HUKUM LINGKUNGAN. Adrianus Eryan FHUI 2013 Juven Renaldi FHUI 2013

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

HUKUM LINGKUNGAN Adrianus Eryan – FHUI 2013 Juven Renaldi – FHUI 2013 “Even an entire society, a nation, or all simultaneously existing societies taken together, are not the owners of the earth. They are simply its possessors, its beneficiaries, and have to bequeath it in an improved state to succeeding generations as boni patres familias.” – Karl Marx, Capital, Volume III

 KULIAH I - PENGANTAR UMUM HUKUM LINGKUNGAN  1 September 2015 – Andri Gunawan Wibisana Wajib bawa UU Lingkungan UU No. 32 Tahun 2009 UU No. 23 Tahun 1997 Video 1 – Potret Keadaan Hutan di Indonesia https://www.youtube.com/watch?v=zIdFxUHTedM - Domain Verklaring: zaman penjajahan Belanda, harus memiliki bukti kepemilikan tanah, kalau tidak ada atau tidak dapat membuktikan = tanahnya menjadi milik Belanda - Konflik tanah dimulai dari adanya DV tersebut, karena Belanda butuh tanah yang digunakan untuk perkebunan-perkebunan - Sejak era Soekarno berakhir, dimulailah era Soeharto (“Yang sampai sekarang saya percaya bahwa itu adalah kudeta” – AGW) yang sangat kapitalis - Indonesia dari tahun 1967-1970 adalah eksportir kayu gelondong nomor 1 dunia - 1970-1980 lanjut sebagai eksportir kayu lapis karena ekspor kayu gelondongan sudah dilarang. Pemainnya sama, jendral-jendral loyalis Soeharto yang mendapatkan banyak konsesi1 - Akhir 1990-an ganti jadi eksportir kertas dan sampai hari ini yang menjadi primadona adalah kelapa sawit2 - Cara tercepat untuk membuka hutan = dibakar. Selain itu konon dengan membakar hutan bisa menyuburkan tanah. - Sawit tidak sekedar untuk minyak goreng, bisa untuk kosmetik, shampoo, dsb. Masalahnya sawit itu sangat rakus air dan unsur hara. Setelah ditanam sawit biasanya tanah menjadi tidak subur Video 2 – WALHI, Ironi Pulau Timah Bangka Belitung https://www.youtube.com/watch?v=i9Q8aYGDz78 - Ground Level Ozone3 = polutan - Stratospheric Ozone4 = berguna untuk menyaring sinar ultraviolet - Ozon semakin menipis, penyebabnya yaitu CFC (clorofluorocarbonos) atau Freon yang digunakan sebagai pendingin di kulkas, AC, dsb - Gas rumah kaca adalah CO2 (karbondioksida) karena emisinya sudah terlalu banyak - Persoalan di Indonesia >> CO2 tidak dianggap sebagai polutan (secara hukum, berbeda di negaranegara maju yang sudah menganggapnya sebagai polutan) Video 3 – Al Gore, New Thinking on the Climate Crisis 1

2

3 4

Pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Konsesi antara lain diterapkan pada pembukaan tambang dan penebangan hutan. Model konsesi umum diterapkan pada kemitraan pemerintah swasta (KPS) atau kontrak bagi hasil. – Wikipedia. Kedua industri ini harusnya diimbangi dengan adanya rehabilitasi hutan, realita yang terjadi di lapangan tidak demikian dan kebanyakan izin industri tersebut bohongan. Disebut juga Trophospheric Ozone, yang berada di ground level (permukaan bumi) sampai setingkat troposfer. High Altitude Ozone.

© ADRIANUS ERYAN & PARTNERS | HUKUM LINGKUNGAN

1


https://www.youtube.com/watch?v=YOh8sGixpe0 - Protokol Kyoto5 adalah perjanjian internasional hasil dari UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri dunia, yang harus dicapai pada tahun 2012.6 - November 2012 habis masa berlakunya, ada protokol baru nantinya di Paris Convention sekitar November 2015. Ada tambahan juga”Doha Amendment to the Kyoto Protocol” yaitu perpanjangan jangka waktu komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 2020 - 5 Juni >> hari lingkungan sedunia. 1972 pertama kalinya seluruh pemimpin dunia berkumpul dalam suatu KTT membahas isu perubahan iklim MILESTONE PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA 1. Sebelum 1972 hukum lingkungan diatur terpisah, misalnya perlindungan sea gull 2. Stockholm Declaration, Principal 21 >> tiap negara punya hak mengatur ekonomi dan tanggung jawab supaya tidak menimbulkan pencemaran di luar yurisdiksinya (prinsip tanggung jawab negara/no harm principle) 3. UU No. 4 Tahun 1982 >> UU lingkungan pertama di Indonesia. Menjadi semacam UU payung yang menjadi induk dari UU lingkungan berikutnya. Masih terdapat banyak pasal “kosong” yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan, tapi sampai sekarang tidak ada pelaksanaannya 4. Declaration Rio de Janeiro 1992 >> Sustainable Development. Principal 2 >> mengulang Principal 21 Stockholm 5. UU No. 23 Tahun 1997. Sebelumnya di tahun 1995 hukum lingkungan menjadi mata kuliah wajib, dan lucunya negara-negara yang mewajibkan hukum lingkungan masuk menjadi mata kuliah wajib di fakultas hukumnya, rata-rata malah memiliki masalah besar terhadap lingkungannya 6. Johannesburg 2002, Summit Sustainable Development, Millenium Development Goals. Mencakup konservasi SDA, makanan, air, tempat tinggal, ekonomi, kesehatan, dsb. 7. UU No. 32 Tahun 2009. UU Lingkungan terbaru di Indonesia

 KULIAH II - PRINSIP-PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN  8 September 2015 – Andri Gunawan Wibisana Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) WCED Report (Brundlandt Report) dalam reportnya “Our Common Future” memberikan definisi pembangunan berkelanjutan >> memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang7 Hard Law, sumber hukum yang mengikat secara hukum (traktat, konvensi)  UNFCCC & Protokol Kyoto  CBD (dalam konteks pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan)  UN Convention to combat Desertification  Case Laws of ICJ : Gabcikovo-Nagymaros (1997), Kasikili/Sedudu Island (1999), Pulp Mills on the River Uruguay (2010) Soft Law, sumber hukum yang tidak mengikat secara hukum tapi secara politis (guideliner, deklarasi) >> kata AGW  WCED Report (Brundlandt Report) – Our Common Future  Deklarasi Rio 1992 5 6 7

Download http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php, diakses pada tanggal 4 September 2015, pukul 11.23. WCED Report, “Our Common Future” http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf, diakses pada tanggal 7 September 2016, pukul 12.50.


2




Deklarasi Johannesburg 2002

Kasus Gabcikovo – Nagymaros Pembangunan DAM, antara Hungaria dan Slovakia, ada perjanjian untuk membangun bendungan masingmasing di Gabcikovo dan Nagymaros. Perjanjiannya menyatakan walau ada dua bendungan, namun proyeknya tetap satu dan dijalankan bersama-sama, sehingga tiap perubahan harus ada kesepakatan bersama. Rakyat Hungaria sementara protes terhadap DAM tersebut karena mengganggu ikan, dsb. Sementara DAM teresbut bermanfaat terutama sebagai pembangkit listrik kepada rakyat Slovakia. Hungaria tanpa kesepatakan menghentikan proyek, lalu Slovakia melanjutkan proyek tersebut tanpa kesepatakan juga.8 - Hungaria, Pembangunan berkelanjutan tidak boleh merusak lingkungan hidup - Slovakia, Prinsip dari pembangunan berkelanjutan tidak boleh mengurangi hak suatu negara untuk melakukan pembangunan - Putusan, Menyalahkan Hungaria dan Slovakia, lalu menyuruh kedua negara merundingkan kembali perjanjiannya, kalaupun mau dilanjutkan tidak apa-apa. Dissenting Opinion dari Judge Weeramantry Sustainable Development bukan hanya sebuah konsep, melainkan sebuah prinsip yang memiliki karakter sebuah norma, sebuah prinsip hukum. “I consider it to be more than a mere concept, but as a principle with normative value which is crucial to the determination of this case. Without the benfits of its insights, the issues involved in this case would have been difficult ot resolve” - Weeramantry9 Dalam pandangan Weeramantry, prinsip hukum yang dapat menjembatani dua kebutuhan yang saling bertentangan ini adalah prinsip pembangunan berkelanjutan10 Pendapat Lowe & Marong v. Weeramantry Sustainable Development adalah meta principle, yang artinya adalah sebuah prinsip yang berada di atas dan membawahi prinsip-prinsip lainnya. Lowe maupun Marong sepakat bahwa Sustainable Development tidak berdiri sendiri tetapi merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan beberapa prinsip. ILA (International Law Association) mengeluarkan New Delhi Declaration of Principles of International Law relating to Sustainable Development pada 2 April 2002. PENGERTIAN-PENGERTIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT Terdapat setidaknya dua penafsiran yang saling berntentangan mengenai makna dari Sustainable Development11  WEAK SUSTAINABILITY Constant consumption over time >> trade off antara man made capital dengan natural capital. Artinya walau natural capital berubah menjadi man-made capital, selama jumlah total tidak berkurang

8

9

10 11

Case brief dapat dibaca di http://www.casebriefs.com/blog/law/international-law/international-law-keyed-todamrosche/chapter-8/gabcikovo-nagymaros-project-hungaryslovakia/ putusan asli dapat diakses pada http://www.icjcij.org/docket/files/92/7375.pdf, diakses pada tanggal 7 September 2016, pukul 12.48. Kasus Gabcikovo-Nagymaros, 1997, ICJ 7, Bandingkan dengan pendapat ICJ yang menyatakan bahwa pembangunan adalah sebuah konsep, dan bukannya prinsip umum. Note 24, hlm. 78. Weeramantry kemudian menyimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah prinsip hukum bukan hanya karena logika yang dikandungnya, tetapi juga karena adanya penerimaan secara luas oleh masyarakat internasional, Andri Gunawan Wibisana, “Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan”, Bahan Kuliah Kedua Hukum Lingkungan FHUI, (Depok: FHUI, 2014), hlm. 10. Gabcikovo-Nagymaros 1997, hlm. 88. Andri Gunawan Wibisana, op.cit., hlm. 16, sebagaimana mengutip Bell dan McGillivray, Environmental Law: The Law and Policy Relationg ot the Protection of the Environment, 5th ed. (London: Blackstone Press, 2000), hlm. 44.


3






(misalnya awalnya 10 NC dan 5 MC, setelah beberapa tahun menjadi 5 NC dan 10 MC. Menurut weak sustainability, ini tetap sustainable karena trade-off boleh-boleh saja. Dengan kata lain, walau sumber daya alam habis, selama bisa ditransformasikan menjadi man-made capital lain, tetap bisa dibilang sustainable). Teori ini berbahaya, karena tidak ada jaminan ketika natural capital turun, man-made capital pasti naik. Misalnya di Papua, NC turun, MC tidak ikut naik. Mungkin naiknya di Jakarta, namun, hal itu jadinya tidak adil. STRONG SUSTAINABILITY Protection of natural capital >> non-degradable natural capital (natural capital tidak dapat disubstitusi dengan man made capital). Teori ini dengan kata lain seperti anti-pembangunan, karena man-made capital tidak akan pernah sama/seimbang dengan natural capital, sehingga natural capital tidak boleh digunakan atau ditransformasikan menjadi man-made capital. CRITICAL NATURAL CAPITAL Memungkinkan pembangunan, namun ketika natural capital tersebut sudah kritis (critical) harus dihentikan. Artinya natural capital boleh ditransformasikan menjadi man-made capital, namun ketika sudah kritis harus dilindungi dan tidak boleh dieksploitasi lagi. Misalnya ekstraksi terhadap renewable natural capital harus dilakukan seefisien mungkin, sehingga memungkinkan natural capital untuk kembali lagi. Karena apabila eksploitasi lebih besar dibandingkan regenerasi, maka natural capital tersebut akan depleted, yang lama-lama bisa tergerus habis. Pengendalian untuk mengimplementasikan hal tersebut bisa dilakukan misalnya dengan izin yang mengatur kuota/batasan dari ekstraksi tersebut. Selanjutnya, hasil dari ekstraksi terhadap non-renewable natural capital harus diarahkan untuk membiayai konservasi natural capital.12 Misalnya, dari profit yang dihasilkan dari bidang pertambangan, dipakai sebagian untuk mengembalikan hutan, atau untuk membiayai penelitian energi alternatif, dsb. (konservasi natural capital tersebut mencakup renewable dan non-renewable natural capital)

PRINSIP YANG MELATARBELAKANGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN Prinsip dari Deklarasi Rio yang akan dibahas:  Intra-Generational Equity  Inter-Generational Equity  Principles of Preventive Action  The Precautionary Principle  Polluter Pays Principle Pengantar Awalnya manusia ditaklukkan alam (ketika masa-masa dulu alam masih ditakuti), namun seiring berkembangnya teknologi dan modernisme, muncul pandangan antroposentrisme dimana manusia merupakan pusat segalanya, yang menempatkan manusia untuk menaklukkan lingkungan. Sekarang ini muncul juga ecosentrisme dimana lingkungan-lah yang menjadi pusat segalanya, sementara manusia hanya salah satu spesies diantara berbagai makhluk hidup lainnya. Prinsip-prinsip sustainable development inilah salah satu dari sekian banyak prinsip yang menjadi upaya untuk mengubah antroprosentrisme itu tadi, sehingga perkembangannya bisa dihambat. INTRA-GENERATIONAL EQUITY 12

Ibid., hlm. 17, sebagaimana mengutip Costanza dan Daly, yang juga mengutip Common dan Stagl, M. Common and S. Stagl, Ecological Economics: An Introduction, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 378.


