~ MATERI UTS ~ CATATAN HUKUM INTERNASIONAL. Adrianus Eryan FHUI 2013 Nesita Anggraini FHUI 2013

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

CATATAN HUKUM INTERNASIONAL Adrianus Eryan – FHUI 2013 Nesita Anggraini – FHUI 2013

~ MATERI UTS ~ PERBEDAAN INTERNASIONAL PUBLIK DAN PERDATA INTERNASIONAL Perdata Internasional, bagian dari hukum perdata, yang menjadi subjek hukumnya adalah subjek hukum perdata (orang, badan hukum) Internasional Publik, subjek hukum internasional (negara, organisasi internasional, palang merah internasional, tahta suci Vatikan, individu1, dan belligerent2) Ada sarjana yang tidak membedakan karena lebih melihat objek persoalan daripada subjeknya Hukum Internasional Jika disebutkan hukum internasional saja maka yang dimaksud adalah hukum internasional publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum internasional yang bersifat publik3 Sifat Hubungan Dalam hukum internasional sifat hubungannya koordinatif, berbeda dengan cabang hukum publik lainnya yang subordinatif - Pidana, HAN, HTN, hubungannya seperti dosen dan mahasiswa - HIN seperti ketua kelas (yang juga mahasiswa) dan mahasiswa kelasnya WORLD ORDER (TATANAN MASYARAKAT INTERNASIONAL) Interaksi antar-negara tidak otomatis membawa kita ke hukum internasional Bedakan masyarakat internasional, hukum internasional, dan transaksi internasional Transaksi merupakan suatu pola. Hukum mempolakan sesuatu yang mapan Masyarakat Internasional suatu Genealogi (suatu sejarah yang menggambarkan masa ke masa) Barter dari masa ke masa kelak menjadi suatu pola, inilah yang dikenal dengan customary law4 Hukum itu muncul jika ada manusia yang melakukan transaksi/berhubungan dan mencoba untuk membuat pola. Hubungan diplomatik ada karena adanya hubungan internasional, hukum inter-nation Westphalia, seusai perang 30 tahunnya Jerman (1648) Dunia mengakui adanya subjek hukum di luar masyarkat pada umumnya Pendekatan positif (positivisme) aliran pemikiran yang melihat suatu hal Hukum Positif mencoba menuangkan segala sesuatu dalam bentuk ritme 1

Hanya untuk mereka yang melakukan kejahatan Pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, diakui statusnya secara internasional (biasanya pemberontak) 3 Mengatur antara negara dengan masyarakatnya, semua yang tidak bersifat privat – definisi dari bu Melda 4 Kebiasaan masyarakat yang menjadi hukum 2

ADRIANUS ERYAN | HUKUM INTERNASIONAL

1


SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL Hukum Internasional lahir karena ada kebutuhan antar bangsa Skema Paparan Sejarah Hukum Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja Kebudayaan Yahudi Hukum Antar Bangsa

Dunia Islam

PERKEMBANGAN

Hukum Internasional Modern

SEJARAH HIN

Kebudayaan Yunani

Perjanjian Westphalia

Awal PEMIKIRAN

HUBUNGAN KOORDINATIF Negara

Negara

HUBUNGAN

Modern

HUBUNGAN SUBORDINATIF

Pemerintahan Dunia Negara

Negara

Negara

Negara

Negara

KEDUDUKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM ILMU HUKUM


2


-

-

Hukum Perdata o Perdata Nasional o Perdata Internasional Hukum Publik o HTN o HAN o Hukum Pidana o Hukum Internasional Publik  Umum  Regional  Khusus  Hukum Laut  Hukum Udara  Hukum Angkasa  Perjanjian Internasional  Hukum Diplomatik  Hukum Organisasi Internasional  Hukum Perdagangan Internasional  Hukum Lingkungan Internasional  Hukum Humaniter

Prof. Hikmahanto Juwana tentang Hukuman Mati - Indonesia melaksanakan hukuman mati karena punya kedaulatan - Indonesia mengirim lobbyist supaya warganya tidak kena hukuman mati sebagai kewajiban untuk mengawal proses hukumnya - Sekjen PBB bilang PBB tidak mengenal hukuman mati. Saat warga negara kita terancam hukuman mati apa dia juga teriak-teriak seperti itu? Nggak kan? Dulu Eropa merasa peradaban ada di tempat saya, di luar Eropa tidak ada peradaban. Bahkan orang-orang Eropa menggunakan kapal untuk berlayar (European discoveries of the new world) Saling caplok wilayah dan memunculkan perang Idea of the secular Dulu di Eropa gereja sangat kolot, tapi dimana-mana kekuatan agama itu sangat luar biasa. Vatican City pusat dunia. Bahkan sampai sekarang dianggap sebagai subjek hukum internasional. Ilmu Negara, kedaulatan pertama kali di tangan Tuhan. Meski 150 negara saat ini bukan berasal dari Eropa, sistem kontemporer hukum internasional berdasarkan model Eropa yang berkembang dalam 4 abad terakhir Dalam konteks negara non-Eropa protes dalam hal hukum internasional terlalu Eropasentris, Mochtar termasuk salah satu sosok penting disini. Akhirnya konsep negara kepulauan diakui dalam hukum laut, yang berarti juga diakui dalam hukum internasional.5 5

