PENERAPAN PERJANJIAN ANTARA BPJS DENGAN PASIEN DAN BPJS DENGAN PIHAK RUMAH SAKIT Lafli Botu* *Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi ABSTRAK Menghadapi era globalisasi saat ini, rumah sakit dituntut memiliki kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama pasien sebagai objek layanan (Usri dan Moeis, 2007). salah satunya dalam penerapan asuransi kesehatan. peneliti akan melakukan penelitian tentang penerapan perjanjian antara BPJS dengan Pasien dan BPJS dengan pihak rumah sakit. Oleh karena perjanjian itu nampaknya seperti perjanjian khusus antara BPJS dan Pihak rumah sakit maka peneliti menyebutkan Perjanjian Khusus (Eksklusif) antara BPJS dan Rumah Sakit.Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di rumah sakit Bethesda GMIM Tomohon khususnya mengkaji perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Rumah Sakit Bethesda pada bulan April sampai Juli 2016. RS Bethesda mempunyai kewajiban terhadap BPJS yaitu melayani peserta/pasien BPJS sebagai tercantum dalam perjanjian antara BPJS dan Rumah Sakit Bethesda. Kata Kunci : Perjanjian, BPJS, Pasien, Rumah Sakit ABSTRACT Facing the current globalization era, hospitals are required to have performance in providing services to the public, especially the patients as objects of service (Usri and Moeis, 2007). one of them in the implementation of health insurance. Researchers will conduct research on the application of the agreement between the patient and BPJS and BPJS with the hospital. Therefore, the agreement seems like a special agreement between the administering body and that the hospital, the researchers said Special Agreement (Exclusive) between the administering body and house Sakit.Jenis this study is a qualitative research. This research was conducted at the hospital Bethesda GMIM Tomohon in particular assess the cooperation agreement between the Social Security Agency to Bethesda Hospital in April to July 2016. Bethesda Hospital BPJS which have obligations to serve the participants / patients BPJS as stipulated in the agreement between the administering body and Hospitals Bethesda. Keywords: Agreement, BPJS, Patients, Hospitals she wants. So that this situation contradicts the general provision which states a patient has the right to choose the type and hospital facilities as well as the type of treatment that he needs.
90
PENDAHULUAN
penggerak roda organisasi dalam upaya
Menghadapi era globalisasi saat ini,
mewujudkan visi dan misi rumah sakit
rumah sakit dituntut memiliki kinerja
(Herlambang dan Murwani, 2012).
dalam memberikan pelayanan kepada
Undang-undang tentang rumah
masyarakat terutama pasien sebagai
sakit secara pokok mengatur tentang
objek layanan (Usri dan Moeis, 2007).
bagaimana pelayanan kesehatan harus
Rumah sakit menjadi bagian integral dari
diselenggarakan diselenggarakan oleh
keseluruhan
yang
rumah sakit, syarat pra syarat fisik rumah
rencana
sakit, standard pelayanan kesehatan dan
pembangunan kesehatan (Herlambang
tak kalah pentingnya adalah keselamatan
dan Murwani, 2012). Institusi pelayanan
pasien. Bunyi pasal 43 menyatakan
kesehatan masyarakat yang dipengaruhi
antara lain sebagai berikut: Rumah Sakit
oleh perkembangan ilmu pengetahuan
wajib menerapkan standard keselamatan
kesehatan, kemajuan teknologi, dan
pasien, dan pada butir kedua disebutkan
kehidupan sosial ekonomi masyarakat
bahwa standard keselamatan pasien
merupakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sistem
dikembangkan
kesehatan
melalui
peranan
rumah
sakit
(Yustina, 2012)
dilaksanakan melalui pelaporan insiden,
Rumah
sakit
merupakan jasa
menganalisa,
yang
pemecahan
dan
organisasi
pelayanan
mempunyai
kespesifikan dalam hal
menurunkan angka kejadian yang tidak
sumber daya manusia, sarana prasarana
diharapkan. Bunyi ketentuan ayat 2 pada
dan peralatan.
Rencana pembangunan
ketentuan diatas merupakan titik awal
kesehatan suatu institusi atau organisasi
mengenai kegiatan pencegahan dan
perlu melibatkan sumber daya manusia di
pengurangan resiko di rumah sakit yang
dalamnya, termasuk tenaga kesehatan
dikenal dengan penjaminan mutu dan
(Adisasmito, 2014).
