PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN TERLANTAR PENGGUNA JASA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL ( BPJS ) DI RUMAH SAKIT SANGLAH Oleh : I Gede Sri Dana Ida Bagus Putra Atmadja Sri Indrawati Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana
ABSTRACT This article called "Accountability Party Sanglah Hospital Of Patients Neglected User Services Social Security Agency According to the Law on Social Security Agency (BPJS)", Indonesia is a country that has a rapid development in the field of health, in realizing the objectives of the Indonesian nation healthy and complete the community of difficult and high cost of care and treatment, one of them is to do health insurance or health insurance that became one of the tools in implementing health services. This paper raises the issue that is also the objective of this thesis is how the relationship between the hospitals with health BPJS, and how accountability Sanglah Hospital on patients BPJS displaced and how the forms of accountability by the hospital to the patient Sanglah BPJS. Preparation of this paper was conducted using empirical research to the conclusion that the implementation of the agreement by the hospital with the health BPJS is set in such a way in some legislation that is in Law No. 24 of 2011 on Security Organizing Body Health and Law No. 40 of 2004 on National Social Security system (SJSN). Keywords: Accountability, Sanglah Hospital, Patients Neglected, Social Security Agency ABSTRAK Artikel ini mengambil judul “Pertanggung Jawaban Pihak Rumah Sakit Sanglah Terhadap Pasien Terlantar Pengguna Jasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)”, Indonesia adalah negara yang memiliki perkembangan pesat dibidang kesehatannya, dalam mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang sehat serta menuntaskan masyarakat dari susahnya dan 1
mahalnya biaya pelayanan dan pengobatan, salah satunya adalah dengan melakukan asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan yang menjadi salah satu alat dalam melaksanakan layanan kesehatan. Skripsi ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan skripsi ini yaitu tentang bagaimana hubungan pihak rumah sakit dengan BPJS kesehatan, dan bagaimana prosedur rumah sakit sanglah terhadap pasien BPJS dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang diberikan rumah sakit sanglah kepada pasien BPJS terlantar. Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian empiris sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa Pelaksanaan perjanjian oleh pihak rumah sakit dengan pihak BPJS kesehatan sudah diatur sedemikian rupa dalam beberapa undang-undang yaitu dalam UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Rumah Sakit Sanglah, Pasien Terlantar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
I.
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Jaminan sosial adalah suatu bentuk proteksi terhadap warga negara terhadap hal-hal yang tak terduga yang dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan, kesehatan atau bahkan bisa nyawa. Jadi dengan adanya jaminan sosial tersebut akan menjadi pilar didalam memberikan jaminan terhadap pengguna jasa jaminan sosial tersebut yg bersifat operasional. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka terbentuklah BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) yang berlaku mulai Januari 2014 dan menjanjikan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. BPJS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlaba berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
2
1.2 Tujuan Dari latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan suatu permasalahan yang juga menjadi tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini yaitu terkait bagaimana bentuk pertanggung jawaban pihak rumah sakit terhadap pasien BPJS kesehatan yang terlantar dan bagaimanakah jika pasien tersebut tidak mendapatkan penanganan kesehatan sebagaimana mestinya. II.
ISI MAKALAH
2.1
Metode Penelitian Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penilitian empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini akan berdasarkan pada efektivitas hukum di dalam masyarakat. Dalam penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial.
2.2
HASIL DAN PEMBAHASAN
2.2.1 Pengaturan Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan Antara Pihak Rumah Sakit Sanglah Dengan Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 1
BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang
dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. Di dalam pelaksanaannya BPJS Kesehatan memiliki kewenangan dalam mengatur serta menjalankan program jaminan kesehatan yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
1
Angger Sigit Pramukti Dan Andre Budiman Panjaitan, Pokok-Pokok Hukum Asuransi, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, h. 135
3
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52. 2.2.2 Bentuk Pertanggungjawaban Yang Diberikan Rumah Sakit Sanglah Terhadap Pasien Pengguna Jasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Yang Terlantar Akibat Wanprestasi Dari Pihak Rumah Sakit Sanglah 2
Menurut
R.
Subekti,
mengemukakan
bahwa Wanprestasi (kelalaian)
seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu : tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan. 3
Disamping debitur harus menanggung hal tesebut diatas, maka yang dapat
dilakukan oleh krediturdalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan yaitu memenuhi atau melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). “Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga” (Pasal 1244 s.d. 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 4Kerjasama antara pihak rumah sakit 2
Subekti,1996, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, (selanjutnya disingkat Subekti II), h.150 3 Komariah, SH, Msi, 2001, Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, h. 145. 4
Ikhsan, Arfan, 2010, Manajemen Rumah Sakit, Graha Ilmu, Bandung, h. 123.
4
dengan BPJS kesehatan adalah suatu bentuk perjanjian yang dimana pihak rumah sakit sebagai debitur dan pihak BPJS kesehatan sebagai kreditur yang memberikkan claim atas segala biaya pengobatan pasien BPJS kesehatan. III.
KESIMPULAN Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan
hukum terhadap pasien BPJS kesehatan
dengan
adanya perjanjian antara BPJS kesehatan dengan Rumah Sakit Sanglah yang dimana bertujuan untuk memberikan proteksi terhadap pasien jika terjadinya suatu wanprestasi akibat perjanjian yang dilanggar oleh pihak rumah sakit serta wewenang dari BPJS kesehatan dalam memberikan sanksi jika hal tersebut terjadi dan juga tanggung jawab ganti rugi yang diberikan oleh rumah sakit sesuai dengan Pasal 1243 Kitab undang-undang Hukum Perdata. DAFTAR PUSTAKA Buku Angger Sigit Pramukti Dan Andre Budiman Panjaitan, Pokok-Pokok Hukum Asuransi,Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Subekti,1996, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta. Komariah, SH, Msi, 2001, Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. Ikhsan, Arfan, 2010, Manajemen Rumah Sakit, Graha Ilmu, Bandung. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Subekti dan R. Tjitro sudibio, 2008, Pradnya Paramita, Jakarta. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5
