Catatan Pertemuan Periode II (Hari Kedua, 21 November 2013) INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE INA NITF

Catatan Pertemuan Periode II (Hari Kedua, 21 November 2013) INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE – INA NITF

Lokasi Tanggal Waktu Peserta

: Kantor First Resources, Jakarta : 21 November 2013 : 09.30 – 17.00 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Waktu 09.00

Izmu Zulfikar – Smart (Chairman – C) Darmawan Liswanto- FFI (CoChairman –CoC) Bambang Dwi Laksono – FORMISBI (BDL) Sunarto – Petani Birawa – (SB) Rasidi – Petani Birawa (RB) H. Narno - Petani Amanah (NA) Tajib Ermadi – Petani Amanah (TE) Darto Mansuetus – Petani SPKS (DM) Cahyo Nugroho – FFI (CN) Dani Rahardian – WWF (DR) Helen Lumban Gaol – IFC (HL) Yunita Sidauruk – Cargill (YS) Elly – Permata Hijau Group (EP) Ahmad Surambo – Sawit Watch (AS) E. Saepulloh – Sawit Watch (SS) Feybe Lumuru – LINKS (FL) Ahmad Seilan – LINKS (AS)

18 19 20 21 22 23 24 25 26

Neny Indriyana – First Resources (NI) Efdy Ruzaly – BSP (ER) Rizki Lubis – BSP (RL) Asrini Subrata – Asian Agri (AS) Faizal Amri – Genting (FA) Asril Darussamin – RSPO (AD) Desi Kusumadewi – RSPO (DK) Bremen Yong – RSPO (BY) Donald Ginting – FR (DG)

Pembahasan

Oleh

Prinsip 6. Tanggung Jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun dan pabrik kelapa sawit Kriteria 6.1 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan NI 2008. Hal ini tetap dapat digunakan sehingga: 6.1 : Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik minyak sawit yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara yang partisipatif, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif dibuat, diimplementasi dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan berkelanjutan. Indikator 6.1.1 juga tidak terdapat perubahan dan telah dilaksanakan oleh rekan perusahaan dilapangan. Kalimat yang digunakan adalah:

C FL

FL

6.1.1 Analisis dampak sosial termasuk catatan-catatan pertemuan harus terdokumentasi. Indicator selanjutnya 6.1.2 juga tidak mengalami perubahan dari NI 2008 sehingga dapat digunakan: 6.1.2 Bukti bahwa penilaian telah dilakukan dengan partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak harus tersedia. Indikator 6.1.3 – total merupakan hal baru Berdasarkan pengalaman membuat laporan SIA di lapangan, salah satu unsur dalam penyusunan SIA adalah adanya matriks RKS – RPS. Digunakan kalimat: 6.1.3 Rencana pengelolaan sosial (RKS) dan rencana pemantauan sosial (RPS) yang berdasarkan hasil Analisis Dampak Sosial melalui proses konsultasi harus tersedia. Untuk indicator 6.1.4 juga merupakan indicator baru. RKS & RPS harus di review dengan para stakeholder yang terdampak oleh perkebunan sawit. Perlu ditekankan melihat progress dampak positif dari perkebunan sawit ini, jangan hanya memantau dampak negative saja.

FL

CoC

FL

FL DM

Halaman 1 dari 15


Waktu

Pembahasan

Oleh

Latar belakang 2 tahun review merupakan hasil pertemuan di P&C Task Force. Saat itu yang memberi masukan adalah pelaku industry sawit Thailand.

YIR

Dalam proses penyusunan laporan SEIA, sebelum laporan di finalisasikan terdapat proses verifikasi dengan masyarakat. Didalam proses tersebut dihasilkan penyusunan perencanaan yang tertuang dalam RKS RPS. Dalam peraturan Indonesia, AMDAL dianggap tidak berlaku jika: 1. Setelah 3 tahun tidak terdapat kegiatan 2. Perubahan kegiatan 3. Pindah lokasi

FL

BDL

Jika memang 2 tahun review tersebut memberatkan, kita perlu tentukan berapa tahun sekali review dilaksanakan. Pada dasarnya saya tidak setuju ‘review jika diperlukan’ dan tidak setuju “review maksimal beberapa tahun sekali”. Penggunaan kata maximal akhirnya tidak akan dilaksanakan.

CoC

Pengalaman SMART, 3 tahun sekali sudah bisa mengcover isu dari masyarakat terhadap RKS RPS yang sudah disusun bersama.

