I
ndonesia merupakan salah satu negara pertama yang mengajukan diri untuk menjadi negara “pemimpin” di Sekretaris Jenderal Youth Employment Network – YEN (Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda) PBB, yang dibangun dalam kerangka kerja Millennium Declaration (Deklarasi Milenium) dimana para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sepakat untuk mengembangkan dan mengimplementasi strategi-strategi yang memberikan kesempatan yang sesungguhnya kepada kaum muda dimana pun juga untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif. Jejaring tersebut merupakan kemitraan antara PBB, Bank Dunia dan ILO untuk mempertemukan pemimpin-pemimpin industri, perwakilan-perwakilan kaum muda dan masyarakat sipil, dan para pembuat kebijakan untuk menjajaki pendekatanpendekatan imajinatif terhadap tantangan lapangan kerja bagi kaum muda. Mempromosikan lapangan kerja bagi kaum muda merupakan kontribusi kunci dalam mencapai Millennium Development Goals (Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium) seperti tercermin dalam tujuan kedelapan dalam “Partnership for Development” (Kemitraan untuk Pembangunan). Sebagai kelanjutan dari Deklarasi Milenium, pada bulan Desember 2002, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah Resolusi tentang Mempromosikan Lapangan Kerja bagi Kaum Muda. Resolusi tersebut mendorong Negara-negara Anggota untuk menyiapkan tinjauan-tinjauan dan rencana kerja nasional mengenai lapangan kerja bagi kaum muda dan untuk melibatkan organisasi-organisasi kepemudaan dan kaum muda. Dalam Resolusi PBB tahun 2002 tentang Mempromosikan Lapangan Kerja bagi Kaum Muda, komunitas internasional menyadari bahwa Pemerintah
Catatan
1. LATAR BELAKANG
Catatan
memiliki tanggung jawab yang mendasar untuk mendidik perempuan dan laki-laki muda, untuk menjamin akses yang sama bagi semua kaum muda yang tinggal di negara mereka dan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan lapangan kerja bagi kaum muda. Meskipun demikian, disadari pula bahwa kita tidak dapat mengharapkan Pemerintah untuk menangani isuisu penting ini sendiri. Organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja, kamar-kamar dagang, organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasiorganisasi berbasis komunitas dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya memiliki peran kunci dalam membantu Pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Untuk menegaskan komitmen politik Pemerintah Indonesia untuk pekerjaan yang layak dan produktif bagi kaum muda dan untuk menerjemahkan komitmen ini dalam tindakan-tindakan praktis, di bulan Mei 2003, Menteri Koordinator di Bidang Ekonomi mendirikan Indonesian Youth Employment Network (IYEN) (Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia), dibawah kepemimpinan Kementerian tersebut dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. IYEN melibatkan para pembuat kebijakan senior dan perwakilan-perwakilan terkemuka dari sektor swasta dan masyarakat sipil serta organisasi-organisasi kepemudaan. Prioritas kunci IYEN adalah untuk mengembangkan Indonesia Youth Employment Action Plan (IYEAP) (Rencana Aksi Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia) untuk mempromosikan lapangan kerja bagi kaum muda, dan untuk meningkatkan kesadaran dan memobilisasi mitra-mitra kerja. Dengan dukungan teknis dari International Labour Office dan dukungan administratif dari sebuah Sekretariat khusus, IYEN memprakarsai sebuah program kerja di tahun 2003 melalui proyek kerja sama teknis dalam menghadapi tantangan-tantangan lapangan kerja bagi kaum muda di Indonesia, dengan dana dari Pemerintah Belanda. Program ini mendukung serangkaian kegiatan termasuk penelitian mengenai transisi kaum muda dari sekolah-ke-bekerja,
Catatan
sebuah survei praktek terbaik, sebuah survei dan laporan program-program praktek terbaik, dan serangkaian konsultasi dengan stakeholder termasuk perempuan dan lakilaki muda yang telah memberikan informasi yang berharga dalam persiapan dan pengembangan Rencana Aksi Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia.
Catatan
2. TUJUAN-TUJUAN RENCANA AKSI
R
encana Aksi Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia ini merupakan upaya gabungan Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan berikut ini: 1. Untuk mengidentifikasi isu-isu dan tantangantantangan kunci yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki muda dalam transisi dari jenjang pendidikan ke tempat kerja; 2. Untuk menyadari bahwa telah ada banyak kebijakan, program dan kegiatan dan untuk menyediakan wadah untuk berbagi informasi dan pengetahuan di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota, yang akan memperkaya berbagai prakarsa yang sudah dilakukan; 3. Untuk menyusun prioritas aksi para pembuat kebijakan dan stakeholder lainnya; 4. Untuk menunjukkan kebutuhan untuk, dan keuntungan dari, suatu pendekatan terpadu dalam menghadapi tantangan tenaga kerja kaum muda; 5. Untuk menyediakan seperangkat rekomendasi kebijakan yang dapat berkontribusi terhadap terciptanya pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas, dan oleh karenanya mengurangi pengangguran, pengangguran terselubung dan jumlah orang muda yang hidup dan bekerja dalam kemiskinan; 6. Untuk menstimulir aksi individu dan kelompok stakeholder agar melibatkan diri mereka dalam prosesproses dan program-program yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap terciptanya pekerjaan dalam jumlah yang
7. Untuk mendorong pemerintah di tingkat propinsi dan kabupaten/kota untuk mengarusutamakan isu-isu lapangan kerja bagi kaum muda dalam kebijakankebijakan ekonomi dan sosial, strategi-strategi dan program-program di tingkat propinsi dan kabupaten/ kota; 8. Untuk mendorong laki-laki dan perempuan muda agar berpartisipasi dalam dialog dan aksi bersama sebagai sebuah persyaratan yang dibutuhkan dalam memperoleh tanggapan yang akurat dan efektif.
Catatan
lebih banyak dan kualitas yang lebih baik bagi perempuan dan laki-laki muda;
Catatan
3. TANTANGAN LAPANGAN KERJA BAGI KAUM MUDA 3.1
M
PENDIDIK AN D AN PELA TIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
engembangkan kemampuan kaum muda untuk memperoleh pekerjaan merupakan isu kebijakan yang penting dalam menjamin kesuksesan transisi mereka menuju pasar kerja dan akses mereka terhadap pekerjaan yang berorientasi karir. Kaum muda perlu memperoleh keahlian-keahlian, pengetahuan dan sikap yang dapat memungkinkan mereka memperoleh pekerjaan dan menghadapi perubahan-perubahan pasar kerja yang tidak dapat diprediksi. Sistem pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan kaum muda untuk pasar kerja. Meskipun demikian, temuan-temuan dari survei transisi sekolah-ke-bekerja yang baru-baru ini dilakukan memperlihatkan bahwa hambatan utama yang dihadapi oleh orang muda dalam memperoleh pekerjaan pertama mereka adalah pendidikan dan keterampilan-keterampilan yang kurang memadai. Pentingnya pendidikan dan pelatihan yang relevan juga merupakan kekhawatiran yang terbesar bagi para pengusaha dan manajer, sebagaimana dikemukakan oleh 61 persen yang menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan pemohon yang kurang memadai merupakan masalah terbesar dalam merekrut pekerja muda.1
1
Sziraczki, G dan Reerink, A: “Laporan Survei Sekolah-ke-Bekerja di Indonesia”, Seri tentang Jender dalam Siklus Kehidupan, no. 14, Geneva, ILO.
