~ MATERI UTS ~ CATATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEKTORAL. Adrianus Eryan FHUI 2013

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

CATATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEKTORAL Adrianus Eryan – FHUI 2013

~ MATERI UTS ~ KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGURUSAN DALAM ADMINISTRASI NEGARA HAN Sektoral menjembatani Asas-Asas HAN dan mata kuliah lain yang berkaitan erat dengan HAN (Perburuhan, Agraria, Lingkungan, Keuangan, Pajak, Tata Ruang, SDA, dsb)1 NEGARA HUKUM Basicnya pemegang kekuasaan dibatasi oleh hukum2 – F.R. Bothlingk Negara merupakan machtenorganisatie (organisasi kekuasaan) HAN adalah instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan HAN menyelenggarakan kekuasaan negara dan pemerintahan suatu negara hukum Administratief Recht dan Bestuursrecht Prajudi3 Administrasi Negara memiliki 3 fungsi - Sebagai salah satu fungsi pemerintah - Sebagai aparatur (machinery) dan aparat (apparatus) pada pemerintah - Proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerjasama secara tertentu Utrecht, Administrasi Negara adalah gabungan jabatan-jabatan, aparat (alat administrasi) dibawah pimpinan pemerintah Dimock4 Administrasi Negara adalah aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaankekuasaan politik, dalam arti sempit aktivitas badan-badan eksekutif dalam pelaksanaan pemerintahan Safri Nugraha5 HAN mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan Administrasi Negara L.J.A. Damen6 hukum untuk mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan, sebagian dari pemerintah sendiri dan hukum itu digunakan dalam mengatur hubungan dengan pemerintah untuk mempengaruhi terhadap tindakan pemerintah Stout mengutip Verhey7 >> 3 Aspek Besar Kewenangan - Aspek negatif - Aspek formal-positif - Aspek materiil-positif

1

Disampaikan dalam kuliah HAN Sektoral oleh Harsanto Nursadi, 13 Februari 2015 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), hal.25, mengutip Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, (Bandung: Alumni 1975), hal.21 3 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988), hal.9 4 Dimock & Dimock, Administrasi Negara (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hal.3 5 Safri Nugraha et. al. Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: CLGS-FHUI, 2005), hal.2-3 6 Ridwan HR, op. cit. hal.38 7 Ibid. hal.91-92, 98 2

ADRIANUS ERYAN | HAN SEKTORAL

1


Nicolai, Substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu Van Wijk8 pemerintahan menurut UU yaitu pemerintah mendapatkan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh UU dan UUD Indroharto9 tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan suatu peraturan per-UU an yang berlaku, segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Bila dalam suatu organisasi terdapat unsur penguasa/pemerintah maka dalam organisasi tersebut dapat dilaksanakan suatu kekuasaan (gezag), bahwa disitu dapat dikeluarkan keputusankeputusan sepihak yang mengikat terhadap orang lain10 Ringkasan HAN Menurut Para Ahli  Prajudi (3 fungsi)  Utrecth (gabungan jabatan-jabatan)  Dimock (aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politik)  Safri Nugraha (mengatur yang berkaitan dengan administrasi negara)  Stout & Verhey (3 aspek kewenangan)  Nicolai (wewenang sebagai substansi asas legalitas)  Van Wijk (pemerintahan menurut UU)  Indroharto (dasar wewenang peraturan perundang-undangan) PENGERTIAN KEWENANGAN Logemann11 Negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Fungsi = lingkungan kerja yang terperinci. Fungsi-fungsi tersebut dinamakan sebagai jabatan. Negara = organisasi jabatan Soerjono Soekanto12 Kewenangan sebagai kekuasaan dan wewenang (authority). Kekuasaan = kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan Wewenang = kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat Utrecth13 Kewenangan diistilahkan sebagai kekuatan dan kekuasaan Indroharto14 Wewenang tidak sekedar kemampuan untuk menimbulkan akibat hukum, namun juga untuk dapat berbuat atau melakukan sesuatu SUMBER KEWENANGAN ada 2 pendapat Prajudi, Koninjnenbelt, Indroharto menyatakan ada 3 cara, atribusi, delegasi, dan mandat 8

Van Wijk, Wilem Konijnenbelt, Hoffdstukken van Administratief Recht, (Utrecht: Uitgeverij Lemma Bv, 1994), hal.34 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hal.83 10 Ibid. hal.68 11 Logemann, J.H.A. Over theTheorie van en Stelling Staatsrecht. (Mahabarata, Amsterdam, 1995), pg.88 12 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hal.79-80 13 Utrecht, E., Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Bandung: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Padjajaran, 1960) hal.9 14 Indroharto, op. cit. hal.69 9


2


Hadjon15 menyebutkan hanya ada 2 sumber, yaitu atribusi dan delegasi (mandat hanya sekedar penugasan) Atribusi, pembentukan wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (dari UU ke pemangku jabatan) Delegasi, pelimpahan wewenang dari satu pemangku jabatan ke pihak lain (pejabat lain, organ lain) kewenangan yang telah diserahkan mengakibatkan pemberi kewenangan tidak mempunyai lagi wewenangnya  Pihak yang memberi wewenang disebut delegans  Pihak yang menerima wewenang disebut delegataris Menurut Ten Berge16, delegasi: - Definitif, delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan - Berdasarkan UU, delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu di UU-nya - Tidak kepada bawahan, dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak boleh adanya delegasi - Delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut - Adanya peraturan kebijakan (beleidsregel) untuk memberikan instruksi tentagn penggunaan wewenang tersebut Mandat, penugasan yang dilakukan oleh atasan (yang memperoleh wewenangnya dari atribusi atau delegasi) kepada bawahan  Pihak yang memberi mandat disebut mandans  Pihak yang menerima mandat disebut mandataris Mandans tetap bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan mandataris17 Penerima mandat tidak dapat dijadikan tergugat dalam sengketa TUN (Pasal 1 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986, UU No.9 Tahun 2004, UU No.51 Tahun 2009) Pemberi mandat tidak bertanggung jawab atas maladministrasi yang dilakukan penerima mandat, asas vicarious liability18 (respondeat superior)19 tidak berlaku KEWENANGAN – WEWENANG Wewenang digunakan dalam bentuk kata benda, yang dipersamakan dengan bevoegheid Padahal bevoegheid digunakan dalam ranah publik dan perdata yang berarti “hak” Sedangkan dalam hukum kita istilah wewenang dan kewenangan hanya dipakai dalam konsep hukum publik20 Subjek HAN adalah jabatan21 15

Philiphus M. Hadjon, et. al. Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Gadjah Mada Press, 2011), hal.13 Ibid. hal.135-136 17 Ibid. hal.143-144 18 Suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another) baca Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), hlm. 93 19 Doktrin yang menyatakan bahwa atasan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahan, konsepnya berdasarkan atas asas vicarious liability 20 Dalam hukum publik, wewenang selalu merupakan keseluruhan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan itu ada kalanya sifat kebebasannya yang menonjol, tetapi ada kalanya justru sifat ikatannya yang nampak jelas 21 Pejabat = orangnya, yang mendapat wewenang dari jabatannya 16


3


Objek HAN adalah wewenang pemerintah22

PENERAPAN KEWENANGAN Dalam menjalankan kewenangannya administrasi negara dapat melakukan secara  SENTRALISASI o Pembentuk kebijakan (policy making) dijalankan oleh aparat pusat (policy executing) untuk urusan-urusan penting dan strategis (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama) o Berwenang untuk mengatur dan mengurus baik pusat maupun daerah o Membuat peraturan dan keputusan o Didanai oleh APBN  DESENTRALISASI o Pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan urusan dari pusat ke daerah o Penyerahan wewenang berarti kewenangan mengatur dan kewenangan mengurus urusan daerah o Wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan tertentu dari pusat o Birokrasi Daerah sebagai peracik dan pelaksana kebijakan (dalam bentuk perda) o Sumber keuangan APBD dan pendapatan daerah lainnya o Desentralisasi membentuk local self government (pemerintahan daerah sendiri) o Pembentukan diikuti dengan pemberian kewenangan mengatur (policy making) dan kewenangan mengurus (policy implementing)  DEKONSENTRASI o Secara prinsip merupakan penghalusan dari sentralisasi o Melahirkan local state government atau field administration (wilayah administrasi) o Aparat inti pemerintahan adalah pemerintah pusat yang ada di daerah o Pengawasan dari pusat o Kewenangan membuat peraturan ada di pusat, instansi vertikal23 hanya melaksanakan kewenangan yang bersifat administratif o Pejabat dan instansi vertikal di daerah merupakan bawahan sekaligus wakil dari pejabat atau instansi pusat di wilayahnya masing-masing o Pejabat yang bekerja adalah pegawai pusat o Didanai oleh APBN o Tidak dipilih rakyat dan tidak bertanggung jawab terhadap DPRD  TUGAS PERBANTUAN o Merupakan asas yang diwariskan HTN Hindia Belanda o Disebut medebewind24 sebelumnya zelfbestuur (selft government) sepadan dengan istilah autonomy

