PENGANTAR ILMU HUKUM. Adrianus Eryan FHUI 2013

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

PENGANTAR ILMU HUKUM Adrianus Eryan – FHUI 2013 “You are what you read! Karena itulah seorang Sarjana Hukum harus membaca, berpikir, baru berargumen. Ingat, baca, pikir, baru bicara!” – Yu Un Oppusunggu.1

 PERBEDAAN PIH, PHI, DISIPLIN HUKUM, DAN ARTI HUKUM PERBEDAAN PIH DAN PHI PIH (Pengantar Ilmu Hukum) Objeknya adalah hukum secara umum (mempelajari pengertian-pengertian pokok, disiplin hukum, dan asasasas hukumnya). Sifatnya adalah universal, tidak terikat ruang dan waktu, merupakan pengetahuan mengenai hukum secara umum di seluruh dunia. PHI (Pengantar Hukum Indonesia) Objeknya hukum positif di Indonesia seperti pidana, perdata, HTN, HAN, dsb. Sifatnya terikat pada tempat dan waktu tertentu, cakupannya hanya di Indonesia. DISIPLIN Adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.2 Secara umum dapat dibedakan menjadi disiplin analitis dan disiplin preskriptif.3  Analitis, sistem ajaran yang menganalisis, memahami, dan menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi (contohnya sosiologi, psikologi, ekonomi, dsb).  Preskriptif, sistem ajaran yang menentukan apa yang seyogianya atau yang seharusnya dilakukan di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu (contohnya hukum, filsafat, dsb). DISIPLIN HUKUM Disiplin yang menentukan apa yang seyogianya dilakukan (termasuk dalam disiplin preskriptif) Ruang lingkup disiplin hukum:4  Filsafat Hukum, perenungan, perumusan, dan penyelarasan nilai-nilai. Juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman, dst.5  Politik Hukum, kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkannya.6  Ilmu Hukum, kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang terbagi atas pengertian, kaidah, dan kenyataan. Ilmu-Ilmu Hukum meliputi: Ilmu tentang kaidah (normwissenschaft) yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai suatu kaidah atau sistemsistem kaidah, berhubungan dengan dogmatik hukum dan sistematika hukum. 7 Ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum (subjek hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum dsb)8 Ilmu tentang kenyataan (tatsachenwissenschaft) hukum sebagai perilaku atau sikap tindak, mencakup:9 1

2 3 4 5 6 7 8 9

Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M., Ph.D., Dosen Hukum Antar Tata Hukum dan Hukum Perdata Internasional FHUI. Disampaikan pada perkuliahan perdana Hukum Antar Tata Hukum, 31 Agustus 2015. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1. Ibid., sebagaimana mengutip G. Sergeant, 1975. Ibid., hlm. 2. Ibid., hlm. 3. Ibid. Ibid., hlm. 2, sebagaimana mengutip P. Vinke, 1970. Ibid. Ibid., sebagaimana mengutip V. Aubert, 1975.

© ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | PENGANTAR ILMU HUKUM

1


 

  

Sosiologi hukum, secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain. (Soerjono Soekanto, 1975) Antropologi hukum, mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan/proses modernisasi. (Charles Winick, 1975) Psikologi hukum, mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia. (J. Drever, 1976) Perbandingan hukum, cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat. Sejarah hukum, mempelajari perkembangan dan asal usul daripada sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu.10

Disiplin Hukum

Pengertian

Sosiologi Hukum

Ilmu Hukum

Kaidah

Antropologi Hukum

Politik Hukum

Kenyataan

Psikologi Hukum

Filsafat Hukum

Perbandingan Hukum Sejarah Hukum

DOGMATIK HUKUM Ajaran hukum dalam arti sempit, mencakup ilmu hukum yang terbagi atas ilmu tentang pengertian, kaidah, dan kenyataan (bagan berwarna biru). ARTI HUKUM Belum ada definisi ajeg mengenai hukum karena luasnya ruang lingkup hukum mencakup banyak segi dan aspek.11 Arti hukum dapat ditujukan pada cara-cara untuk merealisasikan hukum tersebut.12 Karena begitu sulit untuk mendefinisikan atau mengartikan “hukum” ada baiknya kita mengutip seorang ahli filsafat dari Cambridge, Ludwig Wittgenstein, yang berkata “Don’t ask for the meaning, ask for the use.”13 Berikut adalah pengertian hukum menurut masyarakat pada umumnya oleh Purnadi Purbacaraka (1975)14 10

11

12 13

14

“Jika anda tidak memahami sejarah dengan benar, anda tidak akan dapat memahami ilmu hukum dengan benar” – Yu Un Oppusunggu. Ibid., hlm. 4, sebagaimana mengutip L.J. van Apeldoorn, Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Recht, (Zwolle: TheenkWillink, 1966) Ibid., sebagaimana mengutip Paul Moedikdo, Sociologie en Recht, (Boom: Meppel, 1992) Raymond Wacks, Understanding Jurisprudence – An Introduction to Legal Theory, (New York: Oxford University Press, 2012), hlm. 5. Salah satu contoh yang diberikan Wittgenstein adalah tentang “knight” (kuda dalam permainan catur). Definisi “knight” hanya memiliki arti hanya jika kita sudah mengetahui aturan dalam permainan catur, jika kita tidak tahu aturannya, maka “knight” hanya akan menjadi sekedar potongan kayu berbentuk kuda di atas papan catur. Begitu juga dengan definisi atau arti dari “hukum” >> buku Raymond Wacks ini merupakan pengantar yang sangat bagus untuk mulai mempelajari teori-teori hukum terutama yang berkaitan dengan Filsafat Hukum yang akan diajarkan di Semester 6 nanti. Silakan cari, beli, pinjam, dsb. tapi yang terpenting adalah BACA! Purbacaraka dan Soekanto, op.cit.


2


1. Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan Pengetahuan yang tersusun secara sistematis. 2. Hukum sebagai Disiplin Sistem ajaran mengenai kenyataan dan gejala-gejala yang dihadapi. 3. Hukum sebagai Kaidah Pedoman sikap tindak yang pantas atau yang diharapkan. 4. Hukum sebagai Tata Hukum Struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, serta bentuknya tertulis. 5. Hukum sebagai Petugas Pribadi-pribadi yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (pejabat hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dsb). 6. Hukum sebagai Keputusan Penguasa Hasil atau proses pertimbangan/kebijakan penguasa. 7. Hukum sebagai Proses Pemerintahan Proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dalam sistem kenegaraan. 8. Hukum sebagai Perikelakuan Ajeg Perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara sama dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. 9. Hukum sebagai Jalinan Nilai-Nilai Jalinan dari konsep-konsep abstrak tentang apa yang baik dan buruk.