Di tahun 2000, rasio jumlah penerimaan murid di tingkat sekolah dasar mencapai lebih dari 90 persen dan di tingkat sekolah menengah pertama sebesar 59%. Baik di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah, angka penerimaan murid perempuan mencapai jumlah yang sama. Tantangan-tantangan yang ada sekarang adalah, pertama, untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan khusus 10 persen sisa anak-anak di usia sekolah yang belum mengecam pendidikan dasar atau telah meninggalkan sekolah. Kedua, untuk meningkatkan jumlah murid yang, setelah menyelesaikan sekolah dasar, melanjutkan pendidikan mereka di tingkat sekolah menengah. Hal ini menjadi penting terutama bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu. Meskipun berdasarkan teori pendidikan sampai di tingkat sekolah menengah pertama bebas biaya, salah satu alasan utama untuk meninggalkan sekolah dasar dan tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama adalah keterbatasan finansial. Survei transisi sekolah-ke-bekerja untuk Indonesia menemukan bahwa lebih dari 40 persen pencari kerja muda dan hingga 60 persen orang muda yang mempekerjakan dirinya sendiri meninggalkan sekolah karena alasan-alasan finansial. Selanjutnya, temuan-temuan survei juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang merupakan pekerja muda memberitahukan bahwa alasan utama mereka meninggalkan sekolah adalah karena mereka tidak melihat kegunaan dari melanjutkan sekolah sehubungan dengan rendahnya kualitas dan tidak memadainya keterampilanketerampilan yang mereka pelajari. Bukti yang ada menunjukkan bahwa hasil pembelajaran di Indonesia di tingkat sekolah dasar dan menengah buruk ketika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Alasan utama untuk hal ini adalah bahwa investasi keseluruhan di bidang pendidikan sebagai salah satu bagian dari GDP di Indonesia merupakan salah satu yang terrendah di kawasan ini dan dibandingkan dengan negaranegara lain yang memiliki pendapatan nasional serupa. Di
Catatan
Pendidikan Berkualitas Universal Masih Menjadi T antangan Tantangan
Catatan
tahun 2000, hanya 1,2 persen GDP yang dialokasikan untuk pendidikan, sepertiga lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini (China, India, Filipina, dan Thailand). Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa Indonesia bukan hanya memiliki investasi yang cukup kecil di bidang pendidikan, tetapi penggunaannya pun tidak sebanding dengan jumlah investasi tersebut. Ada juga masalah-masalah besar yang terkait dengan pelatihan dan pengelolaan guru yang tidak memadai, termasuk pembagian guru yang tidak merata di berbagai jenis sekolah dan status serta gaji guru. Selanjutnya, struktur penggajian guru di Indonesia didasarkan pada skala pembayaran pemerintah yang seragam, yang tidak memperhitungkan kompetensi-kompetensi khusus maupun persyaratan-persyaratan kerja. Terlebih lagi, gaji guru di Indonesia merupakan yang paling rendah diantara negara-negara ASEAN lainnya, sehingga sulit untuk menarik dan mempertahankan individu-individu yang terbaik di bidang pengajaran.2 Pelatihan Kejuruan dan T eknis yang Teknis Terfragmentasi dan T ergantung pada Tergantung Penawaran Tanggung jawab pelatihan tersebar di beberapa kementerian. Meskipun demikian, tampak kurang adanya koordinasi nasional dalam merancang kebijakan untuk pelatihan kejuruan; terbatasnya koordinasi antara pemasok publik dan swasta; terbatasnya partisipasi industri di bidang kebijakan dan perencanaan; tidak adanya standar dan pengakuan nasional; dan fokus yang berlebihan terhadap lapangan kerja di sektor formal; dan ekonomi informal yang tidak diindahkan. Selain itu pula, tidak ada seperangkat studi lacak sistematis yang pernah dilakukan, sehingga sedikit sekali informasi yang ada mengenai apa yang terjadi dengan para lulusan berbagai program, bagaimana mereka memasuki pasar kerja, dan bagaimana relevansi pendidikan mereka terhadap kebutuhan usaha.
2
Education at a Glance: OECD Indicators 2002, OECD, Paris 2002
Banyak dari mereka yang meninggalkan sekolah memasuki pasar kerja tanpa persiapan dan dengan harapan-harapan yang jauh berbeda dari realitas pasar kerja. Oleh karenanya banyak perempuan dan laki-laki muda yang mengalami masa pengangguran yang lebih lama ketika mereka sedang mencari pekerjaan pertama mereka. Kegagalan dalam mencari kerja di sektor formal seringkali menjadi penghalang bagi kaum muda yang kemudian akan berakhir di sektor informal, dimana kualitas, produktifitas dan keamanannya rendah. Mayoritas pencari kerja muda mengandalkan jejaring informal dan kenalan-kenalan untuk mencari pekerjaan, sementara layanan lapangan kerja publik, institusi-institusi pendidikan dan pelatihan dan pameranpameran pekerjaan memainkan peran yang sangat kecil dalam membantu perempuan dan laki-laki muda dalam mencari pekerjaan. Selain itu, tingginya tingkat migrasi diantara mereka yang putus sekolah dan yang meninggalkan sekolah dari daerah pedesaan yang miskin ke daerah kota atau untuk memperoleh kesempatan-kesempatan di luar negeri menjadi tantangan tambahan bagi layanan-layanan seperti itu. Hal ini penting terutama dalam kasus perempuan migran yang sering menghadapi resiko trafiking (perdagangan).
3.2 KEKHA WATIRAN BESAR: KEKHAW KU ANTIT AS D AN KU ALIT AS KUANTIT ANTITAS DAN KUALIT ALITAS PEKERJAAN Indonesia memiliki populasi kaum muda yang terbesar keempat di dunia, dengan lebih dari 38.4 juta perempuan dan laki-laki muda berusia antara 15 dan 24 tahun.3 Di seluruh pelosok negara, mereka memberikan kontribusi yang berharga sebagai inovator, pengusaha, pekerja produktif, konsumen, warga negara dan anggota masyarakat sipil. Mereka berada di ujung tombak revolusi teknologi dan proses demokratisasi. Mereka merupakan 3
Kaum muda mencapai hampir 18 persen populasi negara.
Catatan
Banyak Kaum Muda yang Memasuki Pasar Kerja T anpa P ersiapan Tanpa Persiapan
Catatan
artis dan atlit. Budaya mereka memperkaya masyarakat dan dapat menjadi suatu kekuatan bagi perubahan yang positif dalam nilai-nilai budaya. Singkat kata, mereka merupakan aset terbesar bagi masa kini dan masa depan, aset yang tidak dapat sia-siakan. Meskipun demikian, potensi penuh mayoritas kaum muda Indonesia belum tergali karena mereka tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang produktif. Di tahun 2003, pembagian kaum muda yang tidak terberdayakan (pengangguran dan pengangguran terselubung) di pasar kerja dan pembagian kaum muda yang tidak tersentuh (baik oleh pendidikan maupun angkatan kerja) dalam keseluruhan jumlah populasi kaum muda adalah 52,7 persen dan 19,5 persen.
Tabel 1: Kaum muda yang tidak tersentuh dan tidak terberdayakan (%) 1990
1998
2003
Pembagian kaum muda yang tidak tersentuh*
19,5
13,3
20,6
Pembagian kaum muda yang tidak terberdayakan**
48,6
52,8
52,7
*
% pembagian kaum muda dalam keseluruhan jumlah populasi kaum muda yang tidak mengecam pendidikan maupun berada dalam angkatan kerja ** % pembagian kaum muda dalam angkatan kerja yang menjadi pengangguran atau pengangguran terselubung Sumber: SAKERNAS
Dalam periode sesudah krisis, situasi lapangan kerja bagi kaum muda semakin parah, seperti diperlihatkan oleh meningkatnya pembagian kaum muda yang tidak tersentuh dalam keseluruhan jumlah populasi kaum muda dan meningkatnya angka kaum muda yang menganggur (Bagan 1). Pada tahun 2003, angka pengangguran di kalangan laki-laki muda meningkat menjadi 25,5 persen dan 31,5 persen di kalangan perempuan muda. Secara keseluruhan, angka pengangguran kaum muda meningkat hampir sebesar empat kali lipat dibandingkan dengan angka pengangguran orang dewasa.
Catatan
Tren pengangguran dan pengangguran terselubung di kalangan kaum muda tidak sepenuhnya dapat menggambarkan permasalahan-permasalahan lapangan kerja bagi kaum muda di Indonesia karena permasalahanpermasalahan tersebut seringkali timbul dalam tren-tren yang berbeda antara sektor formal dan informal dan di seluruh sektor perekonomian. Alasan mengenai timbulnya permasalahan tersebut adalah bahwa tanpa adanya asuransi bagi pengangguran, pencari kerja muda yang tidak dapat memperoleh pekerjaan di sektor formal harus memasuki sektor perekonomian informal untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka, seperti yang terjadi selama masa resesi di tahun 1997-98 dan seperti telah terjadi selama tiga tahun terakhir. Di tahun 2003, hampir 60 persen kaum muda bekerja di sektor perekonomian informal. Sebagian besar pekerjaan di sektor informal memiliki kegiatan produksi yang rendah dimana pendapatan bersifat rendah dan tidak stabil. Sebaliknya, sektor formal menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih berkualitas dan gaji yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik bagi kaum muda. Oleh karenanya, isu kunci yang ada bukan hanya mengenai pengangguran, tetapi juga kualitas pekerjaan. Artinya adalah bahwa strategi lapangan kerja harus terfokus pada penciptaan lapangan kerja di sektor formal melalui investasi dan ekspor serta membantu formalisasi perekonomian informal secara bertahap.