22

Disebut juga bestuur bevoegheid Instansi pusat yang ditaruh di daerah. Pegawainya dari pusat, dibayar oleh pusat. Contoh: kanwil depdiknas, punya pusat 24 Kewajiban daerah otonom untuk menjalankan peraturan perundang-undangan pusat atas penugasan dari pemerintah dengan jalan mengadakan perda guna menyesuaikan peraturan pusat dengan kondisi daerah otonom tersebut 23


4


o Kewenangan yang diminta kerjakan oleh pihak lain (dalam hal ini kewenangannya ada di pusat, namun dikerjakan oleh daerah) o Kewenangan tidak berpindah kepada pihak yang melaksanakan o Sum.ber pembiayaan, APBN bila berasal dari pusat, APBD bila berasal dari daerah o Ada jangka waktu dan pertanggung jawaban Subjek Hukum HAN: Jabatan. Pejabat mendapat kewenangan dari Jabatannya. Contoh Kasus Walikota Depok memecat Rektor UI - Locus betul, lokasinya UI di Depok - Tempus betul, walikotanya sedang berkuasa saat ini - Materi tidak tepat, karena tidak memiliki wewenang untuk memecat Rektor UI PEMERINTAH DALAM ARTI LUAS DAN ARTI SEMPIT Pemerintah dalam arti luas, merujuk pada Montesquieu25. Pemerintah diartikan sebagai kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya yaitu - Pembentukan UU - Kekuasaan pelaksanaan pemerintahan - Kekuasaan peradlan Pemerintah dalam arti sempit. Kegiatan negara tidak termasuk membentuk UU dan peradilan. Terbatas pada konteks administrasi negaranya saja - Sebagai aparatur pemerintah - Sebagai salah satu fungsi dan proses penyelenggaraan tugas pemerintah HAN MENGATUR ADMINISTRASI NEGARA Menurut Prof.Prajudi, Safrie Nugraha, dan Damen, HAN adalah hukum yang mengatur administrasi negara dan hukum yang diciptakan oleh administrasi negara Mengatur - Administrasi negara (HAN Heteronom) - Mengatur internal, antar administrasi negara (HAN Otonom) Kewenangan, kelembagaan, aparatur sipil negara, aset keuangan, pembinaan dan pengawasan Diciptakan Melakukan tindakan administrasi negara (badan hukum perdata dan/atau orang) Produk dan Bentuk dari Mengatur dan Mengurus Mengatur (peraturan/regeling) >> menciptakan norma hukum umum dan abstrak Bentuk: UU, PP, Perpres, Permen, Perda, Peraturan Kepala Daerah Diciptakan produknya berupa keputusan UNSUR TINDAKAN ADMINISTRASI - Dilakukan pejabat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa atau alat perlengkapan pemerintahan (bestuurorganen) - Menjalankan fungsi pemerintahan 25

Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi, (Bandung: Alumni, 1985), hal.40


5


-

Sarana menimbulkan akibat di bidang HAN Pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat

Perbuatan HAN harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (wetmatigheid van bestuur) TAHAP KEPUTUSAN - Tahap mulai berlaku o Validitas o Opposabilitas (berlaku ketika diumumkan) - Tahap penerapan o Wewenang mendahului o Ex-officio - Tahap berakhirnya o Ekspirasi (kapan keputusan berakhir) o Disparisi (tidak berlakunya keputusan karena berubahnya dasar hukum) o Annulasi (berakhir karena sebab illegal) o Abrogasi (pencabutan/pembatalan UU diganti dengan yang baru) Izin, Dispensasi, Kompensasi (baca UU No.30 Tahun 2014) PERTANYAAN 1. Apakah MA atau MK memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan? 2. Apa fungsi lembaga yudikatif? HAN SEKTORAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Hubungan HAN dan produk peraturan perundang-undangan adalah mengenai kewenangan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang membentuk dan/atau menjalankan peraturan perundang-undangan yaitu - Produk legislatif (UU) - Produk dibawah UU Kewenangan legislatif dimiliki Presiden dan DPR (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 45) 3 Kewenangan Presiden dalam HAN - Kekuasaan pemerintahan tertinggi - Kekuasaan mengatur - Kekuasaan mengurus 3 Produk Peraturan Perundang-Undangan oleh Presiden - UU (harus dibuat bersama dengan DPR) - Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) - PP (Peraturan Pemerintah) PERDEBATAN PRAKTEK TRIAS POLITIKA DI INDONESIA


6


-

-

-

Welfare State (seperti Indonesia) menuntut eksekutif untuk melakukan tindakan cepat dalam menyelesaikan sesuatu, dan juga dituntut untuk dapat melaksanakan UU. Jika UU masih bersifat prinsip dan umum, maka kewajiban eksekutiflah yang melaksanakan pembentukan peraturan lebih lanjut agar UU dapat diaplikasikan Faktanya trias politika sulit diterapkan di Indonesia karena o Legislatif membentuk UU o Eksekutif selain menjalankan UU, juga harus bikin peraturan dibawah UU untuk mendukung pelaksanaan UU tersebut (delegated legislation) Bahkan delegated legislation pada akhirnya jauh lebih banyak daripada UU (legislation) Pada akhirnya sama-sama bikin peraturan (menjalankan fungsi legislatif) Hadjon lebih setuju bestuursrecht yang lebih luas dari sekedar eksekutif menjalankan UU Disini pemerintah harus berperan aktif, kegiatannya kontinyu, dan tujuannya jelas yaitu mengatur dan mengurus

Instrumen Pemerintah dalam Menjalankan Tugas dan Wewenangnya 1. Peraturan Perundang-Undangan 2. Penetapan 3. Peraturan Kebijakan 4. Perencanaann IMB dikeluarkan, keputusannya bersifat apa? Penetapan Penetapan = tindakan hukum publik yang sepihak, konkrit (IMB antara pemerintah dan yang mendirikan bangunan di tempat itu saja) GBHN ketetapan MPR Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 Jenis dan hierarki Peraturan Per-UUan 1. Undang Undang Dasar 1945 2. Ketetapan MPR 3. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah Provinsi 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintah untuk menciptakan hubungan hukum yang baru dan menghapuskan hubungan hukum yang lama Terlihat dari surat kehendak yang diajukan atau setidaknya dimohonkan Sifatnya individual, konkrit, final PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Salah Satu Instrumen) 1. Kewenangan Pembentukan a. Atribusi


7


- Materinya bermacam-macam sesuai kebutuhan - Bersifat terus menerus sampai ada perintah untuk dicabut b. Delegasi - Materinya bebas, dibatasi peraturan perundang-undangan diatasnya (tidak boleh bertentangan) 2. Lembaga Pembentuk Peraturan Per-UUan a. Lembaga Negara (DPR, DPD, Presiden) b. Lembaga Pemerintah (Presiden dan jajaran pemerintahan baik tingkat nasional maupun daerah, misalnya Badan negara, LPND, Menteri, Dirjen) c. State Auxilliaries Body (Komisi, Badan, Lembaga Independen bentukan UU) 3. Jenis Peraturan Per-UUan a. Konstitusi (UU, PP, Perpu) b. Praktek Pemerintahan c. Peraturan Negara yang Mengatur HAN SEKTORAL APARATUR SIPIL NEGARA Aparatur negara didefinisikan sebagai alat kelengkapan negara yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari hari26 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kepegawaian negara yang disebut dengan ASN (Aparatur Sipil Negara) mencakup - PNS (Pegawai Negeri Sipil) - PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) ASN merupakan bagian dari manajemen kepegawaian negara dibawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (Pasal 4 ayat (1) UUD 45) Tujuan Pengelolaan Kepegawaian Negara (Paul Pigors) - Agar penggunaan dan kinerjanya efektif, tidak boros, dan menghasilkan kerja sesuai yang dibutuhkan - Pengembangan kariernya dijamin secara jelas sesuai dengan kompetensi diri dan kompetensi jabatan - Kesejahteraan hidupnya dijamin UU yang menjadi dasar pengelolaan kepegawaian negara - UU No.8 Tahun 197427 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU No.43 Tahun 199928 yang merevisi dan bukan menghapus UU sebelumnya ASN dan pengisian jabatan administrasi negara bekerja atas dasar otoritas yang sah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan Setelah memiliki kewenangan yang sah, ASN sebagai penggerak birokrasi pemerintah melakukan pelayanan publik untuk masyarakat 26

