HAN Sektoral Pertemuan Pertama Tindakan Administrasi Negara Sumber: Pak Harsanto Nursadi
Negara adalah organisasi kekuasaan (matchtenorganisatie). Maka HAN sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintah. HAN sebagai penyelenggara tugas-tugas tertentu.
Administratief Recht dan Bestuursrecht HAN menurut Atmosudirjo 1. Salah satu fungsi pemerintahan 2. Aparatur (machinery) dan aparatur pemerintahan 3. Proses penyelenggaraan negara HAN menurut Utrecht Jabatan tertinggi sampai jabatan terendah. Gabungan jabatan-jabatan aparat (alat administrasi) yang dibawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian dari kerjaan pemerintah. HAN menurut DIMOCK Aktivitas-aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya dalam arti sempit, aktivitas-aktivitas badan-badan eksekutif dan kehakiman khususnya aktivitas-aktivitas baan eksekutif saja dalam melaksanakan pemerintahan. HAN menurut Safri Nugraha Hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan admiistrasi negara. Atau seluruh aktivitas yang dilakukan oleh administrasi negara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari contohnya: 1. 2. 3. 4.
Layanan masyarakat (public service) Pelaksanaan pembangunan Perekonomian Peningkatan kesejahteraan
Bidang Akademik dan Profesi (AKPRO) Serambi FHUI 2016
HAN menurut DAMEN Hukum untuk mengatur pemerintah penyelenggara pemerintahan berasal dari pemerintah dengan hukum itu digunakan dalam mengatur hubungan dengan pemerintah untuk mempengaruhi tindakan pemerintah. (recht voor van en tegen het overheidsbestuur)
Kewenangan Kewenangan (Stouut) mengutip pendapat Verhey Het begin sel van wetmatigheid van bestuur mengandung 3 aspek diantaranya: 1. Aspek negatif (het negatieve aspect) 2. Aspek formil-positif (het formeel-positieve aspect) 3. Aspek materiil-positif (het materiel-positieve aspect) Tanpa dasar wewenang maka tidak akan ada dan mendapat wewenang.
NEGARA Logemann Negara adalah Organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Fungsi disini dimaksudkan lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Logemann menyatakan bahwa, Fungsi dinamakan jabatan Negara dinamakan organisasi jabatan Pejabat hanya menjalankan tugas dan wewenang karena pejabat tidak “memiliki” wewenang. Pihak yang dimiliki dan dilekati wewenang adalah jabatan.
Bidang Akademik dan Profesi (AKPRO) Serambi FHUI 2016
PEMERINTAH dalam arti luas dan sempit
LUAS
SEMPIT
Negara dalam arti luas (Montesquieu)
Negara tidak termasuk pebentukn perundang-undangan dan peradilan. Pemerintah diartikan sebagai kegiatan Diartikan sebagai administrasi yaitu: negara dalam melaksanakan kekuasaaan 1. Sebagai aparatur pemerintah politiknya yang mencakup kekuasaan: 2. Sebagai salah satu fungsi dan proses 1. Pembentuk Undang-Undang penyelenggara tugas pemerintah. 2. Kekuasaan pelaksana 3. Kekuasaan peradilan
Kewenangan – Wewenang (UU 30 tahun 2014) Kewenangan Kekuasaan badan/pejabat pemerintahan/penyelenggara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Wewenang Hak yang dimiliki badan/pejabat pemerintahan/peyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Cara
Memperoleh
Prajudi, Konijnenbelt dan Indroharto 1. Atribusi 2. Delegasi 3. Mandat
Wewenang Hadjon 1. Atribusi 2. Delegasi
Hadjon tidak memasukkan Mandat kedalam cara memperoleh wewenang karena Mandat tidak termasuk karena itu hanya sebuah penugasan saja kepada bawahan dan pekerjaan sehari-hari.
Bidang Akademik dan Profesi (AKPRO) Serambi FHUI 2016
Perbedaan Atribusi, Delegasi dan Mandat
Atribusi
Delegasi
Mandat
Pemberian wewenang kepada badan/pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 /UndangUndang
Pelimpahan kewenangan dari badan/pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan/pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab yang beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
Pelimpahan kewenangan dari badan/pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan/pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab yang tetap berada pada pemberi mandat.
Pelaksanaan wewenang ke daerah 1. Urusan sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Kewenangan pusat yang menjadi kewenangan absolut. 2. Urusan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disebut kewenangan konkuren. 3. Urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan umum. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaanya dikakukan oleh kementrian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
Urusan Pemerintahan
Asas Pemerintahan Daerah
Absolut
Sentralisasi Dekonsentrasi
Konkuren
Desentralisasi
Pelaksanaannya Dilaksanakan oleh Pusat Pelimpahan wewenang Dilaksanakan di daerah oleh aparatur pusat Penyerahan kewenangan Dilaksanakan di daerah oleh aparatur daerah
Bidang Akademik dan Profesi (AKPRO) Serambi FHUI 2016
Tugas pembantuan
Dekonsentrasi
Umum
“penyerahan” kewenangan untuk kondisi tertentu Dilaksanakan oleh aparatur daerah Dilaksanakan di pusat dan daerah Aparatur daerah yang menjadi wakil pusat
Kata kunci Dekon: Pelimpahan Desen: Penyerahan
HAN mengatur – mengurus
Prajudi, Safri dan DAMEN HAN merupakan Hukum yang mengatur Administrasi Negara dan yang diciptakan oleh Administasi Negara.
Mengatur UUD/UU Mengatur Administrasi Negara
Mempunyai kewenangan Mengatur 1. Administrasi 2. Kedalam 3. Antar administrasi negara
(HAN Heteronom) (HAN Otonom)
Mengatur adalah menciptakan norma hukum dalam situasi umum yang abstrak dan umum yang meliputi: Bidang Akademik dan Profesi (AKPRO) Serambi FHUI 2016
1. 2. 3. 4. 5.
Kewenangan Kelembagaan Aparatur Sipil Negara (ASN/SDM) Aset Keuangan Pembinaan dan Pengawasan
Diciptakan adalah handelingen)
melakukan
tindakan
administrasi
negara
(bestuur
Diciptakan oleh: 1. Badan hukum perdata 2. Orang/masyarakat
Mengurus adalah menciptakan norma dalam situasi umum yang abstrak dan umum dalam situasi individual dan konkrit.
Insturemen Pemerintahan (Pemerintahan dan Administrasi Negara) Untuk siapa?
Apa dan Bagaimana?
Umum
abstrak
1
4
Individual
3 2
konkret
1. Umum-abstrak Contoh: peraturan perundangan yang bersifat mengatur (regeling). 2. Individual-konkret Contoh: keputusan Tata Usaha Negara (administrasi negara) – (beschikking). Bidang Akademik dan Profesi (AKPRO) Serambi FHUI 2016
3. Umum-konkret Contoh: rambu lalu lintas berlaku umum bagi pengguna kendaraan, hanya berlaku di tempat itu saja. 4. Individual-abstrak Contoh: izin gangguan (hinder ordonantie)
Diciptakan Produknya adalah: 1. Keputusan (beschikking) 2. Putusan/penetapan (vonis) Yang mengeluarkan produk tersebut adalah: 1. Presiden (kepala administrasi negara tertinggi) 2. Pejabat administrasi lainnya (yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang) Contoh: - Lurah - Kepala Desa
Bidang Akademik dan Profesi (AKPRO) Serambi FHUI 2016