Sebelum konvensi hukum laut, berdasarkan batas-batas negara, Indonesia terpecah-pecah karena garis batas negara hanya sekian mil dari pantai dan tidak mengakomodir laut yang berada di dalam wilayah kepulauan (contoh laut Jawa)


3


Awal mula hukum internasional modern ketika negara-negara Eropa mulai melepaskan diri dari kekuasaan Kekaisaran Romawi. Perang Westphalia mengubah konstelasi politik di Eropa APAKAH HUKUM INTERNASIONAL ITU HUKUM?  HIN berbeda dengan hukum nasional (koordinatif >< subordinatif)  HIN tidak memiliki dianggap lembaga-lembaga yang menegakkan kaidah-kaidahnya  Tidak ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif internasional  Efektivitas sanksinya?? Berdasarkan kepatuhan masyarakat internasional terhadap hukum internasional, kelemahan dan kritik terhadap hukum internasional, hakikat hukum internasional sebagai sistem hukum horizontal atau koordinati, serta hukum internasional tidak memiliki badan dunia dengan organ-organ kekuasaan yang diperlukan Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional? DASAR KEKUATAN HUKUM INTERNASIONAL Teori Hukum Alam (Natural Law) Memiliki pengaruh yang kuat atas hukum internasional dimana pada awalnya mempunyai ciri keagamaan yang kemudian dilepaskan kembali oleh Hugo Grotius6 Hukum internasional mengikat karena merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa Prinsip dasar = prinsip keadilan yang memiliki keabsahan universal yang didapat atau ditemukan melalui akal manusia Teori Voluntaris  Teori Kehendak Negara Pada dasarnya negara adalah sumber segala hukum dan hukum internasional mengikat karena negara atas kemauannya sendiri mau tunduk padanya George Jellineck – self limitation theorie Zorn – hukum internasional adalah HTN yang mengatur hubungan luar suatu negara  Teori Kemauan Bersama (Vereinbarung) Triepel – hukum internasional mengikat bagi negara karena adanya suatu kehendak bersama yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional Kehendak bersama ini tidak perlu dinyatakan (implied) Teori ini memandang bahwa hukum internasional sebagai hukum perjanjian antar negara Kekuatan dan Kelemahan Teori Voluntaris  Mengikatnya hukum tidak dapat dikaitkan atau digantungkan pada kehendak subjeknya  Tidak sesuai dengan kenyataan dalam praktek  Sumber hukum internasional tidak semata-mata hukum perjanjian, terdapat hukum kebiasaan sebagai sumber hukum utama  Kontribusi terhadap hukum internasional 6

Menurut Grotius, hukum alam adalah kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia


4


Mazhab Vienna Kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi hingga sampai pada kaidah dasar (grundnorm – stufenbau theorie) Hans Kelsen – menyatakan asas pacta sunt servanda7 sebagai kaidah dasar hukum internasional Mazhab Perancis Dipelopori Fauchile, Scelle, dan Duguit Mendasarkan kekuatan mengikatnya hukum internasional pada fait social8 Dasar kekuatan mengikatnya karena hukum internasional mutlak diperlukan guna memenuhi kebutuhan bangsa-bangsa untuk hidup bermasyarakat Untuk suatu kebiasaan dapat diterima sebagai customary international law syaratnya  Ada kebiasaan yang bersifat umum  Kebiasaan tersebut diterima sebagai hukum Customary International Law  Tidak tertulis tapi kita harus terikat  Kita bisa tidak terikat sepanjang kita secara konsisten menyatakan keberatan terhadap kebiasaan tersebut yang nantinya akan dianggap sebagai customary international law  Persistent objector9, bisa dilepaskan  Ada yang nggak bisa di objector kan juga misalnya unsur negara (wilayah, penduduk, pemerintahan yang berdaulat) 19 Maret 2015 HUBUNGAN ANTARA HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL Ada 2 Aliran Besar, Monisme dan Dualisme Dasar berlakunya Voluntaris >> Dualisme Objektivisme >> Monisme Bagaimana Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional? Dualisme, Transformation Theory dimana hukum internasional diubah menjadi hukum nasional (ada act of transformation) baru bisa berlaku untuk negara yang bersangkutan – dianut common law Tapi common maupun civil setuju customary international law otomatis berlaku tanpa adanya act of transformation

7

“every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik) - Pasal 26 Vienna Convention 1969 8 Faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia yang dinamakan fakta kemasyarakatan 9 Negara yang secara konsisten melakukan penolakan terhadap kebiasaan internasional