Definisi aparatur negara dalam KBBI Pembuatannya dalam suasana sistem politik dan sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik 28 Pembuatannya dalam suasana pemerintahan reformasi 27


8


Pengertian Hukum Administrasi Kepegawaian - Hukum, menciptakan keteraturan, ketertiban, keamanan dalam melaksanakan kegiatan atau organisasi - Administrasi o Arti sempit, tata usaha o Arti luas, proses, fungsional, dan institusional - Kepegawaian, hanya pada PNS dan PPPK yang bekerja di instansi pemerintah Hukum yang mengatur proses, fungsional, dan institusional pada PNS dan PPK yang bekerja di instansi pemerintah KEWENANGAN DAN MANAJEMEN ASN Manajemen ASN Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN Presiden sebagai pemegang kekuasan tertinggi Pembina ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat, selain pejabat pimpinan tinggi utama, madya, serta fungsional keahlian utama kepada - Menteri dan kementrian - Pimpinan lembaga di LPNK - Sekretaris Jendral di Sekretarian Lembaga Negara dan Lembaga Non-Struktural - Gubernur di provinsi - Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota KELEMBAGAAN  Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Perumusan, penetapan kebijkana, koordinasi-sinkronisasi kebijakan, dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN, dipimpin Menteri PAN-RB Fungsi-Fungsi o Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PAN-RB o Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PAN-RB o Pengelolaan kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementrian PAN-RB o Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementrian PAN-RB  Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan merit system serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN o Komisionernya 7 orang o Tugas menjaga netralitas pegawai ASN, pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan evaluasi kepada presiden Wewenang KASN - Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi


9


-

Mengawasi dan mengevaluasi pengawasan penerapan asas, nilai dasar, dan kode etik serta kode perilaku ASN - Meminta informasi laporan pelanggaran norma dasar dan kode etik ASN - Memeriksa dokumen terkait pelanggaran yang disebutkan diatas  Lembaga Administrasi Negara (LAN) Kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN  Badan Kepegawaian Negara (BKN) Penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN APARATUR SIPIL NEGARA Pengertian dan Kedudukan ASN – UU No.5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara Profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah Pegawai ASN PNS dan PPPK yang diangkat pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil WNI yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, WNI yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu Jabatan Administrasi

Jabatan Fungsional

Jabatan berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana Jabatan berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Terdiri dari jabatan fungsional keahlian (ahli utama, ahli madya, ahli muda, ahli pratama) dan jabatan fungsional keterampilan (penyelia, mahir, terampil

Hak PNS dan PPPK - Gaji, tunjangan, dan fasilitas - Cuti - Perlindungan - Pengembangan Kompetensi Bedanya PNS mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, PPPK tidak mendapat Aset/Keuangan ASN adalah aset negara, melakukan perencanaan dan menyusun keuangan sehingga harus mempunyai pengetahuan wawasan tentang keuangan negara ASN wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)


10


Pembinaan dan Pengawasan Berdasarkan merit system, yaitu sistem pembinaan kepegawaian berdasarkan karier dan prestasi kerja, yang terukur secaara administrasi dan realitas pencapaian tugas dan pengabdian seorang pegawai dalam lingkup tugas yang diembannya dalam organisasi jabatan pemerintahan - Pengadaan, rekrutmen dan seleksi - Transparan, mengetahui nilai yang diperolehnya dan mengukur dirinya dalam persyaratan yang ditentukan - Pengangkatan, pemenuhan persyaratan (tersusun, terencana, dan terstruktur) Analisis Jabatan29 - Proses mengumpulkan informasi jabaan - Metode mempelajari kewajiban, syarat, dan kondisi jabatan - Penelaahan mendalam terhadap suatu pekerjaan - Mempelajari dan menemukan materi dan karakteristik suatu pekerjaan HAN DAN ADMINISTRASI DAERAH Aspek HAN dalam administrasi daerah Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah >> pemerintah kalau mau beli apapun harus lewat sini Hampir tidak ada segi kehidupan yang luput dari HAN Bagaimanakah campur tangan negara dalam hal administrasi? Ada pemerintah, administrasi mencampuri warganya Pesan Bang Bono, bikin cerita aja biar gampang hapalinnya - Dilengkapi wewenang - Abstrak, maka diberi bentuk kelembagaan - Ada personil - Ada keuangan dan aset - Yang seluruhnya diawasi dan dibina Ada lembaga yang berwenang melakukan tindakan administrasi, ada personil (orangnya), ada keuangan dan aset, yang seluruhnya diawasi dan dibina Sumber Kewenangan Daerah - Pasal 1 dan 18 UUD 45 (yang belum diamandemen) - Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 45 (setelah amandemen) inilah yang kemudian menjadi dasar pengaturan UU yang mengatur pemerintahan daerah - UU Pemerintahan Daerah (daerah otonom dibentuk oleh UU) - UU Pembentukan Daerah, dengan materi muatan: o Pembentukan, batas wilayah, dan ibukota o Urusan pemerintahan daerah o Kapan diresmikan, oleh siapa, siapa yang dipilih untuk memimpin sementara o DPRD, bagaimana melakukan pengisian anggota DPRD nya 29

Pengertian menurut Drs. M. Manullang, Management Personalia


11


-

o Bagaimana pengisian personel, aset, dan dokumen o Pendapat daerah, hibah, dan perimbangan o Peta daerah UU Daerah Khusus UU Daerah Istimewa UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah, terdiri dari - Kepala daerah - Perangkatnya Pemerintahan Daerah, terdiri dari - Pemerintah daerah - DPRD Sentralisasi Desentralisasi Dekonsentrasi Legislasi hukum

semua urusan pusat-daerah pikul rata full diurus pusat intinya semua full diurus daerah (otonomi) ada urusan yang diatur pusat juga hukum yang membutuhkan persetujuan rakyat supaya berlaku sebagai Perda bukan legislasi, DPRD bukan badan legislatif

Jenis Norma Hukum Umum-Abstrak Umum-Konkret Individual-Abstrak Individual-Konkret

Bentuk Norma Peraturan Daerah

Lembaga yang Mengeluarkan “Legislatif” Daerah (DPRD, Gubernur, Bupati, Walikota) Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Gubernur/Bupati/Walikota Keputusan TUN (yang mengatur hal Gubernur/Bupati/Walikota individual-abstrak) misal Izin HO Keputusan TUN, perizinan, Pejabat/BadangTUN pengangkatan pegawai

DPRD Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem NKRI DPRD punya hak apa saja? - Hak angket30 - Hak interpelasi31 - Hak menyatakan pendapat32 30

Hak pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 31 Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Penjelasan Pasal 27A, UU No.22 Tahun 2003)


12


PERANGKAT DAERAH  Dinas Daerah, unsur pelaksanaan (Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)  Lembaga Teknis, unsur pendukung (Bapeda, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Lingkungan Hidup)  Kecamatan, perangkat kerja yang memperoleh sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah  Kelurahan, tingkat pemerintahan terendah Perbedaan regeling (peraturan) dan beschikking (keputusan) Regeling, umum-abstrak, berlaku pada kategori besar, kalau buat rumah berlaku untuk seisi rumah Beschikking, individual-konkrit Perbedaan Perda dan Perkepda Perda (peraturan daerah) dan perkepda (peraturan kepada daerah) sifatnya mengatur Jika ada yang berupa keputusan, sifatnya mengurus Perda harus disetujui DPRD Perkepda tidak perlu disetujui, tapi tetap diawasi DPRD Struktur APBD - Pendapatan daerah - Belanja daerah - Pembiayaan daerah Retribusi? Dibayarkan saat menikmati fasilitas seketika, contohnya parkir SUMBER PENERIMAAN DAERAH - Penerimaan Asli Daerah o Pajak daerah o Retribusi daerah o Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan o Lain-lain PAD yang sah - Dana Perimbangan33 o Bagi hasil, dari APBN untuk daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi o Alokasi umum, dari APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

32

Hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket 33 Ada daerah yang kaya, ada daerah yang miskin, namun semua harus membangun. Dana perimbangan gunanya untuk menyeimbangkan pembangunan antara daerah yang kaya (memberi) dan daerah miskin (menerima). Seringkali disebut juga fungsi realokasi dan redistribusi. Dana perimbangan bersumber dari APBN


