PERSPEKTIF: Program Utama P2TK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar EDISI 3 JULI \ 2011

EDISI 3 JULI \ 2011

PERSPEKTIF: Program Utama P2TK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Program Pengembangan Profesionalisme Guru 2011

policybrief conten

6

Guru

Program Sertifikasi Guru 2011

Hormat kami padamu....

Susunan Redaksi PENASIHAT: Direktur Jenderal Pendidikan Dasar PENGARAH: Sesditjen Dikdas NARA SUMBER: Direktur di Lingkungan Dikdas PEMIMPIN REDAKSI/REDAKTUR PELAKSANA: Nono Adya.S DEWAN REDAKSI: Nono Adya S, Supriyatno, Yudistira, Johan Achmady. ALAMAT REDAKSI: Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Gd. E Lantai 5 Direktorat, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. DIPUBLIKASIKAN OLEH: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdiknas Jakarta http://dikdas.kemdiknas.go.id

9 Permasalahan Pendi13 Pemecahan dik dan Tenaga Kependidikan

24

PERSPEKTIF: Program Utama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

pengantar

pendidikan di daerah terpencil dapat meningkatkan ketahanan negara karena putra-putra daerah akan lebih tertarik potensi daerahnya sendiri dibandingkan dengan negara tetangga. Itu hanya sebagian kecil manfaat yang dapat dipetik dari penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang berkualitas. Kita tahu, pendidikan yang berkualitas dapat diperoleh jika pendidiknya memiliki kompetensi yang memadai. Semakin berkompeten tenaga pendidik, semakin berkualitas pula penyelenggaraan pendidikan. Semakin berkualitas penyenggaraan pendidikan, semakin cerdas peserta didik sehingga akan semakin siap pula sebagai generasi penerus bangsa.

DIRJEN DIKDAS

Pemerintah terus berupaya memperbaiki kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK), di antaranya melalui gaji dan tunjangan khusus. Dengan kesejahteraan yang memadai untuk hidup layak, diharapkan PTK dapat memperoleh ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga lebih fokus dalam menyebarkan ilmu kepada peserta didik.

setiap daerah, juga keberadaan pendidik. Apabila di daerah perkotaan, rasio jumlah pendidik dan peserta didik sudah terpenuhi. Untuk itu, pemenuhan tenaga pendidik di daerah tersebut perlu secara kontinyu diupayakan hingga rasio jumlah pendidik dan peserta didik terpenuhi sebagaimana yang terjadi di sekolah-sekolah yang berada di perkotaan pada umumnya.

Apabila hal itu dapat tercapai, niscaya mutu pendidikan nasional akan berjalan lebih berkualitas dengan output yang berkualitas pula. Inilah salah satu tujuan diselenggarakan pendidikan, sehingga dapat memberi dampak lebih luas pada keunggulan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Nah, untuk mengejar rasio tersebut, pemerintah telah dan akan melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah memberi insentif berupa tunjungan khusus bagi PTK di daerah terpencil. Pemberian tunjangan khusus ini bukan satusatunya upaya pemerintah untuk memeratakan distribusi PTK, namun setidaknya hal itu bisa menjadi stimulus bagi PTK di daerah terpencil.

Hanya saja, kita masih harus menyelesaikan beberapa persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan kita tersebut. Salah satu persoalan itu adalah pemeratan. Kita tidak menutup mata bahwa masih terdapat ketimpangan penyelenggaraan pendidikan di daerah perkotaan dengan daerah terpencil atau terisolir. Di perkotaan, pada umumnya sekolah-sekolah boleh dibilang tak ada persoalan dengan ketersediaan PTK. Sebaliknya, di daerah terpencil masih banyak sekolah yang kekurangan PTK, khususnya pendidik. Persoalan tersebut tentu saja harus terus menerus kita upayakan penyelesaiannya. Kita tak bisa menutup mata akan hal itu. Dengan menyelesaikan ketimpangan penyelenggaraan pendidikan tersebut berarti kita juga turut membantu tugas negara di bidang pendidikan. Tentu pendidikan yang kita selenggarakan adalah yang berkualitas dan yang dapat menjangkau di seluruh pelosok Indonesia. Namun, harus kita akui pula bahwa menyelenggarakan pendidikan yang merata kualitasnya di seluruh pelosok bukan persoalan mudah. Banyak persoalan yang kita hadapi. Selain persoalan geografis yang berbeda di

“Rantai pendidikan” ini disadari sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah terus menerus berupaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang. Memberi tunjangan khusus bagi PTK adalah salah satu upaya tersebut. Selamat berjuang bagi PTK yang mendedikasikan diri di daerah terisolir/terpencil. (*)

Dirjen Pendidikan Dasar Kemdiknas Prof. Suyanto, Ph.D.

