Made Chyntia (FHUI 2014) FIDUSIA

Made Chyntia (FHUI 2014)

FIDUSIA DEFINISI (berasal dari kata Fidus, yaitu “kepercayaan”). -

Perjanjian accessoir antara debitur dan kreditur

-

Isi: penyerahan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

-

Ketentuan: bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

-

Penyerahan

secara

constitutum

prosessorium:

penyerahan

dengan

melanjutkan penguasaan atas benda yang bersangkutan karena benda-benda tersebut memang masih berada di tangan debiturmaka fidusia disebut bezitloos pand (pand tanpa bezit)debitur bukan eigenaar atau bezitter, tapi houder/detentor. -

Jadi ada 2 perbuatan sekaligus: 1. Penyerahan secara kepercayaan, bukan secara fisik; 2. Pinjam pakai.

Pada dasarnya negara tidak berhak merampas karena penyerahannya dengan constitutum possesorium. Ketentuan jaminan yang ada pidananya adalah fidusia karena hak miliknya telah beralih. SEJARAH Dikenal di Romawi: 1. Fidusia cum creditore contractaperjanjian obligatoir: debitur mengalihkan kepemilikan dengan kesepakatan bahwa benda secara fisik masih dikuasai debitur

dan

kepemilikan

akan

dikembalikan

kreditur

ketika

hutang

dilunasipenyerahan hak milik ini adalah penyerahan hak milik yang sempurna. 2. Fidusia cum amico contracta: janji kepercayaan yang dibuat dengan seorang temanpater familias menitipkan harta dan familinya kepada teman. Teman akan mengembalikan kepemilikan ketika pater familias sudah kembali dari perjalananhampir sama dengan lembaga “trust”. Fidusia lahir untuk menutupi kekurangan gadaisyarat inbezitstelling (1152 (2) BW). Ternyata benda tersebut dibutuhkan debitur untuk menjalankan usahanya. Konstruksinya adalah debitur menjual ke kreditur dengan hak membeli kembali untuk menutupi perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan, barang tetap dikuasai debitur namun hanya sebagai pinjam pakai. Jika jangka waktu berakhir, debitur akan


membeli kembali barang yang kepemilikannya di kreditur namun masih tetap dalam penguasaan penjual itu. 1. Nederland “Boerbrouwerij arrest”: P.Bos vs Heineken. Jual beli inventaris cafe P.Bos yg dijadikan jaminan dengan hak membeli kembali, inventaris tetap dikuasai sebagai peminjam pakai. P.Bos PailitKurator menyita harta P.Bos tapi Heineken protesKurator berdalih bahwa jual beli dengan hak membeli kembali itu hanya pura-pura (gadai yang tidak sah)Heineken menggugat ke RechbankRechtbank

mengabulkan

kuratorHeineken

banding

ke

Hoogerechtsshofperjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalah sah dan memerintahkan kurator Bos menyerahkan inventaris cafe kepada HeinekenKurator kasasiputusan hoogerechtshof dikuatkan oleh Hoge Rad, dengan alasan: -

Tidak bertentangan dengan gadai, karena maksudnya memang bukan gadai;

-

Tidak bertentangan dengan paritas creditorum karena perjanjian itu menyangkut barang milik Heineken, bukan milik P.Bos;

-

Tidak merupakan penyelundupan yang tidak diperbolehkan;

-

Tidak bertentangan dengan kepatutan.

2. Indonesia BPM vs Pedro. Pedro meminjam uang ke BPM dengan jaminan mobilPedro lalai membayar. Fidusia lahir karena yurisprudensi (arrest): sebuah restoran yang memfidusiakan alat perlengkapan kantornya. Di BW hanya ada 2 bentuk jaminan: gadai (benda bergerak), hipotik (benda tetap). Benda bergerak harusnya dijaminkan dengan gadai. Karena semuanya adalah benda modal tapi kalau gadai harus inbezinstelling, maka kalau digadaikan maka ia tidak bisa berusaha lagi. Maka dibuat perjanjian dengan hak membeli kembalibarangnya beralih ke pembeli kemudian dipinjamkan dengan pinjam pakaisi penjual akan membayar cicilan itu, apabila lunas maka barang akan tetap ia miliki. Keputusan MA mengatakan bahwa ini adalah bentuk jaminan baru. Fidusia ini muncul karena perjanjian bahwa barang milik si debitur dijadikan jaminan pada kreditur tapi barang masih dipegang debitur (constitutum prosessorium)dengan kepercayaan. Kekurangan Fidusia dibandingkan dengan gadai adalah rawan terhadap itikad tidak baik dari debitur. Tapi di sisi lain Fidusia menjawab kelemahan dari gadai, yaitu syarat inbezitstellingharus diserahkan. Sebelum uu no 42: fidusia lahir sejak kesepakatan, setelah uu 42: setelah didaftarkan, dicatatat, dan dikeluarkan sertif. Setelah uu no 42: eksekusinya mudah. Syarat utama menjaminkan fidusia: harus bentuk akta otentik, bahasa indonesia, dan didaftarkan.