13


-

o Alokasi khusus, dari APBN untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional Pendapatan lain o Hibah o Darurat

Pembiayaan Daerah - SILPA34 sisa - Pinjaman - Cadanga - Dst… HAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Administrasi Pembangunan belum merupakan suatu disiplin ilmu, sehingga sistem keilmuan yang dipakai adalah administrasi negara. Apa yang dipelajari? - Studi tentang organ, bagaimana organ-organ tersebut berjalan - Manajemen dari manusia untuk mencapai tujuan - Bagaimana pemerintah melaksanakan kekuasannya - Pelaksanaan politik negara Administrasi Negara dalam Administrasi Pembangunan mempunyai 3 fungsi - Perumusan kebijakan (policy formulation) - Pengendalian unsur-unsur administrasi - Penggunaan dinamika administrasi>????????????? Kalau ditanya hubungan administrasi negara dan administrasi pembangunan jelasin aja bahwa dalam HAN ada 4 yang dipelajari lalu dalam melaksanakan administrasi pembangunannya mempunyai 3 fungsi – Pak Andika Maksud dari Delegated Legislation dan Secondary Legislation? - Delegated legislation dan secondary legislation (membuat peraturan) peraturan tersebut menerjemahkan apa yang sudah ada pada norma peraturan diatasnya - Tidak ada suatu perkembangan dinamika administrasi tanpa adanya dasar hukum - Perkembangan dinamika administrasi bisa bersumber dari implementasi peraturan diatasnya atau dari otonomi daerah - Ketika pemerintah melaksanakan tugasnya (melakukan sebuah tindakan) pembuatan peraturan = delegated legislation (atau secondary legislation) karena fungsi legislation ada di badan legislatif (DPR) yang didelegasikan kepada pemerintah (DPR bikin UU, Pemerintah bikin PP nya, peraturan pelaksana) - Secondary legislation kalau yang bikin pemerintah daerah - Jika munculnya di pemerintahan daerah maka harus tunduk pada UU diatasnya maupun dari keotonomian daerahnya - Yang membedakan apanya? Normanya, refer ke segitiga stufenbau theorie Hans Kelsen

34

Sisa lebih perhitungan anggaran


14


1. Perumusan Kebijakan disebut sebagai PERENCANAAN a. Kebijakan bergantung dari kenyataan yang ada b. Kebijakan harus memproyeksikan kenyataan-kenyataan sekarang ke keadaan masa depan (forecast) c. Penyusunan program agar dapat dijalankan 2. Pengendalian unsur-unsur administrasi disebut sebagai PENGAWASAN Meliputi struktur, keuangan, kepegawaian, dan sarana-sarana lainnya 3. Penggunaan Dinamika administrasi disebut sebagai MANAJEMEN Meliputi pimpinan, koordinasi, pengawasan, dan komunikasi Selanjutnya bagaimana ketiga fungsi tersebut agar dapat diterapkan di negara berkembang, maka dilakukanlah studi banding (comparative study) antara negara maju dan negara berkembang (dan gagal) mengapa gagal? Karena tidak cocok prinsipnya di negara berkembang – Pak Andika Kalau negara merencanakan untuk memberantas korupsi, kenyataannya korupsinya menjadi besar, koruptornya hebat-hebat, maka dibuat KPK yang (seharusnya) super hebat untuk bisa menangkapnya. KPK didirikan karena korupsi begitu hebat (baca MvT 35 nya) – Pak Andika Segi-Segi Tugas Pemerintah dalam Administrasi Negara (Prajudi) - Tata pemerintah (bestuur) - Tata usaha negara - Pengurusan rumah tangga negara - Administrasi pembangunan - Pengendalian lingkungan NEGARA MAJU Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dengan standard tertentu (merit system dan carrier system) Hubungan satu sama lain, legal rational impersonal (semua persoalan diselesaikan dalam kantor) Diferensiasi fungsi tegas

NEGARA BERKEMBANG Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dengan birokrasi (nepotisme)36 Bureaucratic Click diluar kantor)37

(persoalan

diselesaikan

Diferensiasi fungsi tidak jelas38

Penawaran permintaan terjadi pada formal Penawaran permintaan terjadi dalam informal market market Administrasi efektif dan efisien Administrasi efektif tapi tidak efisien

35

Memorie van Toelichting (risalah pembentukan RUU KPK) baca UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK Ambil contoh UI, direktur ventura pada zaman saya dari Unilever (profesional) bisa jalan? Nggak. Dia tidak paham situasi pegawai-pegawai di fakultas. Buat saya nepotisme tidak masalah kalau masih sebatas negara berkembang, lain cerita kalau sudah jadi negara maju – Pak Andika 37 Diluar prosedur yang resmi 38 Bukannya teamwork, tapi lebih ke kerja serabutan dikerjakan ramai-ramai karena pembagiannya kurang jelas 36


15


Administrasi Negara - Lebih banyak terkait negara maju - Administrasi negara netral terhadap tujuan pembangunan - No 3 (skip lupa nyatet) - Leih menekankan pada tugas umum (rutin) dalam rangka pelayanan masyarakat (public service) dan tertib pemerintahan (law and order) ADM lebih bersifat balancing agent - Lebih melihat pada kerapian aparatur - Menempatkan administrator pemerintah sekedar sebagai pelaksanan - Berpendekatan legalistis Administrasi Pembangunan - Lebih banyak terkait dengan negara berkembang - Administrasi pembangunan berperan aktif dan berkepentingan terhadap - No 3 (skip lupa nyatet) - Lebih menekankan pada tugas pembangunan (development function) dari pemerintah. ADMP lebih bersikap sebagai development agent - ADMP mengaitkan desngan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan di segala bidang - Administrator pemerintahan sebagai penggerak perubahan (change agent) Saya termasuk yang merumuskan peraturan dilarang merokok, tapi saya juga yang melanggar – Pak Andika Kamu peminatannya apa? Hukum Ekonomi pak. Hati-hati kalau skripsinya nanti yang nguji orang HAN, nangis kamu – Pak Andika Negara maju masih membangun? Masih, tapi yang ditekan lebih ke kewajibannya. Misal di Indonesia golput tidak ada sanksi, di Australia/Jerman/Rusia golput bisa didenda bahkan dipidana karena mereka menganut active citizenship (warga negara aktif membangun) dalam konteks hukumnya jika tidak aktif dapat dikenai sanksi. Indonesia beda (warga negara pasif) PERENCANAAN Tindakan Administrasi Negara - Peraturan perundang-undangan - Peraturan kebijakan (beleidsregel) - Rencana (planning) - Keputusan Konkrit Individual (beschikking) Norma Jabaran adalah norma konkrit, bukan bagian dari peraturan perundang-undangan Ciri Perencanaan (Perencanaan adalah perbuatan hukum, semua yang ada dasar hukumnya atau ada akibat hukumnya adalah perbuatan hukum) 1. Perencanaan dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap 2. Dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita 3. Untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi


16


4. Perencanaan adalah perluasan kesempatan kerja, dengan usaha menanggulangi pengangguran 5. Perencanaan pembangunan adalah pemerataan pembangunan dan pendapatan 6. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang menunjang pembangunan 7. Berusaha agar kemampuan membangunan didasarkan pada kemampuan sendiri 8. Terdapatnya suatu usaha yang terus menerus menjaga stabilitas ekonomi Hubungan antar Organ yang dalam Berbagai Aspek Administrasi Pembangunan - Ipoleksosbudhankam - Teknologi dan pengembangan keilmuan - Pengembangan institusional Pengaruh Aspek Administrasi Pembangunan dalam Proses Pengambilan Kebijakan - Penentuan ideologi - Sistem politik (politik hukum) dan fungsinya dalam pembangunan - Kebijakan perekonomian - Fungsi pembangunan sosial dan budaya39 - Fungsi pertahanan dan keamanan nasional dalam pembangunan Faktor Pendukung dan Penghambat Administrasi Pembangunan  Globalisasi  Privatisasi  Demokrasi Catatan penting dari Pak Andika  Pahami bagaimana perencanaan pembangunan (perubahannya) dulu GBHN  Latar belakang mengapa ada hukum administrasi pembangunan  Faktor” yang mendukung, menghambat, mempengaruhi  Perencanaan pembangunan

39

Lebih condong ke daerah, kebanyakan bentuknya perda. Misal orang Jogja maunya sultan yasudah buatlah kebijakan gubernurnya sultan. Di Aceh maunya partai aceh, ya buatlah partai daerah (ada 3 sekarang) pengaruh GAM