Catatan
Penyebab utama masalah-masalah lapangan kerja bagi kaum muda tampak berada di sisi permintaan – pertumbuhan ekonomi yang lambat yang mengakibatkan lambatnya penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Berdasarkan perkiraan, angka pertumbuhan enam persen merupakan angka yang kritis melaksanakan strategi yang terfokus pada lapangan kerja dalam mempromosikan lapangan kerja. 4 Selama lima tahun mendatang, pertumbuhan ekonomi tahunan seperti yang dimaksud diatas dapat menciptakan 5-6 juta pekerjaan di sektor modern (bagi 60 persen pencari kerja baru) dengan perekonomian informal menampung sisanya. Baik pekerja muda maupun pekerja dewasa samasama menghadapi masalah-masalah yang sama berkaitan dengan kuantitas dan kualitas pekerjaan. Meskipun demikian, bukan hanya pekerja muda turut merasakan dampak buruk yang dirasakan oleh semua pekerja ketika jumlah permintaannya rendah, tetapi dampak tersebut juga mengenai mereka dalam proporsi yang lebih besar. Alasannya adalah karena orang muda mengalami kesulitankesulitan yang khusus terkait dengan usia di pasar kerja. Sebagai pencari pekerjaan untuk pertama kalinya, kaum muda sering kali tidak memiliki pengalaman yang cukup, yang cenderung dianggap penting oleh pengusaha. Memperoleh pengalaman pertama merupakan kesulitan besar yang dihadapi oleh sebagian besar kaum muda, terutama karena sistem pendidikan dan pelatihan jarang menawarkan kesempatan-kesempatan untuk memasuki pasar kerja dari institusi-institusi pendidikan/pelatihan. Transisi sekolah-ke-bekerja seringkali terhambat oleh fakta bahwa kaum muda kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja. Permasalahan ini merupakan atribut dari fakta bahwa sistem pendidikan dan pelatihan sering kali menawarkan kurikula yang tidak relevan atau tidak memiliki kaitan dengan kebutuhan pasar kerja dan untuk kehidupan kerja yang produktif. Oleh karenanya, kaum muda cenderung 4
“Strategic Approaches to Job Creation and Employment in Indonesia”, Laporan yang disusun untuk United States Agency for International Development, Jakarta, 2004, p. IX.
Terdapat hambatan-hambatan institusional terhadap masuknya kaum muda ke dalam pasar kerja. Misalnya, kenaikan upah minimum memiliki dampak yang lebih besar terhadap lapangan kerja bagi pekerja marjinal karena upah minimum tersebut mendekati penghasilan rata-rata mereka. Selain itu, pembayaran uang PHK yang tinggi membuat pemecatan pekerja muda dengan masa kerja yang singkat menjadi lebih murah dibandingkan dengan pekerja dewasa, karena kelompok dewasa lebih mahal untuk dipecat. Satu pilihan bagi kaum muda yang tidak dapat memasuki pasar kerja formal adalah untuk mempekerjakan dirinya sendiri atau menjadi pengusaha. Kaum muda mengalami masalah yang sama dengan semua pengusaha di bidang usaha mikro dan usaha kecil. Tetapi sebagai tambahan, faktor usia tidak berpihak kepada kaum muda dalam artian bahwa hal tersebut mengakibatkan kesulitan yang lebih besar dalam memperoleh akses pinjaman (kaum muda dianggap sebagai kelompok yang memiliki resiko tinggi oleh institusi-institusi finansial karena kurangnya jaminan atau pengalaman) dan kurangnya jejaring. Oleh karenanya, kaum muda terkonsentrasi dalam kegiatankegiatan yang produktifitasnya rendah dan merupakan jenis kegiatan untuk bertahan hidup dalam perekonomian informal. Alasan lain bagi kurang menguntungkannya posisi kaum muda di pasar kerja adalah bahwa mereka kurang memiliki perwakilan dan suara. Kaum muda sering kali tidak terorganisir, jarang yang menjadi anggota serikat pekerja dan organisasi pengusaha dan mereka memiliki
Catatan
mengalami masa pencarian kerja yang lebih lama dibandingkan dengan orang dewasa. Beberapa diantara mereka, terutama perempuan muda, dapat putus asa dan menyerah untuk terus mencari pekerjaan. Sebagian dari permasalahan tersebut mungkin juga diakibatkan oleh fakta bahwa aspirasi kaum muda tidak berkaitan dengan realitas di pasar kerja, suatu permasalahan yang diperparah oleh kurangnya bimbingan karir yang memadai di dalam institusi-institusi pendidikan.
Catatan
sedikit saluran dimana mereka dapat menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kurangnya kesempatan kerja yang produktif dan berkualitas mencerminkan akibat yang besar bukan hanya terhadap kaum muda itu sendiri tetapi juga terhadap keluarga mereka, masyarakat dan perekonomian. Biaya kehilangan produksi dan tersia-siakannya potensi manusia terhadap pembangunan ekonomi dan sosial sangat tinggi. Kurangnya pekerjaan yang layak bagi kaum muda berhubungan dengan gangguan perilaku, tingginya tingkat kejahatan, kekerasan, penyalahgunaan obat, dan meningkatnya ekstrimisme politik.
3.3 HAMBA TAN-HAMBA TAN D ALAM HAMBAT AN-HAMBAT DALAM KEWIRAUSAHAAN KAUM MUDA Usaha-usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia yang menyediakan banyak pekerjaan. Di masa setelah krisis, lapangan kerja di sektor UKM telah tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan di perusahaan-perusahaan besar. Meskipun demikian, potensi UKM dan pengusahapengusaha muda belum tergali. Hambatan-hambatan utamanya adalah sebagai berikut: Kerangka Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Banyak perusahaan di Indonesia yang bersifat informal karena prosedur administratif untuk pendaftaran usaha terlalu merepotkan, berbelit-belit atau mahal. Menurut Kementerian Koordinator di Bidang Ekonomi, sering kali dibutukan waktu sampai enam bulan untuk memperoleh surat izin usaha. Hambatan-hambatan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam memulai usaha baru lebih tinggi lagi bagi kaum muda yang sering kali harus mengandalkan calo karena kurangnya informasi dan pengalaman yang mereka miliki. Terlebih lagi, kurangnya suara dan perwakilan pelaku UKM dan sektor informal muda menghalangi mereka untuk berpartisipasi dan
Hambatan besar lainnya bagi para pengusaha muda ini adalah kurangnya akses terhadap pinjaman dan dana, karena kaum muda tidak memiliki cukup jaminan yang dipersyaratkan oleh bank untuk suatu pinjaman. Akhirnya mereka terpaksa meminjam uang melalui jejaring informal, seperti keluarga dan teman. Sistem peminjaman seperti ini membatasi ukuran kegiatan dan besaran prospek pertumbuhan bagi seorang pengusaha muda. Kegiatan-kegiatan micro-finansial berjalan seiringan dengan kewirausahaan, memungkinkan peminjaman untuk tujuan-tujuan produktif, dan untuk menyimpan dan membangun aset pengusaha. Ada bukti yang menunjukkan bahwa permintaan mikro-finansial yang ada hanya sebagian yang dapat dipenuhi oleh institusi-institusi yang ada saat ini dan oleh karenanya, terdapat kesempatan untuk memperluas jangkauan institusi-institusi yang ada atau untuk membangun institusi-institusi baru.5 Budaya Kewirausahaan Kewirausahaan sering kali dijadikan jalan keluar terakhir (dan hana karena kebutuhan). Menurut temuan-temuan survei, mereka yang meninggalkan sekolah memilih lapangan kerja di sektor publik, kemudian perusahaanperusahaan multi-nasional dan perusahaan-perusahaan domestik yang besar, sementara hanya sebagian kecil kaum muda yang tertarik untuk memulai usaha mereka sendiri atau untuk mencari pekerjaan di perusahaan domestik swasta yang kecil. Pilihan-pilihan ini menunjukkan adanya jurang antara harapan-harapan kaum muda dan realitas pasar kerja dimana mayoritas kesempatan terdapat di UKM dan perekonomian informal. Meskipun terdapat prakarsa-prakarsa untuk mempromosikan budaya baru kewirausahaan melalui sistem pendidikan dan pelatihan dan terdapat pula 5
Bukti mengenai adanya jurang antara permintaan dan penawaran mikro-finansial diperoleh dari evaluasi terkini mengenai layanan mikro-perbankan BRI (Kupedes), (BRI, 2003).
Catatan
mengetengahkan kebutuhan-kebutuhan mereka dalam perancangan rumusan kebijakan.
Catatan
kampanye-kampanye untuk meningkatkan kesadaran (seperti kompetisi kewirausahaan kaum muda), prakarsaprakarsa tersebut terpisah secara institusional dan dampaknya terbatas. Layanan Bantuan Usaha Pengisolasian dan kurangnya dukungan merupakan masalah-masalah yang dihadapi oleh banyak pengusaha perempuan dan laki-laki muda; hal ini sering kali menghambat mereka dalam memperoleh pijakan dalam dunia usaha. Akses terhadap bimbingan usaha yang efektif dan layanan-layanan bantuan, dan kapasitas penyamaiannya, merupakan hal yang penting dalam mempromosikan kewirausahaan muda. Sekali lagi, ada berbagai prakarsa yang dihasilkan oleh institusi-institusi pemerintah, universitas-universitas dan sektor swasta, meskipun masih terisolasi. Kekurangannya adalah jaringan institusi dan jejaring yang mewakili berbagai stakeholder untuk berbagi pengalaman dan pelajaran-pelajaran yang diperoleh mengenai hal-hal yang dapat dilakukan dalam kondisi yang berbeda-beda.
