PENGANTAR ILMU HUKUM
Henry Anggoro Djohan
Mengatur
hubungan antara manusia secara perorangan dengan suatu masyarakat sebagai kelompok manusia.
Beberapa definisi hukum dari sarjana hukum 1. E. Utrech memberikan definisi bahwa hukum adalah himpunan peraturan(perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat sehingga harus ditaati. 2. Leon Duquit, hukum adalah aturan tingkah laku dalam anggota masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
S.M. Amin, hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan untuk memelihara ketertiban. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturanperaturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.
M.H. Tirtaatmidjaja, hukum ialah semua aturan (norma) yang harus ada dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman meskipun mengganti kerugian
1.
2.
3. 4.
Serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat tertentu Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan (bersifat) memaksa Terhadap pelangaran atas peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas
Bertujuan untuk mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melindungi kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat agar tercapai keadilan didalam masyarakat
Dasar yang sah yang memberikan kekuatan untuk membuat aturan, melakukan perbuatan, serta hak dan kewenangan yang harus ditaati oleh masyarakat
Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara
Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan maka tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum
Keputusan hakim terdahulu yang diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim berikutnya apabila menghadapi kasus yang sama
1.
2.
3.
Keputusan itu mempunyai kekuatan yang lebih tinggi, terutama keputusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Karena pertimbangan teknis Karena sependapat.
Traktat adalah perjanjian diantara dua negara atau lebih mengenai suatu hal. contoh:bilateral dan multilateral
Norma yang mengatur tingkah laku manusia dibuat oleh pihak yang mempunyai kewenangan yang sah, isinya mengikat setiap anggota masyarakatnya, pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh pihak yang mempunyai kewenangan.
Kaidah hukum yang berasal dari kaidah-kaidah sosial didalam masyarakat. Kaidah hukum yang berasal dari proses double legitimacy atau pemberian ulang legitimasi dari suatu kaidah sosial nonhukum(moral, agama, dan kesopanan) menjadi suatu kaidah hukum. Contoh: larangan membunuh yang dikenal dalam kaidah agama dan kaidah moral melalui proses pelembagaan kembali, larangan tersebut diubah menjadi kaidah hukum yang tertuang dalam pasal338 kitab UU hukum pidana 1.
2. Kaidah hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu dan langsung terwujud dalam bentuk kaidah hukum, serta sama sekali tidak berasal dari kaidah sosial sebelumnya. Contoh : UU perbankan, UU perlindungan konsumen.
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis asas ini berarti hukum ataupun perundangundangan yang bersifat khusus mengesampingkan hukum atau perundangundangan yang bersifat umum. Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori asas ini berarti peraturan atau hukum yang lebih tinggi tingakatannya mengalahkan peraturan atau hukum yang lebih rendah tingkatannya
Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Asas ini berarti pada peraturan yang tingkatannya sederajat peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama apabila mengatur substansi yang sama, namun bertentangan.
Dibagi menjadi lima yaitu menurut : 1. Bentuknya 2. Sumbernya 3. Tempat berlakunya 4. Waktu berlakunya 5. isinya
Hukum tertulis (statute law, written law) hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis (unstatutery law, unwritten law) hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan. Hukum ini disebut juga hukum kebiasaan.
1. 2.
3.
Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain.
Hukum positif (ius constitutum), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu negara atau daerah tertentu. Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
Hukum privat (hukum sipil) adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang (hukum bisnis) Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara dan hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara).hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum pajak dan hukum internasional
Adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pembawa hak dan kewajiban didalam hukum Contoh subjek hukum : orang Subjek hukum berupa orang ini meliputi manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (recht persoon)
Sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum, membuat perjanjian, memiliki harta kekayaan dan sebagainya.
Kriteria suatu kumpulan atau organisasi dapat mempunyai kedudukan sebagai badan hukum : 1. Badan tersebut mempunyai tujuan tertentu Tujuan dapat berupa tujuan dalam bidang sosial, pendidikan, agama, atau ekonomi 2. Badan tersebut mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan untuk mencari keuntungan materi (profit) atau untuk amal (non profit) 3. Badan tersebut mempunyai organisasi yang teratur. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara para pengurus. 4. Badan tersebut mempunyai kekayaan yang terpisah. Kekayaan badan tersebut dipisahkan dari kekayaan pribadi pendirinya
Sebuah Perseroan Terbatas (PT) memperoleh kedudukan sebagai suatu badan hukum karena dinyatakan dalam pasal 1 butir 1 UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Adalah segala sesuat yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek perhubungan hukum. Wujud objek hukum adalah benda Benda adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki oleh orang.