17


~ MATERI UAS ~ PENGANTAR 5 Hal yang selalu berkaitan antara HAN dengan Sektor yang dibahas adalah - Kewenangan - Kelembagaan - Personil - Aset dan Keuangan - Pengawasan dan Pembinaan HAN dan sektor-sektornya Selau berkaitan dengan adanya lembaga, yang berwenang mengurus suatu hal, dijalankan oleh personil, memiliki aset dan tata kelola keuangan, dan semua itu diawasi dan dibina – Bang Bono HAN SEKTORAL - PERBURUHAN - Dasarnya ada hubungan kerja - Objeknya kerja yang dilakukan oleh manusia - Di fakultas hukum lainnya perburuhan masuk ke lingkup perdata, di UI masuk HAN karena ada sektor privat maupun publik dalam hubungan kerja - Aturan-aturan dibuat untuk melindungi perlindungan bagi pekerja - Baca UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kaitan antara HAN dan Hukum Perburuhan Tujuan hukum perburuhan adalah pelaksanaan keadilan sosial - Perlindungan buruh (peraturan: heteronom) - Kaedah otonom tidak boleh bertentangan dengan kaedah heteronom - Adanya sanksi - Pengawasan oleh pemerintah Jika diatur di peraturan perundang undangan, mengenai hak berlaku minimal (ditentukan di UU jatah libur 5 hari, ya di tempat kerja manapun memberi libur minimal 5 hari) kalau kewajiban berlaku maksimal (ditentukan di UU masuk kerja 300 hari dalam setahun, ya di tempat kerja manapun cuman boleh mempekerjakan karyawannya maksimal 300 hari) Dalam melaksanakan tugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan


18


Contoh lainnya mengenai penentuan upah minimum regional, gubernur menetapkan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota Produk Hukum Kegiatan Perburuhan Regelling - UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja - UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial - UU No.34 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Bestuur >> perizinan, pembebanan, penentuan status, kedudukan, pengadaan, dsb Politie >> mencakup proses pencegahan dan penindakan Rechtspraak >> proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial (wajib diupayakan secara musyawarah dulu, kalau gagal baru lanjut, mirip-mirip perdata gitu deh) Lupa Siapa Pokoknya yang Gabung Balsid Dosennya Marah-Marah HAN SEKTORAL – AGRARIA Dasar pelaksanaan kegiatan agraria adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 45 yang menyatakan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” KEWENANGAN Tugas dan kewajiban mengelola “dikuasakan” kepada negara sebagi organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia Ada kata dikuasakan atau dikuasai sehingga hubungan hukumnya adalah hukum publik Rincian Kewenangan Hak Menguasai Negara 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa Penjelasan Umum Pasal 2 UUPA Negara tidak bertindak sebagai pemilik tanah namun bertindak selaku Badan Penguasa KELEMBAGAAN Pusat dan Daerah Pertimbangan Pengurusan Pertanahan oleh Pemerintah Pusat


19


-

Hak Bangsa Indonesia, contohnya tanah di daerah dan di pulau-pulau tidak semata-mata menjadi hak rakyat asli sana tapi juga ada hak bangsa Indonesia secara keseluruhan - Sumber daya agraria merupakan kekayaan nasional, pengelolaannya harus memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia - Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah di NKRI tidak boleh diputuskan Meski demikian pelaksanaan urusan pertanahan dapat dilimpahkan kepada daerah otonom Baca Pasal 14 UUPA Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan - Blue print politik kebijakan tanah nasional - Membuat RUTR (rencana umum tata ruang wilayah) Kewenangan Pusat (oleh BPN) - Percepatan penyusunan RUU PA, dan peraturan terkait lainnya - Pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan o Basis data tanah di seluruh Indonesia o Penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah o Pemetaan kadasteral (untuk inventarisasi dan registrasi tanah) menggunakan citra satelit dan teknologi informasi o Pembangunan dan pengembangan pengelolaan penggunaan tanah Kewenangan Daerah Dilaksanakan provinsi yang bersangkutan, meliputi - Pemberian izin lokasi - Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum - Penyelesaian sengketa tanah garapan - Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan - Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta kanti kerugian - Penetapan dan penyelesaian tanah ulayat - Pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong - Pemberian izin untuk membuka tanah - Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota Asasnya dekonsentrasi (apabila dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat di daerah) desentralisasi (apabila diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah) tugas perbantuan (apabila dilaksanakan oleh perangkat pemerintah daerah) APARATUR Kepala BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN (Provinsi), Kepala Kantor Pertanahan (Kabupaten/Kota) Produk Hukumnya  Regelling o Pengaturan hak atas tanah dan HM sarusun o Pengadaan tanah bagi keperluan pembangunan o Tanah sebagai jaminan hutang


20




o Landreform Beschikking o Izin (izin lokasi, sertifikat laik fungsi) o Keputusan (kepres, kep;utusan permohonan hak, keputusan redistribusi tanah) o Sertifikat (hak atas tanah, hak milik sarusun, hak tanggungan, wakaf, dsb)

ASET Tanah dimungkinkan untuk dikuasai Pusat dan Daerah dalam bentuk - Hak Pakai (HP) >> tidak dapat dialihkan, tidak dapat dijadikan jaminan hutang, dan diberikan jangka waktu selama dipergunakan - Hak Pengelolaan (HPL) >> bukan merupakan hak atas tanah melainkan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan ke pihak lain Keduanya didapatkan dengan penetapan pemerintah PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bang AGW HAN SEKTORAL - TATA RUANG UI tidak mengajarkan mata kuliah tata ruang secara khusus UU No.26 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 >> pengertian ruang yaitu “wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya” Ruang seharusnya dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan guna mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya40 karena itulah diperlukan adanya penataan ruang Tujuan penataan ruang menurut UU adalah “Untuk mewujudukan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan bekelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional” Inggris >> tata ruang lebih luas daripada tata guna tanah Penataan ruang dengan rencana = salah satu tindakan pemerintah Hanya rencana yang bersifat normatif yang mempunyai kekuatan hukum, contohnya Rencana Peruntukkan Ruang (bestemmingsplan) Rencana, dibagi 3: - Rencana yang informatif (informatieve plannen) membuat proyeksi kedepannya seperti apa dengan membuat asumsi-asumsi tertentu yang akan dipenuhi. Contoh: APBN (menurut Konijnenberg bukan suatu rencana normatif) - Rencana yang indikatif (indicatieve plannen) bisa bersifat normatif maupun tidak. Contoh: naskah kebijakan, rencana struktur ruang (fisis) - Rencana yang operasional (operationele plannen) rencana kegiatan yang ditujukan pada tercapainya rencana tersebut. 40

Penjelasan umum, alinea-1 UU No.24 Tahun 1992, LN Tahun 1992, TLN No.3501


21


Contoh: rencana peruntukkan ruang, rencana subsidi, rencana pengembangan jalan nasional Belanda membagi 2 bentuk tata ruang  Tata ruang dalam artian bestemmingsplannen Termasuk dalam rencana yang bersifat operasional dan normatif  Tata ruang dalam artian structuurvisies Termasuk dalam rencana yang bersifat indikatif dan tidak normatif Manfaat tata ruang dari perspektif ekonomi >> Menjamin ketersediaan lahan untuk publik Barang publik: jika dikonsumsi tidak berkurang, tidak perlu persaingan untuk mendapatkannya. Konsumen bertambah pun ketersediaannya tetap ada PENGATURAN TATA RUANG DI INDONESIA Disclaimer: gw bahkan nggak ngerti nyatet apaan disini, cuman cerita panjang mengenai sejarah tata ruang di Indonesia… UU Desentralisasi 1903 >> muncul gagasan perlunya penataan ruang di Indonesia 1934 Komite Pembatasan Pembangunan >> Komite Tata Kota Ordonansi Pembentukan Kota 1938 - Aturan tata kota yang dapat digunakan pemerintah lokal maupun pihak lain untuk mengorganisir konstruksi bangunan - Menjamin bahwa pembangunan perkotaan akan dilakukan sesuai dengan sifat sosial, geografi, dan pertumbuhan yang diperkirakan Unsur yang harus ada dalam perencanaan pembangunan - Keahlian - Pendidikan - UU 1938 >> 1948 resmi jadi SVO (Stadsvorming Ordonantie) Tujuannya untuk menyediakan instrumen UU bagi perencanaan pembangunan pasca PD II Untuk melaksanakan SVO, disahkan pula Peraturan Pembentukan Kota Sistematika SVO Bab 1 – Definisi Bab 2 – Prosedur perencanaan kota, unsur yang membentuk rencana kota, penanganan kerja yagn ada, garis sempa dan bangunan, dan prosedur untuk mengakses rancangan kota, serta memuat ketentuan mengenai kewajiban untuk melanjutkan dan membiarkan pekerjaan-pekerjaan tertentu (misalnya drainase dan jalan), ketentuan terkait berbagai lisensi untuk bangungan, konstruksi, dan operasi, serta ketentuan pengawasan konstruksi Bab 3 – Hak atas ganti rugi karena tindakan perencanaan dan hak serta jumlah ganti rugi