 SISTEM HUKUM, KLASIFIKASI HUKUM, DAN PENGGOLONGAN HUKUM SISTEM HUKUM Sistem: sesuatu yang bersifat menyeluruh dan terstruktur, suatu tatanan, suatu kesatuan utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.15 Sistem Hukum: suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.16 Fungsi Sistem Hukum: menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Unsur/Elemen Sistem Hukum:  Keseluruhan aturan, kaidah, dan asas-asas yang dirumuskan dalam sistem pengertian.  Elemen operasional hukum, termasuk didalamnya organ-organ, pranata, lembaga, dan para pejabat pelaksana hukum.  Keputusan-keputusan dan tidakan konkrit dari pejabat hukum maupun warga masyarakat yang berhubungan dengan sistem pengertian. SISTEM HUKUM DI DUNIA  Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Ciri khas: kodifikasi,17 hukum tertulis, pemisahan jelas privat dan publik. Negara: Perancis, Belanda, Indonesia.  Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law) Ciri khas: yurisprudensi, asas precedent18, tidak ada pemisahan tegas privat dan publik Negara: Amerika Serikat, Inggris (termasuk jajahannya).  Sistem Hukum Islam Ciri khas: berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. 15 16 17

18

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010), hlm. 159. Ibid., hlm. 159-160. Kodifikasi >> pengelompokan hukum yang sejenis, contoh KUHP, BW, dsb >> ini pengertian dasar di PIH, nanti di semester 5 Ilmu Perundang-Undangan udah beda lagi, baca buku Ilmu Perundang-Undangan I oleh Prof. Maria Farida Indrati Asas Precedent >> lihat stare decisis di bagian asas-asas hukum


3


 Sistem Hukum Kanonik Ciri khas: berdasarkan Alkitab dan Putusan Paus.  Sistem Hukum Adat Ciri khas: terutama dari segi privat/perdata berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, tidak tertulis. PEMBIDANGAN/PENGGOLONGAN/KLASIFIKASI HUKUM19 Berdasarkan Bentuknya  Tertulis, yaitu hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya UU Narkotika, KUHP, dsb.  Tidak tertulis, misalnya hukum kebiasaan, hukum adat. Berdasarkan Isi atau Kepentingannya  Privat Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lain (kepentingan pribadi), sehingga pihaknya adalah perorangan. Contoh: hukum perdata, hukum ekonomi bisnis, hukum perdata internasional, dsb.  Publik Mengatur hubungan antara penguasa (negara) dengan warganegaranya (kepentingan umum), sehingga salah satu pihaknya adalah penguasa. Contoh: hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik. Berdasarkan Sifat atau Kekuatan Keberlakuannya  Hukum yang Mengatur (volunteer) Mengatur hubungan antara individu yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum. Contoh: rambu-rambu lalu lintas (tidak ada sanksi).  Hukum yang Memaksa (compulser) Mutlak harus ditaati dengan sanksi yang mengikat. Contoh: semua yang ada sanksi baik privat (perjanjian-perjanjian) maupun publik (pidana). Berdasarkan Kriteria atau Fungsinya  Hukum Materiil (substantive law) Secara isi berlaku umum mengenai apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Contoh: hukum pidana, hukum perdata.  Hukum Formil (adjective law) Bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil. Contoh: hukum acara pidana, hukum acara perdata. Berdasarkan Sumbernya  Sumber Hukum Materiil Sumber yang menentukan ISI suatu peraturan hukum.  Sumber Hukum Formil Sumber yang menentukan BENTUK dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan Hubungan yang Diatur  Objektif Hukum yang mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih yang berlaku umum. Contoh: perjanjian hutang-piutang.  Subjektif Hukum yang mengatur kewenangan/hak yang diperoleh seseorang berdasarkan apa yang diatur oleh hukum objektif dimana di pihak yang satu menimbulkan hak dan di pihak lain menimbulkan kewajiban. Contoh: isi peraturan dalam perjanjian hutang-piutang diatas. Berdasarkan Waktu Berlakunya  Ius Constitutum 19

Disarikan dari Soedikno, op.cit., hlm. 165-174.


4


Hukum yang telah ditetapkan, hukum yang berlaku saat ini, pada suatu tempat dan waktu tertentu (hukum positif), misalnya KUHP di Indonesia  Ius Constituendum Hukum yang masih dicita-citakan untuk diberlakukan atau ditetapkan di kemudian hari, misalnya RUU KUHP (masih sebatas rancangan, belum menjadi UU, belum menjadi hukum) Berdasarkan Tempat Berlakunya  Hukum Nasional Berlaku dalam batas wilayah suatu negara itu saja.  Hukum Internasional Mengatur hubungan antar negara dan berlakunya tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara. Berlaku secara universal baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional, dapat juga berlaku secara nasional untuk perjanjian yang telah diratifikasi.20 Berdasarkan Luas Berlakunya  Hukum Umum Berlaku bagi setiap orang tanpa memandang statusnya. Contoh: KUHP mengikat semua orang di Indonesia untuk tindak pidana.  Hukum Khusus Berlaku hanya bagi golongan orang-orang tertentu saja Contoh: SK (Surat Keputusan), putusan pengadilan yang sudah in kracht van gewijsde.21

 TUJUAN HUKUM, TUGAS HUKUM, HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN TUJUAN HUKUM  Teori Etis Hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan terhadap apa yang etis dan apa tidak etis (Algra). Hukum bertujuan mewujudkan keadilan (Geny)22 Konsep Keadilan menurut Aristoteles: o Justitia Commutativa (sama rata, sama jumlah) Contoh: setiap orang mendapatkan 1 karung beras saat pembagian sembako. o Justitia Distributiva (proporsional sesuai hak) Contoh: setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu, mendapatkan lapangan pekerjaan, dsb.  Teori Utilitarian Menjamin kebahagian yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (the greatest good of greatest number) – Jeremy Bentham.23 20

21

22 23

Ratifikasi >> sumber hukum internasional (misalnya konvensi) yang disahkan dan diundangkan dalam hukum nasional, contohnya Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage tahun 1969, yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978 In kracht van gewijsde >> atau seringkali hanya ditulis in kracht, berkekuatan hukum tetap (BHT) suatu putusan memiliki kekuatan hukum tetap jika terhadapnya tidak dilakukan upaya hukum yang masih mungkin (banding, kasasi, peninjauan kembali) atau sudah dilakukan semua upaya hukum sampai tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan (sudah diajukan banding, kasasi, bahkan sampai peninjauan kembali) Francois Geny, ahli hukum Perancis “The Jurisprudence of Francois Geny, Villanova University School of Law” Raymond Wacks, op.cit., hlm. 60-63. Bahwa perspektif-perspektif teori-teori tujuan hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Misalkan terdapat perdebatan apakah kloning manusia diperbolehkan menurut hukum? Berdasarkan pendapat para Utilitarian, asalkan kloning itu membawa kebahagiaan yang terbesar bagi manusia, by the greatest good of greatest number, maka sah-sah saja apabila kloning diperbolehkan. Berbeda halnya dengan pendapat para Etis seperti Algra dan Geny, dimana bila kloning ini dianggap tidak etis, tidak mewujudkan keadilan, maka seharusnya tidak diperbolehkan. Juga menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, jika kloning tidak membuat terwujudnya ketertiban maka akan dilarang. Sama halnya dengan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, bila kloning tidak membuat


5




Teori Campuran o Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok hukum adalah ketertiban. o Purnadi & Soerjono Soekanto, kedamaian hidup antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. o Soebekti, mendatangkan kemamkmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