Pada dasarnya
pencegahan dan memperkecil kerugian.
rumah sakit merupakan kumpulan dari
Disinilah pentingnya manajemen resiko
berbagai unit pelayanan. Kinerja rumah
dalam organisasi rumah sakit. Kegagalan
sakit sangat ditentukan oleh kinerja unit
RS dalam menjalankan sistim manajerial
yang terdiri dari kumpulan individu di
ini dapat mempunyai dampak kerugian
dalamnya.
rumah
Sumber daya manusia
sakit
masalah
menetapkan
secara
dalam
rangka
financial
dan
merupakan aset vital pada hampir semua
berakibat buruk pada pasien. Pasal 46
jenis organisasi termasuk organisasi
undang-undang tentang rumah sakit
rumah sakit.
menyatakan
merupakan
Sumber daya manusia pilar
utama
sekaligus
bahwa
kerugian
yang
disebabkan oleh kelalaian orang yang
91
bekerja di rumah sakit menjadi tanggung
layanan kesehatan dengan bebas maka
jawab rumah sakit, sehingga dengan
pihak
demikian maka kelalaian disini tidak saja
kerjasama dengan penyedia jasa layanan
berkaitan dengan tindakan yang tidak
kesehatan
professional yang dilakukan oleh dokter
Rumah Sakit baik kelas D,C,B dan A.
maupun perawat tetapi dapat juga
Kerjasama BPJS dengan Rumah Sakit
disebabkan oleh manajemen yang buruk.
D,C, dan B maupun A didasarkan pada
Berangkat dari penjelasan diatas
BPJS
harus
primar
perjanjian
mengadakan
yaitu
kerjasama.
Puskesmas,
Perjanjian
terdapat paling tidak 3(tiga) hal yang
kerjasama ini meskipun terjadi diseluruh
harus
Indonesia tapi sifat perjanjiannya adalah
diwaspadai
dalam
penyelenggaraan rumah sakit. Pertama,
individual.
Artinya,
BPJS
bahwa rumah sakit dalam melaksanakan
mengikatkan
tugas dan fungsinya harus sesuai dengan
perjanjian dengan setiap rumah sakit.
kerjasama
harus
berdasarkan
standar pelayanan kesehatan. Kedua,
Dalam rangka memenuhi mandat
bahwa keselamatan pasien harus menjadi
Undang-undang No. Tahun 2010 tentang
hal yang utama. Kemudian yang ketiga
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
bahwa
hal
maka institusi BPJS yaitu organisasi
tersebut diatas aspek manajerial rumah
yang menyelenggarakan program BPJS
sakit menjadi sama pentingnya dengan
harus mengikat kerjasama dengan setiap
standard profesi.
rumah sakit swasta atau pemerintah (C, B
untuk
mencapai
kedua
Keselamatan pasien tidak dapat
dan A) yang sudah terakreditasi secara
tercapai jika aspek manajerial rumah
nasional. Sifat kerjasama ini adalah
sakit
tidak
individual yaitu bahwa setiap Rumah
dikembangkan. Saat ini program asuransi
Sakit mengikat perjanjian secara sendiri-
kesehatan untuk semua warga Negara
sendiri dengan pihak BPJS. Pihak BPJS
Indonesia sudah berjalan. Pada tahun
sebelum mengikat perjanjian dengan
2017
rumah
terlantarkan
ditargetkan
dan
peserta
asuransi
sakit
tertentu
mempunyai
kesehatan yaitu yang dikelolah oleh
beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
pihak rumah sakit. Proses penilaian dan
(selanjutnya,
akan
evaluasi kesiapan rumah sakit menjadi
mencapai 160 Juta meskipun pada tahun
pihak penyedia jasa layanan program
2016 baru mencapai 36 Juta peserta.
BPJS disebut kredensial.
Asuransi
BPJS)
Untuk melaksanakan amanat Undang-
Kredensialing dalam arti umum
undang No. 2010 tentang asuransi BPJS
adalah, pengakuan terhadap kemampuan.
dimana seluruh warga Negara menikmati
Bukti
92
bahwa
memang
memiliki
keterampilan
dan
uji
Perjanjian utama terjadi antara
tertentu.
Pihak BPJS dengan Pihak Rumah Sakit,
dilakukan
namun isi perjanjian terutama pasal 16
terhadap tenaga profesi medik seperti
mengenai batas tanggung-jawab para
dokter yang bekerja di rumah sakit
pihak, dikatakan bahwa pihak BPJS tidak
(clinical privilege) dan juga dilaksanakan
bertanggung
pada seorang dokter yang akan di proses
macam akibat kelalaian dan kecerobohan
menjadi staf rumah sakit (medical staff)
yang terjadi di rumah sakit. Menurut
yang umumnya dilakukan di Amerika
asumsinya adalah BPJS harus tetap dapat
serikat.
juga
dimintakan tanggung-jawab oleh karena
dilaksanakan pada calon partner rumah
sebenarnya pihak rumah sakit hanya
sakit yang akan bekerjasama dengan
sebagai penyedia jasa layanan kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(PPK) sedangkan perjanjian utamanya
(BPJS) sebagai Pelaksana Pelayanan
adalah antara BPJS dan Peserta Asuransi
Kesehatan (PPK).