22


Bab 4 – Kemungkinan perluasan penerapan SVO pada kota-kota dan satuan-satuan administratis yang tidak memiliki status kotamadya, serta kemungkinan pengalihan sementara kekuasaan pelaksanaan SVO kepada badan-badan non-kota SVO >> Pemerintah diharuskan membuat 3 langkah terkait pembangunan kota 1. Rencana Tata Kota a. Disusun dalam skala peta kecil b. Sifatnya kurang lengkap 2. Skema Pembangunan Terperinci a. Dibuat lebih rinci untuk skala lebih besar b. Menggantikan rencana tata kota dan memiliki implikasi hukum 3. Peraturan pembangunan a. Uraian persyaratan untuk semua jenis gedung Ketiga langkah diatas untuk menjamin perencanaan ruang yang efisien, ekonomis, dan estetis dari suatu kota atau pemukiman SVO dan SVV dulunya untuk mempercepat pembangunan di 15 kota Kebayoran Baru di Jakarta, tujuannya sebagai kota satelit berdasarkan pertimbangan - Pemandangan indah, berbukti, dekat stasiun kereta api, kepadatan gedung rendah, dan memiliki lahan yang cocok Surat Menteri Dalam Negeri RI No. PEMDA 18/2/6 (udah ga berlaku) Memberlakukan SVO dan SVV di seluruh kota di Indonesia dan mengharapkan agar adanya master plan untuk setiap kota Diperkuat dengan Kepres No.1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, dan Pekerjaan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1980 (Pedoman Penyusunan Rencana Kota) Mencabut surat edaran menteri yang sebelumnya Departemen Dalam Negeri sebagai lembaga sentral dalam penyusunan rencana tata ruang kota Departemen Pekerjaan Umum yang harusnya sangat erat terkait dengan tata ruang malah tidak ada kerjaan sama sekali SKB (Mendagri dan MenPU) No.650-1595 dan No.503/KPTS/1985 - Urusan administrasi tata ruang ke Depdagri - Urusan teknis tata ruang ke DePU SKB ini membagi rencana tata ruang menjadi 4 - Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan (RUTRP) dibiayai APBN dan disetujui Presiden - Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dibiayai APBD dan disetujui Gubernur - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dibiayai APBD - Rencana Teknik Ruang Kota Peraturan Pelaksananya >> Permendagri No.2 Tahun 1987 UU No.24 Tahun 1992


23


UU tentang Penataan Ruang (UUPR) mencabut SVO UU No.26 Tahun 2007 UU terbaru tentang tata ruang Tata Ruang di Pusat dan Daerah setelah Berlakunya UU No.26 Tahun 2007  Sistem o Sistem Wilayah o Sistem Internal Perkotaan  Fungsi Utama o Kawasan Lindung o Kawasan Budidaya  Wilayah Administrasi o Wilayah Nasional o Wilayah Provinsi o Wilayah Kabupaten/Kota  Kegiatan Kawasan o Kawasan Perkotaan o Kawasan Pedesaan  Nilai Strategis Kawasan o Kawasan Strategis Nasional o Kawasan Strategis Provinsi o Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Bang Bono HAN SEKTORAL - LINGKUNGAN Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada dasarnya memanfaatkan dan melindungi lingkungan hidup adalah hak pribadi warga negara apalagi apabila alas haknya adalah hak milik USA >> tanah hak milik bebas suka-suka mau diapain aja Logika campur tangan negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sama persis dengan logika hukum perburuhan41, bahkan lebih penting. Lingkungan, Tanah, pada dasarnya hubungan hukum perdata Mengapa tiba-tiba jadi HAN? Mengapa lingkungan lebih butuh peran negara? Mengapa negara harus campur tangan dengan urusan pribadi warganya? Karena sejelek-jeleknya nasib buruh, mereka masih dapat membela hak-haknya sendiri, lingkungan hidup tidak bisa membela dirinya sendiri. Pada dasarnya mengelola dan melindungi lingkungan ada pada pribadi masingmasing (hukum benda, keperdataan, BW buku II). Tapi karena ekonomi bersifat industri yang dijalankan secara kapitalistik dan berorientasi profit, lama-lama beban lingkungan semakin berat. Hubungan yang tadinya 2 pihak terpaksa dibuat 3 pihak yaitu negara.

41

Pada dasarnya hubungan hukum perdata, antara pekerja dan pemberi kerja, namun makin lama bergeser juga ke ranah hukum administrasi negara


24


Belajar hukum bisnis, internasional dsb semuanya basisnya sejalan untuk ekonomi industrial yang kapitalistik. Perekonomian kita berjalan hanya pada 1 jalur, ekonomi industrial kapitalistik yang bertumpu pada modal. Bagaimana caranya negara campur tangan dan bisa masuk? Apa yang dibutuhkan? 5 hal - Kewenangan (abstrak) - Kelembagaan - Personil - Keuangan dan Aset - Pembinaan dan Pengawasan HAN MENGATUR – MENGURUS << lama-lama bosen gw diingetin ini mulu Prajudi, Safri, Damen Mengatur - Mengatur Administrasi Negara (HAN Heteronom) >> 5 hal diatas - Mengatur (HAN Otonom) >> 5 hal diatas o Kedalam/internal o Antar administrasi negara Diciptakan - Melakukan tindakan administrasi negara (bestuurhandelingen) Produk Hukum = Act (bahasa inggris) Legislative Act (oleh legislatif, di Indonesia hasilnya = UU) Kerang Hijau termasuk moluska yang toleran terhadap kontaminasi logam berat. Bisa tetap hidup meski badannya tercemar logam berat. Salah satu penyebab air danau bisa rusak karena permukaannya tertutup ganggang. Kehidupan didalam dan didasar air danau mati karena tidak terkena sinar matahari. Penyebabnya pupuk yang larut ke danau, memupuk ganggang di danau sehingga overgrowth HAN Lingkungan Punya 2 Sisi 1. Hukum Administrasi Lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi penguasa secara aktif terlibat dengan masyarakat dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup 2. Hukum Administrasi Lingkungan merupakan hukum yang memungkinkan masyarakat mempengaruhi pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan mengenai lingkungan Dasar Hukum UU No.32 Tahun 2009, Pasal 63 Hukum Lingkungan dibagi 3  Lingkungan Perdata  Lingkungan Administratif  Lingkungan Pidana Manfaat Strategis Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Sifat Hukum Lingkungan Adminstratif) - Preventif - Efisien


25


-

Partisipatif

Instrumen penting dalam hukum lingkungan administratif adalah mekanisme perlindungan. Perusahaan datang minta izin harus ada AMDAL nya dulu, parameter lingkungan yang lingkungan. Ini salah satu bentuk partisipasi yang paling mendasar Contoh lainnya manajemen resiko, semua mensyaratkan partisipasi aktif tidak hanya pengusaha terkait tapi juga masyarakat sekitar

KELEMBAGAAN Terbagi menjadi Instansi Lingkungan Hidup dan Instansi Sektoral - Sektoral meski tidak secara khusus berurusan dengan lingkungan tapi bersinggungan dengan lingkungan, misal perikanan, energi, gas, minyak, dsb. Kelembagaan Pusat dan Daerah Dapat dibentuk badan regional lingkungan hidup yang tugasnya untuk koordinasi Daerah juga dapat membuat instansi-instansinya sendiri, BPLHB, Dinas Lingkungan, dsb Sejarah Kementrian Lingkungan Hidup 1978-1983 Awalnya Menteri Negara Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup 2000-an Baru ada Kementrian Lingkungan Hidup 1990 Bapedal (Badan Pengendali Dampak Lingkungan) >> mengkoordinasikan AMDAL 2000 Bapedal dilebur ke Kementrian Lingkungan Hidup Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.32 Tahun 2009) Yang paling penting untuk penegakan hukum ada 4 - Perencanaan (tata ruang) - Standar Lingkungan o Baku Mutu Lingkungan Hidup (berdasarkan jenis SDA, air, limbah, udara) o Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (berdasarkan ekosistemnya, kerusakan hutan, lahan gambut, dsb) - Perizinan (AMDAL, UKL-UPL) kalo ga sanggup setidaknya bikin SPPA - Penegakan Hukum PRODUK (BESCHIKING) - AMDAL - UKL/UPL - Izin Lingkungan >> ini yang produk hukum (keputusan), yg 2 diatas bukan karena yang bikin warga masyarakat Sebelum izin itu keluar ada produk hukum yang sifatnya konkrit dan umum, itulah tempatnya Standar Lingkungan (Baku Mutu dan Baku Kerusakan) mengatur mengenai kualitas lingkungan di suatu tempat tertentu. Perencanaan >> abstrak umum