4


Keadilan intra generasi merupakan keadilan yang ditujukan pada mereka yang hidup di dalam satu generasi. Keadilan intra generasi ini terkait dengan distribusi sumberdaya secara adil, yang berlaku pada tingkat nasional maupun internasional.13 Menurut Langhelle, keadilan intra generasi merupakan prioritas pertama dari pembangunan berkelanjutan.14 Prinsip ini dapat pula diterangkan sebagai keadilan lingkungan, yang menurut Kuehn dibagi menjadi empat yaitu:15  Keadilan Distributif – Pemerataan Karl Marx >> memberi semampu kita, menerima secukup kita. John Rawls >> distribusi adil kalau memenuhi 2 prinsip - Menyediakan secara adil kepada setiap orang untuk menerima kebutuhan yang sama - Boleh ada perbedaan kalau itu ditujukan untuk mementingkan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Misalnya memberikan bantuan kepada orang miskin, walaupun perlakuannya berbeda, namun itu tetap adil menurut Rawls. Dalam konsep lingkungan hidup, keadilan distributif menghasilan prinsip “Common but Differentiated Responsibility” (CBDR). Misalnya banjir, salah satu penyebabnya adalah tidak ada daerah resapan air. Puncak sebagai daerah resapan air diubah menjadi daerah komersil seperti villa, toko, dsb. di mana yang menerima manfaat dari peralihan tersebut adalah penduduk yang punya uang. Sementara korban banjir yang tidak punya uang seperti penduduk miskin di bantaran kali, hanya merasakan banjir tanpa menerima manfaat yang sama. Perbedaan inilah yang menimbulkan differentiated responsibility, karena derajat pertanggungjawabannya berbeda. Ada dua elemen, yaitu common dan differentiated. Common artinya tanggung jawab bersama, masalah lingungan hidup adalah masalah global, amsalah bersama yang menjadi tanggung jawab setiap negara di dunia. Differentiated artinya pembedaan, dimana dasar pembedaan tanggungjawab adalah sbb: 1. Konseptual: Kontribusi terhadap permasalahan, sehingga tanggung jawab tiap negara didasarkan atas kontribusinya selama ini terhadap kerusakan lingkungan. (Prinsip 7 Deklarasi Rio) 2. Kontekstual: negara berkembang tidak boleh sama dengan negara maju tanggung jawabnya, karena dipandang negara maju yang lebih siap dari segi kemampuan ekonomi, teknologi, dan keuangannya, untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup.  Keadilan Korektif – Sanksi Bentuk keadilan yang ditujukan sebagai upaya pemberian sanksi, pemulihan, atau kompensasi bagi mereka yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Mereka yang menimbulkan kerugian lingkungan (sehingga menyebabkan ketidakadilan lingkungan) memikul tanggung jawab untuk mengembalikan dampak akibat kerugian tersebut.16  Keadilan Prosedural – Perlakuan yang Sama Memperoleh perlakuan yang sama bukan dalam hal distribusi barang dan kesempatan, melainkan dalam hal mendapatkan perhatian (concern and respect) dalam pengambilan keputusan politik terkait distribusi barang dan kesempatan tersebut. Setidaknya mencakup tiga aspek yaitu - Hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Free and Prior Informed Consent) 13 14

15 16

Ibid., hlm. 18, sebagaimana mengutip Sharon Beder, op.cit., hlm. 71. Ibid., hlm. 19, ditunjukkan dalam bagian pertama dari definisi pembangunan berkelanjutan, yaitu “development that meets the needs of the present…” bagian inilah yang menunjukkan adanya komitmen dari negara-negara terhadap keadilan, termasuk redistribusi dari pihak yang kaya kepada yang miskin, baik dalam level nasional maupun internasional, Oluf Langhelle, “Sustainable Development and Social Justice: Expanding the Rawlsian Framework of Global Justice”, Environmental Values, Vol. 9, 2000, hlm. 300. Robert R. Kuehn, “A Taxonomy of Environmental Justice”, Environmental Law Reporter, Vol. 30, 2000, hlm. 87. Ibid., note 63, hlm. 106-88.


5




- Hak atas informasi - Akses terhadap keadilan Keadilan Sosial – Hidup yang Layak Setiap anggota masyarakat memiliki sumberdaya dan kekuasaan yang cukup untuk hidup secara layak sebagai manusia, dan bahwa kelas masyarakat yang berada dalam posisi yang diuntungkan (the priviledged classes) memikul tanggung jawab atas cara mereka dalam penggunaan keuntungankeuntungan yang diperolehnya.17

INTER-GENERATIONAL EQUITY Keadilan antar generasi dimana pembangunan berkelanjutan menginginkan adanya kseimbangkan keadilan, adil terhadap generasi sekarang, dan adil pula terhadap generasi yang akan datang. Tercermin di dalam pernyataan “without compromising the ability of future generations to meet their own needs” Edith Brown Weiss >> konsep ini melahirkan kewajiban lingkungan berupa tiga jenis perlindungan: 1. Perlindungan atas Opsi Kalau kita habiskan sekarang, apakah generasi selanjutnya punya opsi yang sama seperti kita? Sehingga harus dilindungi. Contoh: ada orang tidak makan karena puasa, ada orang tidak makan karena tidak punya uang. Kalau orang puasa memiliki opsi untuk batal dan makan. Kalau tidak punya uang, maka tidak punya opsi apapun untuk bisa makan. Perbedaan tersebut untuk memperlihatkan pentingnya keberadaan opsi, value dari opsi) 2. Perlindungan atas Kualitas Keharusan menjaga kualitas sehingga kualitas sumber daya yang diterima oleh generasi selanutnya tidak lebih buruk daripada kualitas yang sudah kita terima saat ini 3. Perlindungan atas Akses Adanya alokasi hak dan akses terhadap sumberdaya alam yang seimbagn antar generasi yang ebrbeda antara sesama anggota dari generasi sekarang Logika Inter-Generational Equity Jangan berpikir kepentingan generasi yang akan datang sebagai hak individual, karena secara konvensional memang belum ada individual. Melainkan harus dipandang sebagai hak kolektif, yang mencakup semua generasi yang akan datang. Dalam konteks tertentu, hak antar generasi ini tidak hanya konsep yang abstrak. Pengakuan terhadap keadilan ini, secara hukum dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Filipina dalam kasus Minors Oposa v. Factoran. Kasus ini adalah kasus gugatan anak-anak di bawah umur, yaitu Juan Antonio Oposa, Anna Rosario Oposa, dan Jose Alfonso Oposa, yang diwakili oleh orang tua mereka Antonio Oposa dan Rizalina Oposa, serta beberapa anak dibawah umur lainnya yang masing-masing diwakili orang tua mereka. Para Penggungat ini menggunakan class action dari para pembayar pajak, dan menyatakan bahwa mereka adalah warga negara Filipina yang mewakili generasi mereka dan juga generasi yang akan datang. (Setiap warga punya hak atas lingkungan hidup yang baik, sehingga dikaitkan dengan hak gugat atas hak anak-anak yang dirugikan oleh kebijakan pemerintahan filipina terhadap hutan)18 Penggugat menyatakan bahwa kebijakan kehutanan Filipina yang telah mengizinkan eksploitasi hutan secara besar-besaran merupakan pelanggaran hak konstitusional para Penggugat dan generasi yang akan datang. Mahkamah Agung Filipina mengakui bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan hak konstitusional yang tidak hanya dimiliki oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Hak in juga mengindikasikan bahwa setiap generasi emmiliki tanggung jawab untuk menjamin terpeliharanya 17 18

Ibid., note 63, hlm. 106-98 Minors Oposa v. Factoran, 33 ILM 173 (194), hlm. 176-177. Factoran Jr. adalah nama sekretaris dari Department of Environment and Natural Resiources.


6


keseimbangan ekologi. Atas dasar inilah maka pengadilan menyatakan bahwa Penggugat memiliki hak gugat untuk menggugat bagi kepentingannya sendiri serta atas nama kepentingan generasi yang akan datang19 PRINCIPLE OF PREVENTIVE ACTION Pengakuan prinsip pencegahan secara hukum oleh ICJ antara lain kasus Gabcikovo-Nagymaros, yang menyatakan bahwa pencegahan diwajibkan karena kerusakan lingkungan seringkali bersifat tidak bisa dipulihkan (irreversible) dan karena adanya keterbatasan kemampuan kita untuk memulihkan kerusakan lingkungan jika hal itu terjadi. Sebuah negara tidak bisa dituntut untuk bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan lintas negara apabila negara tersebut telah melakukan upaya yang layak untuk mencegah timbulnya pencemaran tersebut. Upaya pencegahan yang layak (due care/due diligence)? Beberapa pakar menyebutkan bahwa termasuk ke dalam due care adalah kewajiban amdal, pegawasan, konsultasi, minimasi limbah, atau penggunaan teknologi terbaik. AGW >> Putusan PTUN tentang kapas transgenik, harusnya PTUN punya aspek pencegahan, tapi salah satu pertimbangan hakim ptun menolak gugatan TUN tentang izin kapas transgenik adalah karena belum ada dampaknya. Seharusnya logika ini salah karena untuk apa menggugat izin ketika dampaknya sudah ada? Justru karena akan menimbulkan dampak tertentu yang berbahaya maka izinnya digugat. mending langsung aja gugat kegiatannya. Common Law >> Quia Timet20 THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE Apabila terdapat ancaman yang sangat besar atau tidak bisa dipulihkan, kurangnya bukti atau kepastian ilmiah (lack of scientific certainty) tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda dilakukannya tindakan pencegahan. Prinsip kehati-hatian merupakan perwujudan dari pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada pendekatan antisipatif.21 Persamaan sama-sama ingin mencegah dampak yang belum terjadi. Perbedaan precautionary and preventive  Preventive, kalau untuk pencegahan tingkat kepastiannya sudah tinggi, sudah lebih konklusif, ada certainty of scientific evidence.  Precautionary, sudah dapat dilakukan walau masih banyak perbedaan pendapat, namun tidak perlu untuk mendapatkan konkusivitas. Walau belum pasti, tidak apa-apa. Kenapa sudah tau tidak pasti masih dicegah? Salah satunya cost-benefit, tapi bukan yang paling utama. Paling utama adalah adanya faktor irreversibility, misalnya kita tidak mau buang uang dan kita pakai untuk teliti dulu, namun perubahan iklim nanti terjadi, dampak tersebut irreversible dan tidak bisa dipulihkan. Kita harus menghindari kerugian yang irreversible, sehingga ada prinsip kehati-hatian ini. (ini adalah faktor penyebab precautionary principle) AGW >> UU PPLH yang baru (UU No. 32 Tahun 2009) dalam prinsip kehati-hatian yang ditulis ada elemen yang hilang, yaitu irreversibility ini tidak ditulis POLLUTER AND USER PAYS PRINCIPLE

19

20

21

Andri Gunawan Wibisana, op.cit., hlm. 31-32, sebagaimana mengutip Putusan Mahkamah Agung Filipina, Minors Oposa v. Factoran, 33 ILM 173 (194), hlm. 185. Perintah untuk menghentikan suatu kegiatan yang diduga akan menimbulkan kerugian. Kalau di Civil Law kurang tahu ada atau nggak perintah pengadilan semacam ini. Ibid., hlm. 38, merupakan pendekatan tahap ketiga dari pendekatan yang dipakai untuk pengelolaan lingkungan, lebih lanjut baca Nicholas de Sadeleer, Environmental Principles: From Political Slogans to Legal Rules, (Oxford: Oxford University Press, 2002)


7


Atau seringkali disebut polluter pays principle. Dari segi ekonomi adalah eksternalitas, yaitu biaya yang tidak kita pertimbangkan saat mengambil keputusan.22 Misalnya pakai kendaraan ke kuliah, pasti mempertimbangkan biaya bensin, maintenance, parkir, dsb. Tapi tidak akan mempertimbangkan bagaimana asap knalpot mempengaruhi lingkungan dsb. Ini bahaya karena lama-lama kalau semua orang seperti ini lingkungan akan rusak. Berdasarkan perspektif ekonomi, tujuan hukum lingkungan terutama adalah untuk menginternalisasi eksternalitas tersebut23

 KULIAH III – KELEMBAGAAN, PERENCANAAN, PEMANFAATAN  15 September 2015 - Andri Gunawan Wibisana Sebagian besar izin kehutanan ada di pusat, jadi kabut asap itu udah masuk kewenangan pusat, bukan karena dampaknya besar tapi memang karena itu kewenangannya ada di pusat. Teguran dan paksaan pemerintah bedanya apa? >> 2-2nya bentuknya surat (ngapain disuratin lagi coba?) teguran harusnya ada tindakan hukum (disuratin doang bisa), paksaan harusnya ada tindakan faktual/nyata (usahanya ditutup dsb) di Indonesia beda, 2-2nya disuratin semua Jika izin awalnya di pemerintah daerah pun, karena insidennya sudah berdampak besar, mungkin bisa diberlakukan second line enforcement24 oleh pemerintah pusat. Sedangkan Pasal 73 UU PPLH mengatur mengenai second line inspection25

 KULIAH IV – PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN  22 September 2015 – Andri Gunawan Wibisana Bioregion >> Gerakan kembali ke alam, self sufficient communities, masyarakat yang organik, alternatif dari masyarakat modern yang industrialis kapitalistik (awalnya sih kayak gitu) jadi bukan sekedar peta. Keinginan menciptakan tatanan sistem baru, demokrasi yang partisipatif. Awalnya di USA. Indonesia diambil yang ekoregionnya doank, tapi cuman petanya aja, jiwanya udah hilang. Bioregionalism Indonesia ada 18 ekoregion darat pulau-pulau besar) dan 12 ekoregion laut , yang bikin Kementrian Lingkungan Hidup26 KLHS >> program rencana kebijakan, ditujukan ke pemerintah, yang melakukan ya pemerintah AMDAL >> selangkah menuju izin lingkungan, yang melakukan siapa? Yang punya usaha, pelaku kegiatan, perusahaan Sebelum kegiatan, awal mula bikin >> analisa resiko Ada 3 leveling - Kajian resiko (risk assessment) 22

23

24

25

26

Eksternalitas terjadi ketika keputusan yang diambil oleh seseorang mempengaruhi keputusan dan keadaan orang lain secara langsung, tanpa melalui mekanisme pasar sebab pasar justru gagal untuk mencerminkan harga yang sebenarnya. Dengan adanya eksternalitas ini, individu pengambil keputusan hanya akan menanggung biaya pribadi (private costs), sedangkan biaya yang mengalami eksternalisasi ditandai dengan adanya perbedaan antara private costs dengan social costs. Michael Faure, “Environmental Law and Economics”, METRO, Maastricht University, 2001, hlm. 10, sering banget disebutsebut sama Bang AGW, penting. Menteri dapat menerapkan sanksi administrasi, jika pemerintah menganggap Pemda secara sengaja tidak menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang serius Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan Kayaknya jumlahnya salah deh, gw banyak silap pas denger AGW


8


- Pengelolaan resiko (risk management) - Komunikasi resiko (risk communication) Lihat dari bunyi pasalnya “dibuat oleh pemrakarsa atau pelaku usaha/kegiatan” >> ini agak aneh karena pemilik usaha sendiri yang melakukan, ya pasti dibilang ga ada resiko lah Berkala >> audit Analisa Resiko vs AMDAL AR = buat bahan yg berbahaya buat manusia, misal nuklir, GMO, dsb AMDAL = analisisnya luas, ekonomi, sosial, politik, selangkah menuju izin lingkungan yang merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin usaha Tidak ada izin untuk baku mutu emisi, hanya ada kewajiban untuk mengecek (kalau air limbah ada izinnya, baku mutu air limbah) Effluent standard tidak serta merta menunjukkan pencemaran >> ga bisa lihat ada pencemaran hanya dari pelanggaran effluent standard Izin pembuangan limbah cair >> kewenangan bupati/walikota Izin pengumabgan limbah laut >> Menteri Lingkungan Izin pembuangan limbah B3 >> semua oleh Menteri Lingkungan, kecuali izin lokasi (Kementrian Pertanahan), pengangkutan oleh Menteri Perhubungan, pemanfaatan B3 oleh instansi yg berwenang mengeluarkan izin usaha27

 KULIAH V – PERUBAHAN IKLIM, OZON, KONSERVASI EKOSISTEM  29 September 2015 – Andri Gunawan Wibisana Gw nggak nyatet pas kuliah ini, yang presentasi bikin bosen, ngantuk banget terus ketiduran hahaha. Bahannya ada di Handout Hukum Lingkungan >> Andri Gunawan Wibisana, “Hukum Perubahan Iklim di Indonesia”, Bahan Kuliah Ketiga Hukum Lingkungan FHUI, (Depok: FHUI, 2014)

 KULIAH VI - PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  6 Oktober 2015 – Andri Gunawan Wibisana COMMAND AND CONTROL (CAC) Definisi Otto Sumarwoto >> Atur dan Awasi, ada aturan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran aturan28 Jenis Sanksi - Administrasi29 - Perdata30

27

28

29 30

“Saat ujian nanti, penting untuk kalian tahu izin ini yang mengeluarkan siapa, izin itu yang mengeluarkan siapa, sejauh mana kewenangannya diatur baik yang diberi izin maupun yang mengeluarkan izin” - AGW “Bahkan ini adalah pemahaman paling konvensional tentang penaatan. Kalau dalam filsafat hukum sangat John Austin (hukum adalah command/perintah, perintah dari orang yang memegang kekuasaan)” - AGW Berkaitan dengan izin, bersifat preventif, jenisnya: bestuur dwang, dwangsom, pencabutan izin, dsb. Gugatan, dalam bentuk permintaan ganti rugi. Kalau pidana sudah diatur maksimal denda ada sekian, kalau perdata bisa untuk mengganti kerugian yang lebih dari itu. Refer ke Putusan MA tentang Kallista Alam (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT Kallista Alam), Putusan PN Meulaboh No. 12/PDT.G/2012/PN.MBO (8 Januari 2014), Putusan PT Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA (15 Agustus 2014), dan Kasasi yang ditolak MA 28 Agustus 2015. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi PMH sebesar Rp114.303.419.000 dan biaya pemulihan lahan sebesar Rp251.765.250.000. Bandingkan dengan Putusan MA No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO yang menghukum denda hanya sebesar Rp3.000.000.000 sesuai ketentuan pidana UU PPLH.


