Perlindungan hukum..., Gista Latersia, FHUI,

13

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Bank sebagai badan usaha yang menjalankan fungsi utamanya selaku

penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.1 Seiring berkembangnya jaman, perkembangan perekonomian baik nasional maupun internasional telah menuntut adanya realisasi dari peran perbankan tersebut. Perkembangan perekononomian yang senantiasa bergerak dengan cepat harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Era globalisasi yang ditunjang oleh teknologi sistem informasi dan komunikasi yang semakin canggih atau modern telah mendorong berkembangnya produk pasar finansial internasional. Salah satu produk inovasi yang diperkenalkan dalam bisnis perbankan dan keuangan adalah produk derivatif.

Produk atau transaksi derivatif tidak

lahir hanya karena faktor perkembangan kecanggihan teknologi sistem informasi dan komunikasi. Pada awal tahun 1970-an, kekacauan yang terjadi di dunia keuangan yakni, kenaikan harga minyak, peningkatan inflasi, dan tingkat suku bunga yang fluktuatif serta perubahan dari sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate) kepada sistem nilai tukar mengambang (floating exchange rate) telah mengakibatkan timbulnya pemikiran untuk melakukan perlindungan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga dan nilai kurs dengan menggunakan future contracts (sebagai salah satu jenis transaksi derivatif) dengan cara

1

Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 7 tahun 1992, LN No. 31 tahun 1992, TLN No. 3472, Penjelasan Umum.

Universitas Indonesia

Perlindungan hukum..., Gista Latersia, FHUI, 2009 1

14

yang sama digunakan untuk melindungi fluktuasi harga komoditi lebih dari satu abad yang lalu.2 Sejak tahun 1980-an, transaksi derivatif telah berkembang demikian pesat, baik dalam jenis produk maupun pasar serta melibatkan transaksi miliaran dolar Amerika setiap harinya.3 Tidak hanya future, seiring berkembangnya jaman, jenis produk instrumen derivatif yang ada pada saat ini yaitu forward, swap, dan option. Pengaturan mengenai transaksi derivatif perbankan mula-mula diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/74/KEP/DIR Tanggal 28 Februari 1991 tentang Margin Trading yang diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/119/KEP/DIR Tanggal 29 Desember 1995 tentang Transaksi Derivatif dan diubah kembali dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif. Dari adanya perubahan-perubahan peraturan mengenai transaksi derivatif tersebut, dapat dikatakan bahwa transaksi derivatif merupakan salah satu produk dan kegiatan dalam perbankan yang cukup penting dan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kegiatan perbankan sehingga diperlukan adanya perbaikan atau penyempurnaan dalam produk hukum tersebut yang disesuaikan dengan kondisi atau perkembangan transaksi derivatif itu sendiri. Kasus Bank Duta melawan National Bank of Kuwait yang terjadi pada awal tahun 1990 merupakan kasus transaksi derivatif yang pertama kali terjadi di Indonesia.4 Ketika kasus tersebut terjadi, pengaturan mengenai transaksi derivatif belum ada di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan salah satu pertimbangan yang mendasar bagi regulator di bidang perbankan untuk membuat pengaturan mengenai transaksi derivatif di Indonesia, yakni Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/74/KEP/DIR Tanggal 28 Februari 1991

2

Para ahli sejarah menemukan bahwa transaksi derivatif terjadi semenjak tahun 2000 SM yang terjadi di pulau Bahrain, sejenis kontrak future delivery di Mesopotamia 4000 tahun yang lalu dan future contract di Inggris pada tahun 1275. Selain itu tulisan lain ada yang menyebutkan bahwa pasar komoditas yang diatur (regulated) juga ada di Cina, Mesir, Arab, dan India pada tahun 1200 SM. Perdagangan komoditas juga terjadi di Amsterdam pada tahun 1600-an dan perdagangan berjangka atas “kupon” beras juga terjadi di Jepang pada abad ke-18. Meskipun demikian, pasar future yang berfungsi secara penuh sebagaimana dikenal dewasa ini baru terjadi pada pertengahan abad ke-18 ketika pasar future didirikan di Chicago yang dimulai di Board of trade of the City of Chicago (Dian E. Rae, Transaksi Derivatif Dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hal. 3.) 3

Ibid., hal. 4.

