SPPH/VIII/2012 Tanggal : ..... Agustus 2012 1. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI & KKN, Para Pihak menjamin bahwa tidak melakukan persengkongkolan antar peserta pengadaan dan pihak terkait lainnya, juga tidak ada para pihak baik peserta pengadaan/Penyedia Barang/Jasa dan personil PT KCJ yang telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung atas Pengadaan ini. Para pihak menyetujui bahwa pelanggaran pada persyaratan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. TATA CARA, Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan pengadaan ini didasarkan pada peraturan pengadaan barang/jasa di PT KCJ. 3. AMANDEMEN, Ketentuan dalam SPPH ini tidak dapat diubah kecuali dibuat perubahannya secara tertulis dan dikirim kepada seluruh peserta. 4. PEMUTUSAN/PEMBATALAN PENGADAAN BARANG, Para Pihak sepakat bahwa tidak akan melakukan tuntutan bila pengadaan ini dibatalkan oleh PT KCJ dikarenakan tidak adanya ketersediaan dana, adanya indikasi kecurangan dan/atau sebab lainnya yang tidak dapat dihindari. Pemutusan/pembatalan Pengadaan Barang ini akan menyampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT KCJ dapat memutuskan SPB dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang bila Penyedia Barang tidak dapat memenuhi ketentuan pada SPB dan bila ada jaminan Penawaran/Pelaksanaan akan dicairkan dan menjadi millik PT KCJ. Jika SPB diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan barang berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang maka Penyedia Barang berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PT KCJ. 5. PERPAJAKAN DAN BIAYA LAIN, Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk membayar semua



pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang disebabkan atas pelaksanaan Pengadaan ini. 6. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, Penyedia Barang berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dipasok tidak melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Penyedia Barang berkewajiban untuk menanggung kerugian atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PT KCJ sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia Barang. 7. JAMINAN MUTU DAN PENGEPAKAN, Penyedia Barang menjamin bahwa Kualitas barang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan serta bebas dari cacat mutu. Penyedia Barang juga menjamin bahwa barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal sampai serah terima. 8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia Barang dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pengadaan barang. Pengalihan seluruh pengadaan barang hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Barang, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya. 9. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan serta membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pengadaan ini. 10. SANGGAHAN, diterima oleh Pejabat Berwenang PT KCJ selambat-lambatnya 4 Hari Kerja setelah pengumuman pemenang atau sebelum kontrak ditandatangani, mana yang lebih dahulu. Jawaban sanggahan dari Pejabat Berwenang PT KCJ bersifat Final. 11. PENGUJIAN DAN PENYERAHAN BARANG, bila diperlukan Pejabat Penerima Barang dapat melibatkan Pemakai/Tanaga Ahli dalam pengujian barang. Pejabat Penguji Barang berhak atas suatu jangka waktu yang ditentukan untuk memeriksa barang pada saat/setelah serah terima barang. Pejabat Penguji berhak untuk menolak barang yang tidak memenuhi spesifikasi yang diatur dalam SPB dan Penyedia Barang diwajibkan segera melakukan pergantian/perbaikan barang dimaksud sesuai rekomendasi Pejabat Penguji. Penyerahan Barang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang. 12. DENDA dilaksanakan jika penyerahan barang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan karena kesalahan Penyedia Barang termasuk karena keterlambatan disebabkan adanya penolakan penerimaan atas barang yang diuji pada butir 8. Perhitungan denda adalah sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai total SPB sebelum PPN untuk setiap satu hari kalender keterlambatan. 13. PENAGIHAN/PEMBAYARAN dilakukan setelah dilaksanakannya pengujian dan rekomendasi atas laporan serah terima Barang yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang serta penyelesaian seluruh dokumen pengadaan terkait yang diperlukan dalam pengadaan ini antara lain Faktur Tagihan, Faktur Pajak, dll. Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan kepada Rekening Bank atas nama Penyedia Barang atau melalui transfer. 14. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PT KCJ dan Penyedia Barang berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPB ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pengadaan barang ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat. 15. SURAT JAMINAN PENAWARAN & PELAKSANAAN, untuk pengadaan diatas Rp. 100.000.000,- Surat Jaminan dikeluarkan oleh Bank Umum, untuk Jaminan Penawaran dapat