(Pasien), karena BPJS adalah lembaga
berdasarkan
sudah
di
standar
Kredensialing
umumnya
Proses
Setelah
kredensialing
proses
jawab
terhadap
segala
kredensialing
yang (a), menerima premi asuransi, (b)
terlaksana barulah suatu rumah sakit
yang mengeluarkan kartu BPJS, (c) yang
dinyatakan
BPJS
menunjukkan rumah sakit mana yang
Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK)
harus dituju, (d) BPJS yang mengatur
BPJS yaitu menerima pasien BPJS.
sistim
Pelayanan terhadap pasien BPJS harus
menentukan
sesuai
reimbursement, dan sebagainya.
sebagai
dengan
isi
partner
perjanjian
yaitu
Perjanjian Pelayanan Kesehatan (PPK)
rujukan,
(e)
paket
BPJS
yang
layanan
dan
Atas dasar pemikiran ini maka
pasien BPJS dengan pihak rumah sakit
peneliti
harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan
tentang penerapan perjanjian antara
isi perjanjian, yaitu beberapa diantaranya
BPJS dengan Pasien dan BPJS dengan
(i) syarat menerima pasien, (ii), sesuai
pihak
dengan prosedur standard BPJS, (iii),
perjanjian
menganut
dalam
perjanjian khusus antara BPJS dan Pihak
perujukan pasien, (iv) masa rawat inap,
rumah sakit maka peneliti menyebutkan
(v) item/jenis penyakit / treatment yang
Perjanjian Khusus (Eksklusif) antara
dicover oleh BPJS, (vi) prosedur claim
BPJS dan Rumah Sakit.
dan reimburment, dan (vii) juga tentang
METODE PENELITIAN
batas tanggung-jawab BPJS terhadap
Jenis penelitian ini merupakan penelitian
pasien.
kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di
kebijakan
BPJS
93
akan
rumah itu
melakukan
sakit.
penelitian
Oleh
karena
nampaknya
seperti
rumah sakit Bethesda GMIM Tomohon
yang layak yang diberikan kepada setiap
khususnya
orang yang telah membayar iuran atau
mengkaji
perjanjian
kerjasama antara Badan Penyelenggara
iurannya dibayar oleh Pemerintah
Jaminan Sosial dengan Rumah Sakit
Program
Jaminan
Bethesda pada bulan April sampai Juli
Nasional
2016. Oleh karena studi ini mengenai
menjamin agar peserta memperoleh
tanggung-jawab para pihak yaitu dalam
manfaat pemeliharaan kesehatan dan
hal ini BPJS dan Rumah Sakit maka
perlindungan
sumber datanya adalah: (a) Data Primer
kebutuhan dasar kesehatan.Program JKN
yaitu hasil wawancara dengan informan
memberikan jaminan kesehatan pada
di rumah sakit Bethesda.
beberapa
(b) Data
(JKN)
Kesehatan
bertujuan
dalam
fasilitas
untuk
memenuhi
kesehatan
Sekunder yaitu dokumen perjanjian
bekerjasama
antara BPJS dan pihak Rumah Sakit.
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),
Dalam penelitian kualitatif, informasi
salah satunya adalah Rumah Sakit Islam
tentang sistem, aturan, atau pola yang
Sunan
diperoleh dari sumber data dianggap
pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh
benar apabila informasi itu bersumber
Rumah Sakit Islma Sunan Kudus yang
dari
orang
memiliki
(atau
autoritas
obyek)
yang
paling
tinggi
dengan
yang
Kudus.
Badan
Terdapat
beberapa
turut dijamin oleh program JKN, yakni pelayanan
administrasi,
pelayanan
medis, pelayanan keperawatan, dan
(berkompeten) sebagai sumber data.