5


Dualisme >> HI dan HN ini beda, kalau mau berlaku musti diubah dulu bentuknya Monisme >> HI dan HN sama saja. Ada beberapa negara seperti Perancis, Jerman yang menganggap HI itu supreme, lebih tinggi (HN dikesampingkan, pakai HI) Monisme Primat HN >> HN lebih supreme, contoh penganut Indonesia (kata bu Melda) Monisme Primat HI >> HI lebih supreme, contoh penganut Belanda Tapi pada prakteknya Indonesia cenderung menganut dualisme hukum internasional, kembali lagi siapa yang bilang doktrinnya dan dari kampus mana karena Mochtar (Unpad) bilang cenderung monisme, sementara beberapa kampus lain banyak yang bilang dualisme Bukti monisme bukan sekedar pengesahan HI Indonesia buat pengesahan HI bisa 2 cara, melalui UU atau Perpres. Semata-mata tindakan negara untuk mengatakan consent to be bound. Dalam hukum internasional disebut ratifikasi. Ada 2 aliran di Indonesia, MA cenderung aliran HTN, hakim tidak bisa langsung menquote pasalpasal di treaty, padahal Indonesia tidak membuat transformasinya lalu bagaimana bisa diquote? MK cenderung aliran HI bisa langsung menquote pasal-pasal yang sudah diratifikasi Tidak pernah ada negara menyatakan saya monisme atau dualisme, lihat how they act Indonesia tidak act of transform tapi implementing regulation Asas exhaustion of local remedies >> menggunakan UU nasional dulu, jika tidak diatur baru pakai HI, kalau 2-2nya sama” mengatur pakai yg UU nasional dulu (contoh kalau di Indonesia ada pelanggaran HAM berat, pakai UU Pengadilan HAM dulu, kalo misal ga bisa selesai baru diseret ke ICC) 26 Maret 2015 SUMBER HUKUM INTERNASIONAL Primer  Perjanjian Internasional  Customary International Law (hukum kebiasaan internasional)  General Principle of Law (prinsip-prinsip hukum yang umum) Sekunder  Doktrin para ahli hukum  Putusan lembaga internasional, termasuk lembaga yudikatif internasional seperti ICC (putusan pengadilan nasional pun bisa, asalkan substansinya mengenai hukum internasional)

CATATAN LEPAS MCC UNPAD 2015 (abaikan aja yang ini, catatan pribadi) Apa itu genocide? >> banyak definisi dari jurnal” IAGS, tapi mending refer ke Raphael Lemkin sebagai orang pertama yang mencetuskan istilah tsb. TimTim tidak dapat dibuktikan sebagai genocide Bedakan genocide dan gross violation of human rights10 ICC = treaty, ngikut ya terikat, nggak ratifikasi ya tidak terikat 10

Lihat di Statuta Roma dan penjelasan elements of crimes nya, apakah bisa pakai inferring untuk pembuktiannya? RISET!


6


The most principle of international relation = sovereignity Pakailah dulu upaya dalam hukum nasional >> ada asasnya exhaustion of local remedies, kalau ada 2 UU yang mengatur, satu dari hukum nasional dan satunya lagi dari hukum internasional, pakai yang nasional dulu, cintai produk lokal kata bang Hadi Penyelidik luar harus izin dulu kalau mau masuk dan lihat-lihat Pelanggaran HAM berat di Indonesia, karena kita udah punya UU sendiri, willing and able11, dan nggak terikat ICC International Crime >> definisikan dulu, crime yang threatening on humanity, humanity sifatnya universal semua kena, kalo nggak yang threatening of humanity di setiap negara bisa berbedabeda, contoh terorisme dan korupsi >> itulah kenapa korupsi bukan extraordinary crime12 Marine pollution pernah dicoba dimasukkan sebagai international crime, karena transboundary, bisa kemana aja dan semua bisa kena << tapi gatau sekarang kelanjutannya gimana dari conventionnya Hukum Internasional tertua adalah diplomatik, bagaimana negara berhubungan 1000 SM, utusan negara-negara datang, dihormati berarti mau berhubungan baik, kalau tidak mau ya dibunuh saja Konvensi Hukum Laut 1958 tidak tertulis (customary international law) General principle of international law >> pacta sunt servanda, ada banyak lagi ntar cari aja Dasar keberlakuan putusan ICTY dan ICTR Sebagai referensi, karena bukan stare decisis dan kita bukan common law, namun putusan” tersebut berlaku sebagai sumber hukum internasional, tidak mengikat. Dapat digunakan jika memang dalam lingkup nasional negara tersebut belum ada kasusnya

11

Refer ke syarat ICC bisa masuk ke suatu negara yaitu saat negara tersebut unwilling and unable. Contohnya genosida di Rwanda (ICTR), dia able tapi unwilling. Contoh lagi genosida di Srebrenica (ICTY) dia willing tapi unable karena negaranya udah pecah (Yugoslavia) 12 Jangan percaya kata-katanya Bang Gandjar yang bilang kalau korupsi itu extra ordinary crime, beliau melihatnya dari sudut pandang hukum pidana. Kalau dari doktrin hukum internasional ga bisa korupsi itu dijadikan extra ordinary crime


7


~ MATERI UAS ~ 16 April 2015 – Bang Hadi NEGARA DALAM PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 Syarat Objektif suatu negara >> apa yang harus ada dalam suatu negara, yaitu  Permanent population (populasi tetap, berarti ada jumlah minimal penduduk, dalam teorinya 1 penduduk pun cukup)  Defined territory (butuh occupation dan control yang efektif)  Sovereign government (tidak dipersyaratkan bentuk pemerintahan seperti apa, monarki, republik, apapun, tapi harus berdaulat) Syarat Subjektif suatu negara >> capacity to enter into foreign relations Poin Penting - Ada populasi permanen - Ada okupasi dan kontrol terhadap wilayah - Pemerintahan memiliki kontrol yang efektif - Dapat berhubungan dengan negara lain dan hal ini didukun konstitusi negara tersebut Negara dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, HTN, HIN, dsb. Dari sudut pandang hukum internasional, negara = subjek hukum internasional Contoh HTN melihat negara sebagai suatu entitas Jurisprudens  Civil Law >> ilmu hukum  Common Law >> putusan hakim yang diikuti hakim setelahnya (stare decisis) Effective Occupation Ada administrasi atas wilayah tersebut, cari kasus Las Palmas13 di website ICJ14 Self Determination Menentukan nasib sendiri (negara) Faktor territory sangat penting disini karena harus menentukan wilayahnya dulu, tidak harus jelas batas-batasnya tapi klaimnya harus jelas wilayah mana saja dan ada kontrol atas wilayah Contoh: Indonesia Wilayah Indonesia yang diakui saat itu adalah semua bekas jajahan Belanda di Nusantara  Timor Timur >> jajahan Portugis  Papua Nugini >> jajahan Inggris (namun Papua Barat dikuasai Belanda) Itulah kenapa Soekarno menolak wilayah Timor Timur dan Papua Nugini menjadi wilayah Indonesia

