KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENANGANAN FAHAM RADIKAL DI INDONESIA

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENANGANAN FAHAM RADIKAL DI INDONESIA

ERBINDO SARAGIH, S.H., M.H. DIREKTUR II PADA JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN KEJAKSAAN AGUNG R.I. MATARAM, 2 SEPTEMBER 2015 1

RADIKALISME  Paham atau aliran dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasaan atau drastis, atau diartikan juga sikap ekstrem dalam aliran politik.  Dalam sudut keagamaan, radikalisme diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat medasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham/aliran tersebut menggunakan kekerasaan kepada orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa  Radikal dalam level wacana adalah adanya mindset tanpa menggunakan kekerasaan secara terbuka, misalnya mendirikan negara islam, negara kekhalifahan islam, formalisasi syariat islam secara kaffah. Radikal dalam level aksi adalah melakukan perubahan dengan aksi-aksi kekerasan.

TIPOLOGI RADIKALISME RADIKALISME POLITIK

RADIKALISME EKONOMI

RADIKALISME BUDAYA

RADIKALISME AGAMA

Didasarkan pada perbedaan ideologi, diskriminasi sosial politik dan kekerasan politik

didasarkan pada adanya kesenjangan pendapatan dan penguasaan sumbersumber ekonomi dan klas-klas sosial

Didasarkan pada adanya perbedaan dan disparitas budaya, bahasa, monokultul arisme (monopoli kebudayaan)

Disebabkan antara lain karena:  Adanya pemahaman literal, adhoc dan sepotong-sepotong atas kitab suci atau doktrin tertentu dalam agama,  Sektarianisme/fanatisme terhadap aliran atau faham tertentu yang ada dalam agama (Sunni, Syiah, antar denominasi kristianitas),  paham eskatologis dalam kalangan umat beragama (misalnya: hal-hal yang terkait kiamat, Imam Mahdi, Ratu Adil, dll.)

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAHAM RADIKAL DI INDONESIA  Undang-undang pidana memiliki dua fungsi yaitu fungsi pencegahan dan fungsi penindakan. Kedua fungsi hukum pidana tersebut sering dipahami dalam ketidakseimbangan, dimana fungsi penindakan seakan-akan merupakan dominasi hukum pidana daripada fungsi pencegahan. Dalam konteks fungsi pencegahan (preventif), maka terjadinya pelanggaran atas ketertiban masyarakat oleh perbuatan seseorang mencerminkan kegagalan aparatur penegak hukum (APH), namun tidak disamakan dengan fungsi penindakan.  Seharusnya kedua fungsi hukum pidana yaitu fungsi pencegahan dan penindakan dipergunakan sebagai sarana yang bersifat komplementer (melengkapi) satu sama lain. Fungsi penindakan bersifat komplementer terhadap fungsi pencegahan

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAHAM RADIKAL DI INDONESIA PENCEGAHAN/PREVENTIF Preemtive Law Enforcement Pemikiran Radikal Yang Berindikasikan Teror

PENINDAKAN Repressive Law Enforcement Pemikiran Radikal Yang Berindikasikan Teror

Perbuatan Belum Dapat Digolongkan Ke Belum Dapat Digolongkan Ke Dalam Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Mengenali Penyebab-penyebab Atau Situasi Yang Menjadi Prakondisi Terjadinya Radikalisme-terorisme

perbuatan dan akibatnya, aliran dana

- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme - Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme

Beberapa kasus terkait faham radikalisme di Indonesia, khususnya terkait dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Sham/Syria), yang telah ditangani oleh Kejaksaan R.I., antara lain:  4 (empat) orang Warga Negara Asing yang mengaku warga negara Turki yang hendak bergabung dengan kelompok teroris di Indonesia yaitu Mujahidin Indonesia Barat (Pimpinan Santoso als. Abu Wardah). Telah didakwa melakukan tindak pidana terorisme dan tindak pidana Keimigrasian. Telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 6 (enam) tahun penjara. Saat ini, dalam proses Banding.  14 (empat) belas Warga Negara Indonesia yang berangkat ke Iraq atau Syria bergabung dengan ISIS, memberikan bantuan dana dan fasilitas terhadap WNI yang akan berangkat ke Iraq/Syria untuk bergabung dengan ISIS, antara lain:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

TUAH FEBRIWANSYAH al.M.FACHRY al.FACHRY MUHAMMAD AMIN MUDE al.ABU AHMAD al.MUHAMMAD AMIN NUDE APRIMUL HENDRY al.ABU ADIM al.MUL, KOSWARA al.IBNU ABDILAH al.KOSWARA IBNU ABDILLAH al.ABU HANIFAH RIDWAN SUNGKAR al.IWAN al.ABU BILAL al.EWOK ABDUL HAKIM MUNABARI al.ABU IMAD, HELMI MUHAMMAD ALAMUDI al.ABU ROYAN AHMAD JUNAEDI al.JUN al.ABU SALMAN ROBBY RISA PUTERA al.ROBI MUHAMMAD BASRI al.ABU SAIF al.BASRI DAENG SANZAH al.AYUB al.ABU ISHAQ AJIS HERMAWAN als.ADJIS HERMAWAN als.AZIS als.ABU NABILA als.WAWAN SHIBGHOTULLOH al.YATNO al.MUS’AB al.KHOLID al.ASHIM al.MIQDAD al.FAISAL 14. MUHAMMAD ARIES RAHARDJO al.AFIEF ABDUL MADJID al.AFIF al.ABU RIDHWAN,  Didakwa melakukan tindak pidana terorisme (UU No. 15 Tahun 2003) dan tindak pidana pendanaan terorisme (Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2013).

SEKIAN DAN TERIMA KASIH