pelayanan penunjang medis. Menurut asas hukum perjanjian
HASIL DAN PEMBAHASAN
dikenal
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Nasional
(SJSN)
tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata. Namun sebuah perjanjian adalah sah dan
mekanisme asuransi kesehatan sosial
tidak batal demi hukum jika perjanjian itu
yang bersifat wajib (mandatory) bagi
tidak bertentangan dengan norma hukum
seluruh rakyat indonesia, maupun untuk
dan
warga negara asing yang bekerja paling
undang-undang
sehingga
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang berdasarkan
adalah
pihak yang menyetujuinya seperti yang
yang
diselenggarakan dengan menggunakan
pengaturannya
Perjanjian
merupakan hukum bagi kedua belah
merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial
bahwa;
dengan
yang
kata
lain
berlaku, orang
perorangan dapat melakukan perjanjian
Undang-
yaitu memperjanjikan apa saja sepanjang
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
tidak bertentangan dengan ketentuan
SJSN dengan tujuan untuk memenuhi
hukum yang berlaku. Begitupun dengan
kebutuhan dasar kesehatan masyarakat 94
adanya perjanjian untuk melakukan
perawatan kesehatan. Kemudian
persaingan tidak sehat (anti competitive
Pihak
agreement).
melakukan claim dan BPJS akan
pengecualian
Perjanjian
dengan
(execlusive
agreement)
rumah
membayar
sakit
akan
sepanjang sesuai
pihak
adalah juga sah secara hukum sepanjang
rumah
melakukan
tidak melanggar kaidah-kaidah hukum.
perawatan/pengobatan
Kaidah hukum yang dimaksud adalah
dengan prosedur diagnose dan
bahwa perjanjian itu tidak melanggar
tindakan
norma dan asas hukum yang lebih tinggi.
BPJS. Hubungan hukum terjadi
Mengenai asas-asas itu dapat dilihat dari;
dengan
dalam
sesuai
paket-paket
BPJS
sehingga
a. Bahwa Peserta BPJS adalah
sepanjang seorang pasien datang
pihak dalam perjanjian dengan
kerumah sakit sebagai pasien
BPJS. Terdapat perjanjian antara
BPJS maka hubungan hukum
Peserta dengan BPJS yaitu sejak
dengan
rumah
sakit
hanya
seseorang
sebagai
pihak
ketiga
yang
mendatangani
dan
mengisi formulir, melakukan
melaksanakan kewajiban kepada
pembayaran,
BPJS.
persyaratan
menyerahkan dan
kemudian Ketentuan pasal 16 Pasal 16 ayat
melakukan pembayaran (iuran)
4 tentang lain-lain yaitu khususnya
maka pada saat itu terjadilah perjanjian
antara
Peserta, dimana
BPJS
ketentuan yang menyatakan bahwa:
dan
BPJS akan
a. …Pihak
Pertama
tidak
menyediakan tempat pelayanan
bertanggung-jawab
atas
kesehatan (Puskesmas, RS) dan
penyediaan
dan
Peserta datang untuk pengobatan
pelayanan kesehatan dari Pihak
sesuai dengan scheme BPJS
Kedua
yaitu
terhadap
mengikuti
alur/sistim
fasilitas
kepada
peserta
kerugian
dan
maupun
rujukan, prosedur di rumah sakit,
tuntutan yang diajukan oleh
dan dilayani oleh rumah sakit
Peserta kepada Pihak Kedua
dan dokter yang terikat dengan
yang
perjanjian bersama BPJS.
kesalahan atau pelanggaran yang
disebabkan
karena
b. Bahwa Rumah sakit adalah pihak
dilakukan oleh pihak Kedua
dalam perjanjian dengan BPJS
dalam menjalankan tanggung
sebagai pihak yang menyediakan
jawab
jasa
termasuk tetapi tidak terbatas
layanan/pengobatan
dan
95
profesinya
seperti,
pada,
kesalahan
melakukan
pemeriksaan
dalam
dilakukan pada sumber penyebab itu
dan
sendiri, baik pada faktor manusianya
pengobatan, kesalahan dalam
(pasien
memberikan indikasi medis atau
maupun dari sisi organisasinya. Dari sisi
kesalahan dalam memberikan
organisasi, konsep intervensi organisasi-
tindakan medis…
pendekatan
pada
pelayanan
kesehatan
b. Dapat dimintakan pembatalan kepada
Hakim?
karena
Pengadilan
bertentangan
dan
tenaga
kesehatannya),
sistem
(sarana)
memerlukan
penanganan khusus namun akan jauh
dengan
lebih antisipatif dalam mengelola resiko
asas-asas hukum.
kemungkinan terjadinya KTD, sehingga
c. Peneliti melihat bahwa ketentuan
akhir-akhir ini manajemen resiko melalui
pasal 16 pada perjanjian antara
konsep
BPJS
Sakit
pelayanan kesehatan merupakan metode
khususnya ayat 4 sebagai suatu
yang banyak dikembangkan akhir-akhir
perjanjian ekslusif yang tidak
ini. Tentu saja masih banyak hal lain
sempurna
yang harus dipersiapkan dalam kaitannya
dengan
Rumah
oleh
karena
pengelolaan
sistem
bertentangan dengan asas dan
mengelola
kebiasaan
intervensi organisasi melalui pendekatan
sebuah
perjanjian
eksklusif.