13 14

Sekarang namanya Pulau Miangas Link putusannya http://www.icj-cij.org/docket/files/75/6605.pdf


8


Faktor Self Determination ada 2 Eksternal  Dasarnya karena pernah dijajah (Indonesia)  Gross violation of human rights15 (Yugoslavia) Internal (biasanya masalah territory, tapi tidak semua)  Scotland vs. United Kingdom  Quebec vs. Canada  Kosovo vs. Serbia Montenegro (hybrid ada gross violation of human rights juga) 23 April 2015 – Bang Arie WILAYAH Wilayah berkaitan erat dengan keberadaan suatu negara Persistence of the State (State Continuity) Bahwa saat suatu negara telah berdiri akan sulit untuk hilang. Negara tetap ada meski pemerintahan berubah, negara pecah, sampai diabsorpsi negara lain atau bubar Tidak ada registrasi untuk menjadi suatu negara, yang ada proklamasi (mengklaim menjadi negara) Registrasi diperlukan hanya pada saat bergabung dengan organisasi internasional State Succession Saat ada suatu negara baru muncul, legal obligations nya apa? >> terikat dengan customary international law (CIL) Berlaku resiprokal16 contoh:  Indonesia buka kedutaan di Australia  Australia juga buka kedutaan di Indonesia Vienna Convention on the Law of Treaties17 >> kodifikasi CIL Definisi CIL Hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum18 CIL adalah sumber paling valid dari ICJ Elemen CIL  Widespread, secara umum diakui dunia internasional  Opinio juris sive necessitatis, beliefs dari negara-negara atas kebiasaan tersebut menjadi hukum Apa yang sudah diputuskan (perjanjian internasional) di hukum internasional pasti jadi hukum nasional juga Menolak CIL maka harus menjadi persistent objecter19 15

Merujuk pada istilah “Pelanggaran HAM Berat” Bersifat saling berbalasan 17 Download disini https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-English.pdf 18 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Alumni, 2003) hal.143 19 Lihat hal.5 diktat ini 16


9


Dalam prakteknya tidak ada ius cogens20 yang ditolak dalam CIL WILAYAH DARAT Bagaimana suatu negara mendapatkan wilayah? Sebelum 1945 Sesudah 1945 Occupation Cessie Prescription Independence Annexation Self Determination Accretion Cessie  











Occupation (Okupasi) Perolehan wilayah tak bertuan (no man’s land/terra nullius) dengan cara pendudukan Prescription (Preskripsi) Penguasaan wilayah, baik bertuan maupun tidak, dengan cara-cara damai dengan waktu tertentu dan menunjukkan effective control terhadap wilayah tersebut Annexation (Aneksasi) Perolewah wilayah dengan cara kekerasan (conquest/use of force) << sekarang sudah tidak dimungkinkan lagi dengan adanya klausul yang melarang hubungan dengan negara lain menggunakan kekerasan Accretion (Akresi) Perolehan wilayah baru karena kejadian alamiah << misal setelah gempa lepas laut muncul pulau baru, contoh di Krakatau Indonesia muncul pulau baru Cessie Perolehan wilayah melalui transfer kekuasaan dan kedaulatan ke kedaulatan lainnya yang umumnya melalui perjanjian Independence (Kemerdekaan) Perolehan wilayah dengan memproklamasikan kemerdekaan, dilakukan oleh negara atau wilayah yang dikuasai penjajah Self Determination (Menentukan Nasib Sendiri) Menentukan untuk bergabung atau berpisah dengan negara yang sekarang, contoh ketika Skotlandia melakukan referendum untuk lepas dari Britania Raya (United Kingdom) hasilnya ditolak

WILAYAH LAUT Ada pendapat bahwa Indonesia belumlah menjadi archipelago state tapi masih merupakan partial adoption archipelagic Referensi >> UNCLOS 198221 Batas wilayah darat suatu negara terhadap laut diukur dari baseline atau titik pangkal (bukan garis pantai) yang diukur dari titik surut pantai Jenis Baseline  Normal Baseline (mengikuti kontur pulau) 20 21

Norma yang mengikat seluruh negara terlepas apakah negara tersebut mengakui atau tidak Konvensi Internasional mengenai Hukum Laut