Belanda: fidusia itu sebenarnya adalah gadai. Gadai ada 2 gadai yang barangnya diserahkan dan yang tidak. Untuk kedepannya, fidusia hanya untuk barang bergerak yang didaftarkan (yang bersertifikat), sisanya pakai gadai. Pendaftaran fidusia didaftarkan ke kemenkumham. Bedanya dengan gadai: barang jaminannya tetap di debitur, tujuannya supaya walaupun ada hutang, debitur masih tetap menggunakan barang tersebut agar hasilnya bisa untuk bayar hutangnya terhadap kreditur. JAMINAN FIDUSIA (Pasal 1 sub 2) Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani ht/h. UNSUR JAMINAN FIDUSIA 1. Hak Jaminan dan Hak yang Diutamakan 2. Benda Bergerak 3. Benda Tidak Bergerak Khususnya Bangunan 4. Tidak Bisa Dibebani Hak Tanggungan 5. Sebagai Agunan 6. Untuk Pelunasan Suatu Hutang 7. Kedudukan yang Diutamakan BENDA/OBJEK FIDUSIA UUF: Adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang terdaftar maupun tidak terdaftar (termasuk saham dan surat-surat berharga), yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek (misalnya ruang/bangunan di atas tanah), hak pakai atas tanah negarapasal 1 (2) UUPA: asas pemisahan horizontaltanah dengan bagunan dan tanaman di atasnya bisa saja pemilikannya berbeda. Kalau pemilik bangunan dan tanah berbeda maka dia akan menjaminkan bangunannya dengan fidusia. Kalau mau jaminkan keduanya harus mengajukan persetujuan. UUF tidak menganut asas asesi (pelekatan). Bangunan adalah benda tidak bergerak

(Pasal

1

sub

2),

artinya

bersatu

dengan

tanahnya=benda

permanenbangunan bisa dijaminkan tanpa tanahnya Fidusia pesawat terbang: bukan objek fidusia, dilarang! Tapi tidak ada hipotik pesawat. Sekarang orang memfidusiakan bagian-bagian dari pesawat itu (misal: mesin).


CIRI FIDUSIA 1. AcessoirLahir

dan

berakhirnya

hak

milik

berdasarkan

kepercayaan

tergantung pada perjanjian pokoknya Perjanjian pokok: hutang piutang Perjanjian tambahan: perjanjian dengan jaminan fidusia sebagai haminan pelunasan hutang. 2. Sebagai jaminan pelunasan hutang KELEMAHAN FIDUSIA SEBELUM UUF 1. Tidak didaftarkan 2. Tidak ada asas publisitas dan spesialitas 3. Kemungkinan penyalahgunaan benda jaminanbisa mengadakan Fidusia ulang atau mengalihkannya kepada pihak lain 4. Penyusutan/berkurangnya nilai benda jaminankarena dipakai oleh pemberi fidusia atau karena jangka waktunya kurang diperhitungkan 5. Mengalami

kesulitan

dalam

pelaksanaan

eksekusikarena

tidak

ada

ketentuan lembaga eksekusi jaminan fidusia yang memberi hak kepada penerima fidusia untuk melakukan Parate Eksekusi. FIDUSIA MENURUT UUF 1. Pengertian 2. Objek Jaminan Fidusia 3. Ciri dan Sifat Jaminan Fidusia -

Jaminan kebendaan

-

Acessoir (Ps.4)

-

Droit de suite P3 bisa menuntut ganti rugi kepada debitur, tapi tidak boleh menghalanghalangi eksekusi oleh kreditur.

-

Droit de preference: hak didahulukan dalam hal pelunasan hutang dibanding kreditur lain

-

Constitutum prosessorium: pengalihan hak milik atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda yang bersangkutan

-

Jaminan pelunasan hutang: jika debitur wanpres, tidak bisa langsung dimiliki oleh kreditur. 1 (2): jaminan fidusia atas suatu benda adalah sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu 7: utang adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Utang yang pelunasannya daat dijamin dengan jaminan fidusia:


1. Utang yang telah ada 2. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu 3. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi -

Asas publisitas 11 (1): benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan untuk memenuhi asas publisitas sekaligus kepastian terhadap kreditur. 13 (1): pemohonnya adalah penerima fidusia, dilakukan di KPF (12 (1)) Keppres No.139 tahun 2000 di setiap ibukota provinsi 13 (3): KPF mencatat di buku daftar fidusia di tgl yang sama dengan tgl permohonanlahirnya jaminan fidusia 18: segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada KPF terbuka untuk umum

-

Asas spesialitas 5 (1): pembebanan dibuat dengan akta notaris dalam b.indo. Memuat: hari, tanggal, waktu pembuatan akta 6: akta sekurang-kurangnya memuat identitas, data perjanjian pokok, uraian mengenai benda, nilai penjaminanan, nilai benda yang menjadi objek 11 (1): benda yang dijaminkan wajib didaftarkanberarti bentuknya tertulis (perjanjian formil).

