JURNAL PELAKSANAAN BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR

JURNAL PELAKSANAAN BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. RASIDIN PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Oleh :

MUSRAMADONI NPM : 1110005600074

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2015

i

PELAKSANAAN BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. RASIDIN PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Oleh (Musramadoni, NPM.1110005600074, 64 Halaman, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang) ABSTRAK Kesejahteraan warga di suatu negara tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki, tetapi juga bagaimana tingkat kesehatan warga di negara tersebut. Kesehatan merupakan kebutuhan manusia yang utama, oleh karena itu pembangunan di bidang kesehatan perlu dilaksanakan. Pembangunan kesehatan merupakan pembangunan nasional maka pemerintah sebagai institusi tertinggi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan harus memenuhi kewajiban dalam penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan melibatkan seluruh warga negara Indonesia, karena pembangunan kesehatan mempunyai hubungan yang dinamis dengan sektor lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Soaial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang ditunjukan untuk melihat bagaimana penerapan aturan hukum dalam prakteknya dengan menggunakan metode deskriptif yaitu bersifat menjelaskan atau mengembangkan suatu keadaan bagaimana adanya yang berkaitan dengan bagaimana Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Soaial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (wawancara, observasi dan dokumentasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Soaial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya beberapa kendala yang ditemukan di lapangan diantaranya adalah persedian obat yang terbatas, kurangnya tenaga dokter spesialis, waktu tunggu pasien yang terlalu panjang, kurang lengkapnya sarana dan prasana yang mendukung pelayanan, kurangnya pelatihan dan peningkatan SDM dalam menyikapi Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Soaial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang. Serta lambatnya dalam pengurusan administrasi dan kelengkapan dokumen dari unit yang diklaim. disimpulkan bahwa Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Soaial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial belum memuaskan

i

I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kesejahteraan warga di suatu negara tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki, tetapi juga bagaimana tingkat kesehatan warga di negara tersebut. Kesehatan merupakan kebutuhan manusia yang utama, oleh karena itu pembangunan di bidang kesehatan perlu dilaksanakan. Pembangunan kesehatan merupakan pembangunan nasional maka pemerintah sebagai institusi tertinggi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan harus memenuhi kewajiban dalam penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan melibatkan seluruh warga negara Indonesia, karena pembangunan kesehatan mempunyai hubungan yang dinamis dengan sektor lainnya.1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 3 menjelaskan bahwa setiap warga Indonesia berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, dan dalam Pasal 34 ayat 3 dijelaskan bahwa tanggung jawab negara adalah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan salah satu hak dasar warga negara dan negara bertanggung jawab untuk mengatur dan memastikan bahwa hak untuk hidup sehat bagi seluruh warga negara dipenuhi termasuk bagi warga negara dan/atau tidak mampu. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan warga di suatu negara yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Derajat kesehatan warga negara Indonesia yang masih rendah diakibatkan karena sulitnya mendapatkan askes pelayanan kesehatan. Kesulitan akses tersebut ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantara faktornya yaitu: 1. Tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan yang mahal. 2. Warga yang miskin biasanya rentan terhadap penyakit dan mudah terjadinya penularan penyakit karena kurangnya kebersihan lingkungan, diakibatkan karena perilaku hidup bersih yang belum membudaya, Pengetahuan terhadap kesehatan dan pendidikan masih rendah.

1

Suharto, Edi, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas ModelJaminanSosial Universal Bidang Kesehatan.Alfabeta, Bandung, 2009. Hal.34-67.

1

3. Administrasi yang berbelit dirumah sakit membuat bingung sehingga pelayanan yang diterima tidak memuaskan. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero) yang melayani pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk warga negara miskin dan tidak mampu pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Skema-skema yang dibentuk oleh pemerintah tersebut masih terbagi-bagi, biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang implementasinya sudah dimulai sejak 1 Januari 2014 untuk mengatasi permasalahan tersebut.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terdiri dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan agar semua warga negara Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga negara yang layak.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini dapat meringankan beban masyarakat dalam mendapat pelayanan kesehatan rumah sakit, dengan menujukkan kartu yang keabsahan kepesertaannya merujuk kepada kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) setempat. Apabila peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memerlukan pelayanan kesehatan rujukan maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai kartu peserta yang

2

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.2013, Hal.9. 3 Ibid, Hal.16.