10


 Straight Baseline (membuat garis lurus, digunakan untuk batas yang bergerigi atau sulit dibuat normal baseline, contohnya garis pantai di Norwegia)  Archipelagic Baseline (the outermost point of the outermost island << perairan yang ada di dalam baseline disebut internal waters, penjelasan ada di bawah) Konsekuensi Negara Kepulauan Menyediakan jalur navigasi laut, di Indonesia namanya ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) ALKI – 1 laut antara Sumatra-Kalimantan >> Selat Sunda ALKI – 2 laut antara Kalimantan-Sulawesi >> Selat Bali ALKI – 3 laut antara Sulawesi-Maluku >> Arafuru Selatan ZONA MARITIM Berdasarkan UNCLOS 1982 (yang butuh gambar cari di slide aja, ada kok)  Internal Waters (Perairan Dalam) o Perairan yang berada di sisi dalam baseline o Full sovereignity o Tidak ada hak lintas damai (right of innocent passage)  Territorial Waters (Laut Territorial) o Wilayah di luar baseline dan tidak melebihi 12 nautical miles (mil laut) o Full sovereignity o Komprominya ada hak lintas damai, harus continuous (kontinyu), expeditious (cepat), dan tujuan damai  Contiguous Zone (Zona Tambahan) o 12-24 nautical miles o Zona diluar laut territorial dimana negara mempunyai kekuasaan terbatas untuk mencegah pelanggaran yang terjadi o Yang berlaku disini hanya 4 hukum yaitu CIL (mengenai bea cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan) o Kalau ada kapal masuk diperiksa dokumen-dokumennya o Bisa hot pursuit (melakukan pengejaran) jika ada yang melanggar sampai laut bebas tapi tidak boleh masuk wilayah negara lain  Economic Exclusive Zone (Zona Ekonomi Eksklusif) o 200 nautical miles dari baseline, ada hak berdaulat atau sovereign rights o Hak eksplorasi, pengelolaan SDA, dsb untuk kepentingan ekonomi o Untuk tanah di bawah laut tunduk pada ketentuan continental shelf (hukum landas kontinental) o Ada maxium yield (jumlah maksimum yang bisa dieksploitasi) kalau lebih dari itu harus bagi-bagi sama landlock state  Continental Shelf (Landas Kontinen) o Meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut territorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya hingga pinggiran luar tepi kontinen o 200 nautical miles, dapat diperpanjang hingga 350 nautical miles (Pasal 76 UNCLOS 1982) kalau ada palung laut, berhenti disitu


11








o Ada sovereign rights o Bisa eksplorasi bahan-bahan tambang Straits (Selat) o Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional o Full sovereignity o Ada 2 kategori selat  Selat yang menghubungkan laut lepas dengan ZEE  Selat yang menghubungkan laut lepas dengan ZEE dengan perairan yurisdiksi internasional o Ada hak transit untuk lewat >> tidak harus innocent passage High Seas (Laut Bebas) o Laut diluar ZEE o Common heritage of mankind (warisan umat manusia) o Open seas, open flight, perikanan, riset ilmiah semua bebas termasuk kegiatan militer, uji coba bom, dsb o Namun tetap dibatasi peraturan-peraturan tertentu Area (Kawasan) o Dasar laut, dasar samudra dibawahnya juga o Common heritage of mankind o Aktivitas harus berkoordinasi dengan International Seabed Authority, misal pengeboran minyak lepas pantai (ada profit sharing misalnya dengan landlock state)22

Isu yang mungkin muncul di daerah perbatasan  Illegal fishing  Transorganized crime (perdagangan senjata, imigran, narkoba, manusia, dsb)  Cross border trade issues WILAYAH UDARA Paris Convention 1919 High contracting parties memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas wilayah udara diatas kedaulatan wilayah darat dan lautnya, baik wilayah sendiri maupun wilayah koloninya Chicago Convention 1944 Menguatkan Paris Convention 1919 tapi tanpa “colonies” Wilayah udara sampai zero gravity atau sampai sejauh mana dapat mempertahankan wilayahnya (tergantung ketinggian yang dapat diraih pesawat tempurnya) Ruang Angkasa >> common heritage of mankind, tidak dapat diklaim, yurisdiksi internasional

22

Negara yang tidak memiliki wilayah laut. Apabila negara yang memiliki wilayah laut mengeksploitasi kekayaan laut melebihi batas-batas tertentu yang dapat dimanfaatkannya, maka wajib untuk membagi keuntungan yang didapatkannya dengan landlock state, hal ini sesuai dengan prinsip bahwa laut bebas adalah common heritage of mankind dan sudah selayaknya haruslah dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali


12


Contoh permasalah di Indonesia adalah Flight Information Region yang masih dikuasai Singapura. Jadi pesawat mendarat di Batam izinnya masih ke Singapura >> kurang aman dari sisi Indonesia 30 April 2015 PENGAKUAN NEGARA (gw cabut pas kuliah ini, jadi ini cuman copas dari slide hehe) Disebut juga State Recognition Pengertian  Pernyataan dari suatu negara yang mengakui suatu negara lain sebagai subjek hukum internasional. (Mauna)  Menerima suatu negara ke dalam masyarakat internasional. (Charles Rousseau) Apakah pengakuan adalah hak negara baru dan kewajiban dari negara yang sudah ada? - Suatu negara tidak mempunyai hak untuk diakui (legal right to be recognised) dan tidak ada kewajiban hukum untuk mengakui (legal duty to recognise). - Pengakuan adalah soal kebijaksanaan dimana negara berhak mengakui atau tidak suatu negara baru. Pengakuan sebagai kebijakan publik - Pengakuan adalah suatu kebijakan individual dimana negara-negara bebas mengakui suatu negara tanpa harus memperhatikan sikap negara lain. - Pengakuan adalah suatu discretionary act yaitu suatu negara mengakui negara lain jika dianggap perlu untuk kepentingan nasionalnya. Akibat dari pengakuan Negara yang mengakui dan negara yang diakui terdapat hubungan sederajat dan dapat mengadakan segala macam hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan nasional yang diatur oleh hukum internasional. BENTUK PENGAKUAN Ada 4 Jenis - Pengakuan secara terang-terangan dan individual, yaitu dengan cara  Nota Diplomatik, suatu pernyataan atau telegram  Suatu perjanjian internasional - Pengakuan secara diam-diam - Pengakuan secara kolektif - Pengakuan secara prematur PENGAKUAN PEMERINTAH (GOVERNMENT RECOGNITION) Adalah suatu pernyataan dari suatu negara bahwa negara tersebut telah siap dan bersedia berhubungan dengan pemerintahan yang baru diakui sebagai organ yang bertindak untuk dan atas nama negaranya. Hubungan dengan pengakuan negara