9


- Pidana31 Syarat CAC Efektif - Kemampuan mendeteksi adanya pelanggaran32 - Tanggapan yang cepat dan pasti (swift and sure responses) - Sanksi yang memadai (memberikan efek jera)33 PENDEKATAN PERILAKU Moral Suation Menganggap bahwa pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan/ketidaksadaran/ketidakcakapan. Supaya taat harus disadarkan, diberi motivasi. Dasarnya adalah edukasi supaya orang melek lingkungan. Menekankan pada pentingnya human motivation dengan menekankan pada pentingnya kerjasama melalui perundingan/negosiasi, meyakinkan dunia usaha tentang pentingnya penaatan melalui edukasi dan pemberian dukungan/bantuan teknis. Mengandalkan hubungan personal antara regulated communities dengan regulator untuk mewujudkan kondisi taat. Model ini memandang industri sebagai subjek pengaturan yang incompetent dan unkowledgeable. PENDEKATAN TEKANAN PUBLIK Pendayaan kekuatan masyarakat dalam bentuk tekanan untuk mendorong penataan. Di Indonesia cukup berhasil pakai yang ini misalnya melalui LSM. Konsep pencemaran sebagai eksternalitas >> biaya yang tidak dihitung/dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan individu = biaya sosial. Hukum sebagai pendorong internalisasi eksternalitas Contohnya kalau Conrad yang bawa mobil menghasilkan emisi CO2, digugat karena ada yang merasa dirugikan. Bisa menang nggak? Ga bisa - Bukan Cuma Conrad yang menghasilkan emisi - Kausalitas - Kalau misal Conrad dipenjara pun, semua orang melakukan itu (sama-sama naik mobil, menghasilkan emisi, dsb) - Itu bukan suatu pelanggaran, bahkan CO2 nggak termasuk emisi di IndonesiaP “Prinsipnya pollution by everyone is not pollution” – AGW PENDEKATAN EKONOMI/INSTRUMEN EKONOMI 1. Pajak Lingkungan34 >> contoh retribusi sampah di Jakarta (yang diukur output, susah ngukurnya, kudu ditimbang, dsb) 2. Tradeable Permit 3. Deposit Refund System 4. Subsidi PAJAK LINGKUNGAN Bahan baku dari air limbah? Ya air. Inputnya kan air, ya air ini dipajakkin. Belanda di awal-awal dapat banyak pemasukan dari limbah air. Lalu lama kelamaan pemasukan dari pajak turun. Tujuan dari pajak ini berhasil atau gagal? Berhasil lah.

31

32 33

34

Doktrinnya adalah pidana digunakan sebagai ultimum remedium, namun di Belanda sekarang ini doktrin tersebut sudah semakin kurang populer dan mulai beralih mengaktifkan penegakan hukum di seluruh sektor, sehingga bukan masalah jika pidana digunakan sebagai langkah utama atau premium remedium. Lihat bagian penegakan hukum pidana oleh Mas Achmad Santosa. “Misalnya kawasan konservasi yang sangat luas hanya dijaga sedikit polisi hutan, nggak akan efektif” - AGW Misalnya untuk mengolah instalasi limbah butuh 10 juta/hari (sebulan 300 juta) tapi sanksinya cuma 10 juta per bulan, mending bayar sanksi. Jangan sampai menaati aturan biayanya lebih mahal dari sanksi kalau tidak taat Misal di harga bensin udah termasuk pajak buat emisi yang dihasilkan dari bensin >> Belanda kayak gini


10


Seandainya pendapatan negara dari pajak lingkungan = 0, harusnya negara senang atau sedih? Ya senang lah berarti tidak ada input yang digunakan sebagai limbah yang menghasilkan pajak. Indonesia beda, pajak air makin lama makin dapat banyak pemasukan. Ini kalau memberlakukan pajak sebagai revenue bukan sebagai pajak lingkungan (yang kalau makin dikit makin bagus, makin sedikit potensi perusakan lingkungan) TRADEABLE PERMIT Misalnya: - Dalam lokasi X ditetapkan BML udara tidak boleh lebih dari 100 unit - Pemerintah mengeluarkan 100 izin pencemaran (rights to pollute) untuk 100 unit pencemaran tersebut (1 unit 1 izin) misalkan untuk SO2 dan NO2 - Dalam lokasi X terdapat 5 perusahaan yang tingkat pencemaran pada tahun I masih-masing 20 (masing-masing butuh 20 izin) - Pada tahun II, tingkat pencemaran tiap perusahaan adalah: A = 50, B = 20, C = 10, D = 15, E = 5 - Apa yang harus dilakukan A dalam konteks tradeable permit? Penjelasan: - A kelebihan, B pas, C, D, E sisa. Dari cap (sisa izin emisi) C, D, dan E bisa memperjual belikan permitnya kepada A - Sanksi dari melebihi cap ini sangat berat, jadi ada dorongan untuk cari yang lebih murah, beli lah permit dari yang lain - Di level internasional tidak ada sanksi, tidak ada aparat penegak hukumnya, tidak ada kesepakatan tentang sanksi kalau suatu negara melampaui kuotanya - Kalau misal di negara Y tidak ada aturan tentang izin pencemaran, atau katakanlah kuotanya lebih tinggi (misal 60), bisa aja A relokasi pabriknya dari X ke Y - Yang terjadi emisi di X berkurang, eh di Y ternyata naik drastis >> inilah yang terjadi sekarang ini dalam konteks perubahan iklim, industri pindah dari negara maju ke negara berkembang Mengapa Indonesia tidak bisa ikutan Emission Trading? Indonesia nggak punya jatah Aplikasi - Cap and Trade di USA >> dianggap berhasil, mencontoh emission trading. USA berhasil karena ada effective government, kuota yang jelas, dsb. - Emissions trading menurut Protokol Kyoto Pertanyaan - Bagaimana cara membagi kuota awal? Jawab - Di USA pakai cara grandfathering, menentukan kuota dari rata-rata emisi dalam 5 tahun kebelakang sebelum ada pembatasan emisi. Rata-rata emisinya pasti tinggi, karena kuota akan terpenuhi. Makanya harganya jatuh. - Pasar karbon Eropa collapse, karena pembagian jatahnya terlalu tinggi - Tidak ada batas berapa yang bisa dibeli, tapi ada batas berapa banyak yang bisa dijual Rest to The Bottom Standard buruh, standard lingkungan, diturunkan supaya menarik investor datang >> ini yang terjadi di Indonesia, Kamboja, dsb. Malah berlomba-lomba menurunkan standardnya California Effect Calirfonia termasuk yang standard lingkungannya ketat, tapi malah industri berdatangan kesana


11


DEPOSIT REFUND SYSTEM35 Bahwa ia akan melakukan kegiatan yang diwajibkan, dan menaruh jumlah jaminan tertentu >> dana jaminan pemulihan. Orang naro duit buat jaminan bahwa ia akan melakukan kewajiban itu. Contoh paling gampang >> tiket harian berjaminan commuter line, bayar lebih dari harga tiket asli, yang mana uangnya akan kembali setelah ia memenuhi kewajibannya, yaitu mengembalikan tiket harian berjaminan. Lingkungan ada nggak? Ada >> dana jaminan reklamasi36 dulu adanya dana jaminan reboisasi Reklamasi >> dalam konteks tambang, kegiatan memulihkan kondisi lingkungan seperti sebelum ditambang. Logikanya jaminan harus jauh lebih tinggi dari biaya yang dibutuhkan untuk reklamasi. Yang terjadi dengan dana jaminan reboisasi, uang jaminannya nggak terlalu tinggi, jadinya pada kabur >> zaman Soeharto. Udah gitu duit hasil jaminan malah dikorupsi, kan bego. Dana jaminan ini ditaruh di satu tempat, termasuk kalau ada gugatan menang terhadap perusakan lingkungan duitnya masuk ke satu tempat ini. Inilah yang di USA disebut dengan Superfund US EPA (Environmental Protection Agency) Superfund nggak termasuk DRS karena nggak refundable. Superfund bikin list prioritas mana yang masuk remedial action, mana yang paling penting. Pemulihannya mahal, jangka panjang. SUBSIDI Kebalikan dari pajak, pelaku usaha diberikan subsidi untuk melakukan penaatan Efeknya sama, muncul insentif untuk menjaga lingkungan Disini justru pencemar dibayar, dalam bentuk uang maupun dalam bentuk keringanan pajak PENAATAN SUKARELA 1. Audit Lingkungan (Eco-Audit) Pemberian ISO terhadap perusahaan-perusahaan yang baik pengelolaan lingkungannya, dapat sertifikasi ISO (mayan buat reputasi naik) 2. Mekanisme Pemberian informasi Pemberian informasi secara sukarela, labelling sukarela. Misalkan ada label organik, no animal testing. Biar menarik perhatian pembeli. Mempengaruhi faktor-faktor lain seperti harga jual bisa lebih mahal, dsb. Informasi seperti ini tetap perlu dikontrol, bisa jadi bohong. 3. Private Agreement (Covenant) Bikin perjanjian antara perusahaan dengan pemerintah  Tahun 1995 the Federal Association of German Industries, bersama 5 asosiasi industri lainnya melakukan inisiatif “Joint Declaration of the German Industry on Climate Protection” Mengurangi emisi CO2 atau konsumsi energi sampai dengan 20% dibandingkan tahun 19902005  Pemerintah Belanda melakukan perjanjian sukarela dengan industri yang berisi bahwa perusahaan akan melakukan pengurangan emisis tertentu  Second National Environmental Policy Plan – nya Belanda. 4. PROPER, Penghargaan (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) >> kementerian memberikan warna (labelling) kepada perusahaan-perusahaan: TAAT

35 36

Bacaan lebih lanjut http://www.rff.org/files/sharepoint/WorkImages/Download/RFF-DP-11-47.pdf Ada di UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, LN No. 4, TLN No. 4959, Pasal 100 ayat (1) yang mengatur “Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.” Mengenai dana jaminan reklamasi itu sendiri diatur lebih lanjut melalui PP


12


-

Emas >> disuruh maksimal kuota 10, dia bukan hanya mengikuti, tapi limbahnya juga hampir 0, kualitas limbahnya juga tidak berbahaya, zero discharge & community development - Hijau >> disuruh maksimal kuota 10, dia mengikuti cuman 8, minimalisasi limbah & community relation - Biru >> disuruh maksimal kuota 10, dia mengikuti sampai 10, taat baku mutu dan pengelolaan lingkungan TIDAK TAAT - Merah >> disuruh maksimal kuota 10, dia melanggar malah 12, penegakan hukum, pendekatan end of pipe - Hitam >> disuruh maksimal kuota 10, dia uda melanggar misalnya instalasi pengelolaan limbahnya rusak, jadinya ga mungkin bisa mengolah limbah, penegakan hukum, pendekatan end of pipe Tapi PROPER terkadang dianggap kurang kredibel, misalnya Freeport dapat warna emas, Lapindo antara biruhijau >> kadang memang rada ngaco dan “dipermainkan” sih Menteri bilang dapet merah/hitam gausa diberi sanksi karena ini sukarela. Ya salah lah yang sukarela kalo dapet hijau atau emas, karena merah hitam kan pelanggaran, ya ga sukarela lah, tetap harus dikasih penegakkan hukum. “Kalau beli kertas cek kayunya dari mana. Mau kayunya dari hutan alam yang dilindungi?” – AGW

 KULIAH VII - HAK GUGAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP  13 Oktober 2015 - Andri Gunawan Wibisana Pengertian Dasar Sengketa Conflict is the open expression of disagreement (Carpenter & Kennedy, 1988) Conflict is a clash of interest, values, actions, or directions (Edward De Bono, 1985) Dispute: unmanaged (escalated) conflict (Carpenter & Kennedy, 1988) SUMBER SENGKETA/JENIS PERKARA Berdasarkan Keputusan MA No. 36 Tahun 201337 - Pencemaran air akibat berbagai kegiatan sektor pembangunan - Pencemaran udara dan gangguan akibat kegiatan sektor pembangunan - Pengolahan limbah B3 tanpa izin, tidak mengelola limbah B3, impor limbah, dsb - Pencemaran air laut dan atau perusakan laut - Kerusakan lingkungan illegal logging dan pembakaran hutan - Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambahgan dan illegal mining - Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembakaran lahan usaha perkebunan ilegal - Pelanggaran tata ruang yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan - Penangkapan ikan secara illegal, unreported, and unregulated (IUU Fishing) UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup38 Setiap sengketa wajib didahului penyelesaian di luar pengadilan, kalau kedua pihak bilang gagal baru deh masuk pengadilan. Makanya jarang sekali terjadi penyelesaian di pengadilan. PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN (Pasal 84 UU PPLH) Ada beberapa jalan keluar: Primary

37 38

Download http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt52a18d63b87fa/node/lt52a18c6d9cb00 Download http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c3c65e761e53/node/13511, adalah UU yang pertama kali mengatur tentang lingkungan hidup di Indonesia