4 Selain di Indonesia, kasus transaksi derivatif juga menimpa bank lainnya salah satunya yang cukup menggemparkan yaitu kasus Barings Bank yang merupakan bank tertua di Inggris yang mengalami kebangkrutan pada tahun 1995 akibat kerugian dalam transaksi derivatif.

Universitas Indonesia

Perlindungan hukum..., Gista Latersia, FHUI, 2009

15

tentang Margin Trading. Dalam kasus tersebut, Bank Duta mengalami kerugian sebesar US $419 Juta sebagai akibat transaksi derivatif valuta asing yang dilakukannya dengan National Bank of Kuwait. Bank Duta tidak hanya melakukan transaksi derivatif untuk kepentingannya sendiri, melainkan banyak juga melakukan transaksi derivatif untuk kepentingan nasabahnya sehingga banyak nasabah yang dirugikan. Akibat dari terjadinya kasus tersebut, pengaturan mengenai transaksi derivatif (kala itu margin trading) dirasakan sangat penting demi berlangsungnya atau terciptanya iklim perbankan yang sehat. Sebagaimana definisi dari transaksi derivatif dalam peraturan perbankan tersebut yang menentukan bahwa transaksi derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian tertulis, maka akibat hukum bagi para pihak yang terlibat didalamnya (nasabah dan bank) yaitu harus tunduk pada syarat sahnya kontrak atau perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Transaksi derivatif merupakan transaksi perbankan yang secara hukum mengikat para pihak di dalamnya. Dengan demikian, prinsip atau aspek hukum perdata muncul dalam pelaksanaan transaksi derivatif bagi para pihak (bank dan nasabah). Peran transaksi derivatif dalam kegiatan bisnis cukup besar. Kegiatan bisnis sebagai salah satu penggerak roda perekonomian suatu negara tidak luput dari adanya risiko. Hingga saat ini, risiko yang muncul pun bermacam-macam sejalan dengan semakin bervariasinya kegiatan bisnis yang ada. Salah satu penyebab adanya risiko di dalam pelaksanaan transaksi kegiatan bisnis tersebut adalah adanya nilai fluktuatif yang dijadikan dasar dari kegiatan tersebut, misalnya gejolak mata uang yang tidak menentu (sebagaimana telah terjadi sejak awal tahun 1970-an). Risiko yang mengintai inilah yang sedapat mungkin ingin dihindari oleh para pelaku dari kegiatan bisnis tersebut. Karena selain dunia bisnis sekarang ini lebih cenderung ke arah kegiatan yang bersifat spekulatif, ada hal yang perlu dilindungi demi meminimalkan kerugian yang akan diderita oleh para pihak. Instrumen (transaksi) derivatif merupakan salah satu fasilitas perbankan yang telah digunakan cukup marak oleh para investor (pada khususnya) untuk mengalihkan resiko bisnis. Di dalam transaksi derivatif, Instrumen lindung nilai (hedging) atas fluktuasi harga mata uang, sedikit banyak memang sudah tersedia di pasar dalam bentuk transaksi forward dan fasilitas swap (dimana kedua cara tersebut adalah

Universitas Indonesia

Perlindungan hukum..., Gista Latersia, FHUI, 2009

16

yang kerap kali digunakan oleh para pelaku usaha).5 Transaksi derivatif merupakan suatu alat lindung nilai yang sangat penting bagi para investor dalam menghindari risiko terkait investasinya yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan berjalannya waktu, kecenderungan penggunaan transaksi derivatif tidak hanya sebagai alat lindung nilai (hedging). Transaksi derivatif juga dapat ditujukan untuk perdagangan (trading) dan pendanaan (financing). Pentingnya transaksi derivatif bagi para investor dalam kegiatan bisnis justru diiringi dengan risiko-risiko yang ada pada transaksi derivatif itu sendiri. Risiko-risiko yang ada antara lain risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko sistemik6. Berbagai risiko yang ada memerlukan sikap kehati-hatian dari para pihak (dalam hal ini bank dan nasabah) dalam melaksanakan transaksi derivatif. Bank sebagai salah satu badan penyedia jasa transaksi derivatif sekaligus sebagai pelaku usaha harus memperhatikan kepentingan nasabah selaku konsumen. Tidak semua nasabah mengetahui atau menguasai secara baik mengenai segala sesuatunya terkait dengan transaksi derivatif. Tidak semua nasabah mengetahui atau lebih tepatnya memahami risiko-risiko yang ada pada transaksi derivatif. Keterbukaan informasi bank terhadap nasabah sebagai counter party dari bank terkait transaksi derivatif sangat penting. Nasabah berhak untuk mengetahui informasi atau fakta-fakta materiil terkait transaksi derivatif yang akan dilaksanakannya dengan pihak bank. Aspek perlindungan nasabah selaku konsumen merupakan aspek yang penting dalam regulasi terkait dengan kegiatan transaksi derivatif antara bank dengan nasabahnya. Aspek perlindungan terhadap nasabah harus memperoleh perhatian yang sama pentingnya dengan aspek perlindungan terhadap bank. Kasus yang terjadi antara Tn.X melawan Deutsche Bank dan PT. Suryamas Duta Makmur Tbk. melawan PT. Bank Niaga merupakan dua dari sekian banyak kasus yang terjadi terkait dengan transaksi derivatif. Ada yang cukup menarik terkait aspek perlindungan hukum terhadap nasabah bank untuk dibahas lebih lanjut dalam kedua kasus tersebut.