13


-

Pengakuan negara juga mengakibatkan pengakuan terhadap pemerintah negara yang diakui dan kesediaan untuk melakukan hubungan dengan pemerintah tersebut. Pengakuan negara tidak dapat ditarik kembali sedangkan pengakuan terhadap pemerintahan dapat ditarik sewaktu-waktu.

Akibat pengakuan terhadap pemerintah baru - Dapat mengadakan hubungan resmi (diplomatik) dengan negara yang mengakui. - Atas nama negaranya, dapat menuntut negara yang mengakui di peradilan internasional. - Negara yang mengakui dapat melibatkan tanggung jawab negara yang diakui untuk perbuatan internasionalnya. - Berhak memiliki harta benda pemerintah sebelumnya diwilayah negara yang mengakui. Terjadinya Suatu Pengakuan Pemerintah  Doktrin Tobar (doktrin legitimasi konstitusional) suatu negara harus berusaha untuk tidak mengakui pemerintah asing bila pembentukan pemerintahan tersebut karena kudeta militer atau pemberontakan  Doktrin Stimson doktrin yang menolak diakuinya suatu keadaan yang lahir akibat penggunaan kekerasan atau pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang ada  Doktrin Estrada penolakan pengakuan tidak saja bertentangan dengan kedaulatan suatu negara tetapi juga merupakan campur tangan terhadap soal dalam negeri negara lain. (diplomatic representation is to the state and not to the government) PENGAKUAN DE FACTO DAN DE JURE Pengakuan De Facto Pengakuan yang diberikan kepada suatu pemerintahan yang belum disahkan secara konstitusional. Pengakuan De Jure Pengakuan terhadap pemerintahan yang memenuhi ciri-ciri seperti: - Efektifitas - Regularitas - Eksklusivitas PENGAKUAN TERHADAP BELLIGERENCY Memberikan kepada belligerent hak dan kewajiban suatu negara merdeka selama konflik 1. Akibat yang ditimbulkan a. Pasukan dan kapal-kapal perangnya adalah kesatuan yang sah sesuai dengan hukum perang b. Peperangan tersebut harus sesuai dengan hukum perang c. Blokade-blokade di laut karena konflik tersebut harus dihormati negara-negara netral 2. Belligerent menjadi subjek hukum internasional terbatas, tidak penuh dan bersifat sementara. 3. Akibat pengakuan terhadap belligerent oleh negara-negara ketiga, negara induk dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatan-perbuatan belligerent tersebut.


14


4. Bila negara induk juga mengakui belligerent maka negara-negara lain tidak boleh ragu-ragu untuk mengakuinya. 5. Pengakuan ini bersifat terbatas dan hanya selama berlangsungnya perang tersebut. 6. Pengakuan ini juga akan berakibat terhadap negara-negara netral dengan alasan kemanusiaan. PENGAKUAN TERHADAP GERAKAN-GERAKAN PEMBEBASAN NASIONAL Merupakan suatu perkembangan baru dalam hukum internasional dan belum bersifat universal. Pengakuan ini adalah pengakuan terbatas kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang memungkinkan untuk ikut dalam PBB atau organisasi internasional lainnya. - Contoh: diberikannya status peninjau tetap (permanent observer) kepada PLO23 dan SWAPO24 di PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB. Selain itu, dimungkinkan juga bagi negara-negara untuk memberikan pengakuan dengan cara meningkatkan hubungan diplomatiknya. 7 Mei 2015 – Bang Hadi YURISDIKSI Apa itu kedaulatan? Kekuasaan tertinggi? Mengurus urusannya sendiri? Apa itu yurisdiksi? Hak untuk menjalalankan kedaulatannya? Apa bedanya kedaulatan dan yurisdiksi? Cari tau sendiri kalian – Bang Hadi Yurisdiksi >> Prinsipnya seperti kompetensi di Haper Yurisdiksi dapat memiliki banyak arti  Misal yurisdiksi Jakarta Selatan >> kompetensi relatif di Jaksel, yang berwenang PN Jaksel, untuk kasus-kasus di Jaksel  Yurisdiksi sering digunakan sebagai kata ganti wilayah  Yurisdiksi juga dapat berarti kewenangan (bukan hak) yaitu kewenangan untuk memberlakukan hukumnya. Terhadap apa? subjek hukum di wilayah kewenangannya, aset, properti, hubungan hukum, atau singkat kata terhadap peristiwa hukum Contoh Kasus Orang bawa narkoba ke Indonesia, tertangkap Indonesia menangkap, melakukan penegakan hukum, menghukum matinpelakuka sesuai hukum yang berlaku di Indonesia >> yang melakukan = lembaga yudikatif Negara yang berdaulat harus dpat menjalankan yurisdiksinya Yurisdiksi >> cerminan kedaulatan negara Somalia mengaku berdaulat tapi tidak dapat menjalankan yurisdiksinya >> negara gagal Yurisdiksi adalah tindak lanjut kedaulatan negara