pada
Menururt Idris (2007), Manajemen
resiko
pada
sistem
kesehatan.
melalui
(sarana)
Persiapan
konsep
pelayanan
tersebut
bagaimana
juga
Resiko dalam Pelayanan Kesehatan
meliputi
persiapan
merupakan upaya untuk mereduksi KTD
penanganan apabila terjadi insiden, baik
yang dalam pelayanan kesehatan apabila
yang bersifat pure error maupun pure
hal ini terjadi akan merupakan beban
negligence.
tersendiri, terlepas dari KTD tersebut Dari begitu banyak pendekatan,
karena resiko yang melekat ataupun
aktivitas dan langkah-langkah yang harus
memang setelah dianalisis karena adanya
diambil, hal terpenting yang harus
error atau negligence dalam pelayanan.
dipikirkan
Apabila KTD sudah terjadi, beban
diantisipasi
semata, namun beban psikologis dan
menempatkan
resiko
KTD
dan
KTD
secara
ini
secara
dari
awal,
bahwa
risk
management dalam pelayanan kesehatan:
sosial kadang-kadang terasa lebih berat. mencegah
upaya
konsisten dapat dijalankan dan sudah
pelayanan tidak hanya pada sisi finansial
Untuk
agar
1) is not a revenue or income producer, but cost saving function; 2) Cost savings and other benefits resulting from RM
prorposional beberapa pendekatan dapat
effort are normally reflected in other 96
departments
function.
The
RM
is
Kesehatan yang berbunyi “Pemerintah
supportive and advisory to other function
bertugas
within the organization; 3) The costs of
kesehatan yang merata dan terjangkau
existing activities in other Departments
oleh masyarakat”. Selanjutnya dalam
(committee works, report preparation,
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23
statistical accumulation & analysis,
Tahun
follow-up activities) are un-measurable.
bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan
(Idris, 2007).
dilakukan secara serasi 15 dan seimbang
Bagi rumah sakit, cara paling mudah dan
terstruktur
identifikasi unit.
untuk
melakukan
adalah
lewat
setiap
unit
diminta
untuk
Setiap
mengidentifikasi
oleh
risikonya
menyelenggarakan
1992
beserta
pemerintah
upaya
penjelasannya,
dan
masyarakat.
(Anonim. 2013a) Dalam
melaksanakan
undang
masing-
tersebut
undangpemerintah
membutuhkan satu kebebasan untuk
masing. Setelah terkumpul, seluruh data
melayani
identifikasi itu dikumpulkan menjadi
Untuk dapat bekerja dengan baik maka
satu dan menjadi identifikasi risiko
pemerintah harus dapat bertindak dengan
rumah
cepat dan dengan inisiatif sendiri, oleh
sakit. Setelah diidentifikasi, risiko dianal
karena
isa. Analisa risiko dilakukan dengan cara
kewenangan
menilai seberapa sering peluang risiko itu
ermessen.
muncul; serta berat-ringannya dampak
ermessen negara memiliki kewenangan
yang ditimbulkan (ingat, definisi risiko
yang luas untuk melakukan tindakan
adalah: Peluang terjadinya sesuatu yang
hukum untuk melayani kepentingan
akan
masyarakat
mempunyai
dampak
pada
pencapaian tujuan). Analisa peluang dan
kepentingan
itu
masyarakat.
pemerintah dengan Dengan
diberikan
istilah
freies
adanya
freies
dalam
mewujudkan
kesejahteraan masyarakatnya.
dampak ini paling mudah jika dilakukan
Saat ini, sesuai data dari BPJS, dari
dengan cara kuantitatif. Caranya adalah
total 2.300 Rumah Sakit di Indonesia
dengan memberi skor satu sampailima
(Swasta maupun Pemerintah), sebanyak
masing-masing
dan
1.613 Rumah Sakit yang telah melakukan
dampak. Makin besar angka, peluang
perjanjian kerjasama dengan Badan
makin sering atau dampak makin berat.