Pemberian tunjangan khusus ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal sama juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 10 bahwa guru yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah di daerah khusus sesuai peraturan perundang-undangan diberi tunjangan khusus setiap bulan selama masa penugasan. Demikian pula dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar. Aturan-aturan itu menandakan pemerintah amat serius dalam upaya memeratakan pendidikan. Kita sadar, apabila penyelenggaraan pendidikan dapat merata di setiap wilayah Indonesia, banyak manfaat yang bisa dipetik oleh bangsa Indonesia. Kualitas dan bakat-bakat terpendam putra daerah dapat semakin terasah, sehingga mereka dapat ikut serta dalam membangun negeri ini. Dengan pendidikan berkualitas, putra-putri bangsa juga menggali potensi daerahnya sendiri sehingga tidak perlu melakukan urbanisasi dalam mencari kehidupan. Dalam manfaat lebih besar lagi,

4 POLICY BRIEF / E D I S I 3 / 2 0 1 1


REDAKSI

Program Pengembangan Profesionalisme Guru 2011

golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c. Pola PLPG atau Portofolio Pola pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) atau portofolio diperuntukkan bagi

Pola ini juga untuk guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV. Namun, ada syaratnya yakni apabila pada 1 Januari 2011 sudah mencapai usia 50 tahun, dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru. Atau, mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).

Secara umum persyaratannya adalah guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional kecuali guru pendidikan agama.

2011 tentang Sertifikasi Guru dan Jabatan, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui:

Program sertifikasi sebagai program pemerintah akan terus dijalankan. Dasar program ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 8 UU Guru dan Dosen menyebutkan, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lalu, Pasal 82 ayat (2) berbunyi, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada UndangUndang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. Kedua UU itu lantas diperkuat dengan Peraturan

Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), Portofolio (PF) atau Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, dan juga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dan Jabatan. Nah, pemerintah lantas membuat pola atau mekanisme sertifikasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 tahun


Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (Pola PSPL) Sertifikasi guru pola PSPL didahului dengan verifikasi dokumen. Pola ini diperuntukkan bagi guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b. Pola ini juga untuk guru yang sudah mempunyai

Persyaratan Lalu apa saja persyaratan peserta? Secara umum persyaratannya adalah guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional kecuali guru pendidikan agama. Syarat lainnya, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan, bagi pengawas satuan pendidikan selain dari guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008). Atau, bagi pengawas selain dari guru yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru harus pernah memiliki pengalaman formal sebagai guru. Sertifikasi juga bisa diikuti guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki surat keputusan (SK) sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota atau dinas pendidikan


SOROTAN I

guru yang memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan. Pola ini juga diperuntukkan bagi guru (PNS atau bukan PNS) yang memiliki masa kerja minimal 6 tahun pada suatu satuan pendidikan, dan sudah menjadi guru pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diterbitkan.

provinsi/ kabupaten/kota. Kemudian, syarat berikutnya adalah pada 1 Januari 2012 belum memasuki usia 60 tahun. Dan, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Semua guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas mempunyai kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru. Begitulah ketentuan umumnya. Ketentuan lainnya adalah penetapan peserta untuk taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Sedangkan untuk satuan pendidikan sekolah luar biasa dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi. Juga ada ketentuan bahwa guru yang sudah mengikuti sertifikasi guru pada tahun sebelumnya

Bagi peserta tak perlu khawatir ada penetapan terselubung. Pasalnya, penetapan peserta dilakukan secara transparan melalui NUPTK Online. Dan, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota harus memberikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, apabila ada peserta yang seharusnya belum mendapat giliran, tetapi ditetapkan sebagai peserta.

Tentu saja, seluruh guru tersebut harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu Sedangkan bagi yang tidak langsung masuk kuota, pemerintah telah menenetapkan adanya urutan prioritas. Urutannya didasarkan pada masa kerja sebagai guru, usia, pangkat dan golongan, beban kerja, tugas tambahan, dan prestasi kerja. Sistem NUPTK online telah melakukan perangkingan sesuai urutan tersebut.