11



dikeluarkan oleh asuransi yang mempunyai program surety bond yang diakui oleh Departemen Keuangan RI. Surat Jaminan memuat nama dan alamat pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, pihak penjamin dan nama paket pekerjaan yang dilelangkan. Besaran nilai jaminan penawaran dan pelaksanaan ditetapkan pada setiap paket pengadaan dan dinyatakan dalam angka dan huruf. Surat jaminan mencantumkan pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan penawaran dapat dicairkan sesuai ketentuan, masa berlaku surat jaminan penawaran, batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat jaminan penawaran oleh PT KCJ kepada pihak penjamin, mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1831 dan 1832, dan tandatangan penjamin. 16. SURAT PENAWARAN HARGA (SPH) ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan PT. KCJ

Tanda Tangan Penyedia Jasa

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan bunyi pasal sebagaimana tersebut di atas, maka suatu surat penawaran harga merupakan suatu persetujuan bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga, dengan menandatangani suatu surat penawaran harga tersebut di atas, maka selain para pihak tersebut telah mengesahkan mengenai adanya surat penawaran harga dimaksud, mereka juga telah menyepakati seluruh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat penawaran harga tersebut. Dengan demikian, para pihak tersebut juga memiliki keterikatan dengan seluruh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat penawaran harga dimaksud atau dengan kata lain para pihak memiliki keterikatan dengan surat penawaran harga tersebut. Dalam Hukum Perdata yang didasarkan pada pasal 1320 BW, maka untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat : 1) Mereka sepakat untuk mengikatkan diri; 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal

12



Di dalam ketentuan dari contoh surat penawaran harga di atas terdapat Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Pasal 1266 “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.” Pasal 1267 “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.” Jadi, alasan dikesampingkannya pasal-pasal tersebut di atas adalah agar dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak, maka: a. Pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri (Pasal 1266); b. Pihak yang tidak dipenuhi perikatannya dapat memaksa pihak yang lain untuk memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan dengan membebankan penggantian biaya, kerugian dan bunga (Pasal 1267).

Disebutkan pula dalam surat perjanjian pasal 1831 dan 1832 KUHper yang bunyinya : Pasal 1831 ” Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.” Pasal 1832 “Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya: 1. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual; 2. bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung-menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung; 3. jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi; 4. jika debitur berada keadaan pailit; 5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim. “

13



Mengenai kapan suatu kesepakatan kehendak terjadi sehingga saat itu pula kontrak dianggap telah mulai berlaku, dalam ilmu hukum kontrak dikenal beberapa teori, yaitu: a. Teori Penawaran dan Penerimaan (offer and acceptance) b. Teori Kehendak (wilstheorie) c. Teori Pernyataan (verklarings theorie) d. Teori Pengiriman (verzendings theorie) e. Teori Kotak Pos (mailbox theory) f. Teori Pengetahuan (vernemings theorie) g. Teori Penerimaan (ontvangs theorie) h. Teori Kepercayaan (vetrouwens theorie) i. Teori Ucapan (uitings theorie) j. Teori Dugaan. Berikut ini penjelasan atas masing-masing teori tentang waktu terjadinya kesepakatan kehendak tersebut, yaitu sebagai berikut : a. Teori Penawaran dan Penerimaan (offer and acceptance) yang merupakan teori dasar dari adanya kesepakatan kehendak adalah teori “penawaran dan penerimaan”.yang dimaksudkan adalah bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (offer) dari salah satu pihak dan dikuti dengan penerimaan tawaran (acceptance) oleh pihak lain dalam kontrak tersebut. Teori ini diakui secara umum di setiap sistem hukum, sungguh pun pengembangan dari teori ini banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem hukum Commom law. b. Teori Kehendak (wilstheorie) Teori ini yang bersifat subjektif ini terbilanh teori yang sangat tua. Teori kehendak tersebut (wils theorie,will theory) berusaha untuk menjelaskan jika ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan dalam kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang dikehendaki, sementara apa yang dinyatakan tersebut dianggap tidak berlaku. Seperti telah dijelaskan bahwa teori hasrat ini mempunyai akar dalam hukum Romawi dan mempunyai kemajuan pesat dalam hukum dinegara-negara yang menganut sistem

