PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com
1
2
Referensi • Penemuan Hukum, Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo, SH • Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, H.Riduan Syaharni, SH • Pengantar Hukum Indonesia, R.Abdoel Djamali, SH • Pengantar Hukum Indonesia, J.B. Daliyo, SH
PENGANTAR ILMU HUKUM* PROGRAM MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM 2011 Lu Sudirman, SH, MM, M.Hum Yudhi Priyo Amboro, SH, M.Hum, HRA *Diambil dari berbagai sumber referensi
3
Hak & Kewajiban • Hak = Kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subyek hukum (orang) • Kewajiban = Beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum
4
Jenis Hak Hak dibedakan jadi dua (Hak Mutlak & Hak Relatif) • Hak Mutlak: kewenangan atau kekuasaan mutlak yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum (orang) • Contoh : -HAM (besas memeluk agama) -Hak Publik Mutlak (hak Negara untuk memungut pajak) -Hak Keperdataan (hak atau kekuasaan orang tua terhadap anak) • Hak Relatif: hak yang diberikan kewenangan kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar orang lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. • Contoh : -hak penjual untuk menerima uang harga penjualan; -hak pembeli untuk menerima barang yan dibeli.
1
5
Ciri-Ciri Hak Menurut Fitzgerald
6
Timbulnya Hak Timbulnya Hak dapat disebabkan: • adanya subjek hukum baru (berupa orang maupun badan hukum) • adanya perjanjian • adanya kerugian • karena seseorang melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak itu. • karena kadaluarsa (verjaring) -acquisitief verjaring: melahirkan hak bagi seseorang -extinctief verjaring: menghapuskan hak atau kewajiban seseorang
• hak dilekatkan kepada seseorang yang disebut pemilik atau subyek dari hak • hak itu terwujud kepada orang lain yang menjadi pemegang kewajiban • mewajibkan pihak lain untuk melakukan sesuatu (commission) & tidak melakukan sesuatu (emission) • commission & omission menyangkut sesuatu yang disebut objek dari hak • hak mempunyai title peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya itu pada miliknya.
7
Timbulnya Kewajiban Timbulnya Kewajiban dapat disebabkan: • diperolehnya sesuatu hak yang dengan syarat harus memenuhi kewajiban tertentu • adanya perjanjian • adanya kesalahan seseorang yang menimbulkan kerugian kepada orang lain (mis. menabrak pot bunga tetangga) • telah menikmati hak tertentu yang diimbangi dengan kewajiban tertentu (mis. Kartu kredit) • kadaluarsa yang telah ditentukan menurut hukum atau perjanjian bahwa kadaluarsa tersbut menimbulkan kewajiban baru (mis. denda atas pajak kendaraan bermotor yang sudah lewat waktu)
8
Hapusnya Hak Karena : • kematian & ketidak adanya pengganti atau ahli waris • masa berlakunya hak telah habis • diterima sesuatu benda yang menjadi objek hukum (mis. warisan) • kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak sudah dipenuhi • kadaluarsa (verjaring)
2
9
Hapusnya Kewajiban
10
Hubungan Hak & Kewajiban Dgn Hukum
Karena : • Kematian • masa berlakunya habis & tidak diperpanjang • sudah dipenuhi oleh orang yang bersangkutan • hak yang melahirkan kewajiban telah hilang • kadarluasa (verjaring) • ketentuan UU • kewajiban beralih/dialihkan kepada orang lain • (Overmahct) kejadian kemampuan manusia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban
Hukum adalah kumpulan ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban
11
Pengertian Hukum • Prof. Mr. E.M. Meyers : Hukum adalah semua aturan yg mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dlm masyarakat dan yg menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dlm melakukan tugasnya • Leon Duguit : Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yg daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sbg jaminan dari kepentingan bersama & yg jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap org yg melakukan pelanggaran itu • Immanuel Kant : Hukum ialah keseluruhan syaratsyarat yg dgn ini kehendak bebas dari orang yg satu dpt menyesuaikan diri dgn kehendak bebas dari org yg lain, menuruti peraturan hukum dgn kemerdekaan
12
Pandangan Pembentukan Hukum Pada zaman abad 19 & 20 ada 2 pandangan tentang bagaimana terbentuknya hukum : • Pandangan Legisme (berpengaruh sampai akhir abad 19) -Pendapat bahwa hukum itu terbentuk oleh perundangundangan saja. -Pandangan ini sangat menitikberatkan pada factor kepastian hukum • Pandangan Freirechtlehre (berlaku sampai peralihan abad 19 ke 20) -Pendapat bahwa hukum itu terbentuk oleh pengadilan -UU, kebiasaan dll hanyalah merupakan sarana pembantu bagi hakim untuk menemukan hukum pada kasus konkrit -Pandangan ini sangan menitikberakan pada kegunaan social (sociale doelmatigheid)
3
13
Terbentuknya Hukum
14
Pembentukan Hukum Modern
Menurut L.J.Van Apeldoorn ada beberapa factor yang membantu pembentukan hukum: • Perjanjian • Pengadilan • ilmu pengetahuan hukum (ajaran hukum)
