Pengelolaan Pendidikan Menengah SMA dan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017
Pengelolaan Pendidikan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kab/Ko ta 1. PAUD 2. SD
PAUD SD SMP SMA SMK PK
RUANG LINGKUP PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH Ruang lingkup Perubahan pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kab./kota dalam pengelolaan bidang pendidikan dalam UU 23 tahun 2014 yaitu:
1
Kebijakan Pendidikan
2
Kurikulum
3
Akreditasi
4
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5
Perizinan Pendidikan 3
PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (1. KEBIJAKAN PENDIDIKAN) Lampiran I PP 38 Tahun 2007
Lampiran I UU 23 Tahun 2014
Pusat: 1. Pengelolaan Dikti
Pusat: 1. Pengelolaan Dikti
Provinsi: 1. Koordinasi Pengelolaan Dikdas dan Dikmen 2. Pengelolaan Pendidikan Khusus
Provinsi: 1. Koordinasi Pengelolaan Dikdas 2. Pengelolaan Pendidikan Khusus 3. Pengelolaan Dikmen
Kab./Kota: 1. Pengelolaan PAUDN 2. Pengelolaan Dikdas 3. Pengelolaan Dikmen
Kab./Kota: 1. Pengelolaan PAUDN 2. Pengelolaan Dikdas 4
PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (2. KURIKULUM) Lampiran I PP 38 Tahun 2007 Pusat: 1. Penetapan nasional
Kurikulum
Provinsi: 1.
Koordinasi dan supervisi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Jenjang Pendidikan Menengah
Kab./Kota: 1.
Koordinasi dan supervisi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Jenjang Pendidikan Dasar
Lampiran I UU 23 Tahun 2014 Pusat: 1. Penetapan nasional
Kurikulum
Provinsi: 1. Penetapan Kurikulum mulok Pendidikan Khusus 2. Penetapan Kurikulum mulok dikmen
Kab./Kota: 1. Penetapan Kurikulum mulok PAUDN 2. Penetapan Kurikulum mulok Dikdas
5
PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (3. AKREDITASI) Lampiran I PP 38 Tahun 2007
Pusat: 1. Akreditasi PT 2. Akreditasi Dikmen 3. Akreditasi Dikdas 4. Akreditasi PAUD 5. Akreditasi Nonformal
Provinsi: 1. Membantu Dikmen
Akreditasi
Kab./Kota: 1. Membantu Dikdas
Akreditasi
Lampiran I UU 23 Tahun 2014
Pusat: 1. Akreditasi PT 2. Akreditasi Dikmen 3. Akreditasi Dikdas 4. Akreditasi PAUD 5. Akreditasi Nonformal
6
PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN) Lampiran I PP 38 Tahun 2007 Pusat: 1. Pengembangan PTK 2. Pemindahan PTK lintas provinsi
Lampiran I UU 23 Tahun 2014 Pusat: 1. Pengendalian Formasi Pendidik 2. Pengembangan karier PTK 3. Pemindahan PTK lintas provinsi
Provinsi: 1. Pemindahan PTK lintas Kab./Kota dalam Provinsi
Provinsi: 1. Pemindahan PTK lintas Kab./Kota dalam Provinsi
Kab./Kota: 1. Pemindahan PTK dalam Kab./Kota 2. Pengembangan Karier PTK Dikdas, Dikmen, dan PAUDNI
Kab./Kota: 1. Pemindahan PTK dalam Kab./Kota 7
PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (5. PERIZINAN PENDIDIKAN) Lampiran I PP 38 Tahun 2007
Lampiran I UU 23 Tahun 2014
Pusat: 1. Penerbitan izin PT 2. Penerbitan izin Sekolah Asing
Pusat: 1. Penerbitan izin PT 2. Penerbitan izin Sekolah Asing
Provinsi: 1. -
Provinsi: 1. Penerbitan izin SM 2. Penerbitan izin SLB
Kab./Kota: 1. Penerbitan izin SD 2. Penerbitan izin SMP 3. Penerbitan izin SM 4. Penerbitan izin Pendidikan nonformal
Kab./Kota: 1. Penerbitan izin SD 2. Penerbitan izin SMP 3. Penerbitan izin Pendidikan nonformal
8
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN UU NO.23 TAHUN 2014
1
Surat Edaran Mendagri nomor 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah ditetapkannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2
Surat Edaran Mendagri nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengaliahan Urusan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Lampirannya
3
Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3603/D/DM/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah setelah ditetapkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9
TUGAS GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA 1. 5.
4.
Melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD masing-masing.
Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan dan dapat difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
GUBERNUR BUPATI WALIKOTA
3.
Menyelesaikan inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan paling lambat 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016. 2.
Hasil inventarisasi P3D tersebut menjadi dokumen dan dasar penyusunan RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi/Kkabupaten/ Kota TA 2017.
