Draft I – Interpretasi Nasional Indonesia untuk Revisi P&C RSPO (Hasil Pertemuan I INA-NITF (16-18 Oktober 2013) Prinsip 1 s/d 4 INDIKATOR NO PRINSIP DAN KRITERIA (Tanpa Major/Minor)
PANDUAN
CATATAN
Prinsip 1: Komitmen terhadap transparansi 1.1
Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menyediakan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan yang relevan mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum yang terkait dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai guna memungkinkan partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.
1. Tersedianya daftar informasi yang terkait Kriteria RSPO 1.2 yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang relevan. 2. Tersedianya rekaman permintaan informasi. 3. Tersedianya rekaman tanggapan terhadap permintaan informasi. 4. Tersedianya rekaman permintaan dan tanggapan informasi dengan masa simpan yang ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kepentingannya.
Panduan Khusus: Untuk 1.1.1: Bukti bahwa informasi diterima dalam bentuk dan bahasa yang sesuai oleh para pemangku kepentingan yang relevan sebaiknya disediakan. Informasi yang dimaksud meliputi informasi mengenai mekanisme RSPO yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk informasi mengenai hak dan kewajiban mereka. Panduan Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memiliki suatu Standard Operating Procedure (SOP) untuk memberikan tanggapan konstruktif kepada para pemangku kepentingan, termasuk kerangka waktu spesifik dalam menanggapi permintaan informasi. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menanggapi permintaan informasi dari para pemangku kepentingan secara konstruktif dan tepat 1
1. INA NITF akan membuat definisi mengenai ‘relevant stakeholder/pemangku kepentingan yang relevan’ setelah mendapatkan penjelasan dari P&C Review Taskforce
NO
PRINSIP DAN KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN
(Tanpa Major/Minor) terhadap pertanyaan dari para pemangku kepentingan. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memastikan ketersediaan bukti objektif yang cukup untuk menunjukkan bahwa tanggapan diberikan secara pantas dan tepat waktu. Lihat Kriteria 1.2 untuk syarat-syarat terkait dengan dokumentasi yang tersedia secara umum. Lihat Kriteria 6.2 mengenai konsultasi. Lihat Kriteria 4.1 mengenai SOP.
1.2
Dokumen perusahaan tersedia secara umum, kecuali jika dokumen tersebut
1. Tersedianya dokumen yang dibuka untuk public, meliputi, tapi tidak terbatas kepada, halhal berikut:
dilindungi oleh kerahasiaan komersial
a. Sertifikat/hak penggunaan tanah (Kriteria 2.2);
atau bilamana pengungkapan informasi
b. Rencana kesehatan dan keselamatan kerja (Kriteria 4.7);
tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial.
c. Rencana dan penilaian dampak sosial dan lingkungan (Kriteria 5.1, 6.1,
Panduan Dokumen manajemen yang diperhatikan ini masalah lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan kepatuhan terhadap Kriteria RSPO. Dokumen manajemen termasuk laporanlaporan pemantauan. Auditor akan mengomentari kecukupann setiap dokumen yang tercantum dalam rangkuman laporan penilaian untuk umum 2
CATATAN
NO
INDIKATOR
PRINSIP DAN KRITERIA
PANDUAN
(Tanpa Major/Minor) 7.1 dan 7.8); d. Dokumentasi NKT (Kriteria 5.2 and 7.3); e. Rencana pengurangan dan pencegahan polusi (Kriteria 5.6); f.
keluhan dan pengaduan secara rinci (Kriteria 6.3);
g. Prosedur negosiasi (Kriteria 6.4); h. Rencana perbaikan berkelanjutan (Kriteria 8.1); i.
Rangkuman laporan penilaian sertifikasi yang disediakan untuk umum;
j.
Kebijakan Hak Asasi Manusia (Kriteria 6.13).
Indikator mengenai rangkuman laporan penilaian sertifikasi yang disediakan untuk umum hanya dipersyaratkan bagi pabrik dan kebun yang sudah disertifikasi
Contoh informasi rahasia komersial termasuk data finansial seperti biaya dan pendapatan, serta hal-hal rinci mengenai berhubungan dengan pelanggan dan/atau pemasok. Data yang terkait dengan privasi individu sebaiknya juga dirahasiakan. Sengketa yang sedang berlangsung (di dalam ataupun diluar mekanisme hukum) dapat dianggap sebagai informasi rahasia apabila pembukaan informasi tersebut berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap seluruh pihak yang terlibat. Namun, para pemangku kepentingan yang terkena dampak dan pihak-pihak yang tengah berupaya mencari resolusi sengketa tersebut sebaiknya mendapatkan akses terhadap informasi yang relevan. Contoh-contoh kondisi pembukaan informasi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan 3
CATATAN
NO
PRINSIP DAN KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN
(Tanpa Major/Minor) atau sosial termasuk: informasi mengenai lokasi spesies-spesies langka, yang apabila dibuka akan meningkatkan risiko perburuan atau penangkapan spesies-spesies tersebut untuk diperdagangkan; atau lokasi tempattempat suci yang ingin dirahasiakan dan dilindiungi keberadaannya oleh masyarakat setempat. PIhak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memastikan ketersediaan bukti objektif yang cukup untuk menunjukkan bahwa tingkat pengukuran dan pemantauan terhadap rencana manajemen, dan informasi, sudah tepat dan tersedia.