TUGAS HUKUM Secara umum tugas kaidah hukum adalah menciptakan kedamaian hidup pribadi, kepastian, dan kesebandingan24 Dikatakan DWI TUNGGAL karena pada kaidah umum/abstrak harus dapat dilaksanakan dua tugas tersebut sekaligus. Dwi Tunggal maksudnya harus dapat dicapai selaras dan berbarengan - Kaidah Hukum Umum mengutamakan kepastian - Kaidah Hukum Individu mengutamakan kesebandingan HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN - Hakekat kekuasaan: memaksakan kehendak pada orang lain - Hukum memerlukan kekuasaan yang sah dan memiliki dasar, tapi kekuasaan bukan hukum - Hukum perlu kekuasaan supaya dapat ditegakkan dan keduanya berjalan selaras - Hukum tanpa kekuasaan = mandul - Kekuasaan tanpa hukum = sewenang-wenang - Hukum bersumber pada kekuasaan yang sah

 DAS SEIN, DAS SOLLEN, HUBUNGAN HUKUM DENGAN NILAI, DAN ASAS DAS SOLLEN – DAS SEIN Das Sollen Sesuatu yang dicita-citakan, diinginkan, diharapkan, dan yang seyogianya terjadi. Misal barangsiapa membeli maka harus membayar Das Sein Peristiwa yang senyatanya terjadi secara konkrit. Misal yang membeli suatu barang membayar = sejalan dengan Das Sollen Misal yang membeli suatu barang tidak membayar = tidak sejalan dengan Das Sollen - Das Sollen dan Das Sein menunjukkan kondisi sebab-akibat - Kondisi ideal tercapai ketika Das Sollen dan Das Sein sejalan beriringan - Hukum idealnya menginginkan supaya Das Sollen dan Das Sein selalu sejalan, namun hal tersebut seringkali sulit direalisasikan dalam kenyataan - Ketika Das Sollen dan Das Sein tidak dijalan, disitulah hukum “bertindak” HUBUNGAN HUKUM DENGAN NILAI DAN ASAS - Asas-asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang bersumber pada nilai yang dianggap baik dan benar, namun masih bersifat abstrak dan umum - Nilai-nilai yang dianggap baik tersebut melatarbelakangi terbentuknya kaidah hukum yang konkrit termasuk bagaimana melaksanakan hukum tersebut ASAS ASAS HUKUM

24

terwujudnya kedamaian hidup antar pribadi dan ketenangan inter, maka tidak sesuai dengan tujuan hukum dan dengan demikian akan dilarang. It’s all about perspective. Purnadi Purbacaraka, op.cit., hlm. 50-51.


6




       

          

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, Tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa adanya peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan (asas legalitas) Lex specialis derogat legi generalis, Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum Lex superior derogat legi inferior, Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah tingkatannya Lex posteriori derogat legi priori, Hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lama Presumption of innocence, Asas praduga tak bersalah, seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum dapat dibuktikan sebaliknya Unus testis nullus testis, Satu saksi bukanlah saksi (digunakan dalam hukum acara pidana) In dubio pro reo, Dalam keraguan, hakim menggunakan hukum yang lebih ringan terhadap terdakwa Ne bis in idem, Perkara yang sama tidak dapat diadili 2x Stare decisis et quieta non movere, Seorang hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya yang telah in kracht mengenai perkara yang sama (the binding force of precedent). Stare decisis = law made by judges Fictie hukum, Setiap orang dianggap telah mengetahui isi UU saat tercatat pada lembaran negara/diundangkan Asas publisitas, Negara bertanggung jawab untuk menyebarluaskan/mempublikasikan UU sebelum diundangkan sehingga warga negara mengetahui isi UU tersebut Pacta sunt servanda, Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut No punishment without guilt, Seseorang tidak dapat dihukum jika tidak terbukti melakukan kesalahan Lex dura sed temen scripta, Peraturan hukum itu keras karena memang demikianlah sifatnya Ius curia novit, Hakim dianggap mengetahui hukum Audi et alteram partem, Hakim harus mendengar para pihak yang bersengketa secara seimbang sebelum menjatuhkan putusannya Similia similibus, Perkara yang sama diadili dengan ketentuan yang sama Judex ne procedat ex officio, Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya Mutatis mutandis, Dengan perubahan-perubahan yang diperlukan Speedy trial, Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan

FUNGSI ASAS HUKUM DALAM SISTEM HUKUM 1. Menjaga ketaatan/konsistensi Contoh: asas ius curia novit, hakim dianggap mengetahui hukum dan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak mengetahui hukumnya. Hakim yang menolak perkara dengan alasan tidak mengetahui hukumnya dapat dipidana25 2. Menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat Contoh: dokter yang dituduh melakukan malpraktek hingga pasiennya meninggal, tidak semata-mata langsung dijatuhkan pasal mengenai pembunuhan dalam pidana, namun harus ditentukan dulu apakah benar ia melakukan malpraktek melalui UU Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran sesuai asas lex specialis derogat legi generalis 3. Social Engineering Contoh: pada masa kolonial kaum pribumi tidak boleh didampingi penasehat hukum, hingga terjadi pergeseran nilai-nilai melalui social engineering/rekayasa sosial dan sekarang siapapun dapat didampingi penasehat hukum

 PENGERTIAN, TUJUAN, PERBEDAAN KAIDAH HUKUM DAN KAIDAH SOSIAL 25

Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”


7


PENGERTIAN KAIDAH Kaidah adalah pedoman untuk bersikap tindak dalam hidup.26 Sudikno memberikan definisi kaidah sebagai pedoman sikap tindak dalam hidup yang seyogianya dilakukan atau yang seyogianya tidak dilakukan. Bentuknya dapat tertulis maupun lisan.27 Hakekat Kaidah adalah perumusan suatu pandangan (ordeel)28 Sumber Kaidah adalah hasrat atau keinginan untuk hidup pantas atau hidup yang seyogianya (behoorlijk)29 Secara umum ada 2 macam tata kaidah:30 1. Aspek Hidup Pribadi - Kaidah Kepercayaan, mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan beriman (devout life) - Kaidah Kesusilaan, (sitllichkeit) mencapai kebaikan hidup pribadi berdasarkan nurani dan akhlak. 2. Aspek Hidup Antar-Pribadi - Kaidah Kesopanan, (sitte) bertujuan mencapai keselarasan hidup bersama - Kaidah Hukum, bertujuan mencapai kedamaian hidup bersama (ketertiban dan keamanan dalam proses interaksi antar individu dalam kelompok, serta ketentraman dalam diri batiniah masingmasing individu, peaceful living together) PERBEDAAN KAIDAH HUKUM DENGAN KAIDAH LAINNYA PEMBEDA Tujuan Isi Asal-Usul Sanksi

Daya Kerja

Ruang Lingkup

KEPERCAYAAN KESUSILAAN penyempurnaan hidup manusia ditujukan pada sikap batin Tuhan hati nurani dari Tuhan (dosa) dari diri sendiri (perasaan bersalah) membebani membebani kewajiban kewajiban

KESOPANAN KAIDAH HUKUM ketertiban masyarakat ditujukan pada sikap lahir kekuasaan luar yang memaksa dari masyarakat dari masyarakat (secara tidak resmi) (secara resmi)

Pribadi

antar-pribadi

membebani kewajiban

membebani kewajiban dan melindungi hak

Kaidah kepercayaan, kesusilaan, dan sopan santun hanya membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban saja. Namun kaidah hukum tidak hanya membebani kewajiban namun juga melindungi hak individu.31 Kaidah Fundamental Bagaimana manusia seharusnya bersikap tindak sesuai dengan tata kaidah yang mengaturnya Contoh: manusia seharusnya tidak mencuri barang milik sesamanya Kaidah Aktual Memberikan pedoman mengenai sikap tindak (tidak selalu identik dengan UU) Contoh: adanya UU yang mengatur tentang hukuman bagi tindakan pencurian, dengan harapan manusia tidak melakukan tindakan pencurian seperti yang ada dalam kaidah fundamental

26 27

28 29 30 31

Purnadi Purbacaraka, op.cit., hlm. 6. Lebih lanjut yaitu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 5. Purnadi Purbacaraka, op.cit. Ibid., hlm. 7. Ibid. Sudikno Mertokusumo, op.cit., hlm. 17.