2

ditunjukan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan kecuali pada kasus emergency.4 Pemerintah Indonesia belum mampu memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya, bahkan hampir diseluruh pemerintahan daerah memberlakukan sistem jual beli pelayanan rumah sakit dengan mengharuskan warna negara indonesia yang sakit membayar berbagai pelayanan yang tarifnya di tetapkan dengan suatu perda.5Jaminan kesehatan daerah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah salah satunya Provinsi Sumatera Barat, dimana tujuan dari program Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) adalah untuk meningkatkan aksesbilitas pelayanan kesehatan bagi warga miskin atau mendekati miskin yang tidak tertampung dalam kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) yang diselenggarakan sejak tahun 2007, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 40 dan nomor 41 tahun 2007 dan setelah berjalan lima tahun, masih banyak ditemui kendala dalam pelaksanaannya, kemudian pada Tahun 2011 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dengan hak inisiatifnya mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato sehingga sejak Tahun 2012 pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Sakato mengacu pada peraturan daerah tersebut. Upaya perlindungan terhadap warga negara Indonesia ditunjukan oleh program penjaminan kesehatan dari pemerintah terhadap pembiayaan kesehatan dalam bentuk subsidi untuk warga kurang mampu atau miskin.Subsidi diberikan sebahagian dalam bentuk penyediaan sarana pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit dan puskesmas.Rumah sakit adalah sebagai wadah pelayanan kesehatan harus mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan bagi penderita penyakit. Sehubungan dengan itu rumah sakit adalah sisi pemberi pelayanan kepada warga di suatu negara dengan latar belakang sosial, kultur, dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), rumah sakit memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang merupakan salah satu penyedia layanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga negara yang kurang mampu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan sebuah sistem yang memungkinkan seseorang terbebas dari beban biaya berobat yang relative mahal. Pemenuhan kebutuhan dasar hidup warga negara Indonesia perlu dijamin karena suatu bangsa sehat dan kuat 4

Website Sistem Jaminan Sosial Nasional ; http://id.wikipedia.org,wiki diunduh tanggal 13 juni 2014. 5 Tribowo, Darmawan dan NurIman Subono Urgensi, Konseptualisasi dan Operasional Jaminan Kesehatan Universal di kota dan Kabupaten diseluruh Indonesia. Jakarta, 2009, Hal.99-126.

3

fisiknya merupakan pondasi dasar agar bangsa tersebut dapat berproduksi tinggi pandai dan mampu bersaing dengan Bangsa-Bangsa lain. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang masih banyak terdapat keluhankeluhan dari pasien yang berobat di rumah sakit tersebut khususnya pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang antara lain pasien yang masuk ke Unit Gawat darurat (UGD) banyak yang dirujuk ke rumah sakit lain, dengan alasan kekurang tenaga Dokter dan kekurang alat kesehatan, dan Pelayanan dari tenaga kesehatan yang kurang maksimal, keterlambatan dokter pada jam praktek dan tranfortasi yang kurang memadai. Kemudian berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, penulis menemukan terdapat permasalahan terutama menyangkut dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang. Hal ini terungkap karena penulis mendengar keluhan dari beberapa pasien pengguna kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan bahwa mereka kurang mendapat pelayanan kesehatan dari pihak rumah sakit seperti, pelayanan medik, pelayanan obat-obatan dan pelayanan administrasi.Untuk mendapatkan gambaran nyata dari fenomena tersebut maka penulis mencoba meneliti mengenai persoalan tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang di selengarakan oleh Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Badan Penyelengara Jaminan Soaial (BPJS)Kesehatandalam satu kajian Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang Berdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. B. MetodePenelitian 1. Pendekatan Masalah Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang ditunjukan untuk melihat bagaimana penerapan aturan hukum dalam prakteknya yakni tentang Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Soaial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RasidinPadang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2. Sifat penelitian Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu bersifat menjelaskan atau mengembangkan mengenai Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Soaial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RasidinPadang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 4