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
pada
peluang
Pemerintah berperan aktif dalam pelaksanaan
kesehatan
Kesehatan per 6 Januari 2015. (Anonim.
masyarakat
2013b)
tertulis dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor
23
Tahun
1992
Dalam
tentang
Jaminan
97
menjalankan Kesehatan
program
Nasional
ini
pemerintah menemui berbagai halangan,
Indonesia sehingga dapat meningkatkan
beberapa
derajat kesehatan masyarakat Indonesia.
halangan-halangan
yang
dihadapi dalam menjalankan program
(Anonim. 2013b)
Jaminan Kesehatan Nasional tersebut
Menurut
Latifah
(2015)
yang
adalah sebagai berikut10: 1. Jumlah
meneliti Persepsi Pasien Peserta Jaminan
faslitas pelayanan kesehatan yang kurang
Kesehatan Nasional terhadap Pelayanan
mencukupi dan persebarannya kurang
Kesehatan di Instalasi Rawat Inap Sa’ad
merata khususnya bagi Daerah Terpencil
Ibnu Abi Waqqash Rumah Sakit Islam
Perbatasan dan
Sunan Kudus
Kepulauan (DTPK)
menunjukkan bahwa
dengan tingkat utilisasi yang rendah
secara umum pengetahuan pasien tentang
akibat kondisi geografis dan tidak
program JKN terbatas. pasien tidak
memadainya fasilitas kesehatan pada
mengetahui banyak mengenai program
daerah tersebut. Jumlah tenaga kesehatan
JKN. Persepsi pasien terhadap pelayanan
yang ada masih kurang dari jumlah yang
yang diberikan oleh pihak rumah sakit,
dibutuhkan.
sektor
baik pelayanan administrasi, medis,
mengalami
keperawatan, serta penunjang medis
kesulitan dalam penarikan iurannya
sudah baik. Berdasarkan hasil penelitian,
setiap bulan karena pada sektor tersebut
pelayanan yang diberikan rumah sakit
belum ada badan atau lembaga yang
sudah baik. Namun, rumah sakit harus
menaungi sehingga akan menyulitkan
tetap melakukan evaluasi terkait fasilitas
dalam penarikan iuran di sektor tersebut.
yang disediakan, karena hal tersebut
Permasalahan
menyangkut
informal
Untuk
nantinya
pekerja akan
akan
timbul
pada
penerima PBI karena data banyak yang
kenyamanan
pasien.
(Latifah, 2015)
tidak sesuai antara pemerintah pusat dan
Chotimah
(2008)
dalam
daerah sehingga data penduduk tidak
penelitiannya di Rumah Sakit Haji
mampu tidak sesuai dengan kondisi di
Medan mengenai Persepsi Pengguna
lapangan. (Anonim. 2013a)
Jaminan
Program
Jaminan
Kesehatan
Kesehatan
(JAMKESMAS)
terhadap
Masyarakat Pelayanan
Nasional (JKN) ini bertujuan menjamin
Kesehatan di Rumah Sakit Haji Medan
agar
menemukan bahwa persepsi pengguna
peserta
memperoleh
manfaat
kesehatan
dan
pemeliharaan perlindungan
terhadap
pelayanan
memenuhi
kesehatan di Rumah Sakit Haji Medan
kesehatan.Melalui
baik itu dari segi fasillitas atau sarana dan
program ini diharapkan dapat memenuhi
prasarana, pelayanan medis maupun
kebutuhan dasar kesehatan masyarakat
pelayanan administrasi adalah positif
kebutuhan
dalam
Jamkesmas
dasar
98
UU BPJS, secara tegas menyatakan
agar
peserta
memperoleh
manfaat
kesehatan
dan
bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU
pemeliharaan
BPJS adalah badan hukum publik. BPJS
perlindungan
yang dibentuk dengan UU BPJS adalah
kebutuhan
BPJS
BPJS
diberikan kepada setiap orang yang telah
Ketenagakerjaan. Kedua BPJS tersebut
membayar iuran atau iurannya dibayar
pada dasarnya mengemban misi negara
oleh Pemerintah, dan Iurannya berupa
untuk memenuhi hak konstitusional
sejumlah uang yang dibayar secara
setiap orang atas jaminan sosial dengan
teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan
menyelenggarakan
atau Pemerintah.