8


Tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar-pribadi. Kedamaian adalah suatu keadaan yang sebagai pengertian mencakup dua hal yaitu ketertiban atau keamanan (orde) dan ketentraman atau ketenangan (rust).32 Setelah menguraikan hal istilah kedamaian atau damai, maka akan ditelaah masalah kaidah pokok atau kaidah dasar (grundnorm) >> Hans Kelsen TEORI HANS KELSEN Reine Rechtslehre/The Pure Theory of Law Menurut Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Hukum dibersihkan dari faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis, dll yang mempengaruhi hukum. Metode pengkajian tidak boleh dicampuradukkan dengan metode pengkajian ilmu-ilmu lain, sehingga makna dan hakekat ilmu hukum terpelihara. (The Pure Theory of Law – Hans Kelsen)33 Stufentheorie Setiap tata hukum suatu negara merupakan susunan (hierarki) kaidah-kaidah (stufenbau) yang semuanya berasal dari kaidah dasar (grundnorm). Grundnorm menjadi kaidah dasar hipotesis yang lebih tinggi dan bukan merupakan kaidah positif, tetapi merupakan kaidah yang dihasilkan dari pemikiran yuridis yang aktualisasinya dalam tingkatan dibawahnya menjadi hukum positif GRUNDNORM

PANCASILA

Konstitusi

UUD 1945

Kaidah

UU/Perpu, PP, Perda

Umum- Abstrak Kaidah

Ketetapan, Keputusan Pengadilan

Individual-Konkrit

MENGAPA KAIDAH HUKUM HARUS ADA?  Ketiga kaidah lain belum cukup meliputi dan mengatur keseluruhan hidup manusia Contoh: pembuatan KTP, pencatatan akta kelahiran, kontrak kerja, dsb  Kemungkinan hidup bersama menjadi kurang pantas jika hanya diatur oleh ketiga kaidah Contoh: mencurigai seseorang (bertentangan dengan kaidah kesusilaan), menunjukkan sikap kecurigaan terhadap seseorang (bertentangan dengan kaidah kesopanan), saat terjadi pencurian harus ada pihak yang dicurigai dan disertakan bukti atas kecurigaan tersebut, tanpa kaidah hukum maka perkara tumpang tindih antar kaidah tersebut tidak dapat diselesaikan

 ISI, SIFAT, DAN ESSENSIALIA KAIDAH HUKUM ISI KAIDAH HUKUM34 a. Gebod (Suruhan)

32 33 34

Purnadi Purbacarakan, op.cit., hlm. 20. Ibid., hlm. 21. Baca lebih lanjut di http://plato.stanford.edu/entries/lawphil-theory/ Untuk lebih mudah memahami keseluruhan segmen ini, baca dari Purnadi Purbacaraka, op.cit., hlm. 34-38.


9


Kaidah yang berisi suruhan untuk berbuat sesuatu (ciri-ciri: ada kewajiban) Contoh: Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, mewajibkan orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya b. Verbod (Larangan) Kaidah yang berisi larangan untuk melakukan sesuatu (ciri-ciri: ada larangan) Contoh: Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, tentang larangan perkawinan c. Mogen (Kebolehan) Kaidah yang berisi kebolehan, dilakukan boleh, tidak juga tidak ada sanksi (ciri-ciri: tidak ada larangan & kewajiban) Contoh: Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa pihak yang melakukan perkawinan boleh mengadakan perjanjian tertulis, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan SIFAT KAIDAH HUKUM  Imperatif, Memaksa secara apriori35 yang bersifat imperatif adalah Gebod dan Verbod  Fakultatif, Tidak harus dilakukan, yang bersifat fakultatif adalah Mogen PERUMUSAN KAIDAH HUKUM36 Dalam perumusan harus dibedakan antara Rules of Law dan Legal Norm  Rules of Law Pandangan-pandangan hipotetis (hypothetical judgments) yang menyatakan, bahwa menurut tata kaedah hukum nasional atau internasional, akibat-akibat ata konsekuensi-konsekuensi tertentu harus terjadi sesuai dengan tata kaedah tersebut. o Kaidah hukum hasil ciptaan hipotesis dan pandangan orang pada umumnya, merupakan suatu fungsi pemahaman hukum.  Legal Norm Putusan pejabat hukum yang harus ditaati oleh subjek hukum o Kaidah hukum hasil ciptaan pejabat hukum, memiliki kekuatan hukum yang mengikat, merupakan suatu fungsi pejabat hukum. ESSENSIALIA KAIDAH HUKUM Kaidah Hukum dikatakan memaksa karena dapat menyebabkan terjadinya paksaan oleh: - Diri sendiri, yakni kebutuhan manusia untuk hidup bersama (gregariousness)37 - Pihak lain, yang karena kaidah hukum mendapat wewenang untuk melakukan paksaan, misalnya polisi, hakim, jaksa, dsb Sifat memaksa bukanlah essensi dari kaidah hukum Essensi dari kaidah hukum adalah membatasi.38

 KEBERLAKUAN DAN PENYIMPANGAN KAIDAH HUKUM KEBERLAKUAN KAIDAH HUKUM39  Kekuatan berlaku secara Yuridis Mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya kaidah hukum tersebut telah terpenuhi o Hans Kelsen, mempunyai kekuatan berlaku yuridis, jika penerapannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya

35 36 37 38 39

Mau tidak mau harus dilakukan, memaksa, tidak boleh tidak. Lebih lanjut baca dari Purnadi Purbacaraka, op.cit., hlm. 40-48. Gregariousness >> naluri manusia untuk selalu hidup bersama Purnadi Purbacaraka, op.cit., hlm. 56-59. Ibid., hlm. 87-94.