3. Jenis dan Sumber Data a. Data primer Data primer (primary data) adalah data yang diperoleh secara lansung di lapangan. b. Data sekunder Data sekunder (secondary data) adalah merupakan data pendukung untuk data primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan tulisan ini. Data sekunder terdiri dari: 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab UndangUndang Hukum Dagang, Undang-Undang perasuransian dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan peraturan Perundang-undangan lainya yang berkaitan dengan penelitian. 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, minsalnya buku-buku dan hasil penelitian. 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum bahan hukum primer dan sekunder, minsalnya kamus hukum. 4. Populasi penarikan sampel a. Populasi Populasi adalah semua objek penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pasien yang berobat ke Rumah Sakit Daerah dr. Rasidin Padang dan beberapa petugas pelayanan. b. Sampel Sampel adalah bagian dari populasi.Pengambilan sampel secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu minsalnya orang tersebut yang diangap paling tau tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti dalam menjajahi objek dan situasi social yang di teliti.6 5. Teknik pengumpulan data Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: a. Wawancara Wawancara dilakukan dengan cara semi tersruktur terhadap data primer diolah wawancara maksutnya adalah setelah melaksanakan wawncara penulis terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan, yang tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan yang menyimpang dari judul penulisan 6

Sugiono, metode penelitian administrasi, Bandung, Alfabeta, 2007, Hal.218.

5

b. Studi Pustaka Studi pustaka dilakukan terhadap data sekunder, diolah studi pustaka dengan cara membaca semua tulisan yang ada kaitanya dengan judul tulisan ini. c. Pengolahan dan Analisis data 1. Teknik pengolahan data a) Editing Editing yaitu meneliti kembali catatan-catatan data yang diperoleh untuk kepastian catatan itu sudah cukup baik dan dapat disiapkan untuk proses berikutnya.7Data yang diperoleh diteliti kembali guna menjamin keabsahan data sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan mencocokannya dengan masalah yang telah dijawab responden yang. b) Coding Coding Adalah Mengklasifikasikan jawaban dari responden sesuai dengan rumusan masalah pada penulisan ini. c) Tabulating Tabulasi adalah penyusunan data dalam bentuk table 2. Analisis data Data yang telah diolah selanjutnya di analisis, analisis yang di gunakan adalah analisis kualitatif maksudnya analisis yang tidak berupa angka melaikan berupa uraian kalimat yang sesuai dengan rumusan masalah yang akirnya menjadi kesimpulan. II. PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang memberikan Pelayanan kesehatan bagi Peserta Badan Penyelengara Jaminan Soaial (BPJS) baik Badan Penyelengara Jaminan Soaial (BPJS) Kesehatan maupun Badan Penyelengara Jaminan Soaial (BPJS) ketenaga kerjaan terdiri atas:8 a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, yang terdiri atas: 1) pelayanan kesehatan tingkat kedua (spesialistik) 2) pelayanan kesehatan tingkat ketiga (subspesialistik); Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif. Pelayanan kesehatan komprehensif berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, dan 7

Bambang sugono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Jakarta, 2002, Hal. 125. 8 Wawancara dengan Bapak Guswin selaku Kasi pelayanan Rumah sakait umum daerah dr.Rasidin Padang tanggal 23 juni 2015

6

Pelayanan Kesehatan Darurat Medis, termasuk pelayanan penunjang yang meliputi pemeriksaan laboratorium sederhana dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang memberikan Pelayanan kesehatan bagi Peserta Badan Penyelengara Jaminan Soaial (BPJS) Kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari Fasilitas Kesehatan tingkat pertamasampai Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan non spesialistik. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang dalam pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional tingkat pertama terdapat dalam: Pasal 16 Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama merupakan pelayanan kesehatan non spesialistik yang meliputi: a. administrasi pelayanan b. pelayanan promotif dan preventif c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis d. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai f. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama h. Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis. Pasal 17 (1) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk pelayanan medis mencakup: a. kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; b. kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan; c. kasus medis rujuk balik; d. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama; e. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan f. rehabilitasi medik dasar. (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan panduan klinis. (3) Panduan klinis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

7

Pasal 18 Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h mencakup: a. rawat inap pada pengobatan/perawatan kasus yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; b. pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi; c. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED; d. pertolongan neonatal dengan komplikasi; dan e. pelayanan transfusi darah sesuai kompetensi Fasilitas Kesehatan dan/atau kebutuhan medis. Pasal 19 (1) Obat dan Alat Kesehatan Program Nasional yang telah ditanggung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. (2) Obat dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. alat kontrasepsi dasar; b. vaksin untuk imunisasi dasar; dan c. obat program pemerintah. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 20 (1) Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan meliputi : a. administrasi pelayanan; b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis; c. tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis; d. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; e. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; f. rehabilitasi medis; g. pelayanan darah; h. pelayanan kedokteran forensik klinik; i. pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan; j. perawatan inap non intensif; dan k. perawatan inap di ruang intensif. (2) Administrasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas biaya pendaftaran pasien dan biaya administrasi lain yang terjadi selama proses perawatan atau pelayanan kesehatan pasien. (3) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pelayanan kedaruratan.