13


1. Ajudikasi39 >> Arbitrase 2. Non-Ajudikasi40 a. Negosiasi b. Mediasi c. Konsiliasi d. Konsultasi e. Penilaian/pendapat4 ahli f. Evaluasi netral dini (early neutral evaluation) >> oleh ahli g. Pencarian fakta netral (neutral fact-finding) >> oleh penyidik, general Secondary 1. Mini Trial41 2. Mediasi Arbitrase 3. Ombudsman42 Latar Belakang Dikembangkannya ADR (Alternative Dispute Resolution) - Ketidakpuasan terhadap proses pengadilan yang memakan waktu relatif lama, mahal, dan sulit - Penylesaian sengketa melalui pengadilan menimbulkan perasaan bermusuhan di antara para pihak - Adanya budaya musyawarah yang telah dikenal dalam berbaga masyarakat - Penyelesaian bersifat win-win solution - Memperhatikan aspek substantif, prosedural dan psikologis Analisis dari Sudut Pandang Ekonomi Ronald Coase >> jika transaction cost = 0 (para pihak bisa bargain) maka hasil yang dicapai akan optimal. Ini tidak mempedulikan pertanggungjawaban perdata seperti apa, rule of law seperti apa, ataupun rule of property rights.43 Misalnya saat tanah kita tercemar, kita sepakat melalui penyelesaian di luar pengadilan. Lalu kita minta ganti rugi dengan dilakukannya tindakan tertentu, lalu pencemar mau juga. Nggak peduli pencemar salah atau nggak selama dia ganti kerugian yang saya derita, ya saya bodo amat yang penting dia tanggung jawab atas kerugian yang saya derita. Kadang ada yang nggak minta duit, selama dia mau mengolah limbah yang dia buang ya selesai perkara. Pasal 85 UU PPLH >> penyelesaian di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana >> intinya ADR nggak berlaku buat tindak pidana lingkungan Ada SKB 3 Menteri yang mengatur katanya ada restorative justice bisa diselesaikan tanpa pidana. Bisa berlaku nggak buat sengketa lingkungan? Nggak bisa lah enak aja, UU PPLH aja udah bilang kalau pidana ga berlaku penyelesaian sengketa di luar pengadilan. >> Pasal 85 ayat (2) Pemerintah nggak berfungsi sebagai mediator, hanya memfasilitasi saja. Agak aneh sebenarnya kalau pemerintah menjadi mediator. Kalau saya melaporkan ada kasus pencemaran dan usaha maksimum yang mereka lakukan adalah menjadi mediator dalam suatu mediasi, itu kan aneh. Mereka tahu ada pencemaran, mereka tahu siapa pencemarnya, masa diam saja? Dimana posisi pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan? 39 40 41

42 43

Ada pihak ketiga yang berwenang memberikan putusan Pihak ketiganya hanya menjadi fasilitator para pihak Terdiri dari wakil/decision maker para pihak dan hakim paralel, lalu berdasarkan preliminary evidence, diuji pembuktian dan nanti akan ketahuan yang kira-kira menang. Hybridnya terlihat dari pada pihak yang masih bsia melanjutkan k e proses ajudikasi Lembaga pengawas pelayanan publik, http://www.ombudsman.go.id/ Ini adalah pendekatan analisa ekonomi terhadap hukum, Ronald Coase merupakan salah satu tokohnya, terkenal dengan Coase Theorem-nya yang mendeskripsikan efisiensi ekonomis dari alokasi suatu sumber daya ekonomi pada saat terjadinya eksternalitas.


14


Contoh Kali Surabaya, di hulunya jadi suaka ikan. Jadi bersih kali di Surabaya itu. Bandingkan dengan Bandung di Ranca Ekek. Yang membedakan adalah perlakuan aparat di kedua kota itu. Aparat di Bandung maksimum menjadi mediator, aparat di Surabaya maksimum memberikan sanksi administratif bahkan diseret ke pengadilan. LSM yang ngurus kali di Surabaya bahkan mendapatkan penghargaan internasional. “Citarum itu sungai paling tercemar di dunia. Saya heran sama masyarakat di sekitarnya bisa kuat tinggal disitu, padahal bau banget itu” - AGW Salah satu faktor mengapa kasus Lapindo berlarut-larut penyelesaiannya adalah karena tidak pernah kasusnya dibawa ke pengadilan. Masyarakatnya nggak mau menggugat. Dipaksakan penyelesaian di luar pengadilan pula. Nggak bisa selesai itu kalau kayak gini terus. Sementara di dalamnya ada banyak “permainan” Negosiasi Tanpa pihak ketiga

Mediasi Pihak ketiga yang netral dan tidak punya wewenang untuk memutus

Arbitrase Pihak ketiga yang punya wewenang untuk memutus

Perbandingan UU lama dengan UU baru tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan UU No. 4 Tahun 1982 Wajib Dilakukan tim tripartit (korban, pencemar, pemerintah) Pasal 20 ayat (2)

UU No. 23 Tahun 1997 Sukarela Dilakukan arbiter atau mediator Pasal 31-33

UU No. 32 Tahun 2009 Sukarela Dapat menggunakan jasa arbiter atau mediator Pasal 85-86

GUGATAN LINGKUNGAN Ada kasus tahun 1998 kebakaran hutan di Medan, mirip-mirip sekarang deh pokoknya di Riau, dsb. Ada Ormas Pemuda Pancasila yang melakukan gugatan ke perusahaan-perusahaan yang disinyalir menimbulkan kebakaran hutan, dan mereka menang. Perusahaan harus membayar 20M sebagai ganti rugi. Kalau perusahaan tersebut banding, kira-kira menang nggak? Harusnya bisa menang, karena ada salah penerapan hukum disini. - Ganti rugi 20M bayar ke siapa? Ormasnya? - Apakah ormas tadi bertindak sebagai salah satu organisasi lingkungan yang menggunakan hak gugat organisasi lingkungan? Dari namanya sih nggak juga lah ya masa Pemuda Pancasila bergerak di bidang lingkungan? - Selain itu hak gugat organisasi lingkugan hidup tidak dapat memintakan ganti rugi, lantas mengapa ini dapat dikabulkan? - Class action bisa? Bisa kalau dia si Pemuda Pancasila ini menempatkan diri sebagai korban (atau kalau dia memang korban). Masalahnya dalam kasus ini nggak ada prosedur class action, hakim nggak menjelaskan ini gugatan biasa atau gugatan class action. CLASS ACTION Dalam kasus Mandalawangi, ada longsor di Garut. Kasus ini terkenal karena untuk pertama kalinya gugatan class action menang. Korbannya ada sekitar 3 desa. Perbandingannya dengan kasus kebakaran hutan korbannya bisa jutaan. 1. Anggota Kelompok (Penggugat Pasif, identified maupun unidentified) ada perkiraan jumlah korban (yang akan dikonfirmasi setelah putusan) 2. Ada kesamaan fakta dan kesamaan hukum antara korban/penderita kerugian 3. Ada Wakil Kelompok (Penggugat Aktif) yang memenuhi syarat kelayakan wakil (adequacy of representation)


15


4. Kuasa Hukum (tetap butuh surat kuasa khusus) tapi untuk anggota kelompok yang pasif tadi tidak perlu surat kuasa 5. Pengadilan Class Action Opt In >> kalau mau masuk musti ngomong Opt Out >> nama sudah terdaftar, nggak bilang keluar (diem aja), ya tetep dianggap masuk Indonesia menganut Opt Out, seharusnya ini ditentukan oleh hakim Kalau jumlah korbannya identifiable lebih baik Opt In (kata AGW) Fokusnya adalah bagaimana mengurangi free rider44 CITIZEN LAWSUIT45 Hak Gugat Warga Negara, yaitu suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum ,de gan mengatasnamakan kepentingan umum, dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajibanhukum oleh pemerintah atau organisasi lingkungan hidup tidak menggunakan haknya untuk menguggat (Keputusan MA No. 36/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup) - Tergugatnya siapa? Pemerintah - Kepentingan umum meliputi kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat banyak dan atau pembangunan di berbagai bidang - Penyelenggaraan kepentingan umum merupakan tugas pemerintah Dasarnya karena ada hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak tsb dapat dipertahankan di pengadilan terhadap siapapun yang kita pikir melanggar hak kita atas lingkungan hidup yang baik. PERBANDINGAN HAK GUGAT >> slide pak Harsanto lengkap banget yang ini, jangan percaya punya gw, sesat ntar Hak Gugat Perorangan - Siapa yang bisa menggugat? Siapapun yang menjadi korban. - Siapa yang bisa digugat? Siapapun. - Apa yang bisa diminta? Apapun. Class Action - Siapa yang bisa menggugat? Korban, diwakili oleh wakilnya yang juga korban - Siapa yang bisa digugat? Siapapun - Apa yang bisa diminta? Ganti rugi dan perintah pengadilan Hak Gugat Pemerintah - Siapa yang bisa menggugat? Pemerintah, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup (Kementrian Lingkungan Hidup, dsb) - Siapa yang bisa digugat? Siapapun - Apa yang bisa diminta? Ganti rugi dan kerugian lingkungan hidup (Pasal 90 dan penjelasannya) Hak Gugat LSM - Siapa yang bisa menggugat? LSM yang bergerak di bidang lingkungan, syaratnya ada kok lihat di UUnya - Siapa yang bisa digugat? Siapapun - Apa yang bsia diminta? Hanya perintah pengadilan Citizen Lawsuit - Siapa yang bisa menggugat? Siapapun - Siapa yang bisa digugat? Pemerintah - Apa yang bisa diminta? Hanya perintah pengadilan

44

45

Orang yang entah memang rugi atau tidak, tapi ikut masuk ke dalam suatu gugatan Class Action untuk turut menikmati keuntungan apabila gugatannya menang, tetapi menghindari biaya litigasi Belanda = Actio Popularis, kalau di common law lazimnya digunakan istilah citizen lawsuit


16


Dasar Hukum Citizen Lawsuit Keputusan MA No. 36 Tahun 2013 - Di Indonesia belum ada pengaturannya - Hakim tidak boleh menolak perkar ayang diajukan berasalan belum ada hukumnya (UU Kekuasaan Kehakiman) - Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (UU Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) - Pasal 28 UUD 45, Pasal 65 UU PPLH - Hakim menggali hukumnya dari masyakarat (UU Mahkamah Agung) - Ratifikasi instrumen internasional seperti Covenant on Civil and Covenant Rights melalui UU 12/2005 dan Covenant on Economical, Social, and Ciltural Rights melalui UU 11/2005 - Putusan MA tentang perkara yang diajukan berdasarkan gugatan warga negara Kasus perubahan iklim pertama di Asia ada di Kalimantan Timur >> Kasus Warga Samarinda melawan Walikota Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan DPRD Kota Samarinda.46 Gugatan diajukan ke PTUN menggunakan hak gugat citizen lawsuit. Perkaranya adalah mengenai tambang batubara yang menghasilkan gas metana saat eksplorasi dan pembakaran yang sangat dominan, juga menghasilkan emosi karbondioksida yang menimbulkan efek buruk terhadap perubahan iklim. Persyaratan Citizen Lawsuit (Keputusan MA 36/2012) - Penggugat adalah satu orang atau lebih WNI, bukan badan hukum - Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara - Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum - Objek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum BAHAN DISKUSI 1. Apakah kegiatan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di provinsi Sumsel, Jambi, Kalteng, dan Riau merupakan sengketa lingkungan hidup? Ya itu merupakan sengketa lingkungan hidup. 2. Dalam hal apa kejadian kebakaran hutan dan lahan di atas menjadi sengketa lingkungan hidup? Kalau dibilang PMH harus dibuktikan membakarnya memang secara melawan hukum, misalnya membuka lahan dengan cara membakar. 3. Jenis hak gugat apa yang dapat digunakan oleh korban asap untuk memulihkan hak-haknya yang dilanggar dan menuntut kerugian? Class action, citizen lawsuit, hak gugat pemerintah juga bisa. “Ada gugatan nih, kita semua korban longsor di Mandalawangi. Riyo mau menggugat atas nama korban longsor Mandalawangi, pake gugatan class action. Kemudian Saya nggak mau, nggak percaya sama dia. Saya lakukan opt out, yang lain percaya ya diem aja. Bener ternyata dugaan saya si Riyo ini dodol. Kalau dia kalah saya masih boleh gugat nggak?” - AGW47 RPPLH >> Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Definisi? - Siapa yang buat? Kewenangan di tingkat Pusat/Daerah? - Hubungannya dengan instrumen lain?

46

47

http://www.mongabay.co.id/2013/06/24/warga-samarinda-ajukan-gugatan-perubahan-iklim-dampak-batubara/ pada tanggal 9 Desember 2015, pukul 20.49. Silakan cari tahu sendiri jawabannya, gw juga bingung soalnya, harusnya sih bisa tapi gatau deh


diakses

17


Fungsi RPPLH kaitannya dengan instrumen lain (ada 8) yaitu Inventarisasi, Ekoregion, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), Tata Ruang, KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), Pemanfaatan, dan Daya Dukung RPPLH menjadi dasar dan terintegrasi dengan RPJM/RPJP Peraturan Terkait Informasi Mandatory Disclosure >> kewajiban membuka informasi Peraturan Terkait Control of Misleading Information >>bagaimana pemerintah mengontrol informasi yang menyesatkan Pasal 68 >> buka-bukaan sistem informasi Mandatory Disclosure >> Pasal 68 huruf a UU PPLH Contoh informasi yang wajib yang harus ada di label: - Label halal - Nutrition facts - Expired date - Sertifikasi legalitas kayu Yang nggak wajib, voluntary: - No animal products - No animal testing Control of Misleading Information >> Pasal 113 UU PPLH Campur tangan 1 >> Regulasi Campur tangan 2 >> Standard Campur tangan 3 >> Perizinan Sebenernya semuanya ga boleh buang limbah sembarangan, jadi musti ada izin. BAKU MUTU Ada 3 standard, dimulai dari yang paling rendah campur tangannya - Target standard (Stream Standard/Ambient Standard), menjelaskan yang diinginkan UU, target yang ingin dicapai, sangat general, tidak terkait perilaku seseorang. Dalam konteks LH, kualitas LH apa yang diinginkan >> inilah yang dimaksud baku mutu. Ambient quality standard, hanya menentukan target. Kondisi ini rusak, kondisi ini sehat, contoh kelas pada air, kelas 1 terbaik, kelas 4 terburuk. - Performance Standard (Effluent Standard), Atau Emission Standard, Emission Limit Value. Kualitas limbah yang kita buang ke media lingkungan. Ini mengatur kualitas minimum apa yang harus dipenuhi oleh apa yang kita buang ke lingkungan, berapa maksimal unit limbah yang boleh dibuang ke lingkungan, harus diolah dulu, dsb. Secara tidak langsung mengatur apa yang kita lakukan. Mengatur perilaku seseorang, mulai banyak campur tangannya. Misal pabrik tekstil harus ada instalasi pembuangan limbah. - Specification Standard. (AGW – Product Standard). Requirement tertentu. Ini sudah banyak campur tangannya. Pasal 20 UU PPLH nggak menjelaskan mana yang Baku Mutu Target, mana yang Baku Mutu Performance, dsb. Fungsinya untuk menentukan kapan terjadinya pencemaran. Dibikin tolok ukur. Lewat batas = terjadi pencemaran, kurang dari batas berarti nggak ada pencemaran. Kalau turun standardnya berarti ada pencemaran. Standard apa yang dipakai? Baku mutu ambientnya, kalau turun berarti ada pencemaran. Tidak semua baku mutu digunakan untuk menentukan pencemaran