C

Review disini bisa dilakukan dengan internal maupun external. Yang dikonsultasikan ke masyarakat hanyalah hasil perubahannya saja. Saya kira yang direview tidak boleh hanya perubahannya saja, tapi matrix RKS RPS menyeluruh Berdasarkan pengalaman dari petani, review justru bisa dilakukan 3 bulan sekali. Hal ini tidak perlu dilakukan dengan acara besar-besaran mengundang seluruh masyarakat, cukup duduk bersama dengan beberapa tokoh dengan waktu yang terpisah. Proses dikonsultasikan dan direview ini tentu belum serta merta disetujui oleh perusahaan. Pengalaman menyatakan bahwa hasil akhir review RKS RPS tetap di perusahaan dengan pertimbangan budget. Tetap saja dalam bahasa di review tersebut, apabila perusahaan baru bergerak dan belum menghasilkan, lalu ada review dari tuntutan masyarakat , bagaimana cara memenuhinya. Dalam hal ini perlu dilakukan rencana strategis dengan dana terbatas. Dana yang bisa disediakan harus diprioritaskan untuk program yang dianggap mendesak diperlukan oleh masyarakat. Perlu diluruskan bahwa tidak semua permintaan masyarakat dipenuhi, bisa dilakukan review oleh perusahaan sendiri. Jika tidak bisa ditemukan jangka waktu yang tepat, kembali saja ke generic 2 tahun Dapat dicari justifikasi berapa tahun yang diperlukan, jangan langsung ikuti generic. Mungkin ada peraturan yang mendukung akan hal ini. Terdapat 3 Bab penting dalam laporan SIA yaitu : kegiatan Internal perusahaan, Tenaga kerja dan program plasma. Dalam pembahasan bab ini dapat ditentukan siapa saja tokoh kunci yang dapat diajak berdiskusi untuk review RKS RPS ini. Penunjukkan perwakilan ini kembali seperti diskusi rapat I yang lalu. Siapa yang berhak dianggap perwakilan masyarakat. Penjelasan kenapa 6.1.4 di hold Belum ditemukan tahapan waktu yang tepat untuk proses review RKS RPS. 2 tahun karena apa? Kesimpulan: Tersedia rekaman hasil review RKS- RPS minimal 2 tahun sekali melalui proses konsultasi dengan masyarakat “ DITANGGUHKAN DULU untuk ditelaah dasar pemikiran/hukumnya Indikator 6.1.5 tidak mendapat perubahan sehingga dapat menggunakan versi NI 2008. Kesimpulan : 6.1.5 Perhatian khusus atas dampak terhadap skema petani plasma (bila perkebunan memiliki skema ini) harus tersedia. Panduan dapat menggunakan versi terjemahan dari RSPO.

