SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 1
LATAR BELAKANG PROGRAM SBI 1. Pada tahun 90-an, banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh suatu yayasan dengan menggunakan identitas internasional tetapi tidak jelas kualitas dan standarnya; 2. Banyak orang tua yang mampu secara ekonomi memilih menyekolahkan anaknya ke Luar Negeri; 3. Belum ada payung hukum yang mengatur penyeleng-garaan sekolah internasional; 4. Perlunya membangun sekolah berkualitas unggulan (center of excellence) pendidikan;
sebagai
pusat
5. Atas fenomena di atas, Pemerintah mulai mengatur dan merintis sekolah bertaraf internasional; 6. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu pengakuan secara internasional terhadap kualitas proses, dan hasil pendidikannya. 2
Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) DASAR HUKUM:
UU No. 20/2003 (Sistem Pendidikan Nasional) pasal 50 ayat 3, yakni:“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurangkurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. UU No. 32/2004 (Pemerintahan Daerah) PP No.19/2005 (Standar Nasional Pendidikan) PP No 38/2007 (Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) PP No. 48/2008 (Pendanaan Pendidikan) PP No. 17/2010 (Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan) Permendiknas No. 63/2009 (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan) Permendiknas No. 78/2009 (Penyelenggaraan SBI pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah)
Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (8 standar) dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
1. Acuan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing baik di tingkat regional maupun internasional 2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan 3
PROSES MENUJU SBI 1. Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi: a. standar isi; b. Standar proses; c. Standar kompetensi lulusan; d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. Standar sarana dan prasarana; f. Standar pengelolaan; g. Standar pembiayaan; dan h. Standar penilaian pendidikan 2. Sekolah yang memenuhi standar minimal SNP diberikan pendampingan, pembimbingan, penguatan, dalam bentuk Rintisan SBI (RSBI) 4
KRITERIA SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL Parameter
Persyaratan
SNP
Harus Sudah Terpenuhi
Guru
Min S2/S3: 10% (SD), 20% (SMP), 30% (SMA/K)
Kepala Sekolah
Min S2 dan mampu berbahasa asing secara aktif
Akreditasi
A (95)
Sarana Prasarana
Berbasis TIK
Kurikulum
KTSP diperkaya dengan kurikulum dari negara maju, penerapan SKS pada SMA/SMK
Pembelajaran
Berbasis TIK, dan bilingual (mulai kelas 4 SD), sister school dengan sekolah dari negara maju
Manajemen
Berbasis TIK; ISO 9001 dan ISO 14000
Evaluasi
Menerapkan model UN dan diperkaya dengan sistem ujian internasional (Negara Maju dan atau negara lain yang memiliki keunggulan tertentu)
Lulusan
Memiliki daya saing internasional dalam melanjutkan pendidikan dan bekerja (SMK)
Kultur Sekolah
Terjaminnya Pendidikan Karakter, Bebas Bullying, Demokratis, Partisipatif
Pembiayaan
APBN, APBD dan boleh memungut biaya dari masyarakat atas dasar RAPBS yang akuntabel; min 20% peserta didik tidak mampu mendapatkan subsidi pendidikan 5
JENJANG MENUJU SBI
SBI Persyaratan 1.
2.
RSBI
3.
Persyaratan 1. 2. 3.
REGULER Standar Nasional (SSN) 1. 2. 3.
4.
Sudah Sekolah (SSN) Berakreditasi A dari BAN Sekolah/Madrasah Pembelajaran Matematika IPA, dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Internasional (bilingual) Nilai rata-rata UN 7,0
4.
SNP dan diperkaya Standar kualitas pendidikan Negara Maju Berakreditasi A dari BAN Sekolah/Madrasah Pembelajaran Matematika IPA, dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Internasional (bilingual) Nilai rata-rata UN 8,0
Memiliki rata-rata UN 6,5 Tidak Double Shift Berakreditasi B dari BAN Sekolah/Madrasah 6
MEKANISME PEMILIHAN DAN JUMLAH RSBI Sekolah + Komite Sekolah/Yayasan membuat proposal
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Proposal
Dinas Pendidikan Provinsi (mengetahui/ menyetujui proposal)
KEMENDIKNAS
Tidak
Tim Verifikasi
2006 N SD
2007
S
N
2008 S
N
2009 S
N
Jumlah S
N
S
Verifika si & Evaluasi Ya
Total
21
4
38
--
62
4
62
4
183
12
195
SMP
--
--
100
2
100
3
69
25
269
30
299
SMA
80
20
89
11
--
--
108
13
277
44
321
SMK
--
--
174
5
62
12
32
10
268
27
295
Total
101
24
401
18
224
19
271
52
997
113
1.110
Penetapan RSBI
7
PROGRAM DAN KEGIATAN MENUJU SBI 1. Mempersiapkan kurikulum yang mengacu pada kurikulum negara maju 2. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran 3. Melatih guru dalam pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran 4. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru 5. Mendapatkan pendampingan dari Tenaga Ahli 6. Menjalin sister school 7. Meningkatkan kemampuan guru dalam berbahasa internasional 8. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (ISO) 9. Menyelenggarakan pelatihan leadership untuk Kepala Sekolah 10.Melengkapi sarana sekolah 8