1.3
Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen pada perilaku etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis.
1. Harus terdapat kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi 2. Terdapat dokumentasi proses sosialisasi kebijakan ke seluruh tingkat pekerja dan operasi.
Yang dimaksud dengan seluruh tingkat operasi meliputi pihak ketiga dalam kontrak (contoh:, pihak-pihak yang terlibat dalam keamanan). Kebijakan sebaiknya paling tidak mengandung:
Kepatuhan terhadap praktik bisnis yang wajar); Pelarangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan dan penipuan dalam penggunaan 4
CATATAN
NO
PRINSIP DAN KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN
(Tanpa Major/Minor)
dana dan sumber daya; Pembukaan informasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktik-praktik industry yang sudah diterima.
Kebijakan sebaiknya dirancang dalam kerangka Konvensi PBB Melawan Korupsi (UN Convention Against Corruption), khususnya Artikel 12 yang telah di ratifikasi menjadi Undang -Undang No 7 tahun 2006.
5
CATATAN
NO
PRINSIP DAN KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN
CATATAN
(Tanpa Major/Minor)
Prinsip 2: Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan 2.1
Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik lokal, nasional, maupun internasional yang telah diratifikasi.
1. Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum yang relevan.
Panduan Spesifik: Untuk 2.1.4: Sistem yang digunakan untuk mencatat setiap perubahan dalam hukum dan regulasi sebaiknya disesuaikan dengan skala organisasi.
2. Sistem yang terdokumentasi, yang meliputi informasi tertulis mengenai persyaratan- Panduan: persyaratan hukum, harus Implementasi seluruh persyarataan dipelihara. hukum adalah ketentuan mendasar yang 3. Mekanisme untuk memastikan paling penting untuk seluruh pengusaha kepatuhan harus perkebunan, terlepas dari lokasi atau diimplementasikan skala perkebunan. Legislasi yang relevan meliputi, tapi tidak terbatas pada: 4. Sistem yang mencatat setiap regulasi yang mengatur jangka waktu perubahan dalam hukum dan hak penggunaan tanah, tenaga kerja, harus diimplementasikan praktik –praktik pertanian (misalnya penggunaan bahan kimia), lingkungan (contohnya hukum perlindungan margasatwa, polusi, hukum kehutanan dan manajemen lingkungan), penyimpanan, praktik pengolahan dan transportasi. Legislasi yang dimaksud juga meliputi hukum-hukum yang harus dipatuhi dalam negara tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab berdasarkan hukum atau konvensi internasional yang berlaku (contohnya Konvensi 6
1. Formisbi akan mendata peraturan – peraturan international yang berhubungan dengan P&C RSPO, yang sudah diratifikasi Indonesia.
NO
PRINSIP DAN KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN
CATATAN
(Tanpa Major/Minor) Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity atau CBD), Konvensikonvensi inti ILO, dan UN Guiding Principles on Business and Human Rights). Selain itu, di negara-negara yang memiliki ketentuan hukum adat, syaratsyarat dalam hukum adat tersebut juga akan dipatuhi. Konvensi dan hukum-hukum internasional utama dapat dilihat di Lampiran 1. Kontradiksi dan inkonsistensi sebaiknya diidentifikasi, dan disarankan solusinya.