Terbentuknya hukum oleh karena : • Kebiasaan • Peraturan perundangan-undangan • Proses peradilan
15
Pembagian Hukum • • • • • •
Pembagian hukum menurut wujudnya Pembagian hukum menurut sifatnya Pembagian hukum menurut luas berlakunya Pembagian hukum menurut fungsinya Pembagian hukum menurut kepentingannya Pembagian hukum menurut kekuatan berlakunya • Pembagian hukum menurut waktu berlakunya
16
Hukum menurut wujudnya • Hukum Obyektif Hukum suatu negara yang berlaku umum • Hukum Subyektif Hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih
4
17
Hukum menurut sifatnya
18
Hukum menurut luas berlakunya
• Hukum Tertulis Hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan UU (Mis. Hukum yg dikodifikasikan seperti KUHP, hukum yg tdk dikodifikasikan seperti Perda)
• Hukum Umum Hukum yang berlaku bagi setiap orang di masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, warga negara, jabatan seseorang (Mis. hukum pidana)
• Hukum Tidak Tertulis Hukum yang berkembang dalam masyarakat tetapi tidak tertulis (mis. hukum kebiasaan)
• Hukum Khusus Hukum yang berlakunya hanya bagi segolongan orang tertentu saja (Mis. hukum pidana militer)
19
Hukum menurut fungsinya • Hukum Materiil Hukum yang mengatur hubungan hukum antara sesama anggota masyarakat, antara anggota masyarakat dengan penguasa Negara, antara masyarakat dengan penguasa Negara, antara anggota masyarakat sengan masyarakat itu sendiri • Hukum Formal (hukum acara) hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum materiil dan bagaimana cara menuntunya bila hak-hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain.
20
Hukum menurut kepentingannya • Hukum Privat Hukum yang mengatur kepentingan pribadi (Mis. Hukum Perdata, Hukum Dagang) • Hukum Publik Hukum yang mengatur kepentingan umum (Mis. hukum pidana, HTN, hukum acara pidana, hukum international publik)
5
21
Sumber Hukum • • • • •
22
Undang-Undang
Undang-Undang Kebiasaan Keputusan Hakim (Yurisprudensi) Traktat (Perjanjian Internasional) Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)
Î suatu peraturan negara yg mempunyai kekuatan hukum yg mengikat diadakan & dipelihara oleh penguasa negara
23
Kebiasaan Î perbuatan manusia yg tetap dilakukan berulang-ulang dlm hal yg sama
24
Keputusan Hakim Î keputusan hakim yg terdahulu yg sering diikuti & dijadikan dasar keputusan hakim kemudian mengenai hal yg sama
6
25
Traktat
26
Pendapat Sarjana Hukum
Î perjanjian yg diadakan oleh dua negara atau lebih
Î pendapat hukum para sarjana hukum yg ternama
27
Pengertian Sistem Hukum • Sistem Hukum adalah kesatuan utuh dari tatanantatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsurunsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. • Dalam sistem hukum yang baik, tidak boleh terjadi pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih di antara bagian-bagian yang ada. Jika pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, sistem itu sendiri yang menyelesaikan hingga tidak berlarut. Hukum yang merupakan sistem tersusun atas sejumlah bagian yang masing masing juga merupakan sistem yang dinamakan sub-sistem. Kesemuanya itu bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh.
28
Sistem Hukum Menurut Ahli Hukum • Bellefroid Sistem hukum adalah suatu rangkaian kesatuan peraturan peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas asasnya. • Prof. Subekti, SH (dalam seminar Hukum National IV Maret 1979 di Jakarta) Sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian bagian yang berkiat satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu perkiraan, untuk mencapai suatu tujuan. • Sudikno Mertokusumo Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi sau sama lain dan berkerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.
7
29
Lanjutan …
30
Lanjutan … • intinya, sistem hukum sifatnya harus cukup konsisten. Peraturan-peraturan hukum dikehendaki tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Jika terjadi juga pertentangan karena hal ini tidak mustahil terjadi karena adanya berbagai kepentingan dalam masyarakat, akan secara konsisten asas-asas hukum , seperti “lex specialis derogat legi generali”, “lex posteriori derogat legi periori”, atau “lex superior derogat legi inferiori”
• Fuller Sistem hukum mempunyai 8 (delapan) asas yang dinamakannya “principles of legality” 1.Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, tidak boleh mengandung sekedar keputusan ad hoc. 2.Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. 3.Peraturan-peraturan tidak boleh ada yang berlaku surut. 4.Peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti. 5.Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. 6.Peraturan peraturan- tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakuan. 7.Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi. 8.Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dan pelaksanaannya sehari-hari.