YIR CN DM

FL

NI FL YIR C BDL FL

NI CoC AD All

CoC CoC

CoC

Halaman 2 dari 15


Waktu

Pembahasan

Oleh

Kriteria 6.2 tidak terdapat perubahan sama sekali dengan versi 2008 sehingga bisa langsung di gunakan versi NI 2008: 6.2 Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik, masyarakat lokal, dan kelompok lain yang terkena dampak atau berkepentingan Indikator 6.2.1 juga tidak terdapat perubahan selain penambahan kata harus didalamnya. Sebaiknya dapat digunakan kalimat dari NI 2008 yaitu: 6.2.1 Tersedia prosedur komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat. Dulu diperdebatkan jika sudah tersedia prosedur tapi belum ada sosialisasinya, bagaimana prosedur tapi tidak disosialisasikan? Harap diketahui bahwa Prosedur dan rekaman tidak bersamaan masuk dalam indicator tersebut. Minta sosialisasi dalam indicator terpisah. Untuk sosialisasi tetap harus diakomodir namun masuk panduan saja. Saat prosedur dibuat sebenarnya harus ada proses sosialisasi dengan beberapa personel sehingga prosedur tersebut disepakati untuk diterbitkan. Untuk indicator 6.2.2 juga tidak ada perubahan selain penambahan kata harus Gunakan kalimat dari NI 2008 saja: 6.2.2 Perusahaan memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan masyarakat. Untuk kembali ke indicator 6.2.1 rekaman diperlukan, tambahan kata rekaman di indicator tersebut. Di 6.2.1 hanya diminta prosedur saja di 6.2.3 adalah pencatatan Prosedur seharusnya sudah mengcover format rekaman Pencatatan keluhan juga harus tersedia di prosedur, jika nantinya diperlukan Terdapat metode untuk menerima aspirasi masyarakat, laporan akan melengkapi metode tersebut. Setuju dengan pak Izmu, untuk catatan akan tersedia slotnya di 6.2.3 Harus sistematis dalam menuliskan NI ini. Indikator 6.2.1 – prosedur Indikator 6.2.2 - person Indikator 6.2.3 – catatan Gabungkan indikator minor 2&3 dari NI 2008 yang lama jadi menjadi indikator 6.2.3 Sebaiknya dipisahkan antara indicator daftar stakeholder dengan rekaman sosialisasi dan aspirasi masyarakat. Sebaiknya juga dipisahkan, karena hal tersebut berbeda Secara pribadi memang lebih baik dipisahkan, namun tolong ditanya kepada para grower apakah hal ini akan memberatkan atau tidak. Kalau tidak memberatkan, sebaiknya dipisahkan. Dalam kasus di lapangan yang dihadapi oleh grower, di daftar stakeholder ada beberapa yang tidak boleh dilaporkan. Contoh: konsumen pembeli CPO. Sepanjang pengalaman, apabila terdapat dua indicator yang tidak sesuai, akan keluar 2 NCR dan hal tersebut memberatkan. Setuju Pak Izmu tetap digabung Masukan/keluhan dari auditor, P&C yang lama subjektifitas tinggi. Mungkin kali ini bisa diakomodir untuk merincikan tiap indicator sehingga indicator tentang daftar stakeholder dengan rekaman sosialisasi di pisahkan. Posisi P&C yang sangat subjektif tersebut merupakan PR kita bersama. Setiap dari kita harus bertanggung jawab untuk membuat NI terbaru nanti jadi lebih baik. Untuk Daftar stakeholder biasanya sudah tersedia dalam laporan SEIA. Kesimpulan tetap digabungkan sehingga kalimatnya: 6.2.3 Perusahaan memiliki daftar pemangku kepentingan dan memiliki rekaman sosialisasi dan aspirasi masyarakat beserta tanggapan/tindak-lanjut oleh perusahaan

CoC

CoC

AD

BDL CoC CoC C

ER C CN CoC AD CN C

C YS CoC AD ER C NI AD

FL

C

Halaman 3 dari 15


Waktu

Pembahasan

Oleh

Panduan yang ada tidak mengalami perubahan namun tetap bisa diambil dari versi terjemahan RSPO. Perlu penjelasan tentang kalimat terakhir dalam panduan, tingkat konsultasi sejauh mana untuk pihak lain. Untuk hal komunikasi dapat meminta bantuan kepada Ibu DR.Feybe Lumuru mengenai penjelasan tentang tingkat konsultasi yang sesuai dan individu yang sebaiknya terlibat. FL setuju dan akan kirim draftnya per 25 Nov 2013 Pada kriteria 6.3 tidak terdapat perubahan jika dibandingkan dengan yang lalu. Bisa diambil dari NI 2008: Terdapat sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan, yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak yang terkena dampak 6.3 ini perlu menjelaskan dalam terjemahan ke bahasa inggris yang nantinya akan digunakan: complain – pengaduan grievence – keluhan Perlu ada definisi tentang apa itu grievence dan complains. Sebaiknya ditukar ketidakpuasan dengan kata keberatan. Bahasa ketidakpuasan sudah digunakan sejak NI 2008 yang lalu. Jika membaca kalimat versi terjemahan, yang pantas itu bagaimana? Di lapangan kami menghadapi banyak sekali jenis masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sebaiknya kata ‘pantas’ dirubah ke cara yang benar: masalah, konflik, sengketa harus ada niat untuk menyelesaikan secara consensus, musyarawah. Apabila upaya musyawarah sudah benar, maka hal tersebut akan memberikan kesepakatan bahwa akan dibawa kemana perselisihan tersebut. Apakah akan dilanjutkan ke pengadilan atau ada hal lainnya. Dalam indicator 6.3.1 juga diminta penjaminan anomitas si pelapor.

CoC AS C

CoC

BDL CoC ER

FL

CoC

Sebenarnya cara apapun bisa dilakukan dan bisa diterima oleh masyarakat, hal itu akan sangat bergantung pada niatan perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan. Anonimitas memang diperlukan, namun khusus untuk sspek transparansi, jika pelapor tidak mau diungkapkan nanti bagaimana membuktikan laporannya. Yang perlu dibuktikan adalah kasus dalam keluhan, bukan siapa yang melapor. Setuju pak Bambang, pelapor harus memunculkan nama sehingga mudah mengetahui alur pelaporannya.