23 24

Palestine Liberation Organization, bentukan Yasser Arafat South West Africa People’s Organization


15


Hak suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah atau tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atas hak-hak individu, milik, atau harta kekayaannya Yurisdiksi tidak semata-mata merupakan masalah dalam engeri, sekarang ini sangat erat dengan interconnected world Yurisdiksi terkait dengan hukum suatu negara dapat diberlakukan terhadap WNI maupun WNA Dalam hukum internasional, negara dapat menjalankan yurisdiksi berdasarkan 4 asas  Asas Teritorial  Asas Nasionalitas/Personalitas (Aktif dan Pasif)  Kepentingan Negara  Universal Pertanyaan Jika suatu negara tidak dapat menjalankan yurisdiksinya, apa pengaruhnya terhadap kedaulatan negara tersebut? Kasus Las Palmas (sekarang Pulau Miangas) - Filipina dulu dikuasai Spanyol - Setelah Anglo-Spanish War, Filipina harus diserahkan ke USA - Ada Island of Palmas >> dulunya wilayah Filipina - USA datang, yang berkibar bendera Belanda - Dispute, dan diputuskan yang menang Belanda, harus ada effective occupation ASAS TERITORIAL Negara dapat menjalankan yurisdiksi atas hukumnya terhadap setiap individu dan subjek hukum di wilayah teritorialnya tanpa melihat status kewarganegaraannya Contoh: WNA melakukan kejahatan di Indonesia, dapat ditangkap, diatahn, dan diadili di Indonesia ASAS NASIONALITAS/PERSONALITAS Negara dapat menjalankan yurisdiksinya berdasarkan kewarganegaraan dari individu atau badan hukum Aktif berdasarkan kewarganegaraan pelaku Pasif berdasarkan kewarganegaraan korban Bedakan klaim yurisdiksi dan penerapan yurisdiksi Klaim yurisdiksi belum tentu dapat menerapkan yurisdiksinya - Mengklaim mengadili WNI yang melakukan kejahatan terorisme di negara lain belum tentu dapat menerapkan yurisdiksinya - Jika ada beberapa negara yang dapat mengklaim yurisdiksinya, yang dilihat kepentingan terbesar ada di mana (asas greater good) ASAS KEPENTINGAN NEGARA Negara dapat menjalankan yurisdiksinya berdasarkan kepentingan dan keamanan negara yang merasa terancam, meski tidak terjadi di wilayahnya dan tidak dilakukan warganegaranya


16


Contoh: - Pemalsuan US$ oleh orang Brazil di Colombia, USA bisa masuk dan mengadili si pemalsu - Terrorisme (transnational crime) juga bisa Apa bedanya human trafficking dan people smuggling? Keduanya berbeda namun berkaitan erat Human Trafficking terkait dengan jual belu manusia, misal wanita untuk dijadikan PSK People Smuggling terkait imigrasi seperti penyelundupan imigran ke negara lain ASAS UNIVERSAL Negara mana saja dan kapan saja dapat menjalankan yurisdiksinya apabila ada individu yang melakukan kejahatan internasional Terkait erat dengan individu sebagai subjek hukum internasional

21 Mei 2015 – Bang Hadi TANGGUNG JAWAB NEGARA - Tanggung jawab negara muncul karena adanya kewajiban negara. - Tanggung jawab (responsibility) sering disamakan dengan liability. Dalam konsep hukum perdata ada liability (tanggung jawab hukum). Hanya saja, liability sering diartikan dengan sempit, hanya sebagai sebuah tindakan untuk memberikan kompensasi atas suatu kerugian misalnya dalam konsep hukum lingkungan. - Dalam hukum internasional, liability digunakan dengan menggunakan kata yang berbeda yaitu responsibility. Dasarnya dari ILC (International Law Commission) yaitu responsibility memiliki definisi yang lebih luas daripada liability karena ia tidak hanya meliputi tanggung jawab hukum Istilah responsibility lebih tepat karena negara sebagai subjek hukum internasional adalah dalam ranah hukum publik bukan hukum privat. Dalam melihat ada atau tidaknya state responsibility yang harus dilihat: 1. Apakah ada international obligations dalam international law (kewajiban internasional yang ditentukan oleh hukum internasional) yang menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban tertentu? 2. Apabila ada kewajiban internasional, apakah ada pelanggaran? (breach of international obligations)? 3. Apabila ada breach of international obligations, apakah ada legal consequences? (menggunakan kata konsekuensi bukan sanksi. Sanksi digunakan dalam hukum pidana. Legal consequences lebih luas daripada sebuah sanksi) POIN PENTING - International obligations - Breach of international obligations - Legal consequences Ketiga hal inilah yang menentukan ada tidaknya tanggung jawab negara.