• “Sistem Hukum” adalah suatu kesatuan peraturanperaturan hukum, yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, tersusun sedemikaian rupa menurut asas-asasnya, yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.
31
Bentuk Sistem Hukum • • • •
Sistem Hukum Eropa Kontinental Sistem Hukum Anglo Saxon Sistem Hukum Adat Sistem Hukum Islam
32
Sistem Hukum Eropa Kontinental • pada masa pemerintahan kaisar Justiniaus abad VI Sebelum Masehi. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari pelbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang kemudian disebut “Corpus Juris Civilis” • kodifikasi hukum pertama di Eropa Barat dibuat di Perancis, yaitu Code Civil yang dibuat setelah Revolusi Perancis (1789-1795) selesai tahun 1804 dan mulai belaki tanggal 21 Maret 1804. Sejak tahun 1811-1838, Code Civil Perancis ini diberlakukan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdaa di negeri Belanda, karena pada wawktu itu negri Belanda dijajah oleh bangsa Perancis (1811-1813). Code Civil Perancis tersebur kemudian ditiru dalam membuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di negeri Belanda (1838). Dan berdasarkan asas konkordansi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda dijiplak pula dalam membuat BW untuk daerah jajahan Hindia Belanda (1848). Demikian pula dengan Code de Commerce Perancis (1807) yang dijadikan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di negeri Belanda (1811-1838), pun menjadi contoh dalam membuat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di negeri Belanda (1938). Dan berdasarkan asas konkordansi pula, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda ini dijiplak dalam membuat WvK untuk Hindia Belanda (1848). • BW dan WvK warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda tersebut masih berlaku di Indonesia hingga saat ini, berdasarkan aturan peralihan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.
8
33
Sistem Hukum Anglo Saxon
34
Sistem Hukum Adat
• Sistem ini kemudian dikenal dengan sebutan “Anglo Amerika”, mulainya berkembang di Inggris pada abat XI, yang sering disebut “Sistem Common Law” dan Un-Written Law”. Sistem ini diikuti oleh negara-negara bekas jajahan, dominion, dan mendapat pengaruh dari Inggris dan Amerika Serikat. Yaitu negara-negara Amerika Utara, seperti Kanada dan beberapa negara Asing yang termasuk negara persemakmuran Inggris dan Australia, selain Inggris dan Amerika Serikat Sendiri. • Sistem hukum negara-negara Anglo Saxon mengutamakan common law, yaitu kebiasaan dan hukum adat pokok-pokoknya saja dari kehidupan masyarakat, jadi bukannya tidak mempunyai undang-undang sama sekali. Dengan adanya common law, kedudukan kebiasaan dalam masyarakat lebih berperan dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju. • Dalam sistem common law, kalim di pengadilan menggunakan prinsip “membuat hukum sendiri” dengan melihat kasusu-kasus dan fakta-fakta sebelum (dengan istilah “case Law” atau “Judge Made Law”). Pada hakikatnya, hakim berfungsi sebagai legislatif, sehingga hukum lebih banyak bersumber pada putusan-putusan pengadilan yang melakukan kreasi hukum. Di antara lain, dalam sistem ini, dianut ajaran yang disebut “the doctrine of precendent” (stare decisis) yang pada hakikatnya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan pengadilan dari perkara yang sejenis sebelumnya (precedent). • Adanya sistem common law di negara-negara Anglo Sazon, menunjukan bahwa hukum tidak mutlak harus dituangkan dalam bentuk undang-undang yang lengkap dan sempurna, yang terhimpun dalam kodifikasi.