3.4 KESEMP ATAN Y ANG SAMA KESEMPA YANG SAMA:: PERSEPSI MENGENAI PERAN JENDER MENGAK AR DENGAN KU AT MENGAKAR KUA Selama dekade terakhir, pemerintah telah melakukan upaya yang besar untuk memastikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi perempuan dan laki-laki muda di bidang pendidikan, lapangan kerja dan urusan-urusan kemasyarakatan. Meskipun demkian, persepsi mengenai peran jender tetap mengakar kuat di berbagai bagian masyarakat. Persepsi mengenai peran-peran dan tanggung jawab-tangung jawab tertentu dibentuk pada usia dini melalui pengaruh keluarga, pendidikan dan media. Sementara perbedaan jender di bidang pendidikan mengalami penurunan, hal tersebut tidak mengindikasikan kesempatan pendidikan yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Pemisahan jender di bidang pendidikan masih memainkan peran yang penting dalam menyalurkan banyak
Pemisahan dalam pendidikan mengakibatkan pemisahan dalam pasar kerja, membatasi perempuan muda ke dalam kesempatan kerja yang memiliki jangkauan yang lebih sempit dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya, perempuan muda memiliki keterwakilan yang paling tinggi di bidang kegiatan pertanian dan perdagangan, yang cenderung tidak formal dan dibayar murah, dibandingkan dengan industri-industri lain. Selanjutnya, lebih dari setengah pekerja perempuan mengerjakan pekerjaan kasar dan pekerjaan serupa, dan seperlima lainnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sekretaris, penjualan dan pelayanan. Persepsi mengenai peran jender dan pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan terus mempengaruhi posisi dan kesempatan perempuan dalam angkatan kerja. Kesempatan perempuan muda untuk merencanakan karir sangat terbatas ketika mereka diharapkan untuk berhenti bekerja setelah menikah atau setelah lahirnya anak pertama. Meskipun banyak keluarga Indonesia yang dapat mengatur pemeliharaan anak dalam komunitas mereka atau melalui keluarga, hal ini menandakan bahwa di banyak kasus, perilaku dan persepsi tradisional memotong kesempatan perempuan untuk memperoleh pendapatan mereka sendiri. Oleh karena, perempuan muda sudah menghadapi kesulitan yang berarti sejak permulaan transisi ke dunia kerja, yang juga tercermin dalam tren partisipasi tenaga kerja, lapangan kerja dan pengangguran.
Catatan
perempuan ke suatu bidang studi tertentu. Misalnya, ilmu-ilmu sosial cenderung didominasi oleh pelajar perempuan, dan ilmu-ilmu teknik didominasi oleh pelajar laki-laki. Di tahun akademis 2000—1, persentase pelajar perempuan di sekolah menengah kejuruan yang mengambil bidang kekhususan teknik industri adalah 18,5 persen, 29,7 persen di bidang agrikultur, dan 64,6 persen di bidang usaha dan manajemen. Penghapusan strereotip seperti itu akan menjadi suatu kontribusi bagi Millennium Development Goal dalam menjamin bahwa semua anak laki-laki dan perempuan menyelesaikan pendidikan dasar dan menghapuskan perbedaan jender dalam pendidikan.
Catatan
Di tahun 2003, 20 juta perempuan muda dan 19 juta laki-laki muda berada di kelompok usia kerja (1524 tahun). Meskipun angka partisipasi angkatan kerja laki-laki muda melampaui angka partisipasi perempuan secara konsisten, hanya sebesar 40,5 persen perempuan muda tetapi terdapat 63 persen laki-laki muda dalam kelompok pekerja di tahun 2003, dengan perempuan muda yang terdiri dari 39 persen dari keseluruhan jumlah angkatan kerja muda. Angka ini mencerminkan partisipasi perempuan yang lebih rendah dibandingkan dengan sebelum krisis finansial di tahun 1997. Perempuan kurang diuntungkan dibandingkan dengan laki-laki, seperti juga tercermin dalam lapangan kerja yang mengalami penurunan dan meningkatnya pengangguran. Selanjutnya, perempuan cenderung bekerja di perekonomian informal. Perempuan muda juga lebih sering menghadapi permasalahan pengangguran terselubung dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan muda yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu mencapai 40 persen, sementara laki-laki muda yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu mencapai hampir 70 persen. Indonesia telah mengesahkan berbagai ketentuan perundang-undangan dan kebijakan untuk membangun suatu kerangka kerja yang, apabila diimplementasikan secara efektif, dapat memberikan akses yang sama terhadap lapangan kerja, pengupahan yang adil, dan ketentuanketentuan mengenai tanggung jawab perempuan untuk membesarkan anak. Meskipun Kementerian Pemberdayaan Perempuan memiliki peran advokasi dan pembuatan kebijakan/mempengaruhi, peran Kementerian tersebut dalam otonomi daerah masih harus dikaji karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan tidak memiliki kantor perwakilan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal rendahnya upah dan terbatasnya kesempatan kerja bagi perempuan, tidak mengejutkan apabila banyak perempuan muda yang beralih ke pekerjaan-pekerjaan di luar negeri untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, meskipun tidak berarti
Catatan
kesempatan yang lebih baik bagi pengembangan keterampilan atau karir. Mayoritas yang besar dari pekerja migran ini terdiri dari perempuan muda yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau di sektor informal yang berada di luar jangkauan perundangundangan perburuhan biasa. Terlebih lagi, mereka menghadapi praktek-praktek birokrasi yang merepotkan yang menghambat perjalanan mereka, perilaku predator yang dimiliki oleh agen atau calo yang menjadi bagian dari ‘industri migran’ dan mengambil bayaran lebih dari yang sepantasnya atas layanan yang mereka berikan kepada pekerja-pekerja migran ini. Pekerja migran perempuan muda pada khususnya menghadapi resiko trafiking, eksploitasi dan kekerasan.
Catatan
4. REKOMENDASI KEBIJAKAN
B
ab ini mengetengahkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan, yang disusun menjadi empat pilar: A) Mempersiapkan Kaum Muda untuk Bekerja: menjamin pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua laki-laki dan perempuan muda, dan mengembangkan sistem pendidikan teknis dan kejuruan yang dikendalikan oleh permintaan; B) Menciptakan Pekerjaan-pekerjaan yang Berkualitas bagi Laki-laki dan Perempuan Muda: dengan fokus pada penciptaan pekerjaanpekerjaan di sektor formal, tanpa melupakan kebutuhan-kebutuhan kaum muda yang tidak mampu dan kurang beruntung; C) Mengembangkan Kewirausahaan: memberdayakan kaum muda dan memfasilitasi mereka dalam memasuki dunia usaha, dan transformasi bertahap perekonomian informal menuju kegiatan-kegiatan sektor formal agar dapat menciptakan pekerjaan dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik bagi laki-laki dan perempuan muda; dan D) Menjamin Kesempatan yang Sama: memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan muda seperti bagi laki-laki muda.
Keempat pilar tersebut memiliki hubungan yang dekat satu sama lain. Tanpa terciptanya cukup banyak pekerjaanpekerjaan berkualitas, kaum muda tidak memiliki kesempatan lapangan kerja yang produktif. Tanpa
Rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dikemukakan dibawah ini (dan juga ditampilkan dalam format matrix di Lampiran) terfokus untuk periode tiga tahun, 2004 sampai 2007.
A) MEMPERSIAPKAN KAUM MUDA UNTUK BEKERJA Gagasan di balik pilar ini adalah untuk menangani sistem pendidikan dan pelatihan dalam konteks desentralisasi di Indonesia, dan dengan memperkuat hubungan mereka ke dunia kerja, sehingga kaum muda yang meninggalkan sekolah dan mencari pekerjaan memiliki pembekalan yang memadai agar dapat mempergunakan kesempatan lapangan kerja. Penekanan diberikan pada sekolah dasar yang memberikan pendidikan yang berkualitas, pada pelatihan kejuruan yang responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan pasar kerja, dan pada persiapan perempuan dan laki-laki muda untuk memasuki pasar kerja. Pendidikan Dasar Diselesaikannya pendidikan dasar merupakan persyaratan yang dibutuhkan agar dapat memasuki pasar kerja dengan sukses. Untuk memperoleh pendidikan dasar universal (sekolah sembilan tahun), dibutuhkan upaya-upaya untuk memperbaiki akses warga yang tidak mampu terhadap pendidikan menengah pertama. Untuk mengurangi angka putus sekolah di tingkat sekolah
Catatan
sistem pendidikan dan pelatihan yang efektif yang dapat melengkapi laki-laki dan perempuan muda dengan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, kaum muda tidak dapat mengambil kesempatan lapangan kerja yang ada. Tanpa kewirausahaan, kekuatan pendorong kaum muda untuk memprakarsai gagasan-gagasan usaha, membangun perusahaan dan menciptakan pekerjaan tetap tidak tersentuh. Dan akhirnya, tanpa kesempatan yang sama bagi perempuan muda, setengah dari potensi kaum muda tetap tidak tergali.