PEMBIAYAAN SUMBER BIAYA
PENGGUNAAN
APBN
Untuk biaya operasional dalam rangka pengembangan kapasitas untuk menuju standar kualitas SBI 1.Proses Pembelajaran (30%) 2.Sarana penunjang PBM (25%) 3.Manajemen Maksimal 20% 4.Subsidi siswa miskin dan kesiswaan (25%)
APBD Prov/Kab/Kota
Untuk biaya investasi dan biaya operasional rutin
Masyarakat dan atau Orang Tua
Biaya investasi dan operasional untuk menutup kekurangan biaya dari APBN dan APBD untuk menuju standar kualitas SBI 9
BIAYA PENDIDIKAN TERTINGGI TERENDAH YANG DIBEBANKAN KEPADA ORANG TUA
KOMPONEN BIAYA SPP per Bulan
SD Biaya Terendah Biaya Tertinggi
Sumbangan Sukarela (pertama masuk)
Biaya Terendah Biaya Tertinggi
SMP
SMA
SMK
0
0
0
0
150.000
600.000
450.000
250.000
0
0
0
0
1.000.000
12.500.000
15.000.000
2.700.000
10
EVALUASI PROGRAM RSBI 1. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk melihat kemajuan kinerja sekolah, meliputi: a. Kemampuan penguasaan bahasa asing guru dan siswa dengan menggunakan instrumen TOEFL dan TOEIC b. Kemampuan penguasaan siswa dalam mata pelajaran matematika dan IPA serta kompetensi keahlian (SMK) c. Kelengkapan infrastruktur d. Kelengkapan Bahan ajar (buku, peralatan) e. Kepemimpinan Kepala Sekolah f. Komitmen Pemda dalam mendukung RSBI 2. Hasil evaluasi ini menjadi pertimbangan dalam kelanjutan program RSBI dan SBI 11
PROSES SELEKSI SISWA Penerimaan siswa berdasarkan kemampuan akademis yang dilihat dari: 1. Test Psikologi 2. Test Tertulis: IPA dan Matematika 3. Untuk SMK ditambah dengan Test Kesehatan dan Buta Warna (SMK Kimia) 4. Nilai Ujian Nasional
12
SEKOLAH INTERNASIONAL DASAR HUKUM: 1. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 2. Kepmendikbud Nomor: 0184/O/1975 3. SKB Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan Nomor: SP/817/PD/XI/75, 060/O/1975, KEP-354a/MK/II/4/1975 (tidak berlaku untuk sekolah internasional) DEFINISI: 1. SEKOLAH PERWAKILAN DIPLOMATIK adalah sekolah asing yang didirikan dan diselenggarakan bersama oleh sesuatu Perwakilan Diplomatik negara asing di Indonesia, untuk keperluan pendidikan dan pengajaran terutama bagi anak-anak warga negara asing anggota perwakilan diplomatik/konsuler dari negara-negara asing yang bersangkutan” 2. SEKOLAH INTERNASIONAL • Sebelum ditetapkannya PP 17/2010 dan Permendiknas 18/2009: “Sekolah asing yang didirikan dan diselenggarakan oleh suatu Yayasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan Indonesia, untuk keperluan pendidikan dan pengajaran terutama bagi anakanak warga negara asing bukan anggota perwakilan diplomatik/konsuler sesuatu negara lain di Indonesia,yang berada langsung di bawah pengawasan Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan”. • Setelah ditetapkannya PP 17/2010 dan Permendiknas 18/2009: “Sekolah Internasional menjadi Satuan Pendidikan Bersama, yakni satuan pendidikan hasil kerjasama antara lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dan satuan pendidikan di Indonesia yang terakreditasi A. 13
KRITERIA SATUAN PENDIDIKAN BERSAMA Parameter
Persyaratan
Pemrakarsa
Lembaga Pendidikan Asing terakreditasi di negaranya dan Satuan Pendidikan di Indonesia yang terakreditasi A dari BAN S/M
SNP
Harus Sudah Terpenuhi
Guru
Min S2/S3: 10% (SD), 20% (SMP), 30% (SMA/K), Min 30% WNI
Peserta didik
WNA dan WNI
Tenaga Kependidikan
Selain Kepala Sekolah, 80% WNI
Kurikulum
Kurikulum disusun berdasar Standar Nasional (SI dan SKL) diperkaya dengan Standar Negara Asing; tingkat SMA/MA dan SMK disususn dalam sistem SKS; untuk peserta didik WNI wajib diberikan mata pelajaran: (1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), (2) Agama dan (3) Bahasa Indonesia; dapat menggunakan sistem pendidikan negara lain tetapi harus mendapatkan ijin dari Menteri Pendidikan Nasional
Sarana Prasarana
Berbasis TIK
Pembelajaran
Berbasis TIK, dan bilingual (mulai kelas 4 SD), Bahasa Pengantar untuk mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKn adalah Bahasa Indonesia
Evaluasi
Standar Penilaian yang diperkaya dengan model penilaian satuan pendidikan negara asing khusus bagi Peserta didik WNI wajib mengikuti UN
Manajemen
ISO 9001 dan ISO 14000
Akreditasi
Mengikuti Akreditasi dari BAN S/M
Pembiayaan
memenuhi standar pembiayaan yang merupakan perpaduan antara ketentuan pendanaan pendidikan bertaraf Internasional dan standar pembiayaan satuan pendidikan negara asing
Sampai saat ini sudah ada 105 sekolah internasional yang diselenggarakan oleh Yayasan dan harus disesuaikan menjadi Satuan Pendidikan Bersama dalam waktu 3 tahun masa transisi
14
TERIMA KASIH
15