26


Standar Lingkungan >> konkrit umum Izin Lingkungan >> konkrit individual AMDAL di Indonesia 1982 mulai diperkenalkan, dilaksanakan 1986 (PP No.29 Tahun 1986 >> UU No.4 Tahun 1982) 1990 muncul Bapedal, sedikit sekali AMDAL yang lolos, terlalu bergaya barat yang sangat ketat 1993 “disempurnakan” muncul format EMP (Environmental Management Protection), lebih singkat, ada 6k AMDAL pusat dan provinsi, rezim positif (jika tidak ada penolakan maka artinya setuju) Pasal 34, AMDAL berlaku untuk usaha yang berdampak resiko terhadap lingkungan, misal B3 Kalau tidak ada dampak serius wajib memiliki UKL/UKP AMDAL terdiri dari 4 bagian - Kerangka Acuan (KA) isinya Baku Mutu dan Baku Kerusakan yang relevan - Analisis Dampak Lingkungan (Andal) >> treatment - Rencana Kelola Lingkungan (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) AMDAL tanpa KA42 dan Andal43 = UKL44 dan UPL45 ALUR IZIN LINGKUNGAN 1. RPPLH (Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) 2. Usaha/Kegiatan a. Wajib AMDAL46 >> kegiatan berdampak penting (diperiksa komisi yang berlisensi) >> SKKLH b. Wajib UKL/UPL >> kegiatan tidak berdampak penting >> Rekomendasi UKL/UPL c. SPPL47 >> Tidak wajib UKL/UPL, tidak berdampak penting, usaha mikro dan kecil 3. Izin PPLH48 (PP No.27 Tahun 2012, Pasal 48 ayat (2)) 4. Izin Lingkungan adalah syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Sebelum 2009 Izin Lingkungan dan Izin Usaha terpisah, tidak ada kaitannya Setelah 2009 harus ada Izin Lingkungan dulu baru bisa keluar Izin Usaha Bikin izinnya tergantung usahanya - Misal AMDAL di perkebunan yang meliputi 1 kabupaten, hanya diperiksa komisi kabupaten - Misal AMDAL di laut lepas, izin ke pusat SDM Pengawasan 42

Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan 44 Uji Kelola Lingkungan 45 Uji Pemantauan Lingkungan 46 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 47 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup 48 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 43


27


-

Polisi, PPNS >> kalau udah sampai sini masuk pidana PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) >> masih sebatas administratif, ngecek izin dsb PPLH ada yang pusat ada yang daerah

KEUANGAN – ANGGARAN (LINGKUNGAN HIDUP) 2005-2013 selalu meningkat anggarannya, tapi sekitar 1% per tahun (adjusted by inflation) Tidak ada ketentuan mengenai alokasi anggaran untuk penegakan hukum lingkungan Norma Hukum setidaknya berisi 2 hal - Deskripsi perbuatan, keadaan, atau peristiwa - Nilai yang diasosiasikan dengannya, berasal dari 3 pasangan >> benar-salah, baik-buruk, bermanfaat-tidak bermanfaat, itulah kenapa kaedah hukum di PIH ada 3, larangan, suruhan, dan kebolehan Contoh perumusan norma yang baik adalah KUHP Misal kalau rumusannya hanya “barangsiapa menghilangkan nyawa orang dipidana” algojo, dokter, bisa kena, maka rumusannya harus detail “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan pidana sekian tahun” Pembinaan: Penguatan Kewenangan MLH Pasal 73 >> Second Line Inspection Kalau izin yang mengeluarkan Pemda, tapi ada pelanggaran dan Pemdanya diam saja, Pusat bisa kirim PPLH untuk ngecek dan kalau terbukti ada pelanggaran bisa menjatuhkan sanksi Perpres No.16 Tahun 2014 – Kelembagaan Lingkungan Penggabungan Kementrian Lingkungan Hidup dengan Kehutanan 15 Mei 2015 - Bang Bono ASPEK HAN DALAM PENGELOLAAN SDA Konstitusi Amerika mengaitkan SDA tidak kepada negara melainkan kepada orang perorangan Konstitusi Indonesia yang mengatur penggunaan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mirip dengan Konstitusi Uni Soviet Apa dan bagaimana sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? << tidak mengatur bagaimana. Itulah kenapa Pasal 33 ayat (3) UUD saja tidak cukup untuk menjadi dasar hukum pengelolaan SDA Pengelolaan SDA merupakan bagian integral dari pengelolaan perekonomian nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sri Edi Swasono Sebagai salah satu tujuan Negara menurut UUD 45, kesejahteraan sosial bukan fungsi atau akibat dari pengelolaan (pertumbuhan) ekonomi, melainkan merupakan tujuan dari pengelolaan ekonomi itu sendiri


28


Dengan menekankan pada hubungan hukum maka UUD 45 terdengar seperti kapitalisme, tapi penekanannya bukan disitu melainkan pada untuk apa hubungan hukum itu? Itulah kenapa UUD 45 tidak mentah-mentah mengadopsi kapitalisme maupun sosialisme Sri Edi Swasono Negara Indonesia menurut UUD 45 bukan sekedar welfare state49 yang memberikan welfare provision (tunjangan kesejahteraan seperti BLT, raskin, dsb) melainkan suatu workfare state karena wajib menjamin tiap-tiap warga negara memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan >> kesejahteraan karena bekerja BAGAIMANA CARA NEGARA MENJALANKAN KEWAJIBAN ITU? - Merencanakan perekonomian sedemikian rupa sehingga semua kegiatan ekonomi bagaikan usaha bersama yang dilakukan oleh keluarga >> memperlakukan orang lain seakan-akan anggota keluarga sendiri meskipun bukan >> asas kekeluargaan - Menguasai sektor-sektor industri yang strategis bagi negara, dikatakan strategis apabila memenuhi syarat 1. Padat modal, atau padat teknologi 2. sektor privat malas masuk ke dalamnya, bisa karena padat modal atau karena terpencil, invest lama baliknya. Untuk sektor-sektor seperti ini negara harus campur tangan dan menguasai dan menguasai hajat hidup orang banyak - Negara wajib menguasai SDA, jauhkan dari sektor privat, memastikan agar penggunaannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat – memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan - Barulah kemudian menyediakan tunjangan kesejahteraan bagi fakir (orang yang tidak/belum bekerja) miskin (orang yang pekerjaannya tidak/belum memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan) dan anak terlantar (anak yang orangtuanya termasuk dalam kedua kriteria itu) Contoh Bauksit Mineral yang menghasilkan alumunium, sulit untuk ditambang, butuh investasi besar, memenuhi syarat 1 (strategis) tapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berarti boleh dilakukan atau dikuasai oleh swasta meskipun nanti ada syarat-syaratnya Contoh Batubara Indonesia, rata-rata sifatnya tambang terbuka, ditemukan di permukaan tanah. Meskipun kurang strategis tapi menguasai hajat hidup orang banyak, maka negara harus masuk Selama putra Papua belum dapat mengeluarkan sendiri emas dari gunung itu, biarkanlah emas itu tetap disitu - Soekarno Kalau mau lihat pengelolaan SDA bener atau nggak, lihat orang-orang yang duduk diatasnya – Bono Budi Priambodo 49

Negara yang memberikan tunjangan kesejahteraan


29


Skandinavia Ada ketentuan jika sampai pada taraf tertentu perusahaan harus memungkinkan sahamnya dimiliki oleh pegawainya bahkan oleh para pembeli barang dan jasa perusahaan tersebut Itulah kenapa perusahaan-perusahaan di Eropa jarang ada yang sebesar USA karena dibuat seperti perusahaan keluarga >> inilah yang menjadi tujuan UUD 45 PRINSIP KELOLA EKONOMI SDA Menurut UUD 45 Nasionalisme Ekonomi Demokrasi Ekonomi Gotong Royong Pemerataan Ekonomi Terencana