yang
Kesehatan
bertujuan
dan
program
jaminan
memberi
kepastian
dalam dasar
Supriyanto,
memenuhi
kesehatan
(2013)
yang
menganalisis
perlindungan dan kesejahteraan sosial
Jaminan Sosial Nasional Berdasarkan
bagi
Indonesia.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
Penyelenggaraan jamianan sosial yang
tentang Badan Penyelenggara Jaminan
kuat dan berkelanjutan merupakan salah
Sosial Dalam Konsep Welfare State
satu
kesejahteraan,
(Negara Kesejahteraan). Penelitian ini
disamping pilar lainnya, yaitu pendidikan
mengungkap dan menganalisis konsep
bagi semua, lapangan pekerjaan yang
welfare state (negara kesejahteraan)
terbuka luas dan pertumbuhan ekonomi
Indonesia
yang stabil dan berkeadilan. Mengingat
penyelenggaraan jaminan sosial nasional
pentingnya
berdasarkan Undang- Undang Nomor 24
seluruh
pilar
rakyat
Negara
peranan
menyelenggarakan
BPJS
program
dalam jaminan
Tahun
dan
2011
mengetahui
tentang
apa
Badan
sosial dengan cakupan seluruh penduduk
Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai
Indonesia, maka UU BPJS memberikan
dengan konsep welfare state (Negara
batasan fungsi, tugas dan wewenang
kesejahteraan). Hal ini dikarenakan
yang jelas kepada BPJS. Diketahui secara
bahwasanya 92 terdapat permasalahan
pasti batas-batas tanggung jawabnya dan
dalam penyelenggaraan jaminan sosial
sekaligus dapat dijadikan sarana untuk
dalam perumusan kebijakan baik di
mengukur kinerja kedua BPJS tersebut
tataran
secara transparan.
implementasi. Penyelenggaraan jaminan
konseptualisasi
maupun
Peraturan Pemerintah Nomor 101
sosial di Indonesia masih belum optimal
Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan
terutama dikaitkan masih banyak rakyat
Iuran Jaminan Kesehatan berisi tentang
yang belum terbantu dengan adanya
Jaminan Kesehatan yang merupakan
jaminan sosial yang diselengarakan
jaminan berupa perlindungan kesehatan
sampai sekarang ini. Peneliti juga
99
melakukan
analisis
kritis
terhadap
Pontianak Propinsi Kalimantan Barat”
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
Penelitian
tentang Badan Penyelenggara Jaminan
menganalisis
Sosial, sehingga diharapkan dengan
kebijakan pelayanan jaminan kesehatan
adanya
dapat
kota (Jamkesko) di Kota Pontianak
mengoptimalkan peran negara guna
dalam rangka menjamin akses pelayanan
mewujudkan
bernegara
kesehatan bagi masyarakat miskin dan
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan
anak sekolah yang tidak mampu. Proses
UUD RI Tahun 1945. Hasil penelitian
implementsi
menunjukkan, pertama, bahwa negara
Jamkesko
Indonesia
negara
Selatan telah berlangsung dengan baik,
kesejahteraan yang bercirikan negara
namun dalam pelaksanaannya tentunya
sebagai
sebagai
masih terdapat kekurangankekurangan
pemerata kesejahteraan, negara sebagai
dalam pelaksanaan program. Proses
pendidik, negara sebagai wasit, negara
sosialisasi program yang kurang, baik
sebagai pengatur dan negara sebagai
sosialisasi
pemegang mandat rakyat dalam dunia
program maupun ke pelaksanan program
internasional. Kedua, jaminan sosial
membuat program ini masih belum
nasional berdasarkan Undang-Undang
berjalan sebagaimana mestinya dan
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
masih banyak masyarakat miskin yang
Penyelenggara Jaminan Sosial belum
tidak mampu yang belum terdaftar dalam
sesuai
program pelayanan kesehatan ini. Dalam
undang-undang
ini
tujuan
merupakan
pelindung,
dengan
kesejahteraan
negara
konsep
dan
negara
undang-undang
thesis
ini
ini
mengungkapkan tentang
dan
Implementasi
kebijakan
pelayanan
Kecamatan
Pontianak
di
kemasyarakat
penerima
menggambarkan
proses
tersebut harus direvisi, Ketiga, faktor-
implementasi program Jamkesko di
faktor penyebab jaminan sosial nasional
Kecamatan Pontianak Selatan baik dari
berdasarkan Undang-Undang Nomor 24
tahapan
Tahun
Badan
pendistribusian kartu, dan pelayanan
Penyelenggara Jaminan Sosial antara lain
program di PuskesmasPuskesmas di
karena faktor politis, faktor keterbatasan
Kecamatan Pontianak Selatan. Selain itu,
anggaran dan factor regulasi.
untuk mengetahui faktor-faktor yang
Fajrin,
penelitiannya
mempengaruhi baik faktor pendorong
dengan judul “Implementasi Kebijakan
maupun penghambat keberlangsungan
Pelayanan Jaminan Kesehatan Kota
program Jamkesko ini di Kecamatan
(JAMKESKO)
Pontianak Selatan.