Gubernur, Bupati dan Walikota segera berkoordinasi terkait dengan pengalihan urusan pemerintahan konkuren.
Sumber data: Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015
10
TAHAPAN PERALIHAN P3D Inventarisasi P3D Penyelesaian Inventarisasi P3D sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016
Serah Terima Serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016
Serah Terima Serah terima Pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016
Pelaksanaan Peralihan Beralihnya kewenangan dan penganggaran dari Kabupaten/Kota dalam urusan pengelolaan pendidikan menengah kepada Provinsi berlaku efektif terhitung sejak 1 Januari 2017
Roadmap Implementasi UU 23 Tahun 2014
4
DATA PERKEMBANGAN DAN RENCANA JADWAL PENGALIHAN *P2D (1/3)
NO
Provinsi
1
Aceh
2
Sumatera Utara
3
Sumatera Barat
4
Riau
5
Jambi
6
Sumatera Selatan
7
Bengkulu
8
Lampung
9
Kepulauan Bangka Belitung
10
Kepulauan Riau
11
DKI Jakarta
12
Jawa Barat
13
Jawa Tengah
14
DI Yogyakarta
15
Jawa Timur
Pendampingan Validasi data Pendataan Inventarisasi dan P3D P3D dokumen
Serah Terima P2D (Maret-Oktober) 3
4
5
6
7
8
9
10
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
*P2D: Personil/Sarana dan Prasarana, Dokumen
Sumber: Ditjen Dikdasmen, 10 November 2016
DATA PERKEMBANGAN Lanjutan … DAN RENCANA JADWAL PENGALIHAN *P2D (2/3) NO
Provinsi
16
Banten
17
Bali
18
Nusa Tenggara Barat
19
Nusa Tenggara Timur
20
Kalimantan Barat
21
Kalimantan Tengah
22
Kalimantan Selatan
23
Kalimantan Timur
24
Kalimantan Utara
25
Sulawesi Utara
26
Sulawesi Tengah
27
Sulawesi Selatan
28
Sulawesi Tenggara
29
Gorontalo
30
Sulawesi Barat
31
Maluku
Pendampingan Validasi data Inventarisasi Pendataan P3D dan P3D dokumen
Rencana Serah Terima P2D (Maret-Oktober)
3
4
5
6
7
8
9
10
√ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √
√ √
*P2D: Personil/Sarana dan Prasarana, Dokumen 14
BOS Dikdas dan Dikmen 2017
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017
Dasar Pelaksanaan BOS tahun 2017 • Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 • PMK 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas PMK 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa • SE No. 910/106/SJ tentang Juknis Pelaksanaan, Penatalaksanaan dan Pertanggungjawaban BOS Satdikdas yang diselenggarakan oleh Kab/Kota APBD • SE No. 903/1043/SJ tentang Juknis Pengelolaan BOS Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Provinsi pada APBD • Permendikbud No. 8 Taun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
Alokasi dan Mekanisme BOS Alokasi No.
Tujuan BOS
Jenjang Nilai/siswa
1
SD/SDLB
800.000,-
2
SMP/SMPLB
1.000.000,-
3
SMA/SMALB/SMK
1.400.000,-
Mekanisme
SMAN/SMKN/LB SMAS/SMKS/LB SD/SMP/LB
Belanja Langsung
HIBAH
Hibah
1. Membantu biaya operasional sekolah Non Personil 2. Meningkatkan APK 3. Mengurangi Angka Putus Sekolah 4. Mewujudkan keberpihaan Pemerintah (affirmative) bagi siswa miskin 5. Memberikan kesempatan yang setara bagi siswa miskin untuk memeroleh pendidikan yang bermutu 6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran disekolah Triwulanan : I/II/III/IV = 20%/40%/20%/20% dari dana per tahun Semesteran : I/II = 60%/40% dari dana per tahun
Alur Penyaluran Dana BOS 2017 Usulan Alokasi BOS 1. Diusulkan oleh Kemdikbud 2. Diproses oleh Kemenkeu
Perpres Alokasi BOS 3. Diproses oleh Pemda Provinsi Penganggaran BOS Pada APBD Provinsi
4. Disalurkan oleh Kemenkeu Dasar Pencairan
Dana BOS Masuk RKUD per tanggal 21 Januari 2017
Pencairan RKUN ke RKUD 5. Diusulkan oleh Disdik Prov 6. Disalurkan oleh Keuangan Prov Pencairan RKUD ke Sekolah
Bisnis Proses Penyaluran Dana BOS SMA Sekolah
Pendataan ke Dapodik
Dinas Pend. Provinsi
Kemdikbud
- Melakukan Verval isian data sekolah - Menyediakan data Cut Off Triwulanan
- Mengunduh data Cut Off - Melakukan perhitungan alokasi BOS per sekolah - Menyiapkan SK Gubernur
- Menyalurkan dana ke rekening sekolah (Bendahara BOS SMA) - Waktu maksimal 1 hari kerja
Gubernur
Menetapkan SK alokasi BOS per sekolah
- Pengajuan RKAS per tahun, mengacu ke Permendikbud - Menyampaikan RKAS BOS ke SKPD
SMA Negeri Disdik Prov Menyalurkan dana ke Bendahara SKPD
Disdik Prov
- Menyusun RKA-SKPD, berdasarkan RKAS - Menyusun DPA-SKPD - Mengajukan pencairan dana
BUD
Untuk SMA Swasta mekanisme hibah
Kewenangan Dalam Program BOS 2017 No.