-

Dapat diberikan kepada lebih dari seorang penerima fidusia (Ps.8) Syarat: diberikan pada saat yang sama LB: dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Contoh: dalam rangka pinjaman sindikasi 1 (2): memberi kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap “kreditur-kreditur” lainnya.

-

Tidak boleh ada fidusia ulang 17: DILARANG melakukan fidusia terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftaroleh karena hak milik atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia Berkontradiksi dengan pasal 28: kalau ada fidusia ulang, maka ada peringkat yang berhak melakukan eksekusi adalah kreditur pertama, kedua, dst. Tapi harusnya kalau ada fidusia ulang berarti batal demi hukum. Fidusia ulang tidak identik dengan memfidusiakan ke lebih dari 1 kreditur Fidusia ulang waktunya berbeda tapi objeknya sama. Hari ini dijaminkan ke A, besoknya dijaminkan ke B


Bedanya dengan fidusia kepada lebih dari 1 kreditur: dilakukan pada saat yang bersamaan, dalam 1 akta (kredit sindikasi) -

Parate eksekusi: eksekusi yang selalu siap di tangan karena pelaksanaan eksekusi melalui parate eksekusi adalah di luar campur tangan pengadilan (tanpa mengikuti prosedur hukum acara). Kreditur seakan-akan seperti melaksanakan penjualan atas harta miliknya sendiri, tinggal minta kepada juru lelang agar melaksanakan lelang. Eksekusi prinsipnya adalah upaya paksa (harus melalui pengadilan), kecuali yang diatur dalam UU. Fiat eksekusi: eksekusi melalui pengadilan Keduanya melalui pelelangan umum Syarat: debitur harus wanprestasi (Pasal 15 sub 3 UUF) 15 (3): penerima fidusia berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri 29 (1): dilakukan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan benda ybs.

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia11-14 UUF Lahirnya jaminan fidusia adalah pada tanggal jaminan fidusia dicatat dalam buku daftar fidusia (14 (3))perjanjian formil Tujuan pendaftaran: -

Untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia dan menjadmin pihak yang mempunyai kependingan atas benda yang dijaminkan

-

Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima, pemberi, dan p3

-

Memberi hak yang didahulukan kepada kreditur preferen

-

Memenuhi asas publisitas dan spesialitas

-

Memberikan kepastian tentang status fidusia sebagai jaminan kebendaan

-

Memberi rasa aman kepada kreditur, p3, dan masyarakat.

5. Terjadinya Jaminan Fidusia -

Janji serah terima benda sebagai jamiann fidusia. Dicantumkan dalam perjanjian pokokmasih konsensual obligatoirmasih merupakan hak perorangan, belum hak kebendaan

-

Perjanjian pembebanan/pemberian jaminan fidusia.

PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA 1. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan disebut akta jaminan fidusia (5 (1)) 2. Akta jaminan fidusia memuat sekurang-kurangnya (pasal 6)


a. identitas b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia d. nilai penjaminan (nilai jaminan menjadi masalah apabila barang tersebut adalah barang inventory/persediaan) e. nilai benda yang menjadi onjek jaminan fidusia Kalau salah satu tidak lengkap bdh atau dapat dibatalkan? Yang didaftarkan itu benda atau aktanya? Pendaftaran itu berguna untuk pemenuhan asas publisitas 3. Dalam akta harus ditentukan pula utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia itu berupa: a. utang yang telah ada b. utang yang akan timbul c. utang yang pada saat dieksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi 4. pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh di kemudian hari tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri demi untuk efisiensi dan hal ini dipandang penting dari segi komersialtidak perlu dipisah karena biasanya ada di perjanjian sebelumnya. 5. Apabila dalam perjanjian tidak diperjanjikan lain maka jaminan fidusia meliputi: a. hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia b. klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. - pendaftaran di KPF (11 & 12), dicatat (13 (3), lahir sejak tanggal dicatatkan (14 (3)) PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA Fidusia biasa: tidak boleh pengalihan Fidusia barang-barang persediaan: pengalihan diperbolehkan Didaftarkan

di

kantor

pendaftaran

fidusiadicatatditerbitkan

sertifperlu

diperhatiakan bagaimana kalau ada beberapa pendaftaran fidusia atas pendaftar yang

samadicantumkan

frasa

berdasarkan

KTYMEuntuk

kepastian

hukumterbuka untuk umumdia sempurna, droit de suit Kelemahan: Fidusia online: yang punya akses hanya notarispadahal uu 42/99: pendaftaran fidusia bisa dilakukan oleh siapapun