• Sistem hukum adat terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan negara-negara lainnya, seperti Cina, India, Pakistan dan lain-lain. Istilahnya berasal dari Belanda, yaitu “Adatrecht”, yang untuk pertama kalinyadikemukakan oleh Snock Hurgronje, yang kemudian di populerkan sebagai istilah teknis yuridis oleh Van Vollenhoven. • “Adatrecht” adalah dat samenstel van voor inlanders en vreemde oosterlingen geldende gerafregels, die eenerzijds sanctie hebben (daarom “adat”) (Adatrecht itu ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagai bumiputra dan orang Timur Asing, yang mempunyai upaya pemaksa, lagi pula tidak dikodifikasikan.) • Sistem ini adalah sistem hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang serta terpelihara karena sesuai dengan sesadaran hukum masyarakatnya. Karena hukum adat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat • Yang berperan dalam melaksanakan sistem ini ialah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat, untuk memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
35
Sistem Hukum Islam • Sistem ini pada awalnya dianut oleh masyarakat Arab. Kemudian berkembang ke negaranegara lain di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika secara individual/kelompok. • Sistem hukum islam bersumber pada : -Al Qur’an adalah kitab suci kaum muslimin, yang merupakan kumpulan Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w -Hadits ialah perkataan, perbuatan dan sikap Nabi Muhammad s.a.w -Ijma ialah kesepakatan para ulaam mengenai hukum terhadap sesuatu yang belum jelas diatur dalam Al Qur’an dan Hadits. -Qia ialah analogi terhadap sesuatu yang hukumnya sudh jelas ditentukan dalam Al Qur’an maupun Hadits. • Peraturan-peraturan hukum dalam sitem hukum islam dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu Syariat dan Fiqh. • Syariat adalah norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yan secara langsung ditemukan dala Al Qur’an dan diperjelas dengan hadits. • Fiqh adalah norma-norma hukum yang merupakan hasil pemikiran manusia (ahli Fiqh) terhadap sesuatu yang tidak jelas disebut dalam Al Qur’an dan Hadits, Karena berubahubah menurut tempat dan waktu. Syariat sebagi aturan-aturan yang langsung dari Alla sifatnya tetap dan tidak berubah-ubah.
36
Proses Hukum Æ Pembuatan Hukum Æ Penegakan Hukum Æ Peradilan Hukum Æ Administrasi Keadilan
9
37
Bahan dalam Pembuatan Hukum
38
Struktur Pembuatan Hukum
• Tahap Inisiasi muncul suatu gagasan dalam masyarakat • Tahap sosio-politis pematangan & penajaman gagasan • Tahap Yuridis penyusunan bahan kedalam rumusan hukum & kemudian diundangkan • Tahap pemberian sanksi hukum terhadap bahan tersebut tadi
• Terdiri dari Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif • Ketiga hal di atas merupakan kekuasaan yang otonomi sendiri tidak saling menjatuhkan dan tidak saling mendukung. Harus ada pemisahan kekuasaan, pembagian kekuasaan yang balance – “CHECK AND BALANCE” – “SEPARATION OF POWERS / TRIAS POLITICA (MONTESQUIEU)”
39
Pandangan Pembuatan Hukum Yang Baik “ESPIRIT DES LOIS” 1748 yang ditulis 200 tahun lalu. Pandangan Pembuatan Hukum yang baik yaitu: • Gaya sederhana (jangan muluk-muluk) • Isitlah hendaknya bersifat mutlak • Sifat aktual • Tidak Rumit (mudah dimengerti) • Hindari perkecualian, pembatasan atau modifikasi kecualian benar-benar diperlukan • Tidak bersifat argumentative (jangan memancing perdebatan) • Isi dipikirkan secara masak, tidak membingungkan dan memenuhi rasa keadilan
40
Penegakan Hukum • Soerjono Soekanto Æ penegakan hukum adalah upaya utk melakukan sebagaimana merupakan kehendak pembuat hukum • Penegakan hukum disebut sebagai Recthstoepassing/rechtshandhaving (Belanda) • Juga disebut sebagai Law Enforcement/Application (Inggris/Amerika)
10
41
Peradilan Hukum
42
Administrasi Keadilan • Penerapan keadilan dalam masyarakat membutukan pengelolaan. • Penegakan hukum yang menggunakan doktrin normatif, memikirkan tentang pembuatan atau melarang untuk menertibkan jalannya proses mengadili itu. • Penegakan hukum yang menggunakan doktrin administrasi memikirkan tentang efisiensi kerja lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses mengadili tersebut.
• Eksekutif menjalankan penegakan hukum secara aktif, sedangkan peradilan menjalankan penegakan hukum secara pasif • Menurut Menurut Hans Kelsen disebut Konkretisierung yaitu Proses Mengadili Hukum yang dijalankan oleh hakim • Artinya saat hakim memeriksa kenyataan dan mengadili suatu perkara dan menghukuminya dengan peraturan yang berlaku.
43
Penemuan Hukum Oleh Hakim Hakim sebagai pembentuk Hukum • Pasal 21 AB, Keputusan hakim merupakan sumber hukum formal • Pasal 22 AB dan UU Pasal 14 no.14 th 70 tentang ketentuan-kententuan pokok kekuasaan kehakiman; isinya bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Keputusan hakim bukan peraturan umum • Pasal 21 AB; isinya keputusan hakim hanya mengikat pada pihak yang berperkara • Pasal 1917 BW; menrut Prof M.Paul Scholtern “RECHTSVINDING” artinya hakim turut serta menemukan hukumnya.