2.2
Hak untuk menggunakan 1. Tersedianya dokumen yang menunjukkan penguasaan/ tanah dapat ditunjukkan pengusahaan tanah yang sesuai dengan jelas, dan tidak peraturan perundang-undangan dituntut secara sah oleh yang berlaku. masyarakat lokal yang dapat menunjukkan 2. Adanya bukti legal/tanda-tanda bahwa mereka memiliki batas areal yang hak legal, hak adat atau didemarkasikan secara jelas dan hak guna. dipelihara. 3. Apabila terdapat, atau sudah terdapat perselisihan, maka harus tersedia bukti penyelesaian atau progress
Panduan Khusus Untuk 2.2.2: Pihak perkebunan sebaiknya menghentikan kegiatan operasional di areal yang ditanam di luar batas yg telah ditetapkan secara legal. Dan sebaiknya tersedia rencana spesifik untuk mengatasi isu-isu tersebut untuk petani penggarap (smallholders) yang terkait. Untuk 2.2.6: Perusahaan sebaiknya memiliki kebijakan yang melarang penggunaan tentara bayaran dan paramiliter dalam operasi perusahaan. 7
1. Definisi dokumen penguasaan/pengusahaan yang legal akan di diskusikan dengan BPN. 2. Redaksional masalah metode penyelesaian konflik tanah yang melibatkan tanah individu dan komunal akan didiskusikan pada pertemuan INA-NITF berikutnya. 3. Untuk 2.2.6 : Perlu panduan yang lebih detail untuk proses pemenuhan prinsip ini dan akan didiskusikan pada pertemuan INA-NITF berikutnya 4. Untuk draft indicator point 5 & 6 masih akan didikusikan kembali pada pertemuan INA-NITF berikutnya.
NO
PRINSIP DAN KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN
(Tanpa Major/Minor) penyelesaian dengan proses penyelesaian konflik yang diterima oleh para pihak. . 4. Tidak boleh terdapat konflik tanah yang signifikan, kecuali terdapat syarat-syarat untuk proses-proses resolusi konflik yang dapat diterima (lihat Kriteria 6.3 dan 6.4) telah diimplementasi dan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. 5. Untuk setiap konflik atau perselisihan terkait tanah, area yang diperselisihkan harus tersedia bukti hasil kesepakatan untuk membuat peta atau hasil penilaian terhadap areal/tanah yang diperselisihkan 6. Untuk menghindari eskalasi konflik, tidak boleh terdapat bukti penggunaan kekerasan oleh operasi perkebunan atau pabrik minyak sawit dalam menjaga kedamaian dan ketertiban operasi-operasi yang sedang dijalankan dan/atau yang direncanakan.
Perusahaan juga sebaiknya melarang aksi mengganggu dan intimidasi di luar hukum (extra-judicial) oleh pasukan keamanan yang telah dikontrak (lihat Kriteria 6.13).
Panduan Apabila terdapat konflik mengenai kondisi penggunaan tanah berdasarkan sertifikat tanah, pihak perkebunan sebaiknya menunjukkan bukti bahwa tindakan-tindakan diperlukan telah diambil untuk menyelesaikan konflik dengan pihak-pihak yang relevan. Sebaiknya dibuat mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi (Kriteria 6.3 dan 6.4). Apabila operasi bersifat tumpang tindih dengan pemilik hak lainnya, perusahaan sebaiknya menyelesaikan isu tersebut dengan pihak-pihak yang berwenang, yang konsisten dengan Kriteria 6.3 dan 6.4.
8
CATATAN
NO 2.3
INDIKATOR
PRINSIP DAN KRITERIA
PANDUAN
CATATAN
(Tanpa Major/Minor)
Penggunaan lahan untuk 1. kelapa sawit tidak mengurangi hak penggunaan, hak adat atau hak legal dari pengguna-pengguna lain tanpa persetujuan mereka (berdasarkan FPIC).
Peta-peta, dengan skala yang sesuai, yang menunjukkan luas hak penggunaan (user rights), hak adat, atau hak legal para pihak yang diakui (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) harus dibuat melalui proses pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terkena dampak (termasuk komunitas-komunitas sekitar apabila memungkinkan, dan pihak berwenang yang relevan).
2.
Adanya salinan perjanjianperjanjian yang telah dinegosiasikan lengkap dengan proses-proses persetujuannya, termasuk didalamnya:
Materi sosialisasi mencakup: a. rencana pembangunan kebun b. implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari pengizinan operasi di tanah masyarakat termasuk implikasi terhadap status legal tanah masyarakat dan waktu berakhirnya hak, konsesi atau masa sewa tanah yang dimiliki perusahaan.
Panduan Spesifik: Untuk 2.3.4: Bukti-bukti sebaiknya tersedia dari perusahaan, komunitas, atau para pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
a. Berita acara sosialisasi b. Bukti pernyataan pelepasan hak c. Bukti kompensasi 3.
Tersedianya materi informasi yang relevan dalam bentuk dan bahasa yang tepat, termasuk
Panduan: Seluruh indikator akan berlaku untuk operasi yang sedang dijalankan, namun terdapat pengecualian untuk perkebunan yang telah lama didirikan yang tidak memiliki catatan dari saat pembuatan keputusan (secara khusus 9
1. INA NITF akan menentukan definisi ‘kebun tua’ 2. INA-NITF akan menentukan defenisi ‘Penunjukan perwakilan masyarakat’ 3. Perlu definisi yang jelas tentang kebun tua dan kebun baru dalam panduan dan akan dibahas dalam pertemuan INA-NITF berikutnya
NO
INDIKATOR
PRINSIP DAN KRITERIA
PANDUAN
(Tanpa Major/Minor) analisis dampak, pembagian keuntungan yang diajukan, dan pengaturan secara hukum. 4.
