Pertemuan dgn Pak Amir Syamsuddin di Sydney Salam Diaspora, Mohon ijin untuk menyampaikan beberapa catatan dari acara pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM beserta teamnya, di KJRI Sydney pada hari Sabtu 12 Oct. Kepada teman2 IDN Australia lainnya yang sempat hadir disana bisa menambah atau memperjelas point yang ada jika diperlukan. 1. Laporan IDN Australia Pada acara pembukaan, IDN Australia yang diwakili oleh Frans Simarmata melaporkan secara garis besar perkembangan IDN Australia dan juga hasil CID2 di Jakarta yang antara lain menggagas terbentuknya IDN Global. Dilaporkan juga kesepakatan IDN yang tertuang dalam naskah "Serempak untuk beraksi - Together for actions" supported by Task Forces, termasuk diantaranya adalah TF Imigrasi dan Kewarganegaraan. Persoalan "DK - Dwi Kewarganegaraan" menjadi sorotan utama dalam hal ini. Sebagai tambahan dari laporan ini, dihadirkan pula testimosi langsung dari salah satu wakil masyarakat Indonesia yang saat ini sudah berubah kewarganegaraannya.menjadi Australian. Pak Heru, yang pernah penah bekerja untuk BPPT, menuturkan secara garis besar perjalanan dan pengalaman hidup beliau dan keluarganya sampai kepada keputusan untuk merubah kewarganegaraan. Intinya adalah masalah ekonomi dan juga kesempatan bekerja di Australia yang berpengaruh besar kepada keputusan mereka untuk merubah kewarganegaraan. 2. Sambutan Menteri, Pak Amir Syamsudin Setelah mendengar laporan IDN dan testimoni dari Pak Heru sebagai wakil masyarakat, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Pak Menteri. Dengan gaya yang sedikit informal, Pak Menteri memulai dengan pantun "Pergi ke Brastagi mampir ke Tanjung Pura” Selamat pagi saudara2 Diaspora. Beliau menanggapi introduction dari IDN Australia soal DK dan juga testamen berganti kewarganegaraan dengan menyatakan bahwa "Tidak ada yang salah" jika seseorang pada suatu waktu tertentu menentukan untuk berpindah kewarganegaraan, baik itu dengan alasan ekonomi atau alasan apapun. Hal ini adalah manusiawi. Dalam kaitannya dengan Diaspora dan harapan2nya pada CID2, beliau mengatakan bahwa pemangku pemerintahan termasuk team Hukum dan HAM mendengarkan dengan baik semua pesan2 yang disampaikan oleh Pak Presiden pada acara CID2. Beliau bahkan mengutip kata2 dari Presiden SBY dalam sambutan CID2 itu, yang antara lain mengatakan "Masih segar dalam ingatan saya bahwa tahun lalu saya menyatakan bahwa tidak boleh ada diaspora Indonesia yang diperlakukan seperti orang asing jikalau pulang ke kampung halamannya. Mudah-mudahan, selama di Indonesia, saudara-saudara dapat merasakan sendiri sambutan kekeluargaan dari rakyat Indonesia. Prinsipnya: sepanjang di kepala, hati dan darah anda ada "Indonesia", maka sepanjang itu pulalah anda akan selalu menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia." Pak Menteri mengatakan bahwa ungkapan seperti itu sudah dijadikan indikasi oleh pemerintah dan jajarannya untuk membuat kebijakan yang dapat mengakomodasi harapan2 tsb. Khususnya bagi jajaran Kementrian Hukum dan HAM, saat ini pun sedang menyiapkan Page 1 of 5
sarana untuk mengakomodasi harapan Diaspora tsb. Beliau juga mengingatkan bahwa pemerintahan saat ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Jika pada masa lalu seorang WNI bisa merasakan kurangnya persamaan dan perhatian, atau diskriminasi karena masalah2 politik atau keyakinan, maka sejak reformasi telah dilakukan koreksi. Hanya saja koreksi itu mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan atau keinginan, sama halnya dengan harapan diapora yang sudah berganti WN. Oleh karenanya, akan dilakukan usaha2 penyesuaian yang sebisa mungkin mendekatkan kepada harapan dalam implementasinya. Upaya penyesuaian contohnya sudah di lakukan dalam UU No 12/2006 mengenai DK terbatas kepada anak2 di bawah usia 18 tahun. Hal ini sudah mencoba banyak mengakomodir kepentingan diaspora. Cuma saja hal ini belum atau tidak bisa memenuhi semua aspirasi dari Diaspora. Pak Menteri mengingatkan bahwa setiap UU sebagai aturan politik, yang harus disepakati secara konsensus (DPR dan pemerintah). Selain itu dipengaruhi pula oleh konfirgurasi politik pada masa saat diproses dan disahkanya UU itu. Secara pribadi, Pak Menteri mendukung semangat Diaspora untuk mengusung ide DK. Alasan utama yang dikemukakan oleh