Catatan
dasar dan meningkatkan angka penerimaan di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah, isu kuncinya adalah untuk membuat pendidikan yang terjangkau bagi mereka yang tidak mampu dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam konteks desentralisasi.
Rekomendasi A1:
Membuat PPendidikan endidikan yang TTerjangkau erjangkau bagi Mereka yang Tidak Mampu ·
Menghapuskan biaya-biaya tersembunyi seperti biya masuk sekolah dan menurunkan biaya seragam dan buku.
·
Mengurangi biaya pendidikan bagi mereka yang tidak mampu melalui beasiswa-beasiswa yang memiliki sasaran tertentu.
·
Mempertimbangkan penggunaan 1 persen pendapatan pajak nasional untuk membantu biaya pendidikan bagi mereka yang tidak mampu.
·
Menyediakan insentif untuk mendorong komunitaskomunitas lokal, organisasi-organisasi amal dan perusahaan-perusahaan swasta untuk mendirikan yayasan-yayasan yang menyediakan dana bantuan dan skema-skema beasiswa untuk pelajar dan keluarga yang membutuhkan.
Rekomendasi A2:
Meningkatkan Kualitas PPendidikan endidikan ·
Investasi yang lebih besar untuk infrastruktur pendidikan.
·
Kenaikan gaji guru secara bertahap, digabung dengan peningkatan substansial atas status guru, kompetensi profesional dan materi-materi pengajaran.
·
Mendirikan layanan minimum dan standar kualifikasi nasional; hal ini membutuhkan kerja sama yang
·
Mendirikan badan penilaian pendidikan independen yang memonitor dan mengevaluasi kinerja sekolah di seluruh negara. Penilaian tersebut dapat mendorong pemerintah-pemerintah lokal untuk mempertimbangkan kembali alokasi dana di masa depan dan keberadaan institusi-institusi pendidikan yang memiliki kinerja yang kurang baik.
·
Mendirikan dewan dan komite sekolah seperti yang baru saja dibentuk, upaya-upaya harus dilakukan demi akuntabilitas manajemen sekoah dan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.
Pendidik an Kejuruan dan T eknik endidikan Teknik Baru-baru ini, Pemerintah telah memulai proses reformasi sistem pelatihan teknik dan kejuruan. Hal ini mencakup pengembangan Kerangka Kerja Kualifikasi Profesional Nasional, yang diikuti dengan pengembangan standar kualifikasi untuk keterampilan-keterampilan inti, suatu sistem akreditasi dan pengakuan keterampilan dan pengaturan dana yang baru. Semua hal-hal tersebut merupakan tugas yang sangat besar yang akan membutuhkan sumber daya yang substansial baik dalam hal waktu maupun uang. Rekomendasi-rekomendasi jangka pendeknya adalah:
Rekomendasi A3:
Mengembangkan Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional ·
Rancangan peraturan mengenai Sistem Pelatihan Kejuruan Nasional harus diselesaikan dan disahkan oleh parlemen.
·
Mengembangkan standar pengakuan keterampilan yang berbasis kompetensi yang berlaku secara nasional. Sistem tersebut dapat menciptakan pasar kerja yang lebih transparan dan keterampilan-keterampilan yang lebih dinamis, yang memungkinkan transisi yang
Catatan
erat antara otoritas pendidikan di tingkat pusat dan lokal.
lebih lancar bagi mereka yang meninggalkan sekolah untuk memasuki pasar kerja.
Catatan
Rekomendasi A4:
Memperkuat Jejaring PPendidikan endidikan Kejur uan dan Pusat Kejuruan Pelatihan Berkualitas ·
Pusat-pusat pelatihan ini berada di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Departemen tersebut harus memperkuat kapasitas pusat-pusat pelatihan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pelatihan dan penyampaian pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi. Program ini harus melibatkan semua stakeholder yang terkait, termasuk pemerintah daerah, kamar-kamar dagang dan industri dan organisasi-organisasi pengusaha, dan institusi-institusi pelatihan swasta. Pusat-pusat pelatihan ini kemudian dapat bertindak sebagai institusi percontohan yang memberikan contohcontoh yang baik dan pelajaran-pelajaran yang diperoleh bagi reformasi sistem pelatihan nasional.
Hubungan antara Pendidikan dan Usaha Pengenalan dunia kerja merupakan bagian penting dalam persiapan kaum muda dalam memasuki angkatan kerja, bukan hanya dalam rangka membentuk karir mereka sejak dini tetapi juga untuk memfasilitasi transisi dari sistem pendidikan ke lingkungan tempat kerja dimana ketermapilan-keterampilan dan perilaku baru dibutuhkan.
Rekomendasi A5:
Menjembatani Institusi PPendidikan endidikan dan Komunitas Usaha ·
Mendorong pengusaha untuk menediakan program magang dan pengalaman kerja yang efektif, termasuk program kerja lapangan yang membantu pelajar dalam melihat hubungan antara pelajaran dan pekerkaan, untuk memahami betapa pengetahuan dan keterampilan-keterampilan khusus diterapkan dalam
·
Pengusaha juga dapat membantu guru dengan memberi saran-saran mengenai standar-standar teknologi dan industri, dan memperbaiki kurikulum. Organisasi-organisasi pengusaha memiliki peran kunci sebagai penghubung antara pendidikan dan pelatihan.
·
Mengidentifikasi contoh-contoh yang baik dan mendorong perusahaan, universitas, institusi-institusi pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk membangun kemitraan. Kemitraan tersebut dapat berbentuk kesepakatan verbal dan tertulis. Pelajaran-pelajaran yang diperoleh harus disebarluaskan dalam waktu dua tahun agar dapat dipelajari di seluruh negeri.
Persiapan bagi Mereka yang Meninggalk an Sek olah untuk Memasuki Meninggalkan Sekolah Pasar Kerja Pembangunan modal manusia bukan hanya berarti pendidikan dasar dan pengembangan keterampilan bagi kaum muda, sehingga mereka dapat mennggunakan kesempatan yang ada di pasar kerja. Persiapan yang lebih baik bagi mereka yang meninggalkan sekolah untuk memasuki pasar kerja dapat memfasilitasi proses penyesuaian pekerjaan dan mengurangi masa pengangguran, dan oleh karenanya memudahkan transisi sekolah ke bekerja.
Rekomendasi A6:
Meningkatkan PPersiapan ersiapan Mereka yang Meninggalkan Sekolah untuk Memasuki Pasar Kerja ·
Menyediakan informasi pasar kerja dan bimbingan karir yang memiliki sensitifitas jender melalui sistem pendidikan dan pelatihan di sekolah bagi kaum muda dan melalui media bagi pencari kerja muda. Hal ini membutuhkan penguatan layanan bimbingan karir di sekolah, yang tersedia di kebanyakan institusi-institusi
Catatan
konteks dunia nyata dan mengembangkan perilaku baru dan menambah rasa percaya diri.
Catatan
pendidikan di tingkat menengah maupun di tingkat yang lebih tinggi. Departemen Pendidikan, bekerja sama dengan Biro Pusat Statistik dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, didorong untuk mengembangkan program nasional untuk memperkuat layanan bimbingan karir di sekolah. B) MENCIPT AK AN PEKERJAANMENCIPTAK AKAN PEKERJAAN Y ANG BERKU ALIT AS BA GI YANG BERKUALIT ALITAS BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MUDA Dimensi utama masalah-masalah pasar kerja dan lapangan kerja bagi kaum muda di Indonesia yang ditekankan di bab sebelumnya menggambarkan konteks yang menandakan bahwa penciptaan lapangan kerja harus menjadi elemen inti strategi nasional untuk lapangan kerja bagi kaum muda. Lebih khususnya, ada kebutuhan untuk menciptakan pekerjaan berkelanjutan yang cukup (sekitar 2 juta per tahun berdasarkan estimasi) untuk menampung mereka yang baru memasuki angkatan kerja dan untuk mengurangi dampak pengangguran dan pengangguran terselubung di beberapa tahun mendatang. Dalam tujuan penciptaan lapangan kerja ini terdapat serangkaian rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kebijakan pemerintah, Pembangungan Ekonomi Lokal dan keterlibatan sektor swasta. Kebijak an-k ebijak an sektoral dan Kebijakan-k an-kebijak ebijakan onomi yang ramah terhadap makro--ek ekonomi makro lapangan k erja: kerja: Pertumbuhan melalui pemulihan investasi dan ekspor dan iklim investasi yang membaik merupakan hal yang penting bagi terciptanya pekerjaan pada umumnya, dan bagi promosi lapangan kerja bagi kaum muda pada khususnya, tetapi hal tersebut belum cukup. Kualitas pertumbuhan juga penting. Strategi yang efektif untuk menghasilkan lapangan kerja bagi kaum muda harus menjadi bagian dari keseluruhan strategi bagi terciptanya lapangan kerja baik di tingkat makro maupun sektoral melalui pertumbuhan lapangan kerja yang intensif.
