HAN Sektoral Pertemuan Kedua HAN Sektoral dan Peraturan Perundang-Undangan
SKEMA HAN HETERONOM Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan landasan/dasar hukum kewenangan
UUD/UU
PEMERINTAH
HAN OTONOM
UU dan Peraturan Per UndangUndangan
Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk untuk tujuan pemerintahan “diciptakan”
NEGARA HUKUM
*) UU sudah pasti Peraturan PerUndang-Undangan Peraturan PerUndang-Undangan belum pasti UU Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut: (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar. Bidang Akademik dan Profesi (AKPRO) Serambi FHUI 2016
Yang berarti Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan. Dilihat dari segi bestuur presiden mempunyai kewenangan aktif untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya.
Jenis-Jenis Peraturan PerUndang-Undangan: 1. Undang-Undang/UU 2. Peraturan PerUndang-Undangan dibawah UU Kedua jenis UU ini dibentuk oleh lembaga yang memegang kewenangan berbeda yaitu lembaga Legislatif dan lembaga Eksekutif. Jadi, berbicara tentang HAN dan Peraturan PerUndang-Undangan adalah tentang HAN, lembaga Legislatif dan lembaga Eksekutif.
Lalu, Apakah DPRD merupakan legislatif? Jawab: Tidak. DPRD bukan legislatif karena DPRD ada akibat sentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk membuat peraturan sendiri sehingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang bertugas untuk mereview peraturan tersebut.
Permasalahan dengan Teori Pembagian Kekuasaan dan Fungsi Pemerintahan Montesquie 1. Legislatif (membentuk UU) 2. Eksekutif (menjalankan UU) 3. Yudikatif (menyelesaikan pelanggaran atas UU) Kenyataannya, Tugas eksekutif tidak hanya menjalankan UU namun diperlukan juga adanya pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.
Bidang Akademik dan Profesi (AKPRO) Serambi FHUI 2016
PRAKTEK TRIAS POLITICA SUSAH DITERAPKAN Mengapa? Legislatif Membentuk UU (legislation) Eksekutif Selain menjalankan UU akhirnya eksekutif juga dituntut membentuk peraturan PerUndang-Undangan dibawah UU untuk mendukung pelaksanaan UU yang dibentuk sebelumnya oleh legislatif.
Delegated Legislation Delegated Legislation jauh lebih banyak dari UU (legislation) Macam-macam delegated legislation diantaranya adalah: 1. 2. 3. 4.
PP Permen (Peraturan Menteri) Perda Peraturan Pemerintah lainnya
BESTUURECHT VS EKSEKUTIF “TRIAS POLITICA” Hadjon lebih menyetujui Bestuurecht, karena pengertian Bestuurecht lebih luas daripada sekedar eksekutif “Trias Politica” yang hanya memerintahkan. Seperti yang ada di dalam pasal berikut ini: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut: (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar. Berarti Presiden memegang kekuasaan pemerintahan.
Bidang Akademik dan Profesi (AKPRO) Serambi FHUI 2016
Untuk kekuasaan pembentukan peraturan perUndang-Undangan, pemerintah diberikan kewenangan pasif tidak berdasarkan Pasal 5 ayat (1), pasal 5 ayat (2) dan pasal 22 UUD 1945 serta perubahannya. Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya. Pasal 22 (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Pasal 22A Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **)
Pasal 22B Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undangundang. **) 1. UU (bersama DPR dan DPD) 2. Peraturan Pemerintahan 3. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (perpu)
*) Perpu dibuat oleh Presiden. Perpu tidak hanya mengganti tetapi dapat membuat peraturan baru yang sebelumnya tidak diatur oleh PerUndang-Undangan. Perpu haruslah dibuat dalam keadaan yang mendesak. Ketika Perpu sudah disahkan namanya tidak lagi Perpu namun Undang-Undang pengesahan Perpu terkait. Bidang Akademik dan Profesi (AKPRO) Serambi FHUI 2016
Instrumen Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 1. 2. 3. 4.
Peraturan PerUndang-Undangan Penetapan (umum-abstrak) Peraturan Kewajiban Perencanaan
Keempat instrumen tersebut merupakan kewenangan pemerintah dalam mengatur dan mengurus negara dan setiap tindakan pemerintah itu selalu ada dasar hukumnya.
HIERARKI TATA PERUNDANG-UNDANGAN
Tata perundang-undangan diatur dalam : 1. Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Urutannya yaitu : 1) UUD 1945; 2) Ketetapan MPR; 3) UU; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Keputusan Presiden; 6) Peraturan Pelaksana yang terdiri dari : Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri. Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.
2. Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundangundangan RI yaitu : 1) UUD 1945; 2) Tap MPR; 3) UU; Bidang Akademik dan Profesi (AKPRO) Serambi FHUI 2016
4) Peraturan pemerintah pengganti UU; 5) PP; 6) Keppres; 7) Peraturan Daerah; Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) UU/Perppu; 3) Peraturan Pemerintah; 4) Peraturan Presiden; 5) Peraturan Daerah. Ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan MPR; 3) UU/Perppu; 4) Peraturan Presiden; 5) Peraturan Daerah Provinsi; 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Bidang Akademik dan Profesi (AKPRO) Serambi FHUI 2016