Hanya saja, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota dapat menunda seseorang yang seharusnya sudah masuk kuota dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya mendapatkan sangsi kepegawaian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Ketentuan umum sertifikasi juga menjamin calon peserta sertifikasi guru tahun 2011 tidak akan dialihtugaskan pada jabatan lain baik fungsional maupun struktural pada tahun 2012, kecuali diangkat dalam jabatan pengawas. Penetapan peserta final hasil verifikasi akhir diumumkan secara terbuka. Dan, daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru 2011 dapat dilihat melalui NUPTK online. Penggantian peserta sertifikasi hanya DAPAT dilakukan sampai dengan tanggal 15 April 2011 lalu, setelah itu TIDAK ADA penggantian peserta karena SISTEM APLIKASI ONLINE pendataan dan pendaftaran peserta ditutup. Kuota Dalam proses sertifikasi guru ini, pemerintah juga telah mengatur adanya guru yang langsung masuk kuota. Mereka adalah semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang belum memiliki sertifikat pendidik. Juga, semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar yang memenuhi persyaratan. Lalu, guru dan kepala sekolah berprestasi peringkat satu tingkat provinsi atau peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, atau guru yang mendapat penghargaan internasional, dan belum pernah mengikuti



SOROTAN I

SOROTAN I

Ketentuan Umum

sertifikasi guru. Kemudian, guru yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat secara langsung. Terakhir, guru SD dan SMP yang telah terdaftar dan mengajar pada sekolah yang menjadi target studi sertifikasi guru.

tetapi belum lulus, dapat mendaftarkan kembali sebagai peserta.

Ada sejumlah instansi yang terkait penetapan sertifikasi guru pada 2011. Instansi tersebut adalah Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P2TK) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menegah, maupun Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, serta pada Pusat Pengembangan Profesi Pendidik.

Tahun ini, Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan adanya kuota 300 ribu guru yang bakal mendapat sertifikasi. Pemerintahnya, 2.940 orang melalui pola portofolio, dan sisanya melalui pola PLPG. Kuota ini sudah termasuk guru sekolah Indonesia di luar negeri. Berkaitan dengan kuota ini, ada sejumlah catatan lainnya. Kuota sertifikasi guru tidak diberikan kepada individu sekolah, tetapi kepada jenjang TK, SD, SMP, SLB, SMA, SMK. Lalu, kuota pengawas adalah semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas baik pengawas satuan pendidikan, mata pelajaran, maupun kelompok mata pelajaran

Kuota guru bukan PNS minimal 15% dan disesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah. Kuota dapat berubah disesuaikan dengan kondisi di masing-masing kabupaten/ kota yang dikoordinasikan oleh LPMP. Kemudian, perpindahan kuota kabupaten/ kota TIDAK DAPAT dilakukan lagi apabila masa penetapan peserta sertifikasi guru telah selesai yaitu setelah tanggal 15 April 2011. Permasalahan Tahun ini, pemerintah telah mendeteksi adanya persoalan pembayaran sertifikasi. Untuk 2011, sasarannya ada 152.167 orang guru yang lulus sertifikasi. Dari jumlah itu, seluruh guru bukan PNS yang berjumlah 11.169 orang bisa terbayarkan. Sedangkan untuk guru PNS, dari 141.448 orang yang lulus sertifikasi, baru 90.342 orang yang bisa dibayarkan. Sisanya, 51.106 orang guru belum bisa dibayarkan dana sertifikasinya. Jumlah dana yang harus dikucurkan untuk 51.106 orang guru itu mencapai Rp1,383 triliun. Itu pun belum termasuk carry over dan SK yang belum terbit tahun sebelumnya.

diusahkan menjadi beban dana transfer (DAU), dan menjadi prioritas untuk bisa dibuat surat keputusan (SK) terlebih dulu. Bagi yang terbayarkan, tunjangan profesi itu diberikan kepada guru terhitung mulai awal tahun anggaran berikut, setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi guru dari KementerianPendidikan Nasional. Guru PNS menerima tunjangan profesi tersebut setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok, dan guru bukan PNS menerima tunjangan profesi setara dengan gaji pokok PNS sesuai dengan penetapan “in-passing” jabatan fungsional guru yang bersangkutan. Sedangkan berkas data yang diperlukan adalah •

•

Fotokopi SK yang mencantumkan gaji terakhir, dapat berupa SK kenaikan pangkat terakhir, atau SK kenaikan gaji berkala terakhir, atau leger gaji bulan terakhir yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Surat keterangan beban kerja

•

Surat keterangan tugas tambahan bagi guru yang mendapat tambahan • Fotokopi nomor rekening bank/pos yang aktif. • Foto kopi SK sebagai guru tetap dari yayasan atau satuan pendidikan bagi guru bukan PNS yang bertugas di sekolah swasta. • Foto kopi SK sebagai guru bukan PNS dari pemerintah daerah/Dinas Pendidikan Provinsi/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bagi guru bukan PNS yang bertugas di sekolah negeri. • Fotokopi SK sebagai pengawas bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. Mekanisme Bagaimana mekanisme pengelolaan berkas sampai penerbitan SK? Sebagai ilustrasi, berikut kegiatan pengelolaan berkas data guru di LPMP dengan SIM SKTP Jika digambarkan dalam bentuk diagram, berikut adalah tahapan prosedur penetapan sertifikasi guru 2011.