Rambo

Pelapor mungkin memang tidak ingin diungkap namanya tapi bahan laporan harus lengkap.

FA

Kalau begitu yang dilengkapi adalah kelengkapan kasusnya. Pelapor tidak harus bertanggung jawab atas kasus. Data lengkap sangat diperlukan karena perlu langkah penutupan kasus tersebut. Anonimitas tidak bisa diterima jika terjadi pencemaran nama baik. Dalam Generic ini sudah jelas bahwa RSPO meminta ada jaminan anonimitas pelapor

CoC

NI CoC NA

NI BDL AS

Ditambahkan saja : sepanjang laporan tersebut sesuai dengan prosedur dan didukung dengan informasi yang memadai.

FL

Prosedur perusahaan hanya untuk internal, namun tidak bisa mengatur masyarakat.

C

Berprasangka buruk itu bisa diterima dalam system complain. Hal tersebut harus tetap diakomodir. System ini adalah untuk internal perusahaan saja, jangan sampai RSPO mengatur masyarakat akan hal mana saja yang bisa dilaporkan.

AD DR

Halaman 4 dari 15


Waktu

Pembahasan

Oleh

Konkrit kalimat: Sepanjang laporan tersebut didukung dengan data yang lengkap dan bertanggung jawab

BDL

Sebenarnya masih keberatan dengan kalimat lengkap dan bertanggung jawab. Jika masyarakat complain tidak bisa baca tulis, namun merasa ada hal yang tidak sesuai namun laporannya tidak lengkap, apakah akan diabaikan? Contoh kasus jika petani complain tentang kredit bank apakah ada tersebut rahasia. Bagaimana situasi ini didefinisikan dalam kalimat lengkap dan bertanggung jawab. Dalam prosedur perusahaan ditulis syarat keluhan yang akan ditanggapi. Perusahaan tidak perlu khawatir dengan pelaporan. Hal ini seperti System Early Warning bagi perusahaan sehingga dapat diantisipasi jauh hari sebelumnya sehingga tidak perlu meledak menjadi konflik dan rusuh. Jika hanya menerima laporan yang valid dan tertelusuri, hal tersebut hanya menghalangi Early Warning tersebut. SOP tentang system yang terbuka dan syarat pelaporan tersebut di atur dalam panduan. Defenisi Grievance & Complain akan masuk dalam defenisi Validitas laporan tetap dimasukkan? Sebaiknya validitas laporan ditukar dengan sepanjang laporan tersebut didukung informasi memadai. Kesimpulan:

DM

6.3.1 Sistem yang terbuka untuk seluruh pihak yang terkena dampak, harus menyelesaikan perselisihan dengan cara yang benar, tepat waktu dan efektif, serta menjamin anonimitas pelapor dan pengungkap kasus (whistleblower), apabila diminta, sepanjang laporan tersebut didukung dengan informasi yang memadai. Untuk indicator 6.3.2 terdapat penambahan kata harus tersedia. Dalam tiap tahapan proses harus tersedia rekamannya. Bagaimana yang dimaksud dengan hasil penyelesaian. Jika kasus masih belum juga selesai, atau jika dianggap selesai oleh satu pihak namun bukan pihak lain, apakah masih dianggap hasil penyelesaian? Untuk penggunaan bahasa di kriteria: Complain lebih tinggi sedangkan grievence itu formal complain. Sebaiknya ditambahkan pertanyaan di 6.3 jika tidak pernah terhasil perundingan kapan akan masuk ke ranah pengadilan. Hal tersebut dilematis, jika dimasukkan dalam P&C, jadi sebaiknya tidak dituliskan. Hai serupa terjadi di P&C melarang para militer digunakan, padahal jika pengadilan memutuskan satu pihak yang menang akan sengketa lahan maka polisi atau militer yang akan mengeksekusi areal tersebut. Sebaiknya terdapat suatu mekanisme bahwa antara pihak yang berkonflik sepakat masuk ke ranah hukum. Apakah ada dalam RSPO batasan pengelolaan konflik yang sampai ke pengadilan. Rao pernah diskusi bagaimana hukum/putusan hukum dianggap penyelesaian suatu kasus. Legal proses diperlukan untuk kepastian usaha perkebunan. Sejarah 6.3 muncul adalah saat banyak konsesi rakyat kalah di pengadilan jika menghadapi kasus dengan perusahaan besar yang memiliki sumberdaya untuk proses pengadilan. sehingga RSPO ingin mengakomodir hal ini melalui mengutamakan para anggotanya untuk menyelesaikan konflik, kasus dengan cara musyawarah. Sebenarnya hal ini ada dalam resolusi dari Sawit Watch tentang Independent Panel di RT 11 lalu. Dalam prakteknya, RSPO tidak pernah di cek ulang ke lapangan bila ada kasus lahan dilaporkan. RSPO harus mau mengecek ke lapangan dan melihat secara jelas masalah tersebut sehingga dapat memutuskan tentang hal tersebut. RSPO sebenarnya berniat untuk melakukan pengecekan ke lapangan, namun RSPO orangnya terbatas. Saat ini untuk menangani kasus hanya ada tersedia Ravin dan Iman. Mereka berdua