8

(4) Jenis pelayanan kedokteran forensik klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi pembuatan visum et repertum atau surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup dan pemeriksaan psikiatri forensik. (5) Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terbatas hanya bagi Peserta meninggal dunia pasca rawat inap di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS tempat pasien dirawat berupa pemulasaran jenazah dan tidak termasuk peti mati. Pasal 21 (1) Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tidak diperkenankan memilih kelas yang lebih tinggi dari haknya. Pasal 22 (1) Dalam hal ruang rawat inap yang menjadi hak Peserta penuh, Peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi. (2) BPJS Kesehatan membayar kelas perawatan Peserta sesuai haknya dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila kelas perawatan sesuai hak Peserta telah tersedia, maka Peserta ditempatkan di kelas perawatan yang menjadi hak Peserta. (4) Perawatan satu tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari. (5) Dalam hal terjadi perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 3 (tiga) hari, selisih biaya tersebut menjadi tanggung jawab Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan atau berdasarkan persetujuan pasien dirujuk ke Fasilitas Kesehatan yang setara. Pelayanan Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai Pasal 23 (1) Peserta berhak mendapat pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis. (2) Pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada pelayanan kesehatan rawat jalan dan/atau rawat inap baik di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama maupun Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan. (3) Pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang diberikan kepada Peserta berpedoman pada daftar obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri.

9

(4) Daftar obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Formularium Nasional dan Kompendium Alat Kesehatan. (5) Penambahan dan/atau pengurangan daftar obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai dalam Formularium Nasional dan Kompendium Alat Kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pasal 24 (1) Pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai pada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan merupakan salah satu komponen yang dibayarkan dalam paket Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s). (2) Dalam hal obat yang dibutuhkan sesuai indikasi medis pada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan tidak tercantum dalam Formularium Nasional, dapat digunakan obat lain berdasarkan persetujuan Komite Medik dan kepala/direktur rumah sakit. Pasal 25 (1) BPJS Kesehatan menjamin kebutuhan obat program rujuk balik melalui Apotek atau depo farmasi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. (2) Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar BPJS Kesehatan di luar biaya kapitasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan obat program rujuk balik diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan. Pasal 26 (1) Pelayanan Alat Kesehatan sudah termasuk dalam paket Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s). (2) Fasilitas Kesehatan dan jejaringnya wajib menyediakan Alat Kesehatan yang dibutuhkan oleh Peserta sesuai indikasi medis. (3) Dalam hal terdapat sengketa indikasi medis antara Peserta, Fasilitas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan, diselesaikan oleh dewan pertimbangan klinis yang dibentuk oleh Menteri. Pasal 27 (1) Alat Kesehatan yang tidak masuk dalam paket Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) dibayar dengan klaim tersendiri. (2) Alat Kesehatan yang tidak masuk dalam paket Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) ditetapkan oleh Menteri. (3) Dalam kondisi khusus untuk keselamatan pasien, Alat Kesehatan yang tidak masuk dalam paket Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan oleh dewan pertimbangan klinis bersama BPJS Kesehatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan Alat Kesehatan yang tidak masuk dalam paket Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.

10

1. Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang pada poliklinik Pasien Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehan yang berobat ke Poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang harus memiliki syaratsyarat yaitu:9 1) Kartu Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Asli 2) Rujukan Asli dari puskesmas 3) Fhoto coppy kartu Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Fhoto coppy rujukan Pasien mendaftar di bagian Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Center untuk mendapatkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) dari petugas Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Center dan Formulir Verifikasi, Selanjutnya pasien mendaftar ke loket Rekam Medik (RM) untuk mendapatkan status dan untuk mengetahui kepoliklinik mana pasien mau berobat. Setelah pasien mendaftar ke loket Rekam medik (RM) untuk mendapatkan status dan untuk mengetahui kepoliklinik mana pasien mau berobat. Pasien antri untuk menunggu di periksa oleh petugas dan dokter bersangkutan, selanjutnya pasien akan mendapatkan tindakan medis dengan pemeriksaan penunjang sebagai berikut :10 1) Labor 2) Radiologi 3) Fisioterafi 4) Gizi 5) EKG. Setelah pasien mendapatkan tindakan medis, baru di ketahui pasien dirawat atau dirujuk, kalau pasien dirawat inap dibuatkan pengantar dari poli ke bangsal tempat pasien dirawat, kalau pasien tidak dirawat selanjut pasien mengambil obat diapotek khusus Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan pasien pulang tampa membayar sedikitpun.11 Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehan terhadap pasien pengguna kartu Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang belum berjalan dengan baik. Salah satu penyebab Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tersebut belum berjalan dengan baik yaitu dengan kurangnya pengetahuan dari pasien mengenai alur pelayanan pasien Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang.12 Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang belum terasa memuaskan 9