Nah, sasaran yang tidak tercover tahun ini



SOROTAN I

SOROTAN I

Instansi lainnya adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan guru sendiri.

yang memenuhi persyaratan.

Pemecahan

9

Permasalahan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

SOROTAN I

SOROTAN I

Dalam pengembangan dan pembinaan pendidik dan tenaga pendidikan (PTK), ada sembilan permasalahan yang diidentifikasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

belum sesuai rambu-rambu. Keempat, sudah teridentifikasi 24 persen program yang tidak sesuai rambu-rambu (berstatus bukan guru dalam jabatan).

Pertama, upaya penuntasan peningkatan kualifikasi akademik guru masih lamban. Kedua, adanya kesenjangan antara jumlah guru yang belum lulusan strata-1 (S1) dengan jumlah program studi yang ditugasi (Keputusan Mendiknas 015/P/2009) terutama untuk guru SD, pendidikan jasmani, dan taman kanak-kanak.

Kelima, pemberian bantuan peningkatan kualifikasi akademik masih terkendala. Keenam, pemberian izin belajar oleh BKD di beberapa kabupaten/kota belum seluruhnya lancar. Ketujuh, belum ada upaya penjaminan mutu khusus untuk penyelenggaraan program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan (SKGJ) melalui pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar (PPKHB).

Ketiga, masih ada perguruan tinggi penyelenggara yang belum/tidak melaksanakan program dan 12 POLICY BRIEF / E D I S I 3 / 2 0 1 1


memperhatikan jumlah dan sebaran guru, serta letak geografis. JUMLAH MAHASISWA PROGRAM SKGJ (n = 53 PT) MELALUI PPKHB= 39.050 ORANG (Data monev Dikti per 12 des 2010 : 55.010 orang)

163 %

Kedelapan, belum terlayani secara optimal peningkatan kualifikasi akademik S-1 bagi guru di daerah terpencil, pulau terluar, dan daerah perbatasan. Terakhir, kesembilan, keberanjuran program SKGJ melalui PPKHB terkendala peleburan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK). Rekomendasi Untuk permasalahan pertama yakni upaya penuntasan peningkatan kualifikasi akademik guru masih lamban, rekomendasinya adalah perlunya pembangunan komitmen bersama antara gubernur dan pemimpin perguruan tinggi yang diwujudkan dalam nota kesepahaman. Langkah tersebut diikuti dengan dibentuknya Forum Koordinasi Pelaksanaan Program SKGJ di tingkat provinsi. Forum ini terdiri atas unsur pemerintah daerah (dinas pendidikan, badan pembangunan daerah), lembaga peningkatan mutu pendidikan, dan perguruan tinggi penyelenggara.

Persentase Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Latar Belakang Kualifikasi Akademik Sebelumnya

dan DPRD dalam rangka mendorong pemerintah daerah menganggarkan bantuan pendidikan bagi guru dalam jabatan. Ketiga, melaksanakan pertemuan secara berkala untuk koordinasi. Keempat, memutakhirkan data guru dalam jabatan di tingkat provinsi (guru belum S-1, sedang S-1, dan sudah S-1), membagi tugas dan peran setiap unsur. Sedangkan untuk permasalahan kedua yakni adanya kesenjangan antara jumlah guru yang belum lulusan strata-1 (S1) dengan jumlah

Persentase Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Bantuan Biaya Studi

Ada lima tugas forum koordinasi. Pertama, menyusun petunjuk teknis penuntasan peningkatan kualifikasi guru dalam jabatan yang memiliki prinsip resource sharing (dana, fasilitas, dan sumber daya manusia). Kedua, melakukan road show untuk audiensi ke bupati, wali kota, 14 POLICY BRIEF / E D I S I 3 / 2 0 1 1