Harus tersedia bukti yang menunjukkan bahwa komunitas-komunitas telah diwakilkan melalui insititusi atau perwakilan sesuai dengan pilihan mereka, termasuk penasihat hukum.
berkaitan dengan indicator 2.3.1 dan 2.3.2). Apabila terdapat hak legal atau hak adat atas tanah, pengusaha perkebunan sebaiknya menunjukkan bahwa hak-hak tersebut telah dipahami dan tidak diancam ataupun dikurangi. Kriteria ini sebaiknya dipertimbangkan bersamaan dengan Kriteria 6.4, 7.5, dan 7.6. Apabila wilayah yang dilindungi oleh hak adat tidak jelas, maka penentuan wilayah ini sebaiknya ditentukan melalui kegiatan pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terdampak (termasuk komunitaskomunitas tetangga dan pihak-pihak lokal yang berwenang). Kriteria ini memperbolehkan penggunaan penjualan dan perjanjian yang telah dinegosiasikan sebagai kompensasi untuk pengguna lain yang telah kehilangan keuntungan dan/atau telah menyerahkan hak mereka. Perjanjian-perjanjian yang dinegosiasikan sebaiknya bersifat non-koersif dan disetujui secara sukarela, dan dilakukan sebelum investasi atau operasi baru, dan berdasarkan pembukaan seluruh informasi yang relevan. Perwakilan 10
CATATAN
NO
PRINSIP DAN KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN
(Tanpa Major/Minor) komunitas sebaiknya bersifat transparan dan dikomunikasikan secara terbuka dengan anggota komunitas lainnya. Sebaiknya diberikan cukup waktu untuk pembuatan keputusan berdasarkan tradisi adat dan pelaksanaan negosiasi berkali-kali, apabila hal tersebut diminta. Perjanjian-perjanjian yang dinegosiasikan sebaiknya bersifat mengikat untuk seluruh pihak, dan dapat dijalankan di pengadilan. Penentuan kepastian dalam negosiasi tanah akan memberikan keuntungan jangka panjang untuk seluruh pihak yang terlibat. Perusahaan-perusahaan sebaiknya berhati-hati apabila ditawarkan tanah yang diperoleh dari pemerintah dengan alasan kepentingan nasional (yang juga dikenal sebagai ‘domain eminen’). Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya mengacu kepada pedoman FPIC yang telah diakui oleh RSPO (‘FPIC and the RSPO: A Guide for Companies’, Oktober 2008)
11
CATATAN
NO
INDIKATOR
PRINSIP DAN KRITERIA
Prinsip 3: Komitmen terhadap viabilitas keuangan dan ekonomis jangka panjang 1. Tersedianya dokumen rencana 3.1 Terdapat rencana kerja perusahaan untuk jangka manajemen yang waktu minimum 3 tahun, terimplementasi, dan termasuk rencana bertujuan mencapai pengembangan petani plasma keamanan ekonomi (scheme smallholders), jika ada. maupun finansial jangka panjang.
PANDUAN
CATATAN
(Tanpa Major/Minor)
2.
Adanya rencana program replanting tahunan, untuk proyeksi minimum 5 tahun ke depan yang setiap tahun dilakukan kaji ulang. (namun apabila diperlukan, dapat berjalan lebih lama sesuai dengan tingkat manajemen tanah marjinal yang dibutuhkan, lihat Kriteria 4.3), dengan tinjauan tahunan, harus tersedia.
Untuk 3.1.1: Rencana manajemen atau bisnis yang dimaksud sebaiknya mencakup: Perhatian terhadap kualitas bahan-bahan penanaman; Proyeksi panen = tren hasil Tandan Buah Segar (TBS); Tingkat ekstraksi pabrik minyak sawit = tren Tingkat Ekstraksi Minyak atau Oil Extraction Rate (OER); Biaya Produksi = biaya per ton dari tren Minyak Sawit Mentah atau Crude Palm Oil (CPO); Perikraan harga (forecast prices); Indikator finansial. Perhitungan yang disarankan: kecenderungan rata-rata 3-tahun selama dekade terakhir (kecenderungan FBB perlu mengalokasikan hasil yang rendah selama program penanaman ulang 12
1. Perlu didiskusikan lebih lanjut penggunaan kata smallholder didalamnya (pada indicator 1)
NO
PRINSIP DAN KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN
(Tanpa Major/Minor) besar).