10


Zevenbergen, mempunyai kekuatan berlaku yuridis, jika kaidah tersebut terbentuknya menurut cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan o Logemann, mempunyai kekuatan berlaku yuridis, apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya Kekuatan berlaku secara Sosiologis Intinya pada efektivitas atau hasil guna kaidah hukum dalam kehidupan bersama (berlaku/diterimanya hukum dalam masyarakat) terlepas dari kenyataan apakah peraturan tersebut terbentuk menurut persayaratan formal atau tidak o Teori Kekuatan, mempunyai kekuatan berlaku sosiologis, bila dipaksakan berlakunya, terlepas diterima/tidak oleh warna negara o Teori Pengakuan, mempunyai kekuatan berlaku sosiologis, bila diterima dan diakui oleh warga masyarakat Kekuatan berlaku secara Filosofis Apabila sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi untuk ketertiban masyarakat. Agar berfungsi, kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur diatas o Gebiedsleer, Jika suatu kaidah hukum telah memenuhi kaidah-kaidah dasar keberlakuan, maka sasaran kaidah tersebut secara formal terdiri dari 1. Lingkup Laku Wilayah (dibentuk dan diberlakukan dalam batas tempat tertentu) - Hukum Nasional - Hukum Internasional - Hukum Regional 2. Lingkup Laku Pribadi (dibentuk dan ditujukan kepada subjek tertentu) - Hukum yang berlaku bagi semua warga negara - Hukum yang berlaku bagi suatu golongan tertentu - Hukum antar golongan 3. Lingkup Laku Masa (memiliki keberlakuan dalam jangka waktu tertentu) - Ius Constitutum (Hukum Positif) - Ius Constituendum (Hukum yang masih dicita-citakan, misal RUU) 4. Lingkup Laku Ikhwal (ketika dibentuk dan diberlakukan maka akan memuat sasaran ikhwal/objek tertentu) lebih lanjut lagi penggolongan dalam hukum privat/publik Contoh : Aturan perdagangan unggas di Indonesia Sasaran : Perdagangan unggas o





PENYIMPANGAN KAIDAH HUKUM Sikap tindak diluar batas patokan dan pedoman dari kaidah hukum Penyimpangan dapat berupa  Pengecualian/Dispensasi Penyimpangan dari pedoman dengan dasar yang jelas dan sah o Pembenaran (Rechtvaardigingsgrond) Misalnya dalam hukum pidana: 1. Noodtoestand Keadaan darurat dimana hukum tidak dapat diterapkan karena adanya pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum.40 Contoh >> 2 orang yang hanyut di laut berebut sebatang kayu yang hanya dapat menahan 1 orang saja. Apabila terjadi perkelahian hingga ada orang yang tidak selamat (tenggelam) maka orang yang selamat tidak dapat dihukum. Hukum yang berlaku saat itu adalah hukum alam (survival of the fittest) 2. Wettelijk Voorschrift

40

Untuk memahami noodtoestand, harus terlebih dahulu memahami overmacht atau keadaan memaksa. Noodtoestand >> overmacht yang terjadi bukan karena perbuatan-perbuatan manusia, melainkan karena keadaan-keadaan tertentu. Baca lebih lanjut di P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1997), hlm. 427-462.


11


o



Misalnya pada Pasal 50 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.” Perbuatan yang dilaksanakan atas dasar wewenang yang sah dan dilindungi oleh hukum, sehingga tidak dapat dihukum.41 Contoh >> algojo yang melaksanakan hukuman mati Bebas Kesalahan (Schuldopheffingsgrond) Apa yang dilakukan dapat dikatakan melanggar dan termasuk kesalahan, namun dilakukan atas dasar terpaksa dan diluar kehendaknya (overmacht)42 sehingga meskipun melakukan kesalahan, ia dapat bebas dari kesalahan tersebut Contoh >> seseorang yang ditodong dengan senjata api namun berhasil melawan dan memukul penodongnya hingga kabur. Perbuatannya memukul si penodong (noodweer)43 tidak dapat dikatakan sebagai kesalahan karena dilakukan atas dasar overmacht. Kecuali jika pembelaannya berlebihan (noodweer excess)44 tetap dapat dihukum.

Penyelewengan Delik/Perbuatan Salah Penyimpangan dari pedoman tanpa mempunyai dasar yang sah. Perbuatan Salah ini dapat dikenakan sanksi Sanksi dalam arti sempit : hukuman Sanksi dalam arti luas : ada 3 macam o Pemulihan Keadaan Contoh: 1. A hutang kepada B, namun A tidak mau mengembalikan uang kepada B 2. Hakim dapat memaksa A melunasi hutangnya sehingga harta B pulih keadaannya o Pemenuhan Keadaan Contoh: 1. X membeli mobil dari Y, setelah X menyerahkan uang, Y tidak menyerahkan mobil 2. Y dapat dipaksa menyerahkan mobil tersebut oleh hakim 3. Sehingga terpenuhi X sebagai pemilik barang (mobil) yang baru o Hukuman dalam arti luas Contoh: 1. Perdata : ganti rugi 2. Pidana : siksaan 3. HTN/HAN : skorsing, pemecatan

 PENGERTIAN DASAR DALAM SISTEM HUKUM MASYARAKAT, SUBJEK, PERANAN, PERISTIWA, HUBUNGAN, DAN OBJEK HUKUM Secara Berurutan Masyarakat Hukum >> Subjek Hukum >> Peranan Hukum >> Peristiwa Hukum >> Hubungan Hukum >> Objek Hukum45 MASYARAKAT HUKUM

41 42

43

44

45

Ibid., hlm. 511-534. Overmacht >> daya paksa (misal dalam keadaan ditodong oleh senjata api, tidak punya pilihan lain, maka orang tersebut ada dalam overmacht, keadaan daya paksa dan diluar kehendaknya), Ibid., hlm. 427-440. Noodweer >> bela paksa (misal orang yang ditodong membela diri dengan memukul si penodong, perbuatannya ini dinamakan noodweer yaitu membela diri pada saat ada dalam keadaan overmacht), Ibid., hlm. 463-499. Noodweer Excess >> bela paksa yang berlebihan, dapat dihukum (misal memukuli penodongnya sampai luka parah dan mati), Ibid., hlm. 500-508. Lebih lengkap dapat dibaca pada Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 39-44.


12


Keteraturan anggota masyarakat dengan sistem hukumnya sendiri. Hubungannya dapat berupa relasi (abstrak) dan komunikasi (konkrit) Contoh: relasi di dalam kelas, dosen dan mahasiswa, komunikasi ketika ada yang saling berinteraksi dalam relasi tersebut. SUBJEK HUKUM Segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum Dibagi menjadi 2  Manusia (natuurlijk persoon) >> manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban sejak lahir hingga meninggal selalu punya hak dan kewajiban  Badan Hukum (rechtspersoon) >> pribadi ciptaan hukum, dibuat oleh manusia sesuai kebutuhan Sifat Subjek Hukum - Manusia  Mandiri, mempunyai kemampuan penuh untuk bersikap tindak (cakap)  Terlindung, jika dianggap tidak mampu bersikap tindak, maka tidak dapat dihukum (misalnya orang cacat mental, orang gila, anak dibawah umur, dsb)  Perantara, sikap tindaknya dibatasi sebatas kepentingan pihak yang diantarainya (kepentingan pengampu dibatasi oleh kepentingan orang yang diampunya) - Wali: bagi yang belum dewasa - Pengampu: bagi yang sudah dewasa tapi akal pikiran tidak sehat Badan Hukum Alasan dibentuknya badan hukum  Adanya suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan tertentu atas dasar kegiatan yang dilakukan bersama (produksi, distribusi, dsb)  Adanya tujuan idiil yang perlu dicapai tanpa tergantung pada pribadi kodrati sebagai perorangan (tujuan badan hukum misalnya: mencari keuntungan, dsb) Badan Hukum dibagi 2, Privat dan Publik Teori yang digunakan sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subjek hukum - Teori Fictie, bahwa badan hukum adalah suatu rekayasa, tidak nyata (Von Savigny) - Teori Kekayaan Bertujuan, bahwa badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan pemilik maupun anggotanya (Alois von Brinz) - Teori Pemilikan, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dengan hak dan kewajiban pemilik maupun anggotanya, (Planiol dan Molengraaf) - Teori Organ, bahwa dalam suatu badan hukum ada organ-organ didalamnya yang menjalankan hak dan kewajibannya (Otto von Gierke) PERANAN HUKUM - HAK, adalah peranan yang fakultatif, boleh tidak dilaksanakan (contoh hak, buruh minta gaji) - KEWAJIBAN, adalah peranan yang imperatif, harus dilaksanakan (contoh kewajiban, buruh bekerja supaya mendapat gaji) Hak dan Kewajiban selalu berhadapan dan berdampingan Berhadapan  A wajib melunasi hutang kepada B  B berhak menagih hutang kepada A Berdampingan o A menagih hutang kepada B didampingi kewajiban A untuk tidak menyalahgunakan kewajibannya, misal mengancam dengan mengirimkan penagih hutang atau membebani dengan bunga yang sangat tinggi