Kemudian, mengoptimalkan program kemitraan, dengan mendorong perguruan tinggi bermitra dengan perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta yang memiliki program studi S-1 PGSD, S-1 Pendidikan Jasmani, dan S-1 PGTK. Terakhir, perguruan tinggi yang memiliki program studi relevan dengan lima mata pelajaran sekolah dasar yakni matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Kewarganegaraan dapat menyelenggarakan Program SKGJ melalui PPKHB bagi guru SD. Sedangkan untuk permasalahan ketiga, masih ada perguruan tinggi penyelenggara yang belum/tidak melaksanakan program dan belum sesuai rambu-rambu, ada dua rekomendasi. Pertama, perguruan tinggi yang sampai saat ini belum melaksanakan Program SKGJ perlu diidentifikasi dan dipetakan, kemudian dikoordinasikan untuk mencari solusi. Kedua, mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi agar dilakukan verifikasi dan tindak lanjut terhadap perguruan tinggi penyelenggara yang belum sesuai ramburambu.

program studi yang ditugasi (Keputusan Mendiknas 015/P/2009) terutama untuk guru SD, pendidikan jasmani, dan taman kanak-kanak, direktorat terkait memberikan usulan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. . Usulan tersebut yakni perguruan tinggi yang memiliki program studi pendidikan guru sekolah dasar (PGSD), pendidikan jasmani, dan pendidikan guru taman kanak-kanak (PGTK), dan memiliki izin operasional yang tidak ditetapkan dalam Keputusan Mendiknas tersebut, dapat melaksanakan program SKGJ. Usulan berikutnya, diharapkan ada pembukaan program studi baru untuk menyelenggarakan program SKGJ bagi guru SD, pendidikan jasmani, dan taman kanak-kanak di wilayah tertentu dengan 15 POLICY BRIEF / E D I S I 3 / 2 0 1 1

SOROTAN I

SOROTAN I

621 %

Persentase Jumlah Mahasiswa yang Mengajukan PPKHB

Persentase Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Penyelenggara Perkuliahan (di PT Penyelenggara atau PT Mitra)

Untuk permasalahan Keempat, sudah teridentifikasi 24 persen program yang tidak sesuai rambu-rambu (berstatus bukan guru dalam jabatan), ada dua usulan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pertama, menegaskan kembali persyaratan peserta program, agar jangan sampai ada perguruan tinggi yang merekrut peserta yang tidak sesuai dengan rambu-rambu Program SKGJ (guru tidak tetap negeri - GTTN dan guru tidak tetap yayasan - GTTY). Kedua, mencarikan solusi bagi perguruan

Adapun untuk problem kelima, pemberian bantuan peningkatan kualifikasi akademik masih terkendala, rekomendasinya adalah meminta pemerintah daerah menganggarkan dana peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Juga, meminta pemerintah daerah mengoptimalkan sumber dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber lainnya bagi guru dalam jabatan yang mengikuti Program SKGJ. Lalu, meningkatkan bantuan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan dari Kementerian Pendidikan Nasional dengan mekanisme: Pertama, dana diberikan langsung kepada guru melalui koordinasi antara LPMP, Dinas Pendidikan, dan perguruan tinggi penyelenggara. Kedua, dialokasikan management fee untuk pengelolaan di LPMP, Dinas Pendidikan, dan perguruan tinggi penyelenggara.

SOROTAN I

SOROTAN I

Persentase Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Status Kepegawaian

tinggi penyelenggara yang menerima mahasiswa berstatus bukan guru tetap (pegawai negeri sipil dan guru tetap yayasan -GTY).

Rekomendasi lainnya adalah bantuan biaya pendidikan dari Kementerian Pendidikan Nasional melalui LPMP diharapkan tepat waktu (diberikan saat pendaftaran ulang di perguruan tinggi penyelenggara, sehingga dapat mempermudah guru mengikuti perkuliahan. Terakhir, perlu pemutakhiran data untuk mengembangkan peta peserta program per daerah secara nasional oleh Bagian Perencanaan Sekretarian Jenderal PMPTK (sekarang di Ditjen Pendikan Menengah dan Ditjen Pendidikan Dasar) untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dalam rangka pemberian bantuan peningkatan kualifikasi akademik (termasuk data on going). Untuk permasalahan keenam, yakni pemberian izin belajar oleh BKD di beberapa kabupaten/kota belum seluruhnya lancar, rekomendasinya adalah dengan memperlancar izin. Guna kelancaran memperoleh izin belajar dari BKD kabupaten/ kota diperlukan surat dari Kemdiknas ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan tiga dasar. Pertama, amanat UU Nomor 14/2005, pada 2015 semua guru harus berkualifikasi akademik S-1/ DIV. Kedua, program SKGJ melalui PPKHB bukan kelas jauh (Permendiknas No. 30 Tahun 2010). Dan ketiga, permintaan dukungan agar BKN 16 POLICY BRIEF / E D I S I 3 / 2 0 1 1