·
Menetapkan sasaran-sasaran lapangan kerja yang jelas dan menanamkannya ke dalam strategi-strategi dan rencana pembangunan jangka menengah. Hal ini akan membantu pembuat kebijakan dalam mengukur kemajuan yang diperoleh dalam menciptakan pekerjaan-pekerjaan dalam jumlah yang mencukupi bagi kaum muda. Sasaran-sasaran ini dapat diukur melalui indikator-indikator berikut ini: Ø Pengurangan jumlah kaum muda yang tidak tersentuh (mereka yang tidak mengecam pendidikan maupun tidak berada dalam angkatan kerja); Ø Pengurangan jumlah kaum muda yang tidak terberdayakan (mereka yang tidak bekerja maupun menjadi pengangguran terselubung); Ø Peningkatan jumlah kaum muda yang bekerja di sektor formal; dan Ø Peningkatan jumlah perempuan muda yang bekerja di sektor informal.
·
Membuat analisa dampak lapangan kerja bagi kaum muda di bidang kebijakan makro.
Rekomendasi B2:
Meninjau Ulang PPeraturan eraturan PPer er undang-undangan erundang-undangan Mengenai PPasar asar Kerja untuk Menjamin bahwa PPeraturan eraturan Per undang-undangan tersebut Memfasilitasi Kesempatan erundang-undangan yang Lebih Luas bagi PPek ek erja-pek erja Muda ekerja-pek erja-pekerja ·
Menjajaki kelayakan penetapan upah minimum pekerja muda khusus bagi kaum muda – sebuah praktek yang dilakukan di beberapa negara – sebagai batu pijakan bagi rekrutmen pekerja muda di sektor formal.
Catatan
Rekomendasi B1:
Menanamkan TTujuan-tujuan ujuan-tujuan Lapangan Kerja bagi Kaum Muda dalam Kebijakan Makro
Catatan
·
Mempertimbangkan kontrak-kontrak kerja lapangan dan insentif-insentif lainnya (gabungan lapangan kerja dan pelatihan yang disubsidi) untuk mendorong lapangan kerja bagi kaum muda.
Rekomendasi B3:
Menjajaki Kesempatan-kesempatan Baru di SektorSektor Baru ·
Mengidentifikasi kesempatan-kesempatan kerja yang prospektif yang ada pada saat ini bagi kaum muda di sektor-sektor yang baru berkembang seperti pariwisata, media massa, kesehatan dan pendidikan, pemeliharaan lingkungan, industri produk dan layanan informasi dan telekomunikasi (ICT) dan agro-industri. Agro-industri menjadi sangat penting karena industri tersebut memperkuat hubungan antara perkotaan dan pedesaan, yang sangat penting bukan hanya dalam menciptakan lapangan kerja tetapi juga dalam mengurangi kemiskinan.
·
Kementerian-kementerian yang terkait harus mengarus-utamakan tujuan-tujuan lapangan kerja bagi kaum muda dalam strategi-strategi sektoral.
Rekomendasi B4:
Mengembangkan Statistik dan Indikator-indikator Khusus bagi Kaum Muda Rencana aksi nasional lapangan kerja bagi kaum muda harus berada dibawah pengaturan suatu kerangka kerja statistik yang memadai sehingga memungkinkan IYEN untuk memonitor pelaksanaan program tersebut. Informasi apapun yang dapat diandalkan mengenai pasar kerja dalam hal lapangan kerja bagi kaum muda harus memperhitungkan dimensi jender di pasar kerja. IYEN mengundang Biro Pusat Statistik untuk menerbitkan laporan tahunan mengenai situasi lapangan kerja bagi kaum muda di Indonesia, yang didasarkan pada Survei Angkatan Kerja Nasional dan Survei Sosio-Ekonomi Nasional.
Desentralisasi layanan-layanan pemerintah meningkatkan relevansi otoritas lokal, demikian pula halnya dengan kesempatan-kesempatan bagi pembangunan daerah dan promosi lapangan kerja daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara stakeholder-stakeholder utama yang berada dalam wilayah tertentu dengan tujuan untuk menstimulir kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Prakarsa-prakarsa pembangunan ekonomi daerah telah membuka kesempatan-kesempatan baru untuk mempromosikan lapangan kerja bagi kaum muda melalui integrasi yang lebih erat antara pelaku muda sektor informal dan kelompok-kelompok industri daerah dan oleh karenanya membuka akses terhadap pasar dan berbagai layanan.
Rekomendasi B5:
Mengarusutamakan Isu-isu Lapangan Kerja bagi Kaum Muda ke dalam Prakarsa-prakarsa Ekonomi Daerah ·
Mengidentifikasi pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari prakarsa-prakarsa ekonomi daerah, seperti program kelompok perabot kayu di Jawa Tengah, yang didukung oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan stakeholder lokal. Hasil dari program ini dan prakarsa-prakarsa lainnya harus disebarluaskan secara nasional (melalui bahanbahan pelatihan, seminar-seminar stakeholder dan laporan-laporan di media) dalam rangka menjajaki potensi pembangunan ekonomi daerah bagi promosi lapangan kerja bagi kaum muda di berbagai industri dan daerah lain.
Peran Sektor Swasta Sebagai mesin pertumbuhan dan pencipta pekerjaan, sektor swasta memiliki peran kunci dalam menciptakan kesempatan bagi kaum muda. Banyak perusahaan swasta yang memang sudah terlibat dalam berbagai aktifitas, mulai
Catatan
Pembangunan Ek onomi Daerah Ekonomi
Catatan
dari menyediakan dana bantuan untuk pelajar-pelajar yang tidak mampu, melalui pelatihan dan keuangan mikro bagi kaum muda yang kurang beruntung hingga hingga penciptaan lapangan kerja langsung. Banyak pengusaha yang memahami mengapa mempekerjakan kaum muda merupakan sesuatu yang berguna bagi usaha, yaitu karena kaum muda membawa antusiasme, energi, komitmen, gagasan-gagasan baru dan kemauan untuk menerima perubahan bersama mereka ke tempat kerja.
Rekomendasi B6:
Menggerakkan Usaha untuk Bertindak ·
Menghargai prakarsa-prakarsa sektor swasta melalui media dan berbagai saluran lainnya.
·
Mempertimbangkan insentif pajak bagi perusahaanperusahaan swasta dan yayasan-yayasan yang mereka miliki dalam hal tindakan-tindakan tertentu yang mempromosikan kesempatan bagi kaum muda yang paling kurang beruntung.
·
Memprakarsai kompetisi perusahaan dalam rangka mengidentifikasi praktek-praktek terbaik di bidang lapangan kerja bagi kaum muda dan memberikan penghargaan tahunan terhadap perusahaan terbaik. Dalam hal ini, organisasi-organisasi pengusaha harus mengambil peran pemimpin dalam meningkatkan kesadaran di kalangan anggota-anggotanya.
C. MENGEMBANGKAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK PEKERJAAN YANG LEBIH BANYAK DAN LEBIH BAIK BAGI KAUM MUDA Kegiatan inovasi dan kewirausahaan merupakan penggerak kunci dalam meningkatkan persaingan, pertumbuhan dan terciptanya pekerjaan yang berkelanjutan yang memiliki produktifitas yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Pengembangan kewirausahaan kaum muda
Kerangka Kerja Kebijakan dan Peraturan yang Mendukung Potensi pengusaha muda dan pekerja informal untuk meningkatkan produktifitas mereka dan untuk mentransformasikan berbagai kegiatan untuk bertahan hidup menjadi pekerjaan yang layak secara progresif akan tergantung pada kerangka kerja hukum dan peraturan yang mendukung dalam membantu keterwakilan UKM dan mereka yang mempekerjakan diri sendiri. Oleh karenanya, menghilangkan halangan-halangan hukum dan institusional demi terciptanya dan tumbuhnya usaha-usaha kecil merupakan hal yang penting.