13


o

B berkewajiban melunasi hutang didampingi hak untuk melawan gangguan terhadap pelunasan hutang tersebut

Hak dan Kewajiban dapat dibedakan menjadi - Searah/Relatif Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum dan berlaku hanya oleh subjek hukum tertentu, misal: perjanjian hutang-piutang A dan B, maka B hanya melunasi hutang kepada A saja, dan A hanya menagih hutang kepada B saja (dengan siapa mereka mengadakan perjanjian) - Jamak/Absolut Hak yang dimiliki subjek hukum dan berlaku untuk semua Contoh: hak milik, hak memungut pajak, hak suami-istri, hak anak-orangtua, hak kebendaan, hak immateriil, dsb. PERISTIWA HUKUM Peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, peristiwa yang menimbulkan adanya perkembangan hukum. Ada 3 kelompok peristiwa hukum  Keadaan Bersegi o Alamiah: siang dan malam o Kejiwaan: normal dan abnormal o Sosial: keadaan darurat (noodtoestand)46  Kejadian o Bencana Alam (force majeure)47  Sikap Tindak o Sikap tindak menurut hukum (taat pada hukum) o Sikap tindak melanggar hukum - Menyalahgunakan kekuasaan - Merampas/mengganggu hak-hak orang lain - Peristiwa yang melanggar ketentuan pidana, perdata, dsb o Sikap tindak lainnya, misalnya perjanjian jual beli HUBUNGAN HUKUM Hubungan antara 2 subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain a. Hubungan sederajat: suami-istri Hubungan tidak sederajat: anak-orangtua b. Hubungan timbal balik dan timpang bukan sepihak Satu pihak punya hak saja dan satu pihak punya kewajiban saja (misal membayar pajak, rakyat hanya punya kewajiban membayar pajak, dan negara punya hak memungut pajak) Macam Hubungan Hukum  Bersegi 1 Pihak yang satu hanya punya hak dan pihak yang lain hanya punya kewajiban (contoh: pajak)  Bersegi 2 Kedua pihak masing-masing berhak meminta sesuatu dari pihak lain dan berkewajiban memberi sesuatu pada pihak lain (contoh: jual beli, satu pihak wajib membayar baru berhak menerima barang, pihak lainnya berhak menerima pembayaran dan berkewajiban menyerahkan barang) OBJEK HUKUM 46 47

Lihat pada Bab “Penyimpangan Kaidah Hukum” Force Majeure >> Keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, ada orang yang tiba-tiba meninggal, dsb. Ketika terjadi force majeure seseorang dapat lepas dari segala kewajibannya, seperti dalam perjanjian sewa menyewa rumah jika suatu saat rumah tersebut hancur oleh gempa, si penyewa dibebaskan dari kewajiban membayar sewa


14


Kepentingan dari subjek hukum atau segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan bisa menjadi pokok dari suatu hubungan hukum - Materiil: berwujud benda yang nyata, misalnya laptop, motor, dsb. - Immateriil: berupa sesuatu yang memiliki daya guna kebermanfaatan, misalnya listrik, pulsa, hak cipta, dsb. PERBUATAN HUKUM Setiap tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum Contoh >> jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, dsb Dibagi menjadi 2 jenis  Perbuatan Hukum Bersegi 1 Dilakukan oleh 1 pihak saja, misalnya pewarisan, pengakuan anak, dsb  Perbuatan Hukum Bersegi 2 Dilakukan 2 pihak atau lebih, misalnya perjanjian utang-piutang, jual beli, dsb AKIBAT HUKUM Akibat atas suatu persitiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum, dibagi menjadi 3  Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu o Orang gila dibawah pengampuan, melenyapkan kecakapan hukumnya o Seorang anak baru saja berusia 21 tahun, menjadi cakap bertindak  Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu o Sejak perjanjian hutang-piutang ditandatangani, terjadi perikatan diantara kedua pihak  Sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum o Sanksi Pidana (Pasal 10 KUHP, pidana pokok, dan pidana tambahan) o Sanksi Perdata (berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum) o Sanksi Administrasi (misalnya pembekuan izin usaha, pencabutan izin mendirikan bangunan) PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD) Suatu perbuatan digolongkan sebagai PMH/Perbuatan Melawan Hukum apabila 1. Menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 2. Melanggar kesusilaan maupun kepantasan yang layak dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain maupun benda milik orang lain

 SUMBER HUKUM POSITIF MATERIIL DAN FORMIL SUMBER HUKUM Adalah tempat dimana dapat menemukan/menggali hukum - Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum (kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dsb) - Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi pedoman kepada hukum yang sekarang berlaku (misal asal mula civil law dari hukum Perancis, hukum Romawi, dsb) - Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlakunya hukum secara formal kepada peraturan hukum (dari penguasa, dari masyarakat seperti hukum adat) - Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum (UU, dokumen, dsb) - Sebagai sumber yang menimbulkan hukum ALGRA membagi sumber hukum menjadi 2, materiil dan formil  Sumber Hukum Materiil


15




Tempat dari mana materi hukum itu diambil, merupakan faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum, contohnya o Hubungan sosial o Kekuatan politik o Situasi sosial ekonomi o Keadaan geografis o Tradisi (pandangan keagamaan, masyarakat) o Penelitian ilmiah (kriminologi,48 dsb) Sumber Hukum Formil Tempat dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum, atau tempat dimana hukum dapat ditemukan, berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal berlaku, contohnya o Undang-Undang o Kebiasaan masyarakat adat o Traktat/Perjanjian Internasional (perjanjian yang diadakan antara 2 negara atau lebih, traktat hanya berlaku setelah diratifikasi49 oleh presiden melalui DPR) o Yurisprudensi (putusan hakim terdahulu yang telah in kracht dan diikuti oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama) o Doktrin (pendapat para ahli hukum)