18


Knalpot mobil. Kalau baku mutu emisi dilampaui apakah langsung bisa dituduh pencemaran? Nggak dong, nggak terima karena bukan si Conrad doang. Kalau baku mutu ambien udara yang turun baru bisa dipakai buat menentukan ada pencemaran atau nggak. Yang diukur lingkungannya. Kalau standard lingkungannya turun berarti menunjukkan pencemaran Kalau yang diukur apa yang kita buang tidak menunjukkan pencemaran. Yang dibuang harus memenuhi kualitas tertentu, kalau dilanggar pun belum tentu lingkungannya buruk PP Perlindungan Air No. 82 Tahun 991 PP Perlindungan Udara No. 42 Tahun 1999 PP Perlindungan Laut 1999 Kapan izin lingkungan ini jadi ukuran menteri, kapan gubernur, kapan walikota/bupati Kaitannya dengan yang mengeluarkan AMDAL, UKL/UPL Kalau AMDAL persetujuannya yang ngeluarin badan penilai provinsi, izinnya ya gubernur, kalau badan penilainya pusat, izinnya ke menteri. Gitu aja, simpel. AMDAL >> lihat dari badan penilainya UU 1997 tidak ada badan penilai, berhenti di provinsi. Sekarang sampai kabupaten/kota. PP 27/2012 Pasal 48 ayat (2) >> Izin PPLH yang sebelumnya (izin pembuangan limbah, dsb dari UU 1997) dicantumkan di dalam Izin Lingkungan Izin PPLH ada apa saja dan dikeluarkan dimana? Izin limbah cair, bupati walikota, dsb >> cari, hapalin. “Makanya baca, kalau kuliah nyatet” – Conrado Maximanuel Cornelius Analisa Resiko, KLHS >> yang dilihat dan dinilai adalah niatnya pemerintah. KLHS dibuat oleh pemerintah, Pasal 15 UU PPLH KLHS kalau yang bikin menteri jadi nggak masuk akal. Tata ruang dievaluasi pemerintah. Tata ruang pengaturannya bentuknya PP. Menteri menilai PP ini nggak masuk akal. KLHS – RPPLH, diukurnya dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kalau belum ada RPPLH ngukurnya pakai daya dukung dan daya tampung. RPPLH menggantikan daya dukung dan daya tampung lingkungan Pasal 12 ayat (1) UU PPLH tentang Pemanfaatan Prakteknya KLHS (abal-abal) sekarang dibuat oleh menteri. Harusnya didasarkan pembuatannya melalui PP, lah PP nya belum ada. Masa menteri berani menilai tata ruang? Nggak mungkin. Repotnya ini sudah dipraktekkan. RPPLH, Ekoregion, Inventarisasi, KLHS, sampai sekarang belum ada bentuknya. PP nya belum ada semua. Pasal 126 >> harusnya semua PP udah ada dari 2010. AAU >> Assigned Amount Unit48 (hasil dari Emission Trading) Adalah jatah emisi hasil dari mekanisme Emission Trading. ET adalah mekanisme yang hanya dapat diikuti oleh negara Annex 1. Dalam hal ini sebuah negara Annex 1 dapat melakukan “perdagangan emisi” dengan negara Annex 1 lainnya. Negara Annex 1 yang membeli kredit dari negara Annex 1 lainnya dapat menggunakan kredit hasil pembeliannya ini untuk memenuhi penurunan emisinya. Sedangkan negar Annex 1 yang menjual kreditnya, maka kredit yang dijual tersebut akan dihitung sebagai emisi dari negara tersebut. Selain jatah emisi berupa AAU, kredit yang dapat dijual adalah kredit removal units (RMUSs) yaitu kredit dari penurunan emisi melalui sektor alih guna lahan dan kehutanan (Land Use, Land Use Change, and Forestry – LULUCF), ERU yaitu kredit dari hasil proyek JI, dan apa yang disebut “hot air”

48

Andri Gunawan Wibisana, op.cit., hlm. 6.


19


ERU >> Emission Reduction Unit49 (hasil dari Joint Implementation) Yaitu kredit hasil kerja sama Joint Implementation. Pada mekanisme JI, sebuah negara Annex 1 dapat bekerja sama dengan melakukan investigasi bagi upaya penurunan emisi di negara Annex 1 lainnya. Kerja sama ini akan menghasilkan kredit berupa Emission Reduction Unit (ERU). Pada jenis kerja sama lainnya, sebuah negara Annex 1 dapat langsung membeli ERU yang dihasilkan oleh sebuah proyek penurunan emisi di negara Annex 1 lainnya. Pada dasarnya ERU dapat dimiliki oleh negara Annex 1 yang melakukan investasi, dan kemudian digunakan untuk pemenuhan komitmen negara tersebut atau untuk dijual dalam pasa Emission Trading. CER >> Certified Emission Reduction50 (hasil dari Clean Development Mechanism) Yaitu k penurunan emisi hasil dari Clean Development Mechanism (CDM). Pada mekanisme CMD, sebuah negara Annex 1 dapat melakukan investasi pada upaya penurunan emisi, baik penurunan pada sumber emisi maupun melalui pendanaan program penghijauan (aforestation ann reforestation) di negara-negara nonAnnex 1 yaitu negara berkembang seperti Indonesia. Proyek penurunan emisi yang disetujui kemudian akan diberikan kredit penurunan emisi (CER). Di samping memberikan pendanaan pada proyek penurunan emisi, sebuah negara maju dapat juga langsung melakukan pembelian terhadap penurunan emisi yang sudah disertifikasi (CER). Oleh negara Annex 1, CER tersebut kemudian akan dikonversi menjadi AAU dan digunakan untuk pemenuhan komitmen mereka atau diperjualbelikan kembali pada pasar Emission Trading.

 KULIAH VIII - PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI  27 Oktober 2015 – Andri Gunawan Wibisana Analisis Kasus - HAN >> Newmont Batu Hijau - Perdata >> Kallista Alam - Pidana >> Adei Plantation “Dalam analisis, kalau saya memberikan 3 artikel, ya ketiganya harus dipakai sebagai sumber referensi, karena dari situlah saya memberikan nilai. Tambahan lain boleh saja tapi artikelnya harus ada.” – AGW Ketika saya menerangkan instrumen ekonomi, saya juga menerangkan beberapa pendekatan, salah satunya adalah control yang saya sebut sebagai instrumen paling tua. Itulah yang kita sebut dengan kata lain penegakan hukum administrasi. Penegakan hukum bukanlah satu-satunya cara untuk menuju compliance. Tujuannya adalah agar orang taat terhadap hukum. Penegakan hukum bisa membuat orang taat terhadap hukum. Maka disebut necessary (perlu) tapi bukan sufficient (syarat yang cukup). Penegakan Hukum >> Instrumen Penaatan Lainnya >> Instrumen Ekonomi & Insentif Lainnya, Edukasi (Pembinaan), Naming & Shaming. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupan penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi Penegakan Hukum Lingkungan, Administasi >> Perdata >> Pidana Baku mutu menjadi alat ukur yang penting untuk upaya preventif. Logikanya dengan kita menciptakan ketaatan orang terhadap pembuangan limbah, maka kita bisa berharap pencemaran tidak terjadi. Kalau sudah terjadi bagaimana? Mulai masuk ke perdata dan pidana.

49 50

Ibid., hlm. 6-7. Ibid., hlm. 7.


20


Logika perdata hanya bisa menggugat ketika terjadi kerugian (1365 BW) maka hanya bisa secara represif karena menunggu setelah terjadinya pencemaran. Common Law kita bisa menggugat akan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian. Di Indonesia beberapa hakim cenderung melihat kalau tidak ada kerugian nyata, kita tidak bisa menggugat. Injunction di Indonesia (pemikiran umum praktisi hukum) tidak bisa berdiri sendiri, bahkan kadang diterjemahkan sebagai putusan sela, padahal seharusnya perintah pengadilan. Injunction harus dikaitkan dengan ganti rugi. Ini yang wajib ada kalau kita gugat. Common Law sudah biasa tanpa ganti rugi karena hanya minta perintah pengadilan. Saya ingin perdata tidak hanya berfungsi represif saja tapi juga preventif. Praktisi banyak yang bilang kalau preventif pakai administrasi dong, padahal belum tentu ada efeknya. Kasus kapas trasngenik ditolak oleh hakim karena belum ada kerugiannya. Intinya preventif di Indonesia itu sulit, bukan karena UU melarang tapi memang mindset praktisinya yang sulit berubah. Jangan sampai penegakan hukum (terutama administrasi dan perdata) hanya sebagai upaya represif karena bisa juga digunakan sebagai upaya preventif. UU No. 23 Tahun 1997 penegakan pidana sebagai ultimum remedium UU No. 32 Tahun 2009 penegakan pidana tidak selalu sebagai ultimum remedium Administratif Perdata Pidana

Pengawasan penaatan terhadap persyaratan dalam izin dan kewajiban per UU an (prevention/before the fact) Korektif, memulihkan hak-hak seseorang yang dilanggar sehingga mengakibatkan kerugian melalui pemberian ganti kerugian (kompensasi) Memberikan efek penjeraan (general atau specific deterrent, meskipun nggak selalu pidana) melalui hukuman badan atau denda (orang dan korporasi)

Misalkan saya punya motor harga 10 juta, dicuri. Kalau penyelesaiannya perdata, begitu ketangkep orangnya apa yang dilakukan? Dibalikin motornya ke saya. Kira-kira kalau kayak gitu pesannya apa buat calon pencuri lainnya? Ya mencuri aja, kalaupun ketangkep tinggal balikin. Harus ada yang lebih dari sekedar mengembalikan kerugian, dan nilai yang lebih itu nggak bisa di perdata. Jangan sampai ongkos tindak pidana lebih rendah daripada benefit tindak pidana.51 “Ini sama kayak usulan DPR adanya pengampunan untuk koruptor. Pesannya berarti ayo korupsi toh kalau ketangkep kan ntar diampuni.” – AGW Kalau ada 1 step diambil misal adminsitrasi, maka itu yang harus dikerjakan. Di Indonesia prinsip-prinsip seperti itu tidak ada yang mendalami. Nggak jelas kapan suatu tindakan harus dikenai administrasi, perdata, atau pidana. “Kalau kalian mau jadi doktor seru tuh bikin penelitian tentang ini.” – AGW PRINSIP POKOK PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI 5 Prinsip Pokok - Penegakan hukum administasi sebagai pencegahan - Pelaksanaan penegakan hukum administrasi merupakan kewajiban pusat dan daerah - Pendelegasian kewenangan dan penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup - Kewenangan step in pemerintah pusat terhadap ranah kewenangan daerah - Jenis-jenis sanksi administrasi 51

Logikanya nyuri itu kan ada resikonya. Jangan sampai resikonya itu kecil, cuman sekedar ngembaliin barang curian? Ya semua orang jadi maling. Maka harus dibuat resikonya besar, kalau ketangkep selain harus ngembaliin motornya ntar dia dipenjara 20 tahun misalnya. Mikir semua deh itu maling.


21


Dalam menjatuhkan sanksi, tidak ada kewenangan yang didelegasikan. Jadi siapa yang menjatuhkan sanksi? Menteri dan Pemda >> cari pasalnya di UUPPLH. Untuk pengawasan ada Menteri dan Pemda, tetapi bisa didelegasikan ke pengawas. Ada bentuk lain dari kewenangan atribusi >> step in52 Pengawasan dianggap sebagai tulang punggung dari penegakan hukum administrasi. Minggu lalu saya katakan ada command and control, ada perintah dan pengawasan. Mengapa harus diawasi pelaksanaannya? Menjamin ketaatan, supaya kalau ada yang nggak taat langsung kasi sanksi. Kalau nggak diawasi sama aja bohong. Kalau ada peraturan, izin, denda dsb. lengkap sekali tapi nggak diawasi buat apa? Cuma buat nyari duit aja, buat lingkungan hidup nggak ada manfaatnya. Perangkat Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup - Izin yang didayagunakan - Persyaratan dalam izin - Mekainsme pengawasan penaatan - Keberadan pejabat pengawas untuk memantau - Sanksi administrasi Second Line Inspection Kalau pemda secara sengaja nggak menerapkan sanksi administrasi padahal itu kewenangannya, maka menteri lah yang memberi sanksi. Lihat pengawasan lapis (Pasal 73)53 dan pengawasan hukum lapis kedua (Pasal 77) Contoh pelanggaran yang bisa kena pidana lingkungan >> Pelanggaran baku mutu dsb, Perusahaan yang beku/dicabut izinnya masih bisa kena pidana. Bagi perusahaan, pencabutan izin mirip dengan hukuman mati untuk manusia. Mirip dengan blacklist. Kenapa sampai dicabut? Karena ada paksaan dari pemerintah yang tidak dilaksanakan. Pasl 80-81 UU PPLH >> baca, itu bukan denda administratif tapi uang paksa (dwangsom) Uang paksa adalah ganti dari paksaan pemerintah, ganti dari pelanggaran. Uang Paksa + Paksaan Pemerintah = boleh Nggak boleh ada kumulatif sanksi bila sanksinya sejenis. JENIS-JENIS SANKSI ADMINSTRASI >> Teguran Tertulis | Paksaan Pemerintah | Pembekuan Izin Lingkungan | Pencabutan Izin Lingkungan Tujuan Sanksi Administrasi - Melindungi LH dari pencemaran dan perusakan LH - Menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan LH - Memulihkan kualitas LH akibat pencemaran dan/atau perusakan LH - Memberi efek jera (deterrent effect) bagi penanggung jawab usaha Ada 3 jenis sanksi di HAN - Reparatoir, pemulihan dari pelanggaran tertib hukum Contohnya paksaan pemerintah >> tujuannya menghentikan pelanggaran - Punitief, sanksi yang sifatnya menghukum, memberikan penderitaan tambahan Contohnya denda54 - Regresif, mengembalikan posisi hukum ke sebelumnya

52 53 54

Memberikan pengawasan atau sanksi terhadap kegiatan yang sebenarnya bukan kewenangan dia. Dilakukan oleh pemerintah pusat apabila terjadap pelanggaran serius yang dilakukan kegiatan/usaha Naik kereta ga bayar, ketangkep, tiket commuter line cuma 2k, plus denda 50k sebagai penderitaan tambahan


22


Contohnya pencabutan izin55 Di Indonesia paksaan pemerintah bentuknya hanya surat, nggak ada tindakan nyata >> ini keliru Prasyarat Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi PPLH = 3A + 1 - Ability to detect, kemampuan untuk mendeteksi - Ability to respond, kemampuan untuk merespon, ditekankan setelah terdeteksi harus ada respon - Ability to punish, kemampuan untuk menghukum, jangan sampai orang lebih suka diberi sanksi daripada taat, sanksi harus jauh lebih besar ongkosnya dibandingkan ketaatan56 - Ability to build perception, kemampuan untuk membangun persepsi.57 Lantas persepsi ini dibentuk melalui apa? Praktek tegas penegakan hukumnya! Singapura kalau ada buang sampah sembarangan langsung ditindak. Indonesia? Boro-boro ditindak, bisa jadi penegak hukumnya malah ikut-ikutan buang sampah sembarangan.