Rekomendasi C1:
Mempermudah Memulai dan Menjalankan Usaha Sendiri ·
Mendirikan suatu gugus tugas untuk meninjau ulang kerangka kerja hukum dan peraturan yang ada untuk mengakses persyaratan-persyaratan dan prosedur perizinan bagi usaha kecil. Tujuannya adalah untuk merampingkan persyaratan-persyaratan yang akan mengurangi waktu dan biaya untuk memulai usaha baru. Peraturan dan prosedur baru yang lebih sederhana dapat menjadi dasar bagi standar pemberian izin usaha, yang sekarang berada di tangan institusi-institusi pemerintah di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.
·
Gugus tugas tersebut juga dapat mempertimbangkan untuk menggantikan persyaratan-persyaratan perizinan dengan sistem pendaftaran usaha baru yang lebih murah dan lebih efisien. Gugus tugas harus melibatkan stakeholder terkait, termasuk
Catatan
tergantung pada gabungan kebijakan yang luas, yang pada khususnya mencakup: kerangka-kerangka kerja peraturan perundang-undangan dan administrasi yang lebih baik; menguatnya perwakilan UKM dan kaum muda yang mempekerjakan dirinya sendiri; perbaikan akses finansial; dorongan bagi perilaku positif terhadap kewirausahaan dan pengembangan suatu jaringan layanan bantuan usaha.
perwakilan-perwakilan dari komunitas usaha dan pengusaha-pengusaha muda, dan harus menyusun proposal tersebut dalam kerangka waktu dua tahun.
Catatan
Suara dan Keterwakilan UKM dan Kaum erjak an Diri Sendiri Muda yang Mempek Mempekerjak erjakan Agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan berarti, semua yang terkena dampak langsung kebijakan tersebut harus dilibatkan dalam perancangan dan perumusannya. Ketiadaan atau lemahnya keterwakilan juga merupakan alasan utama bagi terpinggirkannya perempuan dan laki-laki muda, tertutama mereka yang bekerja di perekonomian informal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas usaha-usaha kecil dan informal untuk berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan dan untuk mewakili kepentingan mereka merupakan hal yang penting. Cara-cara baru juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan memperkuat organisasi dan suara pekerja-pekerja informal, untuk mempromosikan dan membela hak-hak mereka dan untuk menggali kreatifitas dan potensi mereka, sehingga dapat menjembatani perekonomian formal dan informal.
Rekomendasi C2:
Meningkatkan Keterwakilan dan Suara PPek ek erja-pek erja ekerja-pek erja-pekerja Muda dan UKM ·
Memperkuat kapasitas organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja agar dapat mewakili dan melayani kebutuhan-kebutuhan kaum muda dengan lebih baik. Organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja harus mengevaluasi kemajuan yang diperoleh dan mengidentifikasi praktek-praktek yang baik dalam periode dua tahun.
·
Hal ini akan memungkinkan akses yang lebih baik terhadap persediaan, pinjaman dan informasi pasar. Khusus untuk pekerjaan berbasis rumahan atau subkontrak, organisasi kelompok pekerja muda, terutama perempuan muda, dapat meningkatkan posisi tawar mereka terhadap kontraktor atau pembeli, memungkinkan mereka untuk berproduksi secara lebih efisien dan hemat, dan memfasilitasi tabungan dan pengaturan pinjaman kelompok. Di bidang ini, organisasi-organisasi non-pemerintah, komunitas-komunitas lokal serta prakarsa-prakarsa mandiri publik dapat memainkan peran yang penting. Semua stakeholder yang terkait didorong untuk membagi pengalaman mereka melalui Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia untuk memperoleh pembelajaran dan inovasiinovasi.
Kebijak an-k ebijak an Finansial Kebijakan-k an-kebijak ebijakan Akses finansial sering kali merupakan faktor yang paling penting untuk memulai, mempertahankan dan memperluas suatu usaha dan menciptakan pekerjaanpekerjaan. Meskipun penting adanya untuk mendorong bank-bank agar menjajaki “down-market”, hal tersebut masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhankebutuhan pengusaha muda. Oleh karenanya, mendorong alternatif-alternatif seperti institusi-institusi keuangan mikro dan komunitas-komunitas usaha kecil untuk menciptakan mekanisme finansialnya sendiri merupakan hal yang penting.
Catatan
Rekomendasi C3:
Mendukung PPembentukan embentukan Kelompok-k elompok Swada yaKelompok-kelompok Swadayadan Organisasi-organisasi Berbasis Keanggotaan, Termasuk Koperasi, Oleh Kaum Muda
Catatan
Rekomendasi C4:
Memperkuat Institusi-institusi Keuangan Mikro Sehingga Mereka Dapat Mencerminkan Kebutuhan-kebutuhan Kaum Muda ·
Mendorong jejaring institusi-institusi keuangan mikro untuk mengidentifikasi contoh-contoh sukses mengenai bagaimana caranya melampaui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kaum muda dalam mengakses finansial dan memprakarsai kampanye-kampanye pembangunan kapasitas dan peningkatan kesadaran.
Budaya Wira Usaha Dengan adanya persepsi negatif yang dimiliki oleh banyak kaum muda mengenai kewirausahaan, yang sering kali dianggap sebagai pekerjaan sektor informal, ada kebutuhan untuk membangun suatu budaya baru kewirausahaan yang mendukung prakarsa, terciptanya usaha, produktifitas, dan kondisi pekerjaan dan hubungan perburuhan yang baik. Budaya wira usaha seperti itu paling baik dipromosikan melalui (i) program-program pendidikan dan pelatihan dan (ii) kampanye-kampanye peningkatan kesadaran.
i. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Pendidikan dan pelatihan memiliki peranan kritis dalam menyebarluaskan nilai usaha, menyediakan informasi kepada kaum muda mengenai kewirausahaan sebagai pilihan karir yang memungkinkan dan membekali kaum muda dengan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan untuk memulai usaha mereka sendiri. Melalui pemahaman ini, Departemen Pendidikan telah memperkenalkan pelatihan kewirausahaan di dalam kurikulum untuk sekolah menengah kejuruan dan program-program khusus bagi
Rekomendasi C5:
Meningkatkan efektifitas pelatihan kewirausahaan di sekolah menengah kejuruan ·
Melakukan analisa dampak terhadap programprogram yang sudah ada mengenai karir mereka yang meninggalkan sekolah untuk menjamin bahwa bahanbahan pelatihan mencerminkan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat di lingkungan usaha.
·
Mengusahakan kemitraan dengan sektor swasta untuk memberikan dukungan bimbingan dan modal awal bagi pelajar-pelajar yang memiliki rencana usaha yang dapat dijalankan. Prakarsa-prakarsa ini akan melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan dalam memperkenalkan kurikula yang terforkus pada kewirausahana di sekolah menengah kejuruan di seluruh negeri.
Rekomendasi C6:
Melaksanakan PPeninjauan eninjauan Ulang Independen TTerhadap erhadap Pro gram-pro gram PPelatihan elatihan Kewirausahaan Untuk Kaum Program-pro gram-program Muda Diluar Sekolah ·
Menggambarkan pelajaran-pelajaran yang diperoleh mengenai efektifitas berbagai program dan mengidentifikasi cerita-cerita sukses untuk disebarluaskan dan dicontoh. Ini merupakan bidang yang dapat dipimpin oleh Departemen Pendidikan dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama dengan lembaga pelatihan terkait lainnya.
Catatan
kaum muda yang berada diluar sekolah. Selain itu pula, terdapat sejumlah besar program-program pelatihan kewirausahaan bagi kaum muda yang dilaksanakan oleh Kementerian-kementerian lain, lembaga pelatihan swasta, yayasan-yayasan dan Ornop-ornop. Untk meningkatkan efektifitas program-program yang sedang berjalan, diusulkan tindakan-tindakan di dua bidang berikut ini:
Catatan
ii. Kampanye-kampanye Kesadaran Mengidentifikasi peraga peran (role model) bagi kaum muda merupakan cara yang berharga dalam membantu kaum muda untuk mempertimbangkan dan menjajaki kemungkinan mempekerjakan diri sendiri sebagai sebuah pilihan karir. Para peraga peran ini dapat diidentifikasi melalui kompetisi-kompetisi usaha bagi kaum muda yang diselenggarakan baik bagi para pelajar di sekolah maupun bagi pengusaha-pengusaha muda yang sudah mapan. Program-program ini dapat memberikan kesempatan bagi promosi melalui media. Di satu sisi, program-program tersebut mempromosikan semangat bagi prakarsa-prakarsa dan gagasan-gagasan kaum muda dan di sisi lain, perusahaan tuan rumah yang terlibat dalam program tersebut akan memiliki kesempatan untuk membangun hubungan dengan sekolah-sekolah lokal dan para pelajar di sekolah tersebut dan diuntungkan dengan memperoleh citra perusahaan yang positif. Indonesia telah memiliki sejumlah prakarsa seperti itu, yang dibutuhkan adalah kampanye peningkatan kesadaran yang lebih bersemangat, yang melengkapi program-program yang sudah ada.