Sumber Hukum dapat juga dibedakan dari bentuknya - Tertulis (KUHP, BW, UU) - Tidak Tertulis (hukum adat) - Tercatat (tertulis tapi tidak diundangkan dalam lembaran negara dan tidak dijadikan UU, misalnya KHI/Kompilasi Hukum Islam) UNDANG-UNDANG - Secara teknis UU dibuat oleh badan legislatif (DPR) - Semua orang dianggap tahu isi UU sejak diundangkan50 - UU Indonesia selalu dimulai dari angka 1 setiap tahunnya - UU berlaku 30 hari sejak disahkan, guna jeda 30 hari adalah untuk menunggu nomor lembaran negara saat diundangkan - Masa berlaku UU jika tidak disebutkan didalamnya, adalah sampai ada UU baru yang menggantikan - Ada beberapa UU yang keberlakuannya memiliki jangka waktu tertentu UU dalam arti Materiil Merupakan keputusan/ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut UU dan mengikat setiap orang secara umum UU dalam arti Formil Merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan UU karena cara pembentukannya PERBEDAAN UU MATERIIL-FORMIL DAN SUMBER HUKUM MATERIIL-FORMIL - Sumber hukum lebih general, karena UU pun termasuk sumber hukum - UU lebih spesifik untuk mengatur dan menetapkan suat hal

48

49

50

Kriminologi >> berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu. Kriminologi secara garis besar adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau tindak kriminal terutama dari sudut pandang pelakunya. Ratifikasi >> pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi berlaku sebagai UU bagi negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut Diundangkan berarti saat seluruh syarat formil UU terpenuhi dan dicatat dalam lembaran negara (staatgezette)


16


 YURISPRUDENSI, ASAS PERADILAN, DAN ALIRAN DALAM PENEGAKAN HUKUM YURISPRUDENSI51 Yurisprudensi berasal dari bahasa Latin Jursiprudentia yang artinya “pengetahuan hukum” (rechstgeleerdheid) Yurisprudensi dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan kata Jurisprudentie (Belanda) dan Jurisprudence (Perancis) yang berarti peradilan tetap atau hukum peradilan Jurisprudence (Inggris) berarti teori ilmu hukum (algemene rechtsleer) atau general theory of law. Jurisprudenz (Jerman) berarti ilmu hukum adalm arti sempit (aliran ajaran ilmu hukum) sedangkan yurisprudensi dalam basa Jerman adalah ueberlieferung Aliran Legisme, yurispurdensi tidak atau kurang penting karena hakim hanyalah sekedar corong UU Aliran Freie Rechtsbewegung, yurisprudensi hal primer karena hakim bebas dan pekerjaannya adalah menciptakan hukum Aliran Rehtsvinding, menyelaraskan UU dengan tuntutan zaman, dianggap sebagai aliran tengah PENEGAKAN HUKUM Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi makahukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Unsur-Unsur Penegakan Hukum  Kepastian Hukum (Rechtssisicherheit) Perlindungan yustisiabel52 terhadap tindakan sewenang-wenang  Keadilan (Gerechtigkeit) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Anda tidak dapat menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum, misalnya: FPI sweeping dengan membakar dan menjarah tokotoko (salah)  Kebermanfaatan (Zweckmassigkeit) Penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat PENEMUAN HUKUM Proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum ALIRAN PENEMUAN HUKUM  Legisme (Montesquieu) Menganggap bahwa semua hukum terdapat pada UU sehingga hakim dapat menggunakan yuridis silogisme (deduksi logis) – asalnya dari Perancis o Preposisi mayor : barangsiapa membeli maka harus membayar o Preposisi minor : A membeli barang o Kesimpulan : A harus membayar Menurut aliran legisme, primer = penggunaan UU, sekunder = yurisprudensi. Hakim adalah corong UU  Freie Rechtsbewegung (Kontorowicz) Berlawanan dengan aliran legisme karena dalam aliran ini seorang hakim bebas menentukan untuk menggunakan UU atau tidak. Hal ini disebabkan karena hakim bertugas untuk menciptakan hukum atau rechtscepping.53 Latar Belakang 51

52 53

Yurisprudensi >> berasal dari kata jurisprudenz (aliran ilmu hukum, bahasa Jerman) berbeda dengan jurisprudence (ilmu hukum), lebih jauh untuk memahami segmen ini baca dari Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, PerundangUndangan dan Yurisprudensi, hlm. 49-54. Yustisiabel >> orang-orang yang ditundukkan dalam masing-masing badan pengadilan Rechtscepping >> penciptaan hukum


17


Jerman pada abad ke-19 sedang dalam proses kodifikasi, UU yang diadopsi dari Perancis masih sedikit dan belum banyak mengatur kehidupan pada saat itu sedangkan hakim dituntut untuk membuat hukum seadil-adilnya Menurut aliran Freie Rechtsbewegung, primer = yurisprudensi, sekunder = penggunaan UU. Hakim menciptakan UU o

 Rechtsvinding Hakim memiliki kebebasan yang terikat atau keterikatan yang bebas. Tugas hakim melakukan rechtsvinding yang artinya “menyelaraskan UU pada tuntutan zaman” Contoh: menafsirkan UU dengan menambah arti suatu istilah yang terdapat dalam UU, misalkan dalam kasus pencurian listrik, definisi benda diperluas sehingga tidak hanya benda berwujud yang dapat dicuri melainkan juga benda tak berwujud yang punya nilai ekonomi dan kebermanfaatan seperti listrik, pulsa, dsb. – disebut juga penafsiran ekstentif Namun dalam kasus pidana tidak boleh menggunakan analogi, misalnya menganalogikan listrik sebagai suatu benda = tidak boleh, karena pidana menganut asas legalitas (perbuatan hanya dapat dihukum jika ada peraturan yang mengaturnya) Menurut aliran ini hakim memiliki kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas Beberapa wewenang hakim dalam aliran Rechtsvinding 1. Penafsiran UU (wetsinterpretatie) >> misalnya paca tentang penafsiran ekstektif tentang arti barang dan pencurian listrik yang merupakan barang tidak berwujud 2. Komposisi yang mencakup - Analogi (abstraksi) mempergunakan UU untuk peristiwa yang tidak disebutkan dalam UU tersebut dengan cara mengabstraksikan (memperluas) isi atau makna UU. Misalnya perluasa Pasal 1576 BW, dimana perumusan asas “jual beli tidak menghapuskan sewa menyewa” diperluas menjadi “pemindahan hak” yang memungkinkan mencakup peristiwa-peristiwa khusus lainnya seperti hibah dan tukar menukar54 - Rechtsverfijning, yaitu membuat pengkhususan dai suatu asas dalam UU (lihat pada bagian rechtsverfijning dalam metode konstruksi hukum dibawah)

 METODE PENEMUAN HUKUM, PENAFSIRAN, DAN KONSTRUKSI HUKUM METODE PENEMUAN HUKUM Dibagi menjadi metode Penafsiran Hukum dan metode Konstruksi Hukum METODE PENAFSIRAN HUKUM (PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG)55  Penafsiran Gramatikal Berdasarkan pada bunyi UU dengan berpedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam UU sesuai KBBI (berdasarkan tata bahasa/kebiasaan dalam penggunaan sehari-hari) Contoh >> Pasal 1140 BWdata  Penafsiran Historis Berdasarkan sejarah UU atau sejarah asal-usul suatu peraturan dikaitkan dengan sistem hukum yang pernah berlaku

54

55

Arrest Hoge Raad 9 November 1906, dimuat dalam W.8453 Arresten Over Burgerlijk Rechts No. 136 oleh H.R. Hoetink, sebagaimana dikutip Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 52 Ibid., hlm 13-14.