Fidusia online efektif? Tapi menghapus sistem manual. Bentuk pengamanannya hanya barcodepadahal bisa digandakan. Bagaimana kalau terjadi hack? TTD digitalbarcode tidak menjamin bahwa itu otentik Notaris adalah agen mereka tapi menyalahkan notaris pada proses penginputan. Padahal seharusnya principle yang bertanggung jawab. Sebelumnya, notaris belum pernah menandatangani perjanjian keagenan/kuasa. Kelebihan: cepat PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA Apakah boleh fidusia ulang? Pada prinsipnya tidak boleh 1. Pengalihan

hak

atas

piutang

(cessie)

yang

dijamin

dengan

fidusia

mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru 2. Beralihnya jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA Adanya frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka sertif jaminan fidusia punya kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (15 (2))eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan. Apabila debitur wanpres, maka penerima fidusia punya hak untuk menjual benda yg jadi objek atas kekuasaannya sendiri (15 (3)). CARA: 1. Pelaksanaan titel eksekutorial sbgmn dimaksud pasal 15 (2) 2. Parate Eksekusi (15 (3) dan 29 (1)) Melalui pelelangan umum 3. Penjualan bawah tangan (private selling)maksudnya untuk mempermudah penjualan benda dengan harga penjualan tertinggi asal disepakati oleh kedua belah pihak. BACA: EKSEKUSI FIDUSIAPERKAP, PP 2015 BACA

SURAT

KEMENKEU

TERKAIT

KEWAJIBAN

PERUSAHAAN

KENDARAAN

BERMOTOR UNTUK MENDAFTARKAN FIDUSIA HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA 1. Hapusnya hutang pokok (25 (1a)). Kalau perjanjian fidusia hapus, perjanjian pokoknya tetap ada.


2. Pelepasan hak atau karena musnahnya objek jaminan fidusia (25 (1) b dan c). Tidak menghapus klaim asuransi sbgmn pasal 10 huruf b (25 (2))ini yang akan jadi pengganti objek jaminan fidusia 3. Penerima

fidusia

memberitahukan

kepada

KPF

dengan

malampirkan

pernyataan hapusnya jaminan fidusia. KPF menerbitkan surat keterangan. Fidusia UU 42/99 Jamin ada 2: 1. Jaminan yang menguasai bendanya: gadai 2. Jaminan yang tidak menguasai bendanya: fudisua Fidusia menjawab kelemahan inbezitstelling dari gadai. Di yurisprudensi Indonesia, fidusia ada yg untuk benda bergerak dan yang tidak. Maka fidusia untuk benda bergerak dan tidak bergerak (tidak dibebani hipotik dan hak tanggungan). Untuk benda yang sudah dan belum ada (piutang, pasal 9). Kalau piutang bisa dijaminkan dengan fidusia, permasalahannya adalah kita tidak tau berapa besarnya. Untuk barang tidak bergerak Masalah: 1. Fidusia pesawat Kenapa pesawat bukan hipotik? Karena harus didaftarkan, kalau kapal laut yg daftarin syahbandar. UU 42/99: Pesawat terbang dengan hipotik. Tapi UU Penerbangan baru, pesawat terbang tidak dibebankan dengan hipotik. Solusinya adalah menjaminkan barang dengan fidusia, yang dijaminkan adalah bagian-bagian dari pesawat terbang. 2. Jangka waktu Dalam UU Fidusia tidak mengatur jangka waktu. Dalam peraturan lain diatur jangka waktu 30 hari 3. Fidusia ulang Kalau fidusia dipegang 2 orang, hak eksekusi ada di orang pertama Peran kepolisian dalam eksekusi fidusiaLIHAT PERKA Kepolisian dapat dimintai bantuan, dalam kondisi fidusia tersebut harus sudah dikeluarkan sertifikatnya, debitur memang wanprestasi. Polisi tidak bisa serta merta menarik, karena hanya diminta bantuan dan bukan sebagai kuasanya. Dalam PMK tidak memungkinan penarikan barang secara sepihak terhadap fidusia yang belum


lahir.

Seharusnya,

penarikan

tidak

jalanbertentangan dengan hukum.

boleh

dilakukan

tiba-tiba

di

tengah


HIPOTIK (1162-1232)

Aturan BW tentang hipotik tanah tidak berlaku lagi Sejak adanya UUHT, maka aturan BW ttg hipotik atas tanah dan segala benda-benda yang berkaitan dengan tanah menjadi tidak berlaku. Tapi berlaku atas: -

Kapal terbang dan helikopter (UU No.15/1992 ttg Penerbangan)

-

Kapal laut dengan bobot 20 m3 ke atas (Pasal 314 (3) UU No.21/1992 ttg Pelayaran)