14



hukum eropa kontinental. Dalam sistem hukum common law teori ini tidak mendapat tempat, sunguh pun disana-sini dalam praktek, terutama yang dikembangkan oleh pengadilan dan hukum Equity, kita dapat juga terpengaruh dari teori hasrat ini. Teori hasrat ini menekankan kepada pentingnya “hasrat” (will atau intend) dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku dan substansi dari suatu kontrak diukur dari hasrat tersebut. Jadi, menurut teori ini yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, tetapi apa yang mereka inginkan. Yang terpenting adalah “manifestasi” dari kehendak para pihak, bukan kehendak yang “aktual”dari mereka. Jadi suatu kontrak mula-mula dibentuk dahulu (berdasarkan kehendak), sedangkan pelaksanaan (atau tidak dilaksanakan) kontrak merupakan persoalan belakangan. Harus diakui bahwa teori hasrat yang bersifat subjektif ini semakin lama semakin terdesak dengan teori-teori yang berorientasi kepada hal-hal yang bersifat objektif dan faktual. c. Teori Pernyataan (verklarings theorie) Teori pernyataan ini bersifat objektif dan berdiri berseberangan dengan teori kehendak seperti yang baru saja dijelaskan. Menurut teori pernyataan ini, apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku. Sebab, masyarakat menghendaki bahwa apa yang dinyatakan itu dapat dipegang. d. Teori Pengiriman (verzendings theorie) Menurut teori pengiriman ini, suatu kata sepakat terbentuk pada saat dikirimnya surat jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu kontrak, karena sejak saat pengiriman tersebut, si pengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirimnya itu. e. Teori Kotak Pos (mailbox theory) Menurut teori ini, suatu penerimaan tawaran dari suatu kontrak, sehingga kontrak dianggap mulai terjadi,adalah pada saat jawaban yang berisikan penerimaan tersebut dimasukkan dalam kotak pos (mail box). Pemikiran di belakang teori ini adalah bahwa kontrak efektif setelah pihak yang ditawari kontrak tersebut sudah menerimanya dan sudah terlepas dari kekuasaannya, yakni ketika dia membalas surat penawaran dan memasukkannya ke dalam kotak surat. Bahwa kemudian apakah pihak lawannya

15



terlambat menerima atau bahkan tidak menerima sama sekali surat jawaban tersebut menjadi tidak relevan. Karena itu, teori kotak pos ini mirip dengan teori pengiriman seperti yang telah disebutkan diatas. Teori kotak pos ini sudah sangat tua umurnya dan sangat luas pemakaiannya. Namun demikian, disepanjang sejarah pemakaian teori kotak pos ini, terdapat beberapa perkecualian sehingga teori ini tidak dapat diterapkan, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut : 1) Jika ditentukan sebaliknya oleh pihak yang melakukan penawaran. Dalam hal ini, sesuai dengan prinsip bahwa pihak yang menawarkan adalah “master” dari penawarannya, mak dia dapat menentukan dengan pasti kapan dan dengan cara bagaimana suatu penerimaan tawaran dianggap telah dilakukan atau telah tidak dilakukan. 2) Jika digunakan media pengiriman berita penawaran yang tidak tepat. Untuk dapat diterapkannya teori kotak pos ini, maka media yang dipakai untuk menerima penawaran juga harus tepat. Umumnya diterima pendapat bahwa media penerimaan tawaran sekurang-kurangnya harus sama dengan media yang dipakai untuk melakukan penawaran. Jika penawaran dilakukan dengan surat tercatat, maka penerimaan juga minimal harus dilakukan dengan surat tercatat. 3) Jika berita penerimaan dikirim oleh agen dari pihak penerima tawaran. Jika pihak yang menerima tawaran mengirim surat penerimaannya melalui kurirnya, berarti surat tersebut belum lepas dari kekuasaaannya. Karena itu, penerimaan dari tawaran tersebut dianggap baru terjadi pada saat surat penerimaan tersebut diterima oleh pihak yang memberikan tawaran. 4) Jika penerimaan telah dikirim dengan media yang tepat tetapi tidak sempurna pengirimannya. Dalam hal ini, penerimaan suatu tawaran dianggap belum diterima jika surat penerimaan tersebut dikirim secara tidak sempurna. Misalnya perangkonya kurang, atau alamatnya tidak lengkap. f. Teori Pengetahuan (vernemings theorie) yang dimaksud dengan “pengetahuan” dalam teori pengetahuan ini (vernemings theorie) adalah pengetahuan dari pihak yang menawarkan. Jadi menurut teori ini, suatu kata sepakat dianggap telah terbentuk pada saat orang yang menawarkan tersebut mengetahui bahwa penawarannya itu telah disetujui oleh pihak yang lainnya. Jadi pengiriman jawaban saja oleh pihak yang menerima tawaran dianggap masih belum