Panduan: Meskipun diakui bahwa profitabilitas jangka panjang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kontrol perusahaan, manajemen puncak sebaiknya dapat menunjukkan bahwa perhatian terhadap viabilitas ekonomi dan finansial melalui perencanaan manajemen jangka panjang. Sebaiknya, terdapat juga perencanaan dengan jangka lebih panjang untuk perkebunan-perkebunan di atas lahan gambut , terutama berkaitan dengan masalah kebanjiran dan penurunan muka tanah (subsidence) (lihat Indikator 4.3.5). Pertimbangan terhadap petani penggarap (smallhoders) sebaiknya melekat pada seluruh perencanaan manajemen, apabila berlaku (lihat juga Kriteria 6.10 dan 6.11). Untuk petani penggarap skema (scheme smallholders), isi perencanaan manajemen akan bervariasi dari yang telah disarankan (perusahaan dapat mengacu pada RSPO Guidance On Scheme Smallholders, Juli 13
CATATAN
NO
PRINSIP DAN KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN
(Tanpa Major/Minor) 2009). Pihak perkebunan sebaiknya memiliki sistem untuk meningkatkan kualitas praktik kerja sesuai dengan informasi dan teknik terbaru. Untuk skema petani penggarap, manajemen skema diharapkan dapat memberikan anggotanya informasi peningkatanpeningkatan yang signifikan. Kriteria ini tidak berlaku untuk petani penggarap independen (lihat RSPO Guidance for Independent Smallholders under Group Certification, Juni 2010) .
14
CATATAN
NO
INDIKATOR
PRINSIP DAN KRITERIA
Prinsip 4: Penggunaan praktik-praktik terbaik oleh pengusaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit 1. Tersedianya SOP Kebun mulai 4.1 Prosedur operasi dari LC (Land Clearing) sampai didokumentasikan dengan panen harus tersedia. secara tepat dan 2. Tersedianya SOP Pabrik mulai diimplementasikan dan dari penerimaan TBS sampai dipantau secara dispatch CPO & PKO harus konsisten. tersedia. 3. Harus terdapat kegiatan pemeriksaan atau pemantauan kegiatan operasional minimal satu kali setahun. 4. Adanya rekaman hasil kegiatan operasional harus tersedia. 5.
4.2
PANDUAN
(Tanpa Major/Minor)
Panduan Khusus: Untuk 4.1.1 dan 4.1.4: SOP dan dokumentasi untuk pabrik minyak sawit sebaiknya mencakup syarat-syarat rantai pasok yang relevan (lihat RSPO Supply Chain Certification Standard, Nov 2011).
Mekanisme-mekanisme untuk memeriksa pengimplementasian prosedur dapat mencakup sistem manajemen dokumentasi dan prosedur kontrol internal.
Tersedianya rekaman sumber TBS dari pihak ketiga (pengumpul, penghantar, Koperasi, Asosiasi Petani dan mitra perusahaan/ outgrower).
Praktek-praktek 1. Tersedianya SOP yang mempertahankan terdokumentasi untuk praktek kesuburan tanah, atau mempertahankan kesuburan apabila memungkinkan tanah. meningkatkan kesuburan 2. Adanya rekaman kegiatan tanah, sampai pada analisis tanah, daun dan visual tingkat yang memberikan secara berkala.
Kesuburan jangka panjang tergantung pada upaya mempertahankan struktur, kandungan senyawa organik, status nutrisi dan kesehatan mikrobiologis tanah. Pihak perkebunan perlu memastikan bahwa mereka mengikuti praktek-praktek terbaik. Efisiensi nutrisi 15
CATATAN
NO
4.3
PRINSIP DAN KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN
CATATAN
(Tanpa Major/Minor)
hasil optimal dan berkelanjutan.
3. Adanya rekaman kegiatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah (melalui pemupukan, tanaman kacangan, aplikasi janjang kosong, land aplikasi) berdasarkan hasil analisis (2).
Praktek-Praktek meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah.
1. Peta tanah marjinal harus tersedia. 2. Strategi pengelolaan untuk penanaman pada areal dengan kemiringan tertentu (dengan mempertimbangkan kondisi tanah dan iklim setempat) harus tersedia. 3. Tersedianya program pemeliharaan jalan. 4. Program pengelolaan tinggi muka air pada lahan gambut untuk meminimalkan penurunan permukaan tanah gambut harus tersedia. 5. Penilaian kemampuan pengaliran (drainability assessment) pada lahan gambut sebelum penanaman ulang dilakukan guna menentukan
harus mempertimbangkan usia tanaman dan kondisi tanah.