18














Contoh >> Denda dalam KUHP yang tertulis 50 rupiah, harus dikonversikan nilai rupiah saat itu dengan masa sekarang56 Penafsiran Sistematis Mempertahankan susunan kata yang berhubungan dengan bunyi pasal lainnya, dalam UU itu sendiri maupun UU lainnya Contoh >> asas monogami dalam BWdata, tidak disebutkan secara eksplisit, namun secara implisit, yaitu pada definisi perkawinan yang adalah antara 1 laki-laki dan 1 perempuan (monogami) Penafsiran Teleologis Memperhhatikan tentang tujuan UU itu mengingat kebutuhan masyarakat berubah sesuai dengan berjalannya waktu sementara bunyi UU nya tetap Contoh >> Pasal 95 dan 98 BWdata Penafsiran Ekstentif Memperluas arti kata dalam peraturan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan Contoh >> arti kata benda diperluas sehingga mencakup benda yang tak berwujud namun juga memiliki nilai-nilai ekonomi dan kebermanfaatan misalnya pulsa, listrik, dsb. Penafsiran Restriktif Membatasi arti kata dalam peraturan Contoh >> arti kata “kerugian” hanya termasuk kerugian yang berwujud (materiil) dan tidak termasuk dalam kerugian yang tak berwujud (imateriil) Penafsiran Komparatif Membandingan dengan penjelasan-penjelasan berdasarkan perbandingan hukum agar ditemukan kejelasan UU Penafsiran Futuristik Penjelasan UU dengan berpedoman pada UU yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, misalkan tindakan pencurian nomor kartu kredit berpedoman pada RUU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

METODE KONSTRUKSI HUKUM Konstruksi hukum digunakan pada saat hakim melakukan penemuan hukum, dapat menggunakan UU maupun yurisprudensi, intinya adalah bagaimana hakim dapat melakukan penemuan hukum Metode Konstruksi Hukum dapat melalui:  Analogis Menganalogikan suatu peristiwa dengan persitiwa lain, mepergunakan UU untuk suatu peristiwa yang tidak disebut dalam UU dengan jalan mengabstraksikan/memperluas isi atau makna UU kedalam peristiwa yang bersifat khusus Contoh >> menganalogikan listrik sebagai benda sehingga tindak pencurian listrik dapat dipidanakan dengan pasal pencurian dalam KUHP  Argentum a Contrario Dengan cara melawankan pengertian antara soal yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam suatu pasal Contoh >> Pasal 34 BWdata “Seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.” Maka jika ada kasus seorang wanita ingin menikah kembali setelah 400 hari bercerai, sesuai penafsiran argentum a contrario maka ia diperbolehkan menikah  Penghalusan Hukum (Rechtsverfijning) Dengan cara menyempitkan berlakunya ketentuan UU, karena jika tidak akan terjadi kerugian yang lebih besar Contoh >> Pasal 1365 BWdata “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

56

Ada aturannya dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, rata-rata denda dalam aturan KUHP lama dikalikan 1000


19


menggantikan kerugian tersebut.” Maka kerugian yang wajib diganti adalah kerugian akibat perbuatan pelaku saja, bukan kerugian akibat perbuatan lain  BEBERAPA CATATAN LEPAS GOLONGAN UNDANG-UNDANG A. Peraturan Pusat (Algemene Verordening) Peraturan tertulis yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang berlaku umum diseluruh atau sebagian wilayah negara. Misal KUHP untuk seluruh WNI di seluruh wilayah Indonesia. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) untuk pribumi yang berada Jawa-Madura, RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten) untuk pribumi di luar Jawa-Madura, RV (Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering) untuk orang Eropa. Seluruh peraturan tersebut adalah hukum acara pidana dan hukum acara perdata tinggalan masa penjajahan.57 B. Peraturan Setempat (Locale Verordening) ASAS-ASAS PERUNDANG-UNDANGAN58 1. Non-Retroaktif, misalnya pada Pasal 1 ayat (1) KUHP59 2. UU yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula 3. Lex specialis derogat legi generalis 4. Le psoteriori derogat legi priori 5. UU tidak dapat diganggu gugat60 6. UU sebagai sarana untuksemaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu Peraturan yang ada pada masa penjajahan apakah masih tetap berlaku sampai sekarang? Masih berlaku selama belum dicabut dan diadakan peraturan yang lebih baru >> Pasal 1 dan Pasal 2 aturan peralihan UUD 45, misalnya HIR/RBG untuk hukum acara perdata masih berlaku sampai sekarang, sedangkan untuk hukum acara pidana sudah tidak berlaku dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Skema Periode Perundang-Undangan di Indonesia 1. Masa Penjajahan Belanda 2. Masa Penjajahan Jepang 3. Masa Republik Indonesia 1945 4. Masa Republik Indonesia Serikat (RIS) 5. Masa Republik Indonesia 1950 6. Masa Kembali ke UUD 45 Mengenai Sejarah Perundang-Undangan >> baca dari Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekantor, Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, hlm. 19-34. PRINCIPLE OF LEGALITY (Lawrence M. Friedman) Untuk mengukur objektivitas hukum, ada 8 asas dalam sistem hukum yang disebut principle of legality 1. Mengandung peraturan-peraturan dan tidak boleh ada keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc/khusus 57

58 59

60

Khusus untuk HIR dan RBG bahkan menjadi anekdot di kalangan Hakim. Dimana calon Hakim yang telah lulus pendidikan seringkali ditanya oleh sesama teman-temannya mengenai lokasi penempatannya. Jika menjawab HIR berarti Hakim tersebut ditempatkan di Jawa/Madura, dan jika menjawab RBG berarti ditempatkan di luar Jawa/Madura Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, op.cit., hlm. 5-12. Seiring berjalannya waktu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menyimpangi ketentuan asas ini, antara lain UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berlaku surut bagi pelaku tindak pidana pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya UU tersebut Kaitannya dengan kewenangan uji materiil UU (judicial review)


20


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Peraturan yang dibuat harus diumumkan dan diketahui publik secara luas dan menyeluruh Peraturan tidak berlaku surut (retroaktif)61 kecuali kasus pelanggaran HAM berat Peraturan disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang berlebihan Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan Tidak boleh terlalu sering mengubah peraturan Harus ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari

UNSUR UNSUR DALAM PEMBUATAN PERATURAN (Lawrence M. Friedman) 1. Substansi Hukum Hakekat isi dari peraturan, mencakup semua bentuk tertulis/tidak tertulis dan materiil/formil 2. Struktur Hukum Dibagi dalam hierarki, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga, dan pembuat hukum 3. Legal Culture Kebiasaan-kebiasaan, opini masyarakat, cara bertindak, berpikir, secara sosial dalam kerangka budaya masyarakat

Kritik, saran, masukan, atau sekedar mau gosip, contact me [email protected] / 085876391989

61

Retroaktif >> tidak berlaku surut, perbuatan orang di masa lampau (yang belum diatur dalam peraturan) tidak dapat dihukum dengan peraturan yang baru dibuat sekarang/masa kini, sesuai dengan prinsip asas legalitas


21

PENGANTAR ILMU HUKUM. Adrianus Eryan FHUI 2013

Recommend Documents