Lawannya Ekonomi Global Pasar Bebas Kebebasan Berusaha Pertumbuhan Ekonomi Pasar

Pancasila dan UUD 45 seolah-olah adalah tentangan dari lawannya diatas 1. Nasionalisme Ekonomi Mengelola perekonomian dalam batas-batas teritorial nasional, kepemilikian nasional atas sumberdaya-sumberdaya ekonomi termasuk SDA Lawannya Ekonomi Global, pengelolaan perekonomian melintasi50, seringkali mengabaikan batas-batas kedaulatan nasional 2. Demokrasi Ekonomi Kedaulaan rakyat atas pekerjaan dan penghidupannya sendiri, kedaulatan rakyat atas sumberdaya-sumberdaya ekonomi termasuk SDA Lawannya Pasar Bebas, penguasaan pasar51 (pelaku usaha bermodal terkuat) atas sumberdaya-sumberdaya ekonomi termasuk SDA, termasuk pekerjaan dan penghidupan orang banyak 3. Gotong Royong Perbuatan mengurus bersama apa yang menjadi milik bersama, dalam hal ini SDA Lawannya Kebebasan Berusaha, kepemilikan dan pengusahaan perorangan atas sumberdaya-sumberdaya ekonomi termasuK SDA >> tragedy of the commons Dalam sudut pandang individualis liberal SDA itu commons 4. Pemerataan Paralel dengan keadilan = negara menjamin agar semua orang punya pekerjaan dan penghidupan meski tidak efisien, meski kontribusinya pada total luaran ekonomi sangat tidak signifikan Lawannya Pertumbuhan paralel dengan efisiensi = sumberdaya-sumberdaya ekonomi termasuk SDA harus dialokasikan bagi mereka yang mampu mengusahakannya secara efisien, sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi52 50

Semisal kayak USA cari minyak ke negara-negara lain. Pancasila menekankan pengelolaan sumberdaya ekonomi dalam batas kedaulatan nasional, ya yang diurus yang di Indonesia saja 51 Digunakan untuk menutupi kenyataan bahwa terminologi “pasar” dewasa ini merujuk pada pelaku usaha bermodal terkuat


30


5. Ekonomi Terencana Perencanaan ekonomi oleh negara >> kewajiban/wewenang negara untuk merencanakan perekonomian Lawannya Ekonomi Pasar = ekonomi yang diatur oleh the invisible hands53 >> perencanaan ekonomi oleh pelaku usaha dengan modal terkuat Hukum itu bukan ilmu, bukan legal science, gak ada itu legal science, tapi kecendekiawanan. Hukum itu seni, seni berargumentasi, seni memadukan antara nilai-nilai dengan kejadian tertentu. – Bono Budi Priambodo Justice and Fairness Ada 2 orang, A gendut, B kurus, punya 1 blackforest ukuran loyang 30 cm Fairness A dan B sama rata sama besar Justice A dapat lebih banyak, B dapat lebih sedikit, tapi sama-sama kenyang setelah memakannya JENIS JENIS SDA - Sumber Daya Pertanian Pangan, UU pangan, UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan - Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, UU Perikanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Sumber Daya Kehutanan, UU Kehutanan - Sumber Daya Pertanian Hortikultura/Perkebunan, UU Perkebunan - Sumber Daya Energi, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Panas Bumi, UU Ketenagalistrikan - Sumber Daya Mineral, UU Pertambangan Mineral dan Batubara - Sumber Daya Air, UU Sumber Daya Air - Sumber Daya Udara, UU PLH (baik sebagai atmosfir maupun ruang) Uraikan 5 campur tangan negara dalam HAN Sektoral terkait salah satu UU diatas, kalau mau kirim ke email [email protected] Pilih salah satu UU diatas trus cocokkan udah sesuai belum sama 5 hal tentang HAN Sektoral? Deadline sebelum SIAK dipublish

22 Mei 2015 - Bu Eka Sri Sunarti HAN SEKTORAL – PAJAK Ubi societas, ibi aerarum – “ada masyarakat54, ada pajak”

52

Peningkatan luaran ekonomi secara emncolok dalam jangka waktu pendek Merujuk pada hukum-hukum pasar seperti supply-deman, law of diminishing return, dsb. Padahal itu bohong karena the invisible hands adalah perencanaan ekonomi oleh pelaku usaha yang modalnya paling kuat 54 Masyarakat yang dimaksud adalah gemeinschaft atau masyarakat hukum 53


31


Negara dalam melangsungkan hidupnya butuh biaya, untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara dst. Salah satu sumber penghasilannya adalah dari pajak Sumber Penghasilan Negara - Pajak - Kekayaan alam yang dimiliki negara - Laba perusahaan negara - Royalti - Retribusi - Bea cukai - Denda Pajak dikenakan pada setiap kegiatan masyarkaat Dimana ada kepentingan masyarakat maka disitu timbul pajak Dasar hukum pajak >> Pasal 23 ayat (2) UUD 45 Menyatakan bahwa setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan UU sehingga tidak mungkin ada pajak yang dipungut berdasarkan peraturan lain yang lebih rendah dari UU Hukum Pajak Adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyrakat dengan melalui kas negara >> bagian dari hukum publik Unsur-Unsur Pajak - Ada UU yang mendasari pemungutannya - Ada penguasa pemungut pajak - Subjek pajak - Objek pajak - Ada kepentingan umum - Ada Surat Ketetapan Pajak (fakultatif) Ciri-Ciri Pajak - Dapat berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung - Dapat dipungut sekaligus maupun berulang-ulang - Dapat dipaksakan - Tanpa ada imbalan yang langsung - Bertujuan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara - Dapat digunakan sebagai alat pendorong atau alat penghambat - Penggunaan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan, termasuk kebijaksanaan, disebut fiskal KEWENANGAN


32


Yang berwenang adalah Pemerintah, melalui UU Perpajakan dan Perda mengenai pajak, yang merupakan produk dari kegiatan administrasi negara Surat Ketetapan yang dilekuarkan pejabat administrasi negara - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - Surat Tagihan Pajak (STP) - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) - Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) - Surat Pemeritahuan Pajak Terutang Surat-surat diatas merupakan produk dari pejabat administrasi negara yang menjalankan tugas dan fungsi HAN Kewenangannya diatur dalam UU Sistem self-assessment >> wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Bayarnya pakai Surat Setoran Pajak (SSP) KELEMBAGAAN Lembaga pelaksanaan pajak >> administrasi pajak, merupakan bagian dari Departemen Keuangan Yang terdiri dari - Direktorat Jenderal Pajak - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Administrasi Pajak meliputi 3 aspek 1. Institusi yang bertugas mengurus sistem administrasi pajak 2. Perorangan yang bekerja dalam direktorat 3. Tindakan administrasi yang dilakukan staff direktorat Wewenang Direktorat Jenderal Pajak 1. Pemeriksaan pajak 2. Penagihan atas pajak 3. Penyidikan bila ada indikasi wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan Pajak Pusat >> dipungut Pemerintah Pusat >> masuk APBN Pajak Daerah >> dipungut Pemerintah Daerah >> masuk APBD APARATUR Sarana Perangkat Administrasi Pajak, terdiri dari - Aparatur Pajak (fiskus) - Peraturan perundang-undangan pajak (regislature of taxation) - Wajib Pajak (tax payer)


33


Fiskus + UU + Tax Payer = Penerimaan Pajak >> penerimaan pajak yang optimal KEUANGAN Fungsi budgeter >> memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara Wajib pajak = subjek pajak Objek pajak = segala sesuatu yang dikenakan pajak Wajib Pajak + Objek Pajak + Tarif Pajak = Penerimaan Negara dari Pajak PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan Pembinaan yang dilakukan terus menerus terutama mengenai objek dan tarif pajak sehingga antar pajak pusat dan pajak daerah saling mengisi Pengawasan Fungsi pengawasan oleh setiap unsur pimpinan pada jajaran organisasi Direktorat Jenderal Pajak Dilaksanakan setiap triwulan sekali melalui evaluasi dalam rapat kerja Sanksi dapat berupa - Sanksi administrasi >> bunga, denda, tambahan pokok pajak, kenaikan dsb (oleh fiskus) - Sanksi pidana >> denda pidana maupun hukum penjara Lembaga Peradilan Pajak Sengketa Pajak >> sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dilekuarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada penngadilan pajak berdasarkan UU yang berlaku Pengadilan Pajak berkedudukan di Ibukota Negara Hakim tidak boleh - Pelaksana keputusan pengadilan pajak - Wakil, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak - Penasehat hukum - Konsultan hukum - Akuntan publik - Pengusaha


34

~ MATERI UTS ~ CATATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEKTORAL. Adrianus Eryan FHUI 2013

Recommend Documents