PERSYARATAN IZIN USAHA DAN TRAYEK SERTA KEWENANGAN No 1.
2.
3.
Jenis Izin Izin Usaha AKAP
Izin Usaha AKDP
Izin Trayek AKDP
Syarat-syarat 1. Memiliki NPWP. 2. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan. 3. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan. 4. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 5. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. 6. Peryataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor. 1. Memiliki NPWP. 2. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan. 3. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan. 4. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 5. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. 6. Peryataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor. 1. Permohonan. 2. Izin Usaha Angkutan 3. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi keseluruhan kewajiban sebagai pemilik izin trayek. 4. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan. 5. Memiliki fasilitas penyimpanan kendaraan (pool) dan gambar lokasi. 6. Memiliki fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor (bengkel). 7. Surat keterangan kondisi usaha, permodalan sumber daya manusia (SDM). 8. Surat keterangan komitmen usaha, jenis pelayanan dan standarisasi pelayanan. 9. Surat pertimbangan dari Dinas Kabupaten/
Kewenangan
Dasar Hukum
Retribusi (Rp)
Lama Pengurusan
- PP. No. 41 Th.1993 Pasal 20 Bupati/Walikota - KM. 35 Th. 2003 Pasal 36 dan 37
- PP. No. 41 Th.1993 Pasal 20 Bupati/Walikota
14 Hari
14 Hari
- KM. 35 Th. 2003 Pasal 36 dan 37
- UU No.14 Th 1992 Tentang angkutan jalan. Bupati/Walikota
- PP No.41 Th.1993 Pasal 27 - Perda Kab Tanah Datar No. 9 Tahun 2003
14 Hari
4.
5.
Izin Trayek Angdes
Izin Usaha Angkot
Kota yang membidangi Lalu Lintas Angkutan Jalan. 10. Foto copy KTP 11. Foto copy NPWP 1. Permohonan. 2. Izin Usaha Angkutan 3. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi keseluruhan kewajiban sebagai pemilik izin trayek. 4. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan. 5. Memiliki fasilitas penyimpanan kendaraan (pool) dan gambar lokasi. 6. Memiliki fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor (bengkel). 7. Surat keterangan kondisi usaha, permodalan sumber daya manusia (SDM). 8. Surat keterangan komitmen usaha, jenis pelayanan dan standarisasi pelayanan. 9. Surat pertimbangan dari Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi Lalu Lintas Angkutan Jalan. 10. Foto copy KTP 11. Foto copy NPWP 1. Memiliki NPWP. 2. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan. 3. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan. 4. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 5. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. 6. Peryataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.
14 Hari
Bupati/Walikota
- UU No.14 Th 1992 Tentang angkutan jalan. - PP No.41 Th.1993Pasal 27 - Perda Kab Tanah Datar No. 9 Tahun 2003
- UU No.14 Th 1992 Tentang angkutan jalan. Bupati/Walikota - PP No.41 Th.1993Pasal 27 -Perda Kab Tanah Datar No. 9 Tahun 2003
14 Hari
6.
7.
8.
Izin Trayek Angkot
Izin Usaha M. Bus/Oplet
Izin Trayek M. Bus/Oplet
1. Permohonan. 2. Izin Usaha Angkutan 3. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi keseluruhan kewajiban sebagai pemilik izin trayek. 4. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan. 5. Memiliki fasilitas penyimpanan kendaraan (pool) dan gambar lokasi. 6. Memiliki fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor (bengkel). 7. Surat keterangan kondisi usaha, permodalan sumber daya manusia (SDM). 8. Surat keterangan komitmen usaha, jenis pelayanan dan standarisasi pelayanan. 9. Surat pertimbangan dari Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi Lalu Lintas Angkutan Jalan. 10. Foto copy KTP 11. Foto copy NPWP 1. Memiliki NPWP. 2. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan. 3. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan. 4. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 5. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. 6. Peryataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor. 1. Permohonan. 2. Izin Usaha Angkutan 3. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi keseluruhan kewajiban sebagai pemilik izin trayek. 4. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan. 5. Memiliki fasilitas penyimpanan kendaraan (pool) dan gambar lokasi. 6. Memiliki fasilitas pemeliharaan kendaraan
- UU No.14 Th 1992 Tentang angkutan jalan. Bupati/Walikota - PP No.41 Th.1993Pasal 27
14 Hari
- Perda Kab Tanah Datar No. 9 Tahun 20032003
- UU No.14 Th 1992 Tentang angkutan jalan. Bupati/Walikota - PP No.41 Th.1993Pasal 27
14 Hari
- Perda Kab Tanah Datar No. 9 Tahun 20033
- UU No.14 Th 1992 Tentang angkutan jalan. Bupati/Walikota - PP No.41 Th.1993Pasal 27 - Perda Kab Tanah Datar No. 9 Tahun 20033
14 Hari
9. 10
Kartu Pengawas Isidentil
bermotor (bengkel). 7. Surat keterangan kondisi usaha, permodalan sumber daya manusia (SDM). 8. Surat keterangan komitmen usaha, jenis pelayanan dan standarisasi pelayanan. 9. Surat pertimbangan dari Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi Lalu Lintas Angkutan Jalan. 10. Foto copy KTP 11. Foto copy NPWP STNK Izin Trayek Buku Keur STNK Buku Keur Kartu Pengawas
Bupati/Walikota
Bupati/Walikota
Perda Kab Tanah Datar No. 3 Tahun 2000
-
Bus = 15.000
UU No.14 Th. 1992 PP No. 41 Th. 1993 KM No.35 Th 2003
-
Bus = 10,000 Oplet = 5,000
-
12.
Izin Rekomendasi Perluasan, pembaharuan Perusahaan Oto Bus Umum
STNK Buku Keur Kartu Pengawas
Bupati/Walikota
1 Jam
1 Jam
14 Hari
KM No. 35 Th 2003
PERSYARATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR NO.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PERSYARATAN
Kendaraan dibawa ke tempat/kantor pengujian STNK asli/fotocopy Buku uji berkala Tanda jati diri pemilik kendaraan Kartu kontrol izin usaha Surat keterangan buku uji berkala hilang dari kepolisian Mengisi formulir pengujian
KET
Jika buku uji berkala hilang Batusangkar, Oktober 2014 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dto Ir. Daryanto Sabir, M Si Nip. 19610118 198903 1 003