Teknik-teknik yang dapat meminimalisir erosi tanah haruslah teknik-teknik yang sudah cukup dikenal dan harus diterapkan jika memungkinkan. Hal ini dapat meliputi praktek-praktek seperti pengelolaan tanaman penutup tanah, daur ulang biomassa, pembuatan teras dan regenrasi alami atau restorasi sebagai pengganti replanting. Untuk tanaman yang sudah ada di lahan gambut, tinggi muka air harus dipertahankan pada batas rata-rata 60 cm dari permukaan tanah (kisaran 50-75 cm) melalui suatu jaringan struktur pengendalian air seperti; tanggul air, kantong pasir, dll di lapangan dan pintu air untuk titik pembuangan dari saluran utama (lihat kriteria 4.4 dan 7.4)
16
1. Pada panduan akan dijelaskan bahwa kemiringan tertentu mengacu kepada Panduan teknis pembangunan kebun kelapa sawit dari Ditjenbun. 2. Redaksional dari panduan ‘dua siklus tanam’ (crop cycle), akan dipertimbangkan ulang.
NO
PRINSIP DAN KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN
(Tanpa Major/Minor) viabilitas jangka panjang dari tingkat drainase yang dibutuhkan untuk penanaman kelapa sawit. 6. Tersedianya strategi pengelolaan tanah marjinal dan tanah kritis lainnya (tanah berpasir, tanah mengandung sulfat masam, kandungan bahan organik rendah).
Untuk 4.3.5: Apabila dalam laporan penilaian kemampuan pengaliran (drainability assessment) ditemukan area yang tidak cocok untuk penanaman ulang kelapa sawit, sebaiknya terdapat rencana untuk rehabilitasi atau alternatif penggunaan area tersebut. Apabila penilaian menunjukkan adanya risiko tinggi kebanjiran dan/atau intrusi air garam dalam dua siklus tanam (crop cycle), Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu mempertimbangkan penghentian proses penanaman ulang dan mulai mengimplementasikan program rehabilitasi.
Penanaman di atas lahan gambut sebaiknya dikelola berdasarkan standar minimal yang telah dipaparkan dalam ‘RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for existing oil palm cultivation on peat’, Juni 2012 (terutama terkait manajemen air, penghindaran kebakaran, penggunaan pupuk, penutupan vegetasi dan pengelolaan muka tanah).
17
CATATAN
NO 4.4
PRINSIP DAN KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN
CATATAN
(Tanpa Major/Minor)
Praktek-praktek 1. Harus tersedia sebuah rencana mempertahankan manajemen air yang kualitas dan ketersediaan diimplementasikan. air permukaan dan air 2. Perlindungan aliran air dan tanah. lahan basah, termasuk menjaga dan memelihara daerah sempadan sungai pada saat atau sebelum Replanting. 3. Adanya rekaman pemantauan BOD limbah cair Pabrik. 4. Adanya rekaman pemantauan penggunaan air untuk pabrik per ton TBS.
Untuk 4.4.1: Rencana tata kelola air akan: Memperhitungkan efisiensi penggunaan dan tingkat pembaruan sumber; Menjamin bahwa penggunaan dan manajemen air dalam operasi tidak akan berdampak negatif pada pengguna lain dalam area penangkapan air (catchment area) yang sama, termasuk komunitas lokal dan pengguna air secara umum; Bertujuan menjamin akses komunitas lokal, pekerja dan keluarga mereka terhadap air bersih dan cukup untuk fungsi minuman, memasak, mandi, dan membersihkan; Menghindari kontaminasi air tanah dan air permukaan dari tanah, nutrien atau bahan kimia akibat pembuangan limbah yang tidak layak, termasuk limbah bekas pabrik minyak sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME), sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk 4.4.2: Mengacu pada ‘RSPO Manual On Best Management Practices (BMP) for management and 18
1. Formisbi akan mengidentifikasi peraturan nasional yang berkaitan dengan sempadan sungai dan akan diajukan ke petemuan INA NITF berikutnya
NO
PRINSIP DAN KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN
(Tanpa Major/Minor) rehabilitation of natural vegetation associated with oil palm cultivation on peat’, Juli 2012. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memperhatikan dampak-dampak dari penggunaan air dan dampak kegiatan operasional kebun dan pabrik terhadap sumber daya air lokal.
4.5
Hama, penyakit, gulma dan spesies introduksi yang berkembang cepat (invasif) dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang memadai.
1. Tersedianya hasil pemantauan dari implementasi rencana Pengendalian Hama Terpadu (PHT). 2. Adanya bukti rekaman pelatihan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
Pihak perkebunan sebaiknya menerapkan tehnik PHT yang diakui, yang menggunakan teknik budidaya, biologis, mekanis atau fisik untuk meminimalisir penggunaan bahan-bahan kimia. Sedapat mungkin spesies asli digunakan dalam kontrol biologis.