C AS

DG BDL AS C All

DG AD YS

C AD

FL

AD CN C AD

CoC SS

AD

Halaman 5 dari 15


Waktu

Pembahasan

Oleh

mendapatkan banyak sekali kasus yang sampai sekarang belum dapat teratasi seluruhnya. Dulu, dari 5 anggota complaint panel – 4 diantaranya EB. Anggota diambil dari masing-masing sector RSPO. Mereka yang harus memberikan keputusan akan kasus yang berhubungan dengan anggota. Dari kasus tersebut ada yang mengambangkan kasus sampai 2 tahun. Saat ini anggota Complaint Panel sudah mewakili sektor Sebaiknya sebelum terlalu melebar, perlu disimpulkan: 6.3.2 Rekaman proses dan hasil penanganan perselisihan harus tersedia. Sehingga tidak perlu sampai selesai perselisihan, yang penting ada tahapan dan rekamannya. Panduan dapat digunakan versi terjemahan dengan menjelaskan ‘cara yang benar’. 6.4 Prinsip: pakai yang NI yang lama: Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal, hak adat dan taau hak guna dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas lokal dan stakeholder lain memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri. Untuk indicator 6.4.1 Perlu keterlibatan pemerintah dalam menentukan hak yang dimaksud. Perlu diundang dari BPN dalam hal ini. Rasa psikologis masyarakat akan tertekan jika dalam ganti rugi ada pemerintah apalagi politisi. Sebaiknya tidak perlu dilibatkan instansi terkait. Tokoh adat harusnya dilibatkan, apalagi untuk menentukan hak adat. Yang terjadi dilapangan seringkali tokoh tersebut meminta atas nama masyarakat padahal untuk dirinya sendiri. Yang dimaksud hak legal, apa tidak sebaiknya disarankan dalam glossary? Dalam prinsip 2 sudah dibahas tentang hak legal. Untuk 6.4.1 dapat disimpulkan: Harus tersedia prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, hak adat atau hak guna, dan prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi. Untuk indicator 6.4.2: Tersedia prosedur kalkulasi dan pembayaran kompensasi dan rekaman implementasi dan pemantauan secara partisipatif dan tindakan korektif jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Untuk indicator 6.4.3 terdapat penambahan kata harus Kalimat ‘secara umum tersedia’ harus dipastikan apa saja yang dimaksud Umum: Perusahaan secara aktif ikut membuka publicity available: dibuka untuk umum, seperti di website, laporan tahunan, koran Sama alur yang digunakan oleh pak Cahyo. 6.4.3 meminta hasil negosiasi yang disediakan secara umum. Saya kira hal ini tidak pernah disediakan untuk umum, bahkan di industry lain juta tidak diminta. Dalam proses kompensasi ke masyarakat, sementara kalkulasi dari tiap hectare pemilik lahan berbeda, bisakah hal ini diterima masyarakat jika diumumkan secara public. Saya kira antar desa bisa terjadi kesalahpahaman bila mengumumkan hasil kompensasi dan negosiasi. Maksud dari tersedia secara umum adalah tersedia bagi pihak terkait. Apa beda pihak yang terkait dengan pihak relevan? Untuk 6.4.3 diusulkan untuk kembali ke NI 2008 saja. Proses kesepakatan ini jika tidak dibuka bisa membodohi petani atau pemilik lahan Di dalam generic dan di bidang usaha lain, hasil proses ganti rugi tidak dicantumkan, karena akan menimbukan salah persepsi antara masyarakat. Diasumsikan bahwa nilai ganti rugi bisa masuk rahasia (confidential). Maka untuk kalimat hasil kompensasi ditukar dengan ‘tuntutan kompensasi, proses dan hasil negosiasi’ Coba dituliskan dahulu untuk mendapatkan gambaran kalimat utuhnya.