5

O.C.Kaligis, “Analisa Yuridis Mengenai Kasus-Kasus Transaksi Derivatif,” < http:// 09 . 85 .175.104/search?q=ca che:_wrfB6u4JQgJ:www.o cklaw.com/images/attachment/11 7 525 45. 2 493analisaderivatif.pdf+analisa+yuridis+tentang+transaksi+derivatif&hl=I d&ct=clnk&cd=1 &g l=id>, 9 September 2008.

6

Dian E. Rae, op. cit., hal. 90. Universitas Indonesia

Perlindungan hukum..., Gista Latersia, FHUI, 2009

17

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, sehingga membuat penulis membuat skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Transaksi Derivatif ”.

1.2

POKOK PERMASALAHAN

1.

Bagaimana pelaksanaan transaksi derivatif dapat dikatakan sah berdasarkan hukum yang berlaku?

2.

Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam melaksanakan transaksi derivatif?

1.3

TUJUAN PENELITIAN Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut

mengenai kegiatan transaksi derivatif perbankan dalam kaitannya dengan aspek hukum perbankan dan hukum terkait lainnya. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk: 1.

Untuk mengetahui dan memahami mengenai keabsahan pelaksanaan transaksi derivatif antara bank dengan nasabah berdasarkan hukum yang berlaku.

2.

Untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam melaksanakan transaksi derivatif tersebut.

1.4

DEFINISI OPERASIONAL Pada penelitian ini, beberapa istilah yang digunakan terkait transaksi

derivatif yaitu: 1.

Bank adalah bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran7.

7

Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 7 tahun 1992, LN No. 31 tahun 1992, TLN No. 3472, Penjelasan Umum. Universitas Indonesia

Perlindungan hukum..., Gista Latersia, FHUI, 2009

18

2.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank8.

3.

Transaksi Derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya

merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasarinya seperti nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti

suku

bunga,

dengan pergerakan atau

9

tanpa pergerakan dana atau instrumen . 4.

Margin Deposit adalah dana yang khusus dicadangkan untuk menutup kerugiankerugian yang timbul karena transaksi derivatif10.

5.

Marking To Market adalah cara penghitungan yang didasarkan atas kurs pasar yang telah disepakati pada setiap akhir hari kerja secara konsisten bagi posisi terbuka untuk menentukan keuntungan atau kerugian11.

6.

Kontrak adalah Perjanjian yang diadakan secara tertulis12.

7.

Hedging adalah upaya untuk melindungi posisi pasar terhadap pergerakan harga yang tidak menguntungkan di masa yang akan datang dan sebagai cara untuk mengurangi exposure terhadap risiko dan kemungkinan kerugian13.

8.

Spekulasi adalah pertaruhan atas pergerakan harga di masa yang akan datang untuk memperoleh keuntungan, merupakan cara untuk exposure risiko, tapi juga keuntungan potensial14.

9.

Over the Counter adalah kegiatan transaksi yang dilakukan di luar bursa15.

8 Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 10 tahun 1998, LN No. 182 tahun 1998, TLN No. 3790, Penjelasan Umum. 9

Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Transaksi Derivatif, SK No.28/119/KEP/DIR, ps. 1 butir b. 10

Ibid., ps. 1 butir d.

11

Ibid. ps. 1 butir h.

12

R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Cet.2, (Bandung: Alumni, 1980),

13

Dian E. Rae, op. cit., hal. xi.

14

Ibid.