Persentase Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Tempat Mengajar

menginstruksikan seluruh BKD untuk memberikan izin belajar bagi guru yang belum berkualifikasi sarjana (S-1) untuk mengikuti Program SKGJ melalui PPKHB. Sedangkan untuk permasalahan ketujuh, belum ada upaya penjaminan mutu khusus untuk penyelenggaraan Program SKGJ melalui PPKHB, diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan standar penjaminan mutu yang bercirikan Program SKGJ


melalui PPKHB. Juga, mengoptimalkan fungsi satuan penjaminan mutu pada setiap perguruan tinggi penyelenggara dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Program SKGJ melalui PPKHB. Permasalahan kedelapan, yakni elum terlayani secara optimal peningkatan kualifikasi akademik S-1 bagi guru di daerah terpencil, pulau terluar dan daerah perbatasan, diajukan dua usulan kepada Mendiknas. Pertama, memberdayakan Program SKGJ melalui PPKHB dalam rangka penanganan peningkatan kualifikasi akademik S-1 bagi guru di daerah perbatasan, dan pulau kecil terluar/terdepan (Inpres No. 1/2010) yang secara geopolitik mengalami kerawanan dan ancaman disintegrasi bangsa (secara lintas kementerian ). Kedua, menetapkan kebijakan khusus berupa penugasan perguruan tinggi penyelenggara tertentu disertai dengan pemberian bantuan biaya penyelenggaraan untuk peningkatan kualifikasi akademik S-1 guru di daerah perbatasan, dan pulau kecil terluar/terdepan melalui APBN.

Sedangkan untuk permasalahan keberlanjutan Program SKGJ melalui PPKHB terkendala dengan peleburan Ditjen PMPTK, rekomendasinya adalah diadakannya pengkajian ulang berbagai perangkat penyelenggaraan program SKGJ melalui PPKHB. Juga, mengusulkan perangkat yang sudah dikaji ulang agar memiliki kekuatan yang tetap perlu ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Nasional. Persentase Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Lama Mengajar

SOROTAN II

Apabila Anda seorang tenaga profesional, pilih mana: bekerja di daerah perkotaan atau di daerah terisolir dan terpencil? Tidak membutuhkan sebuah survei untuk menjawabnya, kiranya pasti lebih banyak yang memilih bekerja di daerah perkotaan. Ada berbagai alasan, mengapa seseorang memilih bekerja di perkotaan dan enggan bekerja di daerah terisolir/terpencil. Salah satu alasannya adalah seperti yang dikemukakan seseorang bankir yang bekerja di daerah pedalaman di Kalimantan Timur. Dia bertutur, bukan hanyai medan berat yang harus dihadapinya. Justru masalah ekonomi yang perlu mendapat perhatian ekstra. Bagaimana tidak, harga satu galon (20 liter) air minum bisa 18 POLICY BRIEF / E D I S I 3 / 2 0 1 1

mencapai Rp 25.000,- telor Rp 20.000,- per kilo gram. Sedangkan harga premium lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pemerintah, karena masalah distribusi dan lain sebagainya. Harga kebutuhan pokok di daerahnya memang selalu lebih tinggi jika dibandingkan di daerah perkotaan, apalagi dengan daerah perkotaan di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Itulah yang menjadikan seorang bankir tersebut merasa berat bertugas di daerah pedesaan dan terpencil dimana fasilitas amat terbatas dan kebutuhan biaya hidup sehari-hari lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.


SOROTAN II

Tunjangan Khusus PTK Dikdas

Persoalan demikian tidak hanya dihadapi seorang bankir seperti tersebut di atas. Siapa pun yang mengabdi di daerah terisolir dan terpencil juga menghadapi persoalan sama. Demikian juga dengan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Maka, wajarlah jika terjadi kecenderungan tenaga profesional lebih memilih bekerja di daerah perkotaan daripada daerah terisolir dan terpencil. Masalah ini bukan hanya dihadapi Kementerian Pendidikan Nasional. Kementertian lainnya juga menghadapi persoalan sama dalam penempatan tenaga profesionalnya di daerah pedesaan dan terpemcil. Jadi, itu boleh dibilang sebuah persoalan nasional yang harus dipecahkan bersama-sama.

(1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen itu kemudian diatur dalam pelaksanaannya melalui: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 10, bahwa guru yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah di daerah khusus sesuai peraturan perundangundangan, diberi tunjangan khusus setiap bulan selama masa penugasan. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar.