Ibid 10

Ibid Wawancara dengan Haisya selaku perawat poliklinik penyakit dalam medis RSUD dr. Rasidin Padang yang dinas di IGD tanggal 28 juni 2015 12 Wawancara dengan Yusniwati petugas Rekam medik RSUD dr. Rasidin Padang tanggal 28 juni 2015 11

11

bagi pasien yang berobat di poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang karena tidak adanya petunjuk-petunjuk terpampang di ruang tunggu poliklinik, kurang ramahnya bagian informasi Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang dan Dokter spesialis banyak yang datang lewat dari jam yang telah ditetapkan oleh pihak rumah sakit sehingga pasien terlalu lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan.13 Pelayanan kesehatan bagi peserta Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS)kesehatan yang datang berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang dibagian poliklinik dari awal mendaftar sampai pasien menunggu nomor antarian sudah berjalan dengan baik, tetapi bagi pasien yang berobat ke dokter spesialis terpaksa harus menunggu dokter spesialisnya datang. Jadwal yang ditentukan bagi pegawai rumah sakit untuk, Perawat, Dokter Umum, Bidan, dan tenaga Struktural jam masuk kerja 7.30 wib. Sedangkan jam kerja dokter spesialis jam 10.00 Wib, tetapi kenyataanya dokter spesialis banyak yang datang lewat dari jam yang telah ditetapkan oleh pihak rumah Sakit sehingga pasien terlalu lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan.14 Dokter spesialis kadang datang terlambat di Poliklinik karena dokter spesialis tersebut juga on call di sore dan malam hari di UGD sehingga melebihi jam kerja semestinya”.15 2. Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) Pasien Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berobat ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang harus memiliki syarat-syarat yaitu : 16 a. Kartu Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Asli b. Rujukan Asli dari puskesmas (bagi pasien yang dirujuk dari puskesmas atau dokter keluaraga) c. Fhoto coppy kartu Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Fhoto coppy rujukan Keluarga pasien mendaftar di bagian rekam medik dan pasien lansung mendapatkan tindakan medis meliputi: a. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis b. Labor c. Radiologi d. Fisioterafi e. Gizi 13

Wawancara dengan Bapak Marzoni selaku pasien poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang tanggal 28 juni 2015 14 Dari obsevasi Penulis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang 15 Wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang Artati Suryani, tanggal 7 Juli 2015 16 Ibid

12

f. EKG. Pasien penguna kartu Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berobat ke Instalansi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang harus membawa kartu Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan fhoto coppyBadan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS).17 Setelah pasien mendapatkan tindakan medis, barulah pasien mengetahui bahwa pasien boleh pulang atau dirawat dan dirujuk, kalau pasien boleh pulang selanjutnya pasien mengambil obat diapotek khusus Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, Kalau pasien dianjurkan dirawat inap dan pasien akan lansung di rawat ke bangsal sesuai dengan kelas pada kartu Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tempat pasien akan di rawat. Pasien yang di anjurkan untuk dirujuk akan dirujuk mengunakan Ambulance di dampingi oleh seorang perawat untuk mengantarkan pasien yang akan di rujuk dan dokter jaga membuat surat rujukan ke mana pasien mau di rujuk.18 Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan terhadap pasien pengguna kartu Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Instalansi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang belum berjalan dengan baik. Salah satu penyebab Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan tersebut belum berjalan dengan baik yaitu dengan kurangnya pengetahuan dari pasien mengenai alur pelayanan pasien Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang dan seringnya pasien berobat ke IGD yang di rujuk ke rumah sakit M.Jamil dikarenakan kekukarangan alat medis dan kekurangan tenaga dokter.19 3. Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang pada Rawat Inap Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS)kesehatan di Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang pada pasien Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang akan dirawat di ruang rawat inap harus melengkapi administrasi berupa kartu Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, surat rujukan, KTP sebanyak dua lembar, dan pasien akan di rawat sesuai dengan kelas yang ada pada kartu Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Pelayananan yang diberikan kepada semua pasein di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang sama tampa membedakan status pasien yang datang.20