Berdasarkan Ps 315c (1) dan 1185 BW, ketentuan umum hipotik berlaku atas hipotik kapal sepanjang tidak bertentangan dengan sifat objeknya yang berupa kapal. Unsur Jaminan Hipotik menurut BW 1. Benda sudah ada saat dijaminkan (1175); 2. Merupakan benda tidak bergerak (1162); 3. Dilakukan orang yang berhak memindahtangankan (1168); 4. Dalam perjanjian pokok ada sejumlah uang tertentu, ditetapkan dalam suatu akta (1176); 5. Diberikan dengan akta otentik (1171); 6. Bukan untuk dinikmati/dimiliki, hanya jaminan pelunasan utanguntuk memberikan kreditur suatu kedudukan yang lebih baik (kreditur preferen atas hasil eksekusi benda Sifat 1. Absolut: dapat dipertahanan terhadap tuntutan siapapun 2. Doit de suite: mengikuti benda di tangan siapapun (1163 (2), 1198). Benda hipotik masih berada di tangan pemberi hipotik (otomatis dia masih punya kewenangan mengambil tindakan pemilikan (beschikking), misalnya pengalihan atau pembebanan lagi. Dengan adanya droit de suite ini, beralihnya hak milik atas benda jaminan hipotik (kepada siapapun, bukan orang tertentu saja) tidak mempengaruhi hak jaminan yang dipunyai pemegang hipotik. Kalau menjaminkan lagiPs 315 KUHD: hak kebendaan yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. 3. Droit de preference: kreditur punya hak didahulukan pelunasan hutangnya (1133, 1134 (2). Tidak terpengaruh kepailitan dan penyitaan.


Ciri 1. Accesoir: perjanjian tambahan dan tergantung perjanjian pokok. 2. Ondeelbaar: tidak dapat dibagi, hipotik terletas atas seluruh benda yang jadi objeknya. Sebagian hutang dibayar tidak berarti sebagian hak hipotik jadi hapus (1163 (1)) 3. Mengandung hak untuk pelunasan hutang sajabukan hak memiliki. Tapi dapat diperjanjikan kreditur berhak menjual benda jaminan atas kekuasaan sendiri kalai deb wanpres (1178 (1) dan (2)) Asas 1. Publisitas → harus didaftarkan dalam register umum agar masyarakat khususnya pihak ketiga dapat mengetahui. Setelah UUHT: tidak lagi dibebankan pada kantor BPN 2. Asas spesialitas → benda-benda yang dijaminkan. Ditunjuk secara khusus: benda apa, letaknya dimana, luasnya berapa, berbatasan dengan siapa atau apa saja


HAK-HAK YANG MEMBERI JAMINAN YANG MEMPUNYAI SIFAT KEBENDAAN TAPI BUKAN JAMINAN KEBENDAAN >>>>>>>PREVILAGE<<<<<<< -

Pada dasarnya, untuk mendapat hak preference kreditur harus memiliki jaminan,

-

tapi tanpa adanya jaminan, dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh UU, seseorang dapat memiliki hak preference

-

Hak ini dinamakan hak previlage

-

Hak ini timbul karena adanya lelang dalam hal terjadi kepailitan

-

Posisinya lebih rendah dari hak jaminan kebendaan (gadai dan hipoti), kecuali terhadap hutang-hutang berikut: 1. Ongkos dalam rangka eksekusi 2. Uang sewa 3. Ongkos pemeliharaan benda ybs sesudah benda tersebut digadaikan 4. Pajak-pajak, bea cukai (1137) 5. Hak utama pada 318 KUHDbiaya eksekus, uang pelabuhan, dll saat lelang kapal asing 6. Benda bergeraak diatas tanah/rumah hak sewa ( 1140-1142 BW) Hub Hukum D--------------------------------------K 1131 &1132 KUHPerdata Alasan-alasan yang sah untuk didahulukan (1133) 1. Gadai 2. Hipotik 3. Hak Istimewa

Jaminan Kebendaan Hak Istimewa


Kedudukan gadai dan hipotik lebih tinggi dari hak istimewa kecuali UU menentukan sebaliknya (1134 (2)) Perhatikan pasal 1137tagihan publikkedudukannya lebih tinggi dari gadai dan hipotikmenentukan bagaimana eksekusinya Misal: ada perusahaan yang punya hutang pajak kepada negara. Di sisi lain , yang ia miliki adalah kendaraan yang dibebani dengan fidusia. Pemilik perusahaan dinyatakan pailit. Maka di satu sisi perusahaan punya hutang pajak pada negara, di sisi lain ia memiliki hutang kepada pihak lain yang dijaminkan dengan fidusia, sementara aset terbesarnya ada pada mobil. Permasalahan hukum: siapa yang memiliki hak utama? Pemerintah atau pemegang hak fidusia? Pemerintah: karena kepentingan publik harus didahulukan berdasarkan 1337 BW. Lalu bagaimana dengan perlindungan kreditur? Maka apabila publik berhadapan dengan privat, yang utama adalah siapa yang mengeksekusi Doktrin: -

previlage pada dasarnya harus dimintakan supaya bisa didahulukan

-

Previlege bukan hak kebendaan, tapi lembaga yang punya sifat jaminan

PENGERTIAN 1134: suatu hak yang oleh UU diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya Piutangnya bisa timbul karena perjanjian tapi previlage nya timbul karena UU SIFAT-SIFAT PREVILAGE -

