PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN DI DAERAH OLEH :
BRIGJEN POL. DRS. BAMBANG SOETJAHJO, MSI DIREKTUR SOSIAL BUDAYA BAINTELKAM POLRI
Yogyakarta, 13 April 2016
1
NAMA PANGKAT JABATAN TEMPAT TGL LAHIR AGAMA STATUS RIWAYAT JABATAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
: : : : : :
Drs. BAMBANG SOETJAHJO, MSi BRIGADIR JENDERAL POLISI DIR SOSBUD BAINTELKAM MADIUN, 7 MEI 1962 ISLAM K2
1987 KAUR BINOPS LANTAS CIAMIS POLDA JABAR 1987 KAUR BINOPS SERSE CIAMIS POLDA JABAR 1989 KAPOLSEK CIAMIS POLDA JABAR 1991 KASAT SERSE RES CIAMIS POLDA JABAR 1992 KAPOLSEK PANGANDARAN POLDA JABAR 1995 KABAG INTELKRIM DIT IPP POLDA KALSEL 1999 GURU MUDA FIK PTIK 2001 KASI LEMDIK AGOL SUBDIT LEKDIK DIT DALPERS DSDM POLRI 2002 KABAG DALPERS ROPERS POLDA SUMSEL 2005 KAPOLRES MUARA ENIM POLDA SUMSEL 2006 WADIR INTELKAM POLDA JATIM 2007 KABAG RENMIN SET KOMPOLNAS 2009 DIR INTELKAM POLDA NAD 2011 DIR INTELKAM POLDA ACEH 2011 DIR INTELKAM POLDA SUMUT 2012 WADIR SOSBUD BAINTELKAM POLRI 2013 S/D SEKARANG, SEBAGAI DIREKTUR SOSBUD BAINTELKAM POLRI
2
A. KEBERADAAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN DIBERBAGAI TEMPAT DI INDONESIA MEMUNCULKAN REAKSI DAN TANGGAPAN YG BERAGAM DI MASYARAKAT. B. SERINGKALI REAKSI YG MUNCUL BERBENTUK TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DG MENGADILI PIMPINAN ATAU PENGIKUT ALIRAN YG DIANGGAP BERMASALAH. C. FENOMENA KONTEMPORER GEJALA ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN BARU YG HADIR DI INDONESIA DAN DI PANDANG BERMASALAH ADALAH ALIRAN KEAGAMAAN DARI TIPE MODIFIKASI, BUKAN TIPE ORISINIL, DENGAN KATA LAIN LEBIH CONDONG KEPADA MAZHAB ATAU SEKTE YANG ESENSI DAN SUBSTANSI RUKUN-RUKUNNYA DIPANDANG OLEH MAINSTREAM BERUBAH JAUH ATAU MENYIMPANG DARI SILOGISME DAN PREMIS PRIMERNYA, YAKNI AGAMA INDUKNYA. 3
TUGAS POLRI UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) • KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI ALAT NEGARA YANG MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT BERTUGAS MELINDUNGI, MENGAYOMI, MELAYANI MASYARAKAT, SERTA MENEGAKKAN HUKUM. UUD KEPOLISIAN No.2 Th. 2002 Pasal 5 ayat (1) • KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MERUPAKAN ALAT NEGARA YANG BERPERAN DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM, SERTA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA TERPELIHARANYA KEAMANAN DALAM NEGERI.
4
ALIRAN KEAGAMAAN DI INDONESIA Islam : 1. Ahlus Sunnah Wal Jama'ah 2. Syi'ah 3. Wahabi 4. Salafi 5. Ahmadiyah 6. Al-Qiyadah Al-Islamiyah 7. LDII
Kristen Protestan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Lutheranisme Anglikanisme Calvinisme Anabaptis Methodis Denominasi Brethren Pantekosta Karismatik Yudaisme Mesianik 11. Yehowa
Katolik
Budha
NIHIL
NIHIL
Hindu
Konghucu
NIHIL
NIHIL
5
ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA 1. Bahai 2. Sapta Darma 3. Kejawen 4. Sunda Wiwitan 5. Buhun 6. Parmalim 7. Kaharingan 8. Tonaas Walian 9. Tolottang 10. Aluk Todolo 11. Wetu Telu 12. Naurus 13. Dll
6
INDIKATOR ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN YANG BERMASALAH A. MEMBAHAYAKAN KETERTIBAN UMUM, SEPERTI PENAFSIRAN DAN PENYEBARAN AJARAN AGAMA YANG NYATA - NYATA MENYIMPANG, MENYESATKAN, MENYULUT MASALAH DAN MENDORONG KEKACAUAN ATAU KERUSUHAN DI TENGAH MASYARAKAT; B. MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN JIWA, SEPERTI MENGAJARKAN KEPADA PARA PENGIKUTNYA UNTUK MELUKAI DIRI SENDIRI DAN ATAU ORANG LAIN. C. MENGGANGGU AHLAK PUBLIK, SEPERTI AJARAN YANG MEMPERBOLEHKAN SEKS BEBAS DAN PERZINAHAN. D. MEMBAHAYAKAN KESEHATAN PUBLIK, SEPERTI AJARAN YANG MEMPERBOLEHKAN MENGGUNAKAN OBAT-OBATAN TERLARANG. E. MELANGGAR HAK-HAK DASAR