•

Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai bentuk penghargaan dalam melaksanakan tugas baik guru PNS atau guru bukan PNS yang memenuhi kriteria.

•

Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

•

Sedangkan pengertian guru penerima subsidi tunjungan khusus, adalah:

•

Guru yang ditugaskan pada satuan pendidikan

Pengertian Tunjangan Khusus

Agar pemberian tunjangan khusus itu lancar dalam pelaksanaannya, kata Prof. Dr. Suyanto, pemerintah juga mengatur hal-hal lebih detail lagi. Hal itu memang perlu dilakukan agar “aturan

Untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), pemberian tunjungan khusus itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Suyanto, menjelaskan bahwa pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh

SOROTAN II

SOROTAN II

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah agar tenaga profesional juga berada di garis depan di pedesaan dan terpencil. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memberi tunjangan khusus bagi tenaga profesional yang bertugas di daerah pedesaan dan terpencil di seluruh Indonesia. Pemberian tunjungan tersebut tentu saja memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

mainnya” lebih jelas dan transparan, sehingga tidak terjadi salah tafsir atau pengertian di kemudian hari. Berikut ini penjelasan lebih rinci itu:

penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Sedangkan pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan, penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Secara lebih rinci hal itu diatur dalam Pasal 18 (1), disebutkan bahwa pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 20 POLICY BRIEF / E D I S I 3 / 2 0 1 1


bulan Juni. 3. triwulan 3 pembayaran pada minggu akhir bulan September. 4. triwulan 4 pembayaran pada minggu pertama bulan Desember. Walau peraturan telah dibuat secara detail, terkadang masih terdapat kekurangsinkronan dalam mengurus tunjangan khusus tersebut. Untuk mengatasi hal itu, para PTK dan instansi terkait lainnya hendaknya melakukan tertib administrasi. Adapun berkas yang diperlukan untuk mengajukan tunjangan khusus di daerah pedesaan dan terpencil adalah menyampaikan daftar nama guru tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai format pada Lampiran 2 dalam bentuk cetakan dan CD (soft copy), dengan melampirkan: 1. fotokopi SK Pengangkatan guru yang bersangkutan, 2.fotokopi SK terakhir/ kenaikan gaji berkala terakhir, 3. SK Penugasan mengajar dari kepala sekolah, 4. nomor rekening yang bersangkutan, 5. SK Bupati tentang

•

•

• •

•

Guru yang bertugas pada satuan pendidikan (SD/SDLB, SMP/SMPLB) di daerah khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat dan yang mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan dari Pemerintah Daerah. Memenuhi beban kerja guru 24 jam tatap muka per minggu atau yang diekuivalensikan dengan 24 jam tatap muka yang dibuktikan dengan SK/Surat Penugasan dari kepala sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). -Memiliki Nomor Rekening Tabungan sebagai penampungan pembayaran Tunjangan Khusus. Penugasan guru di daerah khusus sebagaimana dimaksud didasarkan pada

Instansi terkait yang dimaksud di sini adalah Ditjen P2TK DIKDAS/Ditjen P2TK DIKMEN/Ditjen P2TK PAUD NI, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota, Kepala Sekolah, dan Guru. (*)

analisis kebutuhan guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SOROTAN II

SOROTAN II

(SD/SDLB, SMP/SMPLB) di daerah khusus oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Penetapan Daerah Khusus.

Dana dan Pembayaran

Darimana dana untuk memberi tunjangan khusus bagi PTK? Prof. Dr. Suyanto mengatakan, untuk tahun 2011, Dana pemberian tunjangan khusus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 yang dialokasikan dalam DIPA Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia. Besaran dana subsidi tunjangan khusus sebanyak Rp 2.200.000,- per orang per bulan, dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 5 %. Kapan dana tunjangan khusus itu diberikan? Pembayaran subsidi tunjangan khusus dilaksanakan per triwulan, yaitu 1. triwulan 1 pembayaran pada minggu kedua bulan April. 2. triwulan 2 pembayaran pada minggu akhir