Rekomendasi C6:
Mengembangkan Kampanye Kesadaran Publik Multimedia dalam Mempromosikan Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda ·
Kampanye ini dapat meliputi serangkaian artikel koran, program radio dan televisi dan acara-acara lain yang mengetengahkan kisah-kisah nyata dari pengusahapengusaha muda, tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan mereka, dan memberikan penghargaan bagi pengusaha perempuan dan laki-laki terbaik tahun ini. IYEN dapat membentuk suatu kelompok kerja untuk mengusahakan kemitraan dan mendukung kampanye tersebut. Hal ini harus melibatkan perwakilan-perwakilan dari pihak pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil termasuk organisasi-organisasi kepemudaan, serta media,
Layanan Bantuan Usaha Layanan-layanan seperti itu harus dirancang untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda dari pengusaha mikro dan mereka yang mempekerjakan diri sendiri di sektor perekonomian informal serta usahausaha kecil modern. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa partisipasi sektor swasta merupakan hal yang esensial bagi penyampaian Layanan Pengembangan Usaha yang efisien. Oleh karena itu, layanan bantuan usaha yang ditentukan oleh sektor swasta bagi pengusaha-pengusaha muda dan UKM diusulkan dalam dua bidang berikut:
Reekomendasi C 7: Menggerakkan Bantuan Dari Sektor Swasta Untuk Pengusaha Muda · Organisasi-organisasi pengusaha harus membangun jejaring pengusaha yang dapat memberikan bantuan bimbingan bagi para pengusaha muda. ·
Kegiatan-kegiatan lebih lanjut harus mencakup fasilitasi pameran produk pengusaha muda sehingga dapat memberikan kesempatan untuk pemasaran. Selain itu, kesempatan bagi perusahaan untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan outsourcing dengan para anggota muda komunitas usaha juga harus diberikan.
Rekomendasi C8:
Mengembangkan “Pro gram Bantuan Hubungan” Antara “Program Per usahaan Besar dan PPer er usahaan Kecil erusahaan erusahaan ·
Dalam sistem produksi yang semakin tergantung satu sama lain, suatu pendekatan baru untuk membuka potensi UKM adalah untuk membangun hubungan antara UKM dan perusahaan-perusahaan yang
Catatan
yang harus dipilih berdasarkan pengalaman mereka dalam menjangkau kaum muda.
lebih besar agar menjadi saluran yang efektif bagi perusahaan yang lebih kecil untuk memperoleh akses terhadap layanan bantuan yang dibutuhkan. Sektor swasta, baik perusahaan Indonesia yang besar dan perusahaan-perusahaan multinasional, memiliki pengalaman yang sangat luas dan potensi untuk memberikan sumbangan terhadap perkembangan yang dimaksud melalui pengetahuan, keahlian, sumber daya dan jejaring yang mereka miliki Organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi pengusaha di tingkat nasional serta kamar-kamar dagang hendaknya memfasilitasi program-program bantuan hubungan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil.
Catatan
E) MENJAMIN KESEMP ATAN Y ANG KESEMPA YANG SAMA Untuk mencapai Millennium Development Goal mengenai kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, kebijakan-kebijakan harus terfokus pada pemberian akses yang sama terhadap kualitas dan pendidikan dan pelatihan yang memiliki sensitifitas jender bagi semua perempuan dan laki-laki muda; mengubah persepsi mengenai peran jender; meninjau ulang hukum dan praktek-praktek untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pasar kerja; dan menanggapi kebutuhan perempuan muda pekerja migran.
Rekomendasi D1:
Mematahkan Stereotip Jender Dalam Kurikula dan Se gre gasi Jender Dalam PPendidikan endidikan Segre gregasi ·
Meninjau ulang kurikulum pendidikan yang ada untuk menjamin bahwa kurikulum tersebut sensitif jender.
·
Mengarusutamakan pendidikan yang sensitif jender melalui koordinasi dan informasi yang lebih baik; melalui pembangunan sensitifitas guru baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kementerian
·
Memperkuat kapasitas layanan bimbingan karir di sekolah-sekolah dan kampus-kampus untuk menjamin bahwa bimbingan yang diberikan memiliki sensitifitas jender
Rekomendasi D2:
Melaksanakan Kampan eningkatan Kesadaran Yang Kampanyy e PPeningkatan Bersemangat Untuk Mengubah PPersepsi ersepsi PPeran eran Jender Tradisinal dan PPembagian embagian TTanggung anggung Ja wab Antara Jawab Perempuan dan Laki-laki ·
Memberikan insentif bagi instansi-instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk bertindak sebagai pekerja percontohan dalam praktek-praktek rekrutmen dan lapangan kerja, pengupahan dan promosi.
Rekomendasi D3:
Memberikan PPer erlindungan er lindungan yang Lebih Baik bagi Perempuan PPek ek erja Migran ekerja ·
Berdasarkan upaya analitis yang sedang dijalankan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan Bank Dunia mengenai isu-isu perempuan migran, perlu disusun langkah-langkah perlindungan hukum dan sosial yang efektif. Hal ini dapat mencakup peraturan mengenai industri migrasi, menjamin fasilitas pengupahan yang aman, cepat dan fleksibel, memperbaiki sistem informasi pasar kerja bagi calon pekerja migran dan menjaga perempuan muda pekerja migran yang rentan.
Catatan
Pemberdayaan Perempuan harus memainkan peran kunci dalam meningkatkan pemahaman semua stakeholder mengenai kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki muda.
Catatan
5. IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI Rekomendasi 5-1:
Kebutuhan Akan Komitmen Dari PPemerintah emerintah dan Stakeholder Lain ·
Komitmen dan kepemimpinan pemerintah merupakan hal yang esensial bagi kesuksesan implementasi Rencana Aksi Nasional Lapangan Kerja bagi Kaum Muda.
·
Komunitas usaha juga memiliki kepentingan yang berarti dalam menggali potensi kaum muda, dan dalam menghindari konsekuensi-konsekuensi negatif yang timbul dari penyebaran kaum muda pengangguran dan pengangguran terselubung.
·
Ada kebutuhan akan jaringan dan kemitraan antara pemerintah, organisasi-organisasi pengusaha, serikatserikat pekerja, organisasi-organisasi kepemudaan dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya; mereka dapat belajar dari satu sama lain dan mengumpulkan upaya-upaya dan sumber daya.
·
Kebijakan-kebijakan dan program harus didasarkan bukan hanya pada kebutuhan-kebutuhan kaum muda, tetapi juga pada kekuatan-kekuatan yang mereka bawa ke dalam usaha, komunitas dan masyarakat.
Rekomendasi 5-2:
Menjamin Konsistensi Dengan Proses-Proses Lain Mengarusutamakan isu-isu lapangan kerja bagi kaum muda di dalam prakarsa-prakarsa nasional dan daerah lainnya:
Rekomendasi 5-3:
Memperkuat Jejaring IYEN · ·
Memperkuat kapasitas teknis Tim Koordinasi IYEN. Melibatkan lebih banyak mitra seperti badan-badan parlementer, pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dan organisasi-organisasi kepemudaan melalui keanggotaan sejajar dalam Tim Koordinasi IYEN.
Rekomendasi 5-4:
Mengembangkan sebuah pra-strategi implementasi, rencana implementasi, dan Sistem Monitoring dan Evaluasi yang menumbuhkan PPembelajaran embelajaran Bersama Monitoring dan evaluasi merupakan elemen-elemen penting dalam perumusan, implementasi dan revisi serta perbaikan yang muncul dalam Rencana Aksi Nasional Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda. Hal ini harus didasarkan pada perumusan dan pengembangan berikut ini: i ii iii iv
Sebuah pre-strategi implementasi Rencana Implementasi Sistem dan mekanisme monitoring Indikator-indikator untuk mengukur kesuksesan program v Publikasi-publikasi vi Laporan berkala
Catatan
1. Strategi pembangunan nasional jangka menengah 2. Makalah-makalah Strategi Pengurangan Kemiskinan 3. Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 4. Strategi Lapangan Kerja Nasional 5. Kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah di tingkat daerah, propinsi, dan kabupaten/ kota
Catatan
Selanjutnya, IYEN juga dapat menjadi forum yang berharga dalam memfasilitasi transfer pengetahuan antara anggota-anggotanya dan jejaring mereka dan mengumpulkan stakeholder terkait lainnya.