19
CATATAN
NO
PRINSIP DAN KRITERIA
4.6 Penggunaan pestisida tidak mengancam kesehatan atau lingkungan.
INDIKATOR
PANDUAN
(Tanpa Major/Minor) 1. Bukti-bukti dokumentasi bahwa penggunaan pestisida sesuai peraturan berlaku dan sesuai dengan target spesies, dosis yang sesuai. 2. Adanya rekaman penggunaan pestisida (termasuk bahan aktif yang digunakan dan LD50 bahan aktif tersebut, jumlah penggunaan per ha dan jumlah berapa kali aplikasi) harus tersedia. 3. Setiap penggunaan pestisida harus diminiminalkan sebagai bagian dari rencana, dan sesuai dengan rencana Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Tidak boleh terdapat penggunaan pestisida secara preventif untuk mencegah penyakit (prophylactic use), kecuali dalam situasi-situasi spesifik seperti yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik di Indonesia. 4. Tersedainya bukti-bukti dokumentasi yang
Panduan Khusus: Untuk 4.6.1: Langkah-langkah untuk menghindari timbulnya kekebalan (seperti penggiliran penggunaan pestisida) sebaiknya diaplikasikan. Kebijakan tersebut sebaiknya dijustifikasi dengan mempertimbangkan alternatifalternatif yang relatif kurang berbahaya dan IPM.
Panduan Khusus 4.6.3: Justifikasi penggunaan pestisida tersebut harus dimasukkan ke dalam laporan rangkuman publik. Panduan Spesifikuntuk 4.6.6: Praktikpraktik terbaik yang diakui termasuk: Penyimpanan seluruh pestisida sebagaimana ditentukan dalam FAO International Code of Conduct on the distribution and use of pesticides dan pedomannya, dan didukung dengan pedoman-pedoman industri yang relevan (lihat Lampiran 1).
Panduan: RSPO telah mengidentifikasi beberapa 20
CATATAN
NO
PRINSIP DAN KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN
(Tanpa Major/Minor) menunjukkan bahwa bahancontoh alternatif penggunaan pestisida, bahan kimia yang dikategorikan antara lain yang tercantum dalam sebagai Tipe 1A atau 1B WHO ‘Research project on Integrated Weed atau bahan-bahan yang Management Strategies for Oil Palm; termasuk dalam daftar Konvensi CABI, April 2011’. Stockholm dan Rotterdam, serta Akibat dari adanya masalah-masalah paraquat dikurangi atau dalam ketepatan pengukuran, dihilangkan penggunaannya pemonitoran tingkat kadar racun kecuali dalam kondisi Spesifik (toxicity) tidak berlaku untuk petani telah diidentifikasi dalam penggarap independen (mengacu pada pedoman praktik terbaik ‘Guidelines for Independent Smallholders nasional. under Group Certification’, Juni 2010). 5. Adanya bukti aplikasi pestisida oleh tenaga terlatih dan sesuai dengan petunjuk penggunaan pada label produk dan petunjuk penyimpanan. 6. Pestisida disimpan dengan praktek terbaik. 7. Pengaplikasian pestisida harus melalui metode-metode yang sudah terbukti akan meminimalkan risiko dan dampak negatif. 8. Pestisida hanya boleh diaplikasikan dari udara apabila terdapat justifikasi yang 21
CATATAN
NO
PRINSIP DAN KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN
CATATAN
(Tanpa Major/Minor) terdokumentasi. Dalam rentang waktu yang layak sebelum pengaplikasian pestisida dari udara, komunitas-komunitas sekitar harus diinformasikan mengenai rencana pengaplikasian pestisida tersebut beserta dengan seluruh informasi yang relevan. 9. Bukti pelatihan penanganan pestisida terhadap pekerja dan petani plasma (jika ada) harus tersedia. 10. Limbah kemasan pestisida ditangani sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 11. Adanya rekaman hasil pemeriksaan kesehatan bagi operator dan bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan. 12. Adanya rekaman bahwa tidak ada tenaga penyemprot wanita yang sedang hamil atau menyusui.
4.7
Rencana keselamatan dan kesehatan kerja
1. Adanya bukti kebijakan keselamatan dan kesehatan
1. Perhitungan LTA berdasarkan peraturan di Indonesia akan dibahas dalam pertemuan INA22
NO
PRINSIP DAN KRITERIA didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif, dan diimplementasikan
INDIKATOR
PANDUAN
CATATAN
(Tanpa Major/Minor) kerja harus terdokumentasi. Rencana keselamatan dan kesehatan yang mencakup seluruh kegiatan harus didokumentasikan dan diimplementasikan, serta tingkat efektivitasnya dimonitor. 2. Penilaian risiko harus tersedia, terdokumentasi dan terdapat catatan pelaksanaan. 3. Adanya rekaman pelatihan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan tersedia Alat Pelindung Diri yang sesuai dan memadai. 4. Orang yang bertanggung jawab dalam program kesehatan dan keselamatan kerja harus diidentifikasi dan tersedia rekaman pertemuan berkala untuk membicarakan masalah kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja.