 KULIAH IX - PENEGAKAN HUKUM PERDATA  3 November 2015 – Andri Gunawan Wibisana Unsur PMH (based on fault) menurut Moegni Djojodirdjo Perbuatan Melawan Hukum - Bertentangan dengan hak orang lain - Kewajiban hukumnya sendiri - Kesusilaan yang baik - Keharusan dalam pergaulan masyarakat Salah (schuld) yang oleh pembuat UU diartikan sebagai - Pertanggungjawaban atas perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan - Kealpaan, sebagai lawan dari kesengajaan - Sifat melawan hukum Kesalahan diartikan sebagai >> sifat melawan hukum. Hubungannya dengan pembuktian berarti unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan >> sudah terbukti dengan adanya unsur melawan hukum. Tapi kalau mengartikan kesalahan seperti pidana (dolus dan culpa) sama nggak? Tidak. Strict liability = pertanggungjawaban tanpa kesalahan Rumusan kesalahan secara subjektif (perlu dibuktikan kesalahannya) dan objektif (tidak perlu dibuktikan kesalahannya, kalau udah melawan hukum otomatis udah salah) Kerugian (schade) + Kausalitas (antara PMH dan Kerugian) Di mana letak strict liability? Munir Fuady Suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku PMH tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum Dari pendapat Munir Fuady, dapat disimpulkan bahwa unsur strict liability (liability without fault) - PMH 55 56

57

HAN nggak menjelaskan apakah punitief boleh diterapkan bersama dengan regresif Singapura dan Indonesia, sama-sama ada sanksi kalau buang sampah sembarangan. Tetapi mengapa Singapura jarang ditemui orang buang sampah sembarangan dibanding Indonesia? Karena Singapura penegakan hukumnya tegas, setelah ada detection langsung ada respond dan kena punishment. Indonesia? Hahaha Kalau ditelusuri dari filsafatnya ini dari Jeremy Bentham, Panopticon. Seolah-olah ada banyak mata, gambarannya menara pengawas yang tinggi di tengah-tengan penjara. Supaya muncul persepsi bahwa penghuni penjara ini sedang diawasi supaya taat, behave, dsb. Kenapa? Karena dia tahu sedang ditaati. Catatannya adalah memangnya benar ada pengawas disana? Belum tentu, tapi yang penting dia sudah merasa diawasi dan taat.


23


- Kesalahan - Kerugian - Kausalitas Dalam SL (Strict Liability) Penggugat masih harus membuktikan bahwa Tergugat melakukan PMH, kerugian, dan kausalitas. Yang dihilangkan hanya unsur kesalahannya saja. Apa bedanya dengan tort?58 Non-contractual liability/torts: - Negligence >> based on fault (duty, breach of duty, damage, causation) - Nuisance (invasion of one’s interest in the private use and enjoyment of land or invasion of common rights of the general public >> intentional nuisance: failure to prevent nuisance, negligent nuisance: unreasonable act resulting in nuisance - Trespass: direct and physical interference with one’s property >> intentional conduct: intentional act that interferes one’s property, no need to prove damage - Strict Liability: liabilty without fault KASUS FORD PINTO, Ada cacat sedikit di bensin dan pembakarannya >> gampang meledak. The Restatement (second) of Torts 519 (1) One who carries on an abnormally dangerous activity is subject to liability for harm to the person, land, or chattels of another resulting from the activity, although he has exercised the utmost care to prevent the harm >> Meskipun tidak melawan hukum, tetap bertanggung jawab atas kerugian, jika kegiatannya bersifat abnormally dangerous activity Ada 2 pandangan Tidak melawan hukum >> karena sudah sangat hati-hati Melawan hukum >> karena secara luas memang melawan hukum kalau ada kerugian Unsur SL apa yang harus dibuktikan oleh penggugat? Pasal 88 UU PPLH >> Membuktikan bahwa kegiatan tergugat termasuk ke dalam abnormally dangerous activity (kualifikasi dalam pasal adalah “menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan”) Menurut The Restatement (second) of Torts 520, ADA diukur berdasarkan: - Existence of a high degree of risk of some harm to the person, land, or chattels of others - Likelihood that the harm that results from it will be great - Inability to eliminate the risk by the exercise of reasonabe care - Extent to which the activity is not a matter of common usage - Inappropriateness of the activity to the place where it is carried on - Extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes Jika unsur terbukti, menurut EC Green Paper on Remedying Environmental Damage, penggugat masih harus membuktikan >> that the damage was cause by someone’s act Artinya penggugat masih harus membuktikan: - Kerugian - Kausalitas antara kegiatan seseorang dengan kerugian yang dideritanya. Kesimpulan >> PMH tidak perlu dibuktikan (PMH = fault) - Munir Fuady keliru menafsirkan strict liability - Apakah hanya Munir yang salah? >> seluruh FH di Indonesia salah sebenernya. - Bagaimana kita menyusun posita dan petitum?

58

Secara umum dalam hukum Indonesia, tort diterjemahkan sebagai perbuatan melawan hukum


24


-

Bagaimana menyusun gugatan strict liability? Jika gugatan didasarkan pada strict liability, apakah pernah diajarkan membuat posita dan petitum yang berbeda?

Resiko muncul kerugian akan tetap ada, resiko tidak dapat dihilangkan dengan kehati-hatian, contohnya nuklir itu tadi. Dengan berbagai syarat ketat, kehati-hatian, dsb apakah kemudian resiko kebocorannya menjadi 0%? Tentu tidak. Mau hati-hati kayak gimana pun kalau nanti akhirnya bocor tetap bisa kena pertanggungjawaban >> itulah strict liability Setelah ADA, masih harus membuktikan = kerugian + kausalitas >> ini unsur yang sama dengan gugatan PMH nya, masalahnya yang hilang unsur melawan hukumnya, padahal gugatannya PMH >> ini yang bikin orang bingung semua, gugatannya PMH tapi unsur melawan hukumnya hilang karena nggak perlu dibuktikan dalam gugatan SL Bagaimana membuktikan menggunakan B3, atau menghasilkan limbah B3, atau menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan? Prof. Koesnadi >> Menggunakan B3 - Permenkes 453/1983 - Lampiran PP No. 74 Tahun 2001 ada daftar B3 - PP No. 18 Tahun 1999 jo. PP No. 85 Tahun 1999 udah diganti yang terbaru PP No. 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B359 Menghasilkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan? >> berarti ada strict liability - Wajib ada AMDAL nya - Daftar kegiatan wajib AMDAL >> Permen LH No. 11 Tahun 200660 Wajib AMDAL >> Pasti kena strict liability. Kalau nggak wajib AMDAL kena strict liability nggak? Apakah tidak? >> Logika itu yang digunakan oleh Lapindo, karena Lapindo nggak wajib AMDAL (kegiatannya eksplorasi) Lapindo dalam pembelaannya seolah-olah menyatakan ini pendapatnya Koesnadi, padahal nggak, alhasil Lapindo menang dalam gugatan v. Walhi. Makanya di UU PPLH baru (2009) diubah jadi menimbulkan ancaman serius (diadopsi dari abnormaly dangerous activity) Pasal 35 ayat (2) UUPLH Penanggung jawab bisa lepas jika pencemaran disebabkan:61 - Adanya bencana alam atau perang - Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia - Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Pasal 88 UU PPLH tidak mengandung alasan pengecualian pertanggungjawaban Bagaimana jika ternyata sengaja dihilangkan? (pembuat UU memang ingin agar tergugat tetap bertanggung jawab) Lalu itu strict liability atau absolute liability? Absolute harusnya memang ga ada defense = SL + Tanpa Defense Bonine & McGarity, strict liability under CERCLA, however is not absolute, there are defenses for causation solely an act of God, an act of war, or acts or omissions of a third party Berdasarkan penelitian terhadap tekanan dari gempa dan tekanan di lokasi lumpur Lapindo Tekanan dari gempa Jogja terhadap Lapindo = setara langkah kaki orang dewasa 59 60 61

www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/produkhukum/PP%20Nomor%20101%20Tahun%202014_0.pdf Download http://www.cifor.org/ilea/ina/Database/LH/Permen_11_2006_jenis_usaha_wajib_amdal.pdf Hanya terhadap defense inilah Tergugat dapat lepas dari SL, maka Tergugat yang perlu membuktikan bahwa terjadi hal-hal tersebut.


25


Tekanan dari bor Lapindo = setara 150 ekor gajah Masih percaya kalau lumpur Lapindo adalah efek dari bencana alam?62 Pembuktian Bencana Alam di AS (Act of God) harus memenuhi 3 + 1 kriteria yaitu: - Extraordinary (kejadiannya haruslah luar biasa) - Unprecedented (belum pernah terjadi sebelumnya) - Unforeseeable (tidak dapat diperkirakan)  Free from Human Intervention Tapi yang paling penting untuk dibuktikan adalah free from human internvention Sekalinya ada perbuatan manusia = gugur defense Act of God-nya, dan Tergugat harus membuktikan semua unsur diatas supaya dapat lepas dari pertanggungjawaban Indonesia sebaliknya, perbuatan manusia mau kek gimana tapi kalau ada Act of God nya, gugur semua alasan karena perbuatan manusia, lepas tanggung jawab deh Kasus Reaktor Nuklir Fukushima di Jepang >> ganti rugi Kalau Fukushima di Indonesia = bisa lepas kalau based on UU Nuklir Indonesia, kalau gempa bisa lepas dari pertanggung jawaban Peraturan MA mengatur kerusakan yang disebabkan pihak ketiga atau force majeur bisa jadi pembelaan (ada defense) Hakim ngikut mana? UU atau Peraturan MA? Ya MA lah. Jadi SL di Indonesia tetap ada defense force majeure Tapi kemudian kriteria force majeur ini apa saja? >> ini yang harusnya dijelaskan, semacam ada kriteria Act of God di USA Berarti MA menganggap: - SL sebagai bagian dari pembuktian - Masih ada defense tapi terbatas pada Kegiatan tergugat tidak menggunakan B3, menghasilkan B3, atau tidak menimbulkan ancaman yang serius >> tidak kena SL - Pencemaran/kerusakan tidak disebabkan oleh kegiatan tergugat tapi oleh pihak ketiga/force majeur Teori Pertanggungjawaban dan Pembuktian untuk pelaku yang banyak  Jika kerugian indivisible (gak bisa dibagi-bagi, kontribusi X berapa, Z berapa, Alam berapa, gatau bagaimana membaginya) Teori tentang Aggregate Responsibility 1. Joint and Several Liability (JSL) Joint Liability >> kalau pelakunya ada 5, gugat semua, harus 5-5 nya, yang tanggung jawab bayar 100 juta cukup 1 aja bisa tanggung renteng, 100 juta dibagi 5 orang, masing” menanggung 20 juta. Several Liability >> kalau pelakunya 5 gugat 1-1, 100 juta masing” 2. Concerted Action (CA) Pertanggung jawabannya tanggung renteng juga, tapi ada perbedaan. Lebih karena ada kerjasama kalau CA >> harus membuktikan ada kerjasama, kalau JSL nggak perlu 3. Alternative Liability (AL) (Summers v. Tice)63

62

63

Dalam salah satu konferensi di Afrika Selatan yang dihadiri ahli-ahli geologi dan membahas mengenai kasus Lapindo, saat itu ada pertanyaan mengenai apakah lumpur Lapindo adalah efek dari bencana alam atau ulah kelalaian dari Lapindo sendiri. 90% dari ilmuwan-ilmuwan yang hadir menjawab bahwa lumpur adalah hasil dari pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo. Lucunya 10% sisanya yang menyatakan bahwa Lapindo adalah hasil bencana alam, ternyata mayoritas adalah orang-orang Indonesia sendiri Case brief http://www.lawnix.com/cases/summers-tice.html


26


Summers berburu bareng Tice dan Somonson, trus matanya kena peluru tapi gatau peluru dari Tice atau Somonson. Akhirnya yang digugat Tice (salah satu diantara keduanya).64 4. Enterprise Liability (EL) Nggak kecatet hahaha 5. Market Share Liability (MSL) (Sindell v. Abbott Laboratory) >> obat DES Tergugat (bisa 1 tergugat) bertanggung jawab untuk keseluruhan kerugian 

Jika kerugian divisible atau bisa dibagi 1. Proportional liability (nggak all or nothing, sesuai proporsina) 2. Apportionment (tergantung seberapa besar kontribusi kesalahannya) Beban pembuktian pada Tergugat

Pasal 35 ayat (2) UU PPLH bukan pembuktian terbalik, SL nggak pakai pembuktian terbalik Res Ipsa Loquitur >> pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan, tapi kesalahan diasumsikan sudah terbukti sehingga tidak perlu lagi membuktikan kesalahan (unsur kesalahan dianggap sudah terbukti) >> based on fault tapi diasumsikan kesalahannya (dalam arti objektif) sudah terjadi, terbukti. Kerugian diasumsikan terjadi hanya kalau melawan hukum. Oleh hukum, Tergugat lah yang satu”nya pihak yang bisa mencegah PMH, kalau muncul kerugian sudah diasumsikan ada PMH dari Tergugat. Ada pembuktian terbalik untuk unsur fault. CATATAN TAMBAHAN TERKAIT COST-BENEFIT ANALYSIS Option Value >> nilai karena mencadangkan lingkungan hidup supaya bisa dipakai di kemudian hari, kaitannya dengan hak opsi. Hak opsi, seharusnya bisa pakai hutan X, tapi sekarang ga bisa karena udah gundul. Itu ada nilainya. Bedanya seperti orang tidak makan karena puasa dan orang tidak makan karena tidak punya uang. Orang yang tidak makan karena puasa masih punya pilihan untuk makan atau tidak makan sedangkan yang tidak makan karena tidak ada uang tidak punya pilihan untuk makan. Konstruksi itulah yang digunakan untuk menjelaskan hak opsi. Vicarious Value >> lingkungan baik kita jaga ada nilainya bukan untuk kita tapi untuk orang lain, belum tentu kita yang pakai, bisa jadi orang lain yang pakai, dan itu ada nilainya. Contohnya siapa disini yang anti hukuman mati? Pasti ada kan? Tidak pernah ada alasan anti hukuman mati karena siapa tahu saya yang dihukum mati nanti. Siapa disini yang setuju penjara kita diperbaiki supaya lebih manusiawi. Alasannya bisa bermacam-macam tapi pasti tidak ada yang berkata ya siapa tahu nanti saya masuk penjara, biar penjaranya sudah bagus, nyaman. Tidak ada. Itulah vicarious value, sesuatu yang baik ya memang baik. Used Value and Existence Value >> nilai lingkungan itu ada hanya bila berguna bagi manusia. Intrinsic Value >> lingkungan hidup tetap ada nilainya meskipun tidak berguna bagi manusia, jadi ukurannya bukan manusia. Persoalan = tidak semuanya ada harganya, tidak semuanya tersedia di pasar Lantas metodenya bagaimana? Salah satunya dengan memaparkan price, tapi terbatas hanya untuk vicarious value. Hedonic Price

64

Pertanyaannya adalah, apakah gugatan seperti ini dapat diterima di Indonesia? Tidak bisa. Pakainya pembuktian terbalik, silakan Tice dan Somonson buktikan bahwa peluru yang mengenai Penggugat (Summers) bukan berasal dari mereka, sehingga dapat lepas dari pertanggungjawaban.