BDL

C

C CoC

C CoC AD SS YS C

CoC

NI CN CoC C AD CoC BDL DM C AD C BY DM C

Halaman 6 dari 15


Waktu

Pembahasan

Oleh

Banyak catatan yang akhirnya memperlambat penyelesaian konflik terutama dalam kompensasi lahan ke masyarakat. Untuk kompensasi yang meminta masyarakat untuk mendapatkan program plasma, hitungan kompensasinya berbeda dengan masyarakat yang hanya menjual lahan saja. Dalam kondisi lapangan 80:20 Ganti rugi hanya di inti (80%) sementara plasma 20% tidak ganti rugi Ada pilihan menggunakan sertifikat HGU koperasi (tanpa SHM) Tidak semua perusahaan menerapkan pembebasan lahan dilakukan ke individu, namun koperasi yang mengajukan Lokasi. Koperasi tersebut berasal dari sekelompok masyarakat yang ingin membangun kebun namun tidak memiliki sumber daya selain tanah dan meminta bantuan ke perusahaan.

DM

Proses yang dimaksudkan Bu Feybe tersebut terjadi di KKPA dan program revitalisasi PIRBun. Dalam Permentan No.33 tahun 2006 – Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan, petani diminta untuk mendirikan badan hukum dalam bentuk koperasi.

DM

Akan terdapat proses yang panjang jika akan ditransfer dari HGU Koperasi ke SHM (hak Milik) Berdasarkan Permentan No.19 tahun 2013, Plasma di luar lokasi HGU Dalam prakteknya perusahaan membayar lahan milik petani dengan kompensasi plasma seluas 2,5 ha, sementara lahan inti menggunakan lahan petani diluar program plasma yang dikompensasi.

AS DM DM

Berdasarkan pengalaman petani, jika ada kejadian 1.000 ha lahan tanpa pemilik, lahan tidak diganti rugi namun dikelola oleh koperasi lalu dijadikan HGU Koperasi nantinya. Harap diingat jika dijadikan HGU, Hak Koperasi tersebut ada masa berlakunya. Walaupun nantinya bisa diperpanjang. Kesimpulan: 6.4.3 Tuntutan kompensasi, proses dari setiap kesepakatan dan hasil yang dinegosiasikan harus didokumentasikan dengan bukti keterlibatan dari pihak yang terkena dampak. Kembali ke 6.4.2 bagaimana prosedur kalkulasi kompensasi? Dapat digunakan versi perusahaan SOP kompensasi. Untuk panduan dapat mencantumkan pertimbangan untuk prosedur kalkulasi. Sisanya diambil dari panduan versi terjemahan. 6.5 secara keseluruhan tidak mendapatkan perubahan sehingga bisa diambil dari NI 2008: Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi karyawan dan karyawan dari kontraktor harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

NA

Tingkat hidup layak itu bagaimana? Jika memungkinkan dilibatkan buruh dalam proses rapat INA NITF ini. Hasil share SERBUNDO – Serikat Buruh Kebun Indonesia yang melaksanakan demo di RT 11 Medan juga perlu didengarkan. Secara prinsip dapat diterima dari pihak manapun, namun merupakan observer dari anggota. Kalau mau datang tolong dipastikan 3 hari sebelumnya dikabari ke panitia. Syarat upah layak itu apa? Apa saja komponennya?

DM

FL

NI C

AS C

C

BDL AD

Yang dimaksud dengan upah layak itu sangat subyektif.

BDL

Buruh ada menerima natura, apa hal tersebut tidak bisa diuangkan

AD

Kondisi buruh kebun dan kota sangat berbeda, tidak bisa disamakan dengan mengacu kepada UMR

SS

Di SMART semua fasilitas untuk buruh disediakan.

C Halaman 7 dari 15


Waktu

Pembahasan

Oleh

Kondisi dilapangan sangat beragam dan tidak bisa disamakan antar perushaan. Ada satu perusahaan yang air untuk buruh tersebut bisa sangat coklat, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Perlu dihubungi kementrian tenaga kerja atau serikat buruh untuk Technical Expert-Pertemuan Ke-3.

FL

Pada pertemuan ketiga, kemenaker akan diundang Didalam Permen Tenaga Kerja No,13 Tahun 2012 ada syarat hidup layak.