17

Wawancara dengan Yusniwati petugas Rekam Medik RSUD dr. Rasidin Padang tanggal 28

juni 2015 18

Wawancara dengan Veni selaku perawat IGD RSUD dr. Rasidin Padang tanggal 4 juni

19

Wawancara dengan Ibu Mariam selaku pasien IGD RSUD dr. Rasidin Padang tanggal 4

2015 juni 2015 20

Wawancara dengan Novi selaku petugas Administrasi Bansal Bedah RSUD dr. Rasidin Padang tanggal 24 juni 2015

13

Kelancaran Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang masih jauh dari kata sempurna dan harus melengkapi persedian obat-obatan, sehingga pasien Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan harus membeli obat diluar rumah sakit dan Dokter spesialis yang bertugas dirumah sakit sangat kurang, sehingga pasien yang berobat dengan dokter spesialis harus berobat dan diperiksa dengan Dokter umum, dan kurangnya kebersihan ruangan serta sarana ruangan banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan.21 Pembuangan air limbah rumah sakit belum sesuai dengan standar kesehatan, Air PDAM yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pada saat hujan air sering mati hal ini dapat menghambat pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.22 Pasien yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang masih merasa kurang puas terhadap pelayanan rumah sakit karena pelayanan yang diberikan kurang baik dan merasa kecewa karna Dokter spesialis datang terlambat, obat-obatan banyak yang kurang, waktu dirawat selama dua hari dibangsal penyakit dalam untuk menurunkan gula darah agar bisa dioperasi ternyata tidak jadi dioperasi dan harus menunggu selama dua bulan.23 B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang Dalam Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatn Dan Bagaimana Solusi Dalam Mengatasi Kendala Tersebut 1. Kendala-kendala yang di hadapi a) Persediaan obat-obatan Kendala yang ditemukan terdapat pada permintaan obat yang dibutuhkan pasien Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS)kesehatan tidak cukup tersedia sehingga mengharuskan pasien membeli obat diluar rumah sakit. b) Kekurangan tenaga Dokter spesialis Kekurangan tenaga Dokter spesialis terlihat pada pasien yang dirawat tidak mendapat pemeriksaan khusus dari Dokter spesialis, dikarenakan kekurangan tenaga dan kekurangan tenaga Dokter spesialis mengharuskan pasien di rujuk kerumah Sakit Umum M. Jamil Padang c) Waktu tunggu pasien terlalu panjang Waktu tunggu pasien terlalu panjang menggakibatkan pasien terlalu lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.24

21

Wawancara dengan Nur Aliyah, selaku kepala ruangan Bangsal Penyakit Dalam RSUD dr. Rasidin Padang tanggal 7 juli 2015 22 Wawancara dengan Marlina Rustin, selaku perawat Bangsal Penyakit Dalam RSUD dr. Rasidin Padang tanggal 7 juli 2015 23 Wawancara dengan Bapak Irwan sebagai pasien pengguna kartu Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) di RSUD dr. Rasidin Padang tanggal 8 juli 2015 24 Wawancara dengan Liza Claudia, sebagai kepala ruangan Poliklinik RSUD dr. Rasidin Padang tanggal 7 juli 2015