Berpindah kepada AW. Punya kewajiban untuk membayar kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris. 1318 Kuasa, perjanjian perburuhan dan pemborongantidak jatuh kepada AW nya PREVILAGE BUKAN JAMINAN KEBENDAAN Previlage

Hak Kebendaan

Baru ada kalau terjadi penyitaan dan Sudah

ada

tanpa

harus

nunggu

hasil penjualan tidak cukup untuk penyitaam bayar utang Tidak

memberikan

kekuasaan Memberikan

kekuasaan

langsung terhadap suatu benda

terhadap suatu benda

Hak terhadap benda debitur

Hak terhadap suatu benda

langsung


Hanya sekedar hak untuk didahulukan ketika

ada

eksekusi,

bukan

hak

kebendaan PREVILAGE BUKAN JAMINAN PERORANGAN Previlage

Jaminan Perorangan

Timbul karena

UU

yaitu

apabila Timbul saat perjanjian (JB, SM)

barang yang disita tidak mencukupi melunasi utang Baru bisa dituntut saat debitur pailit

Langsung

memberikan

tuntutan/tagihan terhadap seseorang

HAK ISTIMEWA BUKANLAH HAK KEBENDAAN MACAM-MACAM PREVILAGE -

Khusus (1139): bisa jadi timbul karena perjanjian. Misal: JB, SM Benda-benda tertentu 1. Biaya perkara 2. Uang sewa dari benda tak bergerak 3. Penjual sudah memberikan barang, kemudian pembeli sudah membayar harga tapi dengan angsuran. Kemudian pembeli pailit, berarti penjual masih punya hak untuk menuntut pembayaran. Apakah posisi penjual adalah sebagai kreditur yang preference atau konkuren? Selama ini, preference maupun konkuren ditentukan dari adanya jaminan/hakhak

yang

sifatnya

mirip

dengan

jaminankalau

tidak

ada

berarti

kedudukannya konkuren. Padahal berdasarkan previlege (hak istimewa) 1139hak tersebut harus didahulukan meski tidak ada jaminan. 4. biaya untuk menyelamatkan suatau barang 5. biaya melakukan pekerjaan yang masih harus dibayar 6. apa yang diserahkan pengusaha rumah penginapan kepada tamu 7. Upah pengangkutan dan biaya tambahan Tidak ditentukan urutannya -

Umum (1149): Previlage umum bisa ditentukan pada semua kondisi Benda-benda umum Ditentukan urutannya: 1-7 ini menentukan tingkatan Urutannya ini harus diikuti


1. Biaya perkara pelelangan dan penyelesaian warisan 2. Biaya penguburan 3. Biaya perawatan dan pengobatan sakit 4. Upah buruh selama tahun yang lalu dan tahun yang sedang berjalan 5. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan si berutang ke keluarganya selama 6 bulan terakhir 6. Piutang pengusahan sekolah asrama 7. Piutang anak yang belum dewasa dan orang yang terampu Pengecualian: UU pajak dan UU pelayaran. Misal kapal bangkrut dijaminkan dengan hipotik, ada upah yang belum dibayarkan. Maka berdasarkan UU Pelayaran maka hak istimewa didahulukan, baru sisanya untuk pemegang jaminan hipotik. Piutang-piutang pelayaran yang dapat didahulukan: 1. Pembayaran upah nahkoda dan ABK 2. LALALALA KESIMPULAN 1. BUKAN HAK KEBENDAAN (tidak memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda), tapi memiliki sifat jaminan kebendaan (didahulukan), tapi dia sendiri bukan jaminan umum dan jaminan kebendaan 2. Pengaturannya sejajar dengan hak kebendaan dalam buku 2 BW Droit de suite Hak yang memberikan jaminan sama dengan gadai dan hipotik Bedanya dengan hak kebendaan? Tidak menuju pada benda tertentu. Bedanya dengan jaminan umum? posisinya didahulukan 3. Doktrin: harusnya diatur dalam hukum acara 4. Bukan jaminan perorangan dan jaminan kebendaan 5. Ketika menentukan hak preference, maka bisa timbul karena adanya previlege. Unik, karena bukan hak kebendaan tapi diatur dalam pasal-pasal tentang hak kebendaan. Walaupun bukan hak kebendaan tapi posisinya sejajar dengan hak kebendaan (diistimewakan))droit de suite, memberikan hak yang sama dengan jaminan gadai dan hipotik Previlege harus dituntut, harus dimajukan, artinya kalau pemilik tagihan yang diistimewakan tinggal diam saja, maka tagihannya dianggap sebagai tagihan biasa (konkuren).