Pak Menteri adalah karena situasi saat ini sudah Global World. Oleh karenanya, DK akan sangat banya manfaatnya. Hanya saja, sekali lagi beliau mengingatkan bahwa untuk menjadi sebuah peraturan harus ada konsensus. Hal inilah yang menentukan. Dari sekitar 500 lebih anggota parlemen (DPR/MPR) tidak semua sudah memahami atau mengerti apa itu DK dan manfaatnya. Dengan kata lain, konsesus tidak akan diperoleh dari sebagian kecil anggota parlemen saja. Oleh karenanya, Pak Menteri mengharapkan kepada Diaspora melali IDN misalnya untuk selalu menyeruakan manfaat dari DK, terutama dalam manfaat ekonomi. Pada intinya, Pak Menteri mengingatkan bahwa untuk hal DK, masih ada perbedaan pandangan diantara pemangku pemerintahan. Penyamaan persepsi adalah hal yang perlu terus diperjuangkan, terutama untuk mendapat konsesus dari mereka yang memiliki kewenangan dalam penentuan peraturan berkaitan DK. Pak Menteri memberikann semangat bahwa kemungkinan segala sesuatunya berubah masih ada, sudah banyak contoh di masa lalu yang menunjukkan bisa terjadi konsesus baru yang bisa melahirkan produk2/peraturan2 baru. Pak Menteri mengakhiri sambutannya dengan menekankan sekali lagi bahwa dengan adanya CID2, kementrian Hukum dan HAM sudah berusaha sekuatnya dan dengan kapasitas mereka untuk melakukan penyesuaian yang bisa dilakukan cepat untuk membantu diaspora, Misalnya penyesuain visa, ijin tinggal dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang kemudahan visa bagi Diaspora yang sudah tidak lagi menjadi WNI dan memungkinkan mereka untuk dengan mudah memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (Permanent Resident).
Page 2 of 5
C. Sesi Tanya Jawab Note: Bagian ini sebagian besar dari pertanyaan. Mohon bantuan teman2 IDN Australia untuk menambah jika ada pertanyaan lain yang tidak tercatat. 1. Apa sebenarnya yang baru di PP31 tahun 2013, apakah ada peraturan khusus untuk Indonesia Diaspora? Pelaksanaan PP ini sebenarnya adalah salah satu bentuk penyesuaian dari peraturan/UU sebelumnya soal expatriasi ex-WNI, (note: kalau tidak salah UU 6/2011 mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal ITAS/ITAP). Jika pada waktu sebelumnya bisa membutuhkan waktu sekitar 2 tahunan, maka setelah adanya PP 31/2013 ini, maka ITAS/ITAP dapat diperoleh secara cepat. Untuk lengkapnya tolong teman2 baca lagi peraturan itu 2. Bagaimana peranan Diaspora yang ada di luar untuk bisa mendapat perhatian mempercepat DK Pak Menteri menjawab pertanyaan ini dengan menekankan hal yang sudah dilakukan dan hal yang masih perlu dilakukan ooleh diapora. Hal yang sudah dilakukan: dua Kongres yang sudah diadakan, CID1 dan CID2, sudah sangat memberikan publikasi besar. Hal yang masih harus dilakukan adalah terus melakukan publikasi (expose) secara progressive soal manfaat diapora, terutama dalam kontribusi ekonomi dan kesejahteraan, karena hal inilah yang paling besar pengaruhnya untuk membuka mata masyarakat Indonesia secara lua dan juga wakil2 rakyat. Selain itu, Pak Menteri menegaskan kembali posisi pemerintah yang menurut beliau sudah jelas. Bahwa seluruh jajaran pemerintah, seperti isi pidato Presiden pada CID2, siap melakukan penyesuaian untuk mewujudkan harapan2 diaspora, selain itu hal ini sudah menjadi indikasi adanya keterbukaan dari pemerintah. Cuma saja, sekali lagi beliau mengingatkan juga bahwa untuk setiap peraturan harus ada consensus dari pembuat UU. Dikarenakan masih adanya ketidak tahuan dari semua pembuat UU itu, oleh karenanya Diaspora tidak boleh diam saja, jadi harus selalu ada suara yang progressive melalui sosialisasi dan publikasi, sehingga situasinya mudah2an akan berubah. 3. Menurut peraturan, sebuah Rancangan UU harus ada dukungan dari at least 13 Aleg (Anggota Legislative) Menurut kabar, memang sepertinya sudah ada rencana untuk mengajukan hal itu apalagi dengan melihat perkembangan yang ada, maka hal ini sangat dimungkinkan. Lebih baik lagi bisa hal ini sudah menjadi sosialisasi dalam lembaga legislative, maka pembahasan bisa menjadi inisiatif dari DPR bukan sebagai ajuan dari pihak luar. Oleh karenanya sangat penting adanya pembahasan dan sosialisai yang progressive dan juga didukung pula oleh naskah akademik. Ditambahkan pula bahwa pengajuan anggaran untuk seminar akademik sudah disetujui dan akan dimulai pada bulan Februari 2014.