14

d) Pembuangan air limbah rumah sakit Pembuangan air limbah rumah sakit belum sesuai dengan standar kesehatan, Air PDAM yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pada saat hujan air sering mati hal ini dapat menghambat pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.25 e) Kendala lain yang ditemukan pada program Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan Kendala lain yang ditemukan pada program Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS)kesehatan antara lain:26 1) Adanya perubahan Program Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) dari INA-DRG V1,5, ke INA DRG V,1.6, INA-CBS 20 ke INA-CBS V, 3.1. 2) Penetapan diangnosa yang tidak sesuai berdasarkan pada ICD X dan ICD- 9 CM. 3) Tanda tangan dokter penanggung jawab di formulir verifikasi sering tidak ada. 4) Berkas klaim yang diterima dari tim pengelola Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) dari unit-unit yang mengklaim sering terlambat dan tidak lengkap. 5) Pasien yang datang berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang sering lupa membawa kartu Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS). Pelayanan dokter di Rumah Sakit cukup baik, tetapi dokter yang bertugas sering datangnya terlambat sehinga pasien lama untuk diperiksa kesehatanya dan juga obat-obatan banyak yang tidak lengkap sehingga harus membeli obat diapotek pelengkap dan dirumah sakit lain.27 Pasien yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang masih merasa kurang puas terhadap pelayanan rumah sakit karena pelayanan yang diberikan kurang baik dan merasa kecewa karna dokter spesialis datang terlambat, obat-obatan banyak yang kurang, waktu dirawat selama dua hari dibangsal penyakit dalam untuk menurunkan gula darah agar bisa dioperasi ternyata tidak jadi dioperasi dan harus menunggu selama dua bulan.28 Kendala yang ada tersebut membuat pasien Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan menjadi berkurang, dari tahun ketahun mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari kunjungan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang. 25

Wawancara dengan Marlina Rustin, selaku perawat Bangsal Penyakit Dalam RSUD dr. Rasidin Padang tanggal 7 juli 2015 26 Wawancara dengan Khairunnas sebagai pengelola Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) RSUD dr. Rasidin Padang tanggal 8 juli 2015 27 Desmiwati sebagai pasien Pengguna kartu Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) di RSUD dr. Rasidin Padang tanggal 8 juli 2015 28 Bapak Irwan sebagai pasien pengguna kartu Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) di RSUD dr. Rasidin Padang tanggal 8 juli 2015

15

Tabel: 1 Data jumlah kunjungan pasien Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) di UGD, Poliklinik, dan rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang. Jenis Kunjungan Tahun 2013 2014 2015-feb IGD 6.660 4.424 843 POLIKLINIK 27.163 22.603 4.044 Rawat Inap 3.488 2.296 369 Total 37.311 29.323 5.256 Sumber: Rekam Medik RSUD dr. Rasidin Padang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kunjungan pasien pengguna Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena rujukan dari seluruh Puskesmas di Kota Padang tidak lagi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang. Karena pasien Badan Penyelangara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan bisa memilih dimana rumah sakit yang di tuju pasien, dan pasienpun bisa meminta pada puskesmas tempat domisili pasien Tabel: 2 Data jumlah kunjungan pasien Umum di UGD, Poliklinik, dan rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang. Jenis Kunjungan Tahun 2013 2014 2015-feb IGD 6.017 4.140 697 POLIKLINIK 13.364 10.004 2.917 Rawat Inap 2.488 2.796 359 Total 21.869 16.940 3.973 Sumber: Rekam Medik RSUD dr. Rasidin Padang

Dari tabel diatas dapat disimpulkankan bahwa kunjungan pasien Umum di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang juga mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena pasien umum lebih memilih rumah sakit lain di bandingkan dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang. 2. Solusi Dalam Mengatasi Kendala Tersebut Berdasarkan observasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang, dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum dr. Rasidin Padang dalam melayani pasien pengguna Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, maka pihak rumah sakit berupaya menggatasinya dengan cara sebagai berikut : 1) Pihak Rumah Sakit harus berupaya melengkapi obat-obatan agar peserta pasien Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan tidak membeli obat yang

16

2) 3)

4)

5) 6) 7)

8)

III.

mereka butuhkan di luar rumah sakit. Pengambil kebijakan di Rumah Sakit mengevaluasi kembali kebutuhan obat-obatan pasien Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan sehingga kebutuhan obat-obatan pasien Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan dapat terlayani dengan baik.29 Tenaga medis (Dokter spesialis) harus ditambah agar pasien tidak dirujuk kerumah sakit lain.30 Seluruh dokter yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang harus komitmen dengan jam masuk kerja yang telah ditetapkan agar pasien tidak lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.31 Pelatihan dan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam menyikapi perubahan pada program jamkesmas ke program Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan. Pelatihan mencakup kepada semua bagian yang berhubungan dengan pelaksanaanBadan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan.32 Memberikan data-data diagnosa dan prosedur yang terdapat dalam ICD X dan ICD-9 CM kepada dokter.33 Meminta dokter dan petugas di unit yang mengklaim agar melengkapi berkas dokumen. Mempercepat semua administrasi dan kelengkapan dokumen dari unit yang mengklaim dengan mengadakan computer dan program sistem informasi Rumah Sakit. Sosialisai kepada pasien untuk membawa kelengkapan yang diperlukan untuk persyaratan berobat di rumah sakit dengan cara membuat brosur dan flomplet yang bisa dibaca dan diberikan kepada pasien.

PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin PadangBerdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial belum berjalan dengan lancer.

29

Wawancara dengan Bapak Tries Emnaldi selaku dr Penyakit Dalam RSUD dr. Rasidin Padang tanggal 8 juli 2015 30 Wawancara dengan Liza Claudia, sebagai kepala ruangan Poliklinik RSUD dr. Rasidin Padang tanggal 7 juli 2015 31 Wawancara dengan Direktur RSUD dr. Rasidin Padang dr. Artati Suryani, MPH tanggal 7 juli 2015 32 Wawancara dengan Bapak Tries Emnaldi selaku dr Penyakit Dalam RSUD dr. Rasidin Padang tanggal 8 juli 2015 33 Wawancara dengan Khairunnas sebagai pengelola Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) RSUD dr. Rasidin Padang tanggal 8 juli 2015

17

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang dalam pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) adalah persedian obat yang terbatas, kurangnya tenaga dokter spesialis, waktu tunggu pasien yang terlalu panjang, kurang lengkapnya sarana dan prasana yang mendukung pelayanan, kurangnya pelatihan dan peningkatan SDM dalam menyikapi Pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Soaial (BPJS)Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RasidinPadang. Serta lambatnya dalam pengurusan administrasi dan kelengkapan dokumen dari unit yang diklaim. Solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah meningkatkan pelayanan terhadap peserta Badan Penyelengara Jaminan Soaial (BPJS) dengan meningkatkan kinerja pegawai, memberi sangsi bagi pegawai maupun dokter yang melangar Standar Operasional Prosedur (SOP), melengkapi alat-alat kesehatan yang kurang dan penyedian obat-obatan yang lebih berkualitas. B. SARAN 1. Kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang supaya memberikan informasi yang jelas mengenai sistem pelayanan dan alur bagi peserta Badan Penyelengara Jaminan Soaial (BPJS)Kesehatan sehingga pasien yang berobat merasa lebih nyaman untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang, pelaksana kebijakan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang untuk bisa menyediakan fasilitas peralatan yang memadai untuk pengobatan pasien, bagi para Dokter diharapkan jangan dating tepat waktu demi kepuasan pasien dalam pengobatan dan konsultasi. 2. Adanya komitmen, sangsi dan riward bagi pelaksana yang terkait dengan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Keshatan di Rumah Sakit Daerah dr. Rasidin Padang, Sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan Badan Penyelengara Jaminan Soaial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang dan pemerintah diharapkan agar segara mengatasi banjir yang sering terjadi di rumah sakit dengan membuat irigasi.

18

DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Bambangsugono,metodologi penelitian hokum, Rajawali Pres, Jakarta 2002 Elisa Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi, GramediaWidiasarana Indonesia, Jakarta, 2005 DjokoPrakoso, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1997 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia .Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2013 ------------------------------------------------------Tim Penyusun Bahan Sosialisasi dan Advokasi JKN. 2013 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransidan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Semarang, 1991 Suharto, Edi, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan.Alfabeta, Bandung, 2009. Sugiono, metode penelitian administrasi, Bandung, Alfabeta,2007 Thabrany, Hasbullah. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional: Sebuah Policy Paper dalam Analisis Kesesuaian Tujuan dan Struktur, Position Paper bagi The Hatta Project Kerjasama antara perkumpulan Prakarsa dan The Asia Foundation,Jakarta Tribowo, Darmawan dan NurIman Subono, Urgensi, Konseptualisasi dan Operasional Jaminan Kesehatan Universal dikota dan Kabupaten diseluruh Indonesia. Jakarta,2009 B. PeraturanPerundang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964, Tentang, Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, Tentang Usaha Perasuransian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang, Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang, Kesejahteraan Sosialjaminan social Undang-Undang 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. C. Internet http://www.wikipedia.org_wiki.Sistem JaminanSosialNasional http://www.jamsosindonesia.com, SJSN DJSN peranan DJSN dalam SJSN

19