Untuk menentukan orang memiliki hak preference tidak hanya ditentukan dari apakah dia memiliki jaminan atau tidak, tapi bisa muncul karena ada hak istimewa. Hak istimewa ini ditentukan oleh UU. Hak istimewa ini posisinya lebih rendah dari jaminan (kecuali ditentukan lain). Contohnya adalah piutang negara (pajak), maka pajak didahulukan. Piutang publik harus didahulukan dibanding privat. Maka disini hak istimewa lebih tinggi dibandingkan dengan jaminan. Hak ini harus dituntut supaya tidak hilang. Misal A,B,C,D,E. A pemegang hak istimewa, kalau A tidak menuntut maka hak privilege A akan hilang. >>>>>>>HAK RETENSI<<<<<<< Contoh: jika barangnya dicuri, pemilik dapat menuntut kembali -

Adalah hak yang diberikan kepada kreditur tertentu untuk menahan sesuatu benda, sampai tagihan yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Misalnya menahan sertifikat pemberi kuasa jika tidak membayar fee

-

Tidak diatur secara khusus, namun tersebar di beberapa bagian BW 567, 575 (2): (pemegang hak retensi adalah pembezit yang beritikad baiktidak selalu pemilik 576: Contoh: A diwarisi rumah, ada sepeda. Dikira bagian dari warisan, terus dia melakukan perbaikan (beritikad baik). Maka ketika ia diminta mengembalikan barang itu dari pemilik aslinya dia bisa menuntut pemilik asli untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan, selama belum dilunasi, pembezit berhak menahan. 579: pembezit yang beritikad buruk harus mengebalikan hasil kebendaan 834: 715 725 1159 1364 (2) 1756 1616 1729 1812

-

Sifat: 1. Ondeelbaar: kreditur tidak bisa dipaksa untuk menerima sebagian, kecuali setuju 2. Hanya menahan tidak untuk memakai


3. Tidak punya wewenang untuk mengeksekusi 4. Tidak punya hak untuk didahulukan, hanya untuk menahan saja 5. Bukan hak kebendaan namun memiliki sifat kebendaan Accessoir: harus ada hubungan hukum terlebih dahulu Jaminan (mirip dengan gadai) 6. Hak perorangan 7. Pemegang hak sebagai houder 8. Retensi ini hanya pada barang bukan hak. Misal A pemilik sepeda, diperbaiki oleh B. A mau jual ke C. Kepada siapa B mengajukan hak? Tergantung pada pembayaran. Pada prinsipnya, ketika A menjual bisa dibuat klausula C mau menanggung biaya perbaikan atau tidak. Jika A tidak membuat klausul tersebut, C bisa menuntut untuk kenikmatan tentram dan cacat tersembunyi. B bisa menahan terhadap siapapun baik kepada A atau C SIFAT/CIRI -

Tidak diperjanjikan, tidak timbul karena UU, tapi terjadi demi hukum

-

Sifat perorangan: hanya dapat dilaksanakan terhadap debitur tertentu yang beraspek hak kebendaan: 1. Accessoir: tergantung ada tidaknya perjanjian pokok 2. Droit de suite 3. Memberikan jaminan pelunasan Perbedaan: tidak menimbulkan hak untuk didahulukan, tidak punya hak pemenuhan atas hasil eksekusi, HANYA PUNYA HAK MENOLAK TUNTUTAN PENYERAHAN BARANG

-

Apabila debitur tidak melunasi, maka kreditur berhak menahan benda debitur sampai melunasi, tidak boleh memakai atau menikmati

-

Tujuan: untuk memudahkan mengambil pelunasan dan memberi tekanan pada debitur untuk melunasi utangnya

-

DH: 1. 575 (2) 2. 1364 (2) 3. 1576 4. 1616 5. 1729 6. 1812

HAPUSNYA HAK RETENSI


- Apabila tagihan yang bertalian dengan benda telah dibayarkan secara lunas - Benda yang ditahan dilepaskan secara sukarela - Kreditur menjadi pemilik benda karena atas hak tertentu - Benda yang ditahan hilang atau musnah

>>>>>>>HAK REKLAME (1144)<<<<<<< Prinsipnya dalam jual beli tunai, prestasi antara penjual dan pembeli terjadi pada saat yang sama. Namun, apabila penjual sudah memenuhi kewajibannya dalam menyerahkan barang sementara pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pelunasan barang (wanprestas), maka hak reklame ini berlaku. Berarti: Hak reklame atas penjualan tunai beda dengan hak previlage penjual. Hak previlae penjual terjadi ketika misalnya A membeli mobil B secara kredit (sehingga timbul utang piutang), kemudian tiba-tiba B pailit, mobilnya disita dan dilelang, maka harga penjualan mobil yang dilelang tadi digunakan untuk pelunasan lebih dulu terhadap kreditur lainnya atas utang A terhadap B. Hak reklame hanya dimaksud agar mobil tersebut bisa kembali pada A. Hak penjual untuk menarik kembali Barang bergerak Belum dibayar Penundaan waktu,

tunai (kontan), di luar kepailitanBW

dalam hal kepailitanKUHD (230-239) bisa menuntut pengembalian barang dan menghalangi dijualnya barang asal penuntutan tidak lebih dari 30 hari - Terhadap benda bergerak - Yang diatur di BW biasanya untuk jual beli barang secara kecil-kecilan dan secara tunai - Yang diatur KUHD untuk barang-barang jumlah besar yang dilakukan secara kredit.