44
Penafsiran Hukum Penemuan hukum memerlukan beberapa metode • Metode Penafsiran Hukum 1.gramatikal / tatabahasa / obyektif 2.historis 3.sistematis (dogmatis) 4.teologis (sosiologis) 5.penafsiran otentik / sahih / resmi • Metode Konstruksi / Argumentatif 1.Analogis (Argumentum per analogian) 2.A Contrario (Argumentum a Contrario) 3.Penghalusan Hukum (Penyempitan Hukum)
11
45
1.gramatikal / tatabahasa / obyektif
46
2.historis
• adalah penafsiran berdasarkan bunyi UU dengan perdoman pada artikata-artikata daalam hubungan 1 sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam UU. • Contoh: • Pasal 1140 BW; “Hak Previlage” adalah hak diddahulukan
• Adalah berdasarkan sejarah terbentuknya UU maupun sejarah hukumnya sendiri. • Contoh: • UU No.1 th 1974; isinya tentang perkawinan, munculnya karena adanya emansipasi wanita dari RA Kartini • UU tentang kecelakaan berasal dari revolusi industri dan gerakan emansipasi buruh •
47
3.sistematis (dogmatis) • Adalah penafsiran yang memperhatikan susunan kata-kata yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam UU sendiri maupun UU lainnya. • Contoh: • Asas Monogami; Pasal 27 BW menjadi dasar untuk Pasal 34, 60, 64, 86, 297 BW •
48
4.teologis (sosiologis) • Adalah penafsiran dengan memperhatikan tujuan kemasyarakatannya. • Contoh: • Pasal 362 KUHP; isisnya listrik bersifat mandiri dan memiliki nilai tertentu, karena untuk memperolehnya dibutuhkan biaya dan aliran tesebut dapat dialirkan kepada orang lain dengan jalan ganti-rugi. Dan pasal tersebut bertujuan untuk melindungi harta kekayaan orang lain.
12
49
5.otentik / sahih / resmi
50
1.analogis
• Adalah penjelasan terhadap kata-kata, istilah dan pengertiaan dari dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pembuatan UU itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. • Contoh: • Pasal 95 KUHP; yang disebut kapal Indonesia dalah kapal yaang menurut UU memiliki surat-surat untuk dapat berlayar • Pasal 98 KUHP; yang disebut malam dalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit kembali • Pasal 100 KUHP; yang disebut ternak adalah hewan yaang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi • Pasal 362 KUHP; pencurian listirk
• penafsiran dengan memberikan ibarat (kias) pada katakata, segala kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sebagai suatu peristiwa yang tidak cocok dengan peraturanya, dianggap sesuai dengan bunyi peraturan itu. • Contoh: • Pasal 362 KUHP; istilah menyambung listirk dianggap = mengambil aliran listrik • Pasal 1576 BW; yang dimaksud menjual = memberikan mewariskan / mengalihkan suatu hak pada orang lain • Pasal 1756 BW ayat 2; uang kertas termasuk mata uang (geldspecie)
51
Lanjutan… Peraturan khusus Ps 1576 BW; jual-beli tidak memutuskan sewa menyewa
Diterapkan pada peristiwa khusus jual beli
52
2.A Contrario Anologi; yg khusus dijadikan
umum
Peraturan umum Penjualan meliputi setiap peralihan
Diterapkan terhadap setiap peralihan; hibah, warisan, dsb
• adalah penafsiran denganc cara melawankan pengertian antara soal yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam suatu pasal UU • Contoh: • Pasal 34 BW, isinya seorang janda dilarang nikah lagi sebelum 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu putus.
13
53
3.Penghalusan Hukum (Penyempitan Hukum)
Lanjutan… Ps 39 Pp 9 th 1975 isteri yang cerai boleh kawin lagi setelah masa idah
54
A Contrario
• -menyempitan berlakunya UU karena jika todak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar • Contoh: • Pasal 1965 BW; pembuatan melawan hukum
Ps 39 PP 9 th 1975 diterapkan secara kebalikannya
Diterapkan terhadap peristiwa khusus lain: suami yang cerai hendak kawin lagi Diterapkan pada peristiwa khusus: isteri yang cerai hendak kawin
55
Metode Penafsiran Hukum Lainnya • Ekstensif (extensive) adalah penafsiran dengan memperluaskan arti kata-kata dalam peraturan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkannya. Contoh: Pasal 362 KUHP; aliran listrik ditafsirkan sebagai benda. • Restriktif (restrictive) adalah metode penafsiran dengan membatasi arti kata-kata delam peraturan. Contoh: Yang dimaksud dengan kerugian todak termasuk kerugian yang tidak terwujud (imateriil) • Komparatif (comparative) adalah metode penafsiran dengan cara membandingkan dengan penjelasan-penjelasan berdasarkan perbandingan hukum agar dapat ditentukan kejelasan suatu ketentuan UU. Contoh: Hukum perjanjian international
56
Hukum & Rekayasa Sosial • Fungsi Hukum: -mengendalikan masyarakat -sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat • Jenis-jenis perubahan dalam masyarakat: -Inkremental adalah perubahan yang terjadi secara lambat atau bertambah sedikit demi sedikit -Revolutioner adalah perubahan yang berlangsung secara cepat dan terjadi dalam skala besar
• Futuristic (futuristic) adalah metode penafsiran dengan penjelasan UU dengan perpedoman pada UU yang belum mempunyai kekuatan hukum
14
57
Lanjutan…
58
Lanjutan…
• Ciri-ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah: -mengukuhkan pola-pola kebiasaan -mengukuhkan tingkah laku masyarakat -mengarahkan kepada tujuan -menghapus kebiasaan yang tidak sesuai -menciptakan pola-pola kelakuan baru
• Menurut Sorokin Pandangan masyarakat modern tentang hukum adalah “Hukum dijadikan alat oleh manusia untuk menundukkan golongan lain. Tujuannya adalah sepenuhnya utilitarian:keselamatan hidup manusia, keamanan harta benda dan pemilikan, keamanan dan ketertiban, kebahagian dan kesejahteraan / dari masyarakat keseluruhannya atau dari gol yang berkuasa dalam masyarakat.”
