LANDASAN DAN PENTAHAPAN PERINTISAN SBI
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 1
LANDASAN KONSEPTUAL
Definisi Umum: SBI adalah sekolah/madrasah yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu anggota Organization for Economic Development (OECD) dan/atau negara tertentu yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional.
2
Definisi menurut PP No 17 tahun 2010,pasal 1: Pendidikan bertaraf internasional: adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju. Sedangkan dalam pasal 143 dijelaskan bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
LANDASAN HUKUM
4
UUSPN NO 20/2003 DASAR HUKUM
INPUT
PP 19/2005 (8 SNP)
•SKL •SI •PROSES/PBM •PENILAIAN •MANAJEMEN •SARPRAS •PENDIDIK DAN TNG KEP •PEMBIAYAAN
PROSES
OUTPUT
OUTCOMES
SMP SPM SMP SP
IMPACT
•KEBIJAKAN •PEMBIAYAAN •KURIKULUM •SARPRAS •KETENAGAAN •PENGENDALI AN MUTU
PP 38/2007 KEWENAN GAN PUSAT, PROV, DAN KAB/KOTA
SMP SSN
• PUSAT, PROVINSI, KAB/KOTA, MASYARAKAT, PIHAK ASING
PP 48/2008 (PENDANAAN PENDIDIKAN)
• BIAYA SATUAN PENDIDIKAN • BIAYA PENYELENGGARA AN/PENGELOLAA N • BIAYA PRIBADI
SMP SBI
KEBIJAKAN RSBI/SBI PERMENDIKNAS NO 78 TAHUN 2009 PANDUAN PEMBINAAN RSBI DAN SBI KONSEP, KRITERIA, INDIKATOR, ASPEK, DAN KOMPONEN RSBI/SBI PENETAPAN DAN PEMBINAAN RSBI/SBI: 298 RSBI SMP
• • • •
TK SD/MI SMP/MTs SLTA
PP NO 17/2010: PENGELO LAAN DAN PENYELE NGGARAA N PENDIDIK AN
PENGEMBANGAN DAN KARAKTERISTIK UMUM
6
Pengembangan SBI • Berpedoman pada SNP yang diperkaya dengan standar pendidikan
dari negara maju
• Dikembangkan atas kebutuhan dan Prakarsa Sekolah / masyarakat
• Kurikulum harus Bertaraf Internasional, mutakhir, canggih sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global • Menerapkan MBS dengan tata kelola yang baik • Menerapkan proses belajar yang Dinamis dan berbasis TIK
• Menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional/visioner • Memiliki SDM yang profesional dan tangguh dengan manajemen yang dikembangkan secara profesional • Didukung oleh sarana-prasarana yang lengkap, Relevan, mutakhir, canggih dan bertaraf internasional
7
KARAKTERISTIK KELUARAN a. SBI memiliki keunggulan yang ditunjukkan dengan pengakuan internasional terhadap proses dan hasil atau keluaran pendidikan yang berkualitas dan teruji dalam berbagai aspek;
b. Mempunyai pengakuan internasional yang dibuktikan dengan hasil sertifikasi berpredikat baik dari salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan. 8
KURIKULUM 1) Kurikulum SBI disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang diperkaya dengan standar dari negara maju. 2) SBI menerapkan satuan kredit semester (SKS) untuk SMA, dan SMK.
PROSES PEMBELAJARAN 1) SBI melaksanakan standar proses yang diperkaya dengan model proses pembelajaran di negara negara maju. 2) Proses pembelajaran menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan kontekstual. 3) SBI dapat menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional bagi mata pelajaran tertentu. 4) Pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Muatan Lokal, dan Pendidikan Sejarah menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. 5) Penggunaan bahasa pengantar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dimulai dari kelas IV untuk SD.
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1) 2) 3)
4) 5) 6) 7) 8)
Pendidik SBI memenuhi standar pendidik yang diperkaya dengan standar pendidik sekolah dari negara maju. Seluruh pendidik mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pendidik mampu mengajar dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional bagi mata pelajaran/bidang studi tertentu, kecuali Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan Muatan Lokal. SD bertaraf internasional memiliki paling sedikit 10% pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) dan/atau berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi. SMP bertaraf internasional memiliki paling sedikit 20% pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan bidang studi yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi. SMA dan SMK bertaraf internasional memiliki paling sedikit 30% pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan bidang studi yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi. Pendidik mata pelajaran kejuruan pada SMK harus memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi, dunia usaha/industri, asosiasi profesi yang diakui secara nasional atau internasional. Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki skor TOEFL ≥ 7,5 atau yang setara atau bahasa asing lainnya yang ditetapkan sebagai bahasa pengantar pembelajaran pada SBI yang bersangkutan.