27


Pantai yang bersih, indah, ada nilainya? Nggak ada. Tapi bisa dihargai dengan menggunakan barang lain. Ada 2 kamar hotel yang persis sama, satu menghadap ke jalan, satu menghadap ke pantai. Mana yang lebih mahal harga sewanya? Beda kan harganya? Itu hedonic price. Yang membedakan adalah pantainya. Travel Cost Misalnya binatang-binatang di taman safari atau taman nasional. Cara menghitung nilainya bagaimana? Berapa banyak orang disana, berapa lama mereka berjalan, berapa tiket masuk, berapa harga yang rela orang korbankan untuk sampai disana kalau macet, dsb. Harga yang dikeluarkan orang untuk mencapai taman nasional, itulah nilai taman nasional tsb. Benefit Transform (?) I’m lost, gila susah banget nyatetnya… ampun… Willingnes To Pay (WTP) People’s willingness to pay to avoid something they don’t like >> berapa banyak anda mau bayar supaya kondisi UI makin bersih? (Biasanya sih dikit mau bayarnya) Willingness To Accept (WTA) People’s willingness to accept compensation to tolerance something they don’t like >> berapa banyak kita mau dibayar jika kondisi UI menjadi buruk? (Biasanya sih mintanya banyak) Ketika ditanya WTP yang ada di pikiran manusia pasti terpengaruh income consent. Nggak mungkin mau bayar sesuatu yang nilainya lebih dari pemasukannya, 100rb, 300rb, dsb Ketika ditanya WTA yang ada di pikiran manusia income consentnya hilang, langsung keluar nilai 50 juta, 1 milyar, dsb.65 Dalam persidangan hal ini sering terlihat dalam kesaksian ahli. Kalau ahli ekonom untuk perusahaan pasti biaya ganti ruginya dikecilin nilainya, kalau ahli untuk korban pasti bakal digedein. Konstruksinya menggunakan WTP dan WTA diatas. Lantas mana yang seharusnya dipakai? “Berdasarkan ideologi UUD 45, kalau kita percaya lingkungan itu adalah suatu hak, maka yang dipakai harusnya WTA. Kalau WTP berarti kita menganggap lingkungan bukan hak.” - AGW

 KULIAH XI - PENEGAKAN HUKUM PIDANA 10 November 2015 – Mas Achmad Santosa Penegakan hukum lingkungan yang paling penting justru di penegakan hukum administrasi. Kalau dijalankan sangat kuat dan konsisten punya potensi besar untuk mencegah terjadinya pencemaran, kerusakan, dsb. Penegakan hukum perdata juga penting kalau membicarakan kerugian, biasanya kerugian ada yang mengalami dan ada yang menjadi korban. Sekarang membicarakan penegakan hukum pidana yang paling diukur masyarakat. Penegakan hukum dinilai berhasil oleh masyarakat apabila ada pidananya. Ini pandangan yang hidup di masyarakat. Bahwa masyarakat ingin melihat bagaimana negara bisa menjerat pelaku perusakan lingkungan, tidak hanya pelaku fisiknya melainkan juga korporasinya, spesifik lagi perusahaan kelapa sawit, HTI, bahkan sampai bisa menjerat pimpinan perusahaannya. 65

Ini nanti belajarnya di analisa ekonomi terhadap hukum, termasuk penjabaran diatasnya terkait efisiensi, eksternalitas, sampai cost-benefit analysis dari suatu peraturan yang dibuat. Seru banget loh.


28


Penegak hukum administrasi >> belum tentu yang mengeluarkan izin, tapi memang teorinya seperti itu meskipun pada prakteknya sedikit berbeda. Penegak hukum perdata >> aparaturnya hakim, yang punya hak gugat = korban bisa , kalau penggugatnya pemerintah ya jaksa pengacara negara. Penegak hukum pidana >> enforcement officernya bisa penyidik polisi, PPNS, jaksa, hakim, dsb. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Secara Umum Sejauh mana? Efektivitas diukurnya dari jera atau tidak (detterent) >> cari tahu specific detterent dan general detterent Tips mengerjakan UAS, kuasai betul UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembahasan Penegakan Hukum Pidana  Penyidik  Pelaku  Teori Pemidanaan Korporasi dalam Pidana Lingkungan  Karakteristik Tindak Pidana Lingkungan  Macam Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia Permasalahan penyidik >> semakin sedikit yang mau terjun ke lapangan mengemban jabatan fungsional.66 Kadang banyak yang pinter-pinter penyidiknya begitu terjun ke jabatan fungsional yang dicari adalah cepat naik pangkat dan mendapatkan jabatan struktural.67 Bagaimana memberikan tunjangan jabatan fungsional, karena sekarang PPNS banyak mengejar jabatan struktural. Kalau perlu jabatan fungsional tunjangannya lebih besar dari jabatan fungsional. PPNS68 kalau menangkap butuh bantuan kepolisian SKP269 >> Jaksa, deponeering70 SP371 >> Polisi, penyidik Alat bukti paling penting di lingkungan hidup >> keterangan ahli, karena highly scientific Secara UU PPLH, Subjek hukum pidana adalah orang dan korporasi72 Korporasi ini bisa: - Pemberi perintah - Badan hukum >> manajemen, bukan pemimpin korporasinya - Pemimpin korporasi >> entitas tersendiri yang bisa dipidana Anda harus tahu kapan pelaku fisik diseret, pemberi perintah diseret, badan hukum diseret, pemimpin korporasi diseret, dsb. Pertimbangannya seharusnya berbeda semua73

66

67

68 69 70

71 72

73

Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu, untuk yang turun langsung ke lapangan, misalnya penyidik lapangan Jabatan yang berada di struktur, bisa dikatakan petinggi-petinggi yang bekerja di belakang meja, tidak turun langsung ke lapangan, semacam mandornya lah Penyidik Pegawai Negeri Sipil, penyidik yang bukan berasal dari kepolisian Surat Ketetapan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pengesampingan perkara demi kepentingan umum, disebut juga seponering. Contoh penggunaan hak ini adalah dalam kasus Bibit-Chandra (cicak lawan buaya) saat petinggi-petinggi KPK ditetapkan sebagai tersangka. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dimana hal ini merupakan penyimpangan dari KUHP yang tidak mengakui subjek hukum korporasi. Nggak masalah sih (asas lex specialis) karena memang sekarang bergeser pandangannya dimana berbagai UU mulai menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana, misalnya UU Tipikor, UU PT, dst. “Putusan Pidana Kallista Alam kurang baik di bagian pertimbangan hakimnya karena masih memidanakan korporasi dengan pertimbangan seolah-olah korporasi adalah pelaku lapangan, padahal seharusnya pemidanaan korporasi menggunakan teori


29


MA akan segera mengeluarkan corporate criminal responsibility >> Kejaksaan malah sudah ada Lihat ketentuan Pasal 116 ayat (1) dan (2) UU PPLH Korporasi nggak bisa dipenjara, cuma bisa didenda, itupun nggak sama dengan denda individu karena diperberat 1/3 Kondisi atau Syarat Memidanakan Korporasi a. Power (de jure/de facto) b. Acceptance - Merupakan kebijakan perusahaan >> kebakaran hutan - Kurang pengawasan (manajemen yang buruk) >> Kasus Leeuwarden Power >> kalau punya kekuatan untuk mencegah, melarang, tapi tidak melakukan dan akhirnya kejadian maka bisa kena. Tetapi kalau bilang jangan, melarang, dan tidak diindahkan bawahannya tetap dilakukan, dia bisa bebas Acceptance >> sudah beberapa kali hadir dalam rapat dan menandatangani kontrak pembukaan lahan, mengalokasikan anggaran menggunakan pembakaran, ada tanda tangannya, maka bisa kena juga, sebagai corporate directors Ada kriteria perbuatannya di Perja No. 28 Tahun 2014 Kalau korporasinya kena, pengurusnya belum tentu bisa kena. Ada kriteria perbuatan pengurus yang bisa ikutan kena, di perja ada juga KRITERIA SLAVENBURG Prasayarat Pemidanaan Pimpinan Korporasi - Pemimpin korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya de jure maupun de facto powerful) - Pemimpin tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi Kesimpulan >> Fungsionaris/pimpinan korporasi yang bersangkutan secara sadar mendukung atau mempromosikan illegal behavior Pidana Kallista Alam yang kena korporasi, tetapi pertimbangannya seperti kalau memidanakan pelaku fisik >> seharusnya tidak seperti itu, ini kan bahaya >> mungkin karena itulah akhirnya diterbitkan Perja yang mengatur pidana terhadap korporasi. GAGASAN TINDAK PIDANA KORPORASI Paradigma dalam hukum pidana yang pada awalnya menganut prinsip bahwa “badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana oleh karenanya tidak dapat dihukum” (societas delinquere non potest) Sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi di belahan dunia, gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dna pertumbuhan ekonomi di mana korporasi banyak berperan dalam mendukung atau memperlancar kejahatan tersebut Karena perkembangan dan pertumbuhan korporasi dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari subjek hukum perdata menjadi subjek hukum pidana 178 perusahaan penangkapan ikan di Indonesia hanya 1-5% yang murni dimiliki Indonesia. Sisanya dimiliki Thailand, Taiwan, dsb. Kejahatan perikanan sudah transnasional.74

74

pertanggungjawaban korporasi, bukan menggunakan teori seolah-olah korporasinya lah si pelaku lapangannya.” – Mas Achmad Santosa Ini yang ngomong ketua satgas illegal fishingnya langsung, Mas Achmad Santosa. Beliau tangan kanannya Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.


30


Apa yang membedakan tindak pidana korporasi 23/1997 dan 32/2009? Korporasi sebagai legal person merupakan subjek hukum yang dapat dipidana, Pasal 45 dan 46 UU PLH merupakan rumusan yang sejalan dengan Pasal 51 KUHP Belanda 32/2009 perumusannya lebih lengkap karena ada pidana tambahan/tindakan tertib, juga memberikan penjelasan tentang kriteria pengenaan hukuman terhadap korporasi Di Belanda, penerapan prinsip ultimum remedium saat ini sudah mulai ditinggalkan penggunaannya. Prinsip ultimum remedium75 vs premium remedium76 Rene Seerden dan Michiel Heldeweg In recent years, this perspective on penal law as an ultimum remidium has become less dominant. The public prosecutor is more active and increasingy makes it his/her own provisions. One of the main reasons for this change of heart is possibly the fact that at this moment most of the administrative action in the field of environmental law, law making, licensing, etc is complete (sudah dilakukan tapi tetap saja tidak ada efek jera) and the enforcement state has reached and needs to be activated on all fronts77 >> termasuk mengabaikan prinsip ultimum remedium Penegakan pidana duluan bisa nggak? Bisa saja. Tetapi hati-hati kalau langsung diterapkan administrasi, perdata, dan pidana secara bersamaan. Confiscate dulu aja semua. Penegakan hukum terutama oleh negara terhadap korporasi nggak hanya sekedar chase the suspect tapi juga chase the assets Teori Pemidanaan Korporasi >> PDF dari AGW + handout Tetapi ada pengecualian di Pasal 100 UU PPLH

 KULIAH TERAKHIR (REVIEW)  8 Desember 2015 – Andri Gunawan Wibisana UAS materinya setelah UTS, tapi banyak materi yang terkait dengan bahan sebelum UTS Pertanggungjawaban Korporasi Bukan teori mana yang paling tepat, tapi tergantung kasusnya. Gunakan teori sesuai dengan tepat/tidaknya diterapkan dalam suatu kasus TEORI PEMIDANAAN KORPORASI 1. Respondeat Superior (Vicarious Liability) – VL Mensyaratkan ada tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan, tindak pidananya harus lengkap, unsurnya terpenuhi Syaratnya ada di dalam lingkup kerja78 >> atasannya bertanggung jawab (sekarang bahkan tidak hanya pimpinan organisasinya, tapi juga organisasinya bertanggung jawab) >> harus berada dalam lingkup kerja, dan on behalf of corporation (untuk kepentingan korporasi)79

75 76 77

78

79

Pidana sebagai last resort atau obat terakhir Pidana sebagai tindakan pertama dan utama Rene Seerden dan Michiel Heldeweg, Public Environmental Law in the Netherlands 2nd ed., (Enschende: University Twente, 2002), hlm. 32. Tidak berarti bahwa tindakan pelaku dilakukan atas dasar instruksi atau persetujuan atasan. Tetapi cukup merupakan tindakan yang dilakukan di dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan (within the area of operations that has been assigned) Kalau di Perancis harus untuk kepentingan ekonomi. Di Inggris ada beberapa kasus yang bahkan sebenarnya tindakan tersebut merugikan perusahaan, tapi tetap bisa dituntut vicarious liability >> akhirnya banyak dikritik. Kalau di Belanda, Jerman, Indonesia, USA, diartikan sebagai tindakan yang menguntungkan korporasi


31


Kalau ada pelanggaran terhadap lingkup kerja diluar otoritas (misal melanggar SOP, melanggar perintah) >> atasan bisa tidak bertanggung jawab Kalau syarat-syarat diatas terpenuhi, masuklah korporasi ini bertanggung jawab Pasal 118 UU PPLH, ada penjelasan >> mereka yang dipidana haruslah memiliki power dan acceptance >> rujukan terhadap kriteria Slavenburg yang dipakai di Belanda untuk menentukan VL di Belanda (atasan punya power tapi tidak digunakan dan tindak pidana tetap terjadi) 2. Direct Liability (Identification Theory) – DL Kasus Tesco Supermarket (Tesco Supermarket Ltd v. Nattrass) Ada supermarket yang punya cabang banyak. Salah satu kepala cabang menjual barang yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan. Terjadilah tindak pidana Kalau dilakukan oleh orang dengan posisi cukup tinggi, maka si pelaku tindak pidana tidak bertindak atas nama korporasi, tindakannya = tindakan korporasi itu sendiri >> inilah yang kemudian disebut dengan DL (korporasi bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, bukan atas tanggung jawab bawahannya)80 >> yang diuji adalah apakah Seseorang merepresentasikan “the directing mind and will of the company”81 Pertanyaannya pelaku tersebut haruslah memiliki jabatan yang cukup tinggi, nah jabatan yang cukup tinggi (high ranking officer) ini seperti apa? Kriterianya bagaimana? Merujuk di negara lain sudah ada, tetapi di Indonesia? Kasus Adei Plantation >> kepala cabang termasuk dalam high ranking officer, kalaupun Shuvaran nyleneh pun tetap bisa kena. Lord Reid dalam Tesco Supermarket Ltd. v. Nattrass “Normally the board of directors, the managing director, and perhaps other superior officers of company carry out the function of management and speak and act as the company. But the directors may delegate some part of their functions of management giving to their delegate full discretion to act independently of instructions from them (the directors)” Little dan Savoline, sebagaimana dikutip oleh Sjahdeni, menjelaskan bahwa syarat di dalam identification doctrine ini adalah: - Perbuatan pegawai yang menjadi “directing mind” korporasi haruslah termasuk dalam kegiatan (operation) yang ditugaskan kepadanya - Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi - Tindak pidana tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan manfaat bagi korporasi Kritiknya >> kalau pelakunya bukan atasan, nggak bisa pakai DL 3. Delegation Principle – DP Kalau UU telah memberikan kewajiban kepada orang tertentu dan kemudian oleh UU pelanggaran terhadap kewajiban itu dianggap sebagai tindak pidana. Orang yang punya kewajiban bertanggung jawab secara penuh Contoh Kasus Allen v. Whitehead Seorang pemilik café mendelegasikan kekuasaannya kepada seorang manager untuk mengelola café tersebut. Kepada manager tersebut, pemilik café menginstruksikan agar tidak mengizinkan café tersebut digunakan sebagai tempak berkumpulnya prostisusi sesuai dengan Metropolitan Police Act 1839 (melarang prostisusi)