• Menurut Fridrich Karl Von Savigny (aliran sejarah) Hukum adalah expression dari kesadaran umum / semangat dari rakyat (volksgeit -hukum lahir dari kebiasaan dan kesadaran umum masyarakat -hukum lahir dari keputusan hakim
• Menurut Emile Durkheim Membedakan masyarakat menjadi 2: -Masyarakat dengan solidaritas mechanic -Masyarakat dengan solidaritas organic
59
Lanjutan… • Masyarakat dengan solidaritas mechanic -mendasarkan pada sifat kebersamaan -dipertahankan dengan sistem hukum represif (repressionmenekan) -mempertahankan kebersamaan • Masyarakat dengan solidaritas organic -mendasarkan pada individualistis dan kebebasan para anggotanya -dipertahankan dengan sistem hukum restitutif (rescu/repairperbaikan) -cara mempertahankannya dengan memberi kebebasan pada masing-masing individu untuk berhubungan dengan individu lain
60
Lanjutan… • SOCIAL ENGINERRING BY LAW Æ “Law is a tool of social engineering” by Roscoe Pound adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat • Langkah-langkah yang diambil dalam social engineering: -identification of problem dalam masyarakat -memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat -membuat hipotesa dan memilih yang paling benar untuk dilaksanakan -mengikuti jalanya penerapan hukum yang mengukur efekefeknya
15
61
Ciri Hukum Modern
62
Lanjutan…
• bentuknya tertulis • berlaku untuk seluruh wilayah negara • dipakai sebagai instrumen untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakat
• Gian Franco Poggi membagi proses perkembangan hukum modern berdasar perkembangan masyarakat kedalam tahaptahap sebagai berikut: Phase 1.FEODALISME Phase 2.STANDESTAAT Phase 3.ABSOLUTISME Phase 4.MASYARAKAT SIPIL (CIVIL SOCIETY) Phase 5.NEGARA KONSTITUTIONAL
63
Phase 1.FEODALISME • adalah suatu komunitas yang bersendikan hubungan khusus antara yang dipersatukan dengan abdinya. • Timbulnya FEODALISME ini disebabkan oleh terjadinya kekosongan dalam struktur kekuasaan di Eropa Barat, yang kemudian menimbulkan keberantakan struktur kekuasaan, dimana keberantakan ini disebabkan oleh: -runtuhnya kerajaan Romawi -VOLKWANDERUNGEN (perpindahan penduduk secara besar-besaran) -berpindahnya jalur-jalur perdagangan, antara eropa barat dan laut tengah • Untuk mengisi kekosongan struktur dan tatanan pada waktu itu, maka di Eropa timbulah FEODALISME yaitu muncul hubungan antara dipertuan dan abdinya; dimana yang dipertuan mempunyai kawula dan para pengikutnya sendiri. • FEODALISME ini diperkuat dengan suatu lembaga GEOFOLGSCHAFT yang berasal dari Germania. GEOFOLGSHAFT artinya hubungan yang bersifat mengikuti yaitu suatu ikatan yang bersifat pribadi, antara kedua subyek dalam perjanjian atas dasar nilai-nilai tertentu seperti kehormatan, persahabatan, dsb.