ORANG LAIN, SEPERTI PENGKONSEPSIAN DAN PENAFSIRAN AJARAN AGAMA YANG DALAM PENYEBARANNYA MEMAKSAKAN PENCUCIAN OTAK ORANG LAIN, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TAK LANGSUNG(BRAIN WASHING) MEMOBILISASI PENDANAAN SECARA MANIPULATIF DARI MASYARAKAT. F. MENYEBARKAN KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN DITENGAH MASYARAKAT, SEPERTI SYAIRSYAIR BAIK SECARA LISAN MAUPUN TERTULIS, YANG MENGHALALKAN DARAH ORANG LAIN BAHKAN ORANG TUA KANDUNG, ATAU MENDORONG ORANG LAIN MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DAN TEROR. G. MENGANJURKAN DAN NENGAJARKAN MAKAR TERHADAP PEMERINTAH YANG SAH SERTA TIDAK MENGAKUI PANCASILA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
7
AKSI PENOLAKAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN KEAGAMAAN A. PADA HARI SENIN TANGGAL 4 MARET 2011 TELAH DIAMANKAN SEORANG KETUA IKATAN JAMA’AH AHLUL BAIT INDONESIA (IJABI) MENYEBARKAN AJARAN SYIAH DI KAB. SAMPANG KH. TAJUL MULUK DARI PONDOK PESANTREN DI SAMPANG MADURA; B. PADA HARI MINGGU TANGGAL 22 MARET 2015 DI MASJID FATAHILLAH KOMPLEK KOSTRAD BULAK RANTAI CONDET KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR DILAKSANAKAN KEGIATAN TABLIQ AKBAR OLEH MAJELIS TABLIQ DALAM RANGKA MEMPERKOKOH AQIDAH ASWAJA DAN MENJAGA NKRI DARI BAHAYA SYIAH; C. PADA HARI RABU TANGGAL 31 OKTOBER 2012 TELAH TERJADI PERUSAKAN RUMAH SDR. FAHMI SAGAF ALS ONG, 31 THN, SALAH SEORANG PIMPINAN SYIAH DI RT 03 KELURAHAN MARIKURUBU, KEC. TERNATE TENGAH KOTA TERNATE; D. PADA HARI SELASA TANGGAL 10 NOVEMBER 2015 TERJADU PEMBAKARAN TEMPAT IBADAH SANGGAR SAPTA DARMA PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KAB. REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH, OLEH SEKELOMPOK MASSA ORMAS ISLAM YANG MENGATAS NAMAKAN FUI (FORUM UMAT ISLAM) KAB. REMBANG. 8
PERSPEKTIF DALAM PENEGAKAN HUKUM
1. ALIRAN DAN GERAKAN KEAGAMAAN YANG TIDAK BERMASALAH ADALAH MEREKA YANG MENGEMBANGKAN PAHAM ALIRAN DAN AKTIFITAS GERAKAN KEAGAMAAN YANG DIPANDANG BERADA DI LUAR MAINSTREAM, NAMUN TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP HUKUM NEGARA; 2. ALIRAN DAN GERAKAN KEAGAMAAN YANG BERMASALAH ADALAH MEREKA YANG SECARA NYATA MELAWAN HUKUM NEGARA, MELAKUKAN MAKAR DENGAN TUJUAN UNTUK MEMBUBARKAN NKRI DAN MENDIRIKAN NEGARA BARU, MENGANJURKAN PERMUSUHAN, TEROR DAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN LAINNYA; 3. ALIRAN DAN GERAKAN KEAGAMAAN LAINNYA YANG DIANGGAP BERMASALAH ADALAH ALIRAN-ALIRAN KEAGAMAAN YANG TELAH DIVONIS PENGADILAN SEBAGAI ALIRAN BERMASALAH DARI KEBIASAAN YANG MAINSTREAM, TETAPI KEMUDIAN SECARA DIAMDIAM ATAU TERBUKA MEREKA TETAP SAJA TIDAK BERUBAH.
9
LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI DAN DETEKSI AKSI 1.
KOORDINASI ANTARA INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA MENGANTISIPASI MUNCULNYA KONFLIK BERLATAR BELAKANG ALIRAN KEPERCAYAAN.
2.
MELAKUKAN PEMETAAN TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN.
3.
MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK YANG KONTRA KEBERADAAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN AGAR TIDAK MENIMBULKAN KONFLIK KOMUNAL.
ALIRAN
4. MEMBENTUK JEJARING INFORMASI DARI TINGKAT BAWAH SAMPAI LEVEL MABES POLRI. JIKA MASYARAKAT MENDAPATI AKTIVITAS DARI KELOMPOK ALIRAN DAN AGAMA SEMPALAN YANG MENCURIGAKAN, DIMINTA SEGERA MENGINFORMASIKAN MULAI JENJANG KELURAHAN HINGGA TINGKAT MABES POLRI AGAR AKSES INFORMASI TENTANG GERAKAN YANG MENCURIGAKAN BISA SEGERA DIKETAHUI. 5. MENERAPKAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM. BERSINERGI DALAM MENGELOLA INFORMASI TENTANG KELOMPOK YANG MENCURIGAKAN, APAKAH AKTIVITAS TERSEBUT SUDAH MEMENUHI UNSUR PIDANA ATAU TIDAK.
10
11