80

81

Lord Reid dalam Tesco Supermarkets Ltd v. Nattrass “A living person has a mind which can have knowledge or intention or be negligent and he has hands to carry out his intentions. A corporation has none of these... Then the person who acts is not speaking or acting for the company. He is speaking as the company and his mind... is the mind of the company...” Di Australia dan New Zealand, “directing mind of company” ini disebut sebagai “controlling officers”, yaitu seseorang yang berpartisipasi di dalam pengawasan korporasi dalam kapasitasnya sebagai direktur, manager, sekretaris, atau pegawai lain yang setingkat


32


Manager melanggar instruksi tersebut, tetapi pemilik tetap dianggap bertanggung jawab melanggar Metropolitan Police Act, karena dianggap telah memberikan delegasi kepada manager Baik tindakan maupun mens rea pelaku, dapat dikenakan kepada pemegang izin, sebagai konsekuensi dari delegasi yang dilakukannya82 Mirip dengan Vicarious Liability (sama-sama diperlukan mens rea pada orang pelaku). Bedanya adalah bahwa dalam vicarious liability tidak terjadi pelanggaran atas perintah atasan. Menurut Pinto dan Evans, pemidanaan berdasarkan prinsip pendelagasian bersifat personal (bukan vicarious), karena yang dianggap melanggar kewajiban adalah pemilik izin (orang yang mendelegasikan) 4. Aggregation Model – AM Pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada penjumlahan (aggregation) dari “state of mind” atau “culpability” dari tiap individu yang mewakili korporasi (representatives)83 Contoh Kasus: US v. Bank of New England - Ada aturan bahwa terdapat kewajiban dari bank untuk memberikan laporan apabila bank melakukan transaksi mata uang melebihi batas tertentu - Seorang pegawai mengetahui aturan ini, tetapi tidak mempedulikannya (karena tidak tahu ada transaksi yang melebihi batas). - Pegawai lain mengetahui ada transaksi ini, tetapi tidak tahu adanya aturan tentang pelaporan Kesimpulan - Bank (perusahaan) dianggap tahu semuanya, karenanya dianggap bertanggungjawab atas kegagalan melakukan pelaporan84 Contoh Lain - Ada manager pengelolaan limbah, dia tahu perusahaan mendapat sanksi administrasi karena adanya “saluran siluman” - Direkturnya beralasan bahwa dirinya tidak tahu kalau perusahaan ada praktek melanggar hukum. Saya juga tidak tahu bahwa perusahaan telah memperoleh sanksi adminstrasi. - Korporasi bisa dipidana, karena apa yang tidak diketahui direktur, korporasi dianggap tahu. Direktur mengakui ada pelanggaran SOP oleh anak buah Kalau pelaku faktual dijerat nanti seperti kebakaran hutan (orang kampung yang membakar ditangkap, kalau korporasinya nggak ditangkap ya nanti kayak Indonesia), menurut AGW harus keduanya yang dijerat pidana. 5. Corporate Culture – CC Pendekatan ini memfokuskan pada kebijakan korporasi yang mempengaruhi cara korporasi menjalankan usahanya Korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana pegawai, apabila pegawai ini meyakini bahwa orang yang memiliki kekuasaan di dalam korporasi telah memberinya wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut

82

83

84

Delegasi disini dalam konteks mempercayakan kepada orang lain, sehingga akibat dari perbuatan orang lain ini menjadi tanggung jawab si pemberi delegasi (mirip mandat pada konsep HAN), Lord Parker: prinsip delegasi digunakan hanya jika diperlukan pembuktian mengenai mens rea Agregasi ini tidak berarti benar-benar menjumlahkan semua pikiran, tetapi adalah membandingkan pikiran satu orang dengan orang lainnya. Ajaran ini mulai mengarah pada lahirnya pertanggungjawaban korporasi yang bersifat organisasional (dalam ajaran sebelumnya, pertanggungjawaban lahir dari pertanggungjawaban atas tindakan individual)


33


Koporasi yang bertanggung jawab. Tunjukkan setidaknya ada perbuatan berulang untuk menunjukkan culturenya85 Tan Kee Jong >> pakai VL Adei Plantation >> pakai CC Strict Liability Pasal 88 UU PPLH hanya untuk perdata Buktikan dulu: 1. Bahwa tindakan tergugat abnormaly dangerous activity (ADA) Pasal 88 UU PPLH, tunjukkan bahwa dampaknya menunjukkan ancaman serius86 2. Ada kerugian yang ditimbulkan 3. Kerugian tersebut diakibatkan abnormaly dangerous activity tersebut (kausalitas) Kesimpulannya, SL tetap membutuhkan pembuktian87 Pendapat Keliru tentang SL NHT Siahaan, dia bilang SL adalah pembuktian terbalik, ya keliru lah. Siapa yang membuktikan ADA, kerugian, dan kausalitas? >> Penggugat Ada pendapat SL disamakan dengan Res Ipsa Loquitur88 >> Sepanjang Penggugat membuktikan ada kerugian akibat tindakan Tergugat, maka Tergugat bertangung jawab, kecuali dia bisa membuktikan kalau tidak bersalah Dalil bencana alam >> Act of God, syaratnya 4, kumulatif kemungkinan besar keluar di soal UAS (ada di bagian penegakan hukum perdata) KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA LINGKUNGAN Abstract Endangerment >> Pasal 109 UU PPLH Pelanggaran terhadap syarat-syarat administrasi, misal melanggar baku mutu emisi, tidak laporan, membakar lahan, ini semua sudah tindak pidana, yang dipidana bukan pencemarannya tetapi pelanggaran terhadap administrasinya. Syaratnya ada pelanggaran terhadap syarat-syarat administrasi (delik formil) nggak butuh akibat. Disebut juga administrative dependent crime, bergantung dari ada tidaknya syarat administrasi. Maka bisa saja terjadi tindak pidana tanpa adanya pencemaran disini. Pasal 100 UU PPLH Concrete Endangerment >> Pasal 108 UU PPLH Tidak hanya pelanggaran administrasi saja tapi sudah ada sedikit ancaman, contoh antara tidak pakai helm dan melewati batas kecepatan (sama-sama melanggar) yang concrete adalah melewati batas kecepatan, lebih konkrit lebih dekat dengan akibatnya yaitu kecelakaan, dibandingkan dengan tidak pakai helm (delik formil juga) UU baru nggak ada, UU lama ada. Administrative dependet with illegal emissions Serious Environmental Pollution

85

86

87

88

Culture disini dalam artian kebiasaan yang sudah terjadi berulang di korporasi, misalnya korporasi menginstruksikan pegawainya untuk membuang limbah di sungai sembari mengatakan kalau perbuatan tersebut tidak apa-apa, tidak masalah, dsb. Membuka lahan gambut berbeda dengan membuka lahan biasa (nggak pakai B3 di Pasal 88 UU PPLH). Membuka lahan gambut saja sudah berbahaya, melepaskan emisi, menjadi daerah yang rentan terhadap kebakaran, sudah pasti ekosistemnya rusak >> ini sudah termasuk dalam tindakan abnormaly dangerous activity. Boleh nggak? Boleh, lawful, tapi bukan berarti tindakan tersebut menjadi no risk at all. Logikanya sama seperti mau bangun reaktor nuklir. UU membolehkan, tapi resikonya pasti tetap ada mau seaman apapun. Karena ada yang bilang SL adalah pertanggungjawaban tanpa pembuktian, SL tanpa perlu pengadilan , SL hanya untuk laut, orang Unpad ini yang bilang, ngaco semua. Ada juga yang bilang kebakaran hutan nggak bisa SL karena nggak menghasilkan B3 di Pasal 88 UU PPLH, makin ngaco semua. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, tetapi kesalahan diasumsikan sudah terbukti sehingga tidak perlu lagi membuktikan kesalahan


34


Perbuatan mengakibatkan atau menimbulkan resiko (ancaman) munculnya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang sangat serius. UU sekarang apabila menimbulkan pencemaran sudah bisa dipidana, nggak perlu ditunjukkan melanggar syarat administrasi atau sudah memenuhi, intinya bikin pencemaran sudah bisa dipidana. Yang dipidana adalah akibatnya, administrative independent >> ditunjukkan dengan tidak dimuatnya lagi unsur melawan hukum (dihilangkan dengan sengaja) Vague Norms Inggris & Belanda >> pelanggaran terhadap duty of care dipidana, Pasal 67 UU PPLH pasal karet karena nggak ada sanksinya Mens Rea89 Amanda Pinto >> hilangnya mens rea akan menjadi SL Tanya orang-orang pidana, ada SL di pidana, yaitu pidana tanpa mens rea Karena ada perbedaan konsep kesalahan (subjektif dan objektif) perdata dan pidana beda Pasal 108 dan 69 UU PPLH >> kayaknya sih perlu dibuktikan mens rea Pasal 100 UU PPLH >> nggak perlu dibuktikan dengan sengaja atau karena lalai, melampaui baku mutu ya udah termasuk tindak pidana Pasal 108 UU PPLH >> delik formil90 Membakar hutan saja tidak masalah sebenarnya, tapi membakar hutan untuk membuka lahan yang termasuk pidana91 Kalau lahan sudah terbuka, lalu membakar, bukan tindak pidana92 UU Perkebunan yang baru >> membakar hutan untuk membuka atau mengolah lahan bisa kena

PEMBAHASAN SINGKAT ANALISIS PUTUSAN PUTUSAN PTUN – Kasus Newmont Batu Hijau 1. Gema Alam nggak bisa jadi Penggugat karena bukan badan hukum. Pemda masih perdebatan karena merupakan badan hukum publik 2. Precautionary principle harus ada irreversible, lack of scientific evidence, dan pencegahan yang costeffective, itulah yang seharusnya dibawa Penggugat. Kalau nggak membuktikan tiga itu yang ngapain bawa-bawa precautionary principle 3. Lupa, kalau nggak salah kritik terhadap Hakim yang nggak mempertimbangkan PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pencemaran Laut, tapi malah pakai ketentuan di UNCLOS yang notabene berbeda termasuk di istilah dumpingnya dengan UU PPLH 4. Pengertian dumping di UU PPLH (pembuangan limbah ke lingkungan, bisa dari manapun, darat, laut, dsb) beda dengan di UNCLOS (dumping sekedar pembuangan limbah yang dilakukan dari laut ke laut) >> kurang relevan dengan tailing yang dilakukan menggunakan platform atau pipa dari darat, seharusnya pakai pengertian dumping di UU (Pasal 1 angka 24 UU PPLH). Selain itu Pasal 210 UNCLOS tidak dapat diterapkan karena khusus dari sudut pandang bagaimana negara berhak memanfaatkan 89

90 91

92

Mental state atau state of mind dari si pelaku, secara literal kalau di Indonesia disebut sebagai niat. Kadang disebut juga bahwa tindakan atau perbuatan fisik (actus reus) harus dibarengi dengan adanya niat atau kesengajaan (mens rea) sehingga dapat dikatakan ada kesalahan. Lamintang di pidana bilang mens rea sebagai unsur subjektif, akhirnya dapat dikatakan ada unsur kesalahan >> butuh rujukan lain, ini pendapat pribadi soalnya. AGW yang bikin rumusan pasalnya Ini adalah salah satu kelemahan dalam rumusan pasal UU PPLH, bahwa yang dipidana hanyalah pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kalau udah jadi perkebunan sawit lalu mau menanam kembali dengan cara membakar dulu sawit yang sudah ada? >> nggak termasuk rumusan “membuka lahan dengan cara dibakar” >> tidak dipidana, padahal bisa jadi menimbulkan efek yang sama dengan membuka lahan dengan cara dibakar seperti kabut asap. Inilah mengapa seringkali didalilkan kalau pembakaran yang terjadi bukan untuk membuka lahan. Kalau lahannya sudah dibuka, sudah ditanami sawit, lalu selesai panen dan mau replantting lagi apakah masih masuk dalam kualifikasi “membuka lahan dengan cara membakar”? kan lahannya sudah dibuka? Inilah yang kemudian menjadi kritik dan perbaikan dalam UU Perkebunan yang baru.


35


kekayaannya. Beda cakupan dengan Pasal 194 UNCLOS (umum, dari sudut pandang negara melindungi lingkungan) >> harusnya pakai konteks negara yang melindungi lingkungan PUTUSAN PERDATA – Kasus Kallista Alam 1. Pemisahan PMH dan strict liability (SL). PMH membuktikan kesalahan, SL kesalahan dianggap sudah terbukti sehingga hanya membuktikan bahwa tindakan tergugat adalah abnormaly dangerous activity (ADA), adanya kerugian yang ditimbulkan, dan kausalitas bahwa kerugian timbul akibat ADA tergugat 2. Unsur kesengajaan tidak perlu didalilkan, tetapi tetap didalilkan oleh penggugat dengan kesan untuk mendapatkan ganti rugi yang lebih besar. Tetapi oleh Hakim malah diputuskan ganti ruginya lebih kecil dari yang diminta Penggugat 3. Mandalawangi hubungannya dengan SL dan precautionary principle >> mengubah pertanggungjawaban dari PMH ke SL. Kalau Kallista Alam sudah jelas melanggar karena membuka lahan dengan cara membakar. Kalau mau merujuk Mandalawangi jadi kurang relevan 4. Baca sendiri di halaman 17-20 Pertanggungjawaban Perdata dan Pembuktian (softcopy penegakan hukum perdata) >> AGW 5. Precautionary principle pertama kali digunakan di Mandalawangi, ini rechtsvinding banget sih karena pada dasarnya itu adalah prinsip. 6. Penghitungan kerugian ini ada slide kuliah penegakan hukum perdata, tapi nggak terlalu banyak dibahas juga PUTUSAN PIDANA – Kasus Adei Plantation 1. Penentuan terdakwa Tan Kei Yoong >> berdasarkan Kriteria Slavenburg, ada power and acceptance, dsb. 2. Pasal 108 nggak bisa dipakai karena unsurnya tidak terpenuhi, terserah mau pakai teori yang mana (teori pemidanaan korporasi) asalkan ada dasarnya dan argumennya tepat. Kaitannya dengan penyertaan, sebenarnya nggak ada penyertaan, tapi jelaskan hubungannya antara Pasal 116 UU PPLH dan 55 KUHP 3. Uraikan dulu dakwaannya apa saja (ada 3, alternatif), jelaskan kenapa malah kena Dakwaan III subsidair, kaitannya dengan pembuktian 4. Lihat Pasal 108 UU PPLH, deliknya formil atau materil? Kalau formil mengapa yang dibuktikan malah akibatnya? Kritisi 5. Mens rea harus dibuktikan, tetapi itu konsep di common law yang memisahkan antara actus reus dan mens rea. Kalau di civil seperit Indonesia masuknya ke mana? Dolus? Culpa? Kesalahannya dimana?

Kritik, saran, masukan, atau sekedar mau gosip, contact me [email protected] / 085876391989


36

HUKUM LINGKUNGAN. Adrianus Eryan FHUI 2013 Juven Renaldi FHUI 2013

Recommend Documents