Kemeterian
Kewenangan
1
Kementerian Keuangan
Mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari pusat ke Provinsi
2
Kemdagri
Mengatur mekanisme pengelolaan, pertanggungjawaban, dan penyeluran dari kas daerah ke sekolah
3
Kemdikbud
Penggunaan dan Pelaporan dana BOS
Perkembangan Penyaluran BOS SM TW 1 Thn 2017 No.
Provinsi
Keterangan
1
8 Provinsi
Sudah Menyalurkan dana BOS untuk SM Negeri (Belanja Langsung)
2
21 Provinsi
Sudah menyalurkan dana BOS untuk SM Swasta (Hibah)
3
11 Provinsi
belum menyalurkan dana BOS untuk SM Negeri maupun Swasta
Jambi)
(
KOMPONEN PEMBIAYAAN BOS SMA/SMALB 2017
05. 04.
03.
Pengelolaan Sekolah
Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
02. Penerimaan Peserta Didik Baru
01.
Pengembangan Perpustakaan
06. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah
07. Langganan Daya dan Jasa 08. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah
09. Pembayaran honor 10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran
Kebijakan BOS Non Tunai • Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menggalakkan transaksi keuangan secara non tunai tahun 2017 BOS mulai menerapkan kebijakan pembayaran non tunai untuk belanja dari dana BOS; • Ketentuan kebijakan pembayaran non tunai BOS tahun 2017: – Tidak di seluruh daerah/sekolah (baru uji coba); – Tidak/belum seluruh belanja di sekolah. • Merupakan kebijakan terkait dengan model atau cara pembayaran, bukan pengadaan barang/jasa; • Masih tetap membuka adanya sebagian transaksi pembayaran tunai sehingga tidak mempersulit satuan pendidikan; • Diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur; • Pencatatan dan pelaporan transaksi pembayaran non tunai dilakukan secara otomatis.
Profil Data Pendidikan SMA/SMK Prop Jambi
Profil Data SMA Prop Jambi Kabupaten/Kota Kab. Batang Hari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Total Provinsi Jambi
Kabupaten/Kota Kab. Batang Hari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Total Provinsi Jambi
Negeri 5.480 6.813 5.334 6.652 6.483 4.101 4.955 4.351 5.440 12.301 4.231 66.141
Negeri 11 19 13 20 15 13 18 10 18 11 5 153
Swasta 355 103 161 814 724 594 175 57 5.297 85 8.365
Swasta
Total
4 3 4 6 8 7 2 1 31 2 68
15 22 13 24 21 21 25 12 19 42 7 221
Total 5.835 6.916 5.334 6.813 7.297 4.825 5.549 4.526 5.497 17.598 4.316 74.506
Profil Data Sarana SMA Prop Jambi Ruang Kelas Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Total
Laboratorium Kimia Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Total
913 1.333 97 126 2.469
21 30 1 4 56
Perpustakaan Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Total Laboratorium Biologi Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Total
71 93 10 10 184
Laboratorium Komputer Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Total
37 48 5 5 95
28 41 2 3 74
Laboratorium Fisika Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Total
31 34 3 5 73
Profil SMK di Provinsi Jambi Jumlah Siswa 10616
36541 Negeri
Swasta
Jumlah Siswa Keseluruhan di Provinsi Jambi 47157 Siswa yang tersebar di SMK Negeri dan Swasta.
Jumlah Sekolah 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
429
166
Negeri
Swasta
Jumlah Keseluruhan SMK di Provinsi Jambi 595 yang tersebar di SMK Negeri dan Swasta
Prasarana Pendukung SMK di Provinsi Jambi 1600
• Jumlah Tingkat Kerusakan ruang di Provinsi Jambi sebanyak 298 ruang (data di ambil dari verifikasi wilayah)
1428
1400 1200 1000 800 600
298
400
123
200 0
Prasarana Pendukung Tingkat Kerusakan Ruang
RKB
Laboratorium
• Jumlah RKB sebanyak 1428 ruang.
- Jumlah Laboratoriu m sebanyak 123 Lab.
Terima kasih