2011
(2013)
tentang
dalam
Studi
Kasus
di
sosialisasi,
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota KESIMPULAN 100
pendataan,
RS Bethesda mempunyai kewajiban
yang
terhadap
melayani
keadaan ini bertentangan ketentuan
peserta/pasien BPJS sebagai tercantum
umum yang menyatakan seorang
dalam perjanjian antara BPJS dan Rumah
pasien
Sakit Bethesda.
memilih jenis dan fasilitas rumah
Tanggung jawab mereka adalah sebagai
sakit maupun jenis perawatan yang
berikut;
dia butuhkan.
BPJS
1. BPJS
yaitu
dia
kehendaki.
mempunyai
Sehingga
hak
untuk
bertanggung-jawab
menyediakan program, keuangan
SARAN
dan fasilitas supaya setiap warga Negara/khususnya
peserta
1. Ketentuan pasal 16 ayat 4 seharusnya
BPJS
dirubah
dan
diperbaiki
karena
dapat menikmati pelayanan dan
bertentangan dengan asas hukum
perawatan kesehatan tanpa adanya
yang lebih tinggi.
hambatan keuangan. BPJS telah
2. Ketentuan-ketentuan lain masalah
disediakan dana oleh pemerintah.
kecurangan
2. Rumah sakit melakukan pelayanan
(fraud)
perjanjian-perjanjian
sebaiknya BPJS
dan
dan perawatan kesehatan peserta
rumah sakit apa saja memasukan
BPJS
jenis-jenis kecurangan sebagaimana
sesuai
sebagaimana
dengan
kewajiban
tercantum
dalam
disyaratkan oleh Permenkes No. 36
perjanjian.
Tahun 2015.
3. Bahwa perjanjian antara BPJS dan DAFTAR PUSTAKA
Rumah Sakit, khususnya pasal 16
Anonim.
ayat 4 sebagaimana tercantum dalam
tentang Klasifikasi Rumah Sakit,
tetapi perjanjian eksklusif ini lemah
Sekretariat Negara, Jakarta.
oleh karena bertentangan dengan
________2004.
asas-asas hukum dalam perjanjian. pada
dasarnya
Peserta.
BPJS
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, Sekretariat Negara, Jakarta.
yang
________
menyediakan rumah sakit, BPJS yang
menyediakan
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
adalah
hubungan hukum terjadi antara BPJS dan
Nomor
340/Menkes/Per/III/2010
perjanjian adalah perjanjian eklusif
Karena
2010.
2006.
Peraturan
Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
Sistim,
1045/Menkes/Per/XI/2006
menyediakan paket sehingga seorang
tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit di
peserta tidak dapat memilih rumah
Lingkungan
sakit atau dokter atau jenis perawatan
Departemen
Sekretariat Negara, Jakarta. 101
Keehatan,
_______ 2013b. Badan Penyelengaran
Journal of Medicine, vol 319.
Jaminan Sosial Kesehatan, Panduan
N0. 26. Dec 29.
Layanan bagi Peserta BPJS Kesehatan,
Chotimah, S, 2008, Persepsi Pengguna
Badan
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Penyelenggara Jaminan Sosial
(JAMKESMAS)
Kesehatan,
Pelayanan Kesehatan di Rumah
Jakarta.
Badan
Penyelengaran Jaminan Sosial
Sakit
Kesehatan,
Universitas Sumatera Utara.
2013,
Praktis
Panduan
Sistem
Haji
Medan,
terhadap
Skripsi,
Rujukan
------------------------------, 2010, Promosi
Badan
Kesehatan Teori dan Aplikasi, Rineka
Berjenjang,
Penyelenggara Jaminan Sosial
Cipta, Jakarta.
Kesehatan, Jakarta.
One,
SW,
2012,
Persepsi
Pasien
Idris, F. 2007. Manajemen Resiko Dalam
Terhadap Layanan Rawat Inap
Pelayanan Kesehatan: Konsep
Rumah Sakit Umum Daerah
Dalam
Prof. DR. Margono Soekarjo
Sistem
Pelayanan
Kesehatan
Bagian
Kesehatan
Masyarakat
Kedokteran
Ilmu
Purwokerto
–
Skripsi,
Komunitas
Universitas
Sriwijaya,
Palembang Latifah, D. A. Peserta Nasional
2015. Persepsi Pasien Jaminan terhadap
Kesehatan Pelayanan
Kesehatan Di Instalasi Rawat Inap Sa’ad Ibnu Abi Waqqash Rumah
Sakit
Islam
Sunan
Kudus. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat
Fakultas
Keolahragaan
Ilmu
Universitas
Negeri Semarang Curan, W.J. 1988. Reducing The Risk of Malpractice Illlinois
Liability;
Court
takes
Universitas
Yogyakarta.
(Ikm/Ikk) Fakultas Kedokteran
The an
important steps., New England
102
Jawa
Tengah, Negeri