64
Lanjutan… • Imbalannya mendapatkan BENEFIECIUM: -tanah -bebas pajak, bebas dari wajib militer -hak istimewa di bidang pengadilan • Ciri khas masa FEODALISME yaitu agraris (pertanian) • Golongan Masyarakat: -bangsawan (boron) -rohaniawan -satria (knight) -rakyat jelata
16
65
Phase 2.STANDESTAAT
66
Lanjutan…
• adalah suatu unit dalam pelapisan sosial yang terdiri dari penduduk yang memiliki status sama
• Penyebutan utk dewan: -etats (france) -stande (austria & germany) -parlementi (italy) -cortas (spanyol)
• Golongan-golongan penduduknya: -bangsawan -agamawan -penduduk biasa • Munculnya STANDESTAAT tidak bisa dilepas dari masuknya kata-kata dalam percaturan politik
• Disini terdapat hubungan interaksi antara STANDESTAAT dan penguasa dalam pembuatan hukum.Pihak STANDESTAAT dan penguasa memiliki kehendak masing-masing (dualistic), atau menurut POGGI: “dualistically negotiatited, standisch rule making” – Hukum berpihak pada penguasa dan rakyat.
• Keistimewaan dalam sistem ini adalah adanya suatu dewan yang terdiri dari peroranggan / kelompok • Tugas dewan: -menyuarakan aspirasi rakyat -mengatur masyarakat
67
Phase 3.ABSOLUTISME • adalah negara menempatkan pemerintahannya memiliki kedaulatan yang kuat sehingga berhak mengatur masyarakat dalam segala bidang. • Contoh: Nazi jerman, Jepang
68
Phase 4.MASYARAKAT SIPIL (CIVIL SOCIETY) • negara memperlakukan rakyat hanya sebagai obyek hukum sehingga tanpa negara rakyat tidak bisa melakukan kegiatan / hubungan diantara sesamanya apabila tidak disediakan dan digerakan oleh hukum • Menurut POGGI: “Contemplated the civil society exclusively as a suitable object of rule”
17
69
70
MAZHAB ILMU HUKUM (ALIRAN-ALIRAN)
Phase 5.NEGARA KONSTITUTIONAL • suatu kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang secara sadar dan sistematik didasarkan pada hukum. Karakteristik yang menonjol dari kehidupan konstitutional ini adalah peraturan hukum menjadi kerangka badi seluruh kegiatan suatu negara baik perorangan maupun kenegaraan.
• • • • •
• Tahap-tahap perkembangan hukum modern oleh MAX WEBBER: -pengadaan hukum melalu pewahyuan / revelation secara kharismatik -penciptaan dan penemuan secara empiris (LEGAL HONORATIORES KAUTELARJURISTEN / CAUTELARY YURISPRUDENCE) -pembebanan (IMPOSITIUM) hukum oleh kekuatan-kekuatan sekuler atau teokratis -penggarapan hukum secara sistematis dan diselenggarakan secara professional oleh orang yang berkompetent
A.Mazhab Hukum Koderat B.Mazhab Sejarah C.Mazhab Imperatif D.Mazhab Sosiologis E.Mazhab Functional
71
Mazhab Hukum Koderat • hubungannya dengan Tuhan • hukum yang mutlak, applicable to anyone, anytime • suatu aliran untuk mempelajari hukum dengan berdiri tolak dari keadilan yang mutlak, artinya suatu keadilan tidak boleh diganggugugat • Sifatnya: -tidak tergantung pada pandangan manusia -tidak kenal batas waktu -sifatnya universal -berlaku disemua tempat -bersifat jelas dengan sendirinya bagi manusia • Menurut Aristoteles: -murid dari hukum koderat -ada 2 macam ajaranya yaitu: (i).hukum yang berlaku karena penetapan penguasa (ii).hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia
72
Lanjutan… • Menurut De Groot: hukum bersumber dari akal manusia • Menurut Rudoff Stammter: kebeneran hukum itu selalu tergantung pada keadaan, waktu dan tempat, maka masyarakat yang maju dan tidak maju dapat berbeda, tetapi dia menyakini adanya suatu hukum yang benar • (“RICHTIGEN RECHT”: hukum yang benar; suatu hukum yang baik dan adil untuk bangsa tertentu dalam bentuk waktu tertentu asal benar-benar mengenai kebutuhan-kebutuhan masyarakat tertentu itu) • yang menjadi ukurannya adalah jika hukum yang berlaku dalam masyarakat yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang berhendak bebas (ideal society / masyarakat yang dicita-citakan) • Syaratnya untuk mencapai ideal society: -asas saling menghormati -asas turut ambil bagian (principle of participation)
18
73
Mazhab Sejarah
74
Mazhab Imperatif (Positivistis)
• Menurut Friedirich Carl Van Savigny: hukum ditentukan secara historis selalu berubah menurut waktu & tempat • menitik berat jiwa bangsa (“VOLKSGEIST”: jiwa bangsa; wujudnya sebagai bahasa, adat, kebiasaan, susunan ketataan negaraan & hukum bangsa itu sendiri, tetapi tidak berarti setiap jiwa warganegara tadi menghasilkan hukum, tang dapat mewujudkan hukum itu adalah jiwa bangsa yang sama-sama hidup & berada dalam setiap individu & menghasilkan hukum positive) • Intinya: Jadi tumbuh dan berkembangnya hukum itu, bersamasama dengan tumbuh & berkembangnya suatu bangsa.