- Barang harus masih menjadi milik pembeli Karena ada prinsip pemilik tidak dapat menuntut pihak ketiga yang memperoleh benda tersebut secara itikad baik (goeder trouw) 1. Kalau si pembeli menyewakan benda tidak bergerak yang di dalamnya ada benda bergerak si penjual yang belum dibayar, penjual tidak bisa melaksanakan haknya kecuali si penyewa tau bahwa benda bergerak yang merupakan bagian dari benda tidak bergerak yang disewakan itu belum dibayar. 2. Kalau si pembeli menggadaikan ke orang lain, maka penjual bisa minta kembali barang tersebut asal mengembalikan uang pinjaman+bunga 3. Jika si pembeli tadi mengakseptir wesel, maka diangggap telah membayar dan si penjual tidak bisa meminta kembali barangnya, hanya bisa nunggu pelunasan dari akseptan atau jual lagi surat weselnya. - Barangnya masih dalam keadaan yang sama dengan pada saat levering Tidak bercampur dengan barang-barang lain. Barangnya harus tetap utuh individualitasnya. Kalau perubahan-perubahan kecil saja tidak mempengaruhi keadaan si barang. Bagaimana pelaksanaannya? Boleh dengan tuntutan hakim, atau cukup dengan menegurnya melalui eksploit jurusita, bahkan bisa lisan atau tertulis.

HAK REVINDIKASI Hak revindikasi: hak untuk menuntut/menggugat pengembalian haknya dalam keadaan semula kepada siapapun (1977 (2)) benda bergerak dan benda tidak bergerak RESI GUDANG Dokumen kepemilikan seseorang terhadap barang yang disimpan di gudang. Dokumen ini bernilai. Ada 2 sistem: 1.

Sistem resi gudang

2.

Mekanisme CMA

Resi gudang sebagai jaminan mengatur kebebasan pemilik resi gudang untuk menjadikan jaminan. Petanikomoditinya diatur. Harus dilakukan blocking agar resi gudang tidak bisa dicairkan oleh orang lain.


Kalau CMA cukup dengan perjanjian 3 pihak (pengelola gudang, kreditur, dan bank), bahwa pada waktu tertentu CMA dipegang pengelola gudang sebagai suatu jaminan. Kapan resi gudang lahir? Apakah saat dibuatnya akta atau saat didaftarkan di pusat registrasi resi gudang? Dilihat dari sejarah, resi gudang itu baru dibanding yang lain. UU Resi gudang dengan jelas mengkonstruksikan kapan lahirnya, tapi resi gudang tidak jelas.


HAKI SEBAGAI JAMINAN Cipta bisa dibebankan dengan fidusia. HAKI sebagai agunan, maka ada 3 hal: 1.

Syarat HAKI sebagai agunan 4. Memiliki nilai ekonomis (hak ekonomi) 5. Ada hak kepemilikan (misalnya harus terdaftar: panten granted (yg didaftarkan belum tentu granted (tergantung paten sederhana atau biasa), kalau cipta tidak perlu pendaftaran (tapi kalau ingin dijaminkan ke bank, maka harus didaftarkan) 6. Dapat dialihkan

2.

Metode penilaian HAKIuntuk menentukan nilai ekonomi suatu Haki untuk dapat dijadikan sebagai jaminan(valuasi). Ada profesi penunjang penilai HAKI a. Market approach b. Income approach c. Asset approach Dengan apa dijaminkan? Maka penjaminan yang paling tepat adalah menggunakan fidusia. Pasal 16 (3) UU 28/2014: cipta adalah barang bergerak, “dapat” dijadikan jaminan fidusia. Maka bisa dong dengan gadai? Tapi bagaimana cara menggadaikannya? Kan barus inbezitstelling? Repot dong kalau hak ciptanya itu terhadap 1000 eksemplar buku. Maka kalau cipta itu yang dijaminkan adalah hak ekonominya, lisensinya (sesuatu yang harus dibayarkan oleh pengguna cipta: royalti)seperti piutang. Piutang kan bisa fidusia sekaligus gadai. Lihat dulu jenis piutangnya. Kalau piutang atas nama inbezitstellingnya cukup dengan pemberitahuan, Kalau paten yang dijadikan jaminan gadai apa yang dijaminkan? Hak ekonominya

Rekening koran dapat digunakan sebagai jaminan gadai, tapi sebagai agunan tambahan. Yang bisa dijaminkan adalah yang memiliki nilai yang bisa dikalkulasikan. Ketika seseorang punya uang kemudian ditabung kemudian bank mengeluarkan rekening koran, maka rekening koran tersebut dapat dijadikan jaminan. Jaminan apa? gadai

Made Chyntia (FHUI 2014) FIDUSIA

Recommend Documents