BDL RL

Dilapangan, pekerja yang tidak dikontrak akan ditanggung jawab oleh kontraktor tenaga kerja. Hal tersebut sangat beragam. Ada kejadian perlengkapan kerja tidak disediakan, sehingga buruh harus mengutang dulu ke kedai atau koperasi untuk membeli alat kerjanya.

ER FL

Pada prinsip 2 ada UU No.13 tentang Tenaga Kerja yang harus disamakan dengan 6.5

AD

Kesimpulan: 6.5.1 Dokumentasi upah dan persyaratan-persyaratan kerja sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, harus tersedia. Untuk 6.5.2: Tiap perusahaan kebun punya PKB berbeda-beda. Khusus di Sumatra perkebunan kelapa sawit sudah memiliki peraturan yang seragam. Tugas SP untuk menjelaskan hak pekerja, karena mereka memiliki dana dan juga perlu untuk dioptimalisasikan tugasnya. Sosialisasi itu perkara gampang saja melaksanakannya. Minta mandor mengerjakan saat antrian pagi. Daftar Buruh perlu dimasukkan dalam daftar perjanjian kerja ini. Tidak hanya bisa diambil dari data pekerja yang disimpan oleh HRD. Kesimpulan: 6.5.2 Perjanjian kerja bersama/ Peraturan Perusahaan sesuai peraturan tenaga kerja, tersedia dalam bahasa yang jelas dan dijelaskan oleh pihak manajemen atau Serikat Pekerja. Indicator 6.5.3 tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan NI 2008. Perlu ditukar kata dalam terjemahan, bukan air bersih namun penyediaan air. Jika menggunakan air bersih maka harus sesuai Standar Nasional. Perlu cari standar yang sesuai dengan hal ini. Salah satu solusi adalah dengan membangun Koperasi Karyawan, seperti yang disarankan oleh ISPO. Kesimpulan: Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit harus menyediakan perumahan layak, persediaan air, kebutuhan-kebutuhan medis, pendidikan dan kenyamanan yang sesuai dengan standar nasional atau standar lebih tinggi, apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses. Untuk Indikator 6.5.4 kata memonitor sebaiknya dihapuskan saja Usul konkrit adanya upaya untuk meningkatkan … Kesimpulan: 6.5.4 Adanya upaya untuk meningkatkan akses pekerja ke makanan yang layak, cukup, dan dengan harga yang terjangkau. Kriteria 6.6. tidak mengalami perubahan dalam kalimatnya. Pemberi kerja menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berasosiasi dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka pemberi kerja memfasilitasi cara-cara serupa untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan independen untuk seluruh pekerja. Untuk 6.6.1 terdapat penambahan kata harus. Sebaiknya digunakan versi NI 2008 dengan tambahan kata harus:

C

DM

ER DG ER DM C

C CoC ER DG C

ER DG

CoC

Halaman 8 dari 15


Waktu

Pembahasan

Oleh

Karena tidak ada perubahan, balik ke NI 2008 6.6.1 Tersedianya rekaman kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan pada pekerja untuk berserikat dengan menggunakan bahasa yang dipahami. Untuk 6.6.2 ditambah dengan kata harus didokumentasi. Kata ‘jika adanya’ sebaiknya dihapuskan Keberadaan SP bisa diganti: perwakilan pekerja Kesimpulan: 6.6.2 Adanya rekaman pertemuan dengan serikat pekerja atau perwakilan pekerja.

C

CoC AD BDL C

Panduan: hak pekerja dan hukun tenaga kerja diambil dari panduan versi terjemahan.

CoC

Ratifikasi saja bukan berarti diakui sampai dituangkan kedalam bentuk UU yang mencakup isi ratifikasi tersebut.

AD

Proses ratifikasi biasanya dilakukan oleh DPR, didalamnya ada kensekuensi hasil. DPR akan mempertimbangkan konsekuensi dari ratifikasi itu apa saja.