Panduan Spesifik untuk 4.7.7: Panduan: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menjamin bahwa tempat kerja, mesin, peralatan, transportasi dan proses-proses yang di bawah kontrol mereka selalu aman dan tidak membahayakan kesehatan secara eksesif. Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya menjamin bahwa substansi kimiawi, fisik, dan biologis serta hal-hal yang berada di bawah kontrol mereka tidak membahayakan kesehatan secara eksesif, dan mengambil tindakan apabila diperlukan. Seluruh indikator ini berlaku untuk seluruh pekerja, terlepas dari status mereka. Rencana keselamatan dan keamanan sebaiknya juga mengacu pada pedoman dalam Konvensi ILO 184 (
5. Tersedia prosedur kesiapsiagaan, tanggap darurat dan kecelakaan kerja. 23
NITF berikutnya.
NO
PRINSIP DAN KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN
CATATAN
(Tanpa Major/Minor) 6. Bukti terdapat fasilitas kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja bagi tenaga kerja. 7. Adanya rekaman tentang kecelakaan kerja yang menggunakan Lost Time Accident (LTA).
4.8 Seluruh staf, pekerja, petani penggarap dan pekerja kontrak telah diberikan pelatihan yang layak.
1. Adanya rekaman program pelatihan terkait aspek-aspek yang tercakup dalam Prinsip dan Kriteria RSPO harus tersedia. 2. Adanya rekaman pelatihan untuk tiap pekerja yang harus dipelihara.
Pekerja sebaiknya diberikan pelatihan cukup mengenai: risiko kesehatan dan lingkungan yang dapat dialami akibat terpapar (exposure of) pestisida; pengidentifikasian gejala-gejala yang dialami akibat paparan jangka panjang dan akut termasuk untuk kelompokkelompok yang paling rentan (misalnya pekerja muda, wanita hamil); cara-cara untuk meminimalkan paparan pestisida ke pekerja dan keluarga mereka; dan instrumen atau regulasi internasional dan nasional yang melindungi kesehatan pekerja. Program pelatihan sebaiknya mencakup pelatihan mengenai produktivitas dan praktik manajemen terbaik, dan dirancang sesuai dengan skala organisasi. 24
1. Kualifikasi pelatihan kerja yang sesuai akan didiskusikan pada pertemuan NITF berikutnya.
NO
PRINSIP DAN KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN
(Tanpa Major/Minor) Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memberikan pelatihan ke seluruh staf dan pekerja agar mereka dapan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab secara efektif sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi, dan dalam kepatuhan terhadap persyaratan Prinsip, Kriteria, Indikator and Pedoman yang ada. Pekerja kontrak sebaiknya dipilih berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi, dan dalam kepatuhan terhadap persyaratan Prinsip, Kriteria, Indikator and Pedoman ini. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya mendemonstrasikan kegiatan pelatihan untuk petani penggarap skema yang menyediakan Tandan Buah Segar (TBS) berdasarkan kontrak. Pekerja yang beroperasi di kavling petani penggarap juga membutuhkan pelatihan dan keahlian yang cukup, yang dapat dicapai melalui kegiatan ekstensi pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang membeli buah dari mereka, melalui 25
CATATAN
NO
PRINSIP DAN KRITERIA
INDIKATOR
PANDUAN
(Tanpa Major/Minor) organisasi petani penggarap, atau melalui kolaborasi dengan institusi dan organisasi lainnya (lihat ‘Guidelines for Independent Smallholders under Group Certification’, Juni 2010, dan ‘Guidelines on Scheme Smallholders’, Juli 2009) Untuk operasi petani penggarap individu, catatan pelatihan tidak disyaratkan untuk pekerja di lahan mereka, tetapi siapapun yang bekerja di perkebunan tersebut sebaiknya diberikan pelatihan yang cukup untuk pekerjaan yang mereka jalankan (lihat ‘Guidelines for Independent Smallholders under Group Certification’, Juni 2010 dan, ‘Guidelines on Scheme Smallholders’, Juli 2009).
26
CATATAN
RSPORSPO Principles andDAN Criteria for the of Sustainable Palm Palm Oil (2013) PRINSIP KRITERIA forProduction the Production of Sustainable Oil (2013)
27