16



cukup, karena pihak yang melakukan tawaran masih belum mengetahui diterimanya tawaran tersebut. g. Teori Penerimaan (ontvangs theorie) Menurut teori penerimaan ini, suatu kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat balasan dari tawaran tersebut telah diterima oleh pihak yang melakukan tawaran tersebut. Dengan demikian, teori ini sangat koservatif, karena sebelum diterimanya jawaban atas tawaran tersebut, kata sepakat dianggap belum terjadi, sehingga persyaratan untuk sahnya suatu kontrak dianggap belum terpenuhi. Beberapa asas dari kontrak sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata adalah: 1.Hukum Kontrak bersifat Hukum Mengatur Sebagaimana diketahui bahwa hukum dapat dibagi kedalam dua bagian yaitu: a. Hukum Memaksa (dwingend recht, mandatory law) b. Hukum Mengatur (aanvullen recht, optional law). Maka hukum tentang kontrak pada prinsipnya tergolong kedalam hukum mengatur. Artinya adalah bahwa hukum tersebut baru berlaku sepanjang para pihak tidak mengaturnya lain. Jika para pihak dalam kontrak mengaturnya secara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut. Kecuali undang-undang menentukan lain. 2. Asas kebebasan berkontrak Salah satu asas dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, dan b. tidak dilarang oleh undang- undang, c. sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, d. sepanjang kontak tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (open sistem) dari hukum kontrak tersebut. 3. Asas Pacta Sunt Servanda Asas Pacta Sunt Servanda (janji itu mengikat) ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang

17



dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. KUH Perdata kita juga menganut prinsip ini dengan melukiskan bahwa suatu kontrak berlaku seperti undangundang bagi para pihak (pasal 1338 KUH Perdata). 4. Asas konsensual dari suatu kontrak Hukum kontrak kita juga menganut asas konsensual. Maksud dari asas konsensual ini adalah bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat-syarat sahnya kontrak lainnya sudah dipenuhi. Jadi, dengan adanya kata sepakat, kontrak tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum, sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban diantara para pihak. Dengan demikian, pada prinsipnya syarat tertulis tidak diwajibkan untuk suatu kontrak. Kontrak lisan pun sebenarnya sah-sah saja menurut hukum. Akan tetapi terhadap beberapa jenis kontrak disyaratkan harus dibuat dalam bentuk tertulis, atau bahkan harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat tertentu, sehingga disebut dengan Kontrak Formal. Ini adalah merupakan perkecualian dari prinsip umum tentang asas konsensual tersebut. 5. Asas obligator dari suatu kontrak Menurut hukum kontrak kita, suatu kontrak bersifat obligator. Maksudnya adalah setelah sahnya suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Tetapi pada taraf tersebut hak milik belum berpindah ke pihak lain. Untuk dapat memindahkan hak milik, diperlukan kontrak lain yang disebut dengan kontrak kebendaan (zakelijke overeenkomst). Perjanjian kebendaan inilah yang sering disebut dengan “penyerahan” (levering).

18

PERTEMUAN KEDUA PENAWARAN

Recommend Documents