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1) SBI dapat mempekerjakan pendidik warga negara asing apabila tidak ada pendidik warga negara Indonesia yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk mengampu mata pelajaran/bidang studi tertentu. 2) Pendidik warga negara asing paling banyak 30% dari keseluruhan pendidik. 3) Pendidik warga negara asing harus mampu berbahasa Indonesia dengan baik.
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN lanjutan 1) Tenaga kependidikan SBI sekurang-kurangnya meliputi kepala sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan. 2) Tenaga kependidikan SBI memenuhi Standar Tenaga Kependidikan yang diperkaya dengan standar tenaga kependidikan sekolah di negara anggota OECD atau negara maju lainnya.
KEPALA SEKOLAH Kepala sekolah wajib: 1) berkewarganegaraan Indonesia; 2) berpendidikan minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi atau dari perguruan tinggi negara lain yang diakui setara S2 di Indonesia; 3) telah menempuh pelatihan kepala sekolah dari lembaga pelatihan kepala sekolah yang diakui oleh Pemerintah; 4) mampu berbahasa Inggris, dan/atau bahasa asing lainnya secara aktif; 5) memiliki skor TOEFL ≥ 7,5 atau bahasa asing lainnya secara aktif; 6) memiliki jiwa kewirausahaan. 7) kemampuan di bidang manajemen, organisasi, dan kepemimpinan pendidikan serta kewirausahaan; 8) mampu membangun jejaring internasional; 9) kemampuan mengoperasikan komputer/teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; dan 10) kemampuan mengembangkan rencana pengembangan sekolah (RPS)/rencana kerja sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
SARPRAS 1)
SBI memenuhi standar sarana dan prasarana yang diperkaya dengan standar sarana dan prasarana pendidikan dari negara negara maju. 2) Setiap ruang kelas SBI dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK. 3) SBI memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran di seluruh dunia
(e-library). 4) SBI memiliki ruang dan fasilitas untuk mendukung pengembangan profesionalisme guru. 5) SBI melengkapi sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan peserta didik untuk mengembangkan potensinya dibidang akademik dan non-akademik.
PENGELOLAAN Pengelolaan SBI harus: 1) memenuhi standar pengelolaan yang diperkaya dengan standar pengelolaan sekolah di negara maju; 2) menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 14000 versi terakhir; 3) menjalin kemitraan dengan sekolah unggul di dalam negeri dan/atau di negara maju; 4) mempersiapkan peserta didik yang diharapkan mampu meraih prestasi tingkat nasional dan/atau internasional pada aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni; 5) menerapkan sistem administrasi sekolah berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada 8 standar nasional pendidikan.
PENGELOLAAN lanjutan 1) Pengelolaan SBI pada SD/MI, SMP, SMA, dan SMK dapat diselenggarakan secara: a. satu sistem-satu atap; b. satu sistem tidak- satu atap; c. beda sistem tidak-satu atap. 2) Model terpadu-satu sistem-satu atap dilaksanakan dalam satu lokasi dengan menggunakan sistem pengelolaan pendidikan yang sama. 3) Model terpisah-satu sistem-tidak satu atap dilaksanakan dalam lokasi yang berbeda atau terpisah dengan menggunakan sistem pengelolaan pendidikan yang sama. 4) Model terpisah-beda sistem-tidak satu atap dilaksanakan di lokasi yang berbeda (terpisah) dengan sistem pengelolaan pendidikan yang berbeda.
PEMBIAYAAN 1) Biaya penyelenggaraan SBI memenuhi standar pembiayaan pendidikan dan menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. 2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membiayai penyelenggaraan SBI. 3) SBI dapat memungut biaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan yang didasarkan pada RPS/RKS dan RKAS. 4) Pemerintah dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. 5) Pemerintah provinsi dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggrakan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, atau masyarakat. 6) Pemerintah kabupaten/ kota dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggrakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau masyarakat. 7) Masyarakat dapat memberi bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggrakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. 8) Bantuan pada SBI dituangkan dalam dan digunakan sesuai dengan rencana pengembangan sekolah/rencana kerja sekolah, rencana kegiatan, dan anggaran sekolah. 9) Bantuan pada SBI dapat dihentikan apabila sekolah yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan SBI
PEMBIAYAAN lanjutan 1) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan SBI berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundangundangan. 2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pembiayaan penyelenggaraan SBI dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia.