15

Ibid., hal. xiii.

hal. 10.

Universitas Indonesia

Perlindungan hukum..., Gista Latersia, FHUI, 2009

19

10.

Underlying Transaction adalah transaksi yang mendasari suatu transaksi derivatif yang dapat berupa tingkat bunga, nilai kurs, nilai saham atau lainnya16.

11.

Valuta Asing adalah mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional17.

12.

Suku Bunga adalah beban biaya yang dinyatakan dengan persentase tertentu dalam rangka peminjaman uang untuk jangka waktu tertentu18.

13.

Arbitrase (Arbitrage) adalah upaya mencari keuntungan dari perbedaan harga di antara pasar derivatif dan pasar transaksi yang mendasari19.

1.5

METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian hukum normatif dengan melakukan studi dokumen dan wawancara. Adapun studi dokumen dilakukan dengan cara analisa isi (content analysis), yaitu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematik ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau dokumen suatu dokumen20. Studi dokumen dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh baik dari perpustakaan, pusat dokumentasi, maupun media cetak dan media elektronik yang terdiri dari: 1.

Sumber hukum primer, yaitu peraturan perundang – undangan terkait yang mengatur mengenai transaksi derivatif; perbankan; margin trading, perjanjian;

16

Ibid.

17

Tim Penyusun Kamus Istilah Perbankan, Kamus Istilah Perbankan, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1995), hal. 195. 18

Ibid,. hal. 167.

19

Dian E. Rae, op. cit., hal. xii.

20

Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 29 – 30.

Universitas Indonesia

Perlindungan hukum..., Gista Latersia, FHUI, 2009

20

2.

Sumber hukum sekunder, yaitu buku atau literatur yang membahas mengenai perbankan, transaksi derivatif, perjanjian. Artikel yang memuat mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.

Sumber hukum tersier, yaitu kamus dan ensiklopedia yang memuat pengertian yang dibutuhkan dalam penelitian ini.yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari media massa cetak dan elektronik. Selain itu, dalam rangka memperoleh informasi lebih lanjut mengenai

transaksi derivatif, pada penelitian ini dilakukan pula wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait transaksi derivatif terhadap narasumber/informan yang ahli dalam bidang transaksi derivatif. Sedangkan tipologi penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif (analitis), dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat daripada suatu keadaan atau gejala21. Dari sudut penerapannya maka penelitian ini adalah penelitian murni (atau disebut juga dengan penelitian dasar atau pure research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk pengembangan ilmu atau teori22.

1.6

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dalam penelitian ini dibagi

menjadi 5 (lima) bab, yaitu: BAB 1

PENDAHULUAN Meliputi Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Metode Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB 2

TINJAUAN UMUM TRANSAKSI DERIVATIF VALUTA ASING DAN SUKU BUNGA Pembahasan pada bab ini yaitu mengenai Definisi Transaksi Derivatif, Pasar Transaksi Derivatif, Pihak-pihak Terkait dalam Transaksi Derivatif,

21

Ibid., hal. 4.

22

Ibid., hal. 5. Universitas Indonesia

Perlindungan hukum..., Gista Latersia, FHUI, 2009

21

Macam-macam Transaksi Derivatif, Fungsi dan Tujuan Transaksi Derivatif,

Risiko dalam Transaksi Derivatif, Pengaturan Transaksi

Derivatif , Transaksi Derivatif Sebagai Suatu Kontrak, dan Keabsahan Transaksi Derivatif Berdasarkan Hukum yang Berlaku. BAB 3

PERLINDUNGAN

HUKUM

TERHADAP

NASABAH

BANK

DALAM TRANSAKSI DERIVATIF Pembahasan pada bab ini yaitu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Derivatif yang terdapat dalam Aspek Hukum Terkait yaitu Aspek Hukum Perbankan dan Hukum Perdata serta Nasabah Dalam Kedudukannya Sebagai Salah Satu Pelaku Transaksi Derivatif BAB 4

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI DERIVATIF: STUDI KASUS Tn.X Vs. DEUTSCHE BANK dan PT. SURYAMAS DUTA MAKMUR TBK. Vs. PT BANK NIAGA

1. Kasus Tn. X vs. Deutsche Bank 2. Kasus PT. Suryamas Duta Makmur Tbk. vs. PT Bank Niaga BAB 5

PENUTUP Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian.

Universitas Indonesia

Perlindungan hukum..., Gista Latersia, FHUI, 2009