Page 3 of 5
4. Setelah Pemilu 2014 mungkin akan terjadi pergantian pemerintah, apakah pembahasan Diaspora dan aspirasinya akan kembali mentah atau tergantung pemerintah baru? Pak Menteri kembali menegaskan bahwa saat ini sudah banyak upaya (efforts) yand dilakukan untuk mendukung kepentingan diaspora, seperti penyesuaian2 terhadap peraturan. Dengan kata lain saat ini dukungan sudah mulai terlihat dari jajaran pemerintah. Hanya saja, sekali lagi, beliau mengingatkan bahwa untuk mewujudkan semua harapan mungkin tidak cepat, perlu waktu. Pak Menteri juga memberikan contoh soal perubahan dan ratification KUHP (Hukum Pidana) yang memakan waktu hampir 30 tahun. Dalam hal implementasinya masih memerlukan dukungan dari semua pihak terkait, seperti Kapolri dan Kuasa Hukum lainnya. Tidak jarang masih ditemukan ketidak sesuaian dalam implementasi di lapangan, karena masih ada pihak yang tidak sepaham dengan peraturan tsb.
D. Personal Note Bagian ini berasal dari catatan pribadi saya setelah mendengar dan mengamati pernyataan, pertanyaan dan komentar dalam pertemuan hari ini. Menurut saya ada beberapa point yang paling penting untuk dicatat: - Pemerintah dan jajaran pemangku kuasa sudah memberikan indikasi akan berusaha membantu - Perlu adanya sosialisasi dan publikasi yang lebih progressive kepada pihak2 di tanah air untuk menyuarakan aspirasi Diaspora untuk mendapat dukungan mereka, terutama dalam hal manfaat bagi ekonomi dan kesejahteraan, - Untuk urusan DK (Dwi Kewarganegaraan), jika ingin dituangkan dalam sebuah peraturan maka perlu adanya penyamaan persepsi dari sebagian besar anggota legislative. Satu hal lain, saran dari Sekjen Adminitrasi Hukum Umum, jangan terlalu mengedepankan soal Hak Politik, yang notabene sangat sensitive untuk para anggota dewan. Usulan DK akan mendapat simpati jika manfaat ekonomi dan kesejahteraan yang dikedepankan. Sekian laporannya dan semoga bermanfaat, Wassalam Salut Muhidin IDN - Australia
Page 4 of 5
Pak Salut, Thank you untuk catatan nya yang lengkap, fantastisch dan dahsyat. hehehe... Anggaran Seminar dan Penyusunan Naskah Akademik untuk DK Saya tambahin sedikit aja di point personal note mengenai Sekjen AHU (adminstrasi Hukum Umum). Di tanyakan sebelumnya mengenai kapan anggaran seminar untuk persiapan naskah akademik di turunkan. Beliau menjawab February 2014. Ini menurut saya merupakan sebuah angin segar untuk kita. Karena dari sini kita sudah melihat bahwa pemerintah sudah siap2 menganggarkannya tahun depan di bulan february. Menurut saya yang penting naskah akademik dan seminar2 ini di buat dulu. Kalo sudah siap naskah akademik dan DK sudah di perbicangkan di kalangan akademisi hukum, maka ter-sosialisasikanlah DK di Indonesia. Setelah naskah rampung, maka langkah selanjutnya kita harus me-lobby para anggota legislative. 2014 menurut saya belum pasti akan di RUU kan DK ini. Tapi saya harap teman2 tidak putus harapan, terus berjuang mengingat dulu UU thn 2006 itu jadi setelah perjuangan 4 tahun lamanya secara intensive dari tahun 2002 saya dengar. Indonesia Permanent Resident Untuk teman2 yang sudah beralih kewarganegaraan (WNA), jadi khawatir, kalian bisa apply Indonesian Permanent Resident. Kemaren juga saya tanyakan, setelah mendapatkan Indo PR, minimal harus berapa lama tinggal di indonesia untuk mempertahankan Indo PR kita? Bapak DirJend langsung menjawab, hanya di perlukan pulang kampung 1x setahun tanpa ada batasan minimal stay di indonesia. Jadi menurut saya, ini BAIK sekali. Kalo di australia, untuk mempertahankan PR kita harus stay min. 2tahun dalam 5 tahun. Jadi menurut saya untuk teman2 yang sudah menjadi warga negara australia, kalian sudah bisa cari2 info untuk apply indo PR sembari kita berjuang untuk DK. Personal Note saya Tetap semangat dan optimis bahwa DK akan ter-realisasikan. Saya melihat pak Menteri mempunyai pandangan yang sangat baik dan jujur. Cara beliau menjawab pertanyaan2 kita kemaren sangat logis dan ada beberapa pertanyaan yang saya agak sedikit memancing beliau untuk menjawab apakah beliau setuju DK dari posisi beliau sebagai Menteri Hukum dan HAM, beliau di pertanyaan ini hanya menjawab kembali: secara pribadi saya setuju, tanpa ada lanjutannya. Ini berbeda sekali dengan jawab2an pak Priyo yang indah namun terlalu manis sehingga agak sulit kita pegang untuk dipertanggungjawabkan, apalagi di implementasikan. Jadi kawal terus penyusunan naskah akademik dan seminar2 DK tahun depan. Ini menurut saya penting sekali. Step by step kita berjuang, hidup ini gak ada yang instant, kecuali Mie Instant :P hehehe.. Salam osco (RnD)
Page 5 of 5