AS

6.7 baiknya digunakan versi terjemahan.: Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi. Yang dimaksud umur pekerja dan bukan anak-anbak itu berapa? Apakah 18 tahun atau sudah menikah Dalam UU 13 2003 umur 13 tahun bisa bekerja asal hak untuk belajar tidak hilang. Digunakan versi UU No 13 tahun 2003 Hal ini memang menjadi dilematis dalam menentukan umur anak-anak yaitu antara Eksploitasi anak vs tenaga kerja. Berdasarkan UU Perlindungan Anak – umur yang bukan anak adalah 18 tahun, gunakan itu saja. Jika melihat dari umur wajib belajar, maka dapat mengacu ke 15 tahun

C

Hal ini memang bertentangan antara UU Tenaga Kerja vs UU Perlindungan Anak

BDL

Tetapkan 18 tahun, karena angka ini paling save. Angka dibawah 18 tahun akan menimbulkan banyak pro-kontra nantinya. Formisbi akan memasukkan peraturan2 terkait pekerja anak di dalam catatan Tuliskan dalam panduan saja bahwa umur minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

CoC

Kesimpulan: 6.7.1 Bukti yang terdokumentasi mengenai persyaratan umur pekerja terpenuhi. Panduan : Pihak perkebunan dan pabrik minyak sawit sebaiknya menentukan umur minimum untuk bekerja dan jam kerja secara jelas sesuai peraturan yang berlaku. Untuk 6.8 tidak ada perubahan dari NI 2008. Sebaiknya menggunakan yang lama saja: Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur, dilarang. Untuk 6.8.1 juta tidak memiliki perubahan jika dibandingkan dengan NI 2008. Sebaiknya digunakan yang lama: 6.8.1 : Kebijakan perusahaan tentang peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja dan terdokumentasi. Untuk indicator 6.8.2 terdapat tambahan jenis komunitas yang tidak boleh didiskriminasikan. Bagaimana membuktikan tidak diskriminatif? Dalam bentuk apa dilaksanakan? Hal ini bisa dicek dalam perlakuan sehari-hari yang tidak terdokumentasi. Pembuktian ada di dalam panduan. Untuk kesimpulan maka

BDL DG C AS CoC AD

BDL C CoC CoC

C

CoC

C ER

C

Halaman 9 dari 15


Waktu

Pembahasan

Oleh

6.8.2 Harus tersedia bukti bahwa pekerja dan kelompok-kelompok termasuk komunitas lokal, perempuan, dan pekerja migran tidak didiskriminasi. Indikator 6.8.3 adalah indicator yang total baru. Dapat digunakan kalimat dari terjemahan:

CoC

6.8.3 Rekaman bukti pemberian peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja Panduan dapat mengacu kepada versi terjemahan. di 6.5 terdapat daftar pekerja tetap & tidak tetap

CoC Darto

6.9 Dapat menggunakan versi terjemah dari Generic RSPO 2013 yaitu: Tidak ada pelecehan atau perlakuan kasar di tempat kerja, dan hak-hak reproduksi dilindungi. Indikator 6.9.1 mendapatkan perubahan pada akhir kalimat yaitu harus diimplementasi dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja. Penggunaan dari NI 2008 masih relevan dengan penambahan kalimat sesuai dengan versi terjemahan Kesimpulan: 6.9.1 Kebijakan perusahaan tentang pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual dan bentuk lainnya harus dokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja. Indicator 6.9.2 sepenuhnya merupakan indicator baru yang membahas hak reproduktif pekerja. Hal tersebut sebelumnya berada di panduan pada NI 2008 dan sudah tercakup dalam Major 2. Kesimpulan: diambil dari NI 2008 dengan penambahan kata versi terjemahan: Kebijakan perusahaan tentang perlindungan hak-hak reproduksi harus dokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja. Indikator 6.9.3 membahas anonimitas pengaduan pelecehan dan hampir seluruhnya merupakan indicator baru. Digunakan versi terjemahan saja: 6.9.3 Mekanisme pengaduan spesifik yang menjamin anonimitas pelapor apabila diminta, sepanjang laporan tersebut didukung dengan informasi yang memadai harus dokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja Dalam Panduan: pemhasan izi tetertentu sebaiknya bukan hanya ditujukan pada wanita, hal tersebut juga bisa terjadi pada laki-laki. Dalam panduan berikutnya ada komite gender yang membahas isu tersebut, bagaimana mungkin ada komite gender untuk laki-laki Isu yang dihadapi tolong di hold dulu dalam panduan sampai rapat berikutnya.

C CoC C CoC

CoC C CoC

CoC C

BDL ER CoC

17.00

Dibuat Oleh:

Bambang Dwi Laksono FORMISBI

Halaman 10 dari 15


Halaman 11 dari 15


Halaman 12 dari 15


Halaman 13 dari 15


Halaman 14 dari 15


Halaman 15 dari 15

Catatan Pertemuan Periode II (Hari Kedua, 21 November 2013) INDONESIAN NATIONAL INTERPRETATION TASK FORCE INA NITF

Recommend Documents