17


Sampai saat ini tidak ada satu ketentuan hukum pun yang mengikat. Tidak ada perjanjian satupun yang mengatur khusus mengenai state responsibility. Semua diserahkan pada praktek tiap negara (misalnya putusan hakim baik nasional maupun internasional). Ada draft article yang mengatur mengenai state responsibility namun hanya draft yang dibuat oleh International Law Commission. Draft bukan hukum. Sampai saat ini belum menjadi international convention. Draft ini merupakan kodifikasi dari praktek yang dilakukan oleh negara-negara. Walaupun banyak literature yang merujuk draft ini untuk menjelaskan state responsibility namun draft ini bukan hukum. Harus tetap dilihat lagi bagaimana praktek di tiap negara. Apa itu breach of international obligations? Istilah yang digunakan adalah wrongful act yang mempunyai legal consequences karena dari wrongful act itu yang menimbulkan state responsibility under international law. Tindakan negara seperti apa yang dapat dikatakan sebagai wrongful act? 1. Commission >> berupa tindakan aktif 2. Omission tidak bertindak Misalnya dalam HAM, negara wajib bertindak ketika HAM warga negaranya dilanggar. Jika tidak maka itu merupakan wrongful act. Jika bertindak atau tidaknya merupakan wrongful act maka itu breach of international obligations. TINDAKAN NEGARA Apa itu tindakan negara? Tindakan suatu entitas yang memenuhi empat unsur (wilayah, pengakuan, pemerintah, penduduk). Tindakan negara berarti yang melakukan pemerintah. Lalu siapa pemerintah? Orang-orang yang menduduki jabatan dalam 3 kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) Siapa mereka? ORANG yang dilihat sebagai jabatan (official). Jabatan apa? Jabatan kenegaraan atau kepemerintahan. Negara itu abstrak. Negara kemudian bisa bergerak, berjalan, beroperasi karena kepemerintahannya yaitu orang-orang yang menduduki jabatan. Tindakan orang-orang inilah yang akan dinilai apakah ia melakukan wrongful act atau tidak. Contoh: Indonesia sedang melakukan negosiasi perbatasan negara dengan Singapura. Siapa yang melakukan negosiasi? Kementerian luar negeri yang dilakukan oleh Menterinya atau delegasi RI (diplomat). Maka tindakan orang yang ikut sebagai delegasi RI dan bagian dari Kementerian Luar Negeri adalah tindakan negara Indonesia. Tindakan itu bisa dilakukan oleh perorangan/individual (misal: Presiden) atau kelompok orang (misal: delegasi RI).


18


Apakah tindakan atau tidak bertindaknya orang dalam jabatan official bisa diatribusikan dalam hk. internasional? Apakah tindakan itu bisa disebut breach of international obligations? – jawab sendiri, kalo gw yang jawab takutnya sesat Bagaimana membedakan tindakan individu dan tindakan sebagai jabatan? Tindakan seseorang itu harus dilihat sebagai official capacity atau private entity. Misal Presiden Jokowi sedang jalan menuju ke sebuah rapat dan mampir makan siang di RM Padang. - Makan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi Jokowi - Namun jika ia makan malam dengan Presiden Perancis untuk memperbaiki hubungan maka ia makan dalam kapasitasnya sebagai official/ Presiden. Misal Anggota DPR sedang ke Perancis untuk studi banding. - Saat mereka pergi ke Perancis mengunjungi House of Commonnya berarti mereka dalam official capacitynya. - Namun setelah dia berkunjung lalu jalan-jalan belanja, ia sebagai individu mereka pribadi. Hal ini penting untuk dianalisa sebelum menentukan apakah negara harus bertanggung jawab atas tindakan orang tersebut. Tanggung jawab pemerintah daerah menjadi tanggung jawab negara. Walaupun dia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian internasional. Jika mereka ingin merepresentasikan Indonesia di luar negeri, mereka harus mempunyai credentials. Siapa saja yang tidak membutuhkan credentials? Kepala negara, kepala pemerintahan, duta besar (punya full power). Seorang official pada dasarnya tidak boleh melakukan apa yang melebihi kewenangan yang telah diberikan. Namun selama tindakan yang melebihi kewenangan seseorang (ultravires) tidak dianulir oleh negara (negara dalam konteks yang lebih umum) maka tindakan itu bisa diatribusikan ke negara. Parastatal Entity Ada beberapa private entities yang melakukan kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh negara. Berdasarkan hukum (UU atau yang lain) diberikan kewenangan untuk menjalankan kewenangan negara walaupun bukan di dalam struktur formal negara disebut parastatal entity. - Misalnya dulu UU memberi kewenangan kepada Pertamina untuk menentukan tender/ kawasan mana yang boleh mendapatkan wilayah kerja maka Pertamina disini disebut parastatal entity. - Kasus lain, Iran 1979 dalam konteks Revolusi Iran terjadilah pemberontakan. Tindakan insurrectional movement bisa diatribusikan kepada negara/ pemerintah yang baru - Kasus lain: tindakan private entity yang bisa diatribusikan ke negara. Misalnya waktu mahasiswa menduduki kedubes Amerika di Omen dan diklaim oleh negara bahwa tindakan itu sudah dilegitimasi oleh Omen. Yang mustinya dilakukan Iran adalah melindungi


19


perwakilan lain di negaranya (kewajiban internasional) instead malah di approve tindakan itu oleh negara


20

~ MATERI UTS ~ CATATAN HUKUM INTERNASIONAL. Adrianus Eryan FHUI 2013 Nesita Anggraini FHUI 2013

Recommend Documents