Setidaknya ada delapan program utama yang telah dibuat oleh Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Dasar. Pertama, penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. Kedua, pengembangan sistem pembinaan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan. Ketiga, pembinaan sistem karir pendidik dan tenaga kependidikan. Keempat, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Kelima, kerja sama dan pemberdayaan masyarakat. Keenam, fasilitas dan bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Ketujuh, penghargaan dan perlindungan. Terakhir, kedelapan, evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Delapan program besar itu diterjemahkan menjadi sejumlah program kecil. Untuk program pertama, penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan ada sejumlah rencana yang akan dijalankan. Rencana tersebut


adalah pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan, rekrutmen dan seleksi PTK, Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, pemetaan karier guru SD dan SMP, pemetaan karier guru SD dan SMP Luar Biasa, redistribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dan pemetaan sertifikasi internasional Bahasa Inggris Guru SMP. Adapun untuk program pengembangan sistem pembinaan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, diperinci menjadi tiga program peningkatan kualifikasi. Pertama, peningkatan kualifikasi guru ke S1, kedua peningkatan kualifikasi kepala sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ke S2, serta ketiga peningkatan kualifikasi pengawas sekolah ke S2. Untuk program pembinaan sistem karier pendidik dan tenaga kependidikan dijabarkan lagi menjadi beberapa program. Program tersebut adalah penilaian kinerja PTK, angka kredit PTK, inpassing guru swasta, dan inpassing guru pegawai negeri

sipil/swasta ke jenjang baru. Sedangkan untuk program kesejahteraan PTK, akan dirinci menjadi program tentang tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan fungsional, maslahat tambahan, dan insentif guru sekolah Indonesia di luar negeri (SILN). Untuk kerja sama dan pemberdayaan masyarakat, akan dilakukan kerja sama dengan lembaga di dalam negeri dan luar negeri, serta kemitraan atar PTK di kabupaten/kota untuk pemerataan mutu. Sedangkan fasilitas dan bimbingan teknis (bintek) penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria, setidaknya ada lima program turunan yang sedang dan akan dijalankan. Program tersebut adalah sosialisasi produk-produk kebijakan, bintek induksi guru pemula, bintek penerapan kebijakan, piloting penerapan regulasi di kabupaten/kota, serta pembanguan kapasitas lembaga yang terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan pedidikan dasar.


PERSPEKTIF

PERSPEKTIF

Sumarna Supranata, P.hD. Direktur P2TK Ditjen Pendidikan Dasar Kemdiknas

Program Utama P2TK Ditjen Pendidikan Dasar

Adapun untuk program penghargaan dan perlindungan, akan dijabarkan dalam tiga program yakni pengembangan sistem, standar, kriteria penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian penghargaan PTK berprestasi da berdedikasi, serta advokasi perlindungan PTK. Terakhir adalah program evaluasi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria. Untuk program ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi serta evaluasi dampak. Tentu, untuk menjalankan program-program tersebut dibutuhkan indikator kinerja kunci (IKK). Ada 11 IKK untuk pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan (P2TK) pendidikan dasar. Pertama, persentase SD yang memiliki rasio pendidik terhadap siswa 1:20. Kedua, persentase SMP yang memiliki rasio pendidik terhadap siswa 1:32 . Ketiga, persentase kabupaten/kota yang memiliki pengawas SD/SDLB dengan rasio 1 pengawas : 15 SD. Lalu, keempat, persentase kabupaten/kota yang memiliki tenaga perpustakaan SD/SDLB dengan rasio 1 : 1 sekolah. Kelima, persentase PTK yang

mendapatkan tunjangan (termasuk Harlindung & Karir). Keenam, persentase kabupaten/kota yang memiliki tenaga administrasi SD/SDLB dengan rasio 1 : 1 sekolah. Ketujuh, persentase kabupaten/kota yang memiliki tenaga perpustakaan SMP/SMPLB dengan rasio 2 : 1 sekolah. Kedelapan, persentase kabupaten/kota yang memiliki tenaga administrasi SMP/SMPLB dengan rasio 3 : 1 sekolah. Kesembilan, persentase kabupaten/kota yang memiliki tenaga laboran SMP/SMPLB dengan rasio 3 : 1 sekolah. Kesepuluh, persentase kabupaten/kota yang memiliki pengawas mata pelajaran dengan rasio 1 pengawas : 30 guru mata pelajaran. Kesebelas, persentase kabupaten/kota yang memiliki pengawas rumpun mata pelajaran dengan rasio 1 pengawas : 30 guru rumpun mata pelajaran.

“Pelaksanaan FLS2N dapat mengekspresikan pendidikan karakter” ( Dr. Bambang Indriyanto)

Itulah IKK yang akan menentukan sukses tidaknya program pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar. Tentu saja, program ini tak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak.

PERSPEKTIF

PERSPEKTIF



PERSPEKTIF: Program Utama P2TK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar EDISI 3 JULI \ 2011

Recommend Documents