• Menurut John Austin: hukum adalah perintah dari penguasa yangg berdaulat sehingga mencari sifat hukum yang universal untuk dapat memakai hukum tadi untuk menyelesaikan suatu perselisihan • Objek Penelitiannya: sistem hukum yang maju, modern dan terbatas dengan peraturan yang berlaku saja (“limitation to current policy & system) • yang dimaksud dari “POSITIVISTIS ANALITIS” adalah dari aliran John Austin • John Austin membagi studinya menjadi 2 yaitu: -yurisprudence -science of legislation
75
Lanjutan… • Menurut Hans Kelsen: (Merupakan murid dari Immanuel Kant) hukum tidak menyatakan apa yang benar-benar terjadi tetapi dia menentukan apa yang seharusnya terjadi (memisahkan das sollen & das sein). Hans Kelsen ingin memurnikan hukum dari (unsurunsur) anasir-anasir METAFISTIS (suatu yang diluar akal) & anasir-anasir (sifat filosofis), sehingga dia berusaha membuang unsur-unsur yang tidak perlu (irrelavant) • terkenal untuk teori murni tentang hukum
76
Lanjutan… STUFENBAN THEORIE {HYPOTHESE (GROUND NORM)} dasarnya menurunkan
{KETENTUAN UU DASAR (KONSTITUSI)}
menurunkan dasarnya
• menurut dia, hukum=negara • berbeda dari aspek mana tinjauannya, tertib hukum menjadi suatu negara apabila sudah menyusun badan-badan untuk menciptakan & mengundangkan serta memaksa hukum sehingga dinamakan tertib hukum apabila ditinjau dari sudut aturan-aturan yang abstrak • setiap perbuatan hukum harus dapat dikembalikan pada norma yang memberi kekuatan hukum pada tindakan manusia tertentu itu
{BADAN LEGISLATIVE}
menurunkan dasarnya
{PENGADILAN PIDANA}
19
77
Mazhab Sosiologis
78
Lanjutan…
• Menurut Ehruch, Max Weber, Hammaker: hukum adalah gejala masyarakat • hukum sebenarnya merupakan hasil pertentangan-pertentangan & hasil perimbangan antara kekuatan sosial, cita-cita sosial, institusi sosial, perkembangan ekonomi dan pertentangan serta perimbangan kepentingankepentingan golongan-golongan atau kelas-kelas dalam masyarakat
• Di Scandinavia:-memandang hukum sebagai suatu kenyataan & melibatkan hukum kepada pekerjaan-pekerjaan praktis untuk menyelsaikan programprogramnya unuk masyarakat. REALISME ini melahirkan suatu cara pendekatan yang bersifat techonogis terhadap hukum. • Ciri-cirinya dapat dibahas menurut Karl Liewellyn: -hukum adalah suatu alat untuk mencapai tujuan sosial -penyelidikan bagaimana hukum menghadapi problem-problem sosial -menolak teori trandisional bahwa peraturan hukum merupakan faktor utama untuk mengambil keputusan -untuk keperluan studi untuk sementara harus ada pemisahan antara “is” dan “ought” -menekan aktifitas dan manfaat dari hukum
• Menurut Leon Duguit: hukum bukan tergantung pada kehendaknya penguasa tetapi tergantung dari kenyataan sosial • pembentuk UU tidak menciptakan hukum karena pembentuk UU tugasnya hanya mentransformasikan saja hukum yang sudah hidup di tengah-tengan masyarakat menjadi suatu bentuk teknik yuridis • “reformasi”: adanya masalah maka penggantinya untuk positive output • “transformasi”: penggantian dengan damai
• Menurut Lee Loevingen: -pengelakan hukum secara technology:-Yurimetrics -methodology ilmu seperti cybermatic & penggunaan komputer
80
79
Mazhab Fungsional • Menurut Roscoe Pound: hukum adalah suatu proses untuk mengimbangkan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan • hukum dipakai sebagai alat menjamin kebutuhan semaksimal munkin tetapi dengan friction seminimal minkin • menganalogikan hukum sebagai sosial engineering sehingga dalam hal ini dipakai sosial machineering (alat sosial)
SEKIAN & TERIMA KASIH
20
81
Examination 1. Apa saja pembagian hukum tersebut? 2. Sebut dan jelaskan Sistem Hukum yang ada di dunia! 3. Jelaskan pembuatan hukum yang baik! 4. Sebut dan jelaskan metode penemuan hukum! 5. Seberapa jauh hukum sebagai social engineering? 6. Apabila hukum itu memang mampu menimbulkan pengaruh dan efek yang dikehendaki, seberapa jauh dan